pemerintah daerah kabupaten blora catatan atas … 2019... · landasann penyusunan apbd dan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE
1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala
Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora memiliki maksud dan
tujuan sesuai yang diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:
a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan
kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya, disesuaikan dengan anggaran yang telah
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah
Kabupaten Blora dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi
Pemerintah Kabupaten Blora berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk
yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
Pemerintah Kabupaten Blora sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode berjalan.
Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya
sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang
berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan
keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran;
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
12
Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun berdasarkan SAP Berbasis
Akrual, terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok
yaitu:
a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports), yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL)
b. Laporan Financial (financial reports), yang terdiri dari Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE);
c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan
informasi realisasi pendapatan–LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang
terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL terakhir.
Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entittas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari
suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode
sebelumnya.
Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit–LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
13
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah,
yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun
2019;
16. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan Kabupaten Blora;
17. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora;
18. Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun 2019.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
14
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Blora Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Memuat penjelasan umum mengenai maksud dan tujuan penyusunan
laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian
Kinerja Keuangan
Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan
landasann penyusunan APBD dan perkembangannya dalam
Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.. Selain itu, memuat
juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target
kinerja APBD berdasarkan urusan Pemerintah dalam tahun 2019.
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target
kinerja keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala
yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
Memuat informasi tentang (i) entitas akuntansi/entitas pelaporan
keuangan, (ii) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan daerah, (iii) basis pengukuran atas penyusunan pos-pos
laporan keuangan daerah, dan (iv) penerapan kebijakan akuntansi
berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Memuat penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan pemerintah
daerah yang terdiri dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE).
Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
Memuat informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam
bagian manapun dalam Laporan Keuangan.
Bab VII Penutup
DAFTAR LAMPIRAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
13
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro Kabupaten Blora
a. Lapangan Usaha Unggulan
Indikator penting perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode
tertentu salah satunya dapat diketahui dari data Produk Domestik Regional Brutto
(PDRB), baik atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga
konstan (PDRB ADHK). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang
dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu nilai
PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh
seluruh faktor produksi dan mengetahui kondisi struktur perekonomian
Kabupaten Blora. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2018
sebesar 24.137,91 milyar rupiah meningkat jika dibandingkan Tahun 2017 yang
mencapai 21.797,10 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(tahun dasar 2010) pada Tahun 2018 sebesar 17.607,94 milyar rupiah meningkat
dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 16.843,36 milyar rupiah, sehingga
tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2018 sebesar 4,40%.
Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2014-2018 dapat
dilihat pada Tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2014-2018
Tahun
PDRB adhb PDRB adhk Jumlah
Penduduk Tengah Tahun (jiwa)
PDRB adhk per kapita
Nilai
(Rp. Juta)
Nilai
(Rp. Juta)
Pertumbuhan (%)
Nilai
(Rp. Juta)
2014 15.101.975,26 12.227.201,29 4,39 846.407 14.446.015,34
2015 16.368.347,06 12.882.587,70 5,36 850.229 15.151.903,43
2016 19.993.647,30 15.913.432,03 23,53 854.068 18.632.511,74
2017 21.797.101,52 16.843.360,54 5,84 862.301 19.533.040,71
2018 24.137.910,0 17.607.940,0 4,40 862.110 20.448.350,0
Dilihat dari sektor penunjang PDRB ADHB Tahun 2018, lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang PDRB tertinggi
yakni mencapai 22,91%, kemudian disusul oleh Pertambangan dan Penggalian
dengan nilai sebesar 25,24% kemudian disusul perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,05%.
Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Blora dapat dilihat
pada Tabel 2.2 berikut ini :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
14
Tabel 2.2
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2014-2018 (%)
Kate
Gori Klasifikasi Lapangan Usaha
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 27,84 28,28 24,51 23,30 22,91
B Pertambangan dan Penggalian 14,67 14,06 23,31 24,12 25,24
C Industri Pengolahan 11,28 10,83 9,67 9,80 9,74
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,04 0,04 0,04 0,04 0,03
F Konstruksi 4,26 4,40 3,98 4,08 4,1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
16,42 16,47 15,15 15,16 25,24
H Transportasi dan Pergudangan 2,75 2,86 2,56 2,61 2,46
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
3,41 3,52 3,21 3,24 3,12
J Informasi dan Komunikasi 1,10 1,09 0,96 0,97 1,06
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,19 3,30 3,00 3,04 2,92
L Real Estate 1,37 1,40 1,23 1,22 1,2
M, N Jasa Perusahaan 0,29 0,31 0,28 0,28 0,3
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
3,76 3,83 3,42 3,30 3,12
P Jasa Pendidikan 6,43 6,37 5,76 5,86 5,54
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,95 0,99 0,87 0,87 0,86
R,S,T,U
Jasa lainnya 2,15 2,17 2,00 2,03
2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI
100 100 100 100 100
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2019
b. Pertumbuhan Ekonomi
Pada tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tercatat sebesar
4,40%. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan yang cukup signifikan jika
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yang sebesar
5,84%. Walaupun mengalami penurunan yang cukup tajam, namun pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Blora masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi
di Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,32%.
Dalam sektor investasi, jumlah investor yang menanamkan modalnya di
Kabupaten Blora mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 829 Investor
pada tahun 2017 menjadi 349 investor pada tahun 2018. Hal ini secara otomatis
berdampak pada nilai investasi, dimana investasi pada tahun 2018 mengalami
penurunan sebesar 48,98% dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2017.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
15
Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah besarnya belanja
modal yang dianggarkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pada tahun
2018 diperkirakan nilai belanja modal Pemerintah Kabupaten Blora sebesar
Rp499.439.779.133,00 meningkat sebesar 18,67% dibandingkan nilai belanja
modal dalam APBD tahun 2017 dengan nilai Rp 420.864.556.022,00.
Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora
Tahun 2013-2017
c. Laju Inflasi
Indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai barometer dalam
mengukur kinerja perekonomian adalah inflasi. Inflasi digunakan sebagai salah
satu indikator untuk mengetahui kondisi kestabilan harga barang dan jasa. Inflasi
berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan inflasi yang
terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi riil yang signifikan
akan menyebabkan kondisi stagflasi, yaitu menurunnya kemampuan daya beli
masyarakat. Berdasarkan perkembangan harga selama tahun 2018, kondisi
inflasi di Kabupaten Blora cukup terkendali. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh
capaian inflasi Kabupaten Blora yang dirilis Badan Pusat Statistik yaitu sebesar
2,78%. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibanding dengan nilai inflasi
tahun 2017 yang sebesar 2,98%. Selain itu nilai inflasi Kabupaten Blora tersebut
juga lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai inflasi Provinsi Jawa Tengah
yaitu sebesar 2,82%. Menurunnya inflasi Kabupaten Blora selama tahun 2018
merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blora menjaga stabilitas
harga barang dan jasa di Kabupaten Blora.
Kondisi inflasi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
terangkum dalam tabel berikut:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
16
Tabel 2.2
Inflasi Kabupaten Blora dan Nasional Tahun 2016-2018
Tahun Blora Jawa Tengah Nasional
2016 2,14 2,36 3,02
2017 2,98 3,71 3,61
2018 2,78 2,98 3,13
Sumber: Blora Dalam Angka 2018
2.2. Kebijakan Keuangan Kabupaten Blora
Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola APBD
Tahun Anggaran 2019 meliputi hal sebagai berikut:
2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan anggaran pendapatan merupakan salah satu upaya untuk
mencapai target pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan
pembangunan daerah guna merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
diinginkan.
Pendapatan daerah Kabupaten Blora meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah.
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi
Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.
Adapun arah kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Blora yang
masih terus dilaksanakan adalah:
a. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perbaikan
sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyesuaian tarif
pajak dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Memperbaiki tarif pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan daya
beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada
masyarakat, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pajak
Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir Di Tepi Jalan Umum.
c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
d. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba
yang dicapai dengan penyertaan modal.
e. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pendapatan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
17
f. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan
sumber-sumber pendapatan baru.
g. Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi
menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan
daerah.
h. Melakukan pendekatan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang
mengelola sumber daya alam di Kabupaten Blora untuk membantu peningkatan
PAD diluar dana bagi hasil yang telah didistribusikan oleh Pemerintah Pusat.
i. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan
pihak ketiga sehingga dapat diketahui potensi riil dalam penggalian PAD.
j. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat
mencapai target yang telah ditetapkan.
k. Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi melalui pemanfaatan Teknologi
Informasi (TI) dan sarana prasarana, pengembangan basis data dan potensi
pajak dan retribusi daerah;
l. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
m. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli
daerah.
n. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk
mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat
dan bantuan keuangan provinsi.
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan Tahun 2019
dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.3
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan
APBD Perubahan Tahun 2019
No
URAIAN APBD 2018 APBD Perubahan
2019
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 199.199.813.000,00 218.052.934.811,00
1.1.1 Pajak Daerah 50.083.488.000,00 53.846.000.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah 9.145.761.000,00 9.661.955.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
12.124.000.000,00 13.780.000.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 127.846.564.000,00 140.764.979.811,00
1.2 Dana Perimbangan 1.398.565.930.000,00 1.497.944.208.000,00
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
132.833.448.000,00 147.660.140.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 926.754.302.000,00 966.572.992.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 338.978.180.000,00 383.711.076.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 545.871.316.677,00 554.556.799.677,00
1.3.1 Hibah 82.490.294.677,00 99.267.188.677,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
18
No
URAIAN APBD 2018 APBD Perubahan
2019
1.3.2 Bagi hasil pajak propinsi dan pemda lainnya 100.893.835.000,00 106.000.000.000,00
1.3.3 Dana penyesuaian otonomi khusus 26.250.000.000,00 34.200.765.000,00
1.3.4 Bantuan keuangan provinsi dan pemda lainnya
106.503.350.000,00 46.835.000.000,00
1.3.5 Dana desa 229.733.837.000,00 268.253.846.000,00
Jumlah Pendapatan 2.143.637.059.677,00 2.270.553.942.488,00
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Belanja daerah terdiri dari
urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu
yang dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Belanja daerah disusun berlandaskan pada prestasi kerja
yaitu berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan pada azas umum pengelolaan
keuangan daerah seperti tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,
efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Adapun kebijakan pengalokasian belanja daerah Kabupaten Blora adalah sebagai
berikut.
1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib
dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung untuk program
prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan
pemerintahan dan sisanya dialokasikan untuk belanja tidak langsung diluar
belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
2. Belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja gaji dan
tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang
dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah), bagi hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, belanja tidak terduga dan belanja
bantuan keuangan kepada propinsi/Kab/Kota dan pemerintahan desa, belanja
hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja tidak langsung merupakan belanja
yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
3. Belanja Langsung diarahkan untuk pencapaian prioritas daerah tahun 2019,
serta memperhatikan alokasi fungsi urusan pemerintahan dan pelaksanaan
fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pengalokasian anggaran pada urusan
wajib berkaitan dengan pelayanan dasar memperhatikan pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan APBD
Perubahan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
19
Tabel 2.4
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
No
URAIAN APBD 2018 APBD Perubahan
2019
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.216.725.976.284,00 1.307.788.777.664,00
2.1.1 Belanja Pegawai 818.037.947.284,00 851.251.717.188,00
2.1.2 Belanja Bunga - 0,00
2.1.3 Belanja Subsidi - 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 29.330.200.000,00 31.358.805.976,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.829.500.000,00 4.544.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
6.038.000.000,00 6.758.000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kabupaten dan Pemerintahan Desa serta Partai Politik
360.740.329.000,00 413.376.254.500,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 750.000.000,00 500.000.000,00
2.2 Belanja Langsung 986.396.762.155,00 1.020.127.206.742,00
2.2.1 Belanja Pegawai 123.073.885.138,00 126.922.303.400,00
2.2.2 Barang Jasa 323.024.357.315,00 385.553.871.811,00
2.2.3 Modal 540.298.519.702,00 507.651.031.531,00
Jumlah Belanja 2.203.122.738.439,00 2.327.915.984.406,00
2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan keseluruhan dari transaksi keuangan
pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau
akan diterima kembali, dimana dalam penganggarannya dimaksudkan untuk
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan
antara lain dapat berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, hasil divestasi (dana
bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo.
a. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan
Pada tahun 2019 Kabupaten Blora merencanakan penerimaan pembiayaan,
karena adanya rencana pengembalian atas dana bergulir.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pada tahun 2019 direncanakan adanya pengeluaran pembiayaan yaitu atas
penyertaan modal kepada BUMD/Perusda berdasarkan Peraturan Daerah yang
telah ditetapkan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
20
Rasio SiLPA terhadap Total Belanja Daerah diharapkan akan semakin turun.
Kebijakan yang ditempuh dalam rangka mengatasi defisit anggaran tersebut adalah
dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) pada tahun lalu.
Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut dilakukan dengan
pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran
pembiayaan. Adapun gambaran skema pembiayaan Pemerintah Kabupaten Blora
untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5
Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019
No
URAIAN APBD 2018 APBD Perubahan
2019
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 63.485.678.762,00 63.862.041.918,00
3.1.1 Penggunaan SiLPA 63.485.678.762,00 63.803.904.218,00
3.1.2 Penerimaan Kembali Dana Bergulir 0,00 58.137.000,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000,00 6.500.000.000,00
3.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 6.500.000.000,00
Pembiayaan Netto 59.485.678.762,00 57.362.041.918,00
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
- -
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Berdasarkan arah kebijakan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019, isu strategis Kabupaten Blora, prioritas dalam RPJMD
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
Kabupaten Blora, maka Prioritas Belanja Daerah pada tahun 2019 yang mengacu
pada prioritas pembangunan dengan arah kebijakan yaitu : Meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, didukung
pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan infrastruktur wilayah. Dan
selanjutnya dirumuskan secara terperinci ke dalam sasaran dan fokus pembangunan
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas
KKN dengan fokus pembangunan antara lain :
a. Peningkatan kinerja birokrasi.
b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara.
c. Peningkatan kualiyas pelayanan publik melalui tersusunnya Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), SOP dan SPP di masing-masing unit
pelayanan.
d. Pemanfaatan TIK dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
21
e. Penegakan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban
umum.
2. Pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus pembangunan antara lain :
a. Pemberdayaan UMKM.
b. Pengembangan destinasi pariwisata.
c. Pengembangan produk unggulan daerah.
d. Peningkatan keterkaitan antar usaha ekonomi.
3. Pemerataan infrastruktur wilayah dengan fokus pemerataan pembangunan dan
peningkatan aksesbilitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana dan
prasarana persampahan, penerangan jalan umum dan penanganan perbaikan
infrastruktur akibat bencana alam antara lain :
a. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah.
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
c. Peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.
d. Penataan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
e. Pembangunan sarana dan prasarana desa kawasan hutan.
4. Percepatan pengentasan kemiskinan dengan fokus pembangunan penurunan
angka kemiskinan melalui :
a. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat.
b. Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui
pendayagunaan sumber daya lokal yang potensial.
c. Verifikasi dan validasi masyarakat miskin.
5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu dengan fokus
pembangunan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, peningkatan
kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, peningkatan akses
pelayanan, terutama bagi masyarakat tidak mampu di setiap jenjang pendidikan
antara lain :
a. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
b. Peningkatan sarana prasarana pendidikan.
c. Peningkatan kualitas pendidikan berkarakter.
d. Pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun melalui beasiswa siswa
berprestasi, penyelenggaraan kejar paket A, B, C.
e. Peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana
kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dengan
fokus pembangunan antara lain :
a. Pelatihan, bimbingan teknis dan pendidikan formal bagi tenaga
kesehatan/non kesehatan.
b. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.
c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.
d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
e. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat.
7. Penciptaan iklim politik yang kondusif, melalui :
a. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela Negara.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
22
b. Peningkatan pemahaman politik kepada masyarakat.
c. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum.
Prioritas belanja daerah dimaksud dilaksanakan oleh beberapa Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai bidang yang terlibat didalamnya seperti
dalam prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang bermutu, OPD
yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan dan Dinporabudpar. Keterpaduan
masing-masing OPD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya
sangat berperan dalam pencapaian indikator target kinerja. untuk itu sinkronisasi,
komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing OPD dalam pencapaian target
sangat diperlukan. Dengan sinkronisasi dimaksud, maka penggunaan sumber daya
dapat dilaksanakan secara optimal sehingga prinsip efisiensi dan efektifitas dalam
pencapaiannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang dimiliki.
Kinerja pelaksanaan APBD dipengaruhi oleh beberapa permasalahan,
pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
masih belum stabil sehingga belum memungkinkan untuk menaikkan tarif
pajak/retribusi dan sumber pembiayaan daerah yang besar masih bersumber dari
dana perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi, koordinasi
yang terkait dengan dana perimbangan. Penerapan peraturan perundang-undangan
yang baru dan keterbatasan SDM juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan APBD
Tahun 2019.
2.3.2.2 Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan
suatu program dan kegiatan. Lebih rinci belanja langsung yang dilaksanakan
berdasarkan urusan dan bidang adalah sebagai berikut :
a. Urusan Wajib
Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk
mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
b. Urusan Pilihan
Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora adalah
urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Bidang yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Blora yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,
perdagangan, perindustrian, ketransmigrasian.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 24
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Blora tahun
anggaran 2019 menurut urusan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut :
a. PENDAPATAN
Realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blora Periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.240.970.020.081,00. Dengan
anggaran perubahan sebesar Rp2.270.553.942.488,00, maka prosentase realisasi terhadap
anggaran adalah sebesar 98,70%. Adapun realisasi pencapaian pendapatan selama tahun
2019 dapat diuraikan sebagai berikut :
Uraian 2019 2018
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah 218.052.934.811,00 246.863.066.484,00 113,21 203.182.795.054,00
- Pendapatan Pajak
Daerah
53.846.000.000,00 61.320.811.636,00 113,88 53.816.734.848,00
- Pendapatan Retribusi
Daerah
9.661.955.000,00 9.265.329.919,00 95,89 8.638.971.957,00
- Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
13.780.000.000,00 13.805.331.392,00 100,18 8.112.978.480,00
- Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
140.764.979.811,00 162.471.593.537,00 115,42 132.614.109.769,00
Pendapatan Transfer 1.684.979.973.000,00 1.631.536.944.197,00 96,52 1.607.847.575.930,00
- Dana Bagi Hasil Pajak 102.983.374.000,00 81.955.082.770,00 79,58 98.847.733.591,00
- Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak (SDA)
44.676.766.000,00 37.893.211.206,00 84,82 17.015.980.402,00
- Dana Alokasi Umum 966.572.992.000,00 966.559.787.000,00 100,00 926.682.649.031,00
- Dana Alokasi khusus 383.711.076.000,00 355.308.379.286,00 92,60 333.004.046.384,00
- Dana Penyesuaian 34.200.765.000,00 34.200.765.000,00 100,00 26.250.000.000,00
- Pendapatan Bagi Hasil
Pajak
106.000.000.000,00 111.276.869.935,00 104,98 102.733.000.522,00
- Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya
46.835.000.000,00 44.342.849.000,00 94,68 103.314.166.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 25
Uraian 2019 2018
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan
Yang Sah
367.521.034.677,00 362.570.009.500,00 98,65 309.641.063.983,00
- Pendapatan Hibah 99.267.188.677,00 94.316.163.500,00 95,01 79.907.226.983,00
- Pendapatan Dana Desa 268.253.846.000,00 268.253.846.000,00 100,00 229.733.837.000,00
JUMLAH 2.270.553.942.488,00 2.240.970.020.181,00 98,70 2.120.654.753.233,00
b. BELANJA & TRANSFER
Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Blora periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp2.201.539.935.903,00 dengan
prosentase sebesar 94,57% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar
Rp2.327.915.984.406,00. Realisasi belanja dan transfer secara keseluruhan dapat
diuraikan dalam tabel berikut.
