pembiayaan rusunami bagi mbr di kota bandung
TRANSCRIPT
Disusun Oleh :
Ainun Dita Febriyanti 3609 100 019
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2011
Pembiayaan Rumah Susun
Sederhana Milik (RUSUNAMI) bagi
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah di Kota Bandung
P e r e n c a n a a n K o t a | 1
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pertambahan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun selalu
diimbangi dengan kebutuhan akan rumah yang semakin besar. Di kota-kota besar,
adanya pertambahan penduduk ini dapat menimbulkan masalah kelangkaan lahan,
salah satunya adalah Bandung. Seperti yang kita ketahui, Kota Bandung merupakan
kota yang menarik berbagai macam pihak untuk melakukan banyak kegiatan, baik
untuk tempat usaha, bekerja, bahkan tempat tinggal. Berdasarkan Undang-Undang
No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa luas maksimal untuk
wilayah terbangun pada sebuah kota hanya sebesar enam puluh persen. Hal itu
termasuk fasilitas sosial dan ekonomi, seperti bandara, pelabuhan, industri,
pemerintahan, dan sebagainya. Dengan demikian, luas perumahan di Kota Bandung
tidak bisa lebih dari lima puluh persen, idealnya hanya empat puluh persen.
Komposisi tersebut sangat bergantung kepada fungsi khusus kota itu sendiri.
Semakin besar lahan untuk fungsi khusus kota, misalnya industri, semakin kecil luas
proporsi lahan untuk perumahan.
Pada tahun 2008, kebutuhan rumah di Kota Bandung mencapai 20.285 unit
dengan asumsi bahwa rumah tersebut adalah rumah layak huni dengan luas 4,7
(rata-rata besar KK di Bandung) x 9 meter persegi (standar luas/orang), kondisi
lantai, dinding, dan atap yang baik. Jika diasumsikan satu rumah memerlukan sekitar
enam puluh meter persegi, dibutuhkan 1.217.100 meter persegi (121 hektare) setiap
tahun. Angka tersebut bertambah menjadi sekitar 150 hektare jika ditambah dengan
fasilitasnya. Setara dengan tiga ratus lapangan sepak bola per tahun (Pikiran Rakyat,
2009).
Sampai sekarang Kota Bandung masih kekurangan rumah hingga sekitar
159.815 unit. Perhitungan ini didasarkan kepada asumsi satu unit rumah yang dihuni
rata-rata lima jiwa. Dengan penduduk mencapai 2.429.142 jiwa, Kota Bandung
membutuhkan sekitar 500.000 unit rumah. Sementara itu, berdasarkan data, jumlah
rumah yang tersedia kini baru 343.185 unit. Dengan kebutuhan sebanyak itu, sulit
sekali menyediakan lahan yang cukup untuk perumahan. Munculnya daerah
permukiman di pinggir kota menjadi salah satu indikasi semakin sempitnya lahan
permukiman di perkotaan.
P e r e n c a n a a n K o t a | 2
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
Berkaca dari kenyataan itu, pembangunan perumahan di Kota Bandung tidak
lagi dapat “menghambur-hamburkan” lahan. Pembangunan perumahan vertikal
dapat dijadikan sebagai alternatif untuk berhemat, salah satunya adalah
pembangunan rumah rusun (rusun) yang dibedakan menjadi 2 kategori yaitu Rumah
Susun Sederhana Milik (Rusunami) dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Keberadaan rusunami ini akan mengurangi biaya, waktu, transportasi, energi,
bahkan dapat meminimalisasi tingkat pencemaran. Harapan ke depannya, dengan
adanya pembangunan rumah susun ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
dapat menempati rumah yang layak huni.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penulisan makalah ini adalah:
1. Apa yang dimaksud dengan rusunami dan konsep apa saja yang digunakan
dalam pembangunan rusunami?
2. Bagaimana keterkaitan permasalahan pembiayaan rusunami dalam
pengembangan perkotaan di Bandung?
1.3 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini diantaranya adalah:
1. Memaparkan tentang pengertian rusunami dan konsep yang digunakan dalam
pembangunan rusunami.
2. Memaparkan pola keterkaitan permasalahan pembiayaan rusunami dengan
pengembangan Kota Bandung.
P e r e n c a n a a n K o t a | 3
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
BAB II
Pembahasan
2.1 Pengertian Rusunami dan Konsep Pembangunannya
Sesuai Pasal 1 KMK-155/KMK.03/2001 yang telah dirubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-31/PMK.03/2008, yang dimaksud dengan
Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) adalah bangunan bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang
dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian
maupun terpisah dengan penggunaan komunal atau disebut juga dengan apartemen
bersubsidi. Rusunami dapat diperoleh melalui kredit kepemilikan rumah dengan
subsidi atau tanpa subsidi yang memenuhi ketentuan :
a. Luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m2 dan tidak melebihi 36 m2;
b. Harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00;
c. Diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp
4.500.000,00 per bulan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang
mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana;
e. Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat
tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
dimiliki.
Program rusunami ini dialokasikan untuk masyarakat dengan penghasilan
menengah dan berpenghasilan tetap. Bagi mereka yang berhak, akan ada subsidi
uang muka dan subsidi bunga.
Dalam pembangunannya, rumah susun ini menggunakan konsep “seribu
tower” dimana di dalam konsep ini setiap tower rumah susun dibangun sebanyak 20
lantai dan berisi sekitar 600 unit rumah. Selain itu di setiap tower dilengkapi lift
sebanyak 4 buah serta tangga darurat. Dari segi ukuran, pemerintah menetapkan
untuk setiap menara rusun koefisien dasar bangunannya (KDB) 72% dan koefisien
lantai bangunannya (KLB) 5, dengan saleable area 85%. Dengan demikian setiap
menara dapat dibangun hingga 20 lantai, mencakup sekitar 600 unit rusun dengan
ukuran 21 - 36 m2/unit.
Program seribu tower merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah
yang dianggap tepat karena melihat pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup
P e r e n c a n a a n K o t a | 4
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
pesat pertambahannya setiap tahun. Semakin bertambah penduduk Indonesia,
semakin banyak pula lahan yang dibutuhkan untuk dijadikan lokasi permukiman atau
hunian. Berdasarkan data yang diperoleh disebutkan bahwa rata-rata pertumbuhan
penduduk Indonesia adalah 2,5 % per tahun. Menurut ahli demografi dapat
dipastikan sampai tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai dua kali
lipat dari jumlah sekarang. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan jangka
panjang kedepan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan penduduk akan
permukiman atau hunian khususnya di wilayah perkotaan, yakni melalui konsep
pembangunan hunian vertikal melalui rusunami ini.
2.2 Keterkaitan Permasalahan Pembiayaan Rusunami dalam Pengembangan
Perkotaan di Bandung
2.2.1 Pembiayaan Terhadap Pembangunan Rusunami
Lahan perkotaan yang terbatas menyebabkan pemerintah kota
Bandung berusaha keras untuk memanfaatkan keefisiensian lahan dengan
cara meningkatkan intensitas penggunaan lahan tersebut. Adanya
kelangkaan lahan ini mengakibatkan harga lahan semakin naik. Untuk
mengefisiensikan lahan, upaya pembangunan hunian yang layak bagi MBR
salah satunya melalui pembangunan hunian vertikal berupa rusunami.
Pembangunan rumah layak huni seperti rusunami ini tidak semudah
membalikkan telapak tangan. Target pemerintah untuk membangun tujuh
rusun tiap tahunnya masih sulit dipenuhi. Dari belasan rencana pembangunan
rusun, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Berbagai macam
permasalahan muncul, mulai dari masalah pemeliharaan aset, beban biaya
yang tinggi dalam pengurusan proses perijinan (ijin pemanfaatan ruang, ijin
lokasi, sertifikasi tanah, dan ijin mendirikan bangunan), beban pajak,
keterbatasan dukungan prasarana, sarana dan utilitas, serta masih tingginya
beban bunga pinjaman.
Kendala keterbatasan lahan serta anggaran pembangunan yang
terbatas, yakni sekitar dua persen dari total APBD menjadikan permasalahan
pembangunan rusunami oleh pemkot Bandung mengalami hambatan.
Pengalokasian dana yang dikeluarkan untuk bidang perumahan dan
permukiman oleh pemerintah kota ini sangat kecil. Selain itu, aksesibilitas
sumber pendanaan alternatif (bersifat partnership) yang menghubungkan
antara pemerintah, masyarakat dan swasta belum terbuka lebar.
P e r e n c a n a a n K o t a | 5
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
Koordinasi yang sinergis antara Menpera, PLN dan PDAM terkait
dengan penyediaan infrastruktur yang ada di rusunami sangat diperlukan
mengingat pengalokasian dana pada APBD untuk bantuan prasarana dan
sarana serta utilitas yang ada di rusunami kurang.
Faktor pembiayaan memiliki peranan penting dalam pembangunan
rusunami. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah,
pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan seharusnya dapat menjadi solusi.
Di sisi lain, kesenjangan antara sumber dana yang sebagian besar berasal
dari dana tabungan berjangka pendek dengan kebutuhan penyaluran kredit
yang bersifat jangka panjang menyebabkan dana yang disalurkan berbiaya
tinggi karena risiko yang dihadapi cukup besar. Hal ini terjadi akibat belum
berkembangnya pasar pembiayaan primer dan sekunder yang berfokus pada
pembiayaan perumahan seperti pendirian bank fokus perumahan yang belum
kunjung terealisasi. Dengan sasaran kalangan menengah ke bawah untuk
mendapatkan unit rusunami, calon pembeli seharusnya tidak lagi menemukan
kesulitan karena ada fasilitas KPR rusunami. Calon pembeli bisa mengajukan
KPR rusunami ke bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan untuk
rusunami.
Di dalam Keppres No. 22 tahun 2006 disebutkan bahwa Bank
Tabungan Negara (BTN) sebagai tim anggota percepatan pembangunan
perumahan di kawasan kota. Sedangkan untuk penyaluran KPR semua bank
diperbolehkan, tidak hanya BTN saja. Bahkan, bank-bank lain seperti Bank
Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Baitul
Maalwa Tamwil (BMT) dapat menyalurkan KPR rusunami asalkan bank-bank
tersebut sudah memiliki Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Kemenpera.
Yang perlu diperhatikan calon pembeli rusunami adalah apakah fasilitas KPR
yang ditawarkan termasuk KPR bersubsidi atau non subsidi (komersial). KPR
bersubsidi adalah KPR yang diberikan kepada calon konsumen yang
subsidinya ditanggung oleh pemerintah. Suku bunga KPR ini ditetapkan oleh
pemerintah dan bank yang bekerja sama dengan Kemenpera. Sementara
untuk KPR rusunami yang komersial, suku bunganya ditetapkan oleh bank
sesuai dengan kemampuan bank dan kondisi pasar.
Walaupun banyak bank menyatakan kesediaannya menyalurkan KPR
rusunami, tetapi tampaknya hanya bank-bank nasional yang memiliki aset
besar untuk terjun membiayai KPR rusunami. Beberapa bank yang kategori
P e r e n c a n a a n K o t a | 6
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
menengah ke bawah sepertinya belum siap masuk ke KPR rusunami.
Umumnya mereka beralasan belum fokus untuk membiayai KPR rusunami.
Salah satu bank yang menyatakan kesanggupannya menyalurkan KPR
rusunami adalah BNI.
2.2.2 Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Rusunami di Kota
Bandung
Untuk mendukung program rusunami ini, pemerintah telah
menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera)
terkait dengan pemberian fasilitas bantuan pembiayaan pemilikan Rusun
Bersubsidi. Meskipun berbagai fasilitas bantuan pembiayaan tersebut telah
diberikan, namun ternyata sebagian besar Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) tetap saja masih sulit untuk memiliki Rusun Bersubsidi.
Besarnya harga beli di rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi
pada tahap pembangunannya. Disamping biaya produksi terdapat juga biaya
operasional dan pemeliharaan (operasional and maintainance cost) di
rusunami.
Guna mendobrak daya beli MBR terhadap properti hunian, pemerintah
pun kerap memberikan kemudahan serta bantuan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah agar dapat memiliki tempat tinggal ataupun hunian
yang layak, salah satunya adalah dengan memberikan KPR bersubsidi.
Langkah ini dianggap efektif untuk mengenjot daya beli masyarakat
terhadap rumah atau hunian. Namun dalam praktiknya, penyaluran KPR
bersubsidi kerap kali tersendat sehingga target penyerapan hunian pun
kerap melenceng jauh. Padahal seperti yang kita ketahui, masyarakat
semakin banyak yang butuh akan tempat tinggal yang layak huni.
Mengenai kredit rusunami bersubsidi yang masih terhenti, pemerintah
memasang target penyaluran rumah subsidi pada tahun 2010 sebanyak
150.000 rumah susun sederhana dan 30.000 rusunami.
Namun sejak awal tahun 2010, pihak perbankan menghentikan penyaluran
kredit rusunami bersubsidi karena menunggu pemberlakuan pola fasilitas
likuiditas. Pemerintah pun dianggap tidak konsisten untuk menerapkan
fasilitas likuiditas yang menjadi skema subsidi KPR rumah susun bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena tersendatnya program
P e r e n c a n a a n K o t a | 7
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
fasilitas likuiditas ini, menyebabkan developer dan masyarakat menjadi ragu
untuk menjual atau membeli rusunami ini. Tidak dapat dihindari bahwa
harga jual rusun menjadi semakin tidak terjangkau oleh MBR, karena harga
jual per meter perseginya meningkat tajam berkisar 40% s/d 50%, karena
keringanan/subsidi rusunami dalam hal denda KLB serta pajak-pajak dicabut
sehingga membuat harga jual menjadi mahal dan makin tidak terjangkau
serta menurunkan daya beli masyarakat.
Program rusunami pada realitasnya tidak tepat sasaran, karena bukan
dibeli oleh MBR yang memang berhak untuk memilikinya. Meskipun
demikian, kondisi ini juga tidak dapat disalahkan, mengingat daya beli
rusunami oleh MBR sangat rendah, karena harganya yang kian tidak
terjangkau.
Kenyataannya, di lapangan ribuan unit rumah susun (rusun) di
Bandung hingga kini masih kosong. Rusun yang sedianya dibangun bagi
warga kurang mampu itu mubazir karena tidak ditempati dan sekitar 4.000
lebih unit rusun yang sudah dibangun tahun 2009 hingga kini belum terisi.
Dua hal yang menyebabkan rusun belum terisi hingga kini, Pertama,
sebagian besar rusun yang dibangun pemerintah pusat belum diserahkan
pada pemda. Pemda belum dapat berbuat apa-apa karena belum diserahkan
pemerintah pusat, padahal jumlahnya cukup banyak, sekitar 2.600 unit yang
dibangun oleh pemerintah pusat. Kedua, belum tersedianya fasilitas air dan
listrik karena warga yang berminat menempati rusun suatu lokasi belum
mencapai 100 orang. Kalau peminat rusun di suatu lokasi sudah mencapai
100 orang atau lebih, Pemda baru akan menyediakan air PAM dan listrik.
Pemerintah akan berupaya secepatnya menyediakan fasilitas-fasilitas yang
diperlukan bila jumlah peminat rusun sudah sesuai dengan rencana, yakni
satu lokasi sebanyak lebih dari 100 orang.
Sama halnya dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan
Surabaya, pembangunan rusunami di Kota Bandung pada dasarnya
membutuhkan biaya produksi yang besar sehingga harga belinya juga
mahal. Pada kenyataannya harga beli yang ditetapkan saat ini untuk
rusunami di Kota Bandung lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga
yang berlaku menurut mekanisme pasar. Tetapi kemampuan daya beli dari
golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada dasarnya belum
diketahui secara jelas apabila harga beli di rumah susun sederhana milik
P e r e n c a n a a n K o t a | 8
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
tersebut diterapkan menurut mekanisme pasar. Di sisi lain, dengan
memberlakukan harga beli yang ditetapkan saat ini juga belum diketahui
keefektifan program pembangunan rumah susun dalam mendapatkan target
penghuni dari golongan MBR.
Rusunami yang dijadikan program pemerintah ini sebenarnya
ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tetapi
pembangunan rusunami ini sejak awal sulit sekali untuk bisa dijangkau oleh
masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah melalui Peraturan Menpera
No. 7 Tahun 2007 tentang subsidi telah mematok gaji yang berhak
mendapat subsidi adalah masyarakat yang memiliki gaji maksimal Rp 4,5
juta dan minimal Rp 1,5 juta. Untuk masyarakat yang memiliki gaji Rp 1,5
juta diberikan kemudahan untuk membeli unit rusunami dengan harga Rp 75
juta, sedangkan yang memiliki gaji Rp 4,5 juta dapat membeli rusunami
dengan harga Rp 144 juta.
Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) membuat
kebijakan sewa beli yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
yang akan membeli rumah susun sederhana milik (Rusunami) karena dirasa
pola ini dapat memfasilitasi masyarakat yang mengalami kesulitan
memenuhi kecukupan uang muka. Kebijakan ini setidaknya dapat
mendukung program pemerintah menyediakan Rusunami bagi masyarakat
perkotaan. Melalui pola ini masyarakat yang akan membeli Rusunami akan
mendapat fasilitas menyewa terlebih dahulu untuk Rusunami yang diminati,
sementara pemerintah menalangi dengan menggunakan dana Badan
Layanan Umum (BLU).
Masyarakat yang akan membeli khususnya MBR diberi keleluasaan
untuk menyewa sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah itu dilanjutkan
melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rusun. Sebelumnya terkait dengan
kepemilikan Rusunami tersebut Kemenpera telah menerbitkan Permen No. 7
tahun 2007 mengenai pemberian subsidi kepada masyarakat yang akan
membeli Rusunami. Melalui kebijakan tersebut masyarakat dimungkinkan
mendapatkan fasilitas subsidi uang muka dan selisih bunga sekaligus.
Besaran uang muka yang diberikan berkisar Rp 5 juta sampai Rp 7 juta
tergantung golongan penghasilannya. Sedangkan untuk subsidi selisih bunga
besarannya antara 10% sampai 12,5% dengan jangka waktu pemberian
subsidi 4 sampai 8 tahun. Kemenpera dalam tahun anggaran 2008
P e r e n c a n a a n K o t a | 9
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
mengalokasikan anggaran subsidi Rp. 800 miliar yang merupakan subsidi
untuk rumah sederhana bertingkat (Rusunami) maupun tidak bertingkat
(rumah sederhana sehat).
P e r e n c a n a a n K o t a | 10
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
BAB III
Penutup
3.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu:
a. Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) merupakan bangunan bertingkat yang
dibangun dalam satu lingkungan tempat hunian yang memiliki wc dan dapur,
baik menyatu dengan unit meupun bersifat publik atau disebut juga apartemen
bersubsidi, dimana untuk memperolehnya melalui kredit kepemilikan rumah
dengan subsidi atau tanpa subsidi.
b. Program pembangunan rusunami yang dicanangkan oleh pemerintah ditujukan
bagi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan yang dianggap
cukup tinggi.
c. Rusunami diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu
adalah mereka yang memiliki gaji maksimal Rp 4,5 juta dan minimal Rp 1,5 juta.
d. Dalam pelaksanaannya, progam pembangunan rusunami ini memiliki beberapa
kendala diantaranya kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.
3.2 Lesson Learned
Melalui penulisan makalah ini, saya dapat mengetahui tentang masalah aktual
yang sedang terjadi khususnya di kota-kota yang ada di Indonesia, salah satunya
adalah kota Bandung. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini permasalahan yang
terjadi di kota-kota besar menjadi semakin kompleks. Mulai dari masalah kemiskinan,
kekurangan lahan pangan bahkan kekurangan lahan untuk hunian. Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) pada khususnya semakin memiliki kesempatan yang
sempit untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni mengingat harga tanah
sekarang semakin melonjak.
Adanya progam pembangunan rusunami ini setidaknya dapat membantu MBR
dalam memiliki tempat tinggal. Namun kenyataannya, proses kepemilikan tersebut
mengalami kendala. Dalam masalah pembiayaan rusunami, diantaranya peran
pemerintah sangat besar. Kebijakan pemerintah yang kondusif sangat diperlukan
untuk mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan dan meningkatkan daya
beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dukungan terhadap kemudahan
perijinan, penyediaan prasarana dan sarana dasar, utilitas, serta proses pengadaan
P e r e n c a n a a n K o t a | 11
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
lahan untuk perumahan bagi MBR yang efisien sangat diperlukan. Pemerintah sendiri
juga harus kembali pada prioritas peruntukan rusunami bersubsidi, yaitu masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah.
Pembangunan rusunami diharapkan dapat diselenggarakan secara
berkelanjutan dan tepat sasaran. Adanya koordinasi yang sinergis antara pemerintah
dan pihak terkait yang menangani pembangunan perumahan sangat diperlukan.
P e r e n c a n a a n K o t a | 12
Pembiayaan Rusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandung
DAFTAR PUSTAKA
Widyanti, Nuniek S. 2011. Pembiayaan Pembangunan Rumah Susun (Program Seribu
Tower). Diunduh dari http://tulismenulisniek.blogspot.com/ pada tanggal 18 Februari 2011.
______________. 2009. Perlakuan Perpajakan atas Rumah Susun Sederhana dan Rumah
Susun Sederhana Milik. Diunduh dari http://pelayanan-pajak.blogspot.com/ pada tanggal 18
Februari 2011.
______________. 2009. KPR RUSUNAMI : Kuncinya Sokongan Bank. Diunduh dari
http://www.rumah123.com/ pada tanggal 20 Februari 2011.
______________. 2009. 20 Rusunami Akan Dibangun di Bandung. Diunduh dari
http://bandungbaratonline.blogspot.com/ pada tanggal 18 Februari 2011.
______________. 2007. Pemerintah Segera Terbitkan Kebijakan Sewa Beli Rusunami.
Diunduh http://www.kemenpera.go.id/ pada tanggal 18 Februari 2011.
______________. 2009. Permukiman Vertikal Maksud Hati untuk Si Miskin. Diunduh dari
http://klipingut.wordpress.com/ pada tanggal 19 Februari 2011.