pemerintah kabupaten barito...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA JL. P. ANTASARI NO. 1 TELP.0511-4799041 MARABAHAN (70514)
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
(RPJM)
TAHUN 2007 – 2012
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BARITO KUALA
2008
2009
2010
2011
2012
MARABAHAN, OKTOBER 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007 – 2012 NOMOR : 35 TANGGAL : 19 Nopember 2008
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Jl, P.ANTASARI NO.1 TELP.0511-4799041 MARABAHAN (70514)
MARABAHAN, OKTOBER 2008
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM)
TAHUN 2007-2012
PENGANTAR Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 ini disusun sebagai pedoman utama pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan di Barito Kuala untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai 04 Nopember 2007 sampai dengan 03 November 2012. sebagai rencana kerja dan kinerja pemerintah daerah, dengan target yang telah ditetapkan secara terukur, rencana pembangunan yang menyusun rancangan dokumen perencanaan ini adalah penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Periode 2007-2012.. Disusun dan disampaikan Pemerintah Kabupaten Barito, guna memperoleh persetujuan, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana dimaksud oleh UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum isi Rancangan RPJM ini adalah uraian proses proyeksi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ke dalam program dan kegiatan terpilih, masing-masing dengan indikator kinerja terukur per tahun dalam kurun waktu lima tahun. Diharapkan melalui konsepsi rancangan strategik ini, setiap program dan kegiatan, sebagai langkah operasional teknis aplikatif, setiap tahun dapat diproyeksikan ke dalam APBD Kabupaten Barito Kuala, mulai Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012. Demikian rancangan RPJM ini disampaikan, atas tanggapan positif, persetujuan pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, diucapkan terima kasih. Semoga tahapan proses persetujuan Rancangan RPJM Tahun 2007-2012 berjalan lancar guna mewujudkan karya terbaik bagi masyarakat.
Marabahan, 10 Oktober 2008
BUPATI BARITO KUALA
H. HASANUDDIN MURAD
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 35 TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007 – 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala agar berlangsung secara efektif, efisien dengan sasaran tertentu, diperlukan perencanaan pembangunan;
b. Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan dan pembangunan selama
lima tahun sesuai Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 dan anggaran dengan sumber lainnya maka perencanaan pembangunan disusun dan dituangkan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4405, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 Nomor 9 Seri D Nomor Seri 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-20012.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan PERangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; 3. Pemeritahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala; 5. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito
Kuala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia; 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, askes terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
8. Perencanaan Pembangunan Daerah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
9. Sistem perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara daerah dan masyarakat.;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh ) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima ) tahun;
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima ) tahun;
15. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pusrendbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Kepala BAPPEDA;
18. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dengan melibatkan seluruh perilaku, pembangunan daerah di Kabupaten Barito Kuala.
(2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan
berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.
(3) RPJMD dibentuk untuk menentukan arah dan kebijakan daerah dalam mewujudkan visi
dan misi Kepala Daerah.
BAB III RUANG LINGKUP PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2007-2012 yang dimulai pada tanggal 4 Nopember 2007 dan berakhir pada tanggal 4 Nopember 2012.
Pasal 4
(1) RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional dan mempertahatikan Renstra SKPD serta RPJM Nasional.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 5
Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah disusun dengan sistematika sebagai berikut : I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum
II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Kondisi Geografis
1. Letak Geografis 2. Iklim dan Topografi Wilayah
B. Perekonomian Daerah C. Sosial Budaya Daerah 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Budaya D. Perasarana dan Sarana daerah 1. Lingkungan 2.Jaringan Irigasi 3. Jaringan Jalan 4. Jaringan Air Bersih
IIII. VISI dan MISI A. Visi
1. Pertanian 2. Maju dan Berdaya Saing Tinggi 3. Kemandirian Daerah
B. Misi 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang Komprehensif dan
Terpadu 2. Reformasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good
Governence) 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dari Berbagai Sektor dan
Layanan 4. Melaksanakan Pembangunan Daerah yang Responsif Terhadap Aspirasi
Masyarakat Melalui Adaptasi Partisipasi Berbagai Pihak. 5. Membangun Akses dan Jaringan Kerja Sama di Berbagai Sektor
Pembangunan. IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
A. Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Mampu Berpartisipasi dalam pembangunan yang Dilaksanakan Sebagai Wujud Dari Upaya Pembangunan Masyarakat Kabupaten Barito Kuala Seutuhnya Berbasis pada Sosio Kultural yang Terintegrasi.
B. Melakukan Mapping (Pemetaan) terhadap berbagai Permasalahan Pembangunan Mulai dari Geografis, Ekonomi, budaya dan Infrastruktur Dengan Mengacu Pada Pembangunan Peluang dan Kesempatan Bekerja dan Berusaha Bagi Masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
C. Menyusun Desain Tata Kelola Penmyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), menumbuhkan Rasa memiliki Terhadap Kesempatan, Peluang, Ancaman dan Tantangan Pembangunan menuju Peningkatan Kemampuan Pembangunan yang Bertumpu Pada Kesadaran akan Tanggungjawab dan Tugas Sebagai Khalifah di Muka Bumi.
D. Agenda Pembangunan Daerah 1. Agenda 1
1.1. Sasaran 1 1.2. Sasaran 2 1.3. Sasaran 3
2. Agenda 2
2.1. Sasaran 4 2.2. Sasaran 5 2.3. Sasaran 6 2.4. Sasaran 7 2.5. Sasaran 8 2.6. Sasaran 9
3. Agenda 3
3.1. Sasaran 10 3.2. Sasaran 11
V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
A. Arah Kebijakan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah (LLPYS)
B. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah C. Arah Kebijakan Umum Anggaran
VI. KEBIJAKAN UMUM
A. Arahan Program Pembangunan 1. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Pembangunan Pusat-Pusat
Kawasan Terpilih 2. Pembangunan Pertanian 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas 5. Pembangunan Kehidupan Umat Beragama 6. Pembangunan Koperasi dan Dunia Usaha 7. Pembangunan Sistem Pemerintah yang Baik menjunjung Tinggi Supremasi
Hukum, Bersih dan Berwibawa. B. Kebijakan Umum
1. Agenda 1 1.1 Sasaran 1 1.2 Sasaran 2 1.3 Sasaran 3
2. Agenda 2
2.1. Sasaran 4 2.2. Sasaran 5 2.3. Sasaran 6 2.4. Sasaran 7 2.5. Sasaran 8 2.6. Sasaran 9
3. Agenda 3
3.1. Sasaran 10 3.2. Sasaran 11
Pasal 6
Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASIO PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 7
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara sistematis dan terpadu berdasarkan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
BAB VI DATA DAN INFORMASI
Pasal 8
(1) Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah didasarkan pada data dan
informasi yang akurat.
(2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) didasarkan pada kondisi riil daerah pada tahap awal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
(3) Data dan informasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) perlu
disusun dalam mekanisme penyusunan data yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII
KELEMBAGAAN
Pasal 9
(1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala BAPPEDA.
(3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 2008 BUPATI BARITO KUALA, HASANUDDIN MURAD
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN 2008 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-2012
A. Penjelasan Umum
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pernbangunan daerah harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Rangkaian tahapan perencanaan pernbangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.
Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) merupakan upaya
sadar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendadatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf e, penyusunan RPJMD perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum, kepastian arah kebijakan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Penyusunan RPJMD vang dilaksanakan dalam berbagai tahapan yang terdiri dari
penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan ranclngan akhir rencana pembangunan diselengarakan secara demokratis dengan melibatkan seliruh pelaku pembangunan daerah. Pada bagian akhir dari perencanaan pembangunan ini, perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana untuk mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
B. Penjelasan Pasal Per Pasal
Pasal 1 Huruf a
Cukup jelas Huruf b
Cukup jelas Huruf c
Cukup jelas Huruf d
Cukup jelas Huruf e
Cukup jelas Huruf f
Cukup jelas Huruf g
Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas
Huruf i Cukup jelas
Huruf j Cukup jelas
Huruf k Cukup jelas
Huruf l Cukup jelas
Huruf m Cukup jelas
Huruf n Cukup jelas
Huruf o Cukup jelas
Huruf p Cukup jelas
Huruf q Cukup jelas
Pasal 2 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelaku pembangunan adalah Pemerintah, dunia usaha dan msyarakat.
Ayat (2)
1. Asas ”Kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Asas ”Keterbukaan” yaitu yang memberikan akses kepada masyarakat secara langsung untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. Asas ”Proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan pelaksanaan program pembangunan daerah.
4. Asas ”Profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
5. Asas ”Akuntabilitas” yaitu asas yang menjamin bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6
Cukup jelas Pasal 7
Yang dimaksud dengan indikator yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada akhir periode pelaksanaan RPJMD tahun 2007-2012 adalah indikator manfaat dan indikator hasil pembangunan bagi masyarakat secara umum. Selanjutnya pengertian dart masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut : - Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan padajangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Indikator manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersediannya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara periodik setiap t (satu) tahun.
Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kondisi riil daerah adalah kondisi ekonomi. sosial, budaya, kelembagaan, pertahanan dan keamanan, potensi dasar daerah dan kewilayahan serta hal-hal pokok lainnya sebagai data dasar perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan perencanaan jangka menengah dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan dan pengumpulan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan rencana kegiatan sebagai tolak ukur penentuan kemajuan daerah dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas
DAFTAR ISI PENGANTAR .... 2.
DAFTAR ISI .... 3. 1. PENDAHULUAN .... 4. 1.1. LATAR BELAKANG .... 4. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .... 8. 1.2.1. MAKSUD .... 8. 1.2.2. TUJUAN .... 8. 1.3. LANDASAN HUKUM .... 8. 1.4. ALUR PIKIR DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN .... 11. 1.4.1. ALUR PIKIR .... 11. 1.4.2. BAGAN ALUR PIKIR .... 13.
1.4.3. SISTEMATIKA PENULISAN .... 13.
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .... 16.
2.1. KONDISI GEOGRAFIS .... 16. 2.1.1. LETAK GEOGRAFIS .... 16. 2.1.2. IKLIM DAN TOPOGRAFI WILAYAH .... 17. 2.2. PEREKONOMIAN DAERAH .,.. 18. 2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH .... 18. 2.3.1. PENDIDIKAN .... 18. 2.3.2. KESEHATAN .... 19. 2.3.3. BUDAYA .... 20. 2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH .... 20. 2.4.1. LINGKUNGAN .... 20. 2.4.2. JARINGAN IRIGASI .... 21. 2.4.3. JARINGAN ]ALAN .... 22. 2.4.4. JARINGAN AIR BERSIH .... 22.
2.5. PEMERINTAHAN UMUM .... 23.
3. VISI DAN MISI .... 26.
3.1. VISI .... 26. 3.1.1., PERTANIAN .... 26. 3.1.2. MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI .... 29. 3.1.3. KEMANDIRIAN DAERAH .... 30. 3.2. MISI .... 32.
3.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN .... 38.
4. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH .... 40.
4.1. STRATEGI 1. .... 41. 4.2. STRATEGI 2. .... 42. 4.3. STRATEGI 3. .... 43. 4.4. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH .... 46. 4.4.1. AGENDA PERTAMA .... 46. 2
4.4.2. AGENDA KEDUA .... 49.
4.4.3. AGENDA KETIGA .... 55.
5. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .... 58.
5.1. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN .... 58. PENDAPATAN DAERAH 5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH .... 60. 5.1.2. DANA PERIMBANGAN .... 62. 5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH .... 63.
5.2. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN .... 65. BELANJA DAERAH
5.3. ARAH KEBI)AKAN UMUM ANGGARAN .... 67.
6. KEBIJAKAN UMUM .... 73.
6.1. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN .... 74. 6.2. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN .... 80. 6.2.1. SASARAN 1. .... 81. 6.2.2. SASARAN 2. .... 84. 6.2.3. SASARAN 3. .... 85. 6.2.4. SASARAN 4. .... 88. 6.2.5. SASARAN 5. .... 92. 6.2.6. SASARAN 6. .... 96. 6.2.7. SASARAN 7. .... 100. 6.2.8. SASARAN 8. .... 102. 6.2.9. SASARAN 9. .... 104. 6.2.10. SASARAN 10. .... 107.
6.2.11. SASARAN 11. .... 110.
7. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .... 113.
7.1. PROGRAM PEMBANGUNAN .... 113. 7.1.1. PROGRAM SKPD .... 113. 7.1.2. PROGRAM LINTAS SKPD .... 114. 7.1.3. PROGRAM KEWILAYAHAN .... 116. 7.2. RENCANA KERJA .... 117. 7.2.1. RENCANA KERJA KERANGKA REGULASI .... 117. 7.2.2. RENCANA KERJA KERANGKA .... 118.
PENDANAAN
8. PENUTUP .... 122.
LAMPIRAN
(BERUPA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, YANG MELIPUTI RENCANA VOLUME FISIK DAN RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SETIAP SKPD UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN)
1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Disusun, ditetapkan dan dioperasionalkannya dokumen peren-
canaan pembangunan oleh setiap aras pemerintahan, baik
pemerintah nasional, pemerintah propinsi maupun pemerintah
kabupaten - kota, merupakan pemenuhan dan konsekuensi atas
diundangkan dan diterapkannya UU Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara dan UU Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Nasional. Secara hirarki dokumen perencanaan
pembangunan untuk setiap aras pemerintahan terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berjangka waktu 20 Tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berjangka waktu
5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (Daerah) atau RKP(D) yang
merupakan rencana kerja operasional berjangka waktu tahunan.
Letak geografis dan potensi suatu wilayah merupakan bagian
dari faktor yang mempengaruhi proses pembangunan dalam rangka
lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat di lokasi tersebut.
Untuk menggapai standar taraf hidup masyarakat yang lebih
sejahtera, diperlukan usaha, upaya dan perlakuan sesuai eksistensi
potensi internal wilayah dan pengaruh eksternal atas wilayah
dimaksud. Melalui prinsip ini memberikan arti bahwa ketepatan
perlakuan pembangunan wilayah merupakan permasalahan pokok
dan penting, yang perumusannya ditentukan oleh dimensi waktu,
teknologi, sistem pemerintahan dan berbagai sistem kearifan yang
berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu menemukan kembali
karateristik potensi wilayah dan seluruh dinamikanya yang
senantiasa berkembang, menjadi langkah yang secara terus
menerus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga dapat
menjadi bagian dari evaluasi, yang selanjutnya menjadi bahan
proyeksi perlakuan tepat, dalam kurun jangka waktu tertentu.
Mensiasati prinsip proses pembangunan di atas, beberapa titik
penting yang selanjutnya menjadi awal dari pokok bahasan adalah
indikator dari tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat dan
potensi wilayah beserta seluruh karateristiknya. Hal ini mencakup
potensi yang telah berkembang menjadi produksi maupun yang
masih menjadi potensi alami, yang dikaitkan dengan perkembangan
wilayah sesuai stratanya (lokal, regional, nasional maupun global).
Sedangkan sistematika perumusan perlakuan (strategis)
dilaksanakan melalui analisis (pragmatis) atas seluruh potensi
wilayah, sistem yang berlaku di masyarakat, beserta pengaruh
dinamika lingkungan strategis yang melingkupi wilayah kabupaten.
Dengan prinsip dan tahapan proses tersebut, selanjutnya strategi
(dalam arti luas) pembangunan disusun dan ditetapkan, sehingga
menjadi acuan yang konsisten untuk menentukan "'perlakuan"
pembangunan dalam kurun waktu tertentu.
Kabupaten Barito Kuala, salah satu di antara 13 kabupaten -
kota di Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Nomor :
001/KPTS/ M.PDT /II/2005, telah ditetapkan sebagai salah satu
kabupaten "daerah tertinggal" bersama-sama 199 kabupaten
lainnya di seluruh Indonesia. Wilayah kabupaten Barito Kuala,
keberadaannya memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, yang
dicerminkan oleh posisi dan potensi alaminya, baik yang menjadi
keunggulan maupun yang selanjutnya menjadi kelemahan dalam
pemamfaatannya, dalam rangka proses pembangunan. Posisi dan
letak lokasi Kabupaten Barito Kuala yang perlu yang perlu
digarisbawahi adalah penyangga langsung aktifitas Kota Banjarmasin
sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Selatan, dibelah dan menjadi
muara Sungai Barito, yakni sungai terpanjang di Pulau Kalimantan
yang mengalir melalui Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan
Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan posisi ini menjadikan
Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu pintu masuk dan
menjadi lintasan menuju ke sebagian wilayah Propinsi Kalimantan
Tengah melalui jalan darat (Cacatan : Jalan Negara Trans
Kalimantan Bagian Selatan ) dan melalui sungai. Demikian pula
posisi letak lokasi ini menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai
pintu masuk ke Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan lainnya melalui
akses prasarana jalan darat dan sekaligus akses sungai. Hal ini
menunjukkan bahwa pada dasarnya sesuai geografisnya,
Kabupaten Barito Kuala berada pada posisi yang sangat strategis,
termasuk ada pada wilayah pelayanan Pelabuhan Laut Tri Sakti dan
hanya berada pada jarak kurang lebih 40 km dari Bandar Udara
Syamsudin Noor Banjarmasin.
Strategisnya posisi geografis wilayah Kabupaten Barito
Ku.ala, tidak selamanya memberikan konstribusi posisi positif bagi
pengembangan wilayah, sepanjang tidak ada perlakuan tepat atas
"potensi internal" yang dimilikinya. Pernyataan ini dapat dijelaskan,
melalui permasalahan, bahwa pada wilayah kabupaten yang
menjadi penyangga Kota Banjarmasin ini, utamanya wilayah yang
terkait langsung dengan aktifitas Pelabuhan Tri Sakti, merupakan
bagian dari wilayah kawasan industri pengolahan kayu terbesar
kedua di Indonesia. Pada wilayah yang masuk territorial Kabupaten
Barito Kuala, sebelum tahun 2006, paling tidak terdapat 14 (empat
belas) industri pangolahan kayu berskala sedang-besar, yang
seluruh bahan bakunya dipasok dari luar wilayah kabupaten.
Namun, mengingat minimalnya prasarana wilayah di Kabupaten
Barito Kuala, menyebabkan industri pengolahan kayu dimaksud
hanya memanfaatkan keberadaan Sungai Barito pada sisi
Kabupaten Barito Kuala (sisi barat). Sedangkan aktivitas dan
orientasi manejemen serta karyawan perusahaan industri yang
bersangkutan, tetap mengarah ke Kota Banjarmasin, yang ada
pada sisi lain (timur) Sungai Barito. Keberadaan dan kondisional ini
tidak selalu menguntungkan bagi pengembangan wilayah
Kabupaten Barito Kuala dan yang terpenting membuktikan bahwa
"kunci" pembangunan dan pengembangan wilayah adalah
"'perlakuan" sebagai pemanfaatan potensi internal yang dimiliki
Kabupaten Barito Kuala itu sendiri. Dengan contoh pengalaman ini,
berdasarkan kecenderungan perkembangan regional yang
didominasi oleh aktifitas pemanfaatan batubara, maka untuk 5
(lima) tahun ke depan, potensi intern wilayah yang terkait sangat
erat dengan aktifitas tersebut, harus benar-benar dioptimalkan
guna kepentingan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito
Kuala.
Berititik tolak dari cerminan kondisi dan pengalaman
sebagaimana terurai, strategi ( dalam arti luas ) pembangunan
Kabupaten Barito Kuala harus lebih bertumpu pada
pengembangan, potensi (produksi dan potensi) yang dimiliki
Kabupaten Barito Kuala, pada lingkup dimensi dari dinamika faktor
dominan yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu guna
mewujudkan sistematika uraian perencanaan Rencana
Pembangunan ) angka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012,
yang juga mencakup Strategi Daerah (STRADA) Pembangunan
Daerah Tertinggal (PDT), penyusunan dokumen perencanaan
tersebut dilakukan melalui analisis strategis pragmatis,
memanfaatkan hasil - hasil analisis lainnya atas seluruh potensi,
produksi, faktor pengaruh lingkungan stratejik internal, faktor
pengaruh lingkungan stratejik eksternal dan seluruh manfaat serta
dampak dari komunikasi global. Sedangkan mekanisme
penyusunannya dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem BLC
(Building Learning Commitment) menuju BLO (Building Learing
Organisation), melalui pembahasan dalam berbagai pertemuan
rapat oleh Team Penyusun RPJM, serta dilegitimasikan dengan
musyawarah yang melibatkan para pemangku kepentingan
pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala. Demikian pula, dengan
menerapkan Prinsip TAP (Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif)
ini, RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Periode
2007-2012, diharapkan benar-benar menjadi hasil rumusan !angkah
sistematik, yang bermuara pada penetapan berbagai program dan
kegiatan stratejik, khas Kabupaten Barito Kuala, yang relevan
diproyeksikan untuk jangka waktu sampai dengan Tahun 2012.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
1.2.1. Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 -
2012 adalah agar tersedia instrumen perencanaan resmi bersifat
strategis, yang telah tersistematikakan sesuai eksistensi potensi
sumber daya dan tuntutan perkembarl masyarakat Kabupaten
Barito Kuala pada perioditas perencanaan tersebut.
1.2.2. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 -
2012 ialah agar dapat diarahkannya seluruh penyelenggaraan
pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala, yang tingkat perkembangan dan
keberhasilannya dapat diketahui secara terukur.
1.3. LANDASAN HUKUM
1.3.1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1820).
1.3.2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3569).
1.3.3. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
1.3.4. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
1.3.5. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penye-
lenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
1.3.6. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
1.3.7. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perben-
daharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
1.3.8. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ).
1.3.9. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ).
1.3.10. Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. 1.3.11. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
1.3.12. Undang - Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perim-bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemeRintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).
1.3.13. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1997 Tentang
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (LembaranNegara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).
1.3.14. Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2000 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021).
1.3.15. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022 ).
1.3.16. Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 2000 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023 ).
1.3.17. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138 ).
1.3.18. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).
1.3.19. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara - Lembaga.
1.3.20. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 jo Peraturan
Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1.3.21. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang
Perigelolaan Keuangan Daerah. 1.3.22. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 1.3.23. Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
1.3.24. Instruksi Presiden Nomor : 16 Tahun 1999 Tentang Persiapan
Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwin. 1.3.25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo
Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.3.26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 09 Tahun
2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala.
1.4. ALUR PIKIR DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN
1.4.1. ALUR PIKIR
a. Titik awal alur pikir Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2012
dimulai dimulai dari visi dan misi yang menjadi komitmen
bersama ( seia sekata - selidah ) penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala,
yang menjembatani kondisi wilayah dan masyarakat saat ini
dengan kondisi situasional yang diharapkan sampai pada kurun
waktu selanjutnya, yang telah ditetapkan secara tegas dan
berkesinambungan ( standartisasi ). Visi dan misi dimaksud
adalah VISI dan MISI Bupati Barito Kuala dan Wakil Bupati
Barito Kuala TERPILIH untuk periode masa jabatan 5 (lima)
tahun, mulai 04-November-2007 sampai dengan 03 November-
2012; yang kemudian menjadi VISI dan MISI Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012.
b. Visi yang dijabarkan dengan rumusan misi adalah wujud langkah
dan tujuan utama dalam optimasi pencapaian visi pemerintah
kabupaten. Bertitik tolak dari makna visi dan misi yang diikuti
serangkaian analisis atas seluruh faktor yang mempengaruhi
keberadaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, diperoleh
Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) yang menjadi acuan utama
perumusan Tujuan Stratejik ( Goals ) pemerintah daerah,
yang dengan strategi dasar tertentu dikelompokkan menjadi 3
(tiga) Agenda Pembangunan.
c. Berdasarkan Tujuan Stratejik selanjutnya ditetapkan 11
(sebelas) Sasaran Stratejik (Obyective) pembangunan yang
pencapaiannya dirumuskan secara hirarkis sesuai tingkat
kewenangan dalam setiap aras unit kerja, melalui strategi
tertentu. Sebagaimana tujuan stratejik maka sasaran stratejik
juga dikelompokkan pada 3 (tiga) Agenda Pembangunan
dimaksud pada butir b.
d. Pencapaian Sasaran Stratejik dapat dicermati melalui Indikator
Sasaran yang nilainya dapat dikualitatifkan dan atau
dikuantitatifkan.
e. Sedangkan strategi tertentu merupakan serangkaian tingkat
perlakuan yang saling mendasari berupa kebijakan yang
selanjutnya diaktualisasikan pada program dan kegiatan
pembangunan, yang masingmasing merupakan sinergitas
upaya operasional dengan "indikator terukur dalam satuan
kinerja", yang akan dihitung, dievaluasi dan dipertanggung-
jawabkan tiap-tiap tahun, selama jangka waktu perencanaan
jangka menengah 5 (lima) tahun.
f. Dengan alur pikir di atas, disimpulkan bahwa: RPJM Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 20072012 adalah Rencana
Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Terukur Selama 5
(lima) Tahun.
1.4.2 BAGAN ALUR PIKIR CATATAN : PROGRAM TERPILIH dan KEGIATAN TERPILIH adalah Program dan Kegiatan Pembangunan yang dipilih dari Daftar Program dan Kegiatan yang menjadi Lampiran Peraturan menteri Dalam negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1.4.2. SISTEMATIKA PENULISAN
HALAMAN JUDUL PENGANTAR DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1.2.1. MAKSUD 1.2.2. TUJUAN 1.3. LANDASAN HUKUM 1.4. ALUR PIKIR DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN
1.4.1. ALUR PIKIR
VISI MISI
AGENDA
KEDUA
STRATEGI 1,2,3
STRATEGI 1,2,3
AGENDA
KETIGA
AGENDA
PERTAMA
SASARAN 1.
PROGRAM
TERPILIH
KEGIATAN
TERPILIH SASARAN 2.
SASARAN 3.
SASARAN 4.
SASARAN 5.
SASARAN 6.
SASARAN 7.
SASARAN 8.
SASARAN 9.
