pembentukan susunan organisasi perangkat daerah … · 2013. 3. 28. · penyelenggaraan...
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR : 5 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA MATARAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pasal 128 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Peraturan Daerah Kota Mataram 43
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Peraturan Daerah Kota Mataram 44
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D)
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan
WALIKOTA MATARAM
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mataram,
yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram. 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Kota Mataram 45
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kota Mataram yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
6. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Mataram.
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Mataram.
10. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Mataram.
11. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Mataram yang merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Mataram yang merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
13. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
15. Unsur pengawasan daerah adalah Inspektorat Kota Mataram.
16. Staf ahli adalah staf ahli Kepala Daerah. 17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II PEMBENTUKAN
Pasal 2
Peraturan Daerah Kota Mataram 46
(1) Membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
(2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Sekretariat Daerah. b. Sekretariat DPRD. c. Dinas Daerah, terdiri dari :
1) Dinas Kesehatan 2) Dinas Pekerjaan Umum 3) Dinas Perhubungan 4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan 8) Dinas Tata Kota 9) Dinas Kebersihan 10) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12) Dinas Pendapatan 13) Dinas Pertamanan
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah e. Inspektorat Kota f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
3) Badan Pemberdayaan Masyarakat 4) Badan Kepegawaian Daerah 5) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian dan Perikanan 6) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 7) Satuan Pemadam Kebakaran 8) Satuan Polisi Pamong Praja 9) Kantor Lingkungan Hidup 10) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
e. Kecamatan, terdiri dari : 1) Kecamatan Ampenan 2) Kecamatan Sekarbela 3) Kecamatan Selaparang 4) Kecamatan Mataram 5) Kecamatan Sandubaya 6) Kecamatan Cakranegara
f. Kelurahan, terdiri dari : Kecamatan Ampenan
Peraturan Daerah Kota Mataram 47
1. Kelurahan Bintaro 2. Kelurahan Ampenan Utara 3. Kelurahan Dayan Peken 4. Kelurahan Ampenan Tengah 5. Kelurahan Banjar 6. Kelurahan Ampenan Selatan 7. Kelurahan Taman Sari 8. Kelurahan Pejeruk 9. Kelurahan Kebun Sari 10. Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Sekarbela 11. Kelurahan Kekalik Jaya 12. Kelurahan Tanjung Karang Permai 13. Kelurahan Tanjung Karang 14. Kelurahan Karang Pule 15. Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Selaparang 16. Kelurahan Rembiga 17. Kelurahan Karang Baru 18. Kelurahan Monjok Barat 19. Kelurahan Monjok 20. Kelurahan Monjok Timur 21. Kelurahan Mataram Barat 22. Kelurahan Gomong 23. Kelurahan Dasan Agung 24. Kelurahan Dasan Agung Baru Kecamatan Mataram 26. Kelurahan Punia 27. Kelurahan Pejanggik 28. Kelurahan Mataram Timur 29. Kelurahan Pagesangan Barat 30. Kelurahan Pagesangan 31. Kelurahan Pagesangan Timur 32. Kelurahan Pagutan Barat 33. Kelurahan Pagutan 34. Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Cakranegara 34. Kelurahan Cakranegara Barat 35. Kelurahan Cilinaya 36. Kelurahan Sapta Marga 37. Kelurahan Mayura 38. Kelurahan Cakranegara Timur 39. Kelurahan Cakranegara Selatan 40. Kelurahan Cakranegara Selatan Baru 41. Kelurahan Cakranegara Utara 42. Kelurahan Karang Taliwang 43. Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Sandubaya 44. Kelurahan Selagalas
Peraturan Daerah Kota Mataram 48
45. Kelurahan Bertais 46. Kelurahan Mandalika 47. Kelurahan Babakan 48. Kelurahan Turida 49. Kelurahan Abian Tubuh Baru 50. Kelurahan Dasan Cermen
(3) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari: a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. b. Staf Ahli Bidang Pengentasan Kemiskinan. c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur
Perkotaan. d. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
SDM e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
(4) Rincian tugas pokok dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 3
(1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
(2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(3) Inspektorat kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah .
(4) Dinas daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur perencanaan penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
(6) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala,
Peraturan Daerah Kota Mataram 49
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Pasal 4
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris Daerah: 2. Assisten Tata Praja, membawahi dan
menkoordinasikan : 1) Bagian Pemerintahan, membawahi :
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Otonomi Daerah; c) Sub Bagian Adminstrasi Pertanahan;
2) Bagian Hukum, membawahi : a) Sub Bagian Perundang-undangan; b) Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum; c) Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan
Hukum dan HAM. 3) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan
Informatika, membawahi : a) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi; b) Sub Bagian Pengembangan Teknologi
Informasi;
3. Assisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
1) Bagian Perekonomian, membawahi : a) Sub Bagian Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Produksi Daerah; c) Sub Bagian Penanaman Modal Daerah.
2) Bagian Adminstrasi dan Pengendalian Pembangunan, membawahi : a) Sub Bagian Program; b) Sub Bagian Adminstrasi Pembangunan; c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan. 3) Bagian Kesra, membawahi :
a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
b) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Daerah Kota Mataram 50
3. Assisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan:
1) Bagian Umum, membawahi : a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
Pimpinan; b) Sub Bagian Perlengkapan; c) Sub Bagian Kepegawaian;
2) Bagian Organisasi, membawahi : a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan;
3) Bagian Humas dan Protokol, membawahi ;
a) Sub Bagian Protokol, Perjalanan dan Rumah Tangga;
b) Sub Bagian Humas; c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
4) Bagian Keuangan, membawahi ; a) Sub Bagian Anggaran; b) Sub Bagian Pembukuan; c) Sub Bagian Perbendaharaan;
Bagian Kedua Sekretariat DPRD
Pasal 5
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
Sekretaris DPRD, membawahi : 1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
a) Sub Bagian Perencanaan; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Bagian Hukum dan Persidangan , membawahi : a) Sub Bagian Persidangan dan Hubungan
Masyarakat ; b) Sub Bagian Hukum, Perundang-undangan
dan Perpustakaan; c) Sub Bagian Protokol, Perjalanan dan
Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan.
Bagian Ketiga Dinas Daerah
Peraturan Daerah Kota Mataram 51
Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Daerah, terdiri dari :
1. DINAS KESEHATAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan a. Seksi Sertifikasi dan Perizinan
Pelayanan Kesehatan b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Rujukan c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan
3). Bidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan
Penyakit b. Seksi Pemberantasan Penyakit dan
Bencana c. Seksi Penyehatan Lingkungan
4). Bidang Promosi Kesehatan a. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat b. Seksi Sistem Informasi Manajemen
Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan
c. Seksi Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Institusi
5). Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga a. Seksi Kesehatan Ibu b. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia
Lanjut c. Seksi Gizi Masyarakat
6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 7). Kelompok Jabatan Fungsional
2. DINAS PEKERJAAN UMUM, dipimpin oleh Kepala
Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pengairan
Peraturan Daerah Kota Mataram 52
a. Seksi Drainase b. Seksi Irigasi c. Seksi Sungai dan Pantai
3). Bidang Bina Marga a. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan b. Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan c. Seksi Pemeliharaan Berkala Jalan dan
Jembatan 4). Bidang Cipta Karya
a. Seksi Tata Bangunan b. Seksi Jasa Konstruksi c. Seksi Sarana dan Prasarana
Lingkungan 5). Bidang Perumahan
a. Seksi Pengembangan Kawasan b. Seksi Pembangunan dan Bina Mitra
Perumahan c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Perumahan 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 7). Kelompok Jabatan Fungsional
3. DINAS PERHUBUNGAN, dipimpin oleh Kepala
Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pengembangan Sistem
Perhubungan a. Seksi Penelitian dan Pengembangan
Sistem Perhubungan b. Seksi Bina Pelayanan Perhubungan c. Seksi Postel, Perhubungan Laut dan
Udara 3). Bidang Perhubungan Darat
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
b. Seksi Angkutan c. Seksi Teknis, Sarana dan Prasarana
4). Bidang Operasional dan Pengendalian LLAJ
Peraturan Daerah Kota Mataram 53
a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Laka Lantas
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
c. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
4. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Informasi dan Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pendidikan Dasar a. Seksi Kurikulum b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan c. Seksi Prasarana dan Sarana
3). Bidang Pendidikan Menengah a. Seksi Kurikulum b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan c. Seksi Prasarana dan Sarana
4). Bidang Pemuda dan Olahraga a. Seksi Bina Kepemudaan b. Seksi Bina Olahraga dan Atlet
Berprestasi c. Seksi Bina Nilai Sejarah dan
Pertukaran Pelajar 5). Bidang Pendidikan Non Formal dan
Informal a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) b. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus
dan Kelembagaan c. Seksi Pengembangan Bahasa, dan
Seni Budaya Pelajar 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 7). Kelompok Jabatan Fungsional
Peraturan Daerah Kota Mataram 54
5. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial a. Seksi Organisasi Sosial dan Karang
Taruna b. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan
Keluarga c. Seksi Penanggulangan Korban
Bencana dan Bantuan Sosial 3). Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang
Cacat b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial c. Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin
dan Daerah Kumuh 4). Bidang Pelatihan ,Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas b. Seksi Penempatan dan Perluasan
Tenaga Kerja c. Seksi Transmigrasi
5). Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja a. Seksi Hubungan Industrial dan
Jamsostek b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 7). Kelompok Jabatan Fungsional
6. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Bina Kebudayaan a. Seksi Lingkungan Budaya dan Tradisi
Peraturan Daerah Kota Mataram 55
b. Seksi Kesenian dan Perfilman c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
3). Bidang Bina Kepariwisataan a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata b. Seksi Kemitraan, Promosi dan
Pemasaran c. Seksi Pemberdayaan SDM dan
Standarisasi Kepariwisataan 4). Bidang Perizinan, Pengawasan dan
Pengendalian Kepariwisataan a. Seksi Perijinan Kepariwisataan b. Seksi Informasi dan Pengembangan
Kepariwisataan c. Seksi Bimbingan, Pengawasan dan
Pengendalian Kepariwisataan 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
7. DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pertanian a. Seksi Produksi Padi dan Palawija b. Seksi Produksi Holtikultura dan
Tanaman Hias c. Seksi Perlindungan Tanaman
3). Bidang Peternakan a. Seksi Produksi Peternakan b. Seksi Kesehatan Hewan dan
Kesmavet c. Seksi Pakan Ternak
4). Bidang Pengembangan Agribisnis a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil b. Seksi Pengembangan Usaha dan
Perijinan c. Seksi Pemasaran
5). Bidang Kelautan dan Perikanan a. Seksi Perikanan Budidaya b. Seksi Perikanan Tangkap c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir 6). Bidang Sarana, Prasarana dan SDM
a. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi
Peraturan Daerah Kota Mataram 56
b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 8). Kelompok Jabatan Fungsional
8. DINAS TATA KOTA, dipimpin oleh Kepala Dinas,
membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Tata Ruang a. Seksi Perencanaan Ruang Perkotaan b. Seksi Pemanfaatan Ruang Perkotaan c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Ruang Perkotaan 3). Bidang Penataan, Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan Perkotaan a. Seksi Penataan Sarana dan
Prasarana Perkotaan b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan Perkotaan 4). Bidang Perijinan dan Bina Peran serta
Masyarakat a. Seksi Informasi dan Perijinan b. Seksi Kemitraan dan Bina Peran serta
Masyarakat 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
9. DINAS KEBERSIHAN, dipimpin oleh Kepala
Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pelayanan Kebersihan a. Seksi Operasional Pelayanan
Kebersihan b. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan
Angkutan c. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan
TPAS
Peraturan Daerah Kota Mataram 57
3). Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan a. Seksi Sarana Kebersihan b. Seksi Prasarana Kebersihan
4). Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat (PSM) a. Seksi Informasi, Bimbingan dan
Penyuluhan b. Seksi Kemitraan dan Peningkatan
Peran Serta Masyarakat 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
10. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM a. Seksi Organisasi dan Badan Hukum b. Seksi Tatalaksana c. Seksi Pengembangan SDM
3). Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM a. Seksi Bina Usaha b. Seksi Fasilitasi Permodalan c. Seksi Pengawasan, Monitoring dan
Evaluasi 4). Bidang Perdagangan
a. Seksi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
b. Seksi Bina Usaha Perdagangan c. Seksi Promosi dan Distribusi
5). Bidang Perindustrian a. Seksi Sarana Industri b. Seksi Usaha Industri c. Seksi Bimbingan Produksi
6). Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen a. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan b. Seksi Pengendalian dan Perlindungan
Konsumen
Peraturan Daerah Kota Mataram 58
c. Seksi Metrologi Legal 7). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 8). Kelompok Jabatan Fungsional
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Kependudukan a. Seksi Perencanaan dan Penataan
Kependudukan b. Seksi Pelayanan Pendaftaran
Kependudukan c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 3). Bidang Pencatatan Sipil
a. Seksi Perkawinan dan Perceraian b. Seksi Kelahiran dan Kematian c. Seksi Perubahan Nama,
Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
4). Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan a. Seksi Pengembangan Sistem
Informasi Administrasi Kepedudukan (SIAK)
b. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kependudukan
c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan
5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
12. DINAS PENDAPATAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran b. Seksi Perhitungan dan Penetapan
Peraturan Daerah Kota Mataram 59
c. Seksi Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan lain-lain Pendapatan Daerah
3). Bidang Penagihan Pendapatan Daerah a. Seksi Penagihan, Restitusi dan
Keberatan b. Seksi Penatausahaan Pendapatan
Daerah c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
4). Bidang Pengelolaan Pasar a. Seksi Penatausahaan Pendapatan
Pasar b. Seksi Perijinan, Pengaturan dan
Pemeliharaan c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
13. DINAS PERTAMANAN, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau a. Seksi Taman dan Jalur b. Seksi Dekorasi Kota c. Seksi Pemakaman
3). Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) a. Seksi Penataan PJU b. Seksi Pemeliharaan PJU
4). Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta a. Seksi Perijinan b. Seksi Pengendalian dan Bina Peran
Serta Masyarakat 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Keempat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peraturan Daerah Kota Mataram 60
