PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KECAMATAN KUNDURAN

TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c

dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Blora Tahun 2011-2031, perlu menetapkan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang

Kecamatan Kunduran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal

18 ayat (6) perubahan kedua;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk

dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

(Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5160);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 28); dan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun

2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011

Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Nomor 17).

-3-

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA

RUANG KECAMATAN KUNDURAN TAHUN 2015-2035

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Blora.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Kunduran.

3. Kelurahan adalah Kelurahan Kunduran.

4. Desa adalah Desa Botoreco, Desa Buloh, Desa Kemiri, Desa Kodokan, Desa

Sonokidul, Desa Sempu, Desa Cungkup, Desa Plosorejo, Desa Ngilen, Desa

Bakah, Desa Kalangrejo, Desa Blumbangrejo, Desa Tawangrejo, Desa

Klokah, Desa Jetak, Desa Muraharjo, Desa Jagong, Desa Gagaan, Desa

Sambiroto, Desa Bejirejo, Desa Karanggeneng, Desa Balong, Desa

Ngawenombo, Desa Sendangwates, dan Desa Kedungwaru.

5. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang berada di wilayah Kecamatan

Kunduran.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan

memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

-4-

9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana

tata ruang.

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

untuk fungsi budi daya.

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan

pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

12. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib

tata ruang.

14. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci

tata ruang;

15. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang

ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/ atau persil.

16. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah rencana tata

ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan

penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi

penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah

kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan

kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten/ kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten/ kota.

17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota

yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/ kota.

18. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL

adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan yang

dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan

bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program

bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,

rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman

pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.

19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/ atau aspek fungsional.

-5-

20. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian

dari kabupaten/ kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang

akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai

arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang

bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona

peruntukan.

21. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah

bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari

beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan subzona

peruntukan.

22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

23. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting

dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan.

24. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya

alam dan sumber daya buatan.

26. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan

perkotaan atau kawasan perdesaan.

27. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik

perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana,

dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak

huni.

28. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang

layak, sehat, aman, dan nyaman.

29. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.

30. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh

batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran

irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum

nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain

yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang

sama dengan blok peruntukan.

-6-

31. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik

spesifik.

32. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan

karakteristik pada zona yang bersangkutan.

33. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan

gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

34. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar

bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana

tata ruang dan RTBL.

35. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka

persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan

luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana

tata ruang dan RTBL.

36. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah

sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan;

dihitung dari batas as jalan sampai batas terluar muka bangunan,

berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang

terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi

sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana

saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building

line).

37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area

memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam.

38. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang

terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori

RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun

kondisi permukaan tertentuyang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau

berpori.

39. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET

adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di

udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat

pembangkit ke pusat beban dengan tegangan 500 kV.

40. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah

saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang

-7-

digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat

beban dengan tegangan diatas 30 kV sampai dengan 150 kV.

Bagian Kedua

Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)

Pasal 2

(1) Wilayah perencanaan RDTR Kecamatan Kunduran disebut sebagai BWP

Kunduran.

(2) Lingkup ruang BWP Kunduran berdasarkan aspek administratif dengan

luas kurang lebih 12.798,29 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh

delapan koma dua sembilan) hektar, beserta ruang udara diatasnya dan

ruang di dalam bumi.

(3) Batas-batas BWP Kunduran meliputi :

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tinapan Kecamatan Todanan;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gabusan, Desa Doplang, dan

Desa Tobo Kecamatan Jati;

c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Semawur, Desa Trembulrejo,

Desa Talokwohmojo, Desa Bandungrejo, Desa Bergolo, Desa

Rowobungkul, dan Desa Sambonganyar Kecamatan Ngawen serta Desa

Pengkoljagong Kecamatan Jati; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan.

(4) BWP Kunduran dibagi menjadi 5 (tiga) Sub BWP yang meliputi:

a. BWP Pusat Kota terdiri atas Desa Gagaan, Kelurahan Kunduran, Desa

Sambiroto, dan Desa Jagong dengan luas kurang lebih 1.099 (seribu

sembilan puluh sembilan) hektar;

b. SBWP I terdiri atas Desa Kedungwaru, Desa Sendangwates, Desa

Ngawenombo, dan Desa Bejirejo dengan luas kurang lebih 2.546 (dua

ribu lima ratus empat puluh enam) hektar; dan

c. SBWP II terdiri atas Desa Muraharjo, Desa Karanggeneng, Desa Jetak,

Desa Klokah, dan Desa Balong dengan luas kurang lebih 1.970 (seribu

sembilan ratus tujuh puluh) hektar.

d. SBWP III terdiri atas Desa Ngilen, Desa Plosorejo, Desa Bakah, Desa

Kalangrejo, Desa Blumbangrejo, dan Desa Tawangrejo dengan luas

kurang lebih 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) hektar.

e. SBWP IV terdiri atas Desa Cungkup, Desa Sempu, Desa Botoreco, Desa

Sonokidul, Desa Kodokan, Desa Kemiri, dan Desa Buloh dengan luas

kurang lebih 5.276 (lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar.

-8-

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 3

(1) RDTR Kecamatan Kunduran berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh)

dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali;

(2) Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5

(lima) tahun jika :

a. Terjadi perubahan RTRW kabupaten/ kota yang mempengaruhi BWP

RDTR atau;

b. Terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi

pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan

bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan dan

perubahan batas wilayah daerah.

BAB II

TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

Penataan BWP Kunduran bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan Kunduran

sebagai pintu gerbang Kabupaten Blora dengan fungsi strategis pengembangan

ekonomi berbasis agrobisnis yang berwawasan lingkungan.

BAB III

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Rencana pola ruang RDTR Kecamatan Kunduran terdiri atas :

a. zona lindung; dan

b. zona budidaya.

(2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 :

5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

-9-

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 6

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :

a. zona perlindungan terhadap zona dibawahnya;

b. zona perlindungan setempat;

c. zona ruang terbuka hijau; dan

d. zona rawan bencana alam.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Terhadap Zona Dibawahnya

Pasal 7

(1) Zona perlindungan terhadap zona dibawahnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a berupa subzona resapan air.

(2) Subzona resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di

pendukung III BWP dan pendukung IV BWP degan luas kurang lebih

335,56 (tiga ratus tiga puluh lima koma lima enam) hektar.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 8

(1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

b, terdiri atas :

a. subzona sempadan sungai; dan

b. subzona sempadan mata air.

(2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terletak pada sungai-sungai yang masuk dalam wilayah Kecamatan

Kunduran yaitu Sungai Lusi dan Sungai Mahar dengan ketentuan

sepanjang kanan kiri sungai dengan sempadan sekurang-kurangnya 50

(lima puluh) meter.

(3) Subzona sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdapat di kawasan sekitar mata air Rondokuning di Desa Muraharjo,

-10-

Desa Sempu, Desa Sonokidul, dan Desa Jagong dengan jarak paling sedikit

200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 9

(1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,

terdiri atas:

a. subzona taman; dan

b. subzona makam.

(2) Subzona taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di

BWP Pusat Kota, SBWP I, dan SBWP IV dengan luas kurang lebih 5,22

(lima koma dua dua) hektar.

(3) Subzona makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di

seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 19,17 (sembilan

belas koma satu tujuh) hektar.

Paragraf 4

Zona Rawan Bencana Alam

Pasal 10

(1) Zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d

berupa subzona rawan banjir.

(2) Subzona rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di

BWP Pusat Kota, SBWP III, dan SBWP IV.

-11-

Bagian Ketiga

Zona Budidaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri

atas :

a. zona perumahan;

b. zona perdagangan dan jasa;

c. zona perkantoran;

d. zona sarana pelayanan umum;

e. zona industri; dan

f. zona peruntukan lainnya.

Paragraf 2

Zona Perumahan

Pasal 12

(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdapat

di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 2.672,2 (dua

ribu enam ratus tujuh puluh dua koma dua) hektar.

(2) Zona perumahan, meliputi :

a. subzona perumahan dengan kepadatan sedang; dan

b. subzona perumahan dengan kepadatan rendah.

(3) Subzona perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a terdapat di BWP Pusat Kota, SBWP I, SBWP II, SBWP

III, dan SBWP IV dengan luas kurang lebih 2.065,18 (dua ribu lima enam

puluh lima koma satu delapan) hektar.

(4) Subzona perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b terdapat di SBWP II, SBWP III, dan SBWP IV BWP

dengan luas kurang lebih 67,02 (enam puluh tujuh koma nol dua) hektar.