PROGRAM
TERPILIH
KEGIATAN
TERPILIH
PROGRAM
TERPILIH
KEGIATAN
TERPILIH
SASARAN 10
SASARAN 11
ARAHAN
PROGRAM
ARAHAN
PROGRAM
1.4.2. BAGAN ALUR PIKIR 1.4.3. SISTEMATIKA PENULISAN
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. KONDISI GEOGRAFIS 2.1.1. LETAK GEOGRAFIS 2.1.2. IKLIM DAN TOPOGRAFI WILAYAH
2.2. PEREKONOMIAN DAERAH 2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH
2.3.1. PENDIDIKAN 2.3.2. KESEHATAN 2.3.3. BUDAYA
2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH 2.4.1. LINGKUNGAN 2.4.2. JARINGAN IRIGASI 2.4.3. JARINGAN JALAN 2.4.4. JARINGAN AIR BERSIH
2.5. PEMERINTAHAN UMUM 3. VISI DAN MISI
3.1. VISI 3.1.1. PERTANIAN 3.1.2. MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI 3.1.3. KEMANDIRIAN DAERAH
3.2. MISI 3.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
4. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. STRATEG 1. 4.2. STRATEGI 2. 4.3. STRATEGI 3. 4. 4. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH
4.4.1. AGENDA PERTAMA 4.4.2. AGENDA KEDUA 4.4.3. AGENDA KETIGA
5. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
5.1. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.1.2. DANA PERIMBANGAN 5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
5.2. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
5.3. ARAH KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 6. KEBIJAKAN UMUM
6.1. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN 6.2. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN
6.2.1. SASARAN 1. 6.2.2. SASARAN 2. 6.2.3. SASARAN 3. 6.2.4. SASARAN 4. 6.2.5. SASARAN 5. 6.2.6. SASARAN 6. 6.2.7. SASARAN 7. 6.2.8. SASARAN 8. 6.2.9. SASARAN 9. 9.2.10. SASARAN 10. 6.2.11. SASARAN 11.
7. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1 PROGRAM PEMBANGUNAN 7.1.1. PROGRAM SKPD 7.1.2. PROGRAM LINTAS SKPD 7.1.3. PROGRAM KEWILAYAHAN
7.2. RENCANA KER)A 7.2.1. RENCANA KERJA KERANGKA REGULASI 7.2.2. RENCANA KERJA KERANGK PENDANAAN
8. PENUTUP
LAMPIRAN
(BERUPA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, YANG MELIPUTI RENCANA VOLUME FISIK DAN RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SETIAP SKPD UNTUK JANGKA WAKTU 5 TAHUN)
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. KONDISI GEQGRAFIS
2.1.1 LETAK GEOGRAFIS Kabupaten Barito Kuala yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, mempunyai
luas wilayah 2.996,96 Km2 atau merupakan kurang lebih
7,98% bagian dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
Secara geografis wilayah kabupaten terletak pada koordinat
antara 2° 29'50" sampai 3° 30'18 Lintang Selatan dan 114°
20'S0" sampai 114° 50'18" Bujur Timur, dengan batas-batas
sebagai berikut :
Sebelah Utara . Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tapin
Sebelah Timur . Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin
Sebelah Selatan . Laut Jawa
Sebelah Barat . Kabupaten Kapuas ( Propinsi Kalimantan Tengah )
Sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan
Selatan, Kabupaten Barito Kuala berada pada lokasi yang
cukup strategis ditinjau dari letak geografisnya. Pertama,
Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang berbatasan
langsung dengan Kota Banjarmasin, Ibu Kota Propinsi
Kalimantan Selatan. Kedua, berada pada jalur lalu lintas
Sungai Barito mulai dari muara sungai di Laut Jawa menuju ke
arah pedalaman, sehingga Kabupaten Barito Kuala
merupakan pintu masuk jalur sungai menuju Propinsi
2.
Kalimantan Tengah dan wilayah Hulu Sungai ( Banua Enam )
di Propinsi Kalimantan Selatan. Dari kedua posisi ini
menempatkan Kabupaten Barito Kuala berada pada posisi
yang mempunyai akses langsung dengan seluruh fasilitas
Pelabuhan Laut Trisakti. Ketiga, wilayah Kabupaten Barito
Kuala dilalui dan berada pada jalur lalu lintas darat antar
propinsi, yang menghubungan langsung Banjarmasin (Ibu
Kota Propinsi Kalimantan Selatan) dan Palangkaraya ( Ibu
Kota Propinsi Kalimantan Tengah). Dengan letak lokasi
tersebut berarti wilayah Kabupaten Barito Kuala berada pada
jalur utama ekonomi yang berpotensi menu mbuhkembangkan
titik-titik pertumbuhan. Posisi wilayah kabupaten sebagaimana
tersebut di atas merupakan potensi penting untuk peningkatan
pertumbuhan dan kemampuan daerah.
2.1.2. IKLIM DAN TOPOGRAFI WILAYAH
Menurut klassifikasi yang ditetapkan "Schmit and
Ferguson" Wilayah Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah
hujan TIPE B., yaitu daerah yang hanya memiliki 1 - 2 bulan
kering dalam setahun, dengan jumlah hari hujan 107 hari dan
total curah hujan 2.665 mm per tahun. Memiliki temperatur
harian rata-rata yang berfluktuasi dari 26° Celsius - 27°
Celsius. Setiap tahun suhu minimal terjadi pada bulan Juli
(26,50° Celsius dan suhu maksimal berlangsung pada bulan
Oktober (27,50° Celsius). Kabupaten Barito Kuala berada
pada hamparan wilayah yang berkelerengan datar sampai
landai (0 % - 2 %) dengan ketinggian lahan berkisar antara 1 -
3 meter di atas permukaan laut. Dibelah oleh aliran Sungai
Barito yang membentang dari ujung utara sampai di di sebelah
selatan, tepatnya di Laut )awa. Lahan utama penyusun
wilayah adalah hamparan rawa gambut (peat) yang
terakumulasi dengan endapan alluvial, yang selanjutnya
membentuk delta besar dan dikenal sebagai Pulau Petak.
Dengan demikian lahan yang menyusun wilayah adalah lahan-
lahan marginal yang umumnya merupakan tanah sulfat
masam, dengan pH di bawah angka 4. Pada wilayah-wilayah
yang masih memperoleh limpahan pasang surut air laut,
tingkat keasaman lahan dapat dinetaralisasikan sehingga
tingkat kesuburan meningkat dan memiliki tingkat kesesuaian
yang tinggi terhadap budi daya cocok tanam padi serat
tanaman pangan lainnya.
2.2. PEREKONOMIAN DAERAH
Potensi dominan wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah bidang
pertanian secara luas, sehingga seluruh perlakuan pembangunan
lebih difokuskan untuk mendukung optimasi produksi bidang
pembangunan tersebut. Seiring dengan tuntutan kebutuhan hidup dan
kehidupan masyarakat, baik yang dipengaruhi faktor internal wilayah
maupun yang dipengaruhi faktor eksternal wilayah seperti komunikasi,
dan interaksi masyarakat menuju globalisasi, proses dan hasil-hasil
pembangunan telah bergeser seiring dengan dinamika kehidupan
tersebut. Bidang pertanian meskipun tetap mendominasi struktur
ekonomi wilayah Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi
perkembangannya tidak terlalu signifikan dan justru bidang-bidang
lainnya, walaupun kecil menunjukkan perubahan positif.
2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH
2.3.1. PENDIDIKAN
Pendidikan dan proses belajar mengajar yang berlangsung di
Kabupaten Barito Kuala pada umumnya dilakukan oleh
pemerintah, baik melalui jalur institusi yang terkait dengan
Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala maupun intitusi yang
terkait dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito
Kuala. Pengelola pendidikan dan pengajaran oleh lembaga
masyarakat terkonsentrasi pada pendidikan dan pengajaran
agama Islam, melalui madrasyah dan pesantren. Pendidikan
luar sekolah walaupun intensitasnya kecil namun saat ini
telah mulai berkembang. Pendidikan dan pengajaran di
Wilayah Kabupaten Barito Kuala, sebagai potensi sosial
budaya, dapat ditinjau dari sisi penyediaan sarana dasar
bagi pendidikan tersebut. Bangunan sekolah untuk berbagai
tingkatan, pada umumnya dibangun dari bahan kayu
sehingga usia manfaatnya sangat terbatas. Saat ini banyak
gedung dan lokal sekolah dasar dan madrasyah yang rusak,
sehingga memerlukan kebijakan prioritas. Demikian pula dari
sisi proses belajar mengajar, jumlah guru yang tersedia
belum seluruhnya memadai sesuai proyeksi kebutuhannya.
Hal ini menyangkut jumlah dan kualifikasi tenaga edukatif
guru. Demikian pula tenaga guru yang ada, distribusi
penempatan tugasnya belum seluruhnya merata secara
optimal untuk seluruh wilayah kabupaten. Seiring dengan
meningkatnya tuntutan pasar dan jumlah lulusan dan tamat
sekolah, memerlukan perluasan dan penambahan jumlah
serta jenis sekolah pada setiap tingkatan. Demikian pula
jenis dan jumlah pendidikan luar sekolah maupun jenis dan
jumlah wahana belajar mengajar pada masyarakat,
kondisinya menuntut proyeksi sistematik dan stratejik pada
setiap periode pembangunan.
2.3.2. KESEHATAN
Sebagai sarana kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan
merupakan titik perhatian yang senantiasa dikedepankan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Unit sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan yang telah dibangun di
Kabupaten Barito Kuala berjumlah 299 unit. Kondisi dan
kualitas sarana pelayanan kesehatan di atas, sangat
bervariasi, namun pada umumnya memerlukan perlakuan
intensif untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaatnya. Rasio
sarana pelayanan kesehatan dan paramedisnya dengan
jumlah penduduk, perlu ditingkatkan. Hal ini meyangkut
sistem pelayanan kesehatan, baik intensitas, kecepatan,
jangkauan maupun mutu layanan, yang secara totalitas
harus diproyeksikan pada kegiatan pembangunan untuk
mewujudkan ""Barito Kuala Sehat 2010".
2.3.3. BUDAYA
Kabupaten Barito Kuala mempunyai banyak keragaman
budaya yang menjadi kekuatan khas dan menjadi daya tahan
masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kabupaten
Barito Kuala sebagai daerah penerima transmigrasi sejak
dasawarsa tahun lima puluhan sampai dengan saat ini,
memungkinkan struktur masyarakatnya memiliki keragaman
budaya dan kaya dengan berbagai tradisi dan kesenian
daerah. Kesenian daerah sebagai salah satu bagian dari
budaya daerah, telah menjadi unsur pemersatu kehidupan
masyarakat, di samping fungsi-fungsi hiburannya. Budaya
daerah yang menjadi kekayaan ragam budaya masyarakat
Kabupaten Barito Kuala berasal dari budaya masyarakat
daerah lain yang menjadi wilayah NKRI.
2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH
2.4.1. LINGKUNGAN
Seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian
paling hilir Daerah Aliran Sungai ( DAS) Barito. Posisi ini
menjadikan wilayah kabupaten memungkinkan menerima
manfaat dan sekaligus juga menerima akibat (dampak) atas
pengelolaan wilayah hulu DAS Barito (up stream ). Sebagai
penyangga kehidupan seluruh masyarakat Kabupaten Barito
Kuala, komponen alami yang menyusun lingkungan di DAS
Barito, utamanya yang berada pada wilayah administratif
Kabupaten Barito Kuala, diharapkan dapat berfungsi dan
dapat dipertahankan fungsinya secara lestari. Tegakan
hutan galam pada lahan gambut yang berfungsi sebagai
pengatur tata air alami (reservoir sistem alam) wajib dijaga
eksistensinya, sehingga tetap berfungsi sebagai pengatur
tata air irigasi pasang surut. Masalah penting yang harus
dibenahi dalam hal ini ialah "penetapan kawasan konservasi
setempat", "pengendalian konversi lahan" dan "persepsi
masyarakat" terhadap sumber daya hutan secara tepat
sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab dan
kesadaran akan arti penting hutan, yang sekaligus
memahami arti penting kehidupannya sendiri. Di samping
hutan sebagai penyangga tata air dan lingkungan, di Wilayah
Kabupaten Barito Kuala telah ditetapkan "kawasan
konservasi" yaitu Pertama, Kawasan Hutan Suaka Alam
Pulau Kaget, sebagai suaka margasatwa bekantan (Navalis
larvatus). Fauna dan kawasan konservasi ini telah diakui
dunia internasional, sehingga menjadikan semakin
strategisnya Wilayah Kabupaten Barito Kuala. Kedua,
Kawasan lindung sebagai Kawasan Konservasi Suaka
Margasatwa Tabunganen, yaitu seluruh kawasan hutan
bakau yang membentang di Pantai Laut Jawa Kecamatan
Tabunganen, yang dipertahankan sebagai penyangga
kehidupan ekosistem pantai yang sangat penting bagi
kelangsungan usaha perikanan.
2.4.2. JARINGAN IRIGASI
Pembangunan prasarana wilayah di Kabupaten Barito Kuala
sesuai perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan
pembangunan dan potensi wilayah. Seiring dengan
kebijakan pembangunan sektor pertanian, pembangunan
prasarana wilayah di Kabupaten Barito Kuala selama ini
lebih menonjol di sub sektor irigasi, utamanya sistem irigasi
pasang surut. Perkembangan pembangunan prasarana
wilayah dimaksud adalah Jaringan irigasi. Pembangunan
sarana irigasi meliputi 16 (enam belas) daerah pengairan (
DP ) dan 2 (dua) daerah pengembangannya. Meliputi luas
lahan irigasi potensial mencapai = 78.266 ha. Dari luas
lahan Rawa Pasang Surut (RPS) di Kabupaten Barito Kuala
sampai tahun 2002 tercatat 78.808 ha, sudah berfungsi
seluas 65.291 ha sedangkan yang belum berfungsi seluas
13.517 ha yang digarap oleh 23.088 Kepala Keluarga.
2.4.3. JARINGAN JALAN
Dengan luas wilayah kabupaten 2.996,96 km2, total panjang
jalan yang terbangun sampai dengan Tahun 2002 hanya
mencapai 589,60 km atau °0,2 km pada setiap wilayah 1 km2".
Seiring dengan aktifitas lalu lintas jalan dan intensitas
pemerilahaan jalan serta pengaruh alam lainnya yang tidak
dapat dikendalikan, mempengaruhi perubahan kondisi jalan.
2.4.4. JARINGAN AIR BERSIH
Sebagaimana dijelaskan, bahwa masyarakat Kabupaten Barito
Kuala hampir seluruhnya hidup pada lahan rawa gambut yang
berhubungan langsung dengan Sungai Barito. Berarti bahwa
masyarakat hidup dalam lingkungan yang melimpah akan air.
Akan tetapi ironisnya justru masyarakat sangat kekurangan air
bersih. Terlebih bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala di
bagian selatan, lingkungannya pada musim hujan tetap
dipengaruhi air masam, sedang pada musim kemarau
lingkungannya semakin dikelilingi air asin ( air laut ). Dengan
jumlah penduduk yang mencapai 260.297 jiwa, layanan air
bersih yang tersedia hanya menjangkau 30,65 persen
masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Layanan tersebut hanya
terkonsentrasi di Marabahan, sehingga pada dasarnya pelayanan
air bersih sangat kurang menjangkau masyarakat secara merata.
Penyediaan air bersih masih menjadi tantangan, utamanya untuk
menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan kapasitas yang
lebih memadai. Dari sisi sumber bahan baku air bersih, di Wilayah
Kabupaten Barito Kuala bagian selatan yang berbatasan
langsung dengan Kota Banjarmasin dan Laut Jawa, merupakan
permasalahan yang sangat dilematis untuk ditetapkan. Dengan
kata lain masih diperlukan banyak dana untuk dapat memberikan
pelayanan air bersih secara optimal kepada masyarakat.
2.5. PEMERINTAHAN UMUM
Unsur pemerintahan pada Wilayah Kabupaten Barito Kuala
terdiri dari DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten
BaritoKula, yang struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya
dapat diuraikan per bidang urusan sebagai berikut :
1. URUSAN WAJIB
01 Pendidikan 1. 01 Dinas Pendidikan
2. 02 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
02 Kesehatan 3. 01 Dinas Kesehatan 4. 02 RSUD H.Abdul Azis
03 Pekerjaan Umum 5. 01 Dinas Pekerjaan Umum
06 Perencanaan Pembangunan 6. 01 BAPPEDA
07 Perhubungan 7. 01 Dinas Perhubungan dan Komunikasi
08 Lingkungan Hidup
8. 01 Badan Lingkungan Hidup
10 Kependudukan dan Catatan Sipil 9. 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11 Pemberdayaan Perempuan 10. 01 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
13 Sosial
11. 01 Dinas Sosial 14 Tenaga Kerja 12. 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15 Koperasi dan UKM 13. 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 17 Kebudayaan 14. 01 Dinas Tata Kota, Pariwisata dan Budaya 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 15. 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
16. 02 Satuan Polisi Pamong Praja 20 Pemerintahan Umum 17. 01 DPRD 18. 02 Bupati - Wakil Bupati 19. 03 Sekretariat Daerah 20. 04 Sekretariat DPRD 21. 05 Binas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah (DPPKKD)
22. 07 Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala 23. 08 Kantor Perijinan Terpadu (KPT) 24. 09 Kecamatan Tabunganen 25. 10 Kecamatan Tamban 26. 11 Kecamatan Mekarsari 27. 12 Kecamatan Anjir Pasar 28. 13 Kecamatan Anjir Muara 29. 14 Kecamatan Alalak 30. 15 Kecamatan Mandastana
31. 16 Kecamatan Belawang 32. 17 Kecamatan Wanaraya 33. 18 Kecamatan Barambai 34. 19 Kecamatan Rantau Badauh 35. 20 Kecamatan Cerbon 37. 21 Kecamatan Bakumpai 38. 22 Kecamatan Marabahan 39. 23 Kecamatan Tabukan
40. 24 Kecamatan Kuripan
41. 25 Kecamatan Jejangkit 21 Kepegawaian
42. 01 Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
23 Pemberdayaan Masyarakat
43. 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa 24 Ketahanan Pangan
44. 01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
22
2. URUSAN PILIHAN
01 Pertanian 45. 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 46. 02 Dinas Peternakan 02 Kehutanan 47. 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 05 Kelautan dan Perikanan 48. 01 Dinas Perikanan dan Kelautan 06 Perdagangan 49. 02 Dinas Pasar dan Kebersihan
.2. URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN 01 Pertanian
4s. 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
46. 02 Dinas Peternakan
02 Kehutanan 47. 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 05 Kelautan dan Perikanan
48. 01 Dinas Perikanan dan Kelautan 06 Perdagangan 49. 02 ©irias Pasar dan Kebersihan
3. VISI DAN MISI
3.1. VISI
Visi sebagai cara pandang dan komitmen bersama,
merupakan pernyataan arah bagi penentuan setiap perlakuan
kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,
agar pemerintah senantiasa tetap mampu beraktifitas dan berkarya
secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif
dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada
masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 -
2012 adalah :
TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SEBAGAI SENTRA PRODUKSI PERTANIAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI MENUJU TERCIPTANYA KEMANDIRIAN DAERAH
Tiga kata kunci dalam visi yang dirumuskan ialah : (1). Pertanian,
(2). Maju dan Berdaya Saing Tinggi serta (3). Kemandirian
Daerah. Untuk lebih memahami hakiki dan ruang lingkup visi
dimaksud, berikut diuraikan makna kata-kata kunci, yaitu :
3.1.1. Pertanian
Sesuai kondisi alami wilayah, secara sosiologis dan historis
Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah pertanian
(agraris) sehingga ""pertanian menjadi potensi utama",
sebagai modal pembangunan. Dominasi pertanian sebagai
potensi utama dapat dilihat dari sebagian besar masyarakatnya
hidup dan bekerja di bidang pertanian (dalam arti luas), yang
mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan,
perikanan, perkebunan dan kehutanan. Proses pembangunan
bidang pertanian di Kabupaten Barito Kuala telah dimulai
beberapa dekade yang lalu, ditandai dengan dibangunnya
jaringan irigasi pasang surut, yang saat ini mencapai 16 (enam
belas) daerah pengairan (DP) dan mendominasi sebagian
besar wilayah kabupaten. Jaringan irigasi yang juga berfungsi
prasarana transportasi air, terbukti telah menciptakan titik-titik
pertumbuhan (ekonomi dan wilayah) dan menjadi salah satu
faktor penting menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai
lumbung pangan di Propinsi Kalimantan Selatan.
Dalam perkembangan selanjutnya, melalui deversifikasi
komoditas, baik deversifikasi horizontal maupun deversifikasi
vertikal, telah menjadikan Kabupaten Barito Kuala dikenal
sebagai penghasil kelapa, nanas, rambutan dan tanaman
hortikultura lainnya, utamanya yang paling mendominasi adalah
jeruk. Pemanfaatan potensi alami dan sekaligus kompetensi
masyarakat, melalui perikanan (memanfaatkan potensi Sungai
Barito, anak-anak sungai dan jaringan irigasi) dan peternakan,
memberikan bukti bahwa kedua bidang pembangunan ini, telah
menjadi unsur penting dalam peningkatan pendapatan per
kapita masyarakat. Yakni melalui perputaran modal (cash flow)
yang lebih cepat (4 bulan sampai dengan 8 bulan) dengan
margin yang memungkinkan mencapai 30 %.
Dalam perkembangan lebih lanjut, bersamaan dengan
upaya efektifitas pengembangan wilayah, usaha budi daya
bidang pertanian dipacu melalui sentra-sentra pengembangan
komoditas. Sentra produksi yang dikenal saat ini antara lain
Kawasan Agropolitan Terantang (padi berbasis jeruk),
Kawasan Agropolitan Wanaraya (palawija berbasis ternak),
Kawasan Penghasil Padi di Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan
Anjir Muara dan Kecamatan Rantau Badauh, Kawasan Ternak
Puyuh di Kecamatan Jejangkit, Kawasan Perikanan Laut Kuala
Lupak (sebagai calon aquapolitan) dan sentra-sentra produksi
lainnya yang potensial dikembangkan antara lain kawasan budi
daya perikanan di sepanjang aliran Sungai Barito dan sentra
olah saji komoditas hasil pertanian. Perpaduan sinergi potensi
alam dan kompetensi masyarakat dalam mensiasati pasar
(antara lain kecenderungan pemanfaatan komoditas
pertanian sebagai bahan energi) merupakan langkah penting
mensikapi pembangunan bidang pertanian, utamanya untuk
lima tahun ke depan sesuai jangka waktu perencanaan
pembangunan ini.
Langkah ini mencakup kebijakan yang mengedepankan
kepentingan masyarakat petani dan memberikan perlakuan
kompetitif melalui deversifikasi horizontal dan vertikal, agar
pendapatan per kapita petani, menjadi optimal. Kebijakan dan
perlakuan sebagaimana dijelaskan tetap menjadi prioritas
utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sehingga menjadi
peluang terciptanya daya saing. Dengan pertimbangan ini, kata
kunci "pertanian" menjadi penting dan merupakan prioritas
dalam mewujudkan Kabupaten Barito Kuala sebagai sentra
produksi pertanian yang maju, memiliki komeditas berdaya
saing; sehingga mampu mendorong masyarakat semakin
bergairah mengembangkan pertanian menjadi bidang
unggulan, baik pada tataran lokal, regional maupun nasional.
3.1.2. Maju dan Berdaya Saing Tinggi
Terkait dengan potensi utama Kabupaten Barito Kuala
maka makna kata "maju" dapat diartikan bahwa pertanian serta
kondisi kehidupan masyarakat petani dan masyarakat umum
lainnya, pada titik tataran tertentu menjadi lebih baik dari pada
kondisi sebelumnya atau menjadi lebih baik jika dibandingkan
dengan kehidupan masyarakat petani di wilayah lainnya.
Meskipun bersifat "relatif" banyak indikator yang menunjukkan
bahwa kehidupan masyarakat adalah semakin maju. Makna
kata "maju" terpenting adalah terwujudnya semangat, gairah
dan dinamika masyarakat sebagai "budaya" dalam menggapai
hidup dan kehidupan yang lebih baik. Pertanian yang maju
dimaknai sebagai faktor yang mampu mendorong masyarakat
semakin bergairah mengembangkan pertanian itu sendiri, yang
diindikasikan oleh tingginya intensitas usaha masyarakat
secara mandiri dan senantiasa berkembang, seiring dengan
perkembangan teknologi serta menejemen sebagai masukkan
(input) usaha. Oleh sebab itu melalui pertanian yang maju
harus dapat dibuktikan bahwa pendapatan masyarakat
semakin meningkat dan derajat hidup masyarakat
memungkinkan berubah menjadi lebih baik.
Di sisi lain, berdaya saing tinggi dapat dimaknai bahwa
suatu komoditas (pertanian) memiliki kelebihan jika dibandingkan
dengan komoditas lainnya atau komoditas sejenis dari daerah
lain. Kelebihan sebagai hasil dari proses usaha budi daya,
merupakan bagian dari bisnis yang dikelola secara effektif dan
effisien. Sedangkan sebagai muara dari usaha budi daya,
kelebihan dimaksud dapat diartikan adanya "margin" optimal
yang mampu dihasilkan dari usaha komoditas pertanian
dimaksud, beserta deversifikasi olah sajinya, dalam rangka
"added value". Dengan kata lain, dalam proses perkembangan
selanjutnya, bidang pertanian sebagai sektor primer harus
berubah menjadi sektor sekunder dan bahkan menjadi sektor
tersier. Dalam proses tersebut, usaha budi daya pertanian
diharapkan menghasilkan spesiafisasi produk (komoditas) yang
bersifat khusus sebagai produk akhir yang mampu dihasilkan
sesuai karateristik kondisi daerah, yang menjadi kebutuhan
masyarakat lokal, regional, nasional maupun global (eksport).
Kelebihan (keunggulan) yang menjadi daya saing suatu
komoditas, tidak saja dari sisi kuantitas maupun kualitas produk,
tetapi juga dihasilkan sesuai kemampuan daya dukung
lingkungan secara seimbang. Prinsip perlakuan ini akan
menghasilkan komoditas pertanian yang memenuhi syarat
sebagai produk ramah lingkungan, yang menjadi kecenderungan
kebutuhan pasar akhir-akhir ini. Dengan demikian makna maju
dan berdaya saing tinggi adalah syarat melekat yang harus
dipenuhi dalam budi daya yang effektif dan effisien, sebagai
pengembangan pemanfaatan potensi utama Kabupaten Barito
Kuala.
