“pemberantasan korupsi” (pencegahan & penindakan) (ugm,28 maret... · akibat belum...
TRANSCRIPT
“PEMBERANTASAN KORUPSI” (Pencegahan & Penindakan)
M. Busyro Muqoddas Pimpinan KPK
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Penelitian dan Pelatihan Ekonomika & BisnisUGM
Yogyakarta 28 Maret 2014
Disampaikan dalam Kegiatan : Diskusi dengan tajuk “Potensi Pendirian Perwakilan KPK di Daerah”
2
3
4
5
6
7
8
9
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
10
Penghasil Tembaga terbesar no. 3 di dunia
Pengekspor LNG terbesar no. 3 di dunia
Salah satu negara penghasil minyak bumi
Hutan terluas no. 3 di dunia Kaya dengan keanekaragaman hayati 15,3% dari 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia
Indonesia luar biasa
Indonesia menduduki peringkat 15 dengan luas wilayah 1.919.440 km2
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
11
LISTRIK: 20 % (sekitar 50 juta) penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan - tanpa listrik (sumber Ditjen Ketenagalistrikan ESDM, Januari 2014)
ENERGI: 35,6% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM → subsidi untuk BBM pada tahun 2014 menghabiskan hampir 12,5% APBN.(sumber : Kemenkeu RI, Januari 2014)
ANGKA KEMISKINAN: 28,55 Juta penduduk Indonesia hidup di bawah standar garis kemiskinan. (sumber : BPS September 2013)
HUTANG LUAR NEGERI: per Agustus 2013 mencapai Rp.2.850 Triliun dan harus membayar BUNGA hutang Rp.299,7 Triliun dalam APBN-P 2013. (sumber : BI, Oktober 2013)
KERUSAKAN ALAM: 3,8 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran & Pembakaran. Akibatnya, 39% habitat alami turut musnah. (sumber : isai.or.id)
KONDISI INDONESIA
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
12
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
13
IPK Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Vietnam (31), Timor Leste (30), Laos (26), Myanmar (21) dan Kamboja (20)
Negara Terendah : Afghanistan (8), Korea Utara (8) dan Somalia (8)
l IPK Indonesia tahun 2013 adalah 32 atau berada di peringkat ke-‐114 dari 175 negara yang disurvei.
l IPK Indonesia kalah dari Singapura (86), Brunei Darussalam (60), Malaysia (50), Philipina (36), dan Thailand (35)
2.42,22,0
2.3
2004
2.62.8 2.8 3.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
32
2012
32
2013
INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
14
1. Demoralisasi Pada Struktur Sosial Kemasyarakatan
2. Demoralisasi Pada Struktur, Sistem, dan Proses-proses Politik
3. Pragmatisme Masyarakat
“KELUARGA”
PARPOL – BIROKRASI NEGARA
PENYEBAB KORUPSI
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
15
1. Money Politic Rekrutmen Elit Parpol dan Ormas2. Praktek Suap & Percukongan Dalam Pilkada, Pemilu Legislasi s/d Pilpres3. Penjarahan Aset APBD s/d APBN (Kementerian, BUMN, BUMD)
4. State Capture CorruptionCorruption Bureaucracy
5. Praktek Suap & Kecurangan dalam bisnis
MODUS KORUPSI
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
16
PEMBERANTASAN KORUPSI
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
17
Anggota DPR & DPRD;
73 Kepal
a
Lembaga/
Kementerian; 1
1
Duta Besar; 4
Komisioner; 7
Gubernur; 10
Walikota/BupaA & Wakil;
35 Eselon I, II dan
III;
114
Swasta
94
Lainnya;
40
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah
Anggota DPR & DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 73
Kepala Lembaga/Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 11
Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4
Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7
Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 10
Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 35
Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 114
Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 94
Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 40
Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 396
KORUPSI BERDASARKAN PELAKU* *Data periode 2004-2013 ( s.d. 30 Desember 2013)
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
18
Potensi Masalah Umum - Potensi Korupsi atas Hubungan Transaksional dari Relasi Anggota Dewan dengan
Pelobi dalam Merumuskan Kebijakan Publik q Lobi acap kali menjadi pintu masuk terjadinya korupsi. Eksklusifitas lobi menjadikannya rentan disusupi aktivitas transaksional. Cont. Keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi alih hutan lindung di Tanjung Api-Api maupun korupsi penerimaan/pemberian travelers-cheque oleh anggota DPR periode tahun 1999-2004 q Lobi menjadi wahana pengingkaran anggota DPR terhadap amanat rakyat. Sejatinya anggota DPR tidak lagi berjuang atas nama kelompok. Anggota DPR selaku representasi rakyat secara nasional wajib membela dan menyuarakan kepentingan rakyat banyak ketimbang kepentingan kelompok maupun individu. Contoh. korupsi suap daging impor sapi
- Potensi korupsi dalam Rekruitmen Tenaga Ahli di Fraksi, maupun Anggota
Mekanisme rekruitmen tenaga ahli yang membuka ruang terjadinya korupsi, kolusi maupun nepotisme. Rekrutmen secara terbuka hanya berlaku bagi tenaga ahli yang ditempatkan pada alat kelengkapan
LATAR BELAKANG Potensi Masalah
Lobi merupakan proses persuasif kepada pihak yang memiliki kewenangan agar kebijakan yang diambil mengakomodir atau sejalan dengan kepentingan pelobi
19
19 Sumber : Kajian Litbang KPK
Potensi Masalah Umum (lanjutan) - Potensi Korupsi dalam Penanganan Aduan terhadap Anggota Dewan Sebagai
Akibat belum Optimalnya Penerapan Prinsip Imparsialitas di Badan Kehormatan q Proses penanganan aduan masih memunculkan situasi konflik kepentingan –
conflict of interest- . Keanggotaan BK yang berasal dari unsur anggota DPR berpotensi memunculkan semangat L’esprit de corps yang berlebihan.
LATAR BELAKANG Potensi Masalah (Lanjutan)
20
20 Sumber : Kajian Litbang KPK
Aspek Individu Pengaturan Penyampaian Pertanggungjawaban Lobi. Publikasi informasi perihal hasil kegiatan lobi yang telah dilaksanakan. Serta, penyampaian laporan pelaksanaan kepada pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan, dan fraksi. Aspek Sistem - Meningkatkan Penerapan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan dalam
Rekruitmen Tenaga Ahli q Perluasan informasi rekruitmen yang memuat syarat dan tahapannya kepada
publik. q Proses seleksi harus mengacu pada kriteria-kriteria yang mendukung
perolehan calon dengan nilai integritas dan profesionalitas yang tinggi. q Meniadakan prasyarat rekomendasi dari fraksi, alat kelengkapan maupun
anggota dewan
- Meningkatkan Imparsialitas Penangan-Aduan di Badan Kehormatan q Pelibatan unsur eksternal non-DPR dalam proses persidangan q Meminimalisir konflik Kepentingan dari Penangan-perkara
LATAR BELAKANG Rekomendasi
21
21 Sumber : Kajian Litbang KPK
Rekomendasi Terhadap Sistem yang Mempengaruhi DPR - Restrukturisasi Alat Kelengkapan di DPR
- Restrukturisasi Sistem Pendukung DPR
- Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas keuangan partai politik
- Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik mengedepankan unsur profesionalitas dan integritas
- Parpol meningkatkan Pendidikan politik kepada masyarakat
LATAR BELAKANG Rekomendasi (lanjutan)
22
22 Sumber : Kajian Litbang KPK
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
23
PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Dalam Rupiah
1 Jumlah uang yang disetor ke Kas Negara dari TPK 2005 – Agustus 2013 1,175,478,834,227.30
2 Jumlah uang yang disetor ke Kas Negara dari Gratifikasi tahun 2005 - Agust 2013 18,194,957,229.00
SUB TOTAL PENINDAKAN 1,193,673,791,456.30
1 Penyelamatan keuangan negara akibat pengalihan hak milik negara (HMN) yang dapat dicegah pada 25 K/L 2009 s.d Oktober 2011 2,876,296,051,256.00
2 Penyelamatan keuangan dan kekayaan negara dari sektor hulu migas tahun 2009 s.d Agustus 2013 186,620,009,340,084.00
3 Penyelamatan dari alokasi gas bumi untuk pupuk per Agustus 2013 670,000,000,000.00
SUB TOTAL PENCEGAHAN 190,166,305,391,340.00
TOTAL PENINDAKAN + PENCEGAHAN 191,359,979,182,796.00
PENCEGAHAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1 Potensi penerimaan negara bukan pajak akibat pinjam pakai kawasan hutan oleh pertambangan per Agustus 2013 15,900,000,000,000.00
2 Potensi royalti yang tidak dibayarkan oleh perusahaan batubara dan mineral per Agustus 2013 6,777,607,062,722.36
TOTAL Potensi Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Pencegahan) 22,677,607,062,722.40
GRAND TOTAL PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 214,037,586,245,519.00
PENYELAMATAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 2005-‐2013
Data Litbang KPK Desember 2013
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
24
Konstitusi Dasar
& Ideologi
Kerakyatan
PENYUSUNAN
APBD Grounded Research (Pemda-DPRD-CSO, KPK)
RAPBD :
1
Analisis 2
PETA Permasalahan
Daerah
APBD 3
Peran CSO 4 Kontrol
Partisipasi Maksimal
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
25
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
26
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
27
4 (EMPAT) ASPEK PENTING TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG DIWAJIBKAN OLEH UU MINERBA NAMUN BELUM SELESAI HINGGA SAAT INI
1. Renegosiasi Kontrak (34 KK dan78 PKP2B). a. Pasal 169 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara (UU Minerba) mewajibkan adanya penyesuaian ketentuan yang tercantum dalam kontrak dengan UU minerba paling lambat 1 tahun sejak 12 Januari 2009.
