pemerintah kabupaten tanah bumbudislh.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2018/... · diharapkan...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
RENCANA KERJA TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2018
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja
(RENJA) DLHKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 dapat diselesaikan.
Rancangan Rencana Kerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu ini akan
dijadikan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan
Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran
pembangunan serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah
Pusat yang akan dilaksanakan di daerah.
Diharapkan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan
pada DLH Kabupaten Tanah Bumbu serta menjadi arahan dalam pengambilan
keputusan dan penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang oleh Pimpinan
serta seluruh staf DLH Kabupaten Tanah Bumbu, yang akhirnya akan
berimplikasi pada peningkatan kinerja DLHKabupaten Tanah Bumbu.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih
terdapat banyak kekurangan.Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat
diharapkan guna penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini.
Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Rencana Kerja ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi kemajuan pembangunan
khususnya sektor lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Batulicin, Januari 2018
Kepala DLH Kabupaten Tanah Bumbu,
Ir. H. Erno Rudi Handoko NIP. 19580507 198503 1 009
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
i ii
iv
BAB I
PENDAHULUAN I-1 I-2 I-6 I-6
1.1. Latar Belakang ……………………………………………... 1.2. Landasan Hukum ………………………………………….. 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………..
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2016 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 dan Capaian Renstra DLH Kabupaten Tanah Bumbu ………………………………...
II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu ..........................................................................
II-6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLHKabupaten Tanah Bumbu …………………………
II-12
2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja DLHKabupaten Tanah Bumbu …………………………
II-18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
II-22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. 3.2 3.3
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional…………………. Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 .................................................................. Program dan Kegiatan...................................................
III-1
III-2 III-3
BAB IV
PENUTUP IV-1
LAMPIRAN
SK Kepala DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Penetapan Rencana Kerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Tanah Bumbu dan Pencapaian Renstra DLH Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2016 ………………………………………….
II-3
Tabel 2.2.1 Target, Realisasi, dan Proyeksi Kegiatan DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 ......
II-7
Tabel 2.2.2 Pencapaian Kinerja MakroDLH Kabupaten Tanah Bumbu ......................................................
II-10
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016DLH Kabupaten Tanah Bumbu ……………
II-19
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu ………………………………………..
II-24
Tabel 3.1. Tabel 3.2
Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan DLH Kabupaten Tanah Bumbu TA 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019………………………………………………….. Target Indikator Makro DLHKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018................................................
III-5
III-16
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Tanah Bumbu
merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
yang mempunyai Tugas dan Fungsi serta tanggung jawab dalam
penyelengaraan urusan Lingkungan Hidup di wilayah Kabupaten Tanah
Bumbu.
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanah Bumbu berisi kebijakan pembangunan yang terkait
langsung dengan Renstra DLH Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2020,
Dokumen RKPD, Renja Provinsi dan Renja Kementerian Lingkungan
Hidup yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan lingkungan hidup.
Isi dokumen diawali dengan evaluasi terhadap hasil atau
capaian dari program kegiatan serta masalah dan tantangan yang
harus dihadapi.Selanjutnya dalam perkembangannya dirumuskan
sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas
pembangunan yang hendak ditingkatkan dengan mengacu pada
agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2018.
Pembangunan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Bumbu
dilaksanakan berdasar pada Visi Misi Kabupaten Tanah Bumbu yang
mengacu pada RKPD dan Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu.
Rencana Kerja Tahun 2018 ini disusun berdasarkan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta kondisi riil permasalahan
dan isu strategis tentang lingkungan yang ada di Kabupaten Tanah
Bumbu. Selanjutnya dokumen perencanaan ini akan menjadi acuan
dalam penyusunan RKPD tahun 2018.
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana KerjaDLH Kabupaten
Tanah Bumbu untuk tahun 2018, adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dengan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 115)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377)
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844)
12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 39)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa
Dampak Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3866)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja dan Anggaran Instansi Pemerintah Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung
26. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun
2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
30. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 061/163 Tahun 2008 tentang
Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pembentukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 – 2025
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud Penyusunan Rencana KerjaDLH Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. Menjadi arahan dan panduan bagi perencanaan program kegiatan
DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana KerjaTahun 2018adalah sebagai berikut :
a. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018
b. Memberikan gambaran kinerja yang akan dilaksanakan dan taerget
kinerja yang akan dicapai
c. Meningkatkan kinerja penerapan prinsip-prinsip Good
Environmental Governance yang ditandai dengan peningkatan
peran serta masyarakat dan mitra strategis dalam pengelolaan
lingkungan
1.4 Sistematika Penulisan
Penulisan Rancangan Rencana Kerja ini diawali memperhatikan
realisasi (Tahun n -2 dan n -1) yang selanjutnya mereview Rancangan
awal Renja (Tahun n -2 dan n -1) dengan memperhatikan Isu-isu
penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi DLH Kabupaten Tanah
Bumbu dan memperhatikan usulan pemangku kepentingan dari semua
stake holder maka disusunlah Rencana Kerja DLH Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018.
Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Ini terdiri dari beberapa
bagian yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Uraian ringkas pengertian Rencana Kerja, proses
penyusunan Rencana Kerja, keterkaitan antara
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
Rencana Kerja dengan Dokumen RKPD, Renstra,
dengan Renja Kementerian dan Renja
Provinsi/Kabupaten, serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RKPD.
1.2 Landasan Hukum
Berisi penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan
peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan serta pedoman yg dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Rencana KerjaDLHKabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018.
1.4 Sistematika Penulisan
Uraian pokok bahasan serta susunan garis besar isi
Rencana KerjaDLHKabupaten Tanah Bumbu Tahun
2018.
BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi DLHKabupaten Tanah
Bumbu.
2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DLH Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2018
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan
tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
BAB III PENUTUP
a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2016 DAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUPTAHUN BERJALAN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2016 dan Capaian Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada
BLHD Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2016 ditentukan dari hasil
pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja
tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan pembangunan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu TA.2016yang
bersumber dari APBD II sebanyak 5 (lima) program dan 14 (empat belas)
kegiatan dimana kegiatan tersebut dianggap strategis dalam
hubungannya dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan oleh BLHD Kabupaten Tanah Bumbu.Uraian program dan
kegiatan yang sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Kegiatan :
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- Pengkajian Dampak Lingkungan
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
- Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
- Koordinasi Penilaian ADIWYATA
- Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktifitas Industri
Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Uraian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian
Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tanah Bumbu sampai
dengan tahun 2015, termuat pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja
makro Badan Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Tanah Bumbu
termuat pada tabel 2.2.