3.1.3. Kemandirian Daerah
Pengembangan usaha sebagai upaya pemanfaatan
"potensi utama daerah" yang maju dan berdaya saing tinggi
(pertanian), secara timbal balik, sepadan dan seimbang, harus
memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.
Cerminan tingginya produksi pangan di Kabupaten Barito Kuala
semesthinya juga menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat
petaninya. Kondisi inilah yang harus diakualisasikan dalam
rangka perwujudan kemandirian daerah. Sebagai salah satu
"kata kunci" dalam Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala,
"kemandirian daerah" merupakan muara dari seluruh upaya dan
usaha yang diproyeksikan dari program-program, melalui
berbagai kegiatan pembangunan pada setiap bidang urusan
pemerintahan.
Kemandirian daerah tidak hanya diartikan sebagai
kemandirian pemerintah daerah, namun makna yang lebih luas
dan mendalam dari kemandirian daerah adalah kemandirian dari
setiap keluarga di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidup dan kehidupannya. Dengan kata lain kemandirian daerah
akan terwujud jika dalam lingkungan daerah yang bersangkutan,
tidak dijumpai lagi masyarakat yang miskin. Keluarga yang
mandiri adalah keluarga yang pendapatan per kapita dalam
keluarga telah mencapai nomimal di atas garis kemiskinan. Jika
setiap keluarga menjadi mandiri, maka masyarakat yang
bersangkutan juga akan mendiri, yang pada akhirnya daerah
menjadi mandiri.
Dengan pola pikir ini disimpulkan bahwa seluruh
perlakuan pembangunan yang dilakukan seluruh komponen
masyarakat, diarahkan untuk menjadikan setiap keluarga di
Kabupaten Barito Kuala, mandiri. Kemandirian daerah yang
diartikan sebagai kemandirian pemerintah daerah, akan terwujud
seiring dengan terbentuknya keluarga mandiri, yang menjadi
komponen terbentuknya masyarakat dan daerah mandiri.
Kemandirian pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala) lebih diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai
akumulasi dampak atas kemandirian masyarakat. Sedangkan
kemandirian masyarakat terbentuk dari capaian kinerja komulatif
dari setiap keluarga mandiri, yang berusaha pada sentra-sentra
produksi pertanian yang maju, dengan komoditas unggulan yang
memiliki daya saing tinggi. Dengan demikian dapat diartikan
bahwa makna kemandirian daerah sebagai muara dari seluruh
aktifitas pembangunan di daerah adalah kemandirian keluarga,
yang selanjutnya menyusun struktur kemandirian masyarakat di
daerah, yang mengakibatkan kemandirian pemerintah daerah.
Pola pikir ini dapat dipahami, mengingat kemandirian
masyarakat tercipta akibat adanya perlakuan dan kebijakan
pembangunan yang membawa dampak pada peningkatan usaha
masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, baik di sektor primer
maupun sektor sekunder pada berbagai bidang pembangunan,
khususnya bidang pertanian. Perkembangan usaha masyarakat
tersebut, secara beruntun menyebabkan meningkatnya aktifitas
perekonomian, yang antara lain ditandai oleh masuknya
investasi baru pada berbagai bidang usaha sehingga
penerimaan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi,
bertambah.
3.2. M I S I
Misi adalah "sesuatu" yang harus dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala, untuk secara bertahap, sistematik dan
terintegrasi, mampu mewujudkan kondisi masyarakat sebagaimana
disiratkan dan disuratkan dalam "visi". Pemahaman para pemangku
kepentingan terhadap misi pemerintah kabupaten, akan
memungkinkan setiap komponen masyarakat mengenal lebih
mendalam peran dan peranan satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) lingkup pemerintah kabupaten. Bagi aparatur pemerintah
kabupaten, "'misi" menjadi bahan acuan teknis untuk menempatkan
unit kerja maupun jabatan pribadinya, untuk dapat mengambil "peran
tepat" dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai tugas pokok
dan fungsinya. Misi sebagai pengejawantahan visi dirumuskan
dengan mengakomodasikan berbagai masukkan dari para pihak
pemangku kepentingan yang dipadukan dengan unsur - unsur
dinamika lingkungan. Dari rumusan misi dapat diketahui hasil-hasil
yang dapat diperoleh di jangka waktu perencanaan yang ditetapkan.
Pemahaman "*para pihak" atas rumusan misi memberikan
peluang terjadinya proses transparansi sehingga masyarakat dan
pemerintah dapat saling berinteraksi dalam penyelenggaraan
pembangunan, secara bertanggung jawab. Misi akan menjadi
panduan pada proses penyusunan perencanaan penyelenggaraan
pemerintahan maupun perencanaan pembangunan secara luas.
Dengan kata lain misi akan menjadi penuntun penyelenggaraan
“perencanaan partisipasif dan akuntabel". Misi Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya pencapaian hasil yang
diamatkan dalam visi, untuk jangka waktu perencanaan Tahun 2007
sampai dengan Tahun 2012 ialah :
1. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang kom-
prehensif dan terpadu.
2. Reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance).
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari berbagai sektor
dan layanan
4. Melaksanakan pembangunan daerah yang responsif terhadap
aspirasi masyarakat melalui adaptasi partisifasi berbagai pihak.
5. Membangun akses dan jaringan kerja sama di berbagai sektor
pembangunan.
Pernyataan MISI berfungsi sebagai panduan dalam proses
perencanaan dan sekaligus sebagai upaya penjabaran VISI menuju
tahapan proyeksi kegiatan pembangunan. Masing-masing rumusan
MISI diuraikan sebagai “kebijakan pembangunan daerah", yakni :
3.2.1. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang
komprehensif dan terpadu.
- Pembangunan infrastruktur perdesaan, khususnya terkait
dengan bidang pertanian seperti jalan usaha tani, memperoleh
prioritas utama.
- Pembangunan dan atau rehabilitasi saluran irigasi pasang
surut, dilaksanakan guna mendukung peningkatan produksi
hasil-hasil pertanian, utamanya padi dan dilaksanakan
berdasarkan kajian ilmiah yang memadai. Tata air mikro
merupakan salah satau prasarana irigasi yang diprioritaskan.
- Jalan-jalan perdesaan dan jalan usaha tani dibangun dalam
satu kesatuan jaringan jalan, terhubungkan dengan jaringan
jalan yang lebih luas sehingga menyatu sebagai jaringan jalan
yang menghubungan setiap wilayah perkotaan dan wilayah
perdesaan di Kabupaten Barito Kuala. Peningkatan jaringan
jalan dan jembatan dimaksud, sekaligus sebagai upaya
mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Dengan
jalan yang berkualitas baik baik maka akan berdampak
meningkatnya pelayanan masyarakat.
- Pembangunan infrastruktur perdesaan, sejauh mungkin
dilaksanakan melalui sistem pemberdayaan sehingga
masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam
rangka pemanfaatan dan pemeliharaannya.
3.2.2. Reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan
yang balk (good governance),
- Pelaksanaan revitalisasi birokrasi melalui penataaan
kelembagaan pemerintah daerah menuju penyelenggaraan
pemerintahan yang effektif dan effisien.
- Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip kepemerintahan yang
baik oleh sumber daya aparatur dan penerapan setiap butir
prinsip tersebut, dilakukan untuk menjadi sistem dalam
pelaksanaan tugas.
- Peningkatan kompetensi sumber daya apartaur melalui
penerapan disiplin kerja yang berbudaya kerja.
- Penyediaan piranti dan perlengkapan tugas sesuai tuntutan
perkembangan teknologi ( informasi ).
- Penetapan standart pelayanan minimal (SPM) dan atau
standart kinerja tertentu untuk setiap jenis tugas dan fungsi
lembaga, pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
3.2.3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari berbagai
sektor dan layanan.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang
merata dan berkualitas, guna menyongsong tuntutan
pendidikan bertaraf global.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
yang mudah, terjangkau dan berkualitas.
- Peningkatan kompetensi masyarakat petani dalam beragro
bisnis beserta menejemen kelembagaannya sehingga mampu
menjadim pelaku dan memberikan layanan dalam usaha budi
daya pertanian.
- Pemberian pelayanan kepada publik dengan perlakuan yang
tidak diskriminatif, baik menyangkut persyaratan, waktu
maupun biaya serta penetapan seluruh konsekuensinya.
- Penciptaan peluang yang memungkinkan masyarakat dan
sektor swasta melakukan usaha dan investasi secara mandiri
dan atau bermitra dengan berbagai pihak, termasuk dengan
perusahaan daerah dan masyarakat, memanfaatkan potensi
strategis daerah.
- Penguatan civil sociaty dalam rangka pembangunan
masyarakat, sebagai peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dan politik, sekaligus sebagai bagian
dari control masyarakat.
3.2.4. Melaksanakan pembangunan daerah yang responsif terhadap
aspirasi masyarakat melalui adaptasi partisipasi berbagai
pihak.
- Penciptaan peluang yang memungkinkan masyarakat
menyampaikan aspirasinya secara mudah, terarah dan
akomodatif.
- Pemberian kesempatan yang luas secara transparan kepada
masyarakat terhadap akses berbagai informasi, te,rmasuk
sumber-sumber produksi dari usaha yang dilakukan
masyarakat.
- Penetapan prioritas kegiatan pembangunan sesuai aspirasi
dominan masyarakat, yang memungkinkan didukung dengan
sumber daya daerah serta memiliki peluang memberikan
dampak optimal.
- Penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara
transparan, akuntabel dan partisipatif (TAP), mengako-
modasikan aspirasi masyarakat secara "button up" dan
sekaligus memformulasikan kebijakan pemerintah lainnya
secara "top down".
- Peningkatan jumlah dan kapasitas kegiatan pembangunan
yang dilakukan melalui sistem pemberdayaan masyarakat
dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
3.2.5. Membangun akses dan jaringan kerja sama di berbagai sektor
pembangunan.
- Pembangunan sistem informasi (terpadu) yang
mengintegrasikan seluruh akses pada setiap unit SKPD
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Peningkatan intensitas komunikasi melalui koordinasi tersistem
dalam membangun kinerja pembangunan, baik di dalam
maupun dengan komunitas di luar lingkup pemerintah
kabupaten.
- Peningkatan kerja sama secara kolaborasi dalam rangka
pengelolaan suatu obyek kegiatan pembangunan, untuk
memperoleh resultante hasil terbaik.
- Membangun jaringan kerja sama sinergis dengan pemerintah
kabupaten - kota lain, pemerintah propinsi maupun pemerintah
nasional, termasuk setiap satuan kerja di lingkup pemerintah
tersebut.
- Membangun jaringan kerja sama dengan dunia usaha, baik
dari sector swasta maupun dari badan usaha milik negara -
daerah (lain), untuk mengoptimalkan potensi dan usaha
masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
3.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Hasil penjabaran VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala, yang diformulasikan dengan seluruh faktor pengaruh
lingkungan internal dan faktor pengaruh lingkungan eksternal
(INTERNAL FACTOR ANALYSIS SUMMARY dan EXTERNAL
FACTOR ANALYSIS SUMMARY), melalui Analisis SWOT (Strenght-
Weaknesses-Oppurtuniteis-Treaths) dan ASAP ( Analisis Strategis
dan Pilihan ), ditetapkan bahwa Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)
Pembangunan adalah :
3.3.1. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (FKK)
1. Tingkatkan jumlah sentra-sentra usaha perekonomian masyarakat.
2. Usahakan kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat.
3. Tingkatkan kualitas permukiman masyarakat. 4. Tingkatkan usaha masyarakat di bidang pertanian. 5. Tingkatkan keberdayaan masyarakat dalam berketa-
hanan pangan. 6. Wujudkan pelayanan pendidikan yang terjangkau,
merata dan berkualitas. 7. Wujudkan pelayanan kesehatan yang merata, mudah,
murah dan memadai. 8. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia. 9. Tingkatkan keberdayaan dan martabat masyarakat
(miskin) 10. Terapkan tata kelola pemerintahan yang baik secara
konsekuen. 11. Penuhi perlindungan dan pelayanan sosial bagi .
masyarakat.
3.3.2. TUJUAN STRATEJIK PEMBANGUNAN
Berdasarkan faktor kunci keberhasilan, selanjutnya
dirumuskan dan ditetapkan tujuan stratejik pembangunan,
sebagai berikut :
1. Meningkatkan jumlah sentra usaha ( titik lokasi usaha ) perekonomian yang dilakukan masyarakat.
2. Mewujudkan fasilitas kemudahan mobilitas barang dan jasa yang menjadi bagian usaha yang dilakukan masyarakat.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang sehat bagi masyarakat.
4. Meningkatkan jumlah dan jenis usaha yang dilakukan masyarakat di bidang pertanian.
5. Meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam berketahanan pangan.
6. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang terjang-kau, merata dan berkualitas.
7. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, mudah, murah dan memadai.
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 9. Meningkatkan keberdayaan dan martabat masyarakat
(miskin) 10. Menerapakan tata kelola pemerintahan yang baik secara
konsekuen. 11. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi
masyarakat.
Sasaran Stratejik sebagai sasaran pembangunan, diformulasikan
melalui proses proyeksi dari setiap butir Tujuan Stratejik, sedemikian
rupa sehingga menjadi rumusan SASARAN. Target setiap sasaran yang
akan dicapai ditunjukkan oleh notasi indikator kinerja, yang nilai per
satuan kinerjanya, ditentukan berdasarkan kebijakan yang telah
ditetapkan. Penjelasan setiap butir sasaran, diuraikan dalam bab
berikut.
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan secara umum diartikan sebagai rangkaian proses
kegiatan yang disengaja dan direncanakan untuk mengubah suatu kondisi
yang bermanfaat bagi manusia (masyarakat) untuk menjadi lebih baik.
Sedangkan tujuan diselenggarakannya pembangunan, khususnya
pembangunan suatu bangsa (masyarakat) adalah untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik,
sistemik bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh
elemen warga bangsa dimaksud (I Nyoman Sumaryadi, 2005). Untuk
mencapai tujuan pembangunan, dalam hal ini adalah kualitas tertentu sumber
daya manusia (SDM) dengan seluruh indikatornya, diperlukan strategi tertentu,
yang ditetapkan sesuai faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi
keberadaan unsur ( elemen ) proses pembangunan, antara lain keberadaan
sumber daya daerah. Strategi pembangunan daerah merupakan prasyarat dari
rangkaian perlakuan dalam menerapkan program kepala daerah, yang
berfungsi sebagai rujukan awal yang harus dipenuhi dalam perumusan
(pemilihan) "'program dan kegiatan" pembangunan, dalam rangka perwujudan
visi dan misi pemerintah daerah, yang telah ditetapkan.
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2007 - 2012, maka untuk mencapai tujuan pembangunan yang
diproyeksikan dari visi dan misi dimaksud, sebagaimana penjelasan yang
diuraikan, strategi pembangunan daerah ditetapkan dengan susunan dan
uraian penjelasan sebagai berikut :
4.
4.1. STRATEGI 1.
Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu berpartisifasi dalam pembangunan yang dilaksanakan sebagai wujud dari upaya pembangunan masyarakat Kabupaten Barito Kuala seutuhnya berbasis pada sosio kultural yang terintegrasi.
Pembangunan sebagai suatu proses guna mewujudkan tujuan
pembangunan, menempatkan manusia sebagai sentral, mengingat
peran serta keterlibatannya sebagai subyek dan sekaligus obyek
pembangunan. Hal ini memberikan arti bahwa manusia (masyarakat)
akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, atau
sebaliknya keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh kualitas
manusia. Oleh sebab itu agar tindakan pembangunan memberikan
manfaat maksimal kepada hidup dan kehidupan manusia (sebagai
obyek pembangunan) maka manusia (masyarakat) harus memiliki
kompetensi dengan kualitas tertentu guna menyelenggarakan proses
pembangunan (sebagai subyek pembangunan). Dengan pertimbangan
tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJM)
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 menempatkan
pemenuhan kualitas manusia sebagai salah satu strategi pembangunan
daerah.
Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten,
pembangunan manusia di Kabupaten Barito Utama diprioritaskan
sedemikian rupa sehingga menjadi pelaku-pelaku pembangunan handal
yang didukung kompetensi yang memadai, baik untuk kepentingan 'saat
ini maupun keperluan di masa-masa mendatang. Pendidikan merupakan
salah satu bentuk pembangunan manusia (masyarakat) jangka panjang
yang penyelenggaraannya sama sekali tidak boleh ditunda, guna
menyiapkan generasi yang lebih handal. Sedangkan untuk mendukung
visi dan misi dimaksud, pembangunan manusia diarahkan agar yang
bersangkutan memiliki kualitas kompetensi tertentu yang diindikasikan
oleh kemampuannya untuk berpartisifasi dalam pembangunan sesuai
sosio kultural masyarakat yang terintegrasi. Ini memberikan makna
bahwa masyarakat Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat
melakukan aktifitas pembangunan dengan kemampuan maksimal
sesuai potensi dan budaya daerah yang ada, yakni potensi dan
kebiasaan masyarakat dalam bertani dalam arti luas. Dengan
demikian dapat disarikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya
masyarakat yang harus dilakukan dan kesempatan usaha yang harus
difasilitasi, secara khusus difokuskan pada pengembangan
kemampuan untuk berusaha dalam bidang pertanian (modern) melalui
system agribisnis, yang berkembang seiring dengan "trend"
(kecenderungan) kebutuhan pasar baik lokal, regional, maupun
nasional dan bahkan global.
4.2. STRATEGI 2.
Melakukan mapping (pemetaan) terhadap berbagai permasalahan pembangunan mulai dari geografis, ekonomi, budaya dan infrastruktur dengan mengacu pada pengembangan peluang dan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
Pembangunan sebagai tindakan terencana memerlukan acuan
dasar pijak berupa data informasi yang akurat, lengkap, handal, terkini
(up to date). Agar tujuan pembangunan dapat diwujudkan melalui
proses yang effektif dan effisien, maka skenario perencanaan harus
benar-benar didukung oleh data dan informasi spesifik. Permasalahan,
baik sebagai kelemahan maupun sebagai kendala, sebagai suatu
kondisi awal harus ditemukenali hakikinya sehingga tidak bersifat
symptom sehingga akar permasalahan tersebut benarbenar dapat
diketahui secara tepat. Demikian pula jalan keluar, baik dalam
bentuknya sebagai kekuatan maupun yang berbentuk peluang,
dengan piranti analisis tertentu diharapkan dapat dikenali secara pasti.
Dari hasil analisis terhadap permasalahan mendasar yang berhasil
diidentifikasi serta kemungkinan jalan keluar dari permasalahan
tersebut, masing-masing dipetakan keberadaannya sehingga
penyusunan perencanaan pembanguan daerah, sebagai tahapan
proses pembangunan dapat disistematikakan. Strategi pembangunan
daerah ini mutlak harus dilakukan sehingga diagnose permasalahan
pembangunan dan penentapan perlakuan pembangunan menjadi
hubungan langkah berkesinambungan, yang terumuskan sebagai pola
yang tepat, dalam suatu rangkaian "benang merah" yang logis.
Di Kabupaten Barito Kuala, pemetaan permasalahan dan
penentuan perlakuan pembangunan, sebagai strategi pembangunan,
dilakukan terhadap sumber daya daerah yang meliputi potensi, letak
lokasi dan karateristik wilayah, budaya masyarakat, dan hasil-hasil
pembangunan sampai dengan saat ini, berupa keberadaan sarana dan
prasarana wilayah, kelembagaan usaha yang menjadi aktifitas
perekonomian masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan
kesehatan, pelayanan lainnya serta perlindungan masyarakat.
Pemetaan juga dilakukan terhadap permasalahan dan rencana
perlakuan sebagai respon dari dinamika masyarakat serta
penyelenggaraan kepemerintahan oleh aparatur di berbagai aras (level)
pemerintahan. Seluruh langkah pemetaan dilakukan sebagai upaya
guna perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2007 - 2012, sehingga setiap langkah diorientasikan untuk
pengembangan bidang pertanian, penciptaan kesempatan kerja,
pengentasan kemisknan, yang bermuara pada kemandirian keluarga,
kemandirian masyarakat dan akhirnya kemandirian daerah.
4.3. STRATEGI 3.
Menyusun desain tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN). Menumbuhkan rasa memiliki terhadap kesempatan,peluang, ancaman dan tantangan pembanguan menuju peningkatan kemampuan pembangunan yang bertumpu pada kesadaran akan tanggung jawab dan tugas sebagai khalifah di muka bumi.
Pembangunan sebagai tindakan yang disengaja memerlukan
"sutradara sekaligus aktor" yang handal untuk mencapai tujuan
pembangunan. Aparatur pemerintah memiliki peran yang amat penting
dan strategis bagi terselenggaranya pemerintahan maupun tahapan
proses pembangunan. Peran aparatur sebagai pernimpin dan fasilitator
masyarakat akan mewarnai dan sangat menentukan jalannya roda
pemerintahan serta pencapaian hasil-hasil pembangunan. Dengan
kompetensi sumber daya manusia (aparatur) yang memadai, serta
tersedianya informasi permasalahan dan informasi tentang perlunya
perlakuan jalan keluarnya maka tahapan langkah berkesinambungan
( road map ) yang menghubungkan kedua informasi dalam suatu pola
rangkaian "'benang merah" yang tepat dan logis, harus tersedia dan
dirumuskan menurut kaidahkaidah tertentu. Dengan tersedianya road
map, langkah kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah ( aparatur )
akan menjadi terarah, patuh pada prinsip dan kaidah penyelenggaraan
tata kelola kepemerintahan yang baik.
Rumusan tahapan langkah berkesinambungan ( road map )
lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dituangkan dalam design
tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang disesuaikan
dengan kearifan lokal masyarakat dan faktor lingkungan wilayah
kabupaten. Design tata kelola dimaksud, sebagai suatu soft ware,
disusun dengan mengedepankan perwujudan kesamaan pola pikir
setiap sumber daya aparatur dalam mensikapi dan mensiasati
permasalahah dalam proses pembangunan. Design tata kelola disusun
dan diarahkan agar memungkinkan dapat dipupuknya budaya kerja
aparatur sehingga para pegawai memiliki disiplin kerja yang tinggi,
memilikki korsa yang kuat dan mampu merealisasikan kinerjanya
sesuai standart pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan.
Operasionalisasinya dilakukan dengan menuangkan design tersebut
dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan pernerintahan dan
pembangunan berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah,
pedoman kerja, petunjuk kerja atau pun mekanisme kerja yang
menerapkan setiap butir tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain
transparansi, akuntable, partisipatif, kepastian hukum, effektifeffisien,
yang diorientasikan pada pelayanan prima.
Melalui langkah ini diharapkan secara langsung maupun tidak
langsung KKN akan tereleminasi. Dengan budaya kerja yang baik,
aparatur pemerintah akan memiliki kepekaan yang sama terhadap
setiap dinamika yang terkait dengan fungsi, tugas, wewenang,
tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Di sisi lain kepekaan tersebut
diharapkan juga menjadi sikap para pegawai atas dinamika
lingkungannya, termasuk hidup dan kehidupan masyarakat di
sekitarnya. Kepekaan dan kemampuan mengenali setiap faktor
lingkungan, baik yang menjadi kekuatan dan kelemahan maupun yang
menjadi peluang maupun kendala, dan kemudian menganalisisnya,
akan dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan tugas- tugas,
yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian
dapat disarikan bahwa dengan design tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, ditetapkan pada setiap urusan bidang
pemerintahan dan dirumuskan pada setiap langkah kebijakan,
disesuaikan dengan karateristik alam dan masyarakat Kabupaten Barito
Kuala maka diharapkan akan memicu dan memacu terbentuknya
kesadaran berbudaya kerja yang baik.
Strategi pembangunan daerah dengan rumusan dan penjelasan
sebagaimana telah diuraikan, yang berfungsi sebagai prasyarat dari
rangkaian proses tindak, selanjutnya bersama-sama dengan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA,
diformulasikan guna penentuan SASARAN PROGRAM dan
KEGIATAN ( PEMBANGUNAN ) yang dikelompokkan dalam "cluster"
dan dikemas dalam AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH, yang
diuraikan sebagai berikut :
4.4. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH
AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH merupakan
pengelompokkan (cluster) program dan kegiatan operasional dari
proses pembangunan dalam rangka perwujudan Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2007-
2012. Pengelompokan pada setiap agenda, dimulai dari
pengelompokkan SASARAN PEMBANGUNAN, yang masing-
masing diikuti dengan kebijakan dan indikator kinerja sasaran
yang harus dicapai. Indikator kinerja dimaksud, karena sifatnya
(dalam bentuk Muster), tidak mutlak harus dikuantitatifkan.
Pengelompokkan sasaran untuk masing-masing Agenda
Pembangunan adalah sebagai berikut :
4.4.1. AGENDA PERTAMA
Mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi, infrastruktur perdesaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan terpilih secara komprehensif dan terpadu sehingga menjadi kabupaten yang maju dan mandiri.
SASARAN 1. Terwujudnya peningkatan intensitas aktifitas perekonomian masyarakat yang diindikasikan oleh bertambahnya sentra - sentra usaha masyarakat.
Perwujudan peningkatan intensitas aktifitas perekonomian
masyarakat merupakan indikator adanya percepatan
pembangunan ekonomi. Hal ini memberikan arti bahwa untuk
mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito
Kuala, perlu diciptakan sentra-sentra usaha masyarakat, baik
usaha berskala besar seperti perkebunan maupun usaha
kecil menengah mandiri seperti usaha budi daya padi unggul,
usaha budi daya perikanan, usaha budi daya peternakan dan
usaha perdagangan umum lainnya. "Sentra" sebagai
kelompok (kluster) kawasan iokasi usaha, akan memudahkan
dan mengeffisienkan pengelolaan usaha itu sendiri. Sebagai
contoh, pada lokasi sentra usaha budi daya perikanan,
mengingat kawasan usaha terletak pada satu lokasi maka
akan memudahkan angkutan pakan Wan dan lain-lainnya.
Demikian pula pengelolaan pengawasan akan lebih mudah
dilakukan, jika dibandingkan apabila usaha budi daya
perikanan tersebut letak lokasinya menyebar. Oleh sebab itu
dengan pola pembentukan sentra usaha komoditas tertentu,
biaya produksi usaha dan biaya pemasaran akan lebih murah
sehingga hasil produksi akan lebih memiliki daya saing. Di
sisi lain margin (laba) usaha yang dinikmati masyarakat
pelaku usaha, relatif akan meningkat. Langkah ini terus
ditingkatkan dan dikembangkan selama jangka waktu
perencanaan, sehingga kemandirian keluarga, kemandirian
setiap sentra usaha, yang bermuara pada kemandirian
daerah, dapat diwujudkan.
SASARAN 2. Terwujudnya kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat yang diindikasikan oleh tersedianya prasarana usaha, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra ekonomi dan wilayah perdesaan dengan perkotaan.
Kemudahan mobilitas merupakan dambaan setiap anggota
masyarakat sehingga masyarakat mampu mengoptimalkan
kegiatan kesehariannya, baik yang terkait dengan kegiatan
ekonomi, transpotasi sarana produksi dan hasil komoditas
pertanian maupun yang terkait dengan akses
penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Mobilitas masyarakat menuntut, tersedianya jalan-jalan dan
jembatan yang memadai yang menghubungkan setiap
wilayah kabupaten, di perkotaan dan di wilayah perdesaan.
Langkah ini menjadi sangat prioritas mengingat hampir
seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari lahan
rawa gambut sehingga selama ini transportasi masyarakat
lebih banyak dilakukan dengan sarana angkutan air. Saat ini
transportasi darat dengan seluruh kelebihan dan
kekurangannya, telah berkembang pesat sehingga
mengakibatkan usaha budi daya perikanan, mengingat
kawasan usaha terletak pada satu lokasi maka akan
memudahkan angkutan pakan Wan dan lain-lainnya.
Demikian pula pengelolaan pengawasan akan lebih mudah
dilakukan, jika dibandingkan apabila usaha budi daya
perikanan tersebut letak lokasinya menyebar. Oleh sebab itu
dengan pola pembentukan sentra usaha komoditas tertentu,
biaya produksi usaha dan biaya pemasaran akan lebih murah
sehingga hasil produksi akan lebih memiliki daya saing. Di
sisi lain margin (laba) usaha yang dinikmati masyarakat
pelaku usaha, relatif akan meningkat. Langkah ini terus
ditingkatkan dan dikembangkan selama jangka waktu
perencanaan, sehingga kemandirian keluarga, kemandirian
setiap sentra usaha, yang bermuara pada kemandirian
daerah, dapat diwujudkan.
SASARAN 2. Terwujudnya kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat yang diindikasikan oleh tersedianya prasarana usaha, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra ekonomi dan wilayah perdesaan dengan perkotaan.
Kemudahan mobilitas merupakan dambaan setiap anggota
masyarakat sehingga masyarakat mampu mengoptimalkan
kegiatan kesehariannya, baik yang terkait dengan kegiatan
ekonomi, transpotasi sarana produksi dan hasil komoditas
pertanian maupun yang terkait dengan akses
penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Mobilitas masyarakat menuntut, tersedianya jalan-jalan dan
jembatan yang memadai yang menghubungkan setiap
wilayah kabupaten, di perkotaan dan di wilayah perdesaan.
Langkah ini menjadi sangat prioritas mengingat hampir
seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari lahan
rawa gambut sehingga selama ini transportasi masyarakat
lebih banyak dilakukan dengan sarana angkutan air. Saat ini
transportasi darat dengan seluruh kelebihan dan
kekurangannya, telah berkembang pesat sehingga
mengakibatkan semakin tingginya mobilitas masyarakat.
Perkembangan tersebut membuktikan bahwa pada wilayah
yang saling dihubungkan oleh jaringan jalan darat, telah
berkembang menjadi “pertumbuhan" bagi aktifitas
perekonomian masyarakat. Dampaknya selama jangka waktu
perencanaan pembangunan ini, kebijakan pemerintah
difokuskan untuk senantiasa mengembangkan infrastruktur
(prasarana) wilayah, utamanya prasarana transportasi darat (
termasuk infrastruktur perdesaan ), baik dalam tataran kuantitas
maupun tingkatan kualitas tertentu. Dengan semakin merata
dan berkembangnya intensitas panjang jalan per satuan luas
wilayah, hal ini secara nyata akan mengurangi kesenjangan
pertumbuhan antar wilayah.
SASARAN 3. Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman masyarakat yang diindikasikan oleh semakin lengkapnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sehat.
Dalam sasaran ini ditentukan bahwa wilayah perkotaan dan
wilayah perdesaan diharapkan sudah memiliki permukiman
yang sehat. Sejauh mungkin permukinan dapar memperoleh
pelayanan guna pemenuhan hak dasar masyarakat terkait
dengan penyediaan perumahan dan permukiman. Untuk
maksud tersebut, perumahan - permukiman perlu tetap
dilengkapi sarana yang medukung terciptanya fungsi hidup
sehat dan fungsi lingkungan sehat. Pemenuhan air bersih
merupakan prioritas yang harus ditingkatan, baik secara
kualitas maupun secara kualitas. Kegiatan yang berdampak
menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan, sejauh
mungkin dihindari dan atau dikendalikan guna kelestarian
fungsi lingkungan tersebut. Hal ini terkait dengan penciptaan
lingkungan sehat yang terus harus dikembangkan, yang antara
lain terkait dengan sistem sanitasi dan drainame permukiman.
Langkah upaya ini hendaknya juga menjadi tanggung jawab
masyarakat dengan seluruh aktifitasnya. Oleh sebab itu untuk
mewujudkan permukiman yang nyaman dan sehat, yang
didukung oleh fungsi lingkungan yang lestari, pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman,
mutlak harus dilakukan.
4.4.2. AGENDA KEDUA
Mewujudkan revitalisasi pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan yang berkualitas, kehidupan umat beragama, koperasi, iklim dunia usaha yang kondusif dan kompetitif untuk menyerap lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
SASARAN 4. Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian yang ditunjukkan oleh bertambah banyaknya komoditas dan luasnya lahan usaha, deversifikasi, produksi dan produktifitas komoditas pertanian.
Pencapaian sasaran berupa peningkatan usaha masyarakat
di bidang pertanian dilaksanakan dengan intensifikasi dan
ekstensifikasi pemanfaatan ruang lahan pertanian melalui
berbagai penelitian, methoda dan perlakuan. Masukkan
teknologi, menejemen usaha dan peningkatan kapasitas
kelembagaan diperlukan untuk menetepkan deversifikasi
komoditas yang harus dibudidayakan, termasuk peningkatan
produktifitas komoditas pertanian per satu satuan luas, yang
berdampak meningkatnya hasil produksi akhir komoditas
pertanian yang bersangkutan. Dengan demikian dapat
disarikan bahwa dalam lima tahun ke depan ( selama jangka
waktu perencanaan pembangunan ) maka peningkatan usaha
di bidang pertanian dalam arti luas adalah : (1). Semakin
luasnya lahan usaha pertanian di masyarakat, termasuk yang
dilakukan pada lahan-lahan pekarangan, (2). Beragamnya
jenis-jenis komoditas yang dibudidayakan masyarakat,
termasuk beragamnya jenis pengolahan lebih lanjut
komoditas tersebut, dalam rangka proses "added value", (3).
Semakin banyaknya hasil komoditas budi daya pertanian per
satu satuan luas, (4). Semakin tingginya total hasil produksi
komoditas yang diusahanya masyarakat, dan (5). Dari sisi
usaha, komoditas yang diusahakan masyarakat, sifat
pemanenannya ada yang dipetik harian, mingguan, bulanan,
semesteran, tahunan dan per jangka akhir daur.
SASARAN 5. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam
berketahanan pangan yang ditunjukkan mening-katnya pendapatan per kapita masyarakat dan lestarinya kemampuan Kabupaten Barito Kuala sebagai basis penyangga pangan.
Keberdayaan masyarakat dalam berketahanan pangan
merupakan kondisi yang harus diwujudkan melalui hasil
komulatif berbagai langkah pembangunan, yang antara lain
peningkatan usaha masyarakat, baik di bidang pertanian
dalam arti luas maupun di bidang usaha lainnya. Khusus
dalam rangka berketahanan pangan, khususnya beras,
intensifikasi usaha dilaksanakan antara lain dengan
memfasilitasi kemudahan untuk memperoleh sarana produksi
yang diperlukan masyarakat, termasuk masyarakat kurang
mampu. Demikian pula deversifikasi komoditas (padi)
dilakukan sebagai usaha peningkatan nilai tambah, dengan
prinsip dipilih yang memberikan hasil per satu satuan luas,
yang paling tinggi. Untuk merealisasikan sasaran ini,
perlakuan diarahkan pada seluruh subyek dan obyek
pembangunan pertanian, dalam rangka pemanfaatan sumber
daya daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Sistem “agribisnis" merupakan pilihan utama, di samping
sistem usaha lainnya. Diversifikasi horizontal dan versikal
dipilih dengan menyesuaikan spesifikasi sumber daya yang
ada seperti pemanfaatan gambut untuk energi, pemanfaatan
gas alam maupun aliran Sungai Barito sebagai alur lalu lintas,
yang secara keseluruhan dimanfaatkan bagi kesejateraan dan
kemakmuran masyarakat. Proses pembangunan yang
dilakukan dalam kurun jangka waktu perencanaan ini,
diharapkan akan memberikan manfaat langsung berupa
peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Sementara
status Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu lumbung
padangan terbesar di Propinsi Kalimantan Selatan dan
sebagai penyangga ketahanan pangan, senantiasa tetap
eksis.
SASARAN 6. Terwujudnya penyelenggraaan pendidikan bagi masyarakat yang ditunjukkan semakin terjangkau dan meratanya akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat dalam kurun
waktu jangka perencanaan 5 (lima) tahun mendatang, dari
waktu ke waktu diproyeksikan semakin terjangkau dan merata,
dengan kualitas pendidikan yang semakin meningkat menuju
taraf internasional. Diyakini bahwa pendidikan yang berkualitas
merupakan langkah upaya guna membentuk masyarakat yang
juga berkualitas. Pendidikan sebagai hak dasar hidup, harus
senantiasa dipenuhi dan terus dikembangkan seiring dengan
tuntutan dinamika masyarakat. Untuk memperoleh resultante
pendidikan yang bermutu, seluruh unsur penyelenggaraan
pendidikan senantiasa terus dikembangkan. Hal ini
menyangkut menejemen pendidikan, sarana dan fasilitas
pendidikan, profesionalime pengajar dan atau pendidik, kondisi
sosial ekonomi masyarakat, sistem, kualitas dan relevansi
pendidikan. Pendidikan yang berkualitas juga terkait dengan
pendidikan pada seluruh tingkatan umur, termasuk masa-
masa umur emas ( golden age ) dan pendidikan non formal
bagi keperluan praktis pengajaran untuk peningkatan
ketrampilan masyarakat. Sedangkan masalah
penyelenggaraan pendidikan, yakni kesenjangan antara
lemahnya partisipasi masyarakat dengan laju fasilitasi
pemerintah dalam dunia pendidikan merupakan permasalahan
yang harus disiasati secara tepat. Demikian pula
penyelenggaraan pendidikan untuk semua tingkatan umur
pada daerah-daerah terpencil ( remote ) memerlukan
perlakuan spesial, agar pendidikan benar-benar terselenggara
secara merata.
SASARAN 7. Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masya-rakat yang diindikasikan oleh semakin mudah, murah, memadai dan meratanya penyeleng-garaan layanan kesehatan, yang mendorong kemandirian kemampuan masyarakat dalam berpola hidup sehat.
Masyarakat sehat adalah masyarakat yang lahiriah dan
bathiniahnya sehat. Derajat kesehatan rnasyarakat ditandai
oleh terbentuknya pola hidup sehat dan keberdayaan
masyarakat untuk sehat. Di sisi lain pelayanan kesehatan
untuk masyarakat ditandai dengan mudah dan memadainya
pelayanan tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap individu
masyarakat, termasuk masyarakat - keluarga miskin, akan
memperoleh pelayanan kesehatan secara prima yang
diindikasikan oleh semakin mudah, murah dan meratanya
pelayanan tersebut. Kesenjangan kemampuan masyarakat
untuk mengakses pelayanan kesehatan, diperkecil melalui
kebijakan pemberian stimulan pelayanan sehingga seluruh
masyarakat mempunyai kesempatan dan memperoleh
pelayanan kesehatan, yang relatif sama. Pemberdayaan
masyarakat sehat secara kelembagaan dilakukan melalui
DESA SIAGA - DESA SEHAT untuk menjadikan masyarakat
mandiri dalam berpola hidup sehat. Upaya lain untuk
mendukung pendidikan anak usia dini, dari sisi pelayanan
kesehatan, pencegahan permasalahan kekurangan gizi dalam
kurun waktu jangka perencanaan harus terus menerus
diwaspadai. Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG),
sebagai suatu sistem, utamanya diorientasikan kepada anak-
anak usia bawah lima tahun (BALITA) sebagai masa dalam
"golden age". Masalah ini harus memperoleh perhatian serius,
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang
antara lain dilakukan melalui forum REVITALYSASI
POSYANDU. Pelayanan kesehatan pada segmen ini
diharapkan akan menurunkan angka kematian ibu melahirkan
dan angka kematian bayi lahir. Di sisi lain pelayanan
kesehatan harus mampu mewujudkan kesadaran masyarakat
untuk hidup sehat, yang ditandai meningkatnya usia harapan
hidup masyarakat.
SASARAN 8. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diindikasikan oleh kompetensinya yang semakin bertaqwa, profesional, unggul dan mampu bersaing serta memiliki semangat untuk senantiasa berubah ke arah yang lebih baik.
Sumber daya manusia yang berkualitas adalah masyarakat
yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, profesionalisme
sehingga dengan keunggulannya, yang bersangkutan mampu
berpikir maju, memiliki kompetensi untuk mandiri dan bersaing.
Secara teknis kondisi masyarakat seperti ini diwujudkan
melalui berbagai upaya, baik melalui pendidikan, peningkatan
derajat kesehatan maupun pembentukan mentalitas,
sportifitas, kepercayaan diri dan budaya hidup. Sesuai sasaran
yang diproyeksikan maka di samping proses pembangunan
pendidikan dan kesehatan, upaya lainnya difokuskan pada
pembentukan mentalitas sumber daya masyarakat, yang
dilakukan melalui pendidikan keagamaan maupun spotifitas
melalui kegiatan olah raga.
SASARAN 9. Terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih berdaya dan bermartabat yang ditunjukkan oleh kondusifnya iklim usaha dan aktifitas perekono-mian masyarakat sehingga tercipta lapangan kerja mandiri dan berdampak semakin berkurangnya jumlah keluarga miskin.
Untuk mencapai sasaran yang diindikasikan oleh semakin
kondusifnya iklim usaha dan aktifitas perekonomian masyarakat
untuk menciptakan lapangan kerja mandiri yang berdampak
pada menurunnya jumlah keluarga miskin, perlu dilakukan
upaya terus menerus melalui berbagai bidang pembangunan.
Kebijakan pelayanan prima melalui pemberian kemudahan
berinventasi bagi para investor akan menciptakan peluang
untuk perluasan kesempatan kerja. Demikian pula fasilitasi
pemenuhan faktor-faktor produksi khususnya permodalan dan
manajemen memungkinkan tumbuh dan berkembangan usaha
kecil menengah, termasuk usaha budi daya pertanian, akan
menjadi aktifitas perekonomian masyarakat yang mampu
meningkatkan peluang kerja secara mandiri.
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang
dipengaruhi berbagai faktor penyebab yang saling terkait.
Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai belum terpenuhinya
hakhak dasar masyarakat untuk hidup bermartabat. Bertitik
tolak dari pemahaman ini maka kegiatan pada masing-masing
program di setiap bidang pembangunan, merupakan langkah
penanggulangan kemiskinan, yang diformulasikan dengan
sistem pemberdayaan masyarakat. Prinsip penanggulangan
kemiskinan adalah pemberdayaan dan pengurangan beban
hidup masyarakat miskin sehingga langkah penciptaan peluang
kerja, baik melalui penciptaah sentra usaha (perkebunan besar)
maupun penciptaan usaha mandiri (UKM) merupakan salah
satu upaya pemenuhan hak dasar masyarakat miskin. Hak
dasar dimaksud adalah : - Hak pangan, hak atas sumber daya
alam, hak untuk bermukim, hak atas tanah dan hak untuk
berusaha, hak berpartisipasi, hak layanan kesehatan, pendidikan,
hidup aman.
4.4.3. AGENDA KETIGA
Membangunan sistem pemerintahan yang kuat, men-junjung tinggi supremasi hukum, maju, modern, bersih, dan berwibawa sesuai dengan prinsip-prinsip penye-lenggaraan otonomi daerah.
SASARAN 10. Terselenggaranya seluruh kewenangan peme-rintah kabupaten pada era otonomi daerah melalui birokrasi pemerintahan yang handal, yang diindikasikan oleh diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik .
Guna mewujudkan sasaran ini, langkah yang ditempuh adalah
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus mampu
mengaktualisasikan seluruh kewenangan daerah yang telah
ditetapkan, khususnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor :
41 Tahun 2007. Agar kewenangan dimaksud bermanfaat
optimal bagi upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat,
operasionalisasi pemerintahan perlu dilakukan dengan
penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di
semua lini pemerintahan dan di setiap kegiatan pembangunan.
Berarti sistem birokrasi pemerintahan harus handal, yaitu
diselenggarakan oleh aparatur yang memahami benar tata
kelola tersebut, mempunyai integritas untuk merealisasikannya
dengan kompetensi dan profesionalisme yang memadai.
Untuk merealisasikan sasaran ini, langkah lain yang
ditempuh adalah memfokuskan pada upaya penciptaan
menejemen pemerintahan dan ketatalaksanaan yang didukung
oleh mekanisme kerja yang effektif dan effisien. Dalam arti
bahwa mekanisme kerja pada setiap perangkat daerah
dilakukan berdasarkan design tata kelola pemerintahan yang
baik. Oleh sebab itu diperlukan kesamaan pola pikir setiap
aparatur dalam mensikapi dan mensiasati fungsi, tugas,
wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga terwujud suatu
budaya kerja aparatur. Hal ini secara terus menerus harus
diperlihara dan ditingkatkan, agar para pegawai memiliki disiplin
kerja yang tinggi, bermoral, mempunyai korsa yang kuat, dan
memiliki profesiolaisme yang unggul serta dilengkapi sistem
informasi dan sarana kerja yang baik. Dengan demikian
aparatur akan mampu memberikan pelayanan dan
perlindungan kepada masyarakat, dengan langkah nyata yang
transparan serta berakuntabilitas; melalui mekanisme kerja
yang telah ditetapkan standart proses prosedurnya. Langkah ini
setiap tahun, selama jangka waktu perencanaan, dilakukan
evaluasi dan terus ditingkatkan sehingga kegiatan
pemerintahan semakin berkembang baik.
SASARAN 11. Terwujudnya hak sosial masyarakat yang dicer-minkan oleh terpenuhinya perlindungan dan pelayanan sosial serta terkendalinya pertum-buhan penduduk untuk membentuk keluarga kecil bahagia.
Perlindungan dan pelayanan sosial menjadi kebutuhan
masyarakat yang tidak terelakkan. Realisasinya ditandai oleh
tidak adanya diskriminasi kepada siapapun dalam berbagai
bentuk apapun dan berlangsungnya kesetaraan gender di
masyarakat, yang dalam prakteknya diwujudkan oleh semakin
aktualnya peran perempuan dalam proses pembangunan guna
peningkatan kualitas kehidupannya. Pelayanan sosial
diarahkan guna memenuhi keadilan (tidak adanya diskriminasi)
terhadap masyarakat yang menyandang masalah sosial. Hal ini
sebagai cerminan sikap yang diorientasikan pada pengakuan
akan hak-hak azasi manusia, sehingga menumbuhkan sikap
saling menghormati antar sesama, saling memberi dan
menerima, saling memberikan kepercayaan dan sekaligus
menyadari kelebihan dan kekurangan masingmasing dalam
bermasyarakat. Perlindungan dan pelayanan sosial juga
ditunjukkan oleh keberpihakan pemerintah pada eksistensi
anak sebagai generasi penerus mulai usia BALITA, usia
WAJAR PENDIDIKAN DASAR sampai usia mandiri dan
memiliki daya saing. Langkah ini juga dilakukan kepada para
perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender.
Dalam rangka pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk
setiap agenda pembangunan, telah ditetapkan ARAHAN PROGRAM
PEMBANGUNAN, yakni "pernyataan" yang menjadi salah satu
pertimbangan ( pedoman ) “tuntunan pemilihan" program pembangunan
dan kegiatan pembangunan, agar tahapan proses penjabaran Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan secara runtut dan
sistematis. Arahan program pembangunan tersebut, merupakan rumusan
"pasti" satu paket dengan rumusan visi dan misi, yang di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ini diuraikan pada bab tersendiri.
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Arah kebijakan keuangan daerah secara umum ditetapkan dengan
tetap memperhatikan dan berlandaskan Undang-Undang Nomor : 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 1
Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Seiring dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, maka prinsip-prinsip pendanaan terkait keuangan
disesuaikan dengan ketentuan perundanganundangan tersebut,
khususnya prinsip "money follow function"; yang berarti bahwa
pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan
tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Fungsi yang
diemban pemerintah daerah terkait dengan keuangan adalah fungsi
alokasi, mengingat pemerintah daerah lebih mengetahui situasi dan
kondisi permasalahan daerah serta kebutuhan masyarakatnya.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dikaitkan dengan proyeksi kebutuhan anggaran di daerah maka, untuk
jangka waktu perencanaan lima tahun ke depan, arah kebijakan
keuangan, baik yang menyangkut pendapatan, belanja maupun
pembiayaan daerah, ditetapkan sebagai berikut :
5.1. ARAH KEBLJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam
pengelolaan keuangan daerah. Analisis tentang pendapatan daerah
sangat terkait dengan jumlah penduduk dan perkembangan
perekonomian daerah. Jumlah penduduk merupakan salah satu
5.
faktor dalam dalam perhitungan penentuan dana - dana
perimbangan,
yang juga merupakan cerminan besarnya potensi pendapatan
daerah, terkait dengan aktifitasnya sebagai potensi pendapatan
daerah, yang disesuaikan dengan spesifikasi wilayah yang
bersangkutan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito
Kuala 1,51 % per tahun dengan jumlah penduduk per 31
Desember 2007 = 269.448 jiwa (Barito Kuala Dalam Angka,
Tahun 2008). Nilai pendapatan daerah juga dapat dicermati dari
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Produk Domestik
Regional Bruto Per Kapita (PDRB/Kapita) dan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah. Dari data ketiga indikator ekonomi dimaksud,
menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir
perekonomian daerah Kabupaten Barito Kuala, rata-rata
mengalami kenaikan ( PDRB = 5.56 %, PDRB Per Kapita = 5.76
% Dan Pertumbuhan = 5.78 %). Hal ini berarti mengindikasikan
bahwa pendapatan per kapita masyarakat ( pendapatan
masyarakat ), daya beli masyarakat pada umumnya mengalami
kenaikkan sehingga diasumsikan bahwa pendapatan daerah juga
mengalami peningkatan. Namun jika dicermati lebih rind terhadap
faktor-faktor yang menyusun struktur PDRB, dalam kurun waktu 5
(lima) tahun terakhir, fenomena kenaikkan PDRB Kabupaten
Barito Kuala perlu disikapi secara lebih teliti, dengan asumsi yang
lebih "nyata", agar tidak menghasilkan kesimpulan yang
menyesatkan. Sesuai dengan spesifikasi wilayah, faktor
penyusun PDRB yang saat ini bermasalah adalah seluruh
eksistensi kegiatan di bidang perkayuan, baik yang menyangkut
letak lokasinya, kontribusi terhadap pendapatan daerah secara
langsung (antara lain PBB, PPJU) maupun dampak ekonominya
kepada masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Sebagai
gambaran PDRB Kabupaten Barito Kuala 5 (lima) Tahun terakhir
adalah :
URIAN SATUAN
2002 2004 2004 2005 2006
PDRB (H.KONS)
D-IBS
Rp(Juta) 1.868.894 1.919.705 1.974.980 1.917.231 1.732.197
T-IBS
Rp(Juta) 926.630 975.108 1.020.228 1.078.100 1.145.211
Dari table di atas dapat dicermati bahwa PDRB (DENGAN
INDUSTRI BESAR DAN SEDANG, D-IBS) mulai Tahun 2005
PDRB menurun jika dibandingkan Tahun 2004, dan terus menurun
pada Tahun 2006. Sedangkan untuk kurun waktu sama, PDRB
(TANPA INDUSTRI BESAR DAN SEDANG, T-IBS) tetap
mengalami kenaikkan. Mengingat industri besar dan sedang yang
ada di Kabupaten Barito Kuala adalah insdustri bidang perkayuan,
maka eksistensi PDRB (D-IBS) akan sangat tergantung pada
industri tersebut. Kondisi inilah yang dimaksud agar PDRB
dicermati lebih teliti, untuk memproyeksikan pendapatan daerah.
Uraian arah kebijakan pendapatan daerah per sumber
pendapatan adalah :
5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD ).
Pendapatan daerah terkait dengan jumlah penduduk dan
perkembangan ekonomi daerah. Sedangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli
daerah ( PAD ) me acakup faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor eksternal dimaksud adalah "pengaruh" seluruh kebijakan
fiskal dan moneter, dan kor.disi perekonomian nasional. Hal ini
mencakup tingkat suku bunga bank, harga minyak mentah dunia,
angka inflasi, angka pertumbuhan ekonomi nasinnal, nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing ( khususnya US $ ) dan
globalisasi ekonomi secara luas. Sedangkan faktor internal adalah
"pengaruh" dari keberadaan potensi wilayah dan pemanfaatannya,
yang ditentukan oleh kompetensi perangkat (SKPD) pemerintah
daerah dan kemampuan dunia usaha yang beraktifitas di
Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini, kompetensi perangkat
pemerintah daerah diartikaR sebagai kemampuan sumber daya
aparatur setiap SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya (
TUPOKSI ), menciptakan sumbersumber pendapatan baru,
mendorong ( memfasilitasi ) deversifikasi usaha masyarakat, yang
bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh sebab
itu dalam rencana pembangunan jangka menengah ini arah
kebijakan guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah
:
Pertama Peningkatan "kemampuan kewirausahaan" aparatur
dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam
pemanfaatan peluang dan potensi daerah.