b. Dalam kerangka acuan pemerintah terkait dengan renegosasi, setidaknya terdapat 6 hal yang akan dinegosiasikan ulang dengan pemegang kontrak. Hal tersebut mencakup : luas wilayah kontak, penerimaan negara, divestasi, penggunaan komponen dalam negeri, tenaga kerja, dan pengolahan dan pemurnian.
c. Namun hingga saat ini, belum ada satupun kontrak baru (hasil renegosasi) yang ditandatangani bersama antara pemerintah dengan pemegang kontrak.
2. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan a. UU Minerba mewajibkan adanya penyesuaian Kuasa Pertambangan
menjadi Izin Usaha Pertambangan b. UU Minerba juga memberikan kewenanangan secara bertingkat dalam
pemberian izin kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
c. Saat ini jumlah IUP yang belum berstatus clean and clear sebesar 4.912 (44,99%) dari sebanyak 10.916 IUP.
Sumber : Kajian Litbang KPK
28
3. Peningkatan Nilai tambah dalam Bentuk Pengolahan dan Pemurnian hasil tambang mineral dan batubara
a. UU Minerba sesuai dengan pasal 170 mewajibkan adanya kegiatan pemurnian hasil pertambangan mineral oleh pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi, paling lambat 12 Januari 2014.
b. Kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan mineral oleh pemegang IUP dan IUPK operasi produksi, paling lambat dilakukan 12 Januari 2014 sesuai dengan pasal 112 PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
c. Hingga saat ini pemerintah belum memiliki sikap yang jelas terkait dengan kewajiban pemurnian oleh KK dan pengolahan dan pemurnian oleh IUP dan IUPK. Bahkan terkesan pemerintah memberikan kelonggaran (relaksasi) kepada KK dan IUP/IUPK untuk mengekspor bahan mentah mineral (ore) hingga 12 Januari 2017.
4. Penerbitan Aturan Pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
a. Sesuai amanat pasal 174 UU Minerba, semua aturan pelaksana UU tersebut harus diselesaikan paling lambat 12 Januari 2010. Namun PP pelaksana UU tersebut ditetapkan setelah batas waktu 12 Januari 2010.
b. Sebanyak 15 Peratuaran Menteri ESDM (dari 22 Permen) sebagai pelaksana UU Minerba belum ditetapkan.
Sumber : Kajian Litbang KPK
29
HASIL KAJIAN SISTEM PERIZINAN DI SEKTOR SUMBERDAYA ALAM - STUDI KASUS PERIZINAN DI KEHUTANAN
Terjadinya konflik kepentingan dalam kewajiban penataan batas kepada pemegang izin.
Tidak konsistennya kebijakan pengelolaan hutan di Jawa, oleh Perusahaan Kehutanan Negara dalam PP 72/2010 berpotensi menyebabkan kerugian negara atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan, serta tidak efektifnya pengelolaan hutan di Jawa.
Tidak jelasnya penentuan kriteria pencadangan/arahan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam PP 6/2007 jo. PP 3/2008.
Tidak dilaksanakannya perintah Pasal 31 UU 41/1999 untuk mengatur batas jumlah izin dan maksimal dan minimal luas izin pemanfaatan hasil hutan kayu.
Tidak tersedianya informasi mengenai areal pencadangan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai standar pelayanan yang harus disediakan.
Tidak adanya standar waktu dan biaya dalam tahapan permohonan perizinan UPHHK sebagimana diatur P.50/2010 jo. P.26/2012.
Tidak ada standar waktu dan biaya untuk penyusunan penyusunan berbagai dokumen perencanaan termasuk IHMB, RKUPHHK, dan RKTUPHHK.
Tidak ada standar waktu untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan, termasuk pengesahan LHP, SKSKB, FA-KB.
Sumber : Kajian Litbang KPK
30
Lemahnya pengawasan dan pengendalian pemerintah atas ketertiban pelaksanaan pelaporan penyetoran PNBP.
Kebijakan perdagangan log membatasi ekspor rentan untuk memberikan perlakuan memihak kepada industri tertentu untuk mendominasi pasar kayu
Tidak ketatnya perumusan pengaturan mengenai pelanggaran hukum administratif dan pidana dengan subyek hukum Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diatur dalam UU 41/1999, PP 45/2004, PP 6/2007 jo. PP 3/2008 dan Permenhut P.39/2008.
HASIL KAJIAN SISTEM PERIZINAN DI SEKTOR SUMBERDAYA ALAM - STUDI KASUS PERIZINAN DI KEHUTANAN
Sumber : Kajian Litbang KPK 31
www.kpk.go.id Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Korupsi
32
TERIMA KASIH