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian Kinerja Renstra DLH Tahun 2020
Realisasi target kinerja hasil program dan
keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2015 (Tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2016 (n-2)
Target program / kegiatan Renja DLH
Tahun Berjalan 2017 (n-1)
Perkiraan realisasi capaian target Renstra DLH sampai dengan tahun berjalan 2017
SOPD PENANGGUNG JAWAB
Keterangan
Target Renja DLH Tahun 2016 (Tahun n-2)
Realisasi Renja DLH Tahun 2016 (Tahun n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi capaian Program dan Kegiatan sampai dengan tahun
2017 (tahun berjalan/n-1)
Tingkat capaian realisasi target s/d
tahun 2017 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 12 13
WAJIB
Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase pengelolaan sampah diwilayah perkotaan Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman sesuai dengan kebijakan nasional pengelolaan sampah
75,85% 47,71% 60,16% 52,20% 86,77% 72,27% 72,27% 95,28% DLH
2.05.2.05.01.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
17,78% 12,22% 13,33% 14,73% 110,47% 14,44% 14,44% 81,21%
2.05.2.05.01.15.04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Jumlah Sampah yang ditangani (Ton)
45455 Ton 27590,35 Ton 35039 Ton 30404 Ton 86,77% 42396 Ton 42396 Ton 93,27%
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Renja BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
dan Pencapaian Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu s.d Tahun 2016 dan Tahun Berjalan 2017
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
2.05.2.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup
75,00 (BAIK) 67,77 (CUKUP) 67,77 (CUKUP) 69,63 (CUKUP) 102,75% 67,77 (CUKUP) 69,632 (CUKUP) 92,84% DLH
2.05.2.05.01.16.01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Pemantauan pada titik pantau ADIPURA (Pemantauan ADIPURA)
80 Pemantauan ADIPURA
80 Kali Pemantauan
ADIPURA
16 Pemantauan ADIPURA
16 Pemantauan ADIPURA
100% 16 Pemantauan ADIPURA
32 Pemantauan ADIPURA
40,00%
2.05.2.05.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pemantauan Kondisi Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu (Titik Pemantauan)
74 Titik pemantauan
56 Titik Pemantauan
32 Titik pemantauan
32 Titik pemantauan
100% 56 Titik pemantauan
56 Titik pemantauan
75,68%
2.05.2.05.01.16.04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Laporan Hasil Pengawasan, Penyelesaian Perizinan dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup (Laporan)
15 Laporan 842 Kali Pengawasan Pelaku Usaha
3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 6 Laporan 40,00%
2.05.2.05.01.16.07 Pengkajian dampak lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Kajian (Dokumen)
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 1 Dokumen 20,00% Kegiatan penyusunan lapran Biomassa tahun 2015 dengan DPA Pemantauan Kualitas Lingkungan, sedangkan pada RENSTRA Tahun 2016-2020 kegiatan tersebut pada DPA Pengkajian Dampak Lingkungan (Salah satu SPM bidang LH)
2.05.2.05.01.16.14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah Desa Binaan
14 Desa Binaan dan KSM
3 Desa Binaan 2 Desa Binaan 2 Desa Binaan 100% 0 Desa Binaan dan KSM
2 Desa Binaan dan KSM
14,29% Kegiatan tersebut tidak terakomodir dalam renja karena bukan prioritas (keterbatasan anggaran)
2.05.2.05.01.16.19 Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
Monitoring dan Evaluasi
8 Laporan 0 8 Laporan 8 Laporan 100% 0 Laporan 8 Lapran 100,00% Kegiatan tersebut tidak terakomodir dalam renja karena bukan prioritas (keterbatasan anggaran)
2.05.2.05.01.16.20 Koordinasi penilaian Adiwiyata
Sekolah ADIWIYATA yang masuk Nominasi Provinsi dan Nasional (Sekolah ADIWIYATA yang masuk Nominasi Provinsi dan Nasional)
21 Sekolah ADIWIYATA
4 Sekolah ADIWIYATA
5 Sekolah ADIWIYATA
5 Sekolah ADIWIYATA
100% 4 Sekolah ADIWIYATA
9 Sekolah ADIWIYATA
42,86%
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
2.05.2.05.01.16.21 Pengembangan kapasitas dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi
100 Peserta 0 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100% 0 100 Peserta 100,00% Kegiatan tersebut tidak terakomodir dalam renja karena bukan prioritas (keterbatasan anggaran)
2.05.2.05.01.16.22 Pelayanan pengaduan masyarakat
Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)
100 % 100% 100 % 100 % 100% 100% % 100 % 100,00%
2.05.2.05.01.16.23 Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan (Unit)
65 Unit peralatan lab. LH, 1 bangunan tambahan lab, 1 IPAL dan 1 Dokumen perencanaan bangunan
173 item peralatan lab LH
25 Unit peralatan lab. LH, 1 bangunan tambahan lab, 1 IPAL dan 1 Dokumen perencanaan bangunan
25 Unit peralatan lab. LH, 1 bangunan tambahan lab, 1 IPAL dan 1 Dokumen perencanaan bangunan
100% 10 Unit peralatan lab. LH, 1 bangunan tambahan lab, 1 IPAL dan 1 Dokumen perencanaan bangunan
35 Unit peralatan lab. LH, 1 bangunan tambahan lab, 1 IPAL dan 1 Dokumen perencanaan bangunan
53,85% Kegiatan pengadaan peralatan laboratorium tahun 2015 dengan DPA Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair, sedangkan pada RENSTRA Tahun 2016-2020 kegiatan tersebut pada DPA Pengembangan sarana dan prasarana labotorium lingkungan
2.05.2.05.01.16.24 Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari kegiatan usaha pertambangan
laporan Hasil Inventarisasi & Identifikasi Sumber Pencemar air dari kegiatan / usaha pertambangan (Laporan)
4 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 1 Laporan 1 Laporan 25,00% Kegiatan baru dianggarkan tahun 2017
2.05.2.05.01.16.25 Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu (Dokumen)
1 Dokumen dan perda
0 0 Dokumen dan Perda
0 Dokumen dan Perda
0% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% Kegiatan baru dianggarkan tahun 2017
2.05.2.05.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Presentase Peningkatan Kualitas Data Primer dan Sekunder Kondisi Lingkungan Hidup
90 % 80,30% 81 % 82 % 101,23% 85 % 85 % 94,44%
2.05.2.05.01.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan
Dokumen SLHD dan MIH (Dokumen)
10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 2 Dokumen 4 Dokumen 40,00%
2.05.2.05.01.20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkatnya Ketaatan Pelaku Usaha
100,00 % 0 90 % 85 % 94,44% 93 % 93 % 93,00% Indikator program tersebut pada periode RENSTRA 2011-2015 adalah Persentasi ketersediaan sarana pengendalian polusi, sehingga untuk kondisi 2015 tidak ada nilai
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
2.05.2.05.01.20.02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Indeks Kualitas Udara (Indeks)
Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 100% Sangat Baik Sangat Baik 100%
2.05.2.05.01.20.03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Laporan Hasil Pengujian kadar polusi limbah (Dokumen)
5 Dokumen 30 Titik Pantau Air Limbah
1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%
2.05.2.05.01.20.07 Akreditasi Laboraturium Lingkungan Hidup *)
Laporan Hasil Akreditasi (Laporan)
5 Laporan 2 Akreditasi (pemeliharaan
akreditasi air dan udara)
1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 40,00%
2.05.2.05.01.20.08 Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan*)
Jumlah layanan laboratorium (Sampel)
1800 Sampel 1 Tahun 1200 Sampel 3244 Sampel 270,33% 1500 Sampel 4000 Sampel 222,22%
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
DLH Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut BLHD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sesuai
dengan Standard Pelayanan Minimum, IKK Bidang Lingkungan Hidup dan
Indikator Kinerja Mandiri (IKM), yakni :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak
bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk
produksi biomasa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
5. Pencemaran Status Mutu Air
6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
7. Penegakan hukum lingkungan
8. Prosentase Penanganan Sampah
9. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
10. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
11. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
Kesebelas fungsi tersebut merupakan indikator kinerja DLH yang
menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategi 5 (lima) tahun
kedepan. Jabaran pencapaian kinerja pelayanan DLH Kabupaten Tanah
Bumbu ditinjau dari indikator kinerja berdasarkan SPM dan IKK bidang
lingkungan beserta target, realisasi dan proyeksi kegiatan tahun
berikutnya ditunjukkan pada tabel 2.2.
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
TABEL 2.2.1TARGET, REALISASI DAN PROYEKSI KEGIATAN
DLH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 – 2020
No Indikator SPM/
Standard Nasional
IKK/Sesuai Permendagri
54 Tahun 2010
Target Indikator Lainnya Sesuai Tupoksi
DLH
Target Renstra BLHD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun Ke -
Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 21
1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air (SPM)
100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,67% 70,00% 85,00% 90,00% Analisis Capaian Tahun 2015-2016 :
- Tahun 2015 terealisasi sebesar 86,67 % atau dari 30 Pelaku usaha yang diawasi dan diambil sampel airnya, 26 diantaranya dinyatakan taat. Sedangkan tahun 2016 terjadi penurunan realisasi sebesar 16,68%, yaitu dengan capaian 70% atau dari 30 Pelaku usaha yang diawasi dan diambil sampel airnya, hanya 21 diantaranya dinyatakan taat. Dari capaian dari tahun 2015 dan 2016, belum mencapai target nasional sebesar 100%. Ada 2 Hal yang mendasari capaian tersebut yaitu :
Penjelasan kendala capaian :
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
- Dari sisi anggaran, karena keterbatasan anggaran menyebabkan dari target 30 pelaku usaha yang diambil sampelnya 2 (dua) periode dalam setahun hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) periode saja. Hal ini menyebabkan tim SPM dari BLHD tidak dapat memantau hasil kelola air limbah pelaku usaha di periode kedua. Akibatnya tidak dapat diketahui peningkatan upaya pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil uji kualitas air limbah pelaku usaha ini juga diserahkan tim SPM kepada tim binwas BLHD agar dapat dijadikan dasar sebagai langkah pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha yang hasil uji sampel air limbahnya ada parameter yang melebihi baku mutu.
- Dari sisi pelaku usaha, ada sebagian kecil pelaku usaha yang dikategorikan tidak taat dalam pegelolaan air limbahnya. Dari hasil uji sampel air limbah pelaku usaha ada parameter yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu TSS dan pH, hal ini disebabkan perusahaan dalam pengelolaan pengendapan tidak optimal. Faktor lain adalah jenis tanah titik penaatan secara alamiah sudah mengandung tingkat keasaman yang tinggi sehingga perlu penanganan lebih maksimal.
2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak (SPM)
100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tahun 2015 dan 2016, terealisasi sesuai target (dari 6 pelaku usaha yang diambil sampel emisi cerobongnya, semuanya dikategorikan taat)
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
3 Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa (SPM)
100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Sampai dengan tahun 2015 telah 100% dilaksanakan kajian Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa se Kabupaten Tanah Bumbu. Total luasan lahan yang sudah diketahui status kerusakannya adalah 373.378,11 Ha
Sedangkan tahun 2016, kajian tersebut tidak dapat direalisasikan (0%), karena kondisi anggaran sehingga penyusunan dokumen kajian Biomassa tahun 2016 tidak dapat tersusun karena kegiatan pemantauan tanah di 10 kecamatan tidak dapat terselesaikan. Dari target 100 titik di 10 Kecamatan yang akan dipantau, hanya 40 titik saja yang dapat diambil sampelnya. Ketidaklengkapan data hasil uji kualitas tanah ini mengakibatkan tidak dapat dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap status kerusakan lahan dan/atau produksi Biomassa)
4 Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan (SPM)
100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Setiap tahunnya Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan yang masuk ditindaklanjuti oleh Tim Pelayanan Pengaduan BLHD Kabupaten Tanah Bumbu (tahun 2015 sebanyak 9 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti, tahun 2016 sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti)
5 Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (SPM)
20% 13,33% 14,44% 15,56% 16,67% 17,78% 12,22% 13,33% 14,44% 15,56% Tahun 2016 terelalisasi sesuai target karena semakin berfungsinya depo dan TPST yang telah terbangun
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
6 Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan (SPM)
70% 60,16% 72,27% 73,55% 75,04% 75,85% 48,37% 52,10% 72,27% 73,55% Tahun 2016 terealisasi hanya 52,10% atau hanya sebesar 86,60% dari target yang ditetapkan (tidak sesuai target) dikarenakan volume sampah yang terangkut di TPA tidak sesuai prediksi dikarenakan masih terbatasnya jangkauan pelayanan angkutan persampahan
7 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (IKK)
79,65% 70,37% 72,98% 75,38% 77,60% 79,65% 60,87% 58,33% 100,00% 100,00% Analisis Capaian Tahun 2015-2016 :
- Tahun 2015 terealisasi sebesar 60,87% atau dari 92 Pelaku usaha wajib AMDAL, 56 pelaku usaha yang aktif beroperasi yang dapat terawasi, sedangkan tahun 2016 hanya terealisasi sebesar 58,33% atau dari 96 pelaku usaha wajib AMDAL hanya 56 pelaku usaha yang aktif beroperasi yang dapat terawasi. Ada penurunan sebesar 2,54%. Hal ini dikarenakan jumlah total perusahaan wajib AMDAL meningkat dari 92 pelaku usaha tahun 2015 menjadi 96 pelaku usaha di tahun 2016. Sedangkan dari jumlah pelaku usaha wajib AMDAL yang terawasi di tahun 2016 jumlah nya sama dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 56 pelaku usaha yang aktif beroperasi.
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
- Selain itu faktor tidak tercapainya target (data tahun 2016), dari total keseluruhan 96 jumlah pelaku usaha wajib AMDAL, berdasarkan verifikasi tim Binwas dan juga tim Pengambil Sampel, didapatkan data 40 pelaku usaha diantaranya tidak dapat terawasi karena tidak aktif lagi beroperasi/tidak ada kegiatan serta ada juga beberapa kegiatan berdokumen AMDAL yang sudah memiliki dokumen namun belum memulai kegiatannya di tahun 2016
- Di tahun 2017 dan 2018 ditargetkan (menggunakan data jumlah pelaku usaha wajib AMDAL tahun 2016) sebanyak 96 pelaku usaha wajib AMDAL dapat diawasi, baik itu yang sedang aktif beroperasi maupun yang tidak aktif, dengan metode pengawasan aktif maupun pasif. Aktif dalam artian dilakukan pengawasan langsung ke lapangan, sedangkan pasif yaitu metode pengawasan untuk pelaku usaha yang tidak aktif/tidak beroperasi
8 Penegakan Hukum Lingkungan (IKK)
100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Jumlah kasus lingkungan yang ada semuanya ditindaklanjuti setiap tahun (tahun 2015 sebanyak 9 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti, tahun 2016 sebanyak 8 pengaduan masuk dan ditindaklanjuti)
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
9 Pencemaran status mutu air (IKK)
100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Jumlah kawasan yang sumber data air yang dipantau mutu airnya sesuai dengan target yaitu 3 DAS (Batulicin, Kusan,Satui) dan kawasan industri beradasarkan draf peta RTRWK, meliputi wilayah kecamatan Simpang Empat (Desa Sarigadung dan Desa Gunung Besar) dan Kecamatan Karang Bintang (Desa Manunggal)
10 Persentase Penanganan Sampah (IKK)
60,16% 72,27% 73,55% 75,04% 75,85% 47,71% 52,10% 72,27% 73,55% Tahun 2016 terealisasi hanya 52,10% atau hanya sebesar 86,60% dari target yang ditetapkan (tidak sesuai target), hal ini disebabkan volume sampah yang terangkut di TPA tidak sesuai prediksi dikarenakan masih terbatasnya jangkauan pelayanan angkutan persampahan
11 Ratio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) persatuan Penduduk (IKK)
1,78% 2,14% 2,45% 2,75% 3,63% 1,52% 2,22% 2,14% 2,45% Pengadaan TPS di tahun 2016 melebihi target pengadaan awal sehingga ratio mencapai lebih dari 100%
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
TABEL 2.2.2. PENCAPAIAN KINERJA MAKRO DLH KABUPATEN TANAH BUMBU
No Indikator SPM /Standar
Nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun
2018 Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Pelayanan Pencegahan
Pencemaran Air
100% - 100 % 100 % 100 % 100 % 86,67% 70% 100% 100%
2 Pelayanan Pencegahan
Pencemaran Udara
Dari Sumber Tidak
Bergerak
100% - 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
3 Pelayanan Informasi
Status Kerusakan
Lahan Dan/Atau Tanah
Untuk Produksi
Biomassa
100% - 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 0% 100% 100%
4 Pelayanan Tindak
Lanjut Pengaduan
Masyarakat Akibat
Adanya Dugaan
Pencemaran Dan/Atau
Perusakan Lingkungan
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
5 Cakupan Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan
AMDAL
- 100% 80 % 70,37% 72,98% 75,38% 60,87% 58,33% 72,98% 75,38%
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
6 Penegakan hukum
lingkungan
- 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
7 Pencemaran Status
Mutu Air
- 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100%
8 Prosentase
Penanganan Sampah
75,85% 47,71% 60,16% 72,27% 73,55% 47,71% 52,10% 72,27% 73,55%
9 Tempat Pembuangan
Sampah Per Satuan
Penduduk
3,63% 1,52% 1,78% 2,14% 2,45% 1,52% 2,22% 2,14% 2,45%
10 Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah
di perkotaan
20% 12,22% 13,33% 14,44% 15,56% 12,22% 13,33% 14,44% 15,56%
11 Tersedianya sistem
penanganan sampah di
perkotaan
70% 48,37% 60,16% 72,27% 73,55% 48,37% 52,10% 72,27% 73,55%
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DLH
Kabupaten Tanah Bumbu
2.3.1. Kinerja Pelayanan DLH Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Tahun 2015 – 2019, sasaran dan prioritas
pembangunan bidang lingkungan yang ingin dicapai adalah :
(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya
dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat,
dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada
pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42.
Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan
ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan
(2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan
hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan, dengan indikator
kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan
PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi
hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan
satwa liar) dan eksport
(3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman
hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga
kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan
indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap
tahun.
Terkait dengan hal tersebut di atas, maka ketiga sasaran dan
prioritas pembangunan dapat dijadikan sebagai tolak ukur tugas
pokok DLH Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka memenuhi Visi
dan Misi DLH Kab. Tanah Bumbu dan Pimpinan Daerah terpilih
serta Implementasi kehendak stake holder sesuai dengan Standard
Pelayanan Minimum dan Indikator Kinerja Kunci Bidang
Lingkungan tingkat Kabupaten, yaitu :
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak
bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk
produksi biomasa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
5. Pencemaran Status Mutu Air
6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
7. Penegakan hukum lingkungan
8. Prosentase Penanganan Sampah
9. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
10. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
11. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam
meyelenggarakan tugas dan fungsi DLH Kab. Tanah Bumbu
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan DLH :
1. Penurunan Kualitas Lingkungan meliputi :
a) Kerusakan lingkungan fisik oleh banjir, perambahan hutan,
pertambangan, erosi dan sedimentasi ;
b) Penurunan kualitas dan kuantitas air karena tidak
terlindunginya sumber air oleh bahan pencemar dari
kegiatan transportasi sungai, sampah domestik,
pembuangan limbah cair/padat ke sungai, erosi dan
sedimentasi serta penyempitan daerah tangkapan air.
c) Penurunan kualitas udara karena meningkatnya kadar debu
dan gas di udara akibat transportasi dan kegiatan prosesing
tambang serta industri.
d) Penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan karena
minimnya hutan kota dan jalur hijau oleh pemukiman dan
pembangunan.
e) Pengelolaan sampah yang belum maksimal.
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
Permasalahan Pelayanan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi :
1. Faktor Internal
a. Strengths ( Kekuatan )
- Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian
dan pengelolaan Lingkungan Hidup
- Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam
pengelolaan LH
- Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai
disiplin ilmu
b. Weaknesses ( Kelemahan )
- Jumlah Sumber Daya Manusia tidak sebanding dengan
beban tugas
- Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang
- Dana melaksanakan program dan kegiatan belum
memadai
2. Faktor Eksternal
a. Opportunities ( Peluang )
- Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah
- Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup
- Dukungan Masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih
baik
b. Threaths ( Ancaman )
- Rendahnya kesadaran pelaku usahaa terhadap
pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kurangnya koordinasi kelembagaan antar sektor
- Dominasi investasi usaha yang berdampak besar dan
penting
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupati Tanah Bumbu, terhadap Capaian Program Kegiatan Sesuai
SPM dan IKK Bidang Lingkungan
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanah Bumbu adalah ”
Terwujudnya Tanah Bumbu Menjadi Pusat Pelabuhan,
Perdagangan Dan Kota Wisata Terbesar di Pulau Kalimantan
Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Menuju Tanah Bumbu, Maju,
Unggul, Mandiri, Sejahtera, Aman, Religius, Berakhlak Mulia
dan Berintelektual Tinggi ”. Sedangkan Misi Kabupaten Tanah
Bumbu antara lain :
1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan
sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan
keunggulan maritim serta menyelenggarakan pengelolaan
wilayah pesisir yang mampu mendorong optimalisasi
perekonomian masyarakat dan pariwisata.
2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis
Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan
Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing
Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional.
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan
Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk
Menghadirkan Kesejahteraan.
4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada
masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi
yang Baik, Efektif dan Bersih.
Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam
RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2020, maka DLH
Kabupaten Tanah Bumbu akan mendukung pelaksanaan misi ke-3
(tiga) sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi
dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
Bumbu.Misi Pimpinan Daerah tersebut juga menjawab semua SPM
serta IKK bidang lingkungan yaitu :
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak
bergerak
3. Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan Tanah untuk
produksi biomasa
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
5. Pencemaran Status Mutu Air
6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
7. Penegakan hukum lingkungan
8. Prosentase Penanganan Sampah
9. Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk
10. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaaN
11. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
SPM dan IKK Bidang LH ini sangat berkaitan erat dengan Misi
Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ke-3
2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan DLH
Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang
dalam ruang lingkup tugas DLH Kabupaten Tanah Bumbu, maka
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DLH
Kabupaten Tanah Bumbu adalah tersebut sebagai berikut :
1) Adanya kewenangan dalam melaksanakan pengendalian dan
pengelolaan Lingkungan Hidup
2) Adanya komitmen pimpinan dan pelaksana dalam pengelolaan
LH
3) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan berbagai disiplin
ilmu
4) Adanya dukungan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
5) Adanya regulasi bidang Lingkungan Hidup
6) Potensi Sumber Daya Alam yang melimpah
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Prioritas Tahun
Direncanakan
Dengan memperhatikan Program dan Rencana DLHKabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2018serta perkiraan capaian target tahun
2018, beberapa program menjadi prioritas dan menjadi ukuran
kinerja Kepala Daerah antara lain tercapainya persentase SPM
lingkungan yang ditetapkan secara Nasional dan memenuhi
kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan serta
dapat mengakomodir keinginan stake holder untuk mendapatkan
kenyamanan lingkungan yang berujung pada kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut :
1. Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan :
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
2. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
- Pengkajian Dampak Lingkungan
- Koordinasi Penilaian ADIWYATA
- Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Pengembangan sarana dan prasarana labotorium lingkungan
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
- Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari
kegiatan usaha pertambangan
- Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
3. Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
4. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan :
- Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
- Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktifitas Industri
- Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja DLHKabupaten
Tanah Bumbu
Dari rancangan awal yang telah disusun pada DLH Kabupaten Tanah
Bumbu telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan
Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang DLH Kabupaten Tanah
Bumbu, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran
yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana
capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi DLH
Kabupaten Tanah Bumbu. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga
memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator
kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan
diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan
programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada DLHKabupaten Tanah Bumbu. Penjabaran dari
rancangan awal Rencana Kerja DLH Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini :
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
Tabel 2.1.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 BLHD Kabupaten Tanah Bumbu
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) (000,-)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.) (000,-)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program :
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan :
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
100% 511.000 Program :
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan :
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
100% 511.000
2 Program :
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian tingkat pencemaran
65% 1.079.500 Program :
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian tingkat pencemaran
65% 1.079.500
2.1 Kegiatan :
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Kab. Tanah Bumbu
Perubahan peringkat Adipura dan terlaksananya kegiatan Adiwiyata
ADIPURA : 16 Pamantauan Adipura ADIWIYATA : 28 Sekolah Adiwiyata
310.000 Kegiatan :
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Kab. Tanah Bumbu
Perubahan peringkat Adipura dan terlaksananya kegiatan Adiwiyata
ADIPURA : 16 Pamantauan Adipura ADIWIYATA : 28 Sekolah Adiwiyata
310.000
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
2.2 Kegiatan :
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Kab. Tanah Bunbu
Terpantaunya kondisi lingkungan hidup Kab. Tanah Bumbu
65%
189.000 Kegiatan :
Pemantauan Kualitas Lingkungan
Kab. Tanah Bunbu
Terpantaunya kondisi lingkungan hidup Kab. Tanah Bumbu
65%
189.000
2.3 Kegiatan :
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bunbu
Terlaksananya pengawasan dan penyelesasian perizinan bidang LH
- 170 pelaku usaha
- 80 Penyelesaian produk perizinan
- 25 Evaluasi AMDAL/UKL-UPL
500.000 Kegiatan :
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bunbu
Terlaksananya pengawasan dan penyelesasian perizinan bidang LH
- 170 pelaku usaha
- 80 Penyelesaian produk perizinan
- 25 Evaluasi AMDAL/UKL-UPL
500.000
2.4 Kegiatan :
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan
Kab. Tanah Bunbu
Terbentuknya desa binaan sadar lingkungan
2 Desa
Binaan
80.500 Kegiatan :
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan
Kab. Tanah Bunbu
Terbentuknya desa binaan sadar lingkungan
2 Desa
Binaan
80.500
3 Program :
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan upaya perlindungan sumber daya alam
100% 780.600 Program :
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan upaya perlindungan sumber daya alam
100% 780.600
3.1 Program :
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan :
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya instrument pencegahan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk KLHS
Dokumen KLHS
780.600 Program :
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan :
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya instrument pencegahan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk KLHS
30 dokumen KLHS
2.159.915
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
4 Program :
Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH
Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder LH
78% 48.000 Program :
Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi SDA dan LH
Prosentasi peningkatan kualitas data primer dan sekunder LH
78% 48.000
4.1 Kegiatan :
Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya laporan SLHD dan Menuju Indonesia Hijau (MIH)
2 Laporan
48.000 Kegiatan :
Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya laporan SLHD dan Menuju Indonesia Hijau (MIH)
2 Laporan
48.000
5 Program :
Peningkatan Pengendalian Polusi
Presentasi Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi
94% 1.900.000 Program :
Peningkatan Pengendalian Polusi
Presentasi Ketersediaan Sarana Pengendalian Polusi
94% 1.900.000
5.1 Kegiatan :
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya dan berfungsinya laboratorium uji kualitas air, tanah dan udara dalam rangka pengendalian peningkatan kadar polusi
25 item peralatan Lab. Lingk
1.400.000 Kegiatan :
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya dan berfungsinya laboratorium uji kualitas air, tanah dan udara dalam rangka pengendalian peningkatan kadar polusi
25 item peralatan Lab. Lingk
1.400.000
5.2 Kegiatan :
Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
Terakreditasinya Lab. Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan akreditasi air dan persiapan akreditasi udara
500.000 Kegiatan :
Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Bumbu
Terakreditasinya Lab. Lingkungan BLHD Kab. Tanah Bumbu
Pemeliharaan akreditasi air dan persiapan akreditasi udara
500.000
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah
kebijakan yang telah ditetapkan. DLH Kabupaten Tanah Bumbu
dalam mendukung arahan kebijakan telah menetapkan rencana
program utama untuk program lima tahun ke depan.
Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam
unit kerja. Pada DLH Kabupaten Tanah Bumbu, ada beberapa
kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang program yang
telah ditetapkan, yaitu :
1. Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan :
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
2. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
- Pengkajian Dampak Lingkungan
- Koordinasi Penilaian ADIWYATA
- Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Pengembangan sarana dan prasarana labotorium lingkungan
- Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dari
kegiatan usaha pertambangan
- Penyusunan RPPLH Kabupaten Tanah Bumbu
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
3. Program : Peningkatan Kualitas Akses dan Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
- Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
4. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan :
- Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
- Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktifitas Industri
- Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pengelolaan Laboratorium
LingkunganPeningkatan Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan
Semua program kegiatan tersebut merupakan bentuk perumusan
dari tujuan dan sasaran misi DLH Kabupaten Tanah Bumbu untuk
mendukung visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang serasi dan seimbang
antara pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan pengelolaannya.
Memperhatikan hal tersebut, dalam hal ini adalah pemanfaatan
Sumber Daya Alam beserta pengelolaannya, akan menimbulkan
dampak kearah penurunan kualitas lingkungan yaitu timbulnya
pencemaran lingkungan baik di air, tanah dan udara.
Berdasarkan kondisi lingkungan yang demikian dan mengantisipasi
adanya pengaduan masyarakat terkait adanya pencemaran
lingkungan, maka DLH Kabupaten Tanah Bumbu juga memuat
program kegiatan yang mengakomodir keinginan masyarakat
dengan berdasarkan banyaknya pengaduan yang disampaikan,
selain program kegiatan wajib lainnya terkait dengan pengawasan
dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan
kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga
kelestarian lingkungan.
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kapentingan Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Keterangan :
Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan DLH Kab. Tanah Bumbu yang berasal dari hasil jaring aspirasi /usulan masyarakat/hasil reses DPRD
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- Visi Pembangunan Nasional adalah Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, danBerkepribadianBerlandaskanGotong-
royong
- Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan
Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran
yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam :
prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki
kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas
bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang
sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja
bersama lintas kementerian.
- Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan
pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan
berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan
sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel
meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan
sumbangan bagi perekonomian nasional.
- Kebijakan Lingkungan Hidup merupakantantangan ke enam dari RPJMN
Tahun 2015-2020, yaitu “tantangan untuk mewujudkan pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan secara konkrit ke dalam berbagai bidang
dan daerah, pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan
kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan
sumberdaya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan
pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya,
sertapengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan
sumberdaya dan teknologi bersih, termasuk langkah-
langkahpengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara
keseluruhan.”
- Lingkungan hidup merupakan kebijakan ke dua dari
sembilanagenda prioritas RPJMN 2015 – 2019 setelah ekonomi,
yang mana hal ini berarti isu lingkungan menjadi perhatian khusus
dalam sasaran pokok pembanguan nasional. Sesuai dengan visi
pembangunan nasional2015-2019, maka pembangunan nasional
dibidang lingkungan hidup diarahkan untuk mencapai sasara
utamayang terdiri dariefek rumah kaca, indeks kualitas lingkugan
hidup (IKLH), dan tambahan rehabilitasi lahan.
Dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional terhadap lingkungan
hidup maka terkait dengan tugas pokok dan program DLH Kabupaten
Tanah Bumbu telah menjawab semua Kebijakan Nasional tersebut.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018
Tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018
didasarkan pada isu-isu strategis yang menjadi faktor dalam
menjalankan tugas dan fungsi DLH. Adapun sasaran dari Rencana
Kerja Tahun 2018 :
1. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam upaya pengelolaan
kualitas air
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai fungsi dan peruntukkannya
3. Kawasan pemukiman yang bebas cemaran udara dari kegiatan
usaha
4. Lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran
5. Meningkatnya kualitas layanan bidang lingkungan hidup
3.3 Program dan Kegiatan
Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan tahun 2018 meliputi pencapaian visi
dan misi kepala daerah, pencapaian SPM, pencapaian IKK serta
implementasi dari peraturan-peraturan bidang lingkungan hidup.
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
Program dan Kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya untuk
tahun 2018 sebanyak 4 Program Pembangunan dengan 18 Kegiatan
Pembangunan, sebagai berikut :
1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Kegiatan : - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- Pemantauan Kualitas Lingkungan
- Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Lingkungan Hidup
- Pengkajian Dampak Lingkungan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
- Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
- Koordinasi Penilaian Adiwiyata
- Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- Pengembangan Prasarana dan Sarana
Laboratorium Lingkungan
- Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar
Air dari Kegiatan/Usaha Pertambangan
Tolak Ukur : Perubahan peringkat Adipura, Data kondisi
lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi
kualitas air, tanah dan udara, Pengawasan
dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup, luas kerusakan lahandan/atau
tanah untuk produksi biomassa, pelayanan
pengaduan masyarakat, sosialisasi pengendalian
pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup,prasarana dan laboratorium
lingkungan, nominasi tingkat provinsi dan nasional
sekolah adiwiyata, penanggulangan dan
pemulihan oleh pelaku usaha, inventarisasi dan
Identifikasi Sumber Pencemaran air dari Kegiatan
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
Pertambangan.
2. Program : Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup
Kegiatan : Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Tolak Ukur : Tersedianya data primer maupun data sekunder
kondisi lingkungan hidup serta adanya sistem
informasi lingkungan hidup untuk dipublikasikan
3. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan : - Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan
Limbah Cair
- Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat Aktifitas
Industri
- Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan
- Monitoring dan Evaluasi
4. Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
- Penyediaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
- Peningkatan Operasi dan Pengelolaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
Tolak Ukur : Jumlah Sampah yang ditangani dan Jumlah
Sampah yang dikelola
Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018akan disesuaikan
dengan plafon anggaran untuk masing-masing SKPD, sehingga tidak
semua program kegiatan yang direncanakan bisa terakomodir. Tetapi
tetap diupayakan pelaksanaannya pada tahun anggaran berikutnya.
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Tanah Bumbu
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif ( Rp )
(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
LINGKUNGAN HIDUP
5
1
1
Belanja Tidak Langsung :
DLH
48 PNS
4.331.993.937
DAU
-
50PNS
4.758.994.000
2.05
2.05
2.05
2.05
01.01
01.01
01
01.02
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Terbayarnya Rekening
Kantor
DLH
100%
12 Bulan
83.400.000
APBD
-
100%
12 Bulan
90.000.000
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
06
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara
DLH
100%
56 unit/buah
2.415.417.500
APBD
-
100%
56 Unit/Buah
2.656.959.250
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
07
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi keuangan
DLH
100%
12 Bulan
225.270.000
APBD
-
100%
12 Bulan
247.797.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
08
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor
DLH
100 %
12 Bulan
5.010.000
APBD
12 bulan
5.511.000
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
09
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
DLH
100%
48 unit
20.160.000
APBD
-
100%
12 Bulan
22.176.000 .
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
10
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya alat tulis kantor
DLH
100%
12 Bulan
67.700.000
APBD
-
100%
12 Bulan
74.470.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
11
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya barang cetakan penggandaan
DLH
100%
12 Bulan
17.730.000
APBD
-
12 Bulan
19.503.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
12
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Alat Listrik Kantor
DLH
100%
12 Bulan
2.075.000
APBD
-
100%
12 Bulan
2.282.500
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
13
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat Ketersediaan
Layanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
DLH
100%
... item
485.196.000
APBD
-
100%
.... item
500.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
15
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Terbaarnya Surat Kabar
DLH
100%
12 bulan
2.400.000
APBD
-
100%
12 Bulan
2.400.00
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
17
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Tersedianya makanan dan minuman rapat koordinasi
DLH
100%
65 OK
29.250.000
APBD
-
100%
80 OK
45.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
18
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Banjarmasin, Jakarta,
Balikpapan
100%
206 OK
1.272.380.000
APBD
-
100%
300 OK
1.500.000.000
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
19
Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa tenaga non PNS
DLH
100%
305 Tenaga Non PNS
7.474.948.848
APBD
-
100%
325 Tenaga Non PNS
8.000.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
01
01
21
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kab. Tanah Bumbu
100%
110 OK
16.500.000
APBD
-
100%
150 OK
19.200.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
03
03
05
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang Tersedia
DLH
100%
76 pakaian batik tradisional
40.640.000
APBD
-
100%
60 Buah
50.400.000
2.05
2.05
2.05.02
2.05.02
02
02
22
Program : Peningkatan Sarana prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor yang Terpelihara
DLH
100%
2 Unit Gedung Kantor
107.960.000
APBD
-
100%
2 unit Gedung Kantor
115.000.000
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
15
15
02
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Prosentase Pengelolaan Sampah di wilayah Perkotaan, Pertokoan dan Pemukiman sesuai dengan Kebijakan Nasional Pengelolaan Persampahan Jumlah Sampah yang dikelola
Kab. Tanah Bumbu
73,55 %
15,56 %
2.000.896.000
APBD
75,04 %
16,67
2.500.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
15
15
02
Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan : Peningkatan Operasi dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Prosentase Pengelolaan Sampah di wilayah Perkotaan, Pertokoan dan Pemukiman sesuai dengan Kebijakan Nasional Pengelolaan Persampahan Jumlah Sampah yang ditangani
Kab. Tanah Bumbu
73,55 %
43.456 Ton
7.614.610.000
APBD
75,04 %
44.651 Ton
8.000.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
16
16
01
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Optimalisasi Kualitas Lingkungan Hidup Pemantauan pada titik pantau ADIPURA
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
16 titk pantau
ADIPURA
54.360.000
APBD
Baik
16 titik pantau
Adipura
60.000.000
2.05
2.05.01
16
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terkendalinya tingkat pencemaran LH
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
Baik
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05.01
16 03 Kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan
Terpantaunya kondisi
lingkungan hidup Kab.