Kedua Intensifikasi pemungutan pajak dan atu retribusi daerah
ataas obyek yang telah ditetapkan.
Ketiga Ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi
daerah.
Keempat Memfasilitasi peningkatan usaha masyarakat, agar
semakin berkembang dan menjadi kuat sehingga
dengan aktifitas perekonomian masyarakat
memungkinkan bertambahnya wajib pajak potensial
dan atau sumber pengenaan retribusi daerah.
Kelima Optimasi peran badan usaha milik daerah (BUMD)
untuk berkolaborasi dalam pemanfaatan potensi
daerah bersama-sama investor lain yang berusaha di
Kabupaten Barito Kuala, sehingga menjadi sumber
pendapatan baru pemerintah daerah. Posisi strategis
pantai aliran Sungai Barito di Wilayah Kabupaten Barito
Kuala sebagai lokasi pelabuhan khusus ( batubara dan
hasil perkebunan sawit) dan atau bersama-sama
eksistensi perusahaan operatornya, merupakan
peluang besar yang memungkinkan dimanfaatkan dan
atau dikerjasamakan oleh perusahaan milik daerah.
Dengan pola yang sama, hal ini memungkinkan
diusahakan juga pada pemanfaatan gas metana di
Kabupaten Barito Kuala.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahan (HPKDYD), dan Lain-Lain PAD Yang Sah
(Lain2 PAD). Dengan arah kebijakan di atas serta berdasarkan
kecenderungan perkembangan pendapatan asli daerah (PAD)
dalam 5 (lima) tahun terakhir, proyeksi PAD untuk jangka waktu
perencanaan sampai dengan Tahun 2012 adalah :
TABEL REALISASI PAD 5 TAHUN TERAKHIR :
URAIAN SATUAN 2003 2004 2005 2006 2007
- Pajak Daerah Rp(Juta) 4,107,528,297 4,297,621,713 2,984,661,568 1,170,096,646 2,979,332,317
- Retribusi R (Juta) 1,701,232,072 1,917,279,400 2,807,511,236 3,221,816,366 2,191,850,865 - HPKDYD R (Juta) 503,394,204 459 756,397 614,873,478 641,076 451 650,590,375
- Lain-2 PAD R (Juta) 2,985,777,737 2,624,346,041 2,301,002,475 5,680,500,142 5,668,533,651
JUMLAH 9,297,932,310 9,299,003,551 8,708,048,757 10,713,489,605 11,490,307,208
TABEL PROYEKSI PAD 5 TAHUN DALAM JANGKA WAKTU RPJM
URAIAN SATUAN 2008 2009 2010 2011 2012
- Pajak Daerah Rp(Juta) 3,248,750,000 3,411,187,500 3,581,746,875 3,760,834,219 3,948,875,930
- Retribusi Rp(Juta) 3,001,250,000 3,151,312,500 3,308,878,125 3,474,322,031 3,648,038,133
- HPKDYD Rp(Juta) 1,000,000,000 1,050,000,000 1,102,500,000 1,157,625 000 1,215,506,250
- Lain-2PAD Rp(Juta) 5,500,000,000 5,775,000,000 6,063,750,000 6,366,937,500 6,685,284,375
JUMLAH 12, 750,000,000 13,387,500,000 14,056,875,000 14, 759, 718, 750 15,497,704,688
5.1.2. DANA PERIMBANGAN
Dana terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : - Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak, - Dana Alokasi Umum (DAU)
dan - Dana Allokasi Khsusus (DAK). Dengan susunan
ketiga komponen tersebut, nilai dana perimbangan lebih
ditentukan oleh pengaruh faktor eksternal melalui
instrumen regulasi pemerintah. Pengaruh faktor internal
relative kecil, khususnya kontribusi dalam penentuan
nilai bagi hasil pajak (PBB, PPh dan PPn) maupun bagi
hasil bukan pajak ( yang berasal dari nilai provisi
sumber daya alam), yang masing-masing dipungut dari
Kabupaten Barito Kuala. Oleh sebab itu walaupun relatif
kecil, kebijakan untuk peningkatan dana perimbangan di
Kabupaten Barito Kuala harus dilakukan melalui bagi
hasil tersebut (bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan
pajak). Oleh sebab itu arah kebijakan yang ditempuh
untuk peningkatan dana perimbangan diutamakan
terhadap langkah yang secara nyata dapat dilakukan
sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, yaitu :
Pertama Memfasilitasi peningkatan usaha masyarakat,
agar semakin berkembang dan menjadi kuat
sehingga dengan aktifitas perekonomian
masyarakat memungkinkan bertambahnya wajib
pajak potensial
Kedua Intensifikasi pemungutan provisi sumber daya
yang dipungut dari Wilayah Kabupaten Barito
Kuala, khususnya dari bidang kehutanan dan
perikanan.
Sedangkan untuk DAU dan DAK ( bersifat dana stimulan ),
sebagai suatu kebutuhan diharapkan terus dapat
ditingkatkan, walaupun secara esensi seiring dengan
semakin mandirinya pemerintah daerah, nilai sumber dana
dimaksud semestinya harus semakin berkurang.
Kecenderungan perkembangan dana perimbangan dalam 5
(lima) tahun terakhir dan proyeksinya untuk jangka waktu
perencanaan sampai dengan Tahun 2012 adalah :
TABEL REALISASI DANA PERIMBANGAN 5 TAHUN TERAKHIR :
URAIAN SATUAN 2003 2004 2005 2006 2007
- Bag i Hasil R Juta 16,740,864 747 19,455 189,594 27,845,811,582 39,638 079 794 49,588,552,295
- DAU R Juta 133,030,000,000 137,217,966,000 146,617,970,000 238,380,000,000 263,669,000,000
- DAK R Juta 11,551,435,826 9,781 068,917 16,360,984,766 27,070,000,000 49,618,500,000
JUMLAH RP(Juta) 161,322,300,573 166,454,244,511 190,824,766,346 305,088,079,794 362,876,052,295
TABEL PROYEKSI DANA PERIMBANGAN DALAM JANGKA WAKTU RPJM
URAIAN SATUAN 2008 2009 2010 2011 20
- Bagi Hasil R Juta 62,280,104,422 65,394,109,643 68,663,815,125 72,097,005,882 75,701,856,176
- DAU Rp(Juta) 296,250,000,000
- DAK Rp(Juta) 59,265,000,000
JUMLAH RP(Juta) 417,795,104,422
5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (LLPYS)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, terdiri dari pendapatan yang
masuk pada kas pemerintah kabupaten, terdiri dari : (1). Hibah, (2).
Dana Darurat, (3). Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintrah
Daerah Lainnya (BHPDP), (4). Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus (DPOK), (5). Bantuan Keuangan Dari Propinsi dan
Pernerintrah Daerah Lainnya (BKL). Sebagaimana "Dana
Perimbangan" maka "Lain-Lain Pendapatan Yang Sah" lebih
banyak ditentukan oleh pengaruh faktor eksternal, melalui instrumen
regulasi pemerintah. Stabilitas penerimaannya sangat relative,
tergantung kebijakan pemerintah pada saat yang bersangkutan.
Sumber pendapatan yang stabil dan dapat diperkiraan adalah "Bagi
Hasil Pajak Dari Propinsi". Demikian pula faktor internal pemerintah
kabupaten, walaupun kecil, cukup berperan dalam peningkatan
pendapatan melalui bagi hasil pajak ( termasuk non pajak ) dari
Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, yakni pajak-pajak terkait
dengan kendaraan bermotor, alokasi bagi hasil provisi sumberdaya
alam, antara lain kayu, perikanan, batu bara, migas dan sumber
daya alam lainnya. Arah kebijakan yang ditempuh untuk
peningkatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah diutamakan terhadap
langkah nyata yang dapat dilakukan sesuai kewenangan
pemerintah kabupaten, yaitu :
Pertama Mensiasati dan mensikapi peluang pemanfaatan dan
meraih dana-dana dari sumbernya, secara pro aktif.
Kedua Konfirmasi dan intensifikasi pemungutan provisi sumber
daya yang dipungut dari Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Perkembangan dan proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang
berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah untuk jangka waktu
perencanaan (RPJM) sampai dengan Tahun 2012 memperhatikan
spesifikasi khusus wilayah daerah yang bersangkutan. Oleh sebab
itu arah kebijakan pengelolaan keuangan belanja daerah, yang
akan menjadi acuan perumusan dan penetapan belanja daerah
selama jangka waktu perencanaan (RPJM 2007-2012), khusus
untuk Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :
TABEL REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 5 TAHUN TERAKHIR :
URAIAN SATUAN 2003 2004 2005 2006 2007
- HIBAH Rp(Juta) - - 1,000,000,000 - -
- DANA DARURAT Rp(Juta) - - - - -
- BHPDP Rp(Juta) 4,868,230,091 5,685,343,515 11,584,952 164 13 628,521,556 13,617
024,384 - DPOK Rp(Juta) - - 5,240 000,000 - 1,646,200,400
- BKL Rp(Juta) - - - - 1,100,000,
000 JUMLAH Rp(Juta) 4,868,230,091 5,685,343,515 17,824,952,164 13,628,521,556 16,363,224,78
4
TABEL PROYEKSI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH UNTUK RPJM
URAIAN SATUAN 2008 2009 2010 2011 2012
- HIBAH Rp(Juta)
- DANA DARURAT Rp(Juta)
- BHPDP Rp(Juta) 13,200,000,000 13,860,000,000 14,553,000,000 15,280,650,000 16,044,682,500
- DPOK Rp(Juta) 4,969,000,000
- BKL Rp(Juta) 200 000,000
JUMLAH Rp(Juta) 18,369,000,000
5.2. ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
Salah satu unsur pengelolaan keuangan daerah adalah belanja
daerah, yang diartikan sebagai seluruh pengeluaran dana dari
kas daerah. Di samping peraturan perundangan-undangan
yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan
belanja daerah diatur secara operasional melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 jo Nomor : 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Belanja daerah pada prinsipnya dibagi menjadi dua kategori
besar yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung,
yang dalam pemanfaatan dan pengalokasiannya didasarkan
pada "kinerja" yang harus direalisasikan oleh setiap unit
perangkat daerah. Sesuai dengan sifatnya, eksistensi belanja
daerah sekaligus mencerminkan APBD daerah sehingga
dengan prinsip perwujudan kinerja dimaksud, dapat disarikan
bahwa pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari
"Sistem Anggaran Berbasis Kinerja". Dalam operasionalnya
sistem dimaksud, harus mengakomodasikan prinsip-pripsip
umum penyusunan anggaran belanja dan memperhatikan
spesifikasi khusus wilayah daerah yang bersangkutan. Oleh
sebab itu arah kebijakan pengelolaan keuangan belanja
daerah, yang akan menjadi acuan perumusan dan penetapan
belanja daerah selama jangka waktu perencanaan (RPJM)
2007-2012), khusus untuk Kabupaten Barito Kuala adalah
sebagai berikut :
Pertama Menyusun dan menetapkan Standart Pelayanan
Minimal ( SPM ) atau Rencana Kinerja dengan indikator
per satuan kinerja, untuk setiap perangkat daerah
sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Kedua Menetapkan kinerja terukur sebagai pencapaian hasil
selama jangka waktu perencanaan ( Lima Tahun ) agar
dapat diwujudkan peningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran, efektivitas dan efisiensi
penggunaan setiap anggaran yang dialokasikan.
Ketiga Menentukan prioritas program dan kegiatan
pembangunan untuk jangka waktu perencanaan ( Lima
Tahun ) agar dapat dilakukan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja
perangkat daerah dalam rangka mewujudkan
kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Keempat Menyusun standar biaya per satuan kinerja secara
akomodatif, yang senantiasa memperhitungkan
perkembangan fluktuasi dan perubahan harga pasar.
Kelima Menyusun anggaran belanja dengan memenuhi format
sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP).
Perkembangan lima tahun terakhir dan proyeksi anggaran belanja
daerah untuk jangka waktu perencanaan (RPJM) sampai dengan
Tahun 2012, adalah :
TABEL REALISASI BELANJA DAERAH SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
(DALAM JUTAAN RUPIAH)
URAIAN 2003 2004 2005 2006 2007
Belanja Daerah 173,027,970,022 195,246,476,873 207,342,295,324 278,952,826,835 364,450,668,353
TABEL PROYEKSI BELANJA DAERAH UNTUK RPJM
(DALAM JUTAAN RUPIAH)
URAIAN 2008 2009 2010 2011 2012
Belanja Daerah 516,694,674,000 520,033,608,800 544,040,330,560 592,848,396,672 571,418,076,006
5.3. ARAH KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
Dua hal utama dalam menetapkan arah kebijakan umum
anggaran adalah perwujudan operasionalisasi (1) PELAYANAN
PUBLIK dan (2) TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.
Untuk menentukan arah kebijakan umum anggaran, piranti yang
dipergunakan adalah gambaran struktur perekonomian
Kabupaten Barito Kuala sesuai peranan PDRB, sebagai berikut :
TABEL STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN BARITO KUALA SESUAI PERANAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU "TANPA" INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
No SEKTOR 2002 2003 2004 2005 2006
% % % % %
1 Pertanian 57,32 56,11 54,00 52,06 53,67
2 Pertambangan dan Penggalian
0,10 0,11 0,11 0,11 0,11
3 Industri Pengolahan 1,40 1,40 1,34 1,29 1,28
4 Listrik dan Air Bersih 0,17 0,18 0,18 0,19 0,18
5 Bangunan 5,66 6,14 5,98 7,50 7,51
6 Perdagangan, Restoran & Hotel
14,08 13,81 13,86 14,45 14,45
7 Pengangkutan dan komunikasi
4,29 4,48 4,48 4.33 4,34
8 Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan
2,93 3,28 3,52 3,70 3,70
9 Jasa-Jasa 14.03 14,46 16,50 16,33 16,34
PDRB Tanpa Industri Besar – Sedang (IBS)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Dari data di atas, dapat dicermati bahwa bidang pembangunan
yang mempunyai peran terbesar bagi pertumbuhan dan aktifitas
perekonomian masyarakat adalah bidang pertanian. Peran
tersebut mencakup lebih dari 50 % aktifitas perekonomian di
Kabupaten Barito Kuala, diikuti dengan jasa-jasa dan bidang
perdagangan. Oleh sebab itu secara umum, dalam “kebijakan
umum anggaran" di Kabupaten Barito Kuala, porsi terbesar dari
anggaran harus diarahkan dan diproyeksikan bagi
pembangunan bidang pertanian dalam arti luas, yang dilandasi
kebutuhan pasar, mencakup kegiatan dari hulu sampai dengan
hilir, untuk penyediaan bahan mentah dan atau proses nilai
tambahnya, dengan urutan fokus sebagai berikut :
(1). Pembangunan bidang pertanian, yang juga mencakup
bidang pembangunan lainnya yakni bidang pembangunan
tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perkebunan,
bidang peternakan, bidang perikanan dan bidang kehutanan,
dengan SISTEM AGRIBISNIS.
(2). Pembangunan bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi dan UKM, sebagai konsekuensi penerapan sistem
agribisnis. Seiring dengan STRATEGI DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN
BARITO KUALA ( Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 45
Tahun 2006 ) fokus kegiatan usaha budi daya pertanian
diarahkan pada pengembangan bidang peternakan dan
bidang perikanan, dengan pertimbangan kedua bidang
pembangunan ini merupakan bidang usaha yang perputaran
modalnya cepat dan memberikan laba usaha yang sangat
optimal. Antipasi ke depan adalah hergesernya manfaat
komoditas hasil pertanian dari kebutuhan konsumsi menjadi
kebutuhan energi, yang mengakibatkan meningkatnya nilai
komersial komoditas pertanian tersebut.
(3). Pembangunan bidang pendukung pertanian merupakan
sasaran berikutnya dalam penentuan kebijakan anggaran di
Kabupaten Barito Kuala. Bidang pekerjaan umum, utamanya
pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan prasarana
irigasi, serta prasarana wilayah perdesaan - pertanian merupa-
kan bidang pembangunan yang harus diprioritaskan. Walaupun
bersifat pendukung, bidang pembangunan pekerjaan umum,
merupakan "titik kritis" yang sangat menentukan kecepatan,
percepatan dan keberlangsungan bidang pembangunan
lainnya.
(4). Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang mutlak
harus dilakukan "bersama-sama" seiring, sejalan secara
proporsional dengan bidang pertanian. Sebagai salah satu
sumber daya yang menjadi modal pembangunan, SDM
memiliki peran sentral yang sangat strategis, yakni subyek dan
sekaligus obyek bagi dirinya sendiri dalam pembangunan.
Kualitas SDM akan menentukan mutu pembangunan, baik
dalam dimensi proses, rasionalitas, sistematika maupun dalam
dimensi hasil yang direalisasikannya. Artinya pembangunan
beserta percepatannya sangat ditentukan keberadaan SDM
sebagai asset masyarakat Kabupaten Barito Kuala.
Pembangunan SDM melalui pendidikan dan kesehatan
merupakan pembangunan jangka panjang, yang mutlak dimulai
saat ini secara konseptual, tanpa harus menundanya.
(5). Pembangunan bidang lainnya sebagai pendukung dan
sebagai katalisator perwujudan maju dan berdaya saingnya
pertanian di Kabupaten Barito Kuala.
Kebijakan Umum Anggaran untuk jangka waktu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012
diarahkan sebagi upaya membangun sistem, menyusun dan atau
menerapkan pedoman kerja dan prosedur kerja pengelolaan
anggaran, yang masing-masing sesuai standart pelayanan minimal
setiap SKPD, sebagai suatu "road map" menuju budaya kerja.
Arah kebijakan tersebut terkait dengan aktifitas perekonomian
masyarakat, pendapatan daerah dan belanja daerah, sebagai
berikut :
Pertama Mengoptimalkan peran faktor-faktor yang secara positif
mempengaruhi aktifitas perekonomian masyarakat dan
pendapatan daerah. Hal ini mencakup upaya (1).
Penetapan titik fokus pembangunan, yakni di
perdesaan sebagai basis ekonomi masyarakat, (2).
Penciptaan ikilim usaha dan investasi yang, kondusif,
(3). Penciptaan proses "nilai tambah" atas komoditas
yang dihasilkan dari Kabupaten Barito Kuala,
khususnya komoditas berbasis agribisnis. (4).
Kolaborasi positif dalam satu kesetaraan bagi domain
good governace dalam penyelenggaraan aktifitas
perekonomian, (5). Pemberdayaan usaha kecil
menengah dalam sistem usaha koperasi dan (6).
Pemanfaatan sumber daya (alam) secara optimal,
lestari dan ramah lingkungan.
Kedua Mengoptimalkan pendapatan daerah
berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Langkah ini
dilandasi pada pola pikir bahwa : Pertama, Semua potensi
daerah sebagai ciptaan Allah SWT, pasti ada manfaatnya,
dan Kedua, Pemanfaatan potensi daerah tersebut,
dilakukan secara hati-hati sebagai wujud syukur sehingga
memberikan manfaat yang lebih besar dari pada dampak
negatifnya. Kebijakan anggaran terkait dengan pendapatan
daerah, diarahkan sebagai upaya memperoleh manfaat
seoptimal mungkin potensi daerah yang terdiri dari (1).
Keberadaan aliran Sungai Barito. (2). Peluang deversifikasi
usaha dan deversifikasi komoditas pertanian, antara lain
manfaat komeditas pertanian sebagai bahan baku bio-
energi yang mencakup perkebunan kelapa sawit,
penanaman jagung, kedelai, di samping diversifikasi jenis
pangan, utamanya padi organik dan lain-lainnya, (3).
Optimasi peran badan usaha milik daerah.
Ketiga Mengoptimalkan pengelolaan anggaran belanja daerah
dengan prinsip "anggaran berbasis kinerja". Melalui prinsip
dimaksud setiap alokasi anggaran belanja secara terbuka
dan bertanggung jawab lebih mudah untuk dicermati
pemanfaatannya. Demikian pula belanja lebih
diorientasikan kepada kepentingan masyarakat secara
langsung, mengingat masyarakat akan lebih mudah
memberikan pengawasan dalam pemanfaatan setiap nilai
anggaran, dengan tolok ukur kinerja yang memiliki satuan
terukur. Penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja,
memungkinkan penggunaan anggaran belanja diarahkan
guna memenuhi tuntutan aspirasi yang berkembang di
masyarakat. Hal ini sekaligus juga menjadi tolok ukur dalam
perhitungan tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah
kabupaten terhadap masyarakat.
Keempat Meningkatkan secara proporsional anggaran belanja,
khususnya belanja langsung, yang diarahkan untuk
menambah aset daerah, yang proses pengadaannya akan
mendorong sektor riil. Oleh sebab itu diharapkan minimal
30 % dari total anggaran di APBD dialokasikan sebagai
belanja modal. Menempatkan angaran belanja dengan porsi
terbesar untuk kepentingan langsung yang dinikmati
masyarakat, baik sebagai bagian dalam pelayanan publik
maupun sebagai fasilitasi masyarakat untuk memperoleh
sumber-sumber daya produktif bagi usaha perekonomian
yang dilakukannya.
Kelima Mengalokasikan penyertaan modal pemerintah kabupaten
bagi usaha produktif yang dilaksanakan badan usaha milik
daerah dan atau fihak swasta lainnya, yang memberikan
keuntungan finansial bagi Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala.
Keenam Mengorientasikan seluruh pemanfaatan dan penggunaan
anggaran sebagai piranti untuk mengeleminasi status
Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah tertinggal,
mengentaskan kemiskinan, peningkatan keberdayaan
setiap keluarga, masyarakat yang bermuara pada
kemandirian daerah.
Uraian "kebijakan umum anggaran" yang dirumuskan dalam RPJM ini,
pada dasarnya tidak terlepas dari arahan serta kebijakan pengelolaan
pendapatan daerah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah.
Keberadaannya merupakan bagian dari "kebijakan umum" Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala dalam proses pernbangunan dan
penyelenggaraan pemerintahan yang diproyeksikan sampai dengan
Tahun 2012. Dengan demikian fungsi "kebijakan umum anggaran"
akan menjadi "support" yang mendukung "kebijakan umum
pembangunan", yang perwujudannya dicerminkan oleh penetapan
pemilihan program dan kegiatan pembangunan, sebagai titik operasional
penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2007-2012.
KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan (umum) adalah pedoman bagi pelaksanaan suatu
tindakan, dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan, berfungsi
sebagai unsur strategi dan disusun berdasarkan pandangan dari
pimpinan puncak organisasi, dalam hal ini Bupati Barito Kuala,
mencakup faktor dan unsur menejemen, pada seluruh bidang
pembangunan dan pemerintahan. Kebijakan umum penyelenggaraan
pembangunan dan pemerintahan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM-Daerah) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk
jangka waktu perencanaan sampai dengan Tahun 2012, merupakan
formulasi dari kebijakan pencapaian sasaran yang dikelompokkan
dalam AGENDA PEMBANGUNAN dan ditetapkan berdasarkan panduan
dari ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN. Hasilnya adalah kebijakan
yang berfungsi sebagai "perintah awal yang tegas" untuk mengambil
suatu tindakan perlakuan dan menjadi "tuntunan" pemilihan program
pembangunan dan kegiatan pembangunan, agar tahapan proses
penjabaran VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2007 - 2012, dapat dilakukan secara runtut dan sisternatis.
Kebijakan umum yang ditetapkan sekaligus merupakan arahan
dalam upaya pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk lepas dari -
statusnya sebagai "'daerah tertinggal". Demikian pula kebijakari umum
yang ditetapkan, langsung maupun tidak langsung, pada dasarnya juga
merupakan acuan langkah untuk mengurangi jumlah masyarakat yang
dikategorikan sebagai keluarga miskin (GAKIN). Sebelum dirumuskan
6.
kebijakan umum dimaksud, berikut diuraikan ARAHAN PROGRAM
PEMBANGUNAN, sebagai berikut :
6.1. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN
6.1.1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN
PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT KAWASAN TERPILIH
6.1.1.1. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan termasuk dalam hal proses-proses pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan desa.
6.1.1.2. Melakukan Studi Pembangunan Perdesaan (SPD) untuk memperoleh informasi-informasi strategis bagi kebutuhan pembangunan desa di masa depan sehingga keber-langsungan pembangunan perdesaan dapat terpelihara dan dinikmati oleh generasi di masa yang akan datang.
6.1.1.3. Membuat pilot project (proyek percontohan) partum-buhan pembangunan perdesaan yang maju secara eko-nomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, (kota agropolitan- kota yang tumbuh dan berkembang di perdesaan) kebudayaan, kehidupan umat beragama. Dengan menerapkan model pembangunan masyarakat yang acceptable (dapat diterima dan dinikmati masyarakat).
6.1.1.4. Membangun jalan-jalan perdesaan yang dapat membuka akses untuk memudahkan masyarakat perdesaan dalam memasarkan hasil hasil produksi pertanian, peternakan, maupun perkebunan dan lainnya.
6.1.1.5. Melakukan pendekatan multisektoral (holistik) partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian local, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
6.1.1.6. Membangun pusat kerja sama antar desa untuk saling tolong sehingga seluruh desa dapat tumbuh
dan berkembang secara serasi dan saling menunjang.
6.1.1.7. Membangun sentra-sentra produksi pertanian di desa-desa yang benar-benar potensial untuk dikembangkan.
6.1.1.8. Membangun dan mengembangkan desa yang dapat mempercepat proses modernisasi perekonomian masyarakat melalui pengembangan agribisnis, jaringan kerja produksi dan jaminan pemasaran yang luas.
6.1.1.9. Melakukan peningkatan investasi dalam pembangunan SDM yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan, dan ketahanan masyarakat sosial perdesaan.
6.1.1.10. Mengembangkan kemampuan organisasi ma-syarakat perdesaan agar kegiatan penyuluhan berjalan efektif sehingga keterampilan (skills) masyarakat perdesaan semakin meningkat.
