pemberdayaan masyarakat nelayan...
TRANSCRIPT
1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN
KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
TAHUN 2011-2012
Naskah publikasi diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana
bidang ilmu pemerintahan
NASKAH PUBLIKASI
Oleh
ISKANDAR
NIM. 100565201141
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2014
2
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat hubungan langsung antara
pemerintah dan masyarakat nelayan serta kepedulian pemerintah tersebut dalam
membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan Kampung
Bugis. Keberhasilan atau tidaknya sebuah program pemberdayaan tersebutlah
yang akan menjawab bagaimana hubungan tersebut berjalan serta tingkat
kepedulian pemerintah terhadap nelayan dan segala bentuk pemberdayaan
tersebut apakah dijalankan dengan system yang sebenarnya atau yang sesuai
dengan keinginan bersama.
Penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada pemberdayaan serta
kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat
nelayan Kampung Bugis tersebut dengan mengacu pada pendapat Mikkelsen dan
Rubin dalam I. Nyoman Sumaryadi. Proses pemberdayaan tersebut diharapkan
adanya kesesuaianantara data, informasi serta partisipasi masyarakat itu sendiri
untuk turut terlibat dalam proses pemberdayaan tersebut, keterlibatan masyarakat
tersebut haruslah dimulai dari awal hingga akhir dari proses pemberdayaan
tersebut sehingga kegagalan atau keberhasilan dalam program tersebut akan
dirasakan bersama tetapi apabila program tersebut dijalankan sesuai dengan
system dan aturan yang ada maka pemberdayaan dikawasan nelayan Kelurahan
Kampung Bugis akan mengarah kepada tingkat keberhasilan yang diinginkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan yang terjadi di
kawasan nelayan Kampung Bugis adalah sebuah proses pemberdayaan yang
belum sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama antara pemerintah dan
masyarakat karena menurut hasil wawancara, masyarakat nelayan menyatakan
bahwasanya pemberdayaan terjadi tanpa keterlibatan masyarakat tersebut
sehingga hasil pemberdayaan yang terjadi tidak semuanya tepat pada yang
diinginkan dan permasalahan tersebut harus adanya tinjauan balik agar dapat
mengantisipasi terjadinya kesalahan yang sama pada proses pemberdayaan
tersebut.
Kata kunci : pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat.
3
Abstract
This study aims to look at the level of the direct relationship between
government and fishing communities and concern of the government in helping to
improve the quality of life of the people of Kampung Bugis fishermen. The
success or failure of a program that will answer empowerment is exactly how
there lationship goes as well as the level of government concern to fishermen and
all forms of empowerment that is run with the actual system or in accordance with
a common desire.
This research is leading to the empowerment and policies in carrying out
the process of empowerment of the Bugis fishing village with reference to the
opinion of Mikkelsen and Rubin in I. Nyoman Sumaryadi. The empowerment
process is expected compatibility between, information and participation of the
community it self to get involved in the empowerment process, the community
involve ment must start from the beginning to the end of the empowerment
process so that the failure or success of the program will be shared with but if the
program is implemented in accordance with the existing system and the rules
empowering the fishing area of Kampung Bugis Village will ead tot he desired
success rate.
The results showed that,empowerment that occurred in the area of
Kampung Bugis fishermen empowerment is a process that is not in accordance
with what is desired with between the government and the people because,
according to the interviews, fishing communities stated that empowerment occurs
with out the in volvement of the community so there sult sare not all
empowerment that occurs precisely at the desired and that there should be a
review of the is sues behind in order to anticipate the occurrence of the same mis
takes in the empowerment process.
