pembinaan dan pengendalian apbd.ppt
TRANSCRIPT
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggara Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah Daerah
Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah
Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi
Pembinaan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi Daerah.
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aparat Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Inspektorat mempunyai tugas pengawasan pengolahan sumberdaya daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.
Pengelolan sumber daya oleh SKPD/UKPD dan Aparatur yang patut, layak, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan Perundang - Undangan
Penyelenggaraan urusan oleh
SKPD/UKPD dan Aparatur sesuai
RPJMD, RKPD dan Perundang -
Undangan
Tujuan Pengawasan Menjamin
Asas – Asas Umum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baikPemerintahan yang baik•Kepastian hukumKepastian hukum•KemanfaatanKemanfaatan•KetidakberpihakanKetidakberpihakan•KecermatanKecermatan•Tidak menyalahgunakan Tidak menyalahgunakan kewenangankewenangan•KeterbukaanKeterbukaan•Kepentingan UmumKepentingan Umum•Pelayanan yang baikPelayanan yang baik
Asas Penyelenggaraan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan NegaraPemerintahan Negara•Kepastian hukumKepastian hukum•Tertib penyelenggara Tertib penyelenggara negaranegara•Kepentingan UmumKepentingan Umum•KeterbukaanKeterbukaan•ProporsionalitasProporsionalitas•ProfesionalitasProfesionalitas•AkuntabilitasAkuntabilitas•EfisiensiEfisiensi•EfektivitasEfektivitas•KeadilanKeadilan
Target Pengawasan Mewujudkan
Norma Susila Norma Sosial Norma Agama Norma Hukum
Kode Etik Kode Perilaku Kecerdasan :
- Intelektual- Emosional- Spiritual
HAKEKAT HAKEKAT PENGAWASANPENGAWASAN
Sama penting dengan Perencanaan dan
Pelaksanaan
Alat Uji Keandalan, Kesesuaian dan
Keakuratan
Apresiasi dan Koreksi
Jaminan Mutu
KEGIATANKEGIATAN Audit Reviu Evaluasi Pemantauan Pembinaan Pengendalian
SIFATSIFAT Pencegahan Kinerja Pemeriksaan dengan
tujuan tertentu Pemeriksaan Tertentu Pembinaan Deteksi Dini
Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menurus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai yang memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negera dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berfungsi untuk memberikan arahan yang jelas atas tercapainya tujuan organisasi dengan membangun 5 unsur yang ada dalam SPIP tersebut yaitu :1. Lingkungan Pengendalian;2. Penilaian Resiko;3. Kegiatan Pengendalian;4. Informasi dan Komunikasi;5. Pemantauan.
Tujuan yang dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu :1. Kegiatan yang efektif dan efisien;2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan;3. Pengamanan Aset-aset yang diperoleh;4. Ketaatan terhadap peraturan perudang-undangan;
14
Siklus Pengelolaan Keuangan DaerahPerencanaan & Penganggaran
Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban PemeriksaanRPJMD
RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/
Mendagri
Rancangan DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
Perubahan APBD
Penatausahaan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pendapatan
Kekayaan dan Kewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• Neraca• Lap. Arus Kas• CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda Pertanggung-jawaban APBD
APBD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun Sesuai SAP
1. Kepala SKPD/UKPD menyelenggarakan pengawasan melekat atas pelaksanaan penggunaan anggaran dalam lingkungannya;
2. Kepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan kas atas pengurusan kas penerimaan dan kas belanja secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita acara pemeriksaan kas dengan tembusan BPKD dan Inspektorat, untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada BPKD dan Itbanko/Itbankab yang bersangkutan;
3. Kepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan atas pengurusan barang secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita acara pemeriksaan barang, dengan tembusan BPKD dan Inspektorat, untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada BPKD dan Itbanko/Itbankab yang bersangkutan;
4. Kepala SKPD/UKPD melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpedoman pada DPA-SKPD/DPA-UKPD; dan
5. Inspektorat/Itbanko/Itbankab mengadakan pengawasan atas pelaksanaan program Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh SKPD/UKPD.