Pasal 7 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
Kepala Badan, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan
b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Ekonomi a. Sub Bidang Koperindag dan Pemberdayaan
Ekonomi b. Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata
3). Bidang Sosial Budaya a. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan
Umum b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial 4). Bidang Fisik dan Prasarana
a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup 5). Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Statistik a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan b. Sub Bidang Statistik
6). Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Kelima Inspektorat Kota
Pasal 8
Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari :
Inspektur Kota membawahi :
1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Inspektur Pembantu Wilayah I a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Pemerintahan
Peraturan Daerah Kota Mataram 61
b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan
c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
3). Inspektur Pembantu Wilayah II a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Pemerintahan b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Pembangunan c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Kemasyarakatan 4). Inspektur Pembantu Wilayah III
a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan
b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan
c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
5). Inspektur Pembantu Wilayah IV a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Pemerintahan b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Pembangunan c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Kemasyarakatan 6). Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Keenam
Lembaga Teknis Daerah
Pasal 9
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari : 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT, dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan
Peraturan Daerah Kota Mataram 62
b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional 3). Bidang Politik dan Bina Sosial
Kemasyarakatan a. Sub Bidang Bina Politik b. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya,
Ekonomi dan Kemasyarakatan 4). Bidang Perlindungan Masyarakat
a. Sub Bidang Identifikasi, Pencegahan dan Penanggulangan
b. Sub Bidang Bina Kelembagaan dan SDM Satuan Linmas
5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
2. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program a. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan
Analisa Data b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 3). Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR) 4). Bidang Bina Keluarga Sejahtera
a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program
Peraturan Daerah Kota Mataram 63
5). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan b. Sub Bidang Perlindungan Anak
6). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 7). Kelompok Jabatan Fungsional
3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi : 1). Sekretariat :
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Pemberdayaan Pemerintahan a. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan
Kelurahan b. Sub Bidang Kelembagaan dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat 3). Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial
Budaya a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat b. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya
dan Lembaga Kemasyarakatan 4). Bidang Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna a. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya
Alam b. Sub Bidang Pemasyarakatan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, dipimpin oleh
Kepala Badan membawahi : 1). Sekretariat
a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan
Peraturan Daerah Kota Mataram 64
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2). Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Kepegawaian a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan
Kepegawaian b. Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian
3). Bidang Mutasi Kepegawaian a. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional b. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non
Fungsional 4). Bidang Kesejahteraan dan Informasi
Kepegawaian a. Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian b. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian
5). Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis
dan Fungsional 6). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 7). Kelompok Jabatan Fungsional
5. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, dipimpin oleh Kepala Badan membawahi :
1). Sekretariat a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Kelembagaan Pangan a. Sub Bidang Pengadaan, Cadangan dan
Analisis Harga Pangan b. Sub Bidang Kelembagaan, Distribusi,
Kecukupan dan Pemerataan Pangan 3). Bidang Kewaspadaan Pangan,
Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi a. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan b. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi
Pangan dan Gizi 4). Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Peraturan Daerah Kota Mataram 65
a. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM
b. Sub Bidang Penyuluhan , Informasi dan Teknologi
5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 6). Kelompok Jabatan Fungsional
6. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH,
dipimpin oleh Kepala Kantor, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan 3. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan 4. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan
Kearsipan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
7. SATUAN PEMADAM KEBAKARAN, dipimpin oleh Kepala Kantor, membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Identifikasi, Pencegahan dan