Keywords: community empowerment and community participation
4
Daftar Isi
HALAMAN JUDUL…………………………………………………… i
SURAT PERNYATAAN………………………………………………. ii
HALAMAN MOTTO…………………………………………………... iii
KATA PENGANTAR………………………………………………….. iv
ABSTRAK……………………………………………………………… vi
DAFTAR ISI……………………………………………………………. viii
DAFTAR TABEL………………………………………………………. xi
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………… xii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………. 1
A. Latar Belakang………………………………………………. 1
B. Rumusan Masalah…………………………………………… 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………..………….. 10
1. Tujuan ……………………………………………...…... 10
2. Manfaat………………………………...……………….. 11
D. Ruang Lingkup………………………………………………. 11
E. Metode Penelitian………………………………………….… 12
1. Jenis Penelitian…………………………………..……….. 12
2. Lokasi Penelitian……………………………...………….. 13
3. Jenis dan Sumber Data……………………………………. 13
4. Tekhnik Pengumpulan Data…………………………..….. 14
5. Tekhnik Analisa Data ………………………………….... 16
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Pemberdayaan……………………….………………………. 17
B. Konsep Operasional……………………...…………………… 28
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Kampung Bugis…………… 35
B. Kondisi Geografis Daerah Kelurahan Kampung Bugis………. 36
1. Batas Wilayah……………………………………………... 36
2. Orbitrase…………………………………………………… 36
3. Kondisi Sosial…………………….………………………... 37
5
4. Kondisi Sosial Politik……………………...………….…... 37
5. Kondisi Sosial Budaya……………………………………. 38
C. Kondisi Kependudukan………………………….……………... 38
1. Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga
dan Kewarganegaraan........................................................... 39
2. Jumlah Penduduk Menurut Agama……………………..... 41
3. Jumlah Penduduk Menurut Usia…………….…………… 42
4. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas atau
Mutasi Penduduk…………………………………………. 43
D. Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Kelautan Perikanan
Pertanian Kehutanan dan Energi……………...………………. 43
1. Fungsi Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan
Dan Energi…………………….………………………….. 43
2. Struktur Organisasi Dinas KPPKE………………………. 44
BAB IV ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN
KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG
KOTA TAHUN 2011-2012
A. Karakteristik Informan……………………………………….. 50
B. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kelurahan Kampung
Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota Pada Tahun 2011
2012…………………………………………………………… 51
1. Partisipasi Dalam Memberikan Pendapat Tanggapan
Dan Informasi…………………………………………….. 52
2. Partisipasi Dalam Perencanaan Pemberdayaan………....... 60
3. Partisipasi Dalam Memelihara atau Menjaga
Hasil Pemberdayaan………………………………………. 63
4. Analisis Kriteria Nelayan Dalam Lingkup Pemberdayaan. 69
5. Komunikasi……………………………………………….. 72
6. Transparansi………………………………………………. 75
7. Pendataan………………………………………………… 75
6
C. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat
Nelayan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Tanjungpinang Kota
Tahun 2011-2012……………………………………………... 76
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………….……………………… 81
B. Saran…………………………………….…………………….. 83
Daftar Pustaka……………………………………..…………………...…. 85
7
A. Latar belakang
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha
meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui
pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan,
maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana
semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejehteraan
masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua
program tersebut tepat sasaran atau dapat digunakan semestinya dan
hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan. Dan harus
diketahui penyebab-penyebab kegagalan dalam usaha meningkatkan
hasil pencaharian di bidang kelautan dalam bentuk pemberdayaan
masyarakat nelayan.
Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP 2010)
dalam (Iwan Nugroho 2012 : 284 ) menyusun visi “indonesia menjadi
penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015” dan misi
“mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan”. Visi dan misi
tersebut diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi pembangunan sektor
kelautan dan perikanan yang berpihak kepada rakyat.
Tanjungpinang adalah bagian dari Kepulauan Riau yang juga
memiliki luas Secara geografis Kota Tanjungpinang memiliki total luas
wilayah sebesar 239,50 KM2. Secara geologis, keadaan wilayah Kota
Tanjungpinang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit-bukit dengan
lembah dan daerah pesisir laut serta beberapa pulau. Luas wilayah Kota
8
Tanjungpinang mencapai ± 70% lautan dan ± 30% daratan.
http://Tanjungpinangkota.go.id.
Masyarakat nelayan merupakan bagian dari kelompok
masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Saat ini, berdasarkan data
yang ada di Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi
Kota Tanjungpinang, saat ini jumlah nelayan 1.800 orang. Namun
hanya sebagian di antaranya yang aktif. Seperti halnya yang terjadi di
Kelurahan Kampung Bugis, yang sampai saat ini masih banyak
masyarakat yang bermata pencaharian dilaut sebagai nelayan pada
umumnya penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam,
maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih
baik. Sebagai nelayan tradisional bukan saja berhadapan dengan
ketidakpastian pendapatan, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen
pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha
meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui
pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan,
maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana
semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejehteraan
masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program
tersebut tepat sasaran atau dapat digunakan semestinya dan hasil yang
diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan, harus diketahui
penyebab-penyebab kegagalan dalam usaha meningkatkan hasil
9
pencaharian di bidang kelautan dalam bentuk pemberdayaan
masyarakat nelayan.
Bantuan yang diberikan pemerintah khususnya Dinas Kelautan
Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi kepada masyarakat nelayan
Kampung Bugis pada kenyataannya tidak membantu atau mengubah
kehidupan masyarakat tersebut karena bantuan yang diberikan kepada
nelayan dalam rangka peningkatan hasil mata pencaharian tidak
dimanfaatkan sesuai fungsinya oleh masyarakat dikarenakan bantuan
tersebut tidak tepat sasaran atau bukan jenis bantuan yang dibutuhkan
oleh masing-masing nelayan yang berada pada Kelurahan Kampung
Bugis, sehingga banyaknya bantuan yang didapatkan oleh masyarat
nelayan tidak dipergunakan atau bahkan ada sebagian besar nelayan
menjual alat bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan Perikanan
Pertanian Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang kepada pekerja
laut lainnya.
Masyarakat nelayan Kampung Bugis meninginkan adanya
hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat nelayan,sehingga
masyarakat dapat menyatakan langsung bantuan seperti apa yang
dibutuhkan oleh seluruh masyarakat nelayan kampung bugis tersebut
serta menghindari terjadinya proses pemberdayaan yang tidak tepat
sasaran atau tidak tepat fungsi. Pada dasaranya pemberdayaan
dilakukan untuk memberikan daya atau kekuatan kepada nelayan
tersebut tetapi, jika proses pemberdayaan tidak sesuai dengan yang
10
diinginkan maka tidak akan ada pemberian daya atau kekuatan kepada
masyarakat nelayan kampung bugis oleh pemerintah atau kegagalan
dalam proses pemberdayaan.
Berdasarkan peraturan daerah Kota Tanjungpinang No. 6 tahun
2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan bab VII Pembinaan dan
Pengawasan pasal 34 :
(1) Pelaksanaan dan pengawasan teknis perikanan terhadap perusahaan
perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Kepala Dinas Sumber
Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis perikanan dimaksud ayat (1)
dapat berupa :
a. Bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi;
b. Bimbingan melalui petunjuk tertulis.
Seperti yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo dalam(Haryono
Sudriamunawar. 2006) bahwa peran pemerintah dalam pembangunan
sangat dominan, namun harus diakui pula bahwa pemerintah seringkali
harus bertindak sebagai unsur pembaharu, pembimbing, pengarah melalui
perencanaan pembangunan. Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan
kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya juga dirasakan mengalami
hambatan.
Di dalam bukunya ( Daeng Ayub Natuna, dkk dalam judul
pendidikan dan pembangunan berbasis maritim : hal 212) terdapat kendala
yang masih menjadi problema adalah :
11
1. Kurangnya modal
2. Minimnya sarana dan prasarana
3. Kurangnya SDM yang menangani pengolahan dan pemasaran
produk
4. Minimnya pengawasan terhadap potensi sumber kelautan dan
perikanan
Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk
mengetahui proses pemberdayaan masyarakat nelayan dan faktor-faktor
yang menghambat program pemberdayaan masyarakat nelayan di
Kelurahan Kampung Bugis, serta untuk merumuskan kembali strategi
kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Kampung
Bugis. Dimana sebagian besar dari mereka termasuk nelayan tradisional
dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.
Kelurahan Kampung Bugis merupakan Kecamatan Kota yang
sebagian besar penduduknya bermukim atau bertempat tinggal di
wilayah pesisir. Secara umum masyarakat pesisir hidupnya tergantung
dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan, seperti :
nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, kepiting, gonggong dan
pedagang ikan.
Masyarakat nelayan Kelurahan Kampung Bugis adalah
masyarakat nelayan yang berjumlah besar masyarakat nelayan
Kelurahan Kampung Bugis berjumlah 273 orang yang masing-masing
12
mempunyai cara tangkap atau pekerjaan yang berbeda dalam lingkup
nelayan.
C. Pemberdayaan
Pemberdayaan dilakukan dalam penelitian adalah dengan
tujuan untuk melihat hubungan langsung antara pemerintah dan
masyarakat dalam membentuk sebuah perubahan dikalangan
masyarakat nelayan, hubungan tersebut terbentuk dengan berbagai
jenis, salah satunya hubungan komunikasi antara pemerintah dan
nelayan atau bisa dikatakan jika hubungan komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat nelayan berjalan lancar maka proses
pemberdayaan yang akan dihasilkan akan bersifat baik atau berhasil
dengan keinginan masyarakat, begitupula jika tidak adanya
hubungan yang baik serta komunikasi yang lancar maka akan sulit
bagi pemerintah mengetahui keinginan masyarakat dan sulit pula
bagi masyarakat menyampaikan keluhan atau keinginan mereka.