6.1.1.11. Membangun dan mengembangkan kapasitas organisasi ekonomi dan jaringan kerja produksi pertanian di perdesaan.
6.1.1.12. Membangun pusat-pusat kawasan terpilih sebagai sentra kegiatan ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan lainlain untuk memutuskan mata rantai isolasi antar desa, ke ibu kota kecamatan dan ke ibu kota kabupaten.
6.1.1.13. Melakukan reformasi agraria untuk membuka akses masyarakat pada lahan dan pengolahan sumber daya alam.
6.1.1.14. Mengoptimalkan jaringan irigasi dan jaringan peng-airan serta peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti air minum, air limbah dan drainase.
6.1.1.15. Membangun instalasi pengolahan air bersih untuk kebutuhan masyarakat perdesaan.
6.1.2. PEMBANGUNAN PERTANIAN
6.1.2.1. Pembangunan pertanian dilaksanakan melalui revitalisasi yang diharapkan akan dapat mempercepat pengembangan di bidang pertanian pada umumnya.
6.1.2.2. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pascapanen dan pengolahan hasil, serta pemanfaatan alat dan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil.
6.1.2.3. Mengembangkan sistem antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan pangan.
6.1.2.4. Meningkatkan kemampuan para petani, nelayan dan peternak untuk merawat, mengolah dan memasarkan hasil-hasil pertanian melalui berbagai kagiatan seperti pameran, penyuluhan yang intesif dan terpadu serta penerapan kebijakan yang mudah dan terbuka.
6.1.2.5. Meningkatkan akses sumber daya produktif, terutama dalam hal pemberian intensif permodalan dan pengembangan pola pembiayaan yang layak dan sesuai dengan usaha pertanian yang dikembangkan.
6.1.2.6. Menumbuhkan dan menguatkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan daya tawar petani; nelayan,dan peternak guna memberikan perlindungan (proteksi) dari persaingan perusahaan yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil.
6.1.2.7. Merpercepat dan menata kembali usaha-usaha perikanan terutama dalam hal usaha budi daya tambak air tawar.
6.1.2.8. Mengembangkan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.
6.1.3. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDI-DIKAN
6.1.3.1. Membangun lembaga-lembaga pendidikan baru menjadi tuntutan kebutuhan
6.1.3.2 Merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan termasuk menambah ruang kelas baru, perpustakaan dan laboratrium.
6.1.3.3. Menyediakan sarana informasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan dan memperolen imformasi yang seluas-luasnya tentang masalah-masalah pendidikan.
6.1.3.4. Meningkatkan anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
6.1.3.5. Meningkatkan peran serta masyarakat pengusaha untuk bekerja sama dalam mendanai kegiatan-kegiatan pendidikan.
6.1.3.6. Menyediakan berbagai alternative layanan pendidikan formal dan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan serta terpencil.
6.1.3.7. Memberikan beasiswa kepada siswa-siswi dan putra-putra daerah terbaik berprestasi yang sedang melanjutkan pendidikan tinggi di luar daerah.
6.1.3.8. Melaksanakan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan effisiensi dan effektifitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan.
6.1.4. PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS
6.1.4.1. Mengembangkan dan meningkatkan upaya pelayan-an kesehatan yang bersumber dari masyarakat, seperti pos pelayanan kesehatan terpadu, pondok bersalin desa, usaha kesehatan sekolah dan lainnya.
6.1.4.2. Mengadakan, meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana puskesmas serta jaringannya.
6.1.4.3. Memberikan pelayanan kesehatan dan penyediaan obat untuk penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya.
6.1.4.4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pengobatan dasar.
6.1.4.5. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit daerah.
6.1.4.6. Mendorong peningkatan peran serta swasta untuk terlobat dalam pelayanan peningkatan kesehatan perorangan.
6.1.4.7. Memberdayakan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
6.1.4.8. Meningkatkan pengawasan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, dan zat aditif.
6.1.4.9. Meneliti dan mengembangkan tanaman obat lokal.
6.1.5. PEMBANGUNAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA
6.1.5.1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman keagamaan terhadap umat beragama.
6.1.5.2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti majelis taklim, rukun kematian, kelompok pengajian, organisasiorganisasi sosial keagamaan dan lainnya.
6.1.5.3. Membangun jaringan kerjasama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
6.1.5.4. Meneguhkan ikatan komitmen antar umat dan intern umat beragama untuk saling bekerja sama dan menjunjung tinggi teloransi antar sesama dan antar umat beragama .
6.1.5.5. Menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama sehingga tercipta hubungan yang saling mengisi antara ulama atau tokoh agama dengan pemerintah atau umara.
6.1.6. PEMBANGUNAN KOPERASI DAN DUNIA USAHA
6.1.6.1. Memberikan dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi.
6.1.6.2. Memberikan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran.
6.1.6.3. Menyediakan intensif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi.
6.1.6.4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisifasi aktif para pelaku dan instansi terkait.
6.1.6.5. Memberikan penyuluhan perkoperasian kepada ma-syarakat Was yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
6.1.6.6. Membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana dermaga sungai, jembatan dan penyebrangan untuk memudahkan dan me-ningkatkan pelayanan transportasi sehingga semakin memperlancar kegiatan usaha masyarakat.
6.1.6.7. Membangun lembaga jaringan ekonomi masyarakat serantau (JEMS) untuk menggalang masyarakat Kabupaten Barito Kuala di perantauan agar terpanggil untuk membangun daerah secara bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. 6.1.6.8. Mendirikan badan - badan usaha baru daerah termasuk koperasi dan meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah yang sudah ada.
6.1.6.9. Membuka ruang investasi baru di bidang pertanian, dan perkebunan bagi pengusaha daerah dan pengusaha nasional.
6.1.7. PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK, MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM, BERSIH, DAN BERWIBAWA
6.1.7.1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, ke-terampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
6.1.7.2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.
6.1.7.3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
6.1.7.4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.
6.1.7.5. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan pe-ngawasan secara hukum.
6.1.7.6. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat dan dunia usaha.
6.1.7.7. Mengintensifkan penanganan pengaduan ma-syarakat.
6.1.7.8. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good gover-nance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan daerah seperti retribusi, pajak, pengembangan dunia usaha dan lainnya.
6.1.7.9. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.
6.1.7.10. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6.1.7.11. Mengembangkan profesionalisme PNS yang berorientasi pada etika, mekanisme penegakan hukum dan disiplin.
6.1.7.12. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja antar dinas atau instansi terkait lainnya.
Di samping mempedomani Arahan Program Pembangunan,
penentuan program dan kegiatan pembangunan ( Catatan : Sebagai
langkah proses perencanaan "non spasial" yang diperintahkan oleh
"kebijakan" dan diformulasikan melalui perwujudan “sasaran" beserta
indikatornya ), tetap harus dilakukan dalam koridor ketentuan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala ( Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor : 09 Tahun 2003 ) sebagai piranti
perencanaan pembangunan "spasial" (keruangan). Wilayah Kabupaten
Barito Kuala, ditinjau dari sudut pandang keruangan adalah satu Satuan
Wilayah Pembangunan (SWP) dan berdasarkan potensi dan letak lokasi
pengembangan wilayah, dibagi menjadi 4 (empat) Sub Satuan Wilayah
Pengembangan (SSWP), yang masing-masing :
1. SSWP A. Meliputi Kecamatan Kuripan, Kecamatan Tabukan, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Barambai dan Kecamatan Cerbon (sebagian)
2. SSWP B. Meliputi Kecamatan Belawang (sebagian),Kecamatan Cerbon (sebagian), Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Mandastana, Kecamat.In Jejangkit, Kecamatan Alalak
3. SSWP C. Meliputi Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Belawang (sebagian)
4. SSWP D. Meliputi Kecamatan Tabunganen, Kecamatan Mekarsasi, Kecamatan Tamban
6.2. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN
Kebijakan umum, sesuai makna dan artinya, yang kemudian
disebut sebagai KEBIJAKAN berfungsi sebagai "pernyataan
perintah" dan "tuntunan" pemilihan program pembangunan dan
kegiatan pembangunan. Pada dasarnya merupakan penegasan
langsung tentang program dan kegiatan yang harus dipilih,
masing-masing disertai penentuan "notasi" masukkan dan keluaran
( in put dan out put ) beserta indikator dan satuannya. Sebagai
suatu formulasi, fungsi kebijakan merupakan perintah dan menjadi
arah perumusan perlakuan dalam penjabaran lanjut VISI dan MISI
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012.
KEBIJAKAN UMUM dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012,
dikemas dalam bentuk :
- Dikelompokkan untuk setiap AGENDA PEMBANGUNAN
mengikuti pengelompokkan sasaran pembangunan.
- Diuraikan dengan mempedomani butir-butir ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN.
- Diuraikan lebih lanjut menurut SASARAN PEMBANGUNAN yang ada pada masing-masing agenda pembangunan, dengan menetapkan INDIKATOR KUAIITATIF dan atau
KUANTITATIFNYA, yang menunjukkan KINERJA SPESIFIK yang harus direalisasikan oleh setiap bidang urusan pembangunan, sesuai VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2007-2012.
AGENDA PERTAMA MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN TERPILIH SECARA KOMPREHENSIF DAN TERPADU SEHINGGA MEN7ADI KABUPATEN YANG MAJU DAN MANDIRI ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO.1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT KAWASAN TERPILIH
KEBIJAKAN UMUM : 6.2.1. SASARAN 1.
Terwujudnya peningkatan intensitas aktifitas perekonomian masyarakat yang diindikasikan oleh bertambahnya sentra-sentra usaha masyarakat. KEBIJAKAN : 6.2.1.1. Membangun kawasan usaha sebagai sentra produksi
yang memiliki dukungan fasilitas memadai, mudah dijangkau guna pelayanan barang dan jasa. 1. Bidang Pekerjaan Umum
- Meningkatnya pemeliharaan sarana dan pra-sarana irigasi pasang surut.
- Bertambahnya jaringan jalan perdesaan dan jalan usaha tani.
2. Bidang Ketahanan Pangan
- Meningkatnya jumlah lumbung desa - Meningkatnya kelompok tani yang menerapkan
sistem simpan dan kendali pangan.
3. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Meningkatnya intensitas pemanfaatan sawah
yang beririgasi tata air mikro. - Meningkatnya sentra persawahan yang mem-
peroleh layanan alsintan (alat produksi pertanian). - Meningkatnya sentra produksi pertanian yang
menerapkan teknologi pasca panen. 4. Bidang Pertanian (Peternakan)
- Meningkatnya kelompok kandang budi daya sapi, kambing dan ayam.
- Bertambahnya fasilitas layanan reproduksi dan kesehatan ternak (hewan).
5. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya lokasi budi daya Wan keramba di
Sungai Barito yang terlindungi. - Meningkatnya budi daya tambak di Kawasan
Perikanan Laut Kuala Lupak dan beririgasi. - Meningkatnya terapan teknologi pasca panen
(olah saji kemas) budi daya perikanan pada setiap sentra usaha.
6. Bidang Energi - Terpenuhinya kebutuhan listrik pada sentra usaha
produksi. 7. Bidang Perdagangan
- Meningkatnya kualitas pengelolaan, kebersihan, keindahan dan aktivitas Pasar Marabahan sebagai pasar harian.
- Meningkatnya kualitas pengelolaan, kebersihan, ketertiban dan keindahan pasar-pasar di kecamatan
- Tertatanya pasar - pasar perdesaan. 8. Bidang Perindustrian
- Meningkatnya jumlah dan jenis komoditas industri rumah tangga.
- Meningkatnya kapasitas industri rumah tangga komeditas khas Kabupaten Barito Kuala, yang diterima pasar
6.2.1.2. Menata ruang lahan wilayah dengan menyeimbangkan
fungsi ekologi dan ekonomi guna mendukung keberlangsungan produksi dan produktifitas pertanian yang maju dan berdaya saing.
1. Bidang Penataan Ruang - Terevisinya Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Barito Kuala jangka waktu lima tahun kedua.
- Tersusunnya 8 (delapan) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan.
- Terkendalinya pemanfaatan ruang dan lahan. 2. Bidang Perhubungan
- Ditetapkannya letak lokasi ruang lahan untuk pelabuhan khusus batubara, lokasi tambat kapal-tongkang dan pelbuhan khusus lainnya
3. Bidang Lingkungan Hidup - Meningkatnya fungsi - fungsi konservasi pada
kawasan lindung. 4. Bidang Pertanahan (Bagian Pemerintahan)
- Tersedianya lahan untuk pembangunan sarana dan prasana umum serta pemerintahan.
5. Bidang Kesbangpoldagri (POL.PAMONG PRAJA) - Menurunnya pelanggaran penggunaan lahan pada
jalur hijau. - Meningkatnya ketertiban penggunaan ruang ruang
lahan sepadan jalan dan atau sepadan sungai. 6. Bidang Pemerintahan Umum
- Tegas, jelas dan sahnya batas wilayah kabupaten secara spasial dan non spasial.
- Meningkatnya tingkat kesesuaian penggunaan ruang lahan sesuai peruntukkannya.
- Terawasinya pemanfaatan ruang lahan dan ruang terbuka hijau.
7. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Ditetapkannya lahan sawah abadi.
8. Bidang Pertanian (Perkebunan) - Teralokasikannya dan terdeliniasinya ruang lahan
untuk perkebunan. 9. Bidang Kehutanan
- Teralokasikannya dan terdeliniasinya ruang lahan untuk areal hutan galam sebagai kawasan perlindungan setempat.
- Teralokasikannya dan terdeliniasinya ruang lahan untuk areal hutan rakyat.
- Melestarikan fungsi dan areal hutan.
10. Bidang Transmigrasi - Teralokasikannya ruang lahan cadangan permu-
kiman dan usaha bagi warga transmigrasi. - Teralokasikannya ruang lahan pengembangan Kota
Terpadu Mandiri Transmigrasi Cahaya Baru. 11. Bidang Pariwisata
- Tertatanya ruang lahan tertentu sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW)
12. Bidang transmigrasi - Teralokasikannya ruang lahan cadangan permu-
kiman dan usaha bagi warga transmigrasi. - Teralokasikannya ruang lahan pengembangan Kota
Terpadu Mandiri Transmigrasi Cahaya Baru.
6.2.2. SASARAN 2. Terwujudnya kemudahan mobilitas usaha bagi masyarakat yang diindikasikan oleh tersedianya prasarana usaha, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan sentra ekonomi dan wilayah perdesaan dengan perkotaan. KEBIJAKAN : 6.2.2.1. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung
aktifitas usaha masyarakat. 1. Bidang Pekerjaan Umum (Cipta Karya) - Meningkatnya penyediaan air bersih 2. Bidang Energi
- Meningkatnya konsistensi suplai listrik. - Meningkatnya konsistensi suplai BBM. - Meningkatnya pemanfaatan energi dari diversi-
fikasi energi melalui bio-energi 3. Bidang Komunikasi
- Meningkatnya warung penyedia jasa telekomuni-kasi dan internet pada wilayah sentra usaha (produksi) tertentu.
6.2.2.2. Menyediakan jaringan jalan dan jembatan secara memadai yang menghubungkan sentra usaha masya-rakat di setiap wilayah kecamatan 1. Bidang Pekerjaan Umum
- Meningkatnya panjang serta kualitas jalan dan jembatan, khususnya di perdesaan.
- Meningkatnya intensitas pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Menyelesaikan tuntas pembangunan Jalan Taman Sari Bunga (Antara Anjir Muara - Mekarsari - Tamban - Tabunganen). - Meningkatkan panjang dan kualitas jalan di Kecamatan Kuripan.
- Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan di Marabahan Kota.
2. Bidang Perhubungan - Meningkatnya jumlah, luas dan kualitas dermaga
prasarana perhubungan air, yang mendukung sentra kegiatan ekonomi masyarakat.
- Meningkatnya jumlah pemasangan rambu-rambu jalan darat dan jalan air.
- Terealisasinya aktifitas penyeberangan Muara Pulau-Jambu Baru pulang pergi secara reguler.
3. Bidang Transmigrasi - Meningkatnya pembangunan prasarana wilayah
Ibu Kota KTM Cahaya Baru. - Meningkatnya pembangunan prasarana pengelo-
laan KTM Cahaya Baru.
6.2.3. SASARAN 3. Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman masyarakat yang diindikasikan oleh semakin lengkapnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat. KEBIJAKAN : 6.2.3.1. Menyediakan perlengkapan kebutuhan permukiman
sehat bagi masyarakat. 1. Bidang Kesehatan
- Meningkatnya usaha eleminasi pembangunan MCK yang tidak sehat ( di pinggir saluran irigasi )
- Terbangunnya kelompok (cluster) perumahan sehat, sebagai oercontohan permukiman sehat.
2. Bidang Pekerjaan Umum (Cipta Karya) - Meningkatnya wilayah desa dan kelurahan yang
memperoleh pelayanan penyediaan serta kualitas air bersih.
- Meningkatnya pembangunan sanitasi lingkungan sehat bagi permukiman.
- Meningkatnya fungsi-fungsi drainase di setiap lingkungan permukiman dan di perkotaan (Marabahan Kota dan Handil Bakti).
3. Bidang Perumahan - Tersedianya sistem menejemen yang mencakup
kebijakan dan strategi pembnagunan permu-kiman.
- Tertatanya pembangunan perumahan permukim-an berwawasan sehat.
- Terbangunnya kelompok (cluster) perumahan sederhana sehat, sebagai percontohan permu-kiman sehat.
- Meningkatnya pengendalian dampak resiko pen-cemaran lingkungan perumahan.
6.2.3.2. Menyediakan sistem pengelolaan kebersihan dan pengo-
lahan persampahan. 1. Bidang Lingkungan Hidup (Persampahan)
- Tersedianya sistem menejemen pengelolaan sampah di perkotaan (Marabahan dan Handil Bakti)
- Meningkatnya jumlah wilayah bebas sampah di perkotaan Marabahan dan Handil Bakti.
- Meningkatnya jumlah wilayah desa - kelurahan yang dilayani operasionalisasi persampahan melalui Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Meningkatnya fasilitasi dan operasionalisasi bersih terhadap persampahan di seluruh lingkungan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, termasuk tempat wisata.
- Meningkatnya pengolahan dan pemanfaatan sampah untuk pupuk pertanian.
2. Bidang Lingkungan Hidup ( Ruang Terbuka Hijau ) - Tersedianya sistem menejemen pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH terdiri taman kota, sempadan jalan, sempadan sungai, taman terbuka, jalur hijau dan lapangan olah raga ). - Meningkatnya ruang terbuka hijau yang tertata.
- Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH) yang terpelihara.
- Meningkatnya intensitas perlakuan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan RTH.
- Meningkatnya jumlah ruang terbuka hijau tempat wisata yang tertata dan terpelihara.
6.2.3.3. Menata, menertibkan dan memperindah kota
1. Bidang Pekerjaan Umum - Meningkatnya pembangunan panjang jalan dan
jembatan perkotaan. - Meningkatnya panjang derah milik jalan (DMJ) yang
memperoleh perlakuan penataan, penertiban dan perlakuan demi keindahannya.
2. Bidang Perumahan - Meningkatnya pembangunan sistem sanitasi dan
drainase perkotaan. - Meningkatnya jalan lingkungan permukiman
perkotaan. 3. Bidang Penataan Ruang
- Tersusunnya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RDTL sebagai dokumen spasial) - Tersusunnya dokumen rencana teknis ruang kawasan perkotaan (RTRK Perkotaan sebagai dokumen spasial).
- Meningkatnya jumlah ( intensitas ) perlakuan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang lahan untuk pembangunan ( antara lain melalui IMB)
4. Bidang Lingkungan Hidup - Meningkatnya pembangunan taman kota secara
optimal. - Meningkatnya jumlah kelengkapan taman kota
secara optimal (lampu hias, bangku taman dan lainnya)
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang menanam tanaman hias bunga di halaman rumahnya. - Meningkatnya panjang daerah milik jalan (DMJ) yang ditanamai dengan tanaman hias.
- Meningkatnya panjang daerah milik jalan (DMJ) yang ditanamai dengan tanaman penghijauan perindang jalan.
5. Bidang Kesbangpoldagri (Polisi Pamong Praja) - Menurunnya pelanggaran penggunaan ruang lahan
pada ruang terbuka hijau. - Meningkatnya ketertiban penggunaan ruang terbuka
hijau. 6. Bidang Pemerintahan Umum (Kecamatan)
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dan beperan-serta mewujudkan fungsi ruang terbuka hijau.
AGENDA KEDUA MEWUJUDKAN REVITALISASI PERTANIAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, KESEHATAN YANG BERKUALITAS, KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA, KOPERASI, IKLIM DUNIA USAHA YANG KONDUSIF DAN KOMPETTTIF UNTUK MENYERAP LAPANGAN KERJA BARU GUNA MENGATASI PENGANGGURAN DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 2
PEMBANGUNAN PERTANIAN
KEBIJAKAN UMUM : 6.2.4. SASARAN 4.
Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian yang ditunjukkan oleh bertambah banyaknya komoditas dan luasnya lahan usaha, deversifikasi, produksi dan produktifitas komoditas pertanian.
KEBIJAKAN : 6.2.4.1. Menyediakan sistem informasi tentang produk ungguian
daerah. 1. Bidang Perencanaan Pembangunan
- Tersedianya sistem terintegrasi melaiui ICT data tentang kuantitatif jenis, potensi, produksi, komeditas unggulan daerah untuk setiap sentra produksi di setiap kecamatan.
- Terinformasikannya data data tentang kuantitatif jenis, potensi, produksi, komeditas unggulan
daerah untuk setiap sentra produksi, melalui sistem "'on line".
2. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Tersedianya data kuantitatif ketersediaanya setiap
jenis komeditas pangan unggulan daerah per satuan waktu dan per sentra produksi di setiap kecamatan.
3. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi dan
jenis komeditas tanaman pangan dan hortikuAtura per sentra produksi di setiap kecamatan.
- Terintegrasinya data tentang komeditas tanaman pangan dan hortikultura pada sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala
4. Bidang Pertanian (Peternakan) - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi dan
jenis komeditas peternakan per sentra produksi di setiap kecamatan.
- Terintegrasinya data tentang komeditas peternakan pada sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala.
5. Bidang Kehutanan - Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat
sebagai sentra produksi peternakan. - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi
dan jenis komeditas kehutanan dan perkebunan per sentra produksi di setiap kecamatan.
- Terintegrasinya data tentang komeditas kehu-tanan dan perkebunan pada sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala
6. Bidang Kelautan dan Perikanan - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi dan
jenis komeditas perikanan per sentra produksi di setiap kecamatan.
- Terintegrasinya data tentang komeditas perikanan sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala
7. Bidang Perdagangan - Terintegrasinya data tentang komeditas per-
dagangan hasil industri dan industri rumah tangga pada sistem informasi dalam situs Kabupaten Barito Kuala.
8. Bidang Perindustrian - Tersedianya data kuantitatif potensi, produksi
dan jenis komeditas perdagangan hasil industri dan insdustri rumah tangga per sentra produksi di setiap kecamatan.
6.2.4.2. Meningkatkan produksi, produktifitas dan jumlah sentra
usaha masyarakat sebagai sentra produksi. 1. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan)
- Meningkatnya jumlah luasan tanaman pangan dan hortikultura sesuai kemampuan daya dukung ruang dan lahan.
- Meningkatnya produktifitas hasil per-satuan luas budi daya tanaman pangan dan hortikutura, sesuai teknologi yang tersedia.
- Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura.
2. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya jenis ternak yang
dibudidayakan sesuai kemampuan daya dukung ruang dan lahan.
- Meningkatnya populasi untuk setiap jenis ternak sesuai teknologi yang tersedia.
- Meningkatkan jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi peternakan.
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan - Meningkatnya jumlah luasan tanaman hutan
rakyat dan perkebunan sesuai kemampuan daya dukung ruang dan lahan.
- Meningkatnya jumlah dan jenis komoditas yang dibudidayakan, sesuai teknologi yang tersedia.
- Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi hasil hutan dan perkebunan.
4. Bidang Kefautan dan Perikanan - Meningkatnya luasan wilayah jangkauan
tangkap dan Was budi daya perikanan sesuai kemampuan daya dukung ruang dan lahan.
- Meningkatnya produktifitas hasil persatuan luas budi daya perikanan, sesuai teknologi yang tersedia.
- Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat sebagai sentra produksi hasil perikanan.
5. Bidang Perdagangan - Meningkatnya jumlah dan jenis komoditas
usaha industri dan industri rumah tangga, sesuai kemampuan kompetensi masyarakat.
- Meningkatnya jumlah dan jenis komoditas yang mampu ditingkatkan kualitas olah-kemas-saji dalarn pemasarannya, sesuai teknologi tersedia.
6. Bidang Perindustrian - Meningkatnya jumlah sentra usaha masyarakat
sebagai sentra produksi industri dan insustri rumah tangga.
6.2.4.3. Menerapkan sistem peningkatan niiai tambah untuk setiap
komoditas unggulan melalui teknologi pasca panen dan olah-kemas-saji untuk pemasaran. 1. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan)
- Meningkatnya jumlah komeditas tanaman pangan dan hortikultura yang memperoleh perlakuan teknologi pasca panen.
- Meningkatnya jumlah komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang diolah, dikemas, dan disajikan dalam rangka pemasarannya.
2. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya jumlah jenis ternak yang memperoleh
perlakuan teknologi dalam peningkatan kualitasnya. - Meningkatnya jumlah komoditas hasil ternak yang
diolah, dikemas, dan disajikan dalam rangka pemasarannya.
3. Bidang Kehutanan - Meningkatnya jumlah komeditas hasil hutan dan
perkebunan yang memperoleh perlakuan teknologi dalam rangka peningkatan kualitasnya.
- Meningkatnya jumlah komoditas hasil hutan dan perkebunan yang diolah lebih lanjut dalam rangka pemasarannya.
4. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya jumlah komeditas hasil perikanan
yang memperoleh perlakuan teknologi pasca panen.
- Meningkatnya jumlah hasil perikanan yang diolah, dikemas, dan disajikan dalam rangka pemasarannya.
5. Bidang Perdagangan - Meningkatnya jumlah komeditas perdagangan hasil
industri dan industri rumah tangga yang memperoleh perlakuan teknologi untuk peningkatan kualitasnya.
- Meningkatnya jumlah komeditas hasil industri dan industri rumah tangga dikemas, dan disajikan dalam rangka pemasarannya.
6.2.4.4. Memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian
1. Bidang Koperasi dan UKM - Tersedianya kelembagaan keuangan mikro sumber
kredit pengadaan sarana produksi. - Meningkatnya jumlah dana untuk memfasilitasi
pengadaan sarana produksi pertanian, khususnya bibit unggul dan pupuk.
2. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Tersedianya kelembagaan masyarakat penerima
penyaluran kredit pengadaan sarana produksi (antara lain GAPflKTAN).
- Meningkatnya jumlah perlakuan fasilitasi pe-ngembalian dana kredit dana pengadaan sarana produksi pertanian.
3. Bidang Pertanian (Peternakan) - Tersedianya perusahaan mitra, sebagai sumber
dana usaha budi daya peternakan.
- Terjaminnya kecukupan dan kelancaran penyediaan sarana produksi dan pemasaran produks usaha peternakan.
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan - Tersedianya perusahaan mitra, sebagai sumber
dana usaha pudi daya hasil hutan dan perkebunan. - Terjaminnya kecukupan dan kelancaran penyediaan
'sarana produksi dan pemasaran produks usaha budi daya hasil hutan dan perkebunan.
5. Bidang Kelautan dan Perikanan - Tersedianya perusahaan mitra, sebagai sumber
dana usaha budi daya perikanan. - Terjaminnya kecukupan dan kelancaran penyediaan
sarana produksi dan pemasaran produks usaha perikanan.
6. Bidang Perdagangan - Tersedianya perusahaan mitra, sebagai sumber
dana usaha industri dan industri rumah tangga. - Terjaminnya kecukupan dan kelancaran penyediaan
sarana produksi dan pemasaran produksi hasil usaha industri dan industri rumah tangga.
6.2.5. SASARAN 5.
Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam berketahanan pangan yang ditunjukkan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dan lestarinya kemampuan Kabupaten Barito Kuala sebagai basis penyangga pangan. KEBIJAKAN :
6.2.5.1. Merevitalisasi eksistensi kelompok usaha (pertanian) di masyarakat
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Tersedianya paket-paket sistem pemberdayaan
masyarakat yang cocok dan teruji untuk dioperasikan pada kelompok masyarakat, sesuai jenis usaha produktifnya.
- Terbentuknya organisasi kelembagaan masyarakat di setiap desa - kelurahan, yang menjadi perencana dan pengendali usaha pemberdayaan masyarakan
yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan.
2. Bidang Ketahanan Pangan - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan
gabungan kelompok tani yang mengetahui, memahami dan mau menerapkan prinsip-prinsip agrobisnis dan agroindustri.
- Meningkatnya jumlah kelompok tani yang memiliki usaha mandiri.
- Meningkatnya jumlah gabungan kelompok tani yang memiliki usaha mandiri.
- Meningkatnya jumlah aktifitas kemitraan fihak ketiga dengan kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani.
- Meningkatnya jumlah dan jenis ketersediaan pangan sebagai antisipasi rawan gizi masyarakat.
3. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Meningkatnya sistem dan jumlah kelembagaan
usaha tani (UPJA, KUBA DLL.) - Meningkatnya intensitas dan pola usaha pening-
katan kompetensi petani secara individu dan atau kelembagaan (sekolah lapang, demplot dll.)
- Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang memperoleh sentuhan peningkatan kompetensi.
- Meningkatnya jumlah kelompok tani mandiri. - Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan
gabungan kelompok tani, yang melakukan konservasi lahan dengan mengakomodasikan luasan areal hutan galam.
4. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya intensitas dan pola peningkatan
kompetensi petani ternak secara induvidu dan atau kelembagaan.
- Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani ternak, yang memperoleh sentuhan kegiatan peningkatan kompetensi.
- Meningkatnya jumfah kelompok tani ternak yang mandiri.
5. Bidang Kehutanan dan Perkebunan - Meningkatnya intensitas dan pola peningkatan
kompetensi petani hutan dan kebun, secara induvidu dan atau kelembagaan.
- Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani hutan dan kebun, yang memperoleh sentuhan kegiatan peningkatan kompetensi.
- Meningkatnya jumlah kelompok tani hutan dan kebun yang mandiri.
- Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang melakukan konservasi lahan dengan mengakomodasikan luasan areal hutan galam.
6. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya intensitas dan pola peningkatan
kompetensi petani ikan dan nelayan, secara induvidu dan atau kelembagaan.
- Meningkatkan jumlah petani, kelompok tani ikan dan nelayan, yang memperoleh sentuhan kegiatan peningkatan kompetensi.
- Meningkatnya jumlah kelompok tani ikan dan nelayan, yang mandiri.
- Meningkatnya jumlah petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, yang melakukan konservasi lahan dan konservasi jenis ikan.
7. Bidang Perindustrian - Meningkatnya intensitas dan pola peningkatan
kompetensi pelaku industri dan industri rumah tangga, secara induvidu dan atau kelembagaan. - Meningkatnya jumlah pelaku industri dan industri rumah tangga, yang memperoleh sentuhan kegiatan peningkatan kompetensi.
- Meningkatnya jumlah pelaku industri dan industri rumah tangga, yang mandiri.
6.2.5.2. Memfasilitasi lembaga usaha masyarakat untuk me-ningkatkan akses guna memenuhi kebutuhan sarana produksi, informasi, teknologi dan menejemen, dalam memperoleh nilai tambah komoditas.
1. Bidang Koperasi - Tersedianya kelembagaan keuangan (mikro)
penyedia modal usaha bagi petani. 2. Bidang Pemerintahan Umum ( Bagian Peme-
rintahan) - Tersedianya lahan-lahan guna pembangunan fasilitas
yang mendukung kelembagaan usaha pertanian ( lahan untuk "green house", kebun bibit, persemaian, lokasi demplot dan lainnya
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Terwujudnya kelompok usaha masyarakat sebagai
media uji terap sistem pola pemberdayaan usaha. 4. Bidang Ketahanan Pangan
- Tersedianya penyuluh (pertanian dalam arti luas) yang ahli dan terampil untuk setiap desa - kelurahan.
- Tersedianya sistem informasi tentang teknologi dan menejemen usaha budi daya pertanian berbasis agribisnis ( hulu dan hilir ).
- Terwujudnya ketersediaan pangan di masyarakat dengan kapasitas yang memadai.
5. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Meningkatnya intensitas diversifikasi komoditas dan
diversifikasi olah-saji-kemas komeditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dalam mensiasati pasar.
- Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura
6. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya intensitas diversifikasi budi daya
ternak dalam mensiasati pasar. - Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit
ternak secara memadai. 7. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- Meningkatnya intensitas diver°sifikasi komoditas budi daya hasil hutan dan kebun dalam mensiasati pasar.
- Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit tandman hutan dan kebun sesuai aklimasi Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit di kebun-kebun bibit perdesaan.
8. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya intensitas diversifikasi olah-sajikemas
komeditas perikanan dalam mensiasati pasar. - Terjaminnya ketersediaan, mutu dan jumlah bibit
ikan untuk budi daya dan untuk dipasarkan lebih lanjut.
9. Bidang Perdagangan - Terwujudnya ketersediaan kebutuhan sarana
produksi pertanian di pasar. - Tersedianya informasi harga, pasar dan pemasaran
komeditas pertanian. 10. Bidang Perindustrian
- Meningkatnya intensitas diversifikasi olah-sajikemas komeditas industri dan industri rumah tangga dalam mensiasati pasar.
6.2.5.3. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitasi pemasaran
komeditas unggulan daerah, yang berdaya saing. 1. Bidang Pekerjaan Umum
- Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dan permukiman (jalan dan jembatan).
- Tersedianya bangunan lokal pasar yang memadai. 2. Bidang Perhubungan
- Terjaminnya kelancaran transpotasi angkutan, baik melalui prasarana perhubungan air maupun darat.
3. Bidang Koperasi - Tersedianya kelompok usaha (pengusaha)
perdagangan berskala menengah yang berfungsi sebagai "traders".
4. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Tersedianya komoditas pertanian tanaman pangan
dan hortikultra sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. Bidang
5. Peternakan - Tersedianya komoditas ternak sebagai unggulan
daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan.
6. Bidang Kehutanan dan Perkebunan - Tersedianya komoditas hasil hutan dan kebun
sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan.
7. Bidang Kelautan dan Perikanan - Tersedianya komoditas perikanan sebagai unggulan
daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan. 8. Bidang Perdagangan
- Tersedianya komoditas hasil industri dan industri rumah tangga sebagai unggulan daerah yang berdaya saing dan siap dipasarkan.
- Terciptanya bangunan lokal pasar yang tertata, tertib, bersih dan indah.
9. Bidang Pariwisata - Meningkatnya jumlah "paket wisata dan
menejemen" nya yang disusun. - Meningkatnya operasionalisasi jumlah paket wisata.
ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 3.
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
6.2.6. SASARAN 6.
Terwujudnya penyelenggraaan pendidikan bagi masyarakat yang ditunjukkan semakin terjangkau dan meratanya akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
KEBIJAKAN : 6.2.6.1. Meningkatkan jumlah anggaran dan fokus belanja
bidang urusan pendidikan 1. Bidang Pendidikan
- Tersedianya daftar skala prioritas pembanguan bidang pendidikan yang sistematik.
2. Bidang Pemerintahan Umum (TAPD) - Teralokasikannya belanja langsung bidang
urusan pendidikan minimal 20 % dari belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun.
6.2.6.2. Menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan memulai menetapkan pendidikan dasar dua belas tahun. 1. Bidang Pendidikan (Umum)
- Meningkatnya jumlah anak usia belajar wajib belajar yang tertampung di sekolah dasar dan atau SLTP.
- Meningkatnya jumlah anak usia belajar wajib belajar yang lulus SLTP.
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang tertam-pung dalam kelompok belajar Paket A dan atau Paket B.
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang lulus kelompok belajar Paket B.
2. Bidang Pendidikan (Perpustakaan) - Meningkatnya jumlah perpustakaan kecamatan
dan atau perpusatakaan desa. - Meningkatnya jumlah desa dan intensitas
pelayanan per desa dengan layanan perpusta-kaan keliling.
- Meningkatnya judul dan jumlah pustaka. 3. Bidang Pemerintahan Umum (Kecamatan)
- Meningkatnya jumlah masyarakat usia wajib belajar masuk sekolah dasar dan SLTP.
- Meningkatnya jumlah masyarakat peserta kelompok belajar Paket A. dan Paket B.
6.2.6.3. Menuntaskan buta aksara dengan fokus target grup
masyarakat usia produktif. 1. Bidang Pendidikan
- Menurunnya jumlah masyarakat dan masyarakat usia produktif yang buta aksara.
2. Bidang Pemerintahan Umum ( Kecamatan ) - Meningkatnya jumlah masyarakat peserta kegi-
atan pemberantasan buta aksara. 3. Bidang Pemberdayaan masyarakat
- Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pemberantasan buta aksara.
6.2.6.4 Meningkatkan intensitas kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD)
1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pe-
nyelenggara PAUD - Meningkatnya jumlah peralatan PAUD
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan - Meningkatnya jumlah anak usia dini yang
mengikuti PAUD 3. Bidang Pemerintahan Umum (Kecamatan)
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat pada PAUD
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat
peduli dengan PAUD. 6.2.6.5. Meningkatkan kuantitas dan atau kualitas sekolah,
ruang kelas, sarana dan prasarana belajar, mengajar dan mendidik ( antara lain jaringan multi media ).
1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah ruang kelas dan sekolah
yang berkualitas memadai untuk belajar mengajar.
- Meningkatnya jumlah dan jenis peraga ajar, buku- buku wajib serta penunjang untuk pegangan belajar mengajar.
- Tersedianya hard ware, soft ware dan jaringan ICT yang memadai bagi proses belajar mengajar.
2. Bidang Pemerintahan Umum - Tersedianya tanah sebagai ruang lahan pem-
bangunan sarana dan prasarana pendidikan.
6.2.6.6. Meningkatkan sistem dan menejemen penyelenggaraan pendidikan sesuai tingkat kualitas, memenuhi kebutuhan lokal dalam standart pendidikan nasional.
1. Bidang Pendidikan - Tersedianya minimal 1 (satu) SMTA di setiap
kecamatan. - Tersedianya minimal 1 (satu) sekolah unggulan
bertaraf nasional di 15 kecamatan dan 1 (satu)
sekolah unggulan bertaraf internasional, masing-masing untuk tingkat SLTP dan SMTA.
- Terakomodasikannya materi kurikulum sekolah bermuatan potensi daerah (agrobisnis-agro-industri, komputer, bahasa inggris) pada SMTA dan SMK.
- Meningkatnya jumlah sekolah yang memenuhi standart kualitas pendidikan.
- Menjarnin terpenuhinya standart ratio guru dan murid di setiap sekolah.
- Meningkatnya kelulusan dan peringkat nilai kelu-lusan seluruh siswa sekolah.
- Meningkatnya siswa berprestasi di bidang olah raga dan di berbagai bidang lainnya di tingkat propinsi dan nasional.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Meningkatnya kelompok masyarakat pembangun
desa, yang peduli dengan pendidikan. 3. Bidang Pemerintahan Umum (Kecamatan)
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang peduli dengan pendidikan.
6.2.6.7. Memberikan bea siswa dan atau bantuan belajar kepada
pelajar dan mahasiswa, yang dipilih secara obyektif. 1. Bidang Pendidikan
- Meningkatnya jumlah pelajar dan mahasiswa berprestasi dan atau kurang mampu (miskin), yang layak diberikan bea siswa.
2. Bidang Pemerintahan Umum (Bagian Kesra) - Meningkatnya jumlah pelajar dan mahasiswa
yang memperoleh bantuan belajar, yang dipilih dengan kriteria yang obyektif.
6.2.6.8. Mengurangi beban masyarakat daiam penyelenggaraan pendidikan. 1. Bidang Pendidikan
- Meningkatnya jumlah siswa pada setiap SMTA yang benar-benar bebas uang sekolah.
2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - Tersistemkannya nama, alamat dan jumlah
keluarga miskin dalam SIAK.
3. Bidang Pemerintahan Umum (TAPD) - Meningkatnya alokasi anggaran belanja untuk
operasional sekolah. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Terinformasinya nama, alamat dan jumlah keluarga miskin, layak bantu.
ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 4.
PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS
6.2.7. SASARAN 7.
Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diindikasikan oleh semakin mudah, murah, memadai dan meratanya penyelenggaraan layanan kesehatan, yang mendorong kemandirian kemampuan masyarakat dalam berpola hidup sehat. KEBIJAKAN : 6.2.7.1 Mengoptimalkan prosentase anggaran belanja
kesehatan terfokus. 1. Bidang Kesehatan
- Tersedianya daftar skala prioritas pembanguan bidang kesehatan yang fokus dan sistematik.
6.2.7.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan biaya semakin murah, mudah, berkualitas, dai dan bahkan gratis.
1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memper-
oleh pelayanan kesehatan secara umum - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memper-
oleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. - Meningkatnya jumlah masyarakat calon pengantin
yang memperoleh pelayanan kesehatan. - Meningkatnya jumlah anak-anak yang memperoleh
pelayanan imunisasi - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memper-
oleh pelayanan kesehatan kesehatan berkualitas. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memper-
oleh pelayanan kesehatan gratis.
2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Se-jahtera - Meningkatnya Jumlah masyarakat peserta kelu-
arga berencana (KB). - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memper-
oleh pelayanan KB. - Meningkatnya jenis pelayanan keluarga berencana
(KB) kepada masyarakat. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar
tentang pentingnya imunisasi anak. - Meningkatnya jumlah masyarakat calon pengantin
yang sadar akan kesehatan reproduksi.
6.2.7.3. Memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam kemampuan meningkatkan derajat kesehatannya.
1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah desa siaga. - Meningkatnya jumlah kader kesehatan di setiap
desa. - Meningkatnya jumlah rumah dan lingkungan yang
memenuhi syarat sehat. - Meningkatnya jumlah posyandu.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Tersedianya sistem pemberdayaan masyarakat
sehat yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang sadar untuk mengikuti kegiatan posyandu.
6.2.7.4. Meningkatkan kuantitas, kualitas serta pemerataan
penyebaran sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, meliputi puskesmas, pekesmas pembantu dan polindes.
1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap - Meningkatnya kualitas bangunan dan peralatan
medis puskesmas - Meningkatnya jumlah dan kualitas bangunan serta
peralatan medis puskesmas pembantu. - Meningkatnya jumlah polindes.
6.2.7.5. Meningkatkan sistem dan Menejemen pelayanan kesehatan bagi masyarakat sesuai kebutuhan lokal dengan kualitas memadai.
1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberi-
kan pelayanan dengan kualitas standart. - Meningkatnya jumlah puskesmas yang tenaga
medis dan paramedisnya memadai. 2. Bidang Kesehatan (RSUD)
- Terpenuhinya jumiah tenaga medis dan paramedis secara cukup dan memadai.
- Terpenuhinya jumiah dan jenis peralatan medis secara cukup dan memadai sesuai standart.
- Terjaminnya ketersediaan obat-obatan dan bahan habis pakai.
6.2.7.6. Meningkatkan standart kompetensi dan meratanya penugasan aparatur dan atau pekerja profesional bidang kesehatan.
1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah tenaga medis dan paramedis
di perdesaan. - Meningkatnya jumlah tenaga medis dan paramedis
yang berkualitas standart. - Meningkatnya penanganan penyakit menular.
6.2.7.7. Mengurangi beban masyarakat guna memperoleh akses pelayanan kesehatan.
1. Bidang Kesehatan - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memper-
oleh jaminan pelayanan kesehatan. 2. Bidang Sosial
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang memper-oleh pelayanan sosial kemasyarakatan terkait kesehatan.
ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 5.
PEMBANGUNAN KEHI®UPAN UMAT BERAGAMA
6.2.8. SASARAN 8.
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diindikasikan oleh kompetensinya yang semakin bertaqwa, profesional, unggui dan mampu bersaing serta memiliki semangat untuk senantiasa berubah ke arah yang lebih baik.
KEBIJAKAN : 6.2.8.1. Meningkatkan prestasi olah raga di masyarakat.
1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya intensitas aktifitas kegiatan olah
raga dasar di sekolah. - Meningkatnya prestasi olah raga siswa sekolah
Bidang Pemuda dan Olah Raga - Meningkatnya intensitas aktifitas kegiatan olah
raga masayarakat - Meningkatnya prestasi olah raga masyarakat
6.2.8.2. Meningkatkan nasionalisme kebangsaan masyarakat se-
bagai Bangsa Indonesia 1. Bidang Pemuda dan Olah Raga
- Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan berbasis nasionalisme kebangsaan Indonesia
2. Bidang Kesbang Poldagri - Meningkatnya jumlah organisasi masyarakat
berbasis nasionalisme kebangsaan Indonesia - Meningkatnya jumlah warga masyarakat yang
memiliki rasa nasionalime sebagai Bangsa Indonesia
- Terjamin tidak ada SARA. 6.2.8.3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga
kerja
1. Bidang Sosial - Meningkatnya organisasi sosial dan sosial keaga-
maan yang melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumaber daya manusia
2. Bidang Tenaga Kerja
- Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi handal.
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemandirian profesi.
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang memliki kompetensi yang berdaya saing.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan - Meningkatnya jumlah perempuan yang memiliki
kemandirian profesi. - Meningkatnya jumlah perempuan dan atau
organisasi perempuan yang berorientasi sebagai pekerja profesi mandiri.
4. Bidang Pemuda dan Olah Raga - Meningkatnya jumlah pemuda dan atau organisasi
pemuda yang berorientasi sebagai pekerja profesi mandiri.
6.2.8.4. Mengembangkan proses peningkatan keimanan, ketaq-
waan, toleransi beragama dan kesadaran berbangsa Indonesia.
1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah institusi pendidikan agama di
masyarakat - Meningkatnya rnasjid dan tempat ibadah lainnya
yang "makmur" 2. Bidang Pemuda dan Olah Raga
- Meningkatnya jumlah dan jenis aktifitas lomba di bidang keagamaan.
3. Bidang Kesbang dan PoIdagri - Meningkatnya jumlah masyarakat yang saling
menghormati dalam kehidupan antar umat beragama.
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran berpolitik.
- Meningkatnya jumlah masyarakat yang berwa-wasan nusantara sebagai Bangsa Indonesia.
- Meningkatnya jumlah masyarakat terlatih dalam perlindungan masyarakat - pertahanan sipil.
ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 6.
PEMBANGUNAN KOPERASI DAN DUNIA USAHA
6.2.9. SASARAN 9.
Terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih berdaya dan bermartabat yang ditunjukkan oleh kondusifnya iklim usaha dan aktifitas perekonomian masyarakat sehingga tercipta lapangan kerja mandiri dan berdampak semakin berkurangnya jumlah keluarga miskin.
KEBIJAKAN : 6.2.9.1. Memberikan peran nyata kepada lembaga koperasi dan
UKM dalam mendukung usaha masyarakat. 1. Bidang Koperasi dan UKM
- Meningkatnya jumlah koperasi yang berkategori baik.
- Meningkatnya kapasitas permodaian setiap kope-rasi dan UKM.
- Meningkatnya intensitas fasilitasi sistem meneje-men setiap koperasi dan UKM
- Meningkatnya penerapan sistem menejemen ko-perasi dan UKM, dalam pengelolaan dana pin-jaman langsung masyarakat ( antara lain dana-dana bergulir ).
2. Bidang Penaman Modal - Meningkatnya jumlah para pihak termasuk peran
swasta yang menanamkan modal usaha. 3. Bidang Perdagangan
- Meningkatnya Intensitas fasilitasi pemasarana berbagai komediatas hasil usaha masyarakat.
6.2.9.2. Meningkatkan partisipasi, akses dan kontrol seluruh elemen masyarakat dalam menentukan kegiatan pem-bangunan perdesaan (pemberdayaan masyarakat). 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- Meningkatnya jumlah perempuan yang berparti-sipasi aktif dalam organisasi, untuk berperan serta dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Meningkatnya jumlah sistem pemberdayaan dan
evaluasinya, yang dioperasionalisasikan pada proses pembangunan ekonomi masyarakat.
3. Bidang Pemuda dan Olah Raga - Meningkatnya jumlah pemuda dan atau organisasi
pemuda yang berpartisipasi aktif, untuk berperan serta dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat.
6.2.9.3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
sosial kemasyarakatan. 1. Bidang Sosial
- Meningkatnya penyandang masalah sosial yang memperoleh perhatian dan perlakuan dari masyarakat dan atau organisasi masyarakat.
2. Bidang KesbangpoIlinmas - Meningkatnya jumlah masyarakat yang peduli dan
masalah kebakaran dan bencana alam lainnya. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki
kompetensi terlatih dalam penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana alam
3. Bidang Pemerintahan Umum - Meningkatnya jumlah masyarakat dan atau
organisasi masyarakat yang peduli dengan masalah sosial kemasyarakatan.
- Meningkatnya jumlah masyarakat dan atau organisasi masyarakat bergerak menyantuni para penyandang masa!ah sosial.
- Meningkatnya penyandang masalah sosial yang memperoleh perhatian dan perlakuan dari masyarakat dan atau organisasi masyarakat.
6.2.9.4. Memberdayaan keluarga miskin melalui pemberian akses dan peran dalam berusaha di bidang agrobisnis sesuai latar belakang penyebab kemiskinannya. 1. Bidang Pendidikan
- Terwujudnya biaya sekolah gratis bagi keluarga miskin.
- Meningkatnya jumlah bea siswa untuk murid keluarga miskin berprestasi.
- Meningkatnya jumlah siswa dari keluarga miskin yang memperoleh bea siswa.
- Meningkatnya pelayanan Kejar Paket A, B dan C pada desa-desa konsentrasi keluarga miskin.
- Terwujudnya jaminan sosial kemasyarakatan bidang pendidikan, untuk anak dari keluarga miskin ( sekolah gratis selama usia wajib belajar pendidikan dasar)
2. Bidang Kesehatan - Terwujudnya jaminan pelayanan kesehatan bagi
keluarga miskin. - Terwujudnya jaminan sosial kemasyarakatan
bidang kesehatan untuk anak dari keluarga miskin ( imunisasi, asupan gizi dan lainnya)
3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - Terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan
gratis. - Terwujudnya dinamika data keluraga miskin per
nama, alamat dan penyebab miskin. 4. Bidang KB dan keluarga Sejahtera
- Terwujudnya pelayanan KB ( kontrasepsi ) gratis 5. Bidang Sosial
- Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelayanan KUBE (Catatan : Sesuai potensi wilayah dan latar belakang kemiskinan-nya). .
- Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif.
- Meningkatnya intensitas fasilitasi usaha bagi keluarga miskin.
6. Bidang Pemberdayaan masyarakat - Meningkatnya jumlah sistem pemberdayaan dan
evaluasinya, yang dioperasionalisasikan pada proses pembangunan ekonomi masyarakat, untuk keluarga miskin.
- Terwujudnya dinamika data keluraga miskin per nama, alamat dan penyebab miskin.
7. Bidang Koperasi dan UKM - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh
bantuan dan fasilitasi permodalan dan bimbingan teknis usaha.
8. Bidang Pemerintahan Umurti - Meningkatnya jumlah kebijakan dalam rangka
fasilitasi pengentasan kemiskinan. 9. Bidang Pemerintahah Umum (kecamatan)
- Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang memperoleh fasilitasi pengentasan kemiskinan.
10. Bidang Pertanian (Tanaman Pangan) - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh
bantuan dan fasilitasi usaha di bidang pertanian tanaman pangan.
11. Bidang Pertanian (Peternakan) - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh
bantuan dan fasilitasi usaha di bidang peternakan. 12. Bidang Kehutanan dan Perkebunaan
- Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh bantuan dan fasilitasi usaha di bidang kehutanan dan perkebunan.
13. Bidang Kelautan dan Perikanan - Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh
bantuan dan fasilitasi usaha di bidang perikanan. 14. Bidang Perdagangan
- Meningkatnya keluarga miskin yang memperoleh bantuan dan fasilitasi pemasaran hasil usaha.