Penanggulangan 3. Seksi Sarana dan Prasarana 4. Seksi Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Operasional dan Penertiban 3. Seksi Pengamanan dan Pengawalan 4. Seksi Bina Mitra dan Pengembangan SDM
Satuan Polpra 5. Kelompok Jabatan Fungsional
9. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) 3. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 4. Seksi Penataan Lingkungan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Peraturan Daerah Kota Mataram 66
10. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi : 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 3. Seksi Pembangunan 4. Seksi Pemerintahan 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Ketujuh Kecamatan
Pasal 10
Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
Camat, membawahi : 1. Sekretariat : a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 4. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Seksi Perekonomian,Fisik, Sarana dan
Prasarana 6. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Kedelapan Kelurahan
Pasal 11
Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
Lurah, membawahi : 1. Sekretaris Lurah 2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana 5. Seksi Perekonomian 6. Kelompok Jabatan Fungsional
Bagian Kesembilan Bagan Struktur Organisasi
Pasal 12
Bagan struktur organisasi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan
Peraturan Daerah Kota Mataram 67
lampiran XXIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
.
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama Sekretariat Daerah
Pasal 13
(1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah
dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan
daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 14
(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
Peraturan Daerah Kota Mataram 68
d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
(3) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.
Bagian Ketiga Staf Ahli
Pasal 15
(1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(3) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah
Bagian Keempat Inspektorat Kota
Pasal 16
(1) Inspektorat kota mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
(2) Inspektorat kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan;
Bagian Kelima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 17
Peraturan Daerah Kota Mataram 69
(1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
(2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam Dinas Daerah
Pasal 18
(1) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketujuh Lembaga Teknis Daerah
Pasal 19
(1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang besifat spesifik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi :
Peraturan Daerah Kota Mataram 70
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimasud pada ayat (1), dapat berbentuk badan dan kantor.
(4) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan dan yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor.
Bagian Kedelapan Kecamatan
Pasal 20
(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan
peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasiltas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan
Kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.
(3) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kesembilan
Peraturan Daerah Kota Mataram 71
Kelurahan
Pasal 21
(1) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
(2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan
peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasiltas pelayanan umum; e. menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan
Kelurahan; (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kesepuluh
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
Pasal 22
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dtindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Kesebelas UPTD dan UPTB
Pasal 23
(1) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) dan pada Lembaga Teknis
Peraturan Daerah Kota Mataram 72
Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
(2) UTPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas dan atau Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
(3) Pembentukan susunan organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah.
Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24
(1) Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala dinas, inspektur kota, kepala badan, kepala kantor, camat dan lurah.
(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA
Pasal 25
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi
Peraturan Daerah Kota Mataram 73
lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib melaksanakan pengawasan melekat.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
BAB VI ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 26
(1) Sekretaris daerah adalah jabatan eselon IIa. (2) Asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala
dinas, kepala badan, inspektur kota dan staf ahli adalah jabatan eselon IIb.
(3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu adalah jabatan eselon IIIa.
(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris camat adalah jabatan eselon IIIb.
(5) Lurah, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi, kepala UPT dinas/badan adalah jabatan eselon IVa.
(6) Sekretaris lurah, kepala sub bagian tata usaha pada UPT dinas/badan, kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan dan kepala seksi pada kelurahan adalah jabatan eselon IV b.
Pasal 27
(1) Pejabat eselon II, III dan IV diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Daerah. (2) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat
eselon II diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Daerah Kota Mataram 74
(3) Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Semua pemangku jabatan struktural yang telah menduduki jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa
Pasal 29
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram dan Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan yang ada sebelumnya beserta pejabat yang memangku dalam jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.