Maka dari itu penelitian dilakukan untuk menuju hubungan kearah
yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
Seperti yang disebutkan oleh Mikkelsen, dalam(I. Nyoman
Sumaryadi, 2005 : 100 – 101),dalam penjelasannya tentang model
logika mendasari strategi partisipatoris, menyatakan bahwa
pemberdayaan adalah model pembangunan alternatif yang
dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat ( jangkauan ke
atas yang intergeratif ). Pengertian ini mengandung beberapa asumsi.
13
Pertama, masyarakat harus memperoleh proyek pembangunan yang
mereka sendiri tentukan. Kedua, masyarakat memiliki kemampuan
dan hak untuk menyatakan pikiran serta kehendak mereka. Ketiga,
tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik
antara kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi
setempat. Keempat, pembangunan menjadi positif bila ada
partisipasi masyarakat. Kelima, pemberdayaan masyarakat
merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapat partisipasinya,
karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya pembangunan
kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat
itu memiliki kemampuan untuk memaksa pemerintahnya.
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan
masyarakat yang terjadi atau sebuah program yang dirumuskan oleh
pemerintah adalah program pemberdayaan yang harus dilaksanakan
dengan bersama, pemberdayaan akan sulit berjalan sesuai rencana
apabila dalam perjalanan proses menuju pemberdayaan yang
diinginkan pemerintah tidak melakukan koordinasi yang baik antar
kedua pihak yang berkepentingan dalam proses pelaksanaan program
pemberdayaan tersebut dan pada dasarnya pemberdayaan itu
seharusnya dilaksanakan dengan adanya hubungan kebersamaan atau
kerjasama yang baik untuk menciptakan suatu kondisi yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat yang akan diberdayakan.
14
Dalam bukunya I. Nyoman Sumaryadi upaya pemberdayaan
masyarakat perlu memperhatikan empat unsur pokok, yaitu:
a. Aksesbilitas informasi, Kemampuan akses yang diterima oleh
masyarakat.
b. Partisipasi atau keterlibatan, Menyangkut siapa yang dilibatkan
dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan Proses
pembangunan.
c. Akuntabilitas, Pertanggung jawaban publik atas segala kegiatan
yang dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat.
d. Kapasitas organisasi local, Kemampuan berkerja sama,
mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi
sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka
hadapi.
D. perumusan masalah
Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat nelayan
Kelurahan Kampung Bugis oleh Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang
pada tahun 2011-2012?
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pemberdayaan dalam
pemberian bantuan kepada nelayan Kelurahan Kampung Bugis oleh
Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang pada tahun 2011-2012?
15
D. Konsep operasional
Beberapa prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat
secara konseptual yang dijelaskan oleh Mikkelsen dan Rubin, dalam
(I.Nyoman Sumaryadi 2005 : 94-96) adalah :
a. konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi
masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang
dilakukan.
a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemberdayaan
b. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
c. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan
d. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pemberdayaan
e. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pemberdayaan
2. Aksesbilitas informasi, Kemampuan akses yang diterima oleh
masyarakat.
a. Komunikasi
b. Transparansi
c. Pendataan
3. masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikiran
serta kehendak mereka.
a. Tujuan pemberdayaan
b. Hasil akhir
c. Hubungan langsung.
16
E. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat hubungan langsung
antara pemerintah dan masyarakat nelayan serta kepedulian pemerintah
tersebut dalam membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
nelayan Kampung Bugis.
F. Ruang lingkup
Ruang lingkup wilayah dalam studi ini dibatasi hanya di dalam
daerah permukiman nelayan di Kampung Bugis. Karena merupakan
kawasan yang memiliki jumlah nelayan terbanyak dan jumlah yang
mendapatkan bantuan terbanyak dibandingkan dengan daerah lain yang
berada di Kelurahan Kampung Bugis. Selain itu Kampung Bugis juga
memiliki tiga RW. RW I, RW II dan RW VI yang masing-masing RW
memiliki jumlah nelayan yang berbeda.
G. Metode penelitian
penelitian ini akan mengkaji dan memahami masalah tingkat
perhatian pemerintah yang akan merubah perekonomian masyarakat yang
terwujud dalam permukiman nelayan di Kelurahan Kampung Bugis
dengan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian kualitatif.
2. Penelitian ini dilakukan di permukiman nelayan Kelurahan Kampung
Bugis tepatnya Kampung Bugis, perumahan nelayan yang berada di laut
serta tempat penjualan hasil tangkap nelayan.