-12-

Paragraf 3

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 13

(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf

b terdapat di BWP Pusat Kota dan Pendukung I BWP dengan luas kurang

lebih 11,08 (sebelas koma nol delapan) hektar.

(2) Zona perdagangan dan jasa, meliputi :

a. subzona pasar tradisional; dan

b. subzona toko/pertokoan.

(3) Subzona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdapat di BWP Pusat Kota dan Pendukung I BWP dengan luas kurang

lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektar; dan

(4) Subzona toko/pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

terdapat di BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 9,02 (sembilan koma

nol dua) hektar.

Paragraf 4

Zona Perkantoran

Pasal 14

(1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdapat

di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 2,38 (dua koma

tiga delapan) hektar.

(2) Zona perkantoran, meliputi :

a. subzona perkantoran pemerintah; dan

b. subzona perkantoran swasta.

(3) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang

lebih 2,28 (dua koma dua delapan) hektar.

(4) Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

terdapat di BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 0,1 (nol koma satu)

hektar.

-13-

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 15

(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf d terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang

lebih 1.979,71 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh

satu) hektar.

(2) Zona sarana pelayanan umum terdiri atas :

a. subzona sarana pendidikan;

b. subzona sarana transportasi;

c. subzona sarana kesehatan;

d. subzona sarana olahraga; dan

e. subzona sarana peribadatan.

(3) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 10,48

(sepuluh koma empat delapan) hektar.

(4) Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

berupa Terminal Tipe C terdapat di BWP Pusat Kota dengan luas kurang

lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar.

(5) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 0,29

(nol koma dua sembilan) hektar.

(6) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 7,61

(tujuh koma enam satu) hektar.

(7) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada aya (2) huruf e

terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih

1.961,16 (seribu sembilan ratus enam puluh satu koma satu enam) hektar.

Paragraf 6

Zona Industri

Pasal 16

(1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berupa

subzona aneka industri;

-14-

(2) Subzona aneka industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berada di

BWP Pusat Kota, SBWP II, SBWP III, dan SBWP IV dengan luas kurang

lebih 2,23 (dua koma dua tiga) hektar.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 17

Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf f, terdiri

atas :

a. subzona pertanian; dan

b. subzona hutan rakyat.

Pasal 18

(1) Subzona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a

terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih

7.521,02 (tujuh ribu lima ratus dua puluh satu koma nol dua) hektar.

(2) Subzona pertanian, meliputi :

a. subzona pertanian lahan basah; dan

b. subzona pertanian hortikultura.

(3) Subzona pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang

lebih 5.432,7 (lima ribu empat ratus tiga puluh dua koma tujuh) hektar.

(4) Subzona pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdapat di seluruh Kecamatan Kunduran dengan luas kurang

lebih 2.088,32 (dua ribu delapan puluh delapan koma tiga dua) hektar.

Pasal 19

Subzona hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdapat

di SBWP I, II, III, dan IV dengan luas kurang lebih 1.129,12 (seribu seratus dua

puluh sembilan koma satu dua) hektar.

-15-

BAB IV

RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

(1) Rencana jaringan prasarana meliputi :

a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;

b. rencana pengembangan jaringan energi/ kelistrikan;

c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;

d. rencana pengembangan jaringan air minum;

e. rencana pengembangan jaringan drainase;

f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan

g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 21

Rencana pengembangan jaringan pergerakan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

huruf a terdiri atas :

a. jaringan jalan kolektor;

b. jaringan jalan lokal;

c. jalur moda transportasi umum; dan

d. jalur pejalan kaki/sepeda.

Pasal 22

(1) pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud

dalam pasal 21 huruf a, berupa jaringan jalan kolektor primer.

-16-

(2) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi ruas jalan Semarang – Purwodadi – Blora – Cepu.

Pasal 23

Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

huruf b, meliputi ruas :

a. Doplang – Kunduran;

b. Kunduran – Goaterawang;

c. Todanan – Kunduran;

d. Kemiri – Sonokidul;

e. Sempu – Cungkup;

f. Jagong – Karanggeneng;

g. Karanggeneng – Srigading;

h. Muraharjo – Jetak;

i. Jetak – Karanggeneng;

j. Kunduran – Bakah;

k. Kalangrejo – Muraharjo;

l. Balong – Bangkerep – Kedungwaru; dan

m. Ngronggah – Buloh;

Pasal 24

Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam

pasal 21 huruf c, meliputi :

a. Kunduran – Wirosari;

b. Blora – Purwodadi – Semarang;

c. Blora – Purwodadi;

d. Blora – Banjarejo – Ngawen – Kunduran;

e. Blora – Ngawen – Kunduran – Todanan;

f. Blora – Tunjungan – Ngawen – Kunduran – Todanan;

g. Blora – Ngawen – Kunduran;

h. Blora – Ngawen – Japah – Ngawen – Kunduran;

i. Blora – Banjarejo – Ngawen – Kunduran – Todanan;

j. Blora – Ngawen – Japah – Ngawen – Kunduran – Todanan;

k. Cepu – Blora – Tunjungan – Ngawen – Kunduran; dan

l. Cepu – Blora – Ngawen – Kunduran – Todanan.

-17-

Pasal 25

Pengembangan jalur pejalan kaki/sepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal

21 huruf d, meliputi ruas jalan kolektor primer.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/ Kelistrikan

Pasal 26

(1) Pengembangan jaringan energi/ kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi sekunder.

(2) Pengembangan jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa jaringan distribusi tersebar di seluruh Kecamatan

Kunduran.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan

b. rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.

(2) Rencana penyediaan jaringan telepon kabel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berupa penambahan jaringan distribusi khususnya untuk

kawasan-kawasan pengembangan baru yang belum ada.

(3) Rencana penyediaan jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b berupa penerapan untuk memanfaatkan secara

bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler

dengan pengelolaan secara bersama.

-18-

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 28

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf d, merupakan rencana pengembangan jaringan air

minum;

(2) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan :

a. pengembangan jaringan primer (pipa induk);

b. pengembangan jaringan sekunder (pipa lateral); dan

c. pengembangan jaringan sambungan rumah (SR).

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 29

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf e, merupakan rencana pengembangan jaringan

drainase.

(2) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan :

a. peningkatan fungsi sungai sebagai drainase primer; dan

b. pengembangan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 30

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf f berupa pengelolaan air limbah dengan sistem on

site; dan

(2) Pengelolaan air limbah dengan sistem on site sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diarahkan pada kawasan perumahan di seluruh Kecamatan

Kunduran.

-19-

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf Satu

Umum

Pasal 31

Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g berupa rencana jaringan persampahan.

Paragraf Dua

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 32

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

dilakukan dengan :

a. perencanaan sistem pengelolaan persampahan;

b. penyediaan prasarana dan sarana persampahan;

c. penyediaan TPS terutama pada lokasi pasar di Kecamatan Kunduran; dan

d. peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 33

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya meliputi koridor jalan utama yang

ada di BWP Pusat Kota dengan luas kurang lebih 1.099 (seribu sembilan puluh

sembilan) hektar.

Pasal 34

Rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dilakukan

melalui:

a. pengembangan koridor pertumbuhan ekonomi perkotaan;

b. penataan pasar dan terminal tipe C;

-20-

c. penataan ketentuan massa bangunan;

d. penataan parkir; dan

e. penyediaan ruang terbuka publik.

Pasal 35

Rencana penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

Pasal 36

Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yang dikeluarkan paling lama 24 bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang ini.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kecamatan Kunduran merupakan acuan

dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana

sesuai dengan RDTR Kecamatan Kunduran;

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas :

a. program pemanfaatan ruang;

b. lokasi;

c. besaran;

d. sumber pendanaan;

e. instansi pelaksana; dan

f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 38

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)

huruf a meliputi :

a. program perwujudan rencana pola ruang di BWP;

b. program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP; dan

-21-

c. program perwujudan penetapan kawasan yang diprioritaskan

penanganannya.

Pasal 39

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2)

huruf b berada di blok dalam Sub BWP.

Pasal 40

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 41

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d

berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan

b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 42

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e

terdiri atas:

a. pemerintah;

b. masyarakat; dan

c. swasta.

Pasal 43

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f

terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam

menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR

Kecamatan Kunduran, yang meliputi:

a. tahap pertama pada periode tahun 2015-2019;

b. tahap kedua pada periode tahun 2020-2024;

c. tahap ketiga pada periode 2025-2029; dan

d. tahap keempat pada periode 2020-2034.