Peraturan Daerah Kota Mataram 75
Ditetapkan di M a t a r a m pada tanggal 25 Juni 2008
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH RUSLAN
Diundangkan di Mataram pada tanggal 25 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, H. L. MAKMUR SAID
LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008 NOMOR : 3 SERI : D
Lampiran I : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi SEKRETARIAT DAERAH Kota Mataram
STAF AHLI SEKRETARIAT DPRD
ASISTEN TATA PRAJA
BAGIAN
PEMERINTAHAN
Sub Bagian
Pemerintahan Umum
BAGIAN HUKUM
BAGIAN PENGELOLAAN
DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA
Sub Bagian
Otonomi Daerah
Sub Bagian Administrasi Pertanahan
Sub Bagian Perundang-Undangan
Sub Bagian Konsultasi dan
Bantuan Hukum
Sub Bagian Dok. Peny. Hukum dan
HAM
Sub Bagian Pengelolaan
Sistem Informasi
Sub Bagian Pengemb. Teknologi Informasi
BAGIAN ADM. DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
BAGIAN
PEREKONOMIAN
Sub Bagian
Program
Sub Bagian Administrasi
Pembangunan
Sub Bagian
Monitoring dan Evaluasi
Sub Bagian Sarana
Perekonomian
Sub Bagian
Produksi Daerah
Sub Bagian Penanaman
Modal Daerah
BAGIAN UMUM
BAGIAN
ORGANISASI
BAGIAN
HUMAS DAN PROTOKOL
BAGIAN
KEUANGAN
Sub Bagian Tata Usaha
dan Keuangan Pimpinan
Sub Bagian
Perlengkapan
Sub Bagian
Kepegawaian
Sub Bagian
Kelembagaan
Sub Bagian
Ketatalaksanaan
Sub Bagian
Anforjab
Sub Bagian Protokol,
Perjalanan dan Rumah Tangga
Sub Bagian
Humas
Sub Bagian Sandi dan
Telekomunikasi
Sub Bagian Anggaran
Sub Bagian Pembukuan
Sub Bagian
Perbendaharaan
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
= Garis Perintah (Komando)
= Garis Pembinaan Administratif
= Garis Koordinasi
ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Sub Bagian Agama, Pend.
dan Kebudayaan
Sub Bagian Pemuda dan
Olahraga
Sub Bagian
Kesejahteraan Sosial
1 2 3 4 5
SEKRETARIS DAERAH
Peraturan Daerah Kota Mataram 43
Lampiran II : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi SEKRETARIAT DPRD Kota Mataram
PIMPINAN DPRD
SEKRETARIS DPRD
SEKRETARIS
DAERAH
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
BAGIAN
TATA USAHA
Sub Bagian Persidangan dan
Humas
Sub Bagian Hukum, Perundang-undangan
dan Perpustakaan
BAGIAN HUKUM
DAN PERSIDANGAN
= Garis Perintah (Komando)
= Garis Pembinaan Administratif
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Sub Bagian Protokol,
Perjalanan dan Fasilitasi Alat
Kelengkapan Dewan
Peraturan Daerah Kota Mataram 44
Lampiran III : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KESEHATAN Kota Mataram
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG PEMBINAAN PELAYANAN
KESEHATAN
Seksi Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan
Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan
Dasar dan Rujukan
Seksi Farmasi dan Alat
Kesehatan
BIDANG PENGAMATAN, PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
Seksi Pemberantasan
Penyakit dan Bencana
Seksi Penyehatan
Lingkungan
BIDANG
PROMOSI KESEHATAN
Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi
Sistem Informasi Kesehatan, Penelitian dan
Pengembangan
Seksi Pengembangan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) dan Usaha
Kesehatan Institusi
BIDANG
PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA
Seksi
Kesehatan Ibu
Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia
Lanjut
Seksi
Gizi Masyarakat
UPTD
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 45
Lampiran IV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM Kota Mataram
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG
PERUMAHAN
Seksi
Pengembangan Kawasan
Seksi Pembangunan dan
Bina Mitra Perumahan
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendaliaan
Perumahan
BIDANG
PENGAIRAN
Seksi
Drainase
Seksi Irigasi
Seksi
Sungai dan Pantai
BIDANG
BINA MARGA
Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan
Seksi Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Seksi Pemeliharaan Berkala Jalan dan
Jembatan
BIDANG
CIPTA KARYA
Seksi Tata Bangunan
Seksi Jasa Konstruksi
Seksi
Sarana dan Prasarana Lingkungan
UPTD WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 46
Lampiran V : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN Kota Mataram
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM
PERHUBUNGAN
Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem
Perhubungan
Seksi Bina Pelayanan Perhubungan
BIDANG
PERHUBUNGAN DARAT
Seksi Manajemen dan
Rekayasa Lalau Lintas
Seksi
Angkutan
Seksi Teknis, Sarana dan
Prasarana
BIDANG
OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN LLAJ
Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Laka
Lantas
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu
Lintas
Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu
Lintas
UPTD
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