17
3. Data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data
yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari
sumber datanya. Data sekunder data yang diperoleh atau yang
dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.
4. Tekhnik pengumpulan data
Observasi
Teknik observasi yang akan dilakukan ialah observasi langsung
(participant observation). Maksudnya, peneliti akan melakukan pengamatan
langsung.
Interview (wawancara)
Interview atau wawancara adalah sebuah percakapan langsung (face to
face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
Dokumentasi
Selain wawancara dan observasi, pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi.
Intinya, dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data
history atau mengkaji literatur-literatur dan laporan-laporan yang berkaitan
dengan judul penelitian.
18
Informan
Subjek penelitian adalah orang-orang yang mengetahui dan memiliki
berbagai informasi pokok, menjadi informan yang akan memberikan berbagai
informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
5. Tekhnik analisa data
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara
menganalisa/memeriksa data,memilih dan memilahnya menjadi sesuatu yang
dapat diolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting
berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat
dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu:
pengumpulan data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu
kemudian menganalisanya.
H. Kesimpulan dan saran
Kesimpulan
Tidak semua program pemberdayaan bisa berjalan dengan baik dan
sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga adanya keuntungan atau hasil
dari kedua pihak, pemberdayaan yang terjadi dikawasan nelayan
Kampung Bugis bisa dikatakan belum sepenuhnya berhasil atau sesuai
yang direncanakan Pemerintah dan sesuai dengan yang diinginkan
nelayan Kampung Bugis karena masih terdapat banyak kesalahan dan
keluhan dikalangan masyarakat nelayan Kampung Bugis.
19
Saran
Seharusnya program pemberdayaan dikawasan nelayan Kampung
Bugis lebih menutamakan hubungan langsung kepada masyarakat
nelayan yang bersangkutan sehingga apa yang akan dilakukan
menyentuh langsung kedalam kawasan nelayan Kampung Bugis.
Adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat sehingga
apapun jenis program yang masuk ke kawasan tersebut langsung
diketahui oleh masyarakat yang bersangkutan dan akan membentuk
sebuah program yang tepat guna atau tepat sasaran.
20
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Agustino, Leo, 2007. Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu
Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hafsah Mohammad Jafar, 2008, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan
Masyarakat, Bandung: Institute For Religious and Institutional Studies
(Iris) Press
Hasan, Erliana, 2005, Kominikasi Pemerintahan, Bandung : PT Refika
aditama.
Kencana Syafiie Inu, 2009, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bandung:
PT Refika Aditama.
Kencana Syafiie Inu, 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung : PT
RefikaA ditama.
Labolo, Muhadam, 2008, Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.
Mahmuzar, 2010, Sistem Pemerintahan Indonesia , Bandung : Nusa
Media
Masdar, Sjahrazad dkk, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis
Kompetensi Untuk Pelayanan Publik, Surabaya: Airlangga university
press
Nugroho, Iwan, 2012, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan
Lingkungan , Jakarta: LP3ES.
21
Natuna Daeng Ayub, dkk, 2009, Pendidikan dan Pembangunan Berbasis
Maritim, Tanjungpinang: UMRAH Press.
Prasetyantoko, dkk 2012, Pembangunan Inklusif Prospek dan Tantangan
Indonesia, jakarta: LP3ES.
Rohim, Syaiful, 2009. Teori Komunikasi Perspektif, Ragam dan Aplikasi, Jakarta:
Rineka Cipta.
Sudriamunawar, Haryono. 2006. Kepemimpinan, Peran Serta dan Produktifitas,
Bandung: mandar maju.
Sumarto, Hetifah, 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia
Sumaryadi, I.Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: citra utama.
Stainback, susan, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung:
alfabeta.
Subarsono, 2009, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi,
Yogyakarta: pustaka pelajar
Widjaja, 2010, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Jakarta : Bumi
Aksara
Website
22
Antara News. Senin15/10. http://Kepri.Antaranews.com. ( rabu 06 november
2013. Jam 14:00 )
Provinsi Kepulauan Riau.http://www.dprd-kepriprov.go.id/web . (rabu 06
november 2013. Jam 14:10 )
Tanjungpinang Kota. http://Bp2tpm.Tanjungpinangkota.go.id. (rabu 06 november
2013. Jam 14:20 )
Kecamatan Tanjungpinang Kota.http://Kecamatantpikota.wordpress.com. (kamis
21 november 2013. Jam 11:10)
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 6 tahun 2005 Tentang Retribusi
Usaha Perikanan