AGENDA KETIGA MEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG KUAT, MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM, MAJU, MODERN, BERSIH, DAN BERWIBAWA SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. ARAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN RPJM TAHUN 2007-2012 NO. 7.
PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BAIK, MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM, BERSIH, DAN BERWIBAWA
KEBIJAKAN UMUM :
6.2.10.SASARAN 10.
Terselenggaranya seluruh kewenangan pemerintah kabupaten pada era otonomi daerah melalui birokrasi pemerintahan yang handal, yang diindikasikan oleh diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik . KEBIJAKAN :
6.2.10.1. Meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan
- Meningkatnya jumlah pegawai yang memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
- Meningkatnya penerapan butir-butir prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap kegiatan SKPD.
2. Bidang Kepegawaian - Menurunnya jumlah kasus permasalahan disiplin
pegawai. 3. Bidang Pemerintahan Umum (Inspektorat)
- Menurunnya jumlah kasus permaslahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
6.2.10.2. Meningkatkan jumlah "sistem" sebagai pendukung
budaya kerja aparatur.
1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Tersedianya soft ware prosedur kerja untuk setiap
jabatan. - Tersedianya mekanisme "recording" atau
pencatatan kegiatan pada setiap jabatan. 2. Bidang Pemerintahan Umum
- Meningkatnya jumlah peraturan daerah. 6.2.10.3. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengen-
dalian dan pengawasan pembangunan yang memenuhi azas TAP ( transparan, akuntabel dan partisipatif) 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan
- Tersedianya rencana strategis pembangunan untuk setiap SKPD.
- Setiap kegiatan SKPD berlangsung secara efektif dan effisien.
2. Perencanaan Pembangunan - Meningkatnya jumlah SKPD yang melaksanakan
perencanaan pembangunan yang fokus, sinergis dan terintegrasi.
- Meningkatnya jumlah SKPD yang mengakses sistem informasi pembangunan.
- Meningkatnya jumlah SKPD yang terpantau kinerjanya.
3. Pemerintahan Umum (inspektorat) - Meningkatnya jumlah hasil-hasil pengawasan
yang ditindaklanjuti. - Miningkatnya jumlah masalah disiplin pegawai
yang ditindaklanjuti 4. Pemerintahan Umum (Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah) - Terdokumentasikannya seluruh barang modal
kekayaan daerah. - Terkelolanya seluruh barang modal kekayaan
daerah. 5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peme-
rintahan Desa - Meningkatnya jumlah desa - kelurahan yang
memiliki rencana pembangunan dan anggaran tahunan ( APBDesa)
6.2.10.4. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur dengan
pola karir yang jelas. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan
- Meningkatnya jumlah pegawai yang kompetensi dan jabatannya sesuai.
- Meningkatnya kompetensi para PNS - Meningkatnya pelayanan prima kepada publik
2. Bidang Kepegawaian - Tersedianya sistem informasi kepegawaian (LAN) - Tersedianya pola karir bagi aparatur pegawai
negeri. - Terlaksananya hukuman disiplin dan penghar-
gaan kepada pegawai. - Meningkatnya jumlah pegawai yang tugas belajar.
3. Bidang Pemberdayaan Wlasyarakat dan Peme-rintahan Desa - Meningkatnya jumlah kepala desa dan aparatur
desa yang memiliki kompetensi memadai. 6.2.10.5. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan
- Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan sistem informasi pengelolaan barang daerah secara tertib dan benar.
- Meningkatnya jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan secara tertib dan benar.
2. Bidang Pemerintahan Umum (Pengelolaan keuangan dan kekayaan d'aerah )
- Meningkatnya jumlah dok.imen keuangan yang diselesaikan tertib dan tepat waktu.
- Meningkatnya jumlah dokumen keuangan yang dilaporkan secara benar.
6.2.10.6. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan
- Meningkatnya jumlah kegiatan dan intensitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan dimaksud.
- Meningkatnya jumlah kegiatan yang diorientasi-kan kepada pelayanan langsung masyarakat.
2. Pemerintahan Umum - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki
tanda identitas diri (KTP, KK, AKTE). - Meningkatnya jumlah masyarakat yang merasa
puas atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah ( antara lain masalah perijinan ).
- Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat.
6.2.10.7. Menyediakan akses informasi pembangunan dan pemerintahan yang mudah bagi masyarakat. 1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan
- Meningkatnya jumlah informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang secara transparan, mudah, murah, sampai di masyarakat.
2. Bidang Perencanaan Pembangunan - Meningkatnya jumlah informasi hasil-hasil
pembangunan serta pemerintahan terkini (dinamis), yang terkompilasi, tersistematika, terolah dan siap tersaji.
3. Bidang Pemerintahan Umum (WUMAS) - Meningkatnya jumlah informasi hasil-hasil
pembangunan serta pemerintahan terkini, yang tersaji untuk publik.
4. Bidang Statistik - Meningkatnya jumlah data dan informasi hasil-
hasil pembangunan serta pemerintahan terkini (statik), yang terkompilasi, tersistematika, terolah dan tersaji.
5. Bidang Kearsipan - Meningkatnya jumlah dokumen data dan infor-
masi hasil pembangunan serta pemerintahan yang tersimpan secara aman sebagai sumber informasi.
6. Bidang Komunikasi dan Intormatika - Meningkatnya jumlah sentra komunikasi yang
terbangun untuk masyarakat.
- Meningkatnya jumlah jenis manfaat ICT yang dibangun Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6.2.12. SASARAN 11.
Terwujudnya hak sosial masyarakat yang dicerminkan oleh terpenuhinya perlindungan dan pelayanan sosial serta terkendalinya pertumbuhan penduduk untuk membentuk keluarga kecil bahagia. KEBIJAKAN :
6.2.11.1. Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat, anak
dan perempuan serta pencegahan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) serta upaya pelayanan kesejah-teraan sosial. 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- Tereleminasinya kekerasan dalam rumah tangga - Tereleminasinya pekerja anak
2. Bidang Sosial - Meningkatnya jumlah anak terlantar tersantuni - Meningkatnya jumlah kaum duafa tersantuni.
3. Bidang Tenaga Kerja - Meningkatnya jumiah tenaga kerja perempuan
yang memperoleh perlindungan.
6.2.11.2. Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender untuk memberikan peran lebih kepada perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan. 1. Bidang pemerintahan Umum
- Meningkatnya jumlah jabatan strategis yang dipangku perempuan.
2. Bidang kepegawaian - Meningkatnya jumlah PNS perempuan yang
memperoleh jabatan strategis di pemerintahan.
6.2.11.3. Mempertahankan eksistensi budaya daerah yang berbhineka tunggal ika, bertumpu pada kehidupan masyarakat yang religius.
1. Bidang Pendidikan - Meningkatnya jumlah kesenian daerah yang
menjadi bahan ajar dan didik di sekolah. 2. Bidang Budaya
- Meningkatnya jumlah kesenian daerah yang dikembangkan.
- Meningkatnya intensitas pertunjukkan seni budaya daerah.
- Meningkatnya jumlah dan jenis budaya dan cagar budaya yang dikonservasikan.
3. Bidang Komunikasi dan Informatika - Meningkatnya jalinan komunikasi antar
penduduk melalui media radio (ORARI, RAPI). 6.2.11.4. Memenuhi hak dasar hidup masyarakat miskin.
1. Seluruh Bidang Urusan Pemerintahan - Meningkatnya upaya pemenuhan akan hak
pangan, hak atas sumber daya alam, hak untuk bermukim, hak atas tanah dan hak untuk berusaha, hak berpartisipasi, hak layanan kesehatan, pendidikan, hidup aman.
6.2.11.5. Mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk untuk
mewujudkan keluarga kecil sehat bahagia. 1. Bidang Kesehatan
- Menurunnya kasus balita kurang gizi - Menurunnya kasus ibu hamil kurang gizi - Meningkatnya jumlah masyarakat yang meng-
andalkan asupan ASI eksklusif 2. Bidang KB dan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatnya jumlah keluarga ideal. - Tercukupinya penyuluh KB di setiap desa
3. Bidang Pemerintahan Umum - Terdeteksinya kasus kerawanan pangan dan gizi
di setiap desa
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Sarito Kuala Tahun
2007-2012, ditentukan dan dipilih berdasarkan runtutan benang merah
tahapan penjabaran atas VISI dan MISI yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sumber rumusan program pembangunan daerah adalah program
pembangunan pada setiap bidang urusan pembangunan - pemerintahan,
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun
2006 jo Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Pemilihan program pembangunan merupakan proses proyeksi dari
kebijakan strategis menjadi tindakan teknis yang bersifat aplikatif, yaitu
proses pemilihan kegiatan pembangunan.
7.1. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1.1. PROGRAM SKPD
Guna merealisasikan VISI dan MISI yang telah
ditetapkan, program per SKPD ditentukan dan dipilih sesuai
tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD terkait dengan
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (Pembangunan) pada
PERMENDAGRI Nomor : 26 Tahun 2006 jo Nomor : 59 Tahun
2007. Di samping "PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP
SKPD, pada umumnya "program-program" dalam setiap
bidang urusan, "dipilih" sebagai program pembangunan untuk
SKPD Kabupaten Barito Kuala. Pemilihan dan penekanan
(stressing) atas kegiatan dari program - program dimaksud,
7.
disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan per
tahunnya selama jangka waktu perencanaan.
Program SKPD, merupakan bagian dari dokumen
perencanaan tingkat operasional strategis berupa Rencana
Strategis ( RENSTRA ) SKPD. Notasi program dimaksud
menjadi bagian prioritas dari seluruh rencana kinerja SKPD,
yang dformulasikan pada RPJM, yang hasilnya sebagaimana
terlampir pada Lampiran Dokumen RPJM ini berupa :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
LIMA TAHUN ( RENCANA VOLUME FISIK DAN BIAYA
KEGIATAN PEMBANGUNAN PER PROGRAM ) LIMA TAHUN.
7.1.2. PROGRAM LINTAS SKPD
Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJM)
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012,
ditetapkan dan diutamakan bagi penyelenggaraan pembangunan
dan pengembangan aktifitas masyarakat, yang dilakukan secara
kolaboratif; mencakup permasalahan pada sisi kewilayahan dan
permasalahan pada sisi kemasyarakatan Rencana koordinatif
pengembangan kewilayahan dan kemasyarakatan dimaksud
mencakup program-program lintas SKPD, dengan perlakukan
yang disiasati dan diantisipasi sebagai suatu sinergitas program
dari setiap bidang urusan pembangunan-pemerintahan terkait.
Bentuk koordinasi an kolaborasi tersebut dilakukan dalam
bentuk :
- Satu program pembangunan dalam satu bidang urusan
pemerintahan dikerjakan oleh beberapa SKPD terkait.
- Beberapa program pembangunan dalam satu bidang
urusan pemerintahan dikerjakan oleh beberapa SKPD
terkait.
- Beberapa program pembangunan dalam beberapa bidang
urusan pemerintahan dikerjakan oleh satu SKPD.
Beberapa program pembangunan dalam beberapa bidang
urusan pemerintahan dikerjakan oleh beberapa SKPD
terkait.
Program Lintas SKPD dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2007 - 2012, yang merupakan pengembangan
permasalahan kemasyarakatan dan menjadi proyeksi spesifik atas
visi dan misi pemerintah daerah, adalah mencakup program-
program :
- Sistem Ketahanan Pangan
- Pengentasan Kemiskinan
- Pemberantasan Buta Aksara
- Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- Barito Kuala Sehat
- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi - Pemberdayaan Masyarakat
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian.
- Fasilitasi Akses Informasi dan Akses Sumber Faktor
Produksi Usaha Masyarakat ( modal dan menejemen ).
- Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan
industri rumah tangga.
- Fasilitasi pemasaran hasil industri kecil menengah dan
industri rumah tangga.
Selanjutnya untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan SKPD
terkait dalam Program Lintas SKPD, ditetapkan rumusan "siapa berbuat
apa" dalam program dimaksud, yang dapat diformulasikan pada setiap
Rencana Stratejik SKPD. Dengan demikian secara langsung maupun tidak
langsung dalam rencana stratejik SKPD telah terumuskan kegiatan yang
menjadi unsure terjadinya kolaborasi - koordinasi melalui penetapan
"tepat" kegiatan yang dipilih SKPD.
7.1.3. PROGRAM KEWILAYAHAN
Di samping Program Lintas SKPD, program kewilayahan
merupakan program prioritas terkait visi dan misi pemerintah daerah
yang harus ditetapkan secara tegas. Program kewilayahan
dimaksud mencakup program yang memanfaatan data spasial (
keruangan ), baik yang dilakukan oleh suatu SKPD maupun yang
dilakukan melalui Program Lintas SKPD. Pada umumnya program
kewilayahan lebih merupakan program yang bersifat kolaboratif,
atau dari program dimaksud dapat diproyeksikan pada kegiatan
beberapa SKPD sekaligus. Program yang bersifat kewilayahan
dalam Rencana Pembang,anan Jangka Menengah (RPJM)
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012, khususnya
yang menunjukkan langkah perwujudan visi dan misi pemerintah
daerah, mencakup program-program :
- Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Lahan
- Penciptaan Sentra Usaha (Produksi) Masyarakat
- Penciptaan Sentra Pelayanan Bagi Usaha (Produksi)
- Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi (KTM) Cahaya Baru
- Perwujudan Konsepsi BAHALAP.
- Wilayah Permukiman Sehat
- Penuntasan Jaringan Jalan Usaha Tani
- Penuntasan Jalan Taman Sari Bunga (Tamban - Anjir -
Mekarsari - Tabunganen ).
- Konservasi Kawasan Lindung
- Penetapan Kawasan Konservasi Setempat (Hutan Galam)
- Optimasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Jalur Hijau
- Penetapan Sawah Abadi
- Penetapan Kawasan Usaha Budi Daya Perkebunan
- Penetapan Kawasan Pelabuhan Khusus.
Selanjutnya untuk masing-masing kegiatan yang dilakukan SKPD
terkait dalam Program Kewilayahan, ditetapkan rumusan "siapa
berbuat apa" dalam program dimaksud, yang dapat diformulasikan
pada setiap Rencana Stratejik SKPD. Dengan demikian secara
langsung maupun tidak langsung dalam rencana stratejik SKPD telah
terumuskan kegiatan yang menjadi unsur terjadinya kolaborasi -
koordinasi melalui penetapan "tepat" kegiatan keruangan ( spasial)
yang dipilih SKPD yang bersangkutan.
7.2. RENCANA KERJA
7.1.1. RENCANA KERJA KERANGKA REGULASI
Sebagai upaya guna mewujudkan seluruh program dan
kegiatan terpilih dalam Rencana Pernbangunan Jangka
Menengah (RPJM) ini, perlu didukung dengan langkah-
langkah regulasi, sehingga memungkinkan adanya upaya
legal yang menggerakkan perwujudan perencanaan tersebut.
Regulasi dimaksud dituangkan dalam peraturan daerah dan
atau peraturan bupati, termasuk keputusan bupati sebagai
pengaturan dan upaya paksa, yang menjamin kelancaran,
ketepatan dan kecepatan pelaksanaan seluruh mated
perencanaan. Sesuai visi dan misi dalam RPJM maka regulasi
yang diperlukan adalah menyangkut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan :
- Kawasan dan atau sentra usaha masyarakat
- Jenis usaha masyarakat
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lahan
- Dampak Lingkungan Usaha
- Revitalisasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Lokasi Pelabuhan Khusus
- Tambat Tongkang Batubara
- Retribusi Lalu Lintas Tongkang di Sungai Barito
- Sistem Informasi Pembangunan
7.1.2. RENCANA KERJA KERANGKA PENDANAAN
Guna mewujudkan seluruh program dan kegiatan
terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) ini, perlu didukung dengan pendanaan yang memadai.
Seluruh sumber perdapatan daerah dioptimalkan untuk
merealisasikan selurur program dan kegiatan yang ditetapkan
dalam dokumen RPJM ini. Kerangka pendanaan yang
direncanakan tetap -mengandalkan sumber-sumber yang ada
saat ini dengan penekanan sebagai berikut :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber pendapatan ash daerah sangat
memungkinkan dipacu, diektensifkan dan juga
diintensifkan dengan sasaran utama untuk 5 tahun ke
depan adalah pemanfaatan aktifitas proses angkut
batubara. Hal ini mencakup retribusi angkut batubara,
sumbangan fihak ketiga aktifitas pelabuhan khusus,
retribusi tambat tongkang dan usaha memasok keperluan
aktifitas angkut batubara oleh BUMD. Sumber PAD
lainnya, intensifikasi merupakan peluang yang harus terus
dilaksanakan. Hal ini menyangkut intensifikasi IMB,
retribusi warung, retribusi parkir dan sumber lainnya yang
senantiasa berkembang seiring dengan meningkatnya
pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang dipacu oleh
aktifitas ekonomi di Kabupaten Barito Kuala.
- Dana Perimbangan
Sumber dana kategori perimbangan, merupakan
sumber yang tidak sepenuhnya dapat ditentukan oleh
pemerintah kabupaten. Dengan rumus yang pasti,
besarnya dana perimbangan dapat diartikan "tetap".
Untuk 5 tahun ke depan pola-pola yang saat ini
berlangsung, diasumsikan tidak banyak berubah sehingga
dana perimbangan, perubahan atau kenaikkannya relative
tidak terlalu leluasa dipergunakan untuk mendukung
secara significant program dan kegiatan dalam RPJM.
Dengan kata lain nilai dana perimbangan, khususnya
DAU tidak cukup untuk memacu akselerasi pernbangunan
secara lebih cepat. Ketergantungan dengan kebijakan
pemerintah nasional merupakan bentuk perwujudan
pengalokasian pemanfaatan dana-dana perimbangan.
DAK sebagai dana stimulant memungkinkan diperoleh
dengan lebih leluasa dalam peningkatan perolehannya.
IVamun demikian mengingat sifat dana dimaksud,
pemerintah kabupaten tidak memiliki peran cukup baik
dalam usulan maupun perolehannya. Oleh sebab itu
proyeksi dana perimbangan DAK dialokasikan untuk
program dan kegiatan pembangunan pada bidang urusan
pembangunan-pemerintahan yang hanya ditetapkan oleh
pemerintah nasional. Dengan demikian dapat disarikan
bahwasanya dalam kerangka pendanaan program dan
kegiatan dalam RPJM melalui dana perimbangan,
merupakan ketergantungan yang bermuara pada seleksi
ketat atas program dan kegiatan yang harus
diprioritaskan. Oleh sebab itu proyeksi program dan
kegiatan RPJM telah disesuaikan dengan eksistensi
dana-dana perimbangan ini.
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Kerangka pendanaan untuk progam dan kegiatan
dalam RPJM juga berasal dari sumber pendapatan Lain-
lain Pendapatan Yang Sah. Sumber ini memungkinkan
dioptimalkan dengan memanfaatkan perkembangan
aktifitas perekonomian di Kabupaten Barito Kuala,
khususnya batubara dan perkebunan. Peluang usaha
yang tercipta dapat dimanfaatkan oleh BUMD Kabupaten
barito Kuala, antara lain sebagai pemasok bahan bakar
minyak (BBM), pupuk dan logistik lainnya.
- Sharing Pendanaan
Program dan kegiatan dalam RPJM dapat direalisasikan
dengan mengajukan usulan program dan kegiatan untuk
setiap tahunnya agar memperoleh pendanaan dari APBD
Propinsi Kalimantan Selatan dan atau APBN. Demikian
pula dana-dana dari sumber lainnya, antara lain dana CD
(Community Development) atau CSR (Coporate Social
Responsibility) dari perusahaan-perusahaan yang
beraktifitas di Wilayah Kabupaten Barito Kuala,
memungkinkan dialokasikan untuk pendanaan atas
program dan kegiatan dimaksud. Hal ini dapat dilakukan
melalui sharing anggaran maupun usulan agar kegiatan
dianggaran mutlak dari sumber-sumber dana di luar
APBD Kabupaten Barito Kuala. Sebagai contoh adalah
Revisi RTRWK Barito Kuala untuk Tahun Anggaran 2009
dialokasikan didanai dengan APBN.
Kerangka pendanaan dalam RPJM Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012 sebagaimana
terurai, bersama-sama dengan kerangka regulasi yang
ditetapkan, akan menghasilkan sinergi kebijakan yang
merupakan kekuatan formal dan legal guna mewujudkan Visi
dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Demikian pula
RPJM ini, sebagai produk hukum legal dan formal, yang
didukung dengan peraturan daerah, diharapkan akan menjadi
dokumen perencanaan pembangunan, yang wajib
direalisasikan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam
Pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala.
PENUTUP 8.1. PROGRAM TRANSISI
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 - 2012 tidak
ditetapkan program transisi. Pertimbangan ditetapkannya kebijakan
tersebut adalah bahwa Rancangan RPJM disusun pada akhir tahun
anggaran 2007 sehingga penyusunan rancangan ini dilakukan dalam
satu proses bersama-sama dengan penyusunan Rancangan APBD
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008. Dengan demikian program dan
kegiatan pembangunan yang menyusun struktur APBD Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2008 sekaligu merupakan program dan kegiatan
pembangunan Tahun Pertama RPJM Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2007-2012. Selanjutnya APBD Tahun 2008 tersebut
menjadi dasar penentuan perumusan progran dan kegiatan tahun-
tahun berikut, untuk dikembangkan serta sebagai jaminan agar
pembangunan diselenggarakan secara berkesinambungan. Demikian
pula pertimbangan tidak adana program transisi lebih dimaknai
bahwa pada dasarnya konsepsi dasar penyelenggaraan
pembangunan periode sebelumnya tidak ada perbedaan nyata
dengan penyelenggaraan pembangunan pada RPJM periode 2007-
2012. Jika ada perbedaan maka hal tersebut lebih tercermin pada
penekanan perlakuan dan strategi pencapaian tujuan pembangunan
yang ditetapkan, guna mendukung perwujudan visi dan misi
pemerintah daerah.
8.
8.2. KAIDAH PELAKSANAAN
8.2.1. RPJM MERUPAKAN PEDOMAN SKPD DALAM PENYUSUN
RENSTRA SKPD
- RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20072012
sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat
strategis, selanjutnya diproyeksikan pada rencana stratejik
SKPD yang merumuskan program dan kegiatan yang
bersifat teknis aplikatif.
- Indikator sasaran sebagaimana terurai pada dokumen
RPJM, menjadi acuan utama untuk memilih program dan
kegiatan pada rencana stratejik SKPD, yang selanjutnya
diproyeksikan menjadi indikator program dan indikator
kegiatan yang terukur masing-masing dengan satuannya.
- Kinerja terukur setiap bidang pembangunan-pemerintahan
selama lima tahun, diproyeksikan pada rencana stratejik
SKPD sehingga menjadi rencana kinerja terukur 5 tahun
yang wajib direalisasikan SKPD yang bersangkutan.
8.2.2. RPJM AKAN DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD
- RPJM sebagai rencana kinerja terukur selama lima tahun
diproyeksikan menjadi rencana kinerja terukur tahunan dan
dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)
setiap tahun. Volume kinerja dimaksud merupakan bagian
prosentase tertentu pertahun dari prosentase 100 % selama
lima tahun.
- RKPD sebagai bagian dari tahapan pembangunan per
tahun atas rencana kinerja lima tahun, merupakan formulasi
skala prioritas program dan kegiatan terpilih pada tahun
yang bersangkutan, disesuaikan dengan ketersediaan
anggaran pada tahun yang bersangkutan.
- RKPD sebagai bagian dari tahapan pembangunan per
tahun atas rencana kinerja lima tahun, merupakan formulasi
usulan program dan kegiatan pada aras pemerintahan dan
atau pihak lainnya, disesuaikan kebijakan "top down"" dan
tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang pada tahun
dimaksud secara "button up".
8.2.3. PENGUATAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
PELAKSANAAN RPJM
- RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-
2012 merupakan dokumen rencana pembangunan yang
merumuskan skala prioritas program dan kegiatan
pembangunan sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Oleh
sebab itu sisi-sisi prioritas dimaksud wajib didukung dengan
kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur
pengelelola yang memadai.
- Capaian kinerja yang ditentukan dalam RPJM difakukan
oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat
dan aparatur, dengan sistem yang memungkinkan tercip-
tanya kewenangan yang memadai, terselenggaranya
transparansi, akuntable dan partisipatif; terciptanya peluang
dalam menyampaikan aspirasi, mudahnya akses
memperoleh informasi sebagai kontrol masyarakat.
- Peran dan kewenanagan para pemangku kepentingan
diformulasikan secara sistematik, legal dan formal didukung
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.2.4. RPJM SEBAGAI DASAR EVALUASI DAN LAPORAN PELAK-
SANAAN ATAS KINERJA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN
- Capaian rencana kinerja terukur dalam RPJM setiap tahun
dihitung sehingga diketahui tingkat capaian kinerja
dimaksud.
- Dari tingkat capaian kinerja terukur selanjutnya
penyelenggaraan pembangunan tahunan dalam lima tahun
dimaksud dievaluasi, baik mencakup faktor penyebab
keberhasilan maupun sebaliknya faktor penyebab kekurang
berhasilan. Hasilnya dituangkan dalam satu sistem
pelaporan baik untuk LKPJ maupun untuk LPPD
- Hasil evaluasi tahun sebelumnya merupakan masukkan
lanjut guna memproyeksikan penyelenggaraan pemba-
ngunan tahun berikutnya, guna mengejar capaian kinerja
akhir periode RPJM Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan Tahun 2012
berfungsi clan sekaligus sebagai laporan yang meng-
akomodasikan secara komulatif tingkat capaian kinerja
tahun-tahun. Dengan demikian hasil evaluasi Tahun 2012
mencakup capaian kinerja tahunan selama lima tahun clan
hubungan kinerja tersebut, yang bermuara menjadi hasil
evaluasi kinrja selama jangka RPJM, yakni Tahun Anggaran
2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.
Demikian dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yang
dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007-2012, disusun clan
ditetapkan, semoga memberikan manfaat bagi penyelenggaraan
pembangunan - pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala. Dengan
demikian Visi clan Misi Perrier itah Kabupaten Barito Kuala sesuai jangka
waktu RPJM dimaksud, sesuai tatarannya, dapat diwujudkan. Semoga
Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah, petunjuk dan
perlindungannya. Amien.