= Garis Perintah (Komando)
Seksi Postel, Perhubngan
Laut dan Udara
Peraturan Daerah Kota Mataram 47
Lampiran VI : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Kota Mataram
= Garis Perintah (Komando)
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian Informasi dan Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG
PENDIDIKAN DASAR
Seksi
Kurikulum
Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Seksi
Prasarana dan Sarana
BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH
Seksi
Kurikulum
Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Seksi
Prasarana dan Sarana
BIDANG
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Seksi
Bina Kepemudaan
Seksi
Bina Olahraga dan Atlet Berprestasi
Seksi Bina Nilai Sejarah dan
Pertukaran Pelajar
BIDANG
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Seksi Pendidikan
Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan
Seksi Pengembangan Bahasa dan Seni Budaya
Pelajar
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 48
Lampiran VII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kota Mataram
UPTD
= Garis Perintah (Komando)
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna
Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan
Keluarga
Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan
Bantuan Sosial
BIDANG PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
Seksi Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial
Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dan Daerah Kumuh
BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Seksi Pelatihan dan Produktivitas
Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
Seksi Transmigrasi
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA
Seksi Hubungan Industrial
dan Jamsostek
Seksi Pengawasan
Ketenagakerjaan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 49
Lampiran VIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kota Mataram
UPTD = Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG
BINA KEBUDAYAAN
Seksi Lingkungan Budaya
dan Tradisi
Seksi Kesenian dan
Perfilman
Seksi Sejarah dan
Kepurbakalaan
BIDANG
BINA KEPARIWISATAAN
Seksi Objek dan Daya Tarik
Wisata
Seksi Kemitraan, Promosi
dan Pemasaran
Seksi Pemberdayaan SDM dan Standarisasi
Kepariwisataan
BIDANG PERIZINAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN KEPARIWISATAAN
Seksi Perijinan
Kepariwisataan
Seksi Informasi dan Pengembangan Kepariwisataan
Seksi Bimbingan, Pengawasan dan
Pengendalian
UPTD
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 50
Lampiran IX : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kota Mataram
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG PETERNAKAN
Seksi Produksi Peternakan
Seksi Kesehatan Hewan dan
Kesmavet
Seksi Pakan Ternak
BIDANG
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Seksi Pengembangan Usaha
dan Perijinan
Seksi Pemasaran
BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Seksi Perikanan Budidaya
Seksi Perikanan Tangkap
Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir
BIDANG SARANA, PRASARANA DAN
SDM
Seksi Sarana Produksi dan
Teknologi
Seksi Pengelolaan Lahan dan
Air
UPTD
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PERTANIAN
Seksi Produksi Padi dan
Palawija
Seksi Produksi Holtikultura
Seksi Perlindungan Tanaman
Peraturan Daerah Kota Mataram 51
Lampiran X : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS TATA KOTA Kota Mataram
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG
TATA RUANG
Seksi Perencanaan Ruang
Perkotaan
Seksi Pemanfaatan Ruang
Perkotaan
Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Ruang Perkotaan
BIDANG
PENATAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Seksi Pengawasan dan Pengendalaian Pembangunan
Perkotaan
BIDANG PERIJINAN DAN BINA PERAN
SERTA MASYARAKAT
Seksi Informasi dan Perijinan
WALIKOTA MATARAM,
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
Peraturan Daerah Kota Mataram 52
Lampiran XI : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KEBERSIHAN Kota Mataram
UPTD
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG
PELAYANAN KEBERSIHAN
Seksi Operasional Pelayanan
Kebersihan
Seksi Pemeliharaan Peralatan dan
Angkutan
Seksi Pengelolaan Air
Limbah dan TPAS
BIDANG
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
KEBERSIHAN
Seksi
Sarana Kebersihan
Seksi
Prasarana Kebersihan
BIDANG
PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)
Seksi Informasi, Bimbingan
dan Penyuluhan
Seksi Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 53
Lampiran XII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Kota Mataram
UPTD
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG BINA USAHA DAN FASILITASI
PERMODALAN KOPERASI DAN UKM
Seksi Bina Usaha
Seksi Fasilitasi Permodalan
Seksi Pengawasan, Monitoring dan
Evaluasi
BIDANG