Uraian 2019 2018
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)
BELANJA OPERASI 1.813.006.952.875,00 1.728.710.689.895,00 95,35 1.611.247.782.326,00
- Belanja Pegawai 978.174.020.588,00 924.532.293.909,00 94,52 907.414.544.888,00
- Belanja Barang 385.553.871.811,00 357.028.347.986,00 92,60 306.144.209.238,00
- Belanja Hibah 31.358.805.976,00 29.535.200.000,00 94,18 35.541.525.200,00
- Belanja Bantuan Sosial 4.544.000.000,00 4.255.000.000,00 93,64 1.436.500.000,00
- Belanja Bantuan
Keuangan 413.376.254.500,00 413.359.848.000,00 100 360.711.003.000,00
BELANJA MODAL 507.651.031.531,00 466.887.346.008,00 91,97 499.439.779.133,00
- Belanja Tanah 18.079.540.000,00 13.969.177.820,00 77,27 1.291.794.500,00
- Belanja Peralatan dan
Mesin
109.615.724.336,00 89.508.670.291,00 81,66 83.619.034.319,00
- Belanja Gedung dan
Bangunan
137.971.822.631,00 134.689.914.700,00 97,62 136.540.415.855,00
- Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan
239.010.069.964,00 225.917.880.879,00 94,52 273.758.728.009,00
- Belanja Aset Tetap
Lainnya
2.820.874.600,00 2.664.601.954,00 94,46 4.033.333.450,00
- Belanja Aset Lainnya 153.000.000,00 137.100.364,00 89,61 196.473.000,00
BELANJA TIDAK
TERDUGA
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 26
Uraian 2019 2018
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)
TRANSFER 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 87,92 5.788.000.000,00
- Bagi Hasil Retribusi 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 87,92 5.788.000.000,00
Jumlah 2.327.915.984.406,00 2.201.539.935.903,00 94,35 2.116.475.561.459,00
Adapun ikhtisar realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan
sebagai berikut :
NO URUSAN PEMERINTAHAN OPD PENGAMPU
CAPAIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
KINERJA
(%)
KEUANGAN (Rp)
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan Dinas Pendidikan 94,72 700.343.831.112,00
2. Kesehatan Dinas Kesehatan 91,89 194.121.468.235,00
RSUD Blora 91,78 85.566.843.226,00
RSUD Cepu 90,91 64.549.584.949,00
3. Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
93,49 193.785.532.331,00
4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan,
Pemukiman dan
Perhubungan
92,83 89.589.260.892,00
5. Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja 97,31 9.631.108.397,00
6. Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
93,95 6.872.064.185,00
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
53,05 4.101.184.742,00
JUMLAH 89,53 1.348.560.878.069,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 27
NO URUSAN PEMERINTAHAN OPD PENGAMPU
CAPAIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
KINERJA
(%) KEUANGAN (Rp)
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1. Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 93,16 16.436.264.024,00
2. Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
94,93 9.434.187.702,00
3. Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
96,39 7.955.290.148,00
4. Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
95,01 13.215.513.160,00
5. Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika
97,37 7.342.517.150,00
6. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
97,85 6.693.961.309,00
7. Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kepemudaan, Olah
Raga, Kebudayaan dan
Pariwisata
96,74 17.849.411.038,00
8. Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
96,98 14.929.183.415,00
JUMLAH 94,88 93.856.327.946,00
NO URUSAN PEMERINTAHAN OPD PENGAMPU
CAPAIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
KINERJA
(%)
KEUANGAN (Rp)
C. URUSAN PILIHAN
1. Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan
Perikanan
98,22 14.120.893.815,00
2. Pangan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
94,02 29.661.175.838,00
3. Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah
Dinas Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
96.62 31.977.211.381,00
4. Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja
86,41 12.787.289.516,00
JUMLAH 98,22 88.546.570.550,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 28
NO URUSAN PEMERINTAHAN OPD PENGAMPU
CAPAIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
KINERJA
(%)
KEUANGAN (Rp)
D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1. Pengawasan Inspektorat Daerah 91,20 9.691.076.107,00
2. Perencanaan BAPPEDA 94,42 12.044.600.317,00
3. Keuangan BPPKAD 92,94 18.135.013.372,00
PPKD 99,25 453.091.948.000,00
4. Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah 88,65 12.840.730.050,00
5. Administrasi Pemerintahan DPRD 77,35 18.750.502.866,00
Kepala Daerah & Wakil 97,57 762.530.416,00
Sekretariat Daerah 93,04 41.684.023.127,00
Sekretariat DPRD 95,80 27.477.257.393,00
Kec. Blora 98,46 18.304.768.711,00
Kec. Jati 93,82 2.085.324.905,00
Kec. Todanan 94,63 2.357.173.680,00
Kec. Kedungtuban 90,85 2.232.363.603,00
Kec. Jepon 98,68 3.977.573.283,00
Kec. Sambong 96,00 2.074.278.453,00
Kec. Bogorejo 93,65 3.248.410.767,00
Kec. Cepu 98,40 10.762.453.845,00
Kec. Kunduran 99,40 5.957.672.592,00
Kec. Ngawen 97,01 4.524.560.851,00
Kec. Banjarejo 86,50 2.086.698.475,00
Kec. Japah 98,02 2.368.519.355,00
Kec. Randublatung 95,51 4.530.292.133,00
Kec. Jiken 96,67 3.017.776.807,00
Kec. Tunjungan 97,08 2.258.699.255,00
Kec. Kradenan 96,11 1.814.329.530,00
Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik
95,18 4.497.581.445,00
JUMLAH 94,87 670.576.159.338,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 29
C. PEMBIAYAAN
Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Blora periode 1 Januari sampai dengan
31 Desember tahun 2019 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :
Uraian 2019 2018
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
63.862.041.918,00 63.922.107.092,00 100,09 63.608.030.710,00
Penggunaan (SILPA) 63.803.904.218,00 63.802.556.826,00 100,00 63.485.678.762,00
Penerimaan Kembali Dana
Bergulir
58.137.700,00 119.550.266,00 205,63 122.351.948,00
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 84,61 4.000.000.000,00
Penyertaan Modal 6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 84,61 4.000.000.000,00
3.2. Hambatan, Kendala dan Upaya Pencapaian Target
a. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam
pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut :
1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan
retribusi daerah;
2) Keterbatasan personil dalam pengelolaan dan penarikan pajak daerah;
3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi pajak dan retribusi
daerah.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengatasi hambatan
tersebut diatas antara lain :
1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;
2) Optimalisasi personil melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak
dan retribusi daerah;
3) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penerapan transaksi non tunai
dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
b. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam
pencapaian target belanja antara lain :
1) Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan belanja terutama pada
penyesuaian belanja dengan rekening belanja, sehingga menunda pencairan dana
dan pencairan menumpuk di akhir tahun atau setelah perubahan APBD;
2) Perangkat Daerah kurang disiplin dalam mengajukan pencairan dana program
kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan sehingga mengakibatkan
tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun.
3) Perubahan peraturan teknis terkait pelaksanaan belanja daerah.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 30
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengatasi hambatan
tersebut diatas antara lain :
1) Meningkatkan pemahaman aparatur perencana dan penganggaran dalam
merumuskan bentuk kegiatan dibandingkan dengan pola penganggaran;
2) Memberikan pengakuan atas capaian prestasi bagi Perangkat Daerah yang telah
disiplin dalam pelaksanaan anggaran;
3) Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan baru yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 30
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Blora merupakan Entitas Pelaporan, yang menurut peraturan
perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan organisasi
perangkat daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang menurut peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan perangkat daerah.
Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora terdapat 44 (empat puluh empat)
perangkat daerah sebagai Entitas Akuntansi.
4.2. Kebijakan Akuntansi Desentralisasi
Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD telah
ditetapkan Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pelaksanaannya.Dalam Undang-undang No. 17 Tahun
2003 Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif,
antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. Untuk dapat menyusun neraca di tingkat
pemerintah daerah, maka PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
mengamanatkan agar Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan
yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan selanjutnya Laporan Keuangan
OPD tersebut dikonsolidasikan di tingkat kabupaten untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
4.3. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Blora adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan
ekuitas.
Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekening Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun
berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada
saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta
belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari
Rekening Kas Umum Daerah.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 31
dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi
4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
✓ Definisi
Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang
menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas
Pelaporan.
✓ Pengakuan
Pendapatan-LRA diakui :
a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas
Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.
b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka
diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja
berikutnya.
c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan
sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai
Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas
Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun
berikutnya.
Pendapatan-LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan
yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak
untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan
atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu
adanya penagihan.
✓ Pengukuran
a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan
membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas brutto dapat
dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA
bersifat variabel.
b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
azas brutto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi
dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 32
4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
✓ Definisi
a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
✓ Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
pengguna anggaran.
Beban diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain
ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas
umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang
belum dibayar oleh entitas akuntansi.
b. Terjadinya konsumsi barang/jasa :
1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban
2) konsumsi barang/jasa nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau
berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah
penyusutan atau amortisasi.
✓ Pengukuran
Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/
jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak
dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas
nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.
Beban dicatat sebesar:
a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar
pada periode berjalan.
b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
4.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
✓ Definisi
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten
Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 33
penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
✓ Pengakuan
a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah.
✓ Pengukuran
a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan brutto dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas brutto.
Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi
pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset
✓ Definisi
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
✓ Pengakuan
Kas dan Setara Kas diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat
dikeluarkan oleh entitas pelaporan.
Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila
memenuhi salah satu kriteria :
a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa
yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh Pemerintah Kabupaten
Blora.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
Pengakuan hasil investasi jangka pendek berupa bunga deposito, bunga obligasi dan
deviden tunai (cash devidend) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai
pendapatan.
Kriteria pengakuan piutang adalah sebagai berikut :
a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan atau;
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
Persediaan diakui bertambah pada saat :
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh entitas pelaporan dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 34
Pencatatan persediaan dilakukan dengan :
a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan
membutuhkan kontrol yang besar. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan
yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu terupdate.
b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi,
pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak
mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan
melakukan stock opname pada akhir periode.
✓ Pengukuran
Pengukuran dan Penilaian Kas dan Setara Kas :
a. Kas dan Setara Kas diukur dan dinilai sebesar nilai nominal.
b. Kas dan Setara kas dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pelaporan.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi
jangka pendek (efek) dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka
pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi
jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi jangka pendek pada tanggal
perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi
dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan untuk memperoleh investasi
jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham seperti deposito
jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito. Investasi jangka pendek dinilai
sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan. Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai
tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam Laporan
Operasional.
Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang
yang belum dilunasi.
Besarnya prosentase penyisihan piutang ditetapkan sebagai berikut :
NO. UMUR PIUTANG KELOMPOK PROSENTASE
PENYISIHAN
1 0 (nol) s/d 1 (satu) bulan Lancar 0,5%
2 1 (satu) s/d 3 (tiga) bulan Tidak Lancar 10%
3 3 (tiga) s/d 12 (dua belas) bulan Diragukan 50%
4 Lebih dari 12 (dua belas) bulan Macet 100%
Persediaan disajikan sebesar :
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir
diperoleh. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (first in first out), sehingga
persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 35
✓ Penyusutan Aset
Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap dengan
metode garis lurus tanpa ada nilai residu dan dihitung pada semester berikutnya
setelah aset tersebut dicatat.
Penyusutan dilakukan terhadap :
a. Aset Tetap, berupa :
1. gedung dan bangunan;
2. peralatan dan mesin;
3. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
4. aset tetap lainnya berupa alat musik modern.
b. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca, berupa :
1. perangkat lunak (software) ; dan
2. aset idle.
Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah;
b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat; dan
c. Konstruksi dalam pengerjaan.
Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari
Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai
berikut :
Nilai yang dapat disusutkan
Penyusutan per periode = -------------------------------------
Masa Manfaat
TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02.02 ALAT BESAR
02.02.01.00.00 ALAT BESAR DARAT 10
02.02.02.00.00 ALAT BESAR APUNG 8
02.02.03.00.00 ALAT BANTU 7
02.03 ALAT ANGKUTAN
02.03.01 00.00 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 7
02.03.02.00.00 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 2
02.03.03.00.00 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10
02.03.04.00.00 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 3
02.03.05.00.00 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 20
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 36
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)
02.04 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
02.04.01.00.00 ALAT BENGKEL BERMESIN 10
02.04.02.00.00 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 5
02.04.03.00.00 ALAT UKUR 5
02.05 ALAT PERTANIAN
02.05.01.00.00 ALAT PENGOLAHAN 4
02.05.02.00.00
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ ALAT
PENYIMPANAN 4
02.06 ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
02.06.01.00.00 ALAT KANTOR 5
02.06.02.00.00 ALAT RUMAH TANGGA 5
02.06.03.00.00 KOMPUTER
02.06.03.01.00 KOMPUTERUNIT 4
02.06.03.02.00 PERSONAL KOMPUTER 4
02.06.03.03.00 PERALATAN KOMPUTER 4
02.06.03.04.00 PERALATAN MINI KOMPUTER 4
02.06.03.05.00 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 4
02.06.03.06.00 PERALATAN JARINGAN 4
02.06.04.00.00 MEJA DAN KURSI KERJA/ RAPAT 5
02.07
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN
PEMANCAR
02.07.01.00.00 ALAT STUDIO 5
02.07.02.00.00 ALAT KOMUNIKASI 5
02.07.03.00.00 PERALATAN PEMANCAR 10
02.08 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
02.08.01.00.00 ALAT KEDOKTERAN 5
02.08.02.00.00 ALAT KESEHATAN UMUM 5
02.09 ALAT LABORATORIUM
02.09.01.00.00 UNIT ALAT LABORATORIUM 8
02.09.02.00.00 ALAT PERAGA/ PRAKTEK SEKOLAH 8
02.09.03.00.00 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 15
02.09.04.00.00 ALAT LABORATORIUM FISIKA
NUKLIR/ELEKTRONIKA 15
02.09.05.00.00
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI
UNGKUNGAN 10
02.09.06.00.00 RADIATION APPLICATION & NON
DESTRUCTIVE 10
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 37
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)
TESTING LABORATORY
02.09.07.00.00 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 7
02.09.08.00.00
PERALATAN LABORATORIUM
HYDRODINAMICA 15
02.50.01.00.00 SOFTWARE 5
03.11 BANGUNAN GEDUNG '
03.11.01.00.00 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 50
03.11.02.00.00 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TlNGGAL 50
03.11.03 BANGUNAN MENARA
03.11.03.00.00 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 40
03.12 MONUMEN
03.12.01.00.00 BANGUNAN BERSEJARAH 50
03.12.02.00.00 TUGU PERINGATAN 50
03.12.03.00.00 CANDI 50
03.12.04.00.00 MONUMEN/ BANGUNAN BERSEJARAH 50
03.12.05.00.00 TUGU PERINGATAN 50
03.12.06 TUGU TITIK KONTROL/PASTI
03.12.06.01.00 TUGU/TANDA BATAS 50
03.12.07 RAMBU-RAMBU
03.12.07.01.00 RAMBU BERSUAR LALU LINTAS DARAT 7
03.12.07.02.00 RAMBU TIDAK BERSUAR 7
03.12.08.00.00 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 5
04.13 JALAN DAN JEMBATAN
04.13.01.00.00 JALAN 10
04.13.02.00.00 JEMBATAN 50
04.14 BANGUNAN AIR
04.14.01.00.00 BANGUNAN AIR IRIGASI 50
04.14.02.00.00 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT 50
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 38
KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)
04.14.03.00.00
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN
POLDER 25
04.14.04.00.00 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &
10 PENANGGULANGAN BENCANAALAM
04.14.05.00.00 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR
DAN AIR TANAH 30
04.14.06.00.00 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 40
04.14.07.00.00 BANGUNAN AIR KOTOR 40
04.14.08.00.00 BANGUNAN AIR 40
04.15 INSTALASI
04.15.01.00.00 INSTALASI AIR MINUM/BERSIH 30
04.15.02.00.00 INSTALASI AIR KOTOR 30
04.15.03.00.00 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH 10
04.15.04.00.00
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN
BANGUNAN 10
04.15.05.00.00 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 40
04.15.06.00.00 INSTALASI GARDU LISTRIK 40
04.15.07.00.00 INSTALASI PERTAHANAN 30
04.15.08.00.00 INSTALASI GAS 30
04.15.09.00.00 INSTALASI PENGAMAN 20
04.15.10.00.00 INSTALASI LAIN 20
04.16 JARINGAN
04.16.01.00.00 JARINGAN AIR MINUM 30
04.16.02.00.00 JARINGAN LISTRIK 30
04.16.03.00.00 JARINGAN TELEPON 20
04.16.04.00.00 JARINGAN GAS 30
05.18.01.03.01 ALAT MUSIK MODERN/BAND 5
Pengeluaran kas dan atau asset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka
panjang dan perubahan piutang menjadi investasi jangka panjang dapat diakui sebagai
investasi jangka panjang, apabila :
a. tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasikan bahwa entitas
pelaporan mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi jangka panjang.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka panjang dapat diukur secara
memadai (reliable).
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 39
Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Blora didasarkan pada 3 (tiga) metode,
yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat
direalisasikan.
4.4.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
✓ Definisi
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban disajikan
berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
✓ Pengakuan
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi
akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian
yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman
diterima atau pada saat kewajiban timbul.
✓ Pengukuran
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4.4.6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
✓ Definisi
Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora.
✓ Pengakuan
Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau
kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora.
✓ Pengukuran
Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 1
BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019 sebesar
Rp2.240.970.020.181,00 atau mencapai 98,70% dari target sebesar
Rp2.270.553.942.484,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp246.863.066.484,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.631.536.944.197,00,
dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp362.570.009.500,00.
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp2.120.671.434.967,00,
realisasi Pendapatan Tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp120.298.585.214,00 atau naik sebesar 5,67%. Perkembangan realisasi Pendapatan
tahun 2017 - 2019 terlihat pada grafik di bawah.