Tanah Bumbu
74 titik
pemantauan
39.995.000
APBD
74 titik
pemantauan
45.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
16
16
04
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan : Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup
Terkendalinya tingkat pencemaran LH Pelaksanaan pengawasan dan/atau evaluasi kebijakan bidang LH
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
3laporan
150.070.000
APBD
Baik
3 Laporan
160.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
16
16
07
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengkajian Dampak Lingkungan
Terkendalinya tingkat pencemaran LH Jumlah dokumen hasil kajian
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
1 dokumen
27.760.000
APBD
Baik
1 dokumen
30.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
16
16
14
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Terkendalinya tingkat pencemaran LH Jumlah desa binaan
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
2 desa
60.542.000
APBD
Baik
2 desa
70.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
16
16
xx
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Inventarisai dan Identifikasi Sumber Pencemar Air dari Kegiatan/Usaha
Terkendalinya tingkat pencemaran LH Data Inventarisai dan Identifikasi Sumber Pencemar Air dari
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
1 Laporan
10.915.000
APBD
Baik
1 Laporan
15.000.000
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
Pertambangan
Kegiatan/Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumu
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
16
16
20
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Adiwiyata
Terkendalinya tingkat pencemaran LH Jumlah sekolah Adiwiyata yang masuk nominasi provinsi dan nasional
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
5 sekolah adiwiyata
242.125.000
APBD
Baik
5 sekolah adiwiyata
250.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
16
16
22
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Terkendalinya tingkat pencemaran LH Prosentase Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
100 %
62.220.000
APBD
Baik
100 %
65.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
16
16
XX
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran
Pengendalian Tingkat Pencemaran Air Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan terhadap pelaku usaha/kegiatan
Kab. Tanah Bumbu
Cukup
1 Kecamatan
375.655.000
APBD
Baik
1 Kecamatan
380.000.000
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
19
19
02
Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
Persentase Peningkatan Kualitas Data Primer dan Sekunder Kondisi Lingkungan Hidup Buku Laporan SLHD dan MIH
Tersebar
90 %
2 buku laporan
103.685.000
APBD
90 %
2 buku laporan
110.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
20
20
02
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Indeks Kualitas Udara
Kab. Tanah Bumbu
95 %
Sangat Baik i
15.000.000
APBD
98 %
Sangat Baik
20.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
20
20
03
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Laporan Hasil Pengujian Kadar Polusi Limbah
Kab. Tanah Bumbu
95 %
1 Laporan
45.905.000
APBD
98 %
1 Laporan
50.000.000
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
20
20
07
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Laporan Hasil Akreditasi
DLH
95 %
1 Laporan
180.420.000
APBD
98 %
1 Laporan
200.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
20
20
08
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium
DLH
95 %
1600 Sampel
1.479.064.000
APBD
98 %
1700 Sampel
1.500.000.000
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
20
20
Program : Peningkatan Pengendalian Polusi Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi
Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang dibina
DLH
95 %
120 Pelaku Usaha
132.905.000
APBD
98 %
130 Pelaku Usaha
150.000.000
RENCANA KERJADLH TAHUN 2018
2.05
2.05
2.05.01
2.05.01
20
20
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Persentase Upaya Adaptasi dan Mitigasi dalam Menghadapi Perubahan Iklim Tersusunnya Laporan Profil Emisi Gas Rumah Kaca
DLH
95 %
1 Laporan
241.845.000
APBD
98 %
1 Kampung Iklim
250.000.000
JUMLAH 29.436.003.285,- 31.967.102.750
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
Tabel. 3.2
Target Indikator Makro SKPD Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu
Dinas Lingkungan Hidup
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DLH
Kabupaten Tanah Bumbu
Target SPM Target IKK Target
Indikator Lainnya
Keterangan
-1 -2 -3 -4 -5 -6
-8
1 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air
100%
2 Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
100%
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
3
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan/Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa
100%
4
Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
100%
5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
80%
6 Penegakan Hukum Lingkungan
100%
7 Pencemaran status mutu air
100%
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) DLH Kabupaten Tanah Bumbu
tahun 2018ini mermuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Program, dan Kegiatan, dimana Rencana Kerja ini digunakan
sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan
di bidang Lingkungan Hidup.
Catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam
rangka perencanaan maupun pelaksanaan Rancangan Rencana
Kerja adalah terkait pencapaian target pengawasan kegiatan usaha,
yangdilaksanakan melalui pembentukan tim pengawasan lapangan
terpadu. Tim Pengawasan Lapangan Terpadu ini merupakan
koordinasi antara bidang pengawasan dan bidang lain sehingga
terbentuk beberapa tim dengan jumlah personil yang mencukupi dan
pembagian kemampuan personil yang merata. Upaya ini berimplikasi
pada meningkatnya jumlah kegiatan usaha yang diawasi pada kurun
waktu yang sama dengan tetap mengedepankan mutu hasil
pengawasan.
Pada akhirnya, Rencana KerjaTahun 2018ini bertujuan
agar DLH Kabupaten Tanah Bumbu serta aparatnya dapat
melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan
berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan
instasi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan
pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan
adil.Diharapkan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan
perencanaan dan program kegiatan yang telah terlaksana
dapatdievaluasi serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun anggaran
berikutnya.
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Jl. Dharma Praja No. 03 Gunung Tinggi Batulicin
Telp/Fax : 0518 – 6076050 Website : http/www.bapedaldatanahbumbu.org
Email : [email protected]
RENCANA KERJA DLH TAHUN 2018