pemberlakuan dan pedoman penelitian pertukaran data elektronik surat … · 2020-01-22 ·...

35
PEMBERLAKUAN DAN PEDOMAN PENELITIAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK MEMFASILITASI PENERAPAN PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-KOREA (E-FORM AK) Disampaikan oleh : Eko Yulianto Kasi Regional I Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga

Upload: others

Post on 09-Mar-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Diirektorat Kepabeanan Internasional

Dan Antar Lembaga

PEMBERLAKUAN DAN PEDOMAN PENELITIAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK

SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK MEMFASILITASI PENERAPAN PERJANJIAN

PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-KOREA (E-FORM AK)

Disampaikan oleh :Eko Yulianto

Kasi Regional I

Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga

2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PERKEMBANGAN FTA

3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

(Spaghetti Bowl Effect)

Type of Free Trade Agreement (FTA) :1. Bilateral (Country to Country)2. Regional (Among Countries)3. Multilateral (Block to Block or Block to Country)

Rapid Increase of FTA :Number of FTA recorded by WTO :1. 1999 → 247 FTA2. 2019 → 681 FTA

(22 FTA in average annually)

434 FTA in 20 years

4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

FREE TRADE AGREEMENT (FTA)

5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

KETENTUAN TERKAIT ROO

Ketentuan Internasional:• Rules Of Origin (ROO)

• Operational Certification Procedures (OCP)

Ketentuan Domestik :A. PMK Tata Cara Pengenaan (DJBC)

1. PMK No. 229/PMK.04/2017;

2. PMK No. 11/PMK.04/2019 (Perubahan Pertama PMK 229);

3. PMK No. 109/PMK.04/2019 (Perubahan Kedua PMK 229);

4. PMK No. 124/PMK.04/2019 (Perubahan Ketiga PMK 229).

B. PMK Tarif Preferensi (BKF)

6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

ALUR PERUBAHAN KETENTUAN FTA (DOMESTIK)

PMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan

Perjanjian atauKesepakatanInternasional

PMK No. 205/PMK.04/2015

Latar Belakang:1. MoU Indonesia -

Palestina;

2. Fitur keamanan Form E;

3. Penggunaan e-Form D untuk yang unit kerjayang belum mandatory.

PMK No. 11/PMK.04/2019

Latar Belakang:1. Indonesia – Chile CEPA;

2. Upgrading Protocol AC-FTA.

PMK No. 109/PMK.04/2019 danPMK 124/PMK.04/2019

PMK ini mencabut

PMK No. 205/PMK.04/2015

PMK No. 229/PMK.04/2017

1. ATIGA2. AC-FTA3. AK-FTA4. AANZ-FTA5. AI-FTA6. IJEPA7. IP-PTA

1. ATIGA2. AC-FTA3. AK-FTA4. AANZ-FTA5. AI-FTA6. IJEPA7. IP-PTA8. AJCEP

1. ATIGA2. AC-FTA3. AK-FTA4. AANZ-FTA5. AI-FTA6. IJEPA7. IP-PTA8. AJCEP9. Indonesia-

Palestina

1. ATIGA2. AC-FTA3. AK-FTA4. AANZ-FTA5. AI-FTA6. IJEPA7. IP-PTA8. AJCEP9. Indonesia-

Palestina10. Indonesia-Chile

Penting !!!

Cara Menggunakan PMK:

Batang TubuhKombinasi Pasal-pasal dalam

PMK 229, PMK 11, dan PMK

124

Lampiran I Lampiran I PMK 11

Lampiran IILampiran II PMK 229

7 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

ILUSTRASI IMPLEMENTASI KETENTUAN FTA

4. The product is covered by

FTA

The product comply with the

Rules of Origin

Satisfy Origin

Criteria

Satisfy

Consignment Criteria

Satisfy

Procedural

Provision

1. Identify goods

(HS Code)

2. Identify whether the

importing country is Party

of FTA or not

3. If yes, check

the Agreement

Documentary

Evidence of

Origin

Preferential Tariff given

Preferential Tariff

Pending / not Given

= MFN

Import

Declaration

SYSTEMS MANUALS

All of those criteria arefulfilled

If those criteriaare

doubted

Retroactive

Check

If one or more ofthose

criteria are notfulfilled

Rejection

8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

ELECTRONIC FORM DI INDONESIA

1. Electronic Form D (ATIGA) Full implementasi oleh 10 (sepuluh) Negara ASEAN pada tahun 2019

2. Electronic Form AK (ASEAN Korea FTA) Rencana implementasi per 1 Februari 2020

3. Electronic Form E (ASEAN China FTA) Pengembangan Sistem (testing phase)

9 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

ELECTRONIC FORM AK

(E-FORM AK)

10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

LANDASAN HUKUM E-FORM AK

10

MoU / Nota Kesepahaman,

antara :

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

2. Indonesia National Single Window, dan

3. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

dengan

Korea Customs Service, Korea

tentang Pertukaran Data Elektronik Surat Keterangan

Asal untuk Memfasilitasi Penerapan Perjanjian

Perdagangan Bebas yang ASEAN Korea.

Ditandatangani pada tanggal 2 April 2019

11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

IMPLEMENTASI E-FORM AK

Form AK dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi

Penerbit SKA kepada Kantor Pabean (e-Form AK)

Berlaku efektif mulai

1 Februari 2020Paper Based COO (SKA Form AK Biasa)

atau e-Form AK dapat digunakan untuk

klaim tarif preferensi.

Apa Kelebihannya?

1. Lebih cepat;

2. Lebih murah;

3. Pasti valid (tidak palsu);

4. Menghindari notul

karena terlambat

menyerahkan SKA.

12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PEMANFAATAN E-FORM AK

Indonesia

Issuing Certificate Agency

1. Apply for COO

Overseas

Korea

13 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PEMANFAATAN E-FORM AK

Korea

Import Declaration

Indonesia

Customs-Excise Information

System and Automation

Overseas

Data Elements

COO Examinations by Customs

Korea

Sebelum aju PIB / Pemberitahuan

Pabean Impor, lakukan tracking di

web INSW untuk :

1. Memastikan bahwa SKA sudah

tersedia di Sistem BC; dan

2. Data sudah sesuai.

14 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

IMPLEMENTASI E-FORM AK

Importir, Penyelenggara / Pengusaha TPB, Penyelenggara / Pengusaha PLB,

Pengusaha di Kawasan Bebas yang menggunakan e-Form AK:

a. Dikecualikan dari penyerahan Lembar Asli SKA (Pasal 10);

b. Wajib mencantumkan:

• Kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan

internasional yang digunakan; dan

• Nomor dan tanggal e-Form AK, dengan benar pada Pemberitahuan Pabean

Impor.

Bagaimana kalau

belum mandatory

CEISA atau ada

gangguan /

kegagalan sistem?

Pejabat BC meminta hasil cetak atau pindaian e-

Form AK kepada Importir, Penyelenggara /

Pengusaha TPB, Penyelenggara / Pengusaha PLB,

atau pengusaha di Kawasan Bebas

Web tracking INSW

15 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

IMPLEMENTASI E-FORM AK

Hasil cetak atau pindaian e-Form AK, wajib disampaikan kepada Petugas BC

dengan ketentuan :

1) untuk Kantor Pabean 24/7, hasil cetak atau pindaian e-Form AK disampaikan

paling lambat pada pukul 12.00 hari berikutnya; atau

2) untuk Kantor Pabean yang belum 24/7, hasil cetak atau pindaian e-Form AK

disampaikan paling lambat pada pukul 12.00 hari kerja berikutnya,

terhitung sejak tanggal permintaan hasil cetak atau pindaian e-Form AK

disampaikan.

16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

IMPLEMENTASI E-FORM AK

Kolom Category Code

Kolom Invoice Party /

Invoice Country

17 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

PENERBITAN DAN KESALAHAN PENGISIAN E-FORM AK

Penelitian pemenuhan ketentuan penerbitan e-Form AK:

1. Penerbitan e-Form AK sebelum, pada saat, atau sampai

dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal

Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak

melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal

Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

2. Dalam hal e-Form AK diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari

kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi,

maka pada kolom “category code” dicantumkan kode

“IRA”;

3. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian e-Form AK,

diterbitkan e-Form AK baru dan dilakukan pembatalan e-

Form AK sebelumnya.

At the Time of

Shipment/Exportation

Prior to

Shipment/Ex

portation

1 Jan 2 Jan 3 Jan 4 Jan

Issued

Retroactively

Max 1 th sejak tanggal Shipment/

Exportation3 working days

18 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

E-FORM AK BACK TO BACK

Penelitian e-Form AK Back-to-Back :

1. Pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

PMK No. 11/PMK.04/2019;

2. Pemenuhan ketentuan penerbitan;

3. Pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota

pengekspor kedua pada pada kolom “Value (FOB)” e-Form

AK Back-to-Back, dalam hal kriteria asal barang adalah

RVC;

4. Pada kolom “category code” harus dicantumkan kode

Back-to-Back “BCO”.

Dalam hal informasi pada e-Form AK Back-to-Back

diragukan / tidak lengkap, Pejabat BC dapat meminta

Importir untuk menyerahkan copy / pindaian SKA Form AK

atau hasil cetak e-Form AK dari Negara Anggota

pengekspor pertama.

Apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar copy /

pindaian SKA Form AK atau hasil cetak e-Form AK,

Pejabat BC akan mengirimkan Retroactive Check kepada

Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara

Anggota pengekspor kedua.

THAILAND INDONESIA

KOREA

Barang dikirim

dengan Form AK

yang diterbitkan oleh

Thailand

Barang dikirim dengan

Back to Back e-Form

AK yang diterbitkan

oleh Korea

1

2

3

INTERMEDIATE 500

LCD TV

1000

LCD TV

19 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

E-FORM AK THIRD COUNTRY INVOICING

Penelitian e-Form AK Third Country Invoicing :

1. Nama perusahaan dan negara yang menerbitkan

invoice pihak ketiga (Third Country Invoice) harus

dicantumkan pada kolom “Invoice Party” dan “Invoice

Country”;

2. Nomor invoice pihak ketiga atau nomor invoice asal

barang harus dicantumkan pada kolom 10 e-Form AK;

dan

3. Dalam hal invoice pihak ketiga diterbitkan di negara

yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya e-

Form AK, pada kolom “category code” harus

dicantumkan kode Third Country Invoicing “TCI”.

KOREA INDONESIA

e-Form AK

20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

TAMPILAN E-FORM AK

21 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

TAMPILAN E-FORM AK

Kolom Category Code

Kolom Invoice Party /

Invoice Country

22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

LAIN-LAIN

Ketentuan lain terkait dengan penerapan perjanjian

ASEAN-Korea FTA berpedoman pada PMK No.

229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea

Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau

Kesepakatan Internasional sebagaimana diubah beberapa

kali terakhir dengan PMK No. 124/PMK.04/2019 tentang

Perubahan Ketiga atas PMK No. 229/PMK.04/2017

tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas

Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan

Internasional.

23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

ELECTRONIC FORM AK

ON CUSTOMS SYSTEM

(CEISA)

24 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

ILUSTRASI TAMPILAN

Tab Dokumen Lampiran

25 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

ILUSTRASI TAMPILAN

Tampilan e-Form AK

26 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

ELECTRONIC FORM AK

ON MINISTRY OF TRADE

SYSTEM (eSKA)

27 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PENERBITAN E-FORM

Sumber Lengkap : User Manual, Sistem e-SKA untuk Eksporter, Versi 1.3 - Full

Alur Pengajuan Permohonan SKA

28 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PENERBITAN E-FORM

Halaman Utama Sistem e-SKA

29 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PENERBITAN E-FORM

30 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PENERBITAN E-FORM

31 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PENERBITAN E-FORM

32 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PENERBITAN E-FORM

33 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PENERBITAN E-FORM

34 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

MEKANISME PENERBITAN E-FORM

35 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

T H A N K Y O U

@KanalBeaCukai

@KanalBeacukai

081-252525-898

@Kanal BeaCukai

@beacukairi

@BeacukaiRI/

@BravoBeaCukai

[email protected]

Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai

CONTACT US