Gambar 5.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019
Realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar Rp2.195.598.035.903,00 atau mencapai
94,59% dari anggaran sebesar Rp2.321.157.984.406,00. Realisasi Belanja tersebut
terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.728.710.689.895,00, Belanja Modal sebesar
Rp466.887.346.008,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja
Tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp84.910.474.444,00 atau naik
sebesar 4,02% dari realisasi Tahun 2018. Realisasi Transfer Tahun 2019 sebesar Rp5.941.900.000,00 atau mencapai 87,92%
dari anggaran sebesar Rp6.758.000.000,00. Realisasi Transfer tersebut terdiri dari
Transfer Bagi Hasil Ke Desa sebesar Rp5.941.900.000,00. Dibandingkan realisasi
Transfer Tahun 2018, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp153.900.000,00 atau naik 0,03%.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 2
Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer tahun 2017-2019 dapat dilihat pada grafik
di bawah.
Gambar 5.2 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2017-2019
Dari realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut, maka pada Tahun 2019 terdapat
Surplus Anggaran sebesar Rp39.430.084.278,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp63.922.107.092,00,
sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 mencapai Rp5.499.500.000,00
sehingga Pembiayaan Netto Tahun 2019 adalah sebesar Rp58.422.607.092,00. Dengan adanya Surplus Anggaran sebesar Rp39.430.084.278,00 dan Pembiayaan Netto
sebesar Rp58.422.607.092,00, maka pada Tahun 2019 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA) sebesar Rp97.852.691.370,00 sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 5.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2019
Uraian Tahun 2019 %
Tahun 2018
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Pendapatan 2.270.553.942.488,00 2.240.970.020.181,00 98,70 2.120.671.434.967,00
Belanja 2.321.157.984.406,00 2.195.598.035.903,00 94,59 2.110.687.561.459,00
Transfer 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 87,92 5.788.000.000,00
Surplus/(Defisit) (57.362.041.918,00) 39.430.084.278,00 (68,74) 4.195.873.508,00
Penerimaan Pembiayaan
63.862.041.918,00 63.922.107.092,00 100,09 63.608.030.710,00
Pengeluaran Pembiayaan
6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 84,61 4.000.000.000,00
Pembiayaan (netto)
57.362.041.918,00 58.422.607.092,00 101,85 59.608.030.710,00
SILPA - 97.852.691.370,00 - 63.803.904.218,00
Anggaran Tahun 2019 tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun
2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2019
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 35
Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran adalah
sebagai berikut:
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A. Pendapatan- LRA 2.270.553.942.488,00 2.240.970.020.181,00 2.120.671.434.967,00
Realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blora Periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.240.970.020.181,00 terdiri dari :
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.a. Pendapatan Asli Daerah 218.052.934.811,00 246.863.066.484,00 203.182.795.054,00
5.1.A.b. Pendapatan Transfer 1.684.979.973.000,00 1.631.536.944.197,00 1.607.847.575.930,00
5.1.A.c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
367.521.034.677,00 362.570.009.500,00 309.641.063.983,00
Jumlah 2.270.553.942.488,00 2.240.970.020.181,00 2.120.671.434.967,00
Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2019
mengalami kenaikan sebesar Rp120.298.585.214,00 atau naik sebesar 5,67%.
Rincian realisasi pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp246.863.066.484,00 atau 113,21% dari target
yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp218.052.934.811,00. Realisasi
Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi sebesar 11,02% dari total
Pendapatan-LRA Tahun 2019. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2018, realisasi PAD-LRA tersebut mengalami kenaikan
sebesar Rp43.680.271.430,00 atau naik sebesar 21,50%.
Rincian realisasi pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut :
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.a.1. Pendapatan Pajak Daerah
53.846.000.000,00 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00
5.1.A.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah
9.661.955.000,00 9.265.329.919,00 8.638.971.957,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.a. Pendapatan Asli
Daerah-LRA
218.052.934.811,00 246.863.066.484,00 203.182.795.054,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 36
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
13.780.000.000,00 13.805.331.392,00 8.112.978.480,00
5.1.A.a.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
140.764.979.811,00 162.471.593.537,00 132.614.109.769,00
Jumlah 218.052.934.811,00 246.863.066.484,00 203.182.795.054,00
Anggaran (Rp)
Realisasi 2019 (Rp)
Realisasi 2018 (Rp)
5.1.A.a.1. Pendapatan Pajak Daerah
53.846.000.000,00 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00
Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang jenis dan tarifnya ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan mengacu
pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak
Daerah di Kabupaten Blora hanya dikelola oleh 1 (satu) perangkat daerah yaitu Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp61.320.811.636,00 atau
113,88% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2019 sebesar
Rp53.846.000.000,00.
Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
terdiri dari:
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018 (Rp)
a. Pajak Hotel 1.400.000.000,00 1.437.405.650,00 1.323.384.400,00
- Hotel Bintang Lima 276.000.000,00 296.429.526,00 194.433.202,00
- Hotel Bintang Empat 150.000.000,00 160.230.512,00 225.223.721,00
- Hotel Bintang Tiga 180.000.000,00 164.149.127,00 114.603.935,00
- Hotel Melati Tiga 350.000.000,00 351.479.735,00 347.531.942,00
- Hotel Melati Dua 70.000.000,00 70.624.000,00 65.866.200,00
- Hotel Melati Satu 308.000.000,00 315.668.350,00 304.096.500,00
- Losmen /rumah penginapan/pesanggrahan/hotel/ rumah kos
66.000.000,00 78.824.400,00 71.628.900,00
b. Pajak Restoran 4.109.596.000,00 5.154.668.257,00 4.101.571.788,00
- Restoran 589.596.000,00 798.452.776,00 562.299.151,00
- Rumah Makan 250.000.000,00 398.257.281,00 179.985.000,00
- Cafe 80.000.000,00 99.569.642,00 65.310.275,00
- Katering 3.174.500.000,00 3.843.588.558,00 3.280.177.362,00
- Jasa Boga 15.500.000,00 14.800.000,00 13.800.000,00
c. Pajak Hiburan 211.404.000,00 343.569.620,00 271.904.080,00
- Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana
7.954.000,00 3.453.750,00 7.954.999,00
- Pameran 10.000.000,00 150.000,00 7.299.999,00
- Karaoke 120.450.000,00 126.973.096,00 160.977.583,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 37
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018 (Rp)
- Balap Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 4.500.000,00 12.999.999,00
- Permainan Ketangkasan 35.000.000,00 105.452.220,00 43.485.500,00
- Pusat Kebugaran 1.000.000,00 699.500,00 475.000,00
- Pertandingan Olahraga 30.000.000,00 102.341.054,00 38.711.000,00
d. Pajak Reklame 900.000.000,00 928.284.998,00 880.334.664,00
- Reklame papan bilboard/ videotron/ megatron
770.000.000,00 794.861.813,00 754.464.664,00
- Reklame kain 130.000.000,00 133.423.185,00 125.795.000,00
- Reklame Selebaran 0,00 0,00 75.000,00
e. Pajak Penerangan Jalan 21.800.000.000,00 24.092.821.758,00 21.882.249.937,00
- PPJ PLN Blora 21.800.000.000,00 24.092.821.758,00 20.336.434.103,00
- PPJ PLN Cepu 0,00 0,00 1.545.815.834,00
f. Pajak Parkir 90.000.000,00 165.172.190,00 99.371.300,00
g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
250.000.000,00 710.693.272,00 523.513.000,00
h. Pajak Air tanah 85.000.000,00 186.568.801,00 53.341.230,00
i. Pajak BPHTB 7.650.000.000,00 10.490.799.513,00 7.353.231.218,00
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
17.350.000.000,00 17.810.827.577,00 17.327.833.231,00
Jumlah 53.846.000.000,00 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00
Tabel di atas menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan masih menjadi kontributor
terbesar terhadap total penerimaan Pajak Daerah yaitu 39,29%, sedangkan Pajak Parkir
memberikan kontribusi terkecil terhadap total penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 yang
hanya sebesar 0,27%.
a. Pajak Hotel
Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh
hotel yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Blora. Pajak Hotel ini terdiri dari
(i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Kos.
Realisasi Pajak Hotel tahun 2019 sebesar Rp1.437.405.650,00 atau 102,67% dari
target yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019. Nilai tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp114.021.250,00 atau naik 8,62% dari realisasi tahun 2018.
b. Pajak Restoran
Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Blora, yang terdiri dari (i) Pajak
Restoran, (ii) Pajak Rumah Makan, (iii) Pajak Café, (iv) Pajak Katering dan (v) Jasa
Boga.
Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp5.154.668.257,00 atau 125,43% dari
target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp1.053.096.469,00 atau naik 25,67% dari realisasi tahun 2018.
Kenaikan tersebut didorong oleh optimalisasi setoran Pajak Katering dari Bendahara
Pengeluaran OPD dan bendahara BOS di sekolah negeri.
c. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan di
wilayah Pemerintah Kabupaten Blora yang terdiri dari (i) Pajak Pagelaran
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 38
Musik/Kesenian, (ii) Pajak Pameran, (iii) Pajak Karaoke (iv) Balap Kendaraan
Bermotor, (v) Permainan Ketangkasan, (vi) Pusat Kebugaran, dan (vii) Pajak
Pertandingan Olah Raga.
Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2019 sebesar Rp343.569.620,00 atau 162,52% dari
target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp71.665.540,00 atau naik 20,86% dari realisasi tahun 2018. d. Pajak Reklame
Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame di
wilayah Pemerintah Kabupaten Blora, baik yang berupa (i) Reklame
Papan/Billboard, (ii) Reklame Kain, maupun (iii) Selebaran. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 sebesar Rp928.284.998,00 atau 103,14% dari
target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019. Jumlah tersebut lebih besar dari
pencapaian di tahun 2018 sebesar Rp880.334.664,00 atau naik 5,45%. e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Realisasi PPJ Tahun
2019 sebesar Rp24.092.821.758,00 atau 110,52% dari target yang ditetapkan dalam
APBD-P Tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dari pencapaian
di tahun 2018 yaitu bertambah sebesar Rp2.210.571.821,00 atau naik 10,10%.
Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan semakin bertambahnya cakupan
penggunaan listrik di wilayah Blora, baik untuk kalangan industri, rumah tangga
maupun jalan umum. f. Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan
oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.
Pajak Parkir di Kabupaten Blora tidak terlampau besar karena relatif sedikitnya
tempat-tempat publik yang telah menyediakan lahan parkir mandiri selain badan
jalan.
Realisasi Pajak Parkir Tahun 2019 sebesar Rp165.172.190,00 atau 183,52% dari
target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp90.000.000,00.
g. Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2019 sebesar Rp186.568.801,00 atau 219,49% dari
target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019. Nilai tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp133.227.571,00 atau naik 249,76% dari realisasi Tahun 2018
yang mencapai Rp53.341.230,00.
PDAM yang selama ini merupakan kontributor terbesar Pajak Air Tanah, bukan lagi
termasuk wajib pajak karena pengelolaan air yang dilakukan oleh PDAM
dikategorikan sebagai air permukaan sehingga pengelolaannya diambil alih oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten hanya mendapatkan bagi
hasil saja dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 39
Pengambilalihan pengelolaan Pajak Air Tanah oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah ini didasarkan pada surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah
(BPPD) Jawa Tengah.
h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.
Realisasi Pajak MBLB Tahun 2019 sebesar Rp710.693.272,00 atau 284,28% dari
target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019.
Pajak MBLB ini sebagian besar berasal dari kegiatan konstruksi baik jalan maupun
bangunan yang dilaksanakan di tahun 2019.
i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Dasar pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Blora adalah Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. PBB-P2 merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total penerimaan Pajak
Daerah tahun 2019 yaitu sebesar Rp17.810.827.577,00 atau 29,04% dari total
penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019. Realisasi tersebut mencapai 102,66% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
Tahun 2019 sebesar Rp17.350.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi
Tahun 2018, angka tersebut juga mengalami kenaikan sebesar Rp482.994.346,00
atau naik 2,79%. j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Dasar pemungutan BPHTB di Kabupaten Blora adalah Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 10 Tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
BPHTB merupakan kontributor terbesar ketiga terhadap total penerimaan Pajak
Daerah tahun 2019, yaitu sebesar Rp10.490.799.513,00,00 atau 17,11% dari total
penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019.
Realisasi tersebut mencapai 137,14% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
Tahun 2019 sebesar Rp7.650.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan
realisasi Tahun 2018, angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan
yaitu sebesar Rp3.137.568.295,00 atau naik 42,67%.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 40
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.a.2. Pendapatan
Retribusi Daerah
9.661.955.000,00 9.265.329.919,00 8.638.971.957,00
Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui
Peraturan Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di Kabupaten Blora dikelola oleh 14
OPD. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 mencapai sebesar Rp9.265.329.919,00 atau
95,89% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 yaitu sebesar
Rp9.661.955.000,00.
Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
terdiri dari:
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp) Realisasi 2018 (Rp)
a. Retribusi Jasa Umum 4.963.018.000,00 5.161.078.167,00 4.438.770.698,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan 250.000.000,00 253.441.000,00 243.045.000,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
486.595.000,00 550.474.140,00 327.827.780,00
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
15.000.000,00 18.517.000,00 15.080.000,00
- Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
670.000.000,00 578.646.000,00 588.985.500,00
- Retribusi Pelayanan Pasar 2.609.923.000,00 2.684.478.425,00 2.351.276.116,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
348.500.000,00 361.608.100,00 342.171.300,00
- Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus
70.000.000,00 75.315.000,00 83.685.000,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
473.000.000,00 574.620.002,00 486.700.002,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
40.000.000,00 63.978.500,00 0,00
b. Retribusi Jasa Usaha 3.818.937.000,00 3.443.688.955,00 3.525.473.129,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.727.928.000,00 1.299.242.216,00 1.687.145.700,00
- Retribusi pasar grosir /pertokoan
1.411.809.000,00 1.488.800.039,00 1.374.719.429,00
- Retribusi Terminal 36.000.000,00 36.004.000,00 36.039.000,00
- Retribusi Tempat Parkir Khusus 258.200.000,00 295.737.700,00 120.354.000,00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
300.000.000,00 229.360.000,00 233.340.000,00
- Retribusi Rumah Potong Hewan 75.000.000,00 78.350.000,00 73.875.000,00
- Retribusi Laboratorium Lingkungan
10.000.000,00 16.195.000,00 0,00
c. Retribusi Perijinan Tertentu 880.000.000,00 660.562.797,00 674.728.130,00
- Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
850.000.000,00 651.819.797,00 640.936.130,00
- Retribusi Ijin tempat penjualan minuman beralkohol
25.000.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00
- Retribusi Ijin Trayek 5.000.000,00 5.743.000,00 3.792.000,00
Jumlah 9.661.955.000,00 9.265.329.919,00 8.638.971.957,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 41
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh
pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya
(Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling),
Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DINAS KESEHATAN 250.000.000,00 253.441.000,00
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas
pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di daerah. Retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum
yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Usaha kecil dan Menengah. Rincian pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan per OPD tahun
2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 150.000.000,00 169.855.200,00
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
336.595.000,00 380.618.940,00
TOTAL 486.595.000,00 550.474.140,00
c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan retribusi atas
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di daerah. Retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum yang
dipungut oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan.
Rincian pendapatan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
15.000.000,00 18.517.000,00
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang dipungut atas
orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas pelayanan parkir di tepi
jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai
ketentuan.
Realisasi pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2019 sebesar
Rp578.646.000,00 atau 86,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
Tahun 2019.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 42
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
Dinrumkimhub 470.000.000,00 417.000.000,00
Dindagkop UKM 200.000.000,00 161.646.000,00
Jumlah 670.000.000,00 578.646.000,00
Realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2019 ini tidak mencapai
target yang telah ditetapkan dikarenakan banyaknya pasar yang dibangun di
tahun 2019 sehingga ada relokasi pedagang dan lokasi parkir beralih.
e. Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi atas pelayanan jasa penyediaan
fasilitas pasar yang berupa kios, kios dalam los, los, dan halaman/pelataran yang
dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
Realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2019 sebesar
Rp2.684.478.425,00 atau mencapai 102,86% dari target yang ditetapkan dalam
APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp2.609.923.000,00.
Pengelolaan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Dindagkop dan UKM 2.609.923.000,00 2.684.478.425,00
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan
pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Pengelolaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,
Pemukiman dan Perhubungan.
Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2019
sebesar Rp361.608.100,00 atau mencapai 102,86% dari target yang ditetapkan
dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp348.500.000,00.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
Dinrumkimhub 348.500.000,00 361.608.100,00
g. Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus
Retribusi penyediaan penyedotan kakus merupakan retribusi atas pelayanan
penyediaan penyedotan kakus dan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Pengelolaan retribusi penyediaan penyedotan kakus dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup.
Realisasi penerimaan retribusi Penyediaan penyedotan kakus Tahun 2019
sebesar Rp75.315.000,00 atau mencapai 107,59% dari target yang ditetapkan
dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp70.000.000,00.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 43
h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum
yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk
menara telekomunikasi. Penyelenggaraan retribusi ini dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 473.000.000,00 574.620.002,00
Realisasi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun
2019 sebesar Rp574.620.002,00 atau mencapai 121,48% dari target yang
ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp473.000.000,00.
i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi jasa umum yang
dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memiliki kegiatan menimbang.
Penyelenggaraan retribusi ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Dindagkop UKM 40.000.000,00 63.978.500,00
Realisasi penerimaan retribusi tera/tera ulang Tahun 2019 sebesar
Rp63.978.500,00 atau mencapai 159,95% dari target yang ditetapkan dalam
APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp40.000.000,00.
j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi jasa usaha yang
dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai
barang milik daerah/kekayaan daerah.
Rincian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel di bawah.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DINAS KESEHATAN 32.612.000,00 33.618.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
481.500.000,00 440.460.000,00
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
0,00 3.750.000,00
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
50.000.000,00 45.845.000,00
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.022.467.000,00 623.063.556,00
OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 70.000.000,00 75.315.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 44
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
SEKRETARIAT DAERAH 141.349.000,00 152.505.660,00
Jumlah 1.727.928.000,00 1.299.242.216,00
Realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2019
sebesar Rp1.299.242.216,00 atau sebesar 75,19% dari target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar Rp1.727.928.000,00.
Pada tabel tersebut terlihat bahwa realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah
tahun 2019 pada beberapa OPD tidak mencapai target yang telah ditetapkan,
yaitu pada OPD DPUPR, Dinporabudpar serta Dindagkop UKM. Hal ini
disebabkan karena adanya persaingan dari dunia usaha, fasilitas sarana
prasarana yang kurang memadai serta kurang cermat dalam menetapkan target
pendapatan.
j. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
Retribusi pasar grosir/pertokoan merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan
kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai sarana dan
prasarana di pasar daerah. Rincian penerimaan retribusi pasar grosir/pertokoan tahun 2019 dapat dilihat
pada tabel di bawah.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Dinrumkimhub 103.245.000,00 79.435.375,00
Dindagkop UKM 1.308.564.000,00 1.409.364.664,00
Jumlah 1.411.809.000,00 1.488.800.039,00
k. Retribusi Terminal
Retribusi Terminal merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan kepada orang
pribadi atau badan, kendaraan penumpang dan bus yang memperoleh jasa
pelayanan di lingkungan terminal.
Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan
Perhubungan. Realisasi pendapatan Retribusi Terminal Tahun 2019 sebesar
Rp36.004.000,00 atau 100,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
Tahun 2019 sebesar Rp36.000.000,00.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
Dinrumkimhub 36.000.000,00 36.004.000,00
l. Retribusi Tempat Parkir Khusus
Retribusi Tempat Parkir Khusus merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan
kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir
di tempat parkir khusus.
Retribusi Tempat Parkir Khusus diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 45
Perdagangan, Koperasi dan UKM. Realisasi pendapatan retribusi tempat parkir
khusus Tahun 2019 sebesar Rp295.737.700,00 atau 114,54 92,79% dari target
yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019.
OPD Anggaran Realisasi 2019 (Rp)
Dinrumkimhub 6.000.000,00 0,00
Dindukcapil 0,00 6.150.000,00
Dinporabudpar 60.000.000,00 45.899.000,00
Dindagkop UKM 192.200.000,00 243.688.700,00
Jumlah 258.200.000,00 295.737.700,00
m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi jasa usaha yang
dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan
tempat rekreasi dan olah raga.
Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diselenggarakan oleh
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
Dinporabudpar 300.000.000,00 229.360.000,00
Realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga Tahun 2019 sebesar
Rp229.360.000,00 atau 76,45% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
Tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya persaingan
dari dunia usaha yaitu pihak swasta dan fasilitas sarana prasarana yang kurang
memadai.
n. Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan
kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Rumah Potong Hewan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan
Perikanan. Realisasi pendapatan retribusi rumah potong hewan Tahun 2019
sebesar Rp78.350.000,00 atau 104,47% dari target yang ditetapkan dalam APBD-
P Tahun 2019 sebesar Rp 75.000.000,00.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 75.000.000,00 78.350.000,00
o. Retribusi Laboratorium Lingkungan
Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan
kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 46
laboratorium lingkungan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
Retribusi laboratorium lingkungan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup. Realisasi pendapatan retribusi laboratorium lingkungan tahun 2019
sebesar Rp16.195.000,00 atau 161,95% dari target yang ditetapkan dalam APBD-
P tahun 2019 sebesar Rp10.000.000,00.
p. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi perijinan tertentu yang
dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan
IMB dan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP).
Realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan Tahun 2019 sebesar
Rp651.819.797,00 atau 76,68% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
Tahun 2019 sebesar Rp850.000.000,00.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DPMPTSP 850.000.000,00 651.819.797,00
Realisasi pendapatan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan
dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ijin mendirikan
bangunan.
q. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi perijinan tertentu yang
dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol.
Pengelolaan retribusi ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DPMPTSP 25.000.000,00 3.000.000,00
Realisasi pendapatan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol sebesar
Rp3.000.000,00 atau sebesar 12% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
tahun 2019 sebesar Rp25.000.000,00. Hal ini disebabkan karena masih banyak
café yang belum memiliki ijin terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2017 tentang penyelenggaraan pariwisata.
r. Retribusi Ijin Trayek
Retribusi Ijin Trayek merupakan Retribusi Perijinan Tertentu yang dipungut
sebagai pembayaran atas pemberian ijin trayek kepada badan untuk menyediakan
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10.000.000,00 16.195.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 47
pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu
dalam wilayah daerah. Penyelenggaraan retribusi ijin trayek dilaksanakan oleh
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan.
Realisasi pendapatan retribusi ijin trayek tahun 2019 sebesar Rp5.743.000,00
atau mencapai114,86% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019
sebesar Rp5.000.000,00.
OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
Dinrumkimhub 5.000.000,00 5.743.000,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.a.3. Pendapatan Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
13.780.000.000,00 13.805.331.392,00 8.112.978.480,00
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut merupakan
realisasi deviden tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Blora dari penyertaan modal
periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019 yang terdiri dari:
Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018
(Rp) a. PT. Bank Jateng 8.600.000.000,00 8.601.514.755,00 4.434.659.047,00
b. PD. BPR BKK 2.370.000.000,00 2.370.893.537,00 2.149.476.439,00
c. PT.Blora Patragas Hulu 2.100.000.000,00 2.115.688.648,00 1.325.659.976,00
d. PD. BPR Kab. Blora 360.000.000,00 360.768.833,00 203.183.018,00
e. PT Blora Patra Energi 350.000.000,00 356.465.619,00 0,00
Jumlah 13.780.000.000,00 13.805.331.392,00 8.112.978.480,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang
berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blora yang berupa bagian laba
(deviden) pada perusahaan daerah/BUMD, baik yang pencatatannya menggunakan
metode ekuitas maupun biaya.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai sebesar
Rp13.805.331.392,00 atau 100,18% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun
2019
Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD tersebut mengalami peningkatan sebesar
Rp5.692.352.912,00 atau naik 70,16%.
PT. Bank Jateng masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan dividen
Tahun 2019 yaitu 62,31%, sedangkan PT. Blora Patra Energi merupakan kontributor
terkecil yaitu dengan hanya memberikan kontribusi sebesar 2,58% dari total penerimaan
dividen Tahun 2019.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 48
Penetapan dividen Tahun Buku 2018 (diterima di Tahun Anggaran 2019) didasarkan pada
Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan maupun Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) BUMD/Perusahaan Daerah, sehingga penerimaan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 berasal dari Laba Tahun 2018.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.a.4. Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
Yang Sah
140.764.979.811,00
162.471.593.537,00
132.614.109.769,00
Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-
sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari OPD.
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2019 sebesar
Rp162.471.593.537,00 atau 115,42% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P
Tahun 2019 sebesar Rp140.764.979.811,00.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut merupakan realisasi periode 1 Januari
sampai 31 Desember 2019 yang terdiri dari :
Nama Akun Anggaran (Rp) Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak
Dipisahkan
2.307.762.000,00 2.159.953.468,00 472.493.600,00
Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak
terpakai
120.600.000,00 41.299.999,00 189.328.100,00
Penjualan mesin/alat berat tidak terpakai 0,00 105.569.999,00 0,00
Penjualan kendaraan dinas roda dua 152.697.000,00 127.697.472,00 0,00
Penjualan kendaraan dinas roda empat 40.000.000,00 0,00 0,00
Penjualan hasil penebangan pohon 0,00 10.000.000,00 0,00
Penjualan bahan-bahan bekas bangunan 1.747.465.000,00 1.732.465.998,00 13.617.000,00
Penjualan hasil pertanian 225.000.000,00 126.000.000,00 200.200.000,00
Penjualan hasil kehutanan 0,00 0,00 62.119.000,00
Penjualan hasil peternakan 0,00 0,00 0,00
Penjualan hasil perikanan 22.000.000,00 16.920.000,00 7.229.500,00
Penerimaan Jasa Giro 6.920.886.000,00 7.838.086.975,00 6.927.448.452,00
Jasa giro kas daerah 6.770.886.000,00 7.696.559.910,00 6.793.531.725,00
Jasa giro pemegang kas 150.000.000,00 141.527.065,00 133.916.727,00
Pendapatan Bunga Deposito 2.160.000.000,00 2.292.842.455,00 2.152.808.210,00
Rekening deposito pada Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah
2.160.000.000,00 2.292.842.455,00 2.152.808.210,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 7.500.000,00 13.500.000,00
Kerugian uang daerah 0,00 0,00 0,00
Kerugian barang daerah 0,00 7.500.000,00 13.500.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
2.826.753.000,00 3.882.058.184,00 1.191.837.474,00
Bidang pendidikan 0,00 71.894.672,00 50.110.590,00
Bidang kesehatan 65.253.000,00 122.360.665,00 96.112.578,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 49
Nama Akun Anggaran (Rp) Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Bidang pekerjaan umum 2.734.925.000,00 3.631.842.822,00 1.029.727.306,00
Bidang Perumahan 0,00 42.264.425,00 0,00
Bidang Perhubungan 26.575.000,00 13.695.600,00 0,00
Bidang pertanian 0,00 0,00 15.887.000,00
Pendapatan Denda Pajak 147.997.000,00 455.996.403,00 216.297.158,00
Pendapatan denda pajak hotel 20.600.000,00 40.066.642,00 33.080.925,00
Pendapatan denda pajak restoran 23.121.000,00 40.865.675,00 20.145.950,00
Pendapatan denda pajak hiburan 300.000,00 769.162,00 184.906,00
Pendapatan denda pajak reklame 3.500.000,00 12.403.766,00 8.605.512,00
Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C
140.000,00 4.599.109,00 1.519.114,00
Pendapatan denda pajak parkir 236.000,00 517.847,00 89.680,00
Pendapatan denda pajak air tanah 100.000,00 222.782,00 309.640,00
Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan
100.000.000,00 356.551.420,00 152.361.431,00
Pendapatan dari Pengembalian 3.440.869.811,00 2.704.357.609,00 1.794.132.281,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan
pembayaran asuransi kesehatan
0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan
pembayaran belanja tidak langsung belanja
pegawai selain asuransi kesehatan
592.019.811,00 901.331.713,00 573.730.944,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan
pembayaran perjalanan dinas
60.000.000,00 122.246.200,00 123.806.140,00
Pendapatan dari pengembalian PT. TASPEN 6.000.000,00 27.947.578,00 682.513.600,00
Pendapatan dari pengembalian klaim asuransi jiwa 2.550.000.000,00 1.040.090.000,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan
pembayaran belanja tidak langsung selain belanja
pegawai (bunga, subsidi, bantuan sosial, bantuan
keuangan, hibah, belanja tidak terduga)
50.000.000,00 45.800.000,00 2.858.181,00
Pengembalian belanja tidak langsung selain
belanja pegawai
0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan
pembayaran belanja langsung belanja pegawai
20.000.000,00 15.604.850,00 6.061.500,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan
pembayaran belanja langsung belanja barang dan
jasa selain perjalanan dinas
155.850.000,00 355.793.650,00 161.832.851,00
Pendapatan dari pengembalian kelebihan
pembayaran belanja langsung belanja modal
7.000.000,00 195.543.618,00 243.329.065,00
Pendapatan Angsuran Penjualan Kios & Los 0,00 220.000.000,00 256.000.000,00
Pendapatan atas penjualan angsuran kios
pasar/pertokoan/tempat perbelanjaan
0,00 220.000.000,00 2.000.000,00
Pendapatan Atas Kompensasi Los 0,00 0,00 254.000.000,00
Pendapatan BLUD 121.365.712.000,00 140.337.901.229,00 118.012.311.577,00
Jasa layanan BLUD 73.075.000.000,00 89.542.543.175,00 73.114.907.258,00
Hasil kerjasama dengan pihak lain BLUD 100.000.000,00 191.826.600,00 116.429.480,00
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 825.000.000,00 1.595.160.303,00 1.053.774.476,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Blora 3.357.778.500,00 3.298.935.030,00 2.594.938.178,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Medang 1.048.761.607,00 1.017.721.053,00 783.208.841,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo 3.172.852.359,00 3.450.927.477,00 3.132.692.467,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Cepu 2.503.716.000,00 2.039.105.623,00 1.870.376.398,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 50
Nama Akun Anggaran (Rp) Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Pendapatan BLUD Puskesmas Tunjungan 1.842.613.570,00 1.816.191.628,00 1.602.240.524,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Rowobungkul 1.496.952.000,00 1.151.252.323,00 924.222.895,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Jepon 1.544.844.000,00 1.572.634.180,00 1.175.087.350,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Puledagel 622.819.039,00 642.306.298,00 495.802.636,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Bogorejo 1.491.627.000,00 1.449.872.564,00 1.884.573.350,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Jiken 1.663.184.000,00 1.640.616.550,00 1.512.833.777,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Doplang 1.836.165.967,00 2.290.638.908,00 2.322.024.862,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Sambong 1.348.399.173,00 1.412.965.699,00 1.206.558.141,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Ngroto 581.548.001,00 571.916.098,00 497.734.598,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kapuan 717.136.999,00 762.285.915,00 685.530.120,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungtuban 2.144.300.000,00 2.480.922.774,00 2.144.241.736,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Ketuwan 819.031.400,00 814.903.129,00 1.129.864.361,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Menden 2.585.720.000,00 3.113.442.221,00 2.521.565.827,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Randublatung 3.965.250.000,00 4.041.334.780,00 3.174.150.301,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kutukan 1.465.171.000,00 1.621.359.862,00 1.684.768.052,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Randulawang 618.272.000,00 563.547.630,00 474.997.663,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Sonokidul 597.503.000,00 710.695.859,00 537.455.899,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Kunduran 2.892.526.144,00 3.363.432.147,00 3.560.905.190,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Todanan 4.385.813.000,00 4.238.446.839,00 3.698.010.087,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Gondoriyo 528.616.000,00 428.038.061,00 327.065.264,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Japah 1.811.800.000,00 2.001.438.078,00 1.657.191.708,00
Pendapatan BLUD Puskesmas Ngawen 2.323.311.241,00 2.513.440.425,00 2.129.160.138,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 5.000.000,00 15.238.434,00 4.819.450,00
Hasil pengelolaan dana bergulir yang dikelola
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
0,00 6.000.000,00 0,00
Hasil pengelolaan dana bergulir yang dikelola
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM
5.000.000,00 9.238.434,00 4.819.450,00
Hasil Lelang Eks Bengkok/Bondo
Desa/Kelurahan
1.400.000.000,00 2.364.122.999,00 1.354.381.600,00
Hasil lelang eks tanah bengkok/bondo
desa/kelurahan
1.400.000.000,00 2.364.122.999,00 1.354.381.600,00
Pendapatan Sewa Lahan dan Bangunan 190.000.000,00 193.535.781,00 200.672.554,00
Pendapatan sewa lahan dan bangunan 0,00 10.710.000,00 1.530.000,00
Pendapatan dari sewa Rusunawa 190.000.000,00 182.825.781,00 199.142.554,00
Pendapatan BOS 0,00 0,00 17.407.413,00
Pendapatan BOS 0,00 0,00 17.407.413,00
JUMLAH 140.764.979.811,00 162.471.593.537,00 132.614.109.769,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.1. Transfer
Pemerintah
Pusat – Dana
Perimbangan
1.497.944.208.000,00 1.441.716.460.262,00 1.375.550.409.408,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 51
Pendapatan Transfer (transfer masuk) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,
baik yang berupa dana perimbangan, dana transfer pemerintah pusat dan transfer dari
pemerintah provinsi.
Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan tahun 2019 sebesar
Rp1.441.716.460.262,00 atau 96,25% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun
2019 sebesar Rp1.497.944.208.000,00.
Realisasi pendapatan transfer ini memberikan kontribusi sebesar 64,25% dari total
Pendapatan Daerah Tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan
Pemerintah Kabupaten Blora terhadap dana perimbangan masih relatif besar. Untuk
meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora akan
melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar rasio ketergantungan fiskal semakin
berkurang.
Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa
dana perimbangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.1.1. Dana Bagi
Hasil Pajak
102.983.374.000,00 81.955.082.770,00 98.847.733.591,00
Realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2019 sebesar Rp81.955.082.770,00 atau 5,04% dari
total realisasi pendapatan transfer tahun 2019 atau sebesar 3,67% dari total realisasi
pendapatan daerah tahun 2019.
Rincian realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 :
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Pajak Bumi dan Bangunan 88.769.528.000,00 72.169.347.681,00 71.756.970.808,00
b. PPh 25, PPh 29 WPOPDN & PPh pasal 21
14.213.846.000,00 9.785.735.089,00 14.861.009.228,00
c. Cukai Hasil Tembakau 0,00 0,00 12.229.753.555,00
Jumlah 102.983.374.000,00 81.955.082.770,00 98.847.733.591,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.1.2. Dana Bagi Hasil
SDA
44.676.766.000,00 37.893.211.206,00 17.015.980.402,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 52
Realisasi dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2019 sebesar Rp37.893.211.206,00
atau sebesar 2,33% dari total realisasi pendapatan transfer sebesar
Rp1.626.374.929.197,00.
Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian :
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.1.3. Dana
Alokasi
Umum
966.572.992.000,00 966.559.787.000,00 926.682.649.031,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2019 sebesar
Rp966.559.787.000,00 kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp13.205.000,00
yang merupakan pengembalian lebih salur pemotongan premi BPJS tahun 2019 sesuai
dengan KMK nomor 35/KM.7/2019.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.1.4. Dana
Alokasi
Khusus
383.711.076.000,00 355.308.379.286,00 333.004.046.384,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut :
Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018
(Rp)
a. Bagi hasil dari provinsi SDH 2.984.898.000,00 1.790.938.800,00 5.147.670.417,00
b. Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan
983.593.000,00 590.155.800,00 701.234.591,00
c. Bagi hasil pertambangan minyak bumi
31.835.545.000,00 26.746.279.077,00 11.137.861.775,00
d. Bagi hasil dari pertambangan panas bumi
42.534.000,00 39.944.151,00 26.570.761,00
e. Bagi hasil dari pertambangan umum
196.000,00 137.200,00 2.642.858,00
f. Bagi hasil dari cukai tembakau
8.830.000.000,00 8.725.756.178,00 0,00
Jumlah 44.676.766.000,00 37.893.211.206,00 17.015.980.402,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 53
Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018
(Rp)
a. DAK Bidang Pendidikan SD 20.384.592.000,00 33.913.547.349,00 7.850.774.450,00
b. DAK Bidang Pendidikan SMP 7.504.810.000,00 1.876.202.500,00 5.431.630.000,00
c. DAK Bidang Pendidikan SKB 1.489.647.000,00 372.411.750,00 500.860.000,00
d. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar
7.999.999.000,00 17.588.201.166,00 16.696.164.217,00
e. DAK Bidang Kesehatan Rujukan 12.058.199.000,00 7.766.476.686,00 20.351.245.781,00
f. DAK Bidang Kesehatan Farmasi 0,00 0,00 5.482.417.693,00
g. DAK Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi
0,00 0,00 925.848.310,00
h. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 31.860.329.000,00 30.174.471.500,00 20.225.262.000,00
i. DAK Bidang Infarstruktur Irigasi 0,00 0,00 9.312.509.000,00
j. DAK Bidang Infrastruktur Pasar (Penugasan)
0,00 0,00 5.013.357.000,00
k. DAK Infrastruktur Air Minum (Reguler)
1.559.452.000,00 1.527.225.600,00 1.617.956.000,00
l. DAK Infrastruktur Air Minum (Penugasan)
0,00 0,00 3.105.843.000,00
m. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 889.419.000,00 861.792.750,00 795.574.075,00
n. DAK Bidang Lingkungan Hidup 0,00 0,00 904.187.600,00
o. DAK Bidang Keluarga Berencana 1.076.000.000,00 0,00 762.853.500,00
p. DAK Bidang Infrastuktur Sanitasi 735.000.000,00 735.000.000,00 1.746.000.000,00
q. DAK Bidang Pertanian 6.274.184.000,00 6.251.818.728,00 3.280.680.000,00
r. DAK perpustakaan daerah 10.000.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
s. DAK kefarmasian dan perbekalan kesehatan
4.801.753.000,00 0,00 0,00
t. DAK perumahan dan pemukiman 3.123.750.000,00 3.123.750.000,00 0,00
u. DAK industry kecil dan menengah 6.500.000.000,00 4.786.280.829,00 0,00
v. DAK pariwisata 1.417.717.000,00 1.370.024.000,00 0,00
w. DAK penugasan penurunan stunting 2.156.999.000,00 3.739.275.963,00 0,00
x. DAK penugasan pengendalian penyakit
3.454.630.000,00 863.657.500,00 0,00
y. DAK penugasan air minum 1.445.468.000,00 1.412.228.400,00 0,00
z. DAK penugasan sanitasi 2.260.000.000,00 2.227.950.000,00 0,00
aa. DAK penugasan irigasi 8.435.526.000,00 8.021.592.000,00 0,00
bb. DAK penugasan Lingkungan Hidup 650.226.000,00 611.940.000,00 0,00
cc. DAK penugasan pasar 4.381.363.000,00 4.106.068.000,00 0,00
dd. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
16.468.800.000,00 15.253.594.024,00 17.430.000.000,00
ee. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru
190.177.618.000,00 170.959.875.778,00 187.289.891.000,00
ff. DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru
222.070.000,00 0,00 453.600.000,00
gg. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
20.880.773.000,00 24.139.423.448,00 15.781.337.195,00
hh. DAK Non Fisik akreditasi Puskesmas 1.650.900.000,00 0,00 0,00
ii. DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 2.122.000.000,00 0,00 0,00
jj. DAK Non Fisik BO KB 5.258.272.000,00 5.012.196.250,00 4.874.603.000,00
kk. DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru
1.331.817.000,00 1.331.817.000,00 1.361.295.648,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 54
Sejak tahun 2017, Pemerintah Pusat melakukan perubahan terhadap postur Dana
Perimbangan menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer
Khusus ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu DAK Fisik dan DAK Non
Fisik.
DAK Fisik merupakan DAK yang jenis dan ruang lingkupnya difokuskan untuk
mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan merupakan
prioritas nasional. Pada Tahun 2019, terdapat 3 jenis DAK Fisik yang dialokasikan oleh
Pemerintah Pusat terdiri atas (1) DAK Reguler, (2) DAK Penugasan, dan (3) DAK
Afirmasi.
DAK Reguler terdiri dari 11 bidang yaitu (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Air Minum; (4)
Sanitasi: (5) Perumahan dan Permukiman, (6) Industri Kecil dan Menengah, (7) Pertanian, (8)
Kelautan dan Perikanan, (9) Pariwisata, (10) Jalan.
DAK Penugasan terdiri dari 9 bidang yaitu (1) Kesehatan, (2) Air Minum, (3) Sanitasi, (4)
Pasar, (5) Irigasi, serta (6) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sedangkan DAK Nonfisik pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari Dana
Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah Tahun 2015, yaitu dana yang
dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Tahun 2019, DAK Nonfisik terdiri atas 8 jenis yaitu (1) Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), (2) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD), (3) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dana Tambahan Penghasilan
Guru PNSD, (4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), (5) Dana Bantuan
Operasional Keluarga Berencana (BOKB), (6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, serta (7) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Realisasi penerimaan DAK Kabupaten Blora Tahun 2019 sebesar Rp355.308.379.286,00
atau sebesar 92,60% dari target, mengalami peningkatan sebesar Rp22.304.332.902,00
atau naik 6,70% dari realisasi penerimaan DAK tahun 2018.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Realisasi 2017
(Rp)
5.1.A.b.2. Transfer
Pemerintah
pusat lainnya
34.200.765.000,00 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00
Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018
(Rp) ll. DAK Non Fisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan 2.072.963.000,00 2.014.758.065,00 1.810.156.915,00
mm. DAK Non Fisik BOP penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
2.386.800.000,00 2.386.800.000,00 0,00
nn. DAK Non Fisik bantuan akreditasi labkesda
300.000.000,00 0,00 0,00
oo. DAK Non Fisik dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM
380.000.000,00 380.000.000,00 0,00
Jumlah 383.711.076.000,00 355.308.379.286,00 333.004.046.384,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 55
Transfer pemerintah pusat lainnya tersebut merupakan transfer dana penyesuaian yang diterima
dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.2 Dana
Penyesuaian
34.200.765.000,00 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00
Dana Penyesuaian merupakan Dana Insentif Daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat
atas beberapa prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam
berbagai bidang. Salah satu syarat perolehan dari dana tersebut adalah meraih Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Blora tahun 2018.
Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu
berdasarkan kategori/kriteria tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau
pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan
kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah agar
meningkatkan:
(1) kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah; (2) kualitas
pelayanan pemerintahan umum; (3) kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) upaya pengentasan kemiskinan.
Untuk memperkuat peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke
daerah, dilakukan penyederhanaan dan penajaman kriteria yang digunakan dalam
pemberian DID, agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. Kriteria yang
digunakan untuk menilai prestasi dan kinerja daerah dalam rangka pemberian DID
mencakup kriteria utama dan kriteria kinerja.
Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu
kelayakan daerah penerima, terdiri dari: (1) opini BPK atas LKPD; (2) penetapan Perda
APBD tepat waktu; dan (3) penggunaan e-government.
Sedangkan kriteria kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap
perbaikan/pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar
publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah tahun 2019 sebesar Rp34.200.765.000,00
atau sebesar 2,10% dari total realisasi pendapatan dana transfer sebesar
Rp1.631.536.944.197,00.
Realisasi pendapatan transfer provinsi tahun 2019 sebesar Rp155.619.718.935,00 atau
sebesar 9,57% dari total realisasi pendapatan transfer tahun 2019.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.3. Transfer
Pemerintah
Provinsi
152.835.000.000,00
155.619.718.935,00
206.047.166.522,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 56
Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.3.1 Bagi Hasil
Pajak
106.000.000.000,00
111.276.869.935,00
102.733.000.522,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi periode
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp) Realisasi 2018 (Rp)
a. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor
24.698.603.500,00 27.962.584.629,00 23.625.192.284,00
b. Bagi Hasil Bea Balik nama kendaraan bermotor
16.884.354.000,00 18.197.130.254,00 16.697.349.919,00
c. Bagi hasil PBBKB 27.473.849.500,00 27.547.006.447,00 22.370.455.045,00
d. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
34.519.000,00 46.936.982,00 40.258.382,00
e. Bagi hasil pajak rokok 36.908.674.000,00 37.523.211.623,00 39.999.744.892,00
Jumlah 106.000.000.000,00 111.276.869.935,00 102.733.000.522,00
Realisasi DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2019 sebesar
Rp111.276.869.935,00 atau sebesar 104,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
sebesar Rp106.000.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat
kenaikan sebesar Rp8.543.869.413,00 atau sebesar 8,32%.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.b.3.2. Bagi Hasil
Lainnya
46.835.000.000,00 44.342.849.000,00 103.314.166.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Provinsi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :
Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018
(Rp) Bantuan keuangan TMMD 720.000.000,00 720.000.000,00 561.600.000,00
Bantuan keuangan SPPD 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00
Bantuan Keuangan FEDEP 0,00 0,00 110.000.000,00
Bantuan Keuangan Pendidikan 1.015.000.000,00 1.015.000.000,00 575.000.000,00
Bantuan Keuangan Sarana Prasarana 44.705.000.000,00 42.212.849.000,00 101.860.816.000,00
Gangguan akibat kekurangan Yodium (GAKY)
0,00 0,00 40.000.000,00
Bantuan Keuangan SIPD 0,00 0,00 50.000.000,00
Bantuan Keuangan NANGKIS 0,00 0,00 50.000.000,00
Bantuan Keuangan SID 0,00 0,00 66.750.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 57
Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018
(Rp) Jumlah 46.835.000.000,00 44.342.849.000,00 103.314.166.000,00
Realisasi DBH Lainnya dari Pemerintah Provinsi tahun 2019 sebesar
Rp44.342.849.000,00 atau sebesar 94,68% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P
sebesar Rp46.835.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat
penurunan sebesar Rp58.971.317.000,00 atau sebesar 57,08%.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.A.c Lain-lain
Pendapatan
yang Sah
367.521.034.677,00 362.570.009.500,00 309.641.063.983,00
Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2019 sebesar Rp362.570.009.500,00 terdiri dari :
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi 2019 (Rp)
Realisasi 2018 (Rp)
5.1.A.c.1 Pendapatan Hibah 99.267.188.677,00 94.316.163.500,00 82.490.294.677,00
5.1.A.c.2 Pendapatan Dana Desa 268.253.846.000,00 268.253.846.000,00 229.733.837.000,00
Jumlah 367.521.034.677,00 362.570.009.500,00 312.224.131.677,00
Pendapatan Hibah tersebut terdiri dari:
Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018
(Rp) Hibah dari BNPB 3.016.894.000,00 3.016.894.000,00 0,00
Pendapatan Dana BOS 96.250.294.677,00 91.299.269.500,00 82.490.294.677,00
JUMLAH 99.267.188.677,00 94.316.163.500,00 82.490.294.677,00
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 sebesar Rp3.016.894.000,00
merupakan penerimaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam dari
Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah BNPB kepada Pemerintah Kabupaten Blora dalam
hal ini adalah BPBD.
Pada bulan November 2019, sesuai Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH)
Nomor S-448/MK.7/2019 tanggal 20 November 2019, Kabupaten Blora mendapatkan
alokasi dana untuk program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana TA. 2019 sebesar Rp3.016.894.000,00.
Berdasarkan SPPH tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian hibah
daerah (PHD) antara Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah Direktur Dana Transfer
Khusus Kementerian Keuangan dan Bupati Blora dengan nomor PHD 338/MK.7/2019
tanggal 11 Desember 2019.
Pendapatan Dana Hibah telah ditransfer masuk ke RKUD Kabupaten Blora
pada tanggal 30 Desember 2019 dan jangka waktu penggunaan dana hibah tersebut
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 58
adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dana tersebut ditransfer ke RKUD Kabupaten
Blora.
Realisasi Pendapatan Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp268.253.846.000,00
atau terealisasi sebesar 100% dari nilai anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P
tahun 2019.
Realisasi Pendapatan BOS terealisasi sebesar Rp91.299.269.500,00 atau sebesar
96,86% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar
Rp96.250.294.677,00. Pendapatan Dana BOS tahun 2019 terdiri dari Dana Bos regular,
Dana Bos Kinerja, Dana Bos Afirmasi. Tidak tercapainya pendapatan dana BOS sesuai
target yang telah ditetapkan dalam APBD-P dikarenakan adanya penurunan jumlah siswa
di tahun 2019.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 46
Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp) Realisasi 2018 (Rp)
5.1.B. Belanja 2.321.157.984.406,00 2.195.598.035.903,00 2.110.687.561.459,00
Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi belanja operasi sebesar
Rp1.728.710.689.895,00 atau sebesar 95,35% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam
APBD-P tahun 2019 sebesar Rp1.813.006.952.875,00 dan sebesar 78,73% dari total
realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp2.195.598.035.903,00.
Realisasi belanja modal sebesar Rp466.887.346.008,00 atau sebesar 91,97% dari
anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar
Rp507.651.031.531,00 dan sebesar 21,26% dari total realisasi belanja tahun 2019.
Realisasi belanja tidak terduga Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2019 tidak ada kejadian
luar biasa di Kabupaten Blora sehingga belanja tidak terduga tidak direalisasikan.
Rincian Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.a. Belanja Operasi
1.813.006.952.875,00
1.728.710.689.895,00
1.611.247.782.326,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 yang terdiri dari :
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.a.1. Belanja
Pegawai
978.174.020.588,00 924.532.293.909,00 907.414.544.888,00
Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar
Rp924.532.293.909,00 atau sebesar 94,52% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam
APBD-P tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018
(Rp)
6.1.B.a. Belanja Operasi 1.813.006.952.875,00 1.728.710.689.895,00 1.611.247.782.326,00
6.1.B.b. Belanja Modal 507.651.031.531,00 466.887.346.008,00 499.439.779.133,00
6.1.B.c. Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 0,00 0,00
Jumlah 2.321.157.984.406,00 2.195.598.035.903,00 2.110.687.561.459,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 47
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.a.2. Belanja
Barang 385.553.871.811,00 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00
Belanja barang jasa yang terealisasi sebesar Rp357.028.347.986,00 pada periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2019 atau sebesar 92,60% dari anggaran yang telah
ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp385.553.871.811,00. Belanja Barang
Jasa dapat dirinci sebagai berikut :
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Belanja Bahan Pakai Habis 23.536.533.180,00 21.384.089.108,00 17.858.639.837,00
b. Belanja Bahan/Material 14.682.072.436,00 13.704.086.840,00 18.582.897.753,00
c. Belanja Jasa Kantor 26.069.570.453,00 23.156.965.515,00 19.489.144.590,00
d. Belanja Premi Asuransi 24.252.584.355,00 20.377.401.036,00 11.276.552.321,00
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.764.712.247,00 4.341.959.885,00 4.051.549.559,00
f. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.239.601.580,00 7.721.589.779,00 7.276.568.232,00
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Gaji dan Tunjangan 759.032.783.538,00 720.552.678.218,00 710.650.354.376,00
b. Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan
beban kerja
81.241.836.400,00 74.023.219.284,00 72.511.344.298,00
c. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non
Sertifikasi
1.446.500.000,00 1.152.327.170,00 622.075.420,00
d. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
& Anggota DPRD
5.720.000.000,00 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00
e. Belanja Penunjang Operasional KDH /
WKDH
600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00
f. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.690.000.000,00 2.652.467.514,00 2.428.553.950,00
g. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 520.597.250,00 245.247.650,00 149.296.029,00
h. Honorarium PNS 20.272.044.000,00 18.365.905.900,00 16.006.445.000,00
i. Honorarium Non PNS 52.261.930.500,00 48.259.221.150,00 47.209.808.600,00
j. Uang Lembur 2.275.670.000,00 1.999.457.388,00 1.574.966.750,00
k. Honorarium Pengelolaan Dana
BOS/BOMM
12.470.740.000,00 10.858.925.886,00 11.232.329.699,00
l. Belanja Pegawai Pelayanan dan
Pendukung Pelayanan BLUD RS
31.520.000.000,00 31.151.764.823,00 31.297.841.635,00
m. Belanja Pegawai Pelayanan Kesehatan
Rujukan Jamkesda pada Rumah Sakit
0,00 0,00 729.220.972,00
n. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 8.121.918.900,00 9.001.078.926,00 6.732.308.159,00
Jumlah 978.174.020.588,00 924.532.293.909,00 907.414.544.888,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 48
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
g. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir
2.302.489.000,00 1.993.221.831,00 984.307.782,00
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.245.250.000,00 2.011.762.000,00 1.562.276.332,00
i. Belanja Sewa Alat Berat 56.200.000,00 56.200.000,00 85.500.000,00
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.266.533.000,00 3.046.904.190,00 2.838.619.400,00
k. Belanja Makanan dan Minuman 32.279.215.200,00 25.567.925.685,00 24.059.572.575,00
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 604.000.000,00 600.623.000,00 475.155.000,00
m. Belanja Pakaian Kerja 554.388.400,00 527.516.220,00 438.887.000,00
n. Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 3.638.947.000,00 3.555.268.680,00 2.902.445.116,00
o. Belanja Perjalanan Dinas 60.702.466.947,00 46.620.961.961,00 49.565.725.009,00
o. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00
q. Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5.721.261.000,00 5.053.270.584,00 3.910.742.715,00
r. Belanja Pemeliharaan 10.789.111.600,00 10.136.772.067,00 10.048.677.481,00
s. Belanja Jasa Konsultansi 5.113.322.000,00 4.403.792.355,00 3.897.392.500,00
t. Belanja Barang BOS/BOMM 51.687.484.990,00 53.608.969.395,00 55.081.818.243,00
u. Hadiah uang diberikan kepada masyarakat
975.650.000,00 870.850.000,00 1.124.900.000,00
v. Belanja Barang Jasa BLUD 81.811.917.723,00 88.056.208.821,00 65.798.442.793,00
w. Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur / Narasumber
7.847.860.900,00 7.006.474.304,00 4.642.395.000,00
x. Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yg diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
12.982.199.800,00 12.795.139.730,00 0,00
y. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga
238.500.000,00 238.395.000,00 0,00
Jumlah 385.553.871.811,00 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00
Pada belanja barang BOS/BOMM terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu
anggaran, hal tersebut dikarenakan pada mekanisme APBD Perubahan Tahun 2019 tidak
mengakomodir penyesuaian nilai anggaran RKAS.
Untuk Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yang diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp12.795.139.730,00 atau
sebesar 98,56% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar
Rp12.982.199.800,00.
Adapun rincian belanja barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
adalah sebagai berikut:
Nama SKPD Nama Kegiatan Anggaran 2019 Realisasi 2019
DINAS PENDIDIKAN Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
273.550.000,00 269.020.000,00
DINAS PENDIDIKAN Pengadaan mebeler sekolah 140.900.000,00 139.500.000,00
DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Ruang Kelas SD 98.000.000,00 96.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK)
930.160.000,00 896.534.500,00
DINAS PENDIDIKAN Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
105.000.000,00 103.870.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 49
Nama SKPD Nama Kegiatan Anggaran 2019 Realisasi 2019
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
Pembangunan Gedung Pemerintah dan Gedung Publik
200.000.000,00 190.214.700,00
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
100.000.000,00 99.100.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kolamisasi Pedesaan 165.000.000,00 164.700.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
480.000.000,00 454.234.000,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan desa mandiri pangan 56.425.000,00 56.350.000,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan lumbung pangan desa 1.000.840.000,00 993.408.000,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
8.597.974.800,00 8.522.336.450,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna
706.200.000,00 680.922.080,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan tepat guna
40.200.000,00 40.200.000,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Pengembangan bibit unggul perkebunan
87.950.000,00 87.950.000,00
JUMLAH 12.982.199.800,00 12.795.139.730,00
Untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke
masyarakat/pihak ketiga pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp238.395.000,00 atau
sebesar 99,96 % dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019.
Adapun rincian belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga adalah sebagai berikut :
Nama SKPD Nama Kegiatan Anggaran 2019 Realisasi 2019
DINAS KESEHATAN Pelayanan Sunatan Massal 36.000.000,00 35.970.000,00
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
62.500.000,00 62.425.000,00
SEKRETARIAT DAERAH Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat se Kabupaten Blora
140.000.000,00 140.000.000,00
JUMLAH 238.500.000,00 238.395.000,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.a.3. Belanja Bunga 00,00 00,00 00,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.a.4. Belanja Hibah 31.358.805.976,00 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 50
Belanja hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 tersebut merupakan
belanja hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta,
Kelompok/Anggota Masyarakat, dan Lembaga Vertikal serta belanja hibah dalam bentuk
barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dengan rincian sebagai
berikut:
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
6.688.000.000,00 6.173.000.000,00 11.375.000.000,00
b. Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah
1.433.600.000,00 1.433.600.000,00 565.000.000,00
c. Belanja Hibah kepada Masyarakat 23.237.205.976,00 21.928.600.000,00 16.061.400.000,00
d. Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yg diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
0,00 0,00 7.540.125.200,00
Jumlah 31.358.805.976,00 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00
Belanja hibah pada tahun 2019 terealisasi Rp29.535.200.000,00 atau sebesar 95,46% dari
anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp31.358.805.976,00.
Untuk Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tahun 2019 dapat dirinci
sebagai berikut :
Uraian Anggaran Realisasi 2019
Belanja Hibah kepada organisasi
kemasyarakatan bidang pendidikan
2.805.000.000,00 2.455.000.000,00
Belanja Hibah kepada organisasi
kemasyarakatan bidang keagamaan
3.783.000.000,00 3.618.000.000,00
Belanja Hibah kepada organisasi
kemasyarakatan bidang pemuda dan
keolahragaan non professional
100.000.000,00 100.000.000,00
Jumlah 6.688.000.000,00 6.173.000.000,00
Untuk Belanja Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah tahun 2019 dapat dirinci
sebagai berikut :
Uraian Anggaran Realisasi 2019
Belanja Hibah kepada Korpri 200.000.000,00 200.000.000,00
Belanja Hibah kepada Pramuka 800.000.000,00 800.000.000,00
Belanja Hibah kepada PMI 250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Hibah kepada LVRI 60.000.000,00 60.000.000,00
Belanja Hibah kepada PWRI Cabang Blora 50.000.000,00 50.000.000,00
Belanja Hibah kepada DPC Persatuan
Purnawirawan & Warakawuri TNI, POLRI
Pepabri Kab. Blora
73.600.000,00 73.600.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 51
Uraian Anggaran Realisasi 2019
Jumlah 1.433.600.000,00 1.433.600.000,00
Untuk Belanja Hibah kepada Masyarakat tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :
Uraian Anggaran Realisasi 2019
Belanja Hibah kepada Masyarakat bidang Pendidikan
19.372.205.976,00 18.096.100.000,00
Belanja Hibah kepada Masyarakat bidang pemuda & keolahragaan non professional
3.865.000.000,00 3.832.500.000,00
Jumlah 23.237.205.976,00 21.928.600.000,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.a.5. Belanja Bantuan
Sosial
4.544.000.000,00 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00
Belanja bantuan sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi
sebesar Rp4.255.000.000,00 atau sebesar 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan
dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp4.544.000.000,00 merupakan belanja bantuan
sosial yang diberikan kepada penerima yang terdiri dari:
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Belanja bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga
3.914.000.000,00 3.625.000.000,00 955.500.000,00
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah
630.000.000,00 630.000.000,00 453.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga
0,00 0,00 28.000.000,00
Jumlah 4.544.000.000,00 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00
Untuk Belanja Bantuan Sosial kepada individu dan atau keluarga tahun 2019 dapat dirinci
sebagai berikut :
Uraian Anggaran Realisasi 2019
Belanja Bantuan Sosial kepada individu dan
atau keluarga yang tidak direncanakan
220.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada individu dan
atau keluarga yang direncanakan bidang
sosial
3.694.000.000,00 3.605.000.000,00
Jumlah 3.914.000.000,00 3.625.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 52
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.a.6. Belanja Bantuan
Keuangan
413.376.254.500,00
413.359.848.000,00
360.711.003.000,00
Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2019 sebesar Rp413.359.848.000,00 atau
99,99% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar
Rp413.376.254.500,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terjadi kenaikan
sebesar Rp52.648.845.000,00 atau 14,59%.
Belanja bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya periode 1 Januari sampai dengan
31 Desember 2019 terdiri dari :
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa :
412.476.254.500,00
412.469.625.000,00
359.840.637.000,00
- ADD 110.906.000.000,00 110.906.000.000,00 107.439.800.000,00
- Dana Desa 268.253.846.000,00 268.253.845.000,00 229.733.837.000,00
- Infrastruktur 22.347.375.000,00 22.347.375.000,00 0,00
- Pengisian Anggota BPD 338.750.000,00 338.750.000,00 0,00
- Bantuan Non Fisik (Pilkades) 6.914.952.500,00 6.914.952.500,00 0,00
- Bantuan Non Fisik (Purna Sekdes Non PNS)
80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
- Bantuan Non Fisik (PMT) 0,00 0,00 0,00
- Pamsimas 1.920.331.000,00 1.920.331.000,00 1.545.000.000,00
- Pasar Desa 0,00 0,00 0,00
- TMMD-Banprov 0,00 0,00 0,00
- Desa Berkembang dan Pronangkis 0,00 0,00 21.042.000.000,00
- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00
- BOP Penyampaian SPPT PBB 765.000.000,00 758.371.500,00 0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
900.000.000,00 890.223.000,00 870.366.000,00
Jumlah 413.376.254.500,00 413.359.848.000,00 360.711.003.000,00
Adapun belanja bantuan keuangan kepada partai politik pada periode tahun 2019 dapat
dirinci sebagai berikut:
Nama Partai Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Partai Golkar 116.673.904,00 116.673.000,00 131.815.000,00
Partai PDIP 121.937.946,00 121.937.000,00 107.717.000,00
Partai Demokrat 126.693.216,00 126.693.000,00 156.229.000,00
Partai PKB 135.725.261,00 135.725.000,00 113.585.000,00
Partai PPP 90.255.143,00 90.255.000,00 95.508.000,00
Partai Hanura 48.293.002,00 48.293.000,00 48.468.000,00
Partai PKS 65.603.729,00 65.603.000,00 67.450.000,00
Partai Gerindra 77.764.397,00 77.764.000,00 87.946.000,00
Partai Perindo 8.436.597,00 8.436.000,00 0,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 53
Nama Partai Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Partai Penegak Demokrasi Indonesia 9.771.899,00 0,00 0,00
Partai Nasdem 98.844.906,00 98.844.000,00 61.648.000,00
Jumlah 900.000.000,00 890.223.000,00 870.366.000,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.b. Belanja Modal 507.651.031.531,00 466.887.346.008,00 499.439.779.133,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 sebesar Rp466.887.346.008,00 atau sebesar 91,97% dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp507.651.031.531,00.
Realisasi belanja modal tahun 2019 tersebut adalah sebesar 21,26% bila dibandingkan
dengan total realisasi belanja sebesar Rp2.195.598.035.903,00.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.b.1. Belanja Tanah
18.079.540.000,00
13.969.177.820,00
1.291.794.500,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal tanah periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
55.040.000,00 50.684.000,00 0,00
Pengadaan Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis
16.000.000.000,00 12.085.166.480,00 0,00
Pengadaan Tanah Bangunan Jaringan Air
0,00 0,00 1.291.794.500,00
Pengadaan Tanah Konstruksi Jalan dan Jembatan
1.827.200.000,00 1.636.480.340,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan Tanah yang Di Kapitalisasi
197.300.000,00 196.847.000,00 0,00
Jumlah 18.079.540.000,00 13.969.177.820,00 1.291.794.500,00
Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp13.969.177.820,00 atau sebesar 77,26% dari
anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp18.079.540.000,00.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 54
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.b.2. Belanja Peralatan
dan Mesin
109.417.724.336,00
89.508.750.291,00
83.619.034.319,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Pengadaan alat-alat berat 486.000.000,00 455.193.186,00 2.427.595.530,00
b. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
9.683.460.000,00 8.604.299.800,00 8.658.497.050,00
c. Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
68.990.000,00 67.630.000,00 49.080.000,00
d. Pengadaan alat-alat bengkel 2.062.200.000,00 617.944.714,00 27.593.000,00
e. Pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
175.810.000,00 136.056.600,00 1.600.000,00
f. Pengadaan peralatan kantor 2.625.713.000,00 2.520.368.809,00 1.735.882.030,00
g. Pengadaan perlengkapan kantor 1.206.736.500,00 1.176.766.750,00 1.214.055.540,00
h. Pengadaan Komputer 5.005.395.600,00 4.858.846.955,00 4.599.974.222,00
i. Pengadaan mebelair 2.115.559.000,00 2.087.768.528,00 3.795.961.868,00
j. Pengadaan peralatan dapur 979.020.500,00 960.024.500,00 337.902.666,00
k. Pengadaan penghias ruangan RT 313.237.000,00 310.157.200,00 847.889.770,00
l. Pengadaan alat studio 2.121.904.000,00 2.050.645.370,00 2.205.060.000,00
m. Pengadaan alat komunikasi 89.250.000,00 63.316.600,00 259.903.000,00
n. Pengadaan alat ukur 1.495.210.000,00 1.445.888.000,00 136.243.900,00
o. Pengaadaan alat kedokteran 16.972.055.688,00 16.306.649.094,00 15.952.430.331,00
p. Pengadaan alat laboratorium 11.435.540.323,00 10.932.960.124,00 11.050.225.658,00
q. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Yang Dikapitalisasi
3.900.000,00 3.900.000,00 77.304.000,00
r. Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Kantor Yang dikapitalisasi
1.000.000,00 0,00 8.288.000,00
s. Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Yang dikapitalisasi
5.000.000,00 5.000.000,00 11.575.500,00
t. Rehabilitasi/Pemeliharaan Komputer yang dikapitalisasi
332.462.000,00 263.489.372,00 405.267.000,00
u. Rehabilitasi/Pemeliharaan Mebeler Yang di Kapitalisasi
42.600.000,00 42.600.000,00 0,00
v. Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dapur Yang di Kapitalisasi
22.900.000,00 22.600.000,00 0,00
w. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Studio Yang di Kapitalisasi
2.000.000,00 445.000,00 0,00
x. Rehabilitasi/Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Yang di Kapitalisasi
0,00 0,00 2.000.000,00
y. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi Yang di Kapitalisasi
0,00 0,00 2.800.000,00
z. Belanja Modal BLUD 17.092.397.725,00 11.401.978.289,00 12.212.184.738,00
aa. Belanja Modal BOS 34.382.570.000,00 24.485.063.400,00 16.733.013.866,00
bb. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat persenjataan dan keamanan
80.450.000,00 77.065.000,00 51.588.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 55
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
ee. Belanja modal pengadaan generator 616.363.000,00 612.013.000,00 815.118.650,00
Jumlah 109.417.724.336,00 89.508.670.291,00 83.619.034.319,00
Realisasi belanja modal peralatan mesin tahun 2019 sebesar Rp89.508.670.291,00 atau
81,66% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar
Rp109.417.724.336,00.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.b.3. Belanja Gedung
dan Bangunan
138.169.822.631,00 134.689.914.700,00 136.540.415.855,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja gedung dan bangunan periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Belanja modal pengadaan konstruksi/ Pembelian bangunan
90.364.903.945,00 87.514.348.365,00 101.546.776.055,00
b. Belanja rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan yang di kapitalisasi
47.804.918.686,00 47.175.566.335,00 34.826.491.800,00
c. Belanja Modal Rehabilitasi/Pemeliharaan Aset Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit yang diKapitalisasi
0,00 0,00 167.148.000,00
Jumlah 138.169.822.631,00 134.689.914.700,00 136.540.415.855,00
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp134.689.914.700,00
atau sebesar 97,48% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar
Rp138.169.822.631,00.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.b.4. Belanja Jalan
Irigasi dan
Jaringan
239.010.069.964,00
225.917.880.879,00
273.758.728.009,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :
Uraian
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Pengadaan Konstruksi Jalan 158.642.550.800,00 152.876.395.989,00 162.121.532.400,00
b. Pengadaan Konstruksi Jembatan 5.051.717.000,00 4.981.670.000,00 1.866.713.500,00
c. Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 58.670.385.000,00 54.668.904.850,00 48.499.627.564,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 56
Uraian
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
d. Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpon 6.495.262.000,00 6.319.957.440,00 6.789.864.020,00
e. Belanja rehabilitasi / pemeliharaan
Jalan yang dikapitalisasi
7.812.924.164,00 4.755.762.500,00 47.451.448.100,00
f. Belanja rehabilitasi/ pemeliharaan
konstruksi jembatan yg dikapitalisasi
200.000.000,00 192.750.000,00 4.422.789.000,00
g. Belanja rehabilitasi / pemeliharaan
konstruksi jaringan air yg dikapitalisasi
1.097.931.000,00 1.093.550.500,00 2.221.766.425,00
h. Belanja rehabilitasi / pemeliharaan
konstruksi instalasi listrik dan telepon
yg dikapitalisasi
290.500.000,00 290.105.600,00 18.725.500,00
i. Belanja pengadaan penerangan jalan,
taman dan hutan kota
748.800.000,00 738.784.000,00 366.261.500,00
Jumlah 239.010.069.964,00 225.917.880.879,00 273.758.728.009,00
Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 sebesar
Rp225.917.880.879,00 atau 94,52% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun
2019 sebesar Rp239.010.069.964,00.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.b.5. Belanja Aset Tetap
Lainnya
2.820.874.600,00
2.664.601.954,00
4.033.333.450,0
0
Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
a. Pengadaan Buku / Kepustakaan 2.555.824.600,00 2.402.345.204,00 3.579.173.750,00
b. Pengadaan Barang Bercorak
Kesenian dan Kebudayaan
239.050.000,00 236.556.750,00 454.159.700,00
c. Pengadaan Hewan Ternak dan
Tanaman
26.000.000,00 25.700.000,00 0,00
Jumlah 2.820.874.600,00 2.664.601.954,00 4.033.333.450,00
Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2019 sebesar Rp2.664.601.954,00 atau
94,46% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar
Rp2.820.874.600,00.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 57
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.b.6. Belanja Aset
Lainnya
153.000.000,00
137.100.364,00
196.473.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja aset lainnya lainnya periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
Belanja Modal Pengadaan Lisensi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Hasil Penelitian / Kajian
150.000.000,00 134.100.364,00 196.473.000,00
Jumlah 153.000.000,00 137.100.364,00 196.473.000,00
Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2019 sebesar Rp137.100.364,00 atau 89,61%
dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp153.000.000,00.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.B.c. Belanja Tidak
Terduga
500.000.000,00 0,00 0,00
Pada tahun 2019 Belanja Tidak Terduga terealisasi Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan
dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,00 karena pada tahun 2019 tidak ada
kejadian luar biasa yang perlu merealisasikan belanja tidak terduga.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp) Realisasi 2018 (Rp)
5.1.C. Transfer 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 5.788.000.000,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.C.a. Transfer Bagi
Hasil ke Desa
6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 5.788.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan Bagi Hasil ke Desa periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 yang terdiri dari :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 58
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.C.a.1. Bagi Hasil
Retribusi
Daerah
6.758.000.000,00
5.941.900.000,00 5.788.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada
pemerintah desa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar
Rp5.941.900.000,00 atau sebesar 87,92% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P
tahun 2019 sebesar Rp6.758.000.000,00.
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Kedungtuban
49.319.000,00 39.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Jimbung
24.295.000,00 21.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Ketuwan
29.075.000,00 26.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Gondel
32.374.000,00 30.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Kemantren
30.614.000,00 27.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Sidorejo
24.952.000,00 23.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Wado
42.377.000,00 34.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Pulo
26.999.000,00 24.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Tanjung
34.419.000,00 30.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Bajo
31.428.000,00 29.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Sogo
35.204.000,00 30.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Ngraho
45.502.000,00 34.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Panolan
22.303.000,00 19.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Klagen
22.617.000,00 18.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Kalen
24.425.000,00 22.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Nglandeyan
32.833.000,00 30.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Galuk
26.728.000,00 25.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Jiken 37.567.000,00 35.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Ketringan 29.261.000,00 27.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Singonegoro
22.785.000,00 21.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 59
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Bangowan
19.600.000,00 17.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Jiworejo 20.525.000,00 18.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Genjahan 19.250.000,00 17.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Cabak 17.870.000,00 16.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Nglobo 18.050.000,00 16.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Nglebur 25.096.000,00 23.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Janjang 19.400.000,00 17.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Bleboh 29.747.000,00 28.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Tempurejo
21.851.000,00 20.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Temurejo 27.171.000,00 23.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Tambaksari
34.044.000,00 23.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Sendangharjo
31.055.000,00 20.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Ngampel 24.691.000,00 20.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Plantungan
21.344.000,00 18.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Tempuran
19.482.000,00 17.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Ngadipurwo
16.100.000,00 14.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Purwosari 27.001.000,00 22.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Patalan 24.459.000,00 20.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Jejeruk 16.599.000,00 14.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Andongrejo
22.694.000,00 17.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Purworejo 28.628.000,00 20.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Pelem 21.316.000,00 16.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Jepangrejo
33.511.000,00 25.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Kamolan 31.563.000,00 22.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Mernung 29.247.000,00 19.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Mulyorejo 32.419.000,00 20.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Cabean 27.453.000,00 25.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Nglanjuk 18.880.000,00 15.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Sumberpitu
18.970.000,00 17.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Kapuan 21.546.000,00 16.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Getas 22.947.000,00 19.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Jipang 19.780.000,00 17.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Ngloram 25.232.000,00 22.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Gadon 19.690.000,00 17.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Kentong 24.071.000,00 21.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Banjarejo
33.984.000,00 32.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sendangwungu
23.298.000,00 18.900.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 60
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Gedongsari
24.557.000,00 22.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Klopoduwur
26.948.000,00 21.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sumberagung
27.130.000,00 25.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sidomulyo
31.142.000,00 25.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Jatisari
19.361.000,00 16.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Jatiklampok
16.600.000,00 14.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Balongsari
23.995.000,00 22.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Bacem
27.887.000,00 25.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Mojowetan
26.190.000,00 24.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Karangtalun
22.807.000,00 20.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sendanggayam
19.727.000,00 17.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Wonosemi
22.207.000,00 20.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Kebonrejo
23.054.000,00 21.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Kembang
21.162.000,00 19.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sembongin
22.291.000,00 20.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Plosorejo
19.281.000,00 17.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Balongrejo
19.052.000,00 17.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Buluroto
30.165.000,00 23.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Sambong
28.393.000,00 26.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Temengeng
19.450.000,00 17.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Gadu 24.120.000,00 21.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Sambongrejo
20.272.000,00 18.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Pojokwatu
23.471.000,00 20.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Gagaan
21.057.000,00 19.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Biting 19.370.000,00 17.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Brabowan
20.518.000,00 18.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Giyanti
21.371.000,00 19.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Ledok
24.784.000,00 23.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Bogorejo
33.575.000,00 31.900.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 61
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Jurangjero
24.915.000,00 23.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Karanganyar
18.990.000,00 17.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Sarirejo
20.063.000,00 18.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Gombang
23.658.000,00 21.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Karang
22.813.000,00 21.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Prantaan
23.444.000,00 21.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Jeruk 19.375.000,00 17.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Nglengkir
33.656.000,00 31.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Gandu
20.800.000,00 19.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Tempurejo
24.353.000,00 22.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Gembol
18.340.000,00 16.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Gayam
23.760.000,00 22.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Sendangrejo
26.587.000,00 24.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Jati 32.225.000,00 30.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Pelem 26.563.000,00 24.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Pengkoljagong
28.219.000,00 26.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Tobo 21.761.000,00 20.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Randulawang
29.980.000,00 28.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Doplang 43.761.000,00 41.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Singget 30.361.000,00 28.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Jegong 22.631.000,00 20.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Bangkleyan 32.390.000,00 30.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Gempol 24.587.000,00 18.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Kepoh 24.481.000,00 22.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Gabusan 39.312.000,00 37.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Tempellemahbang
35.966.000,00 26.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Kemiri 22.710.000,00 18.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Turirejo 26.516.000,00 23.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Semampir
21.344.000,00 19.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Palon 21.423.000,00 19.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Blungun 30.548.000,00 28.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Semanggi
20.475.000,00 18.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Ngampon
18.960.000,00 15.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Jomblang
28.846.000,00 24.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Bangsri 31.856.000,00 29.300.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 62
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Sumurboto
19.250.000,00 17.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Brumbung
23.132.000,00 20.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Nglarohgunung
20.270.000,00 16.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Geneng 23.866.000,00 22.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Seso 24.717.000,00 21.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Balong 18.440.000,00 16.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Gersi 18.000.000,00 16.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Gedangdowo
20.774.000,00 19.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Puledagel
21.358.000,00 16.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Kawengan
22.087.000,00 19.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Bacem 24.209.000,00 21.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Jatirejo 23.920.000,00 21.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Soko 22.135.000,00 18.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Waru 19.850.000,00 15.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tunjungan
35.650.000,00 28.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tutup
27.739.000,00 22.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tamanrejo
27.992.000,00 20.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Kedungrejo
27.377.000,00 22.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tambahrejo
35.800.000,00 25.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tawangrejo
27.311.000,00 23.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Adirejo
34.708.000,00 29.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Kalangan
30.570.000,00 28.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Sambongrejo
34.756.000,00 27.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Kedungringin
21.465.000,00 19.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Gempolrejo
28.289.000,00 24.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Nglangitan
25.403.000,00 23.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Sitirejo
22.676.000,00 18.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Keser
21.869.000,00 20.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Sukorejo
30.137.000,00 28.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Mendenrejo
56.080.000,00 54.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Mojorembun
28.207.000,00 26.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Ngrawoh
16.240.000,00 14.400.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 63
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Nginggil
15.990.000,00 14.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Nglebak
25.175.000,00 23.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Megeri
21.122.000,00 19.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Getas
20.312.000,00 18.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Sumber
41.680.000,00 40.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Nglungger
19.320.000,00 17.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Medalem
26.897.000,00 25.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Trembulrejo
32.440.000,00 28.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Talokwohmojo
22.015.000,00 20.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Plumbon
21.437.000,00 19.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Bergolo
20.983.000,00 18.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Rowobungkul
24.816.000,00 20.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Gedebeg
22.820.000,00 20.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Kedungsatrian
20.314.000,00 18.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Karangtengah
21.017.000,00 19.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Jetakwanger
22.940.000,00 21.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sumberejo
20.398.000,00 18.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sendangagung
21.957.000,00 20.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sendangrejo
19.555.000,00 17.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Gondang
22.438.000,00 19.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sarimulyo
24.703.000,00 21.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Wantilgung
17.090.000,00 13.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sambongrejo
21.823.000,00 19.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Berbak 24.253.000,00 19.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Gotputuk
20.965.000,00 19.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Semawur
22.461.000,00 20.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Bradag
20.329.000,00 18.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Karangjong
18.866.000,00 17.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Srigading
20.870.000,00 18.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sambonganyar
24.640.000,00 22.900.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 64
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Bogowanti
17.310.000,00 15.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Kendayaan
19.684.000,00 17.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sendangmulyo
25.774.000,00 23.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Bandungrojo
22.301.000,00 20.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Balong
21.715.000,00 19.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Karanggeneng
26.475.000,00 24.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Jetak 19.940.000,00 17.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Muraharjo
24.809.000,00 19.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Klokah
32.830.000,00 29.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Tawangrejo
28.327.000,00 26.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Blumbangrejo
20.253.000,00 18.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Kalangrejo
20.197.000,00 18.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Kemiri
29.243.000,00 22.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Kodokan
21.432.000,00 19.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Sonokidul
25.691.000,00 23.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Sempu
23.439.000,00 21.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Botoreco
41.603.000,00 40.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Buloh
23.980.000,00 22.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Cungkup
21.694.000,00 19.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Ngilen
21.360.000,00 19.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Bakah
35.023.000,00 32.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Jagong
26.132.000,00 22.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Bejirejo
26.833.000,00 23.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Gagakan
21.630.000,00 19.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Sambiroto
25.148.000,00 22.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Sendangwates
20.628.000,00 17.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Kedungwaru
25.400.000,00 22.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Ngawenombo
27.703.000,00 25.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Plosorejo
28.567.000,00 25.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Japah 20.901.000,00 19.100.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 65
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Pengkolrejo
28.880.000,00 26.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Bogorejo 21.025.000,00 17.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Ngiyono 17.590.000,00 15.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Sumberejo
19.388.000,00 14.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Wotbakah
17.800.000,00 16.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Harjowinangun
18.787.000,00 15.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Ngrambitan
17.770.000,00 16.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Padaan 21.408.000,00 19.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Tengger 20.251.000,00 18.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Beganjing
21.714.000,00 17.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Bogem 19.464.000,00 15.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Tlogowungu
22.010.000,00 20.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Dologan 22.453.000,00 20.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Ngapus 24.495.000,00 22.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Krocok 19.021.000,00 17.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Kalinanas
20.377.000,00 18.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Gaplokan
17.280.000,00 15.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Bekutuk
22.400.000,00 20.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Kadengan
25.056.000,00 23.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Tanggel
27.511.000,00 18.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Ngliron
19.700.000,00 17.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Kalisari
20.257.000,00 18.500.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Pilang
30.763.000,00 19.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Temulus
21.837.000,00 19.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Kediren
25.299.000,00 16.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Sumberejo
26.542.000,00 19.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Kutukan
30.931.000,00 29.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Bodeh
16.850.000,00 15.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Tlogotuwung
16.265.000,00 14.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Gembyungan
18.800.000,00 17.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Sambongwangan
23.259.000,00 17.500.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 66
Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Plosorejo
24.282.000,00 21.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Jeruk
18.875.000,00 17.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Todanan
35.298.000,00 32.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kedungwungu
31.956.000,00 27.400.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Tinapan
48.518.000,00 24.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Gunungan
18.560.000,00 16.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kajengan
20.817.000,00 19.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Dringo
22.474.000,00 20.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Cokrowati
24.933.000,00 23.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Dalangan
23.025.000,00 21.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Ketileng
29.963.000,00 28.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Ngumbul
41.719.000,00 39.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Sonokulon
25.007.000,00 23.200.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Sambeng
24.162.000,00 19.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Prigi 20.357.000,00 17.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Palemsengir
29.121.000,00 22.800.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kacangan
30.404.000,00 28.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Bicak 28.400.000,00 26.700.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Sendang
21.830.000,00 20.100.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Wukirsari
22.801.000,00 21.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Karanganyar
24.099.000,00 22.300.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Candi 26.341.000,00 24.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Gondoriyo
25.373.000,00 23.600.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kembang
23.250.000,00 19.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Ledok 18.850.000,00 17.000.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kedungbacin
23.209.000,00 19.900.000,00
Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Bedingin
30.021.000,00 25.300.000,00
Belanja BHPRD desa maju sari 0,00 0,00
JUMLAH 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 67
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D. Pembiayaan 57.362.041.918,00 58.422.607.092,00 59.608.030.710,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.a. Penerimaan
Pembiayaan
63.862.041.918,00 63.922.107.092,00 63.608.030.710,00
Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 yang terdiri dari :
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.a.1. Penggunaan Sisa
Lebih
Perhitungan
Anggaran
63.803.904.218,00
63.802.556.826,00
63.485.678.762,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.a.2. Pencairan Dana
Cadangan
0,00
0,00
0,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.a.3. Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
0,00
0,00
0,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.a.4. Penerimaan
Pinjaman Daerah
0,00
0,00
0,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 68
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.a.5. Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
Daerah
0,00
0,00
0,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.a.6. Penerimaan Piutang
Daerah
0,00
0,00
0,00
Bahwa saldo penerimaan piutang daerah tahun 2019 adalah NIHIL.
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.a.7. Penerimaan
pengembalian
dana bergulir
58.137.700,00
119.550.266,00
122.351.948,00
Realisasi penerimaan pengembalian dana bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 sebesar Rp119.550.266,00 adalah merupakan pengembalian pokok dari
piutang yang dikelola di SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
sebesar Rp113.550.266,00 dan Bagian Perekonomian Setda sebesar Rp6.000.000,00.
Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2019 yang terdiri dari :
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.b.1. Pembentukan Dana
Cadangan
0,00 0,00 0,00
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.b. Pengeluaran
Pembiayaan
6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 69
Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.1.D.b.2. Penyertaan Modal
(Investasi)
Pemerintah Daerah
6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00
Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp5.499.500.000,00 tersebut merupakan
penambahan setoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK
dan PD. BPR Blora.
Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018
5.1.F Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
0,00 97.852.691.370,00 63.803.904.218,00
Rincian SILPA, terdiri dari :
Kas di Kas Daerah 57.319.435.391,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Kec Randublatung
21.942.435,00
Kas BLUD RSU Blora 21.903.055.898,00
Kas BLUD RSU Cepu 6.417.907.009,00
Kas Puskesmas 7.252.025.220
Kas Dana BOS 4.938.325.417,00
Jumlah 97.852.691.370,00
Total Kas, terdiri dari :
Kas di Kas Daerah 57.319.435.391,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 21.942.435,00
Kas di BLUD 35.572.988.127,00
Kas Lainnya 5.062.778.042,00
Jumlah 97.977.143.995,00
Nilai SiLPA pada LRA Rp97.852.691.370,00, sedangkan nilai total kas pada Neraca
Rp97.977.143.995,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp124.452.625,00 yang
merupakan utang pajak per 31 Desember 2019 yang terdapat pada Dinas Pendidikan.
Nama Perusda/BUMD Anggaran
(Rp)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
PT. Bank Jateng 5.000.000.000,00 4.999.500.000,00 3.788.500.000,00
PD. BPR BKK 1.000.000.000,00 0,00 0,00
PD. BPR Blora 500.000.000,00 500.000.000,00 211.500.000,00
Jumlah 6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 70
Pada Kas Daerah senilai Rp57.319.435.391,00 terdapat kas (Silpa) terikat atau yang
dibatasi penggunaanya dengan rincian sebagai berikut:
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan rincian sebagai berikut :
No Bidang Jumlah (Rp)
1 Bidang Pendidikan 2.055.150,00
2 Bidang Air Minum 28.391.600,00
3 Bidang Sanitasi 6.750.000,00
4 Bidang Perumahan Pemukiman 18.920.000,00
5 Bidang SIKM 615,00
6 Bidang Pertanian 8.804.228,00
7 Bidang Kelautan dan Perikanan 6.660.000,00
8 Bidang Pariwisata 100.001,00
9 Bidang Air Minum Penugasan 18.420.400,00
10 Bidang Sanitasi Penugasan 22.660.000,00
11 Bidang Pasar 900.000,00
Jumlah 113.661.994,00
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Jumlah (Rp)
1 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.672.980.023,00
2 Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 100.532.664,00
3 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK)
185.392.206,00
4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM 13.890.000,00
5 Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
327.049.428,00
6 Kegiatan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Dana TP) 1.235.032.260,00
7 Kegiatan Tunjangan Khusus Guru PNSD 236.400,00
8 Kegiatan Dana Tambahan Penghasilan PNSD (Tamsil) 69.430.000,00
Jumlah 3.604.542.981,00
Jumlah kas (Silpa) terikat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada rekening kas daerah
adalah Rp3.718.204.975 ,00.
Selain itu, ada pula kas (Silpa) terikat yang berasal dari Pendapatan Dana Hibah
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam sebesar Rp3.016.894.000,00.
Pendapatan Dana Hibah tersebut ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke RKUD Kabupaten
Blora pada tanggal 30 Desember 2019 dan penggunaan dana hibah tersebut adalah 12
bulan sejak uang tersebut ditransfer ke RKUD.
Sehingga Total Silpa Terikat pada rekening Kas Daerah adalah Rp6.735.098.975,00.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 58
5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL)
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.2.A. Saldo Anggaran Lebih Awal 63.803.904.218,00 63.485.678.762,00
Realisasi Saldo Angaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Blora pada awal tahun
2019 adalah sebesar Rp63.803.904.218,00 yang merupakan SiLPA Tahun 2018
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :
Uraian Jumlah (Rp)
1. Kas Daerah 46.140.782.291,00
2. Kas Bendahara Pengeluaran SKPD 6.353.400,00
3. Kas BLUD 17.378.521.537,00
4. Kas BOS 278.246.990,00
Jumlah 63.803.904.218,00
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.2.A.1. Penggunaan SAL Sebagai
Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan
(63.802.556.826,00) (63.485.678.762,00)
Penerimaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah Saldo Anggaran
Lebih yang dimanfaatkan kembali untuk pembiayaan belanja daerah pada tahun 2019,
yaitu sebesar Rp63.802.556.826,00.
Dari Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 yang direalisasikan lebih kecil sebesar
Rp1.347.392,00, hal ini dikarenakan adanya koreksi saldo Kas BOS pada Dinas
Pendidikan.
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.2.A.2. Sub Total 1.347.392,00 (0,00)
Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan yaitu sebesar
Rp1.347.392,00 yang merupakan koreksi saldo awal kas BOS pada Dinas Pendidikan.
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.2.A.3. Koreksi kesalahan
pembukuan tahun
sebelumnya
(1.347.392,00) 63.803.904.218,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 59
Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.347.392,00) yang
merupakan koreksi saldo awal pada kas BOS pada Dinas Pendidikan.
Realisasi 2019
(Rp)
Realisasi 2018
(Rp)
5.2.A.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Tahun 97.852.691.370,00 63.803.904.218,00
Saldo Anggaran lebih akhir tahun senilai Rp97.852.691.370,00 adalah merupakan Saldo
Anggaran Lebih yang dihasilkan pada akhir periode tahun 2019.
SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp39.430.084.278,00 dan Pembiayaan Netto
sebesar Rp58.422.607.092,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Tahun 2019 sebesar Rp97.852.691.370,00.
Nilai SILPA tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34.048.787.152,00 atau naik
53,36% dibandingkan SILPA Tahun 2018.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 113
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
5.5.A. Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan
operasi Pemerintah Kabupaten Blora dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan
sumber pendanaan dari luar.
5.5.A.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar
Rp2.238.810.066.713,00, mengalami kenaikan sebesar Rp118.611.125.346,00
atau naik 5,59% dari realisasi tahun 2018.
Tabel Ikhtisar Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019
1. Pendapatan Pajak Daerah
Arus kas yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 sebesar
Rp61.320.811.636,00 atau 13,94% dari penerimaan pajak Daerah tahun 2018.
Tabel Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Pajak Hotel 1.437.405.650,00 1.323.384.400,00
Pajak Restoran 5.154.668.257,00 4.101.571.788,00
Pajak Hiburan 343.569.620,00 271.904.080,00
Pajak Reklame 928.284.998,00 880.334.664,00
Pajak Penerangan Jalan 24.092.821.758,00 21.882.249.937,00
Pajak Parkir 165.172.190,00 99.371.300,00
Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) %
Penerimaan Pajak Daerah 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00 13,94
Penerimaan Retribusi Daerah 9.265.329.919,00 8.638.971.957,00 7,25
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
13.805.331.392,00 8.112.978.480,00 70,16
Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah 160.311.640.069,00 132.141.616.169,00 21,32
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 81.955.082.770,00 98.847.733.591,00 (17,09)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
37.893.211.206,00 17.015.980.402,00 122,69
Penerimaan Dana Alokasi Umum 966.559.787.000,00 926.682.649.031,00 4,30
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 355.308.379.286,00 333.004.046.384,00 6,70
Penerimaan Dana Penyesuaian 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00 30,29
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi
111.276.869.935,00 102.733.000.522,00 8,32
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi
44.342.849.000,00 103.314.166.000,00 (57,08)
Penerimaan Hibah 94.316.163.500,00 79.907.226.983,00 18,03
Penerimaan Dana Desa 268.253.846.000,00 229.733.837.000,00 16,77
Jumlah 2.238.810.066.713,00 2.120.198.941.367,00 5,59
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 114
Uraian TA 2019 TA 2018
Pajak Air Tanah 186.568.801,00 53.341.230,00
Pajak MBL dan Batuan 710.693.272,00 523.513.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan 17.810.827.577,00 17.327.833.231,00
BPHTB 10.490.799.513,00 7.353.231.218,00
Jumlah 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00
2. Penerimaan Retribusi Daerah
Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 sebesar
Rp9.265.329.919,00 atau 7,25% dari Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2019.
Tabel Penerimaan retribusi Daerah Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Retribusi pelayanan kesehatan 253.441.000,00 243.045.000
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
550.474.140,00 327.827.780,00
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
18.517.000,00 15.080.000,00
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
578.646.000,00 588.985.500,00
Retribusi pelayanan pasar 2.684.478.425,00 2.351.276.116,00
Retribusi pengujian kendaraan bermotor 361.608.100,00 342.171.300,00
Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus
75.315.000,00 83.685.000,00
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
574.620.002,00 486.700.002,00
Retribusi pelayanan tera/tera ulang 63.978.500,00 -
Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1.299.242.216,00 1.687.145.700,00
Retribusi pasar grosir/pertokoan 1.488.800.039,00 1.374.719.429,00
Retribusi terminal 36.004.000,00 36.039.000,00
Retribusi tempat parkir khusus 295.737.700,00 120.354.000,00
Retribusi rumah potong hewan 78.350.000,00 73.875.000,00
Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 229.360.000,00 233.340.000,00
Retribusi Laboratorium Lingkungan 16.195.000,00 -
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 651.819.797,00 640.936.130,00
Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol
3.000.000,00 30.000.000,00
Retribusi ijin trayek 5.743.000,00 3.792.000,00
Jumlah 9.265.329.919,00 8.638.971.957
3. Penerimaan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp13.805.331.392,00 atau 70,16% dari
penerimaan tahun 2018.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 115
Tabel Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
PT. BPD Jateng 8.601.514.755,00 4.434.659.047,00
PD BPR BKK 2.370.893.537,00 2.149.476.439,00
PT. Blora Patragas 2.115.688.648,00 1.325.659.976,00
PD BPR Kab. Blora 360.768.833,00 203.183.018,00
PT. Blora Patra Energi 356.465.619,00 -
Jumlah 13.805.331.392,00 8.112.978.480,00
4. Lain-Lain PAD yang Sah
Arus Kas yang berasal dari Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019
sebesar Rp160.311.640.069,00 atau 21,32% dari Penerimaan tahun 2018.
Tabel Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Penerimaan Jasa Giro 7.838.086.975,00 6.927.448.452,00
Pendapatan Bunga Deposito 2.292.842.455,00 2.152.808.210,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7.500.000,00 13.500.000,00
Pendapatan Denda atas
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
3.882.058.184,00 1.191.837.474,00
Pendapatan Denda Pajak 455.996.403,00 216.297.158,00
Pendapatan dari pengembalian 2.704.357.609,00 1.794.132.281,00
Pendapatan Angsuran Atas
Penjualan Kios dan Los 220.000.000,00 256.000.000,00
Pendapatan BLUD 140.337.901.229,00 118.012.311.577,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 15.238.434,00 4.819.450,00
Hasil Lelang Eks Bengkok/Bondo
Desa/Kelurahan 2.364.122.999,00 1.354.381.600,00
Pendapatan Sewa Lahan dan
Bangunan 193.535.781,00 200.672.554,00
Pendapatan BOS 0,00 17.407.413,00
Jumlah 160.311.640.069,00 132.141.616.169,00
Nilai Arus Masuk Kas dari Lain-Lain PAD yang Sah sebesar
Rp160.311.640.069,00 tidak sama dengan nilai-nilai Lain-Lain PAD yang sah
pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp162.471.593.537,00.
Perbedaan tersebut merupakan Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan yang
disajikan sebagai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.
Tabel Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LAK Tahun 2019
Uraian Jumlah
Lain-lain PAD yang Sah-LRA 162.471.593.537,00
Dikurangi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan :
Hasil Penjualan Aset 2.159.953.468,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 116
Lain-lain PAD yang Sah-LAK 160.311.640.069,00
5. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019
sebesar Rp1.441.716.460.262,00 atau 4,81% dari Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Tahun 2018.
Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Dana Bagi Hasil Pajak 81.955.082.770,00 98.847.733.591,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
37.893.211.206,00 17.015.980.402,00
Dana Alokasi Umum 966.559.787.000,00 926.682.649.031,00
Dana Alokasi Khusus 355.308.379.286,00 333.004.046.384,00
Jumlah 1.441.716.460.262,00 1.375.550.409.408,00
6. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Tahun 2019 sebesar Rp34.200.765.000,00 atau 30,29% dari Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2018.
Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Dana Insentif Daerah 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00
Jumlah 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00
7. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun 2019 sebesar Rp111.276.869.935,00 atau 8,32% dari Pendapatan
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2018.
Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor
27.962.584.629,00 23.625.192.284,00
Dana bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor
18.197.130.254,00 16.697.349.919,00
Dana bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor
27.547.006.447,00 22.370.455.045,00
Dana bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan
46.936.982,00 40.258.382,00
Dana bagi hasil dari pajak rokok
37.523.211.623,00 39.999.744.892,00
Jumlah 111.276.869.935,00 102.733.000.522,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 117
8. Bantuan Keuangan
Arus Kas yang berasal dari Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar
Rp44.342.849.000,00 atau turun 57,08% dari Bantuan keuangan tahun 2018.
Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Bantuan Keuangan 44.342.849.000,00 103.314.166.000,00
Jumlah 44.342.849.000,00 103.314.166.000,00
9. Pendapatan Hibah
Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Hibah Tahun 2019 sebesar
Rp94.316.163.500,00 atau 18,03% dari Pendapatan Hibah tahun 2018 dan Dana
Desa/Penerimaan Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp268.253.846.000,00 atau
16,77% dari Dana Desa Tahun 2018.
Tabel Pendapatan Hibah Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Pendapatan Hibah dari Pemerintah 94.316.163.500,00 79.907.226.983,00
Dana Desa/ Penerimaan Lainnya 268.253.846.000,00 229.733.837.000,00
Jumlah 362.570.009.500,00 309.641.063.983,00
5.5.A.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar
Rp1.734.652.589.895,00, mengalami kenaikan sebesar Rp117.616.807.569,00
atau naik 7,27% dari realisasi tahun 2018. Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas
Operasi tersebut terdiri dari:
Tabel Ikhtisar Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018 %
Pembayaran Pegawai 924.532.293.909,00 907.414.544.888,00 1,89
Pembayaran Barang 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00 16,62
Pembayaran Bantuan Sosial 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00 196,21
Pembayaran Bantuan Keuangan 413.359.848.000,00 360.711.003.000,00 14,60
Pembayaran Hibah 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00 (16,90)
Pembayaran Belanja Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya
5.941.900.000,00 5.788.000.000,00
2,66
Jumlah 1.734.652.589.895,00 1.617.035.782.326,00 7,27
1. Belanja Pegawai
Arus Keluar Kas untuk keperluan Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar
Rp924.532.293.909,00 atau 1,89% dari Belanja Pegawai Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Gaji dan Tunjangan 720.552.678.218,00 710.650.354.376,00
Tambahan Penghasilan PNS 75.175.546.454,00 73.133.419.718,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 118
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
6.270.000.000,00 6.270.000.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.652.467.514,00 2.428.553.950,00
Insentif Retribusi Daerah 245.247.650,00 149.296.029,00
Honorarium PNS 18.365.905.900,00 16.006.445.000,00
Honorarium Non PNS 48.259.221.150,00 47.209.808.600,00
Uang Lembur 1.999.457.388,00 1.574.966.750,00
Honorarium pengelolaan dana BOS 10.858.925.886,00 11.232.329.699,00
Belanja Pegawai BLUD 40.152.843.749,00 38.759.370.766,00
Jumlah 924.532.293.909,00 907.414.544.888,00
2. Belanja Barang dan Jasa
Arus Keluar Kas untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar
Rp357.028.347.986,00 atau 16,62% dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Belanja Bahan Pakai Habis 21.384.089.108,00 17.858.639.837,00
Belanja Bahan/Material 13.704.086.840,00 18.582.897.753,00
Belanja Jasa Kantor 23.156.965.515,00 19.489.144.590,00
Belanja Premi Asuransi 20.377.401.036,00 11.276.552.321,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.341.959.885,00 4.051.549.559,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.721.589.779,00 7.276.568.232,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.993.221.831,00 984.307.782,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.011.762.000,00 1.562.276.332,00
Belanja Sewa Alat Berat 56.200.000,00 85.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.046.904.190,00 2.838.619.400,00
Belanja Makanan dan Minuman 25.567.925.685,00 24.059.572.575,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 600.623.000,00 475.155.000,00
Belanja Pakaian Kerja 527.516.220,00 438.887.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
3.555.268.680,00 2.902.445.116,00
Belanja Perjalanan Dinas 46.620.961.961,00 49.565.725.009,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 192.000.000,00 192.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS
5.053.270.584,00 3.910.742.715,00
Belanja Pemeliharaan 10.136.772.067,00 10.048.677.481,00
Belanja Jasa Konsultansi 4.403.792.355,00 3.897.392.500,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS/BOMM 53.608.969.395,00 55.081.818.243,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 88.056.208.821,00 65.798.442.793,00
Hadiah Uang Untuk Diberikan kepada 870.850.000,00 1.124.900.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 119
Uraian TA 2019 TA 2018
Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
7.006.474.304,00 4.642.395.000,00
Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yg diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
12.795.139.730,00 -
Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga
238.395.000,00 -
Jumlah 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00
3. Belanja Bantuan Sosial
Arus Keluar Kas untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar
Rp4.255.000.000,00 atau 196,21% dari Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas Untuk Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019
Uraian TA. 2019 TA. 2018
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga
3.625.000.000,00 955.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
- 28.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah
630.000.000,00 453.000.000,00
Jumlah 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00
4. Belanja Bantuan Keuangan
Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019
sebesar Rp413.359.848.000,00 atau 14,60% dari Belanja Bantuan Keuangan
Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
412.469.625.000,00 359.840.637.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
890.223.000,00 870.366.000,00
Jumlah 413.359.848.000,00 360.711.003.000,00
5. Belanja Hibah
Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar
Rp29.535.200.000,00 atau turun 16,90 % dari Belanja Hibah Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Belanja Hibah kepada Masyarakat 21.928.600.000,00 23.601.525.200,00
Belanja Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan
6.173.000.000,00 11.375.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Semi
Pemerintah
1.433.600.000,00 565.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 120
Jumlah 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00
6. Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Tahun 2019 sebesar Rp5.941.900.000,00 atau 2,66% dari Belanja Bagi Hasil
Pendapatan Lainnya Tahun 2018.
Tabel Arus Keluar Kas Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2019
Uraian TA 2019 TA 2018
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Desa (BHPRD)
5.941.900.000,00 5.788.000.000,00
Jumlah 5.941.900.000,00 5.788.000.000,00
5.5.A.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih antara arus masuk kas dan
arus keluar kas dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp504.157.476.818,00 pada
Tahun 2019 dan Rp503.163.159.041,00 pada Tahun 2018.
5.5.B. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus
kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat di masa yang akan datang.
5.5.B.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan pada pemerintah
Kabupaten Blora selama Tahun 2019 sebesar Rp2.159.953.468,00, mengalami
kenaikan sebesar Rp1.687.459.868,00 atau naik 357,14% dari realisasi Tahun
2018 diperoleh dari penjualan barang–barang yang telah rusak atau tidak
digunakan lagi dengan rincian :
Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) %
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 274.567.470,00 189.328.100,00 45,02
Penjualan Aset Tetap lainnya 0,00 13.617.000,00 0,00
Penjualan Aset lainnya 1.885.385.998,00 269.548.500,00 599,46
Jumlah 2.159.953.468,00 472.493.600,00 357,14
1. Hasil Penjualan Peralatan dan mesin
Arus Masuk Kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar
Rp274.567.470,00 atau 45,02% dari hasil penjualan Peralatan dan Mesin tahun
2018 sebesar Rp189.328.100,00.
2. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 121
Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp0,00 atau turun 100%, karena sudah tidak ada Penjualan Aset Tetap Lainnya.
3. Hasil Penjualan Aset Lainnya
Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp1.885.385.998,00 atau 6,99% dari tahun 2018 sebesar Rp269.548.500,00
Penjelasan atas masing-masing komponen Arus Masuk Kas dari Aktivitas
Investasi dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran.
5.5.B.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan pada pemerintah
Kabupaten Blora selama Tahun 2019 dan 2018 dipergunakan untuk:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp) %
Perolehan Tanah 13.969.177.820,00 1.291.794.500,00 981,38
Perolehan Peralatan dan Mesin 89.508.670.291,00 83.619.034.319,00 7,04
Perolehan Gedung dan Bangunan 134.689.914.700,00 136.540.415.855,00 (1,36)
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 225.917.880.879,00 273.758.728.009,00 (17,48)
Perolehan Aset Tetap Lainnya 2.664.601.954,00 4.033.333.450,00 (33,94)
Perolehan Aset Lainnya 137.100.364,00 196.473.000,00 (30,22)
Jumlah 466.887.346.008,00 499.439.779.133,00 (6,52)
1. Perolehan Tanah
Arus Kas Keluar untuk perolehan Tanah Tahun 2019 sebesar
Rp13.969.177.820,00 atau 981,38% dari Perolehan Tanah tahun 2018 sebesar
Rp1.291.794.500,00.
2. Perolehan Peralatan dan Mesin
Arus Kas keluar untuk perolehan Peralatan dan Mesin sebesar
Rp89.508.670.291,00 atau 7,04% dari Perolehan Peralatan dan Mesin tahun
2018 sebesar Rp83.619.034.319,00.
3. Perolehan Gedung dan Bangunan
Arus Kas Keluar untuk perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar
Rp134.689.914.700,00 atau turun 1,36% dari Perolehan Gedung dan Bangunan
Tahun 2018 sebesar Rp136.540.415.855,00.
4. Perolehan Jalan, irigasi, dan Jaringan
Arus Kas Keluar untuk perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019
sebesar Rp225.917.880.879,00 atau turun 17,48% dari Perolehan Jalan, Irigasi
dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp273.758.728.009,00.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 122
5. Perolehan Aset Tetap Lainnya
Arus Kas Keluar untuk perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp2.664.601.954,00 atau turun 33,94% dari Perolehan Aset Tetap Lainnya
Tahun 2018 sebesar Rp4.033.333.450,00.
6. Perolehan Aset Lainnya
Arus Kas Keluar untuk perolehan Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar
Rp137.100.364,00 atau turun 30,22% dari Perolehan Aset Lainnya Tahun 2018
sebesar Rp196.473.000,00.
5.5.B.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah selisih
antara arus kas masuk dan arus keluar kas keluar dari aktivitas investasi aset
non keuangan yaitu sebesar (Rp464.727.392.540,00) pada tahun 2019 dan
(Rp498.967.285.533,00) pada tahun 2018.
5.5.C. Aktivitas Pembiayaan
Aktivitas Pembiayaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan
dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang
Pemerintah Daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus
anggaran. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas brutto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus
anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas
Pemerintah Daerah dan klaim Pemerintah Daerah terhadap pihak lain di masa yang akan
datang.
5.5.C.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Blora
selama Tahun 2019 dan 2018 adalah berasal dari:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Penerimaan Kembali Dana Bergulir 119.550.266,00 122.351.948,00
5.5.C.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Blora
selama tahun 2019 dan tahun 2018 dipergunakan untuk:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
5.499.500.000,00 4.000.000.000,00
Jumlah 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 123
5.5.C.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan adalah selisih antara arus masuk kas
dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan yaitu sebesar
(Rp5.379.949.734,00) pada Tahun 2019 dan (Rp3.877.648.052,00) pada Tahun
2018.
5.5.D. Aktivitas Non Anggaran
Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang
dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga
misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar
rekening kas umum negara/daerah.
5.5.D.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran berasal dari:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 99.086.846.577,00 83.073.177.160,00
Kiriman Uang Masuk 0,00 0,00
Jumlah 99.086.846.577,00 83.073.177.160,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp99.086.846.577,00 terdiri dari :
1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar
Rp83.711.846.070,00 terdiri dari penerimaan pajak pusat yang dipotong PPKD
selama tahun anggaran 2019.
2. Penerimaan PFK Dana BOS
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar
Rp2.694.630.856,00 terdiri dari penerimaan pajak pada dana BOS sekolah yang
dipotong oleh Bendahara BOS selama tahun anggaran 2019.
3. Penerimaan PFK BLUD
Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga terdiri dari
penerimaan pajak pada dana BLUD Puskesmas sebesar Rp7.078.602.765,00,
BLUD RSU Blora Rp3.823.978.466,00 dan BLUD RSU Cepu sebesar
Rp1.762.938.400,00 yang dipotong oleh Bendahara BLUD selama tahun
anggaran 2019.
4. Penerimaan Kas yang dibatasi penggunaannya
Arus Masuk Kas dari penerimaan jaminan sewa Rusunawa pada Dinas
Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp14.850.000,00.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 124
5.5.D.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran selama tahun 2019 dan 2018
dipergunakan untuk:
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 98.947.543.932,00 83.073.177.160,00
Kiriman Uang keluar 0,00 0,00
Jumlah 98.947.543.932,00 83.073.177.160,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp98.947.543.932,00 terdiri dari :
1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah
Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah
sebesar Rp83.711.846.070,00, merupakan pajak pusat yang disetorkan PPKD
selama tahun 2019.
2. Pengeluaran PFK dana BOS
Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar
Rp2.570.178.231,00 terdiri dari pengeluaran pajak pada dana BOS sekolah yang
disetorkan oleh Bendahara BOS selama tahun anggaran 2019.
3. Pengeluaran PFK dana BLUD
Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga terdiri dari
pengeluaran pajak pada dana BLUD Puskesmas sebesar Rp7.078.602.765,00,
BLUD RSU Blora Rp3.823.978.466,00 dan BLUD RSU Cepu sebesar
Rp1.762.938.400,00 yang disetorkan oleh Bendahara BLUD Puskesmas selama
tahun anggaran 2019.
5.5.D.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah selisih antara arus kas
masuk dan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran yaitu sebesar
Rp139.302.625,00 pada tahun 2019 dan Rp0,00 pada tahun 2018.
5.5.D.d. Kenaikan/Penurunan Kas
Kenaikan/Penurunan Kas adalah jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi,
arus kas bersih dari investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas
pembiayaan dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran.
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 504.157.476.818,00 503.163.159.041,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
(464.727.392.540,00) (498.967.285.533,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (5.379.949.734,00) (3.877.648.052,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 139.302.625,00 0,00
Jumlah 34.189.437.169,00 318.225.456,00
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 125
5.5.D.e. Saldo Awal Kas di BUD, Kas Bendahara Pengeluaran, BLUD dan
BOS
Uraian Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas
Bendahara Pengeluaran , BLUD dan
BOS.
63.802.556.826,00 63.485.678.762,00
5.5.D.f. Saldo Akhir Kas di BUD
Saldo Akhir Kas tahun 2019 sebesar Rp97.991.993.995,00 dan tahun 2018
sebesar Rp63.803.904.218,00 dapat dirinci sebagai berikut :
Uraian
Tahun 2019
(Rp)
Tahun 2018
Rp)
Kas Pembantu Rutin (AC.1.016.00001.9) di Bank Jateng Cabang Blora
15.840.272.907,00 10.883.812.087,00
Kas Pembantu DAU dan DAK (AC.1.016.00447.6) di Bank Jateng Cabang Blora
41.479.162.484,00 5.256.970.204,00
Deposito Berjangka satu bulanan di Bank Jateng Cabang Blora :
- DB.01/15.000.000210203/2046
- DB.01/12.25/15.000.000/05101/16/192
0,00
0,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas BLUD 35.572.988.127,00 17.378.521.537,00
Saldo Akhir Kas BOS 5.062.778.042,00 278.246.990,00
Kas Bendahara Pengeluaran 21.942.435,00 6.353.400,00
Kas yang dibatasi penggunaannya (Jaminan Rusunawa pada Dinrumkimhub)
14.850.000,00 0,00
Jumlah 97.991.993.995,00 63.803.904.218,00
5.5.D.g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Uraian Tahun 2019 Tahun 2018
Saldo Akhir Kas di Bendahara
Penerimaan
1.824.000,00 21.386.442,00
Saldo Kas Bendahara Penerimaan tersebut merupakan saldo Kas dari sewa gedung Konco Tani pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.524.000,00 dan Sekretariat Dewan sebesar Rp300.000,00.
5.5.D.h. Saldo Akhir Kas
Saldo Akhir Kas tahun 2019 sebesar Rp97.993.817.995,00 dan tahun 2018 sebesar Rp63.825.290.660,00 dapat dirinci sebagai berikut :
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 126
Uraian
Tahun 2019
Rp)
Tahun 2018
(Rp)
Kas Akhir BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD dan BOS
97.991.993.995,00 63.803.904.218,00
Kas di Bendahara Penerimaan 1.824.000,00 21.386.442,00
Jumlah 97.993.817.995,00 63.825.290.660,00