-22-

Pasal 44

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun

berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Pasal 45

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai :

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di

dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah

tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan

penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi terdiri atas :

a. materi wajib; dan

b. materi pilihan.

(3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

c. ketentuan tata bangunan;

d. ketentuan prasarana dan saran minimal; dan

e. ketentuan pelaksanaan.

(4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. ketentuan tambahan;

b. ketentuan khusus;

c. standar teknis; dan

d. ketentuan pengaturan zonasi.

-23-

Pasal 46

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tercantum

dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas

dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus

sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketetntuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang enataan ruang agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

-24-

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang

penataan ruang;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan yang mengakibatkan

perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau

kematian orang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang penataan ruang.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan, yang

memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari

pejabat yang berwenang, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

(3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan, yang tidak mematuhi

ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan

tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik

umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang penataan ruang.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua rencana rinci

dibawah RDTR yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

-25-

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan

masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan

Daerah ini;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan

perundang-undangan; dan

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan

dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor …

tentang Rencana Detail Tata Ruang … dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

-26-

Ditetapkan di Blora

pada tanggal ….

BUPATI BLORA,

………………….

Diundangkan di Blora

pada tanggal ……

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

……………………

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN …. NOMOR ..

-27-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ….

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH (RDTR) KECAMATAN KUNDURAN

TAHUN 2015 - 2035

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang

lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia

dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara

kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat

dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang

yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian,

merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan

masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan

pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

masyarakat dan duania usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kunduran sebagai

perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang

dalam RTRW Kabupaten Blora. RDTR merupakan acuan lebih detil

pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar

dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar

penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai

zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kunduran rencana yang

menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke

dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam

kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara

kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional

tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat

Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kunduran.

-28-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan BWP” adalah nilai dan/atau

kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian

sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan

disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi

konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan

direncanakan di BWP.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud “zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya”

adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasna lindung

yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan

di bawahannya meliputi kawasan gambut dan kawasan resapan air.

Pasal 8

Yang dimaksud “zona perlindungan setempat” adalah peruntukan ruang

yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi

pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan

sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata

air.

Pasal 9

Yang dimaksud “zona ruang terbuka hijau” adalah area

memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 10

Cukup jelas.

-29-

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”rumah kepadatan sedang” adalah

zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan

bangunan di atas 40-100 rumah/hektar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”rumah kepadatan tinggi” adalah zona

dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan

bangunan 10-40 rumah/hektar.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”perkantoran pemerintah” adalah

peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan

kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

-30-

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”perkantoran swasta” adalah

peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan

kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat

berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan

bentuk tunggal/ renggang secara horisontal maupun vertikal.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat 5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aneka industri” adalah industri yang

menghasilkan beragam kebutuhan konsumen dibedakan ke dalam

empat golongan yaitu aneka pengolahan pangan yang

menghasilkan kebutuhan pokok di bidang pangan, aneka

pengolahan sandang yang menghasilkan kebutuhan sandang,

aneka kimia dan serat yang mengolah bahan baku melalui proses

kimia sehingga menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan, dan

aneka bahan bangunan yang mengolah aneka bahan bangunan.

-31-

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “zona peruntukan lainnya” adalah peruntukan

ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah

tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata dan peruntukan-

peruntukan lainnya.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan ”zona peruntukan khusus” adalah peruntukan

ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang

dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus

hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air

limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan,

perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu

di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

-32-

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “telepon nirkabel” adalah saluran

telekomunikasi tanpa kabel dengan menggunakan gelombang

elektromagnetik.

Ayat (2)

Pengembangan jaringan kabel tersebut untuk melayani kebutuhan

telekomunikasi seluruh desa dan kawasan industri.

Ayat (3)

Pembangunan menara telekomunikasi wajib mempertimbangkan

ketentuan yang terkait dengan :

a. arahan lokasi menara telekomunikasi;

b. penggunaan menara telekomunikasi bersama;

c. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;

d. jarak antar menara telekomunikasi;

e. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat; dan

f. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi

fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).

-33-

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan pengelolaan limbah on

site” adalah pembuangan limbah melalui selokan dengan sistem

terbuka yang diperuntukkan limbah yang tidak mempunyai

dampak penting terhadap perubahan kualitas lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

-34-

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ....