pemerintah daerah - weborganisasi.jogjakota.go.id · contoh bagian kelembagaan dan analisa jabatan...
TRANSCRIPT
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Disclaimer
Cerita, foto dan gambar yang digunakan dalam presentasi ini diambil dari internet tanpa seijin
terlebih dahulu yang bersangkutan (pemilik), dimaksudkan untuk ilustrasi semata dan bukan
mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
Pasal 5 ayat 1
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 29 Desember 2017
Kepada: 1. Gubernur KDH Provinsi;
2. Bupati / Walikota
di
seluruh Indonesia.
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
SURAT EDARAN
NOMOR: 061 / 9454 / SJ
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
8 area
perubahan
Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
Assesment pegawai;
Pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
Perumusan dan penerapan sistem reward and punishment dalam pengukuran kinerja pegawai;
Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai; dan
Pembangunan sistem informasi kepegawaian
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
analisa jabatan analisa beban kerja evaluasi jabatan pengukuran kinerja
pegawai
keywords
1 2 3 4
Hasil akhir
Identifikasi kebutuhan jabatan dalam suatu organisasi
ANALISA JABATAN
Perhitungan sederhana untuk mengetahui idealnya
suatu jabatan itu dipangku oleh berapa orang
Analisa Beban Kerja
1
2
HUBUNGAN
Peta Jabatan
Uraian Jabatan
Job description (uraian
tugas) Job Specification (Syarat
jabatan)
Tujuan Jelas aturan main: Siapa yg kompeten utk
menduduki jabatan tsb, apa yg mjd
tanggungjawabnya, serta tugas-tugas apa saja yang
harus dikerjakan oleh pemangkunya
1300 liter
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
nomenklatur
Ilustrasi
Grading atau pemberian kelas jabatan
berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada
jabatan tersebut
Evaluasi Jabatan (EVJAB) 3
Penyusun Rencana
Kegiatan dan Anggaran
Pengadministrasi
Umum
Kelas 7 Kelas 5
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Ilustrasi
Menciptakan keadilan secara horizontal
Pengukuran Kinerja Individu 4
Analis Kelembagaan (7)
100% 70% 40%
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
contoh
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
“Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu”
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Anjab Masa Kerajaan
Patih Tabib Empu Dayang Gamel
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
ANJAB MASA KERAJAAN
STRUKTURAL
(Penguasa Wilayah & Karir) FUNGSIONAL PELAKSANA
Patih / Adipati Telik sandi Dayang
Bupati Tabib Babu
Tumenggung Jagal Batur
Demang/Wedono Juru kunci Emban
Senopati Kundhi Cantrik
Nayoko Pande
Pengadministrasi Umum Pengelola Program
dan Kegiatan
Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran
SMA SMA
SMA SMA S1
S1 D3
SMA
Sub Bagian Tata Usaha
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
sudah idealkah?
back
Prinsip Evaluasi Jabatan
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Yang dievaluasi adalah jabatan, bukan person/pegawai
Jabatan haruslah jabatan resmi/yg sudah ditetapkan
Proses pembahasan dan kesepakan dilakukan oleh tim
Tujuan Evaluasi Jabatan
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Memperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk membuat
“Peringkat Jabatan” yang ada sehingga dapat digunakan
sebagai dasar pola karir dan pemberian kompensasi.
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
PP Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 58 Ayat (1)
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Pengaturan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Tunjangan Kinerja
Daerah (TKD)
02 Tambahan Penghasilan
Pegawai
01
Remunerasi 03
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomenklatur :
Peraturan Nomenklatur
Ditetapkan dengan Perkada
berpedoman pada Peraturan
Pemerintah
Dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah
dapat memberikan TPP-ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Penetapan
Persetujuan
Sanksi
Pemda dpt memberikan tambahan
penghasilan kpd pegawai ASN
Persetujuan Menteri ditetapkan setelah
memperoleh pertimbangan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan.
PP No.12 Th. 2019
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pasal 58 Ayat (1-6)
Dalam Hal Kepala Daerah menetapkan
pemberian TPP-ASN tidak sesuai, Menteri
Keuangan melakukan penundaan dan/atau
pemotongan dana transfer umum atas usulan
Menteri dalam negeri
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Ayat (2)
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya.
dasar
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
Permenpanrb No. 63 Th. 2011
Pasal 3: Pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri didasarkan pada
tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
nilai dan kelas jabatan
indeks harga jabatan
faktor penyeimbang
indeks tunjangan kinerja darah provinsi
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Badan Layanan Umum Daerah
Remunerasi
Permendagri No. 79 Th. 2018
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Urgensi Pengaturan TPP ASN
Pemda dapat memberikan TPP sesuai
kemampuan keuangan daerah
ketimpangan penghasilan ASN
persoalan distribusi ASN &
pertumbuhan ekonomi daerah
Belum Memberikan Tambahan
Penghasilan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
i9 presentation to Joe Smith 33
PAD DANA BAGI
HASIL DAU
BELANJA
PEGAWAI TL
BELANJA
PEGAWAI L
299,021,359,051 25,657,109,000 977,903,640,000 401,241,066,638 11,600,915,000
356,398,685,000 33,691,177,000 1,019,780,418,014 571,774,213,560 70,359,783,000
905,536,548,769 79,834,140,000 1,354,429,212,228 975,543,933,531 55,779,026,575
1,004,044,139,304
88,315,196,000 1,782,981,158,696 1,222,020,641,000 146,775,214,020
519,252,405,976 92,619,805,000 1,465,641,669,000 896,032,356,181 9,007,083,229
1,076,342,496,000
98,293,541,000 1,340,353,014,000 1,175,484,173,617 28,732,880,000
743,891,514,197 99,073,101,000 1,602,253,856,146 1,298,460,829,537 61,819,436,877
486,709,146,169 106,011,803,000 1,219,425,902,000 655,881,105,170 134,499,714,500
1,657,147,882,129
132,300,017,047 1,380,356,647,692 1,316,547,064,996 185,780,385,232
2,044,504,493,000
158,221,585,000 2,067,838,336,502 2,273,447,377,952 23,472,960,000
678,913,155,746 175,828,126,000 1,035,119,230,570 710,654,094,090 148,234,645,800
914,431,692,350 183,125,657,800 1,493,238,032,000 1,277,664,509,065 117,596,318,069
3,250,531,000,000
205,864,211,200 1,311,447,133,108 1,830,777,811,604 19,382,321,569 Belum Memberikan Tambahan
Penghasilan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
i9 presentation to Joe Smith 34 Belum Memberikan Tambahan
Penghasilan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Pemda Provinsi Kab Kota Jumlah
Jumlah 16 228 70 314
57,9% dari 542 pemda
Data pemda yg telah melakukan validasi hasil evjab
35
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
35
Terdapat daerah yang telah dan belum membayarkan tambahan penghasilan kepada
aparat PNSD;
Provinsi Kabupaten Kota
Sudah TPP 34 409 92
Belum TPP 0 6 1
Note: “Belum TPP”, perlu dikonfirmasi ulang apakah
belum membayarkan atau sedang dalam proses
Source: Kemenkeu & Kemendagri (2018)
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
36
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
36 Data On Progress……
Katerogi Kapasitas Fiskal
Belum Memberikan Tambahan
Penghasilan
Besaran TPP
KF Tinggi
TPP Tinggi KF Tinggi
TPP Rendah
KF Rendah
TPP Tinggi
KF Rendah
TPP Rendah
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Komponen Indeks TPP
Kap
asit
as F
iskal
Komponen Pengungkit Komponen Hasil
Opini Laporan Keuangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
LPPD Gini Ratio
Indeks Penataan Perangkat Daerah Indeks Demokrasi Indonesia
Indeks Inovasi Daerah
Rasio Perjalanan Dinas
Indeks Penataan SDM Bidang Anjab
INDEKS KAPASITAS FISKAL INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Belum Memberikan Tambahan
Penghasilan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
diskusi
Guru ?
Tenaga Medis ?
Upah pungut ?
Honor Pengelolaan Keuangan: PA, KPA ?
TPKAD (di BPKAD) ?
TAPD ?
39
www.companyname.com © 2016 Jetfabrik Multipurpose Theme. All Rights Reserved.
Pejabat-Pejabat terkait Keuangan Daerah
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda
• Koordinator Pengelolaan Keuda
• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
• BUD
• Kuasa BUD
• Pengguna Anggaran
• Kuasa Pengguna Anggaran
• PPTK
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) UNIT SKPD
• Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran
• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Permendagri 13 tahun 2006 pasal 7 s/d pasal 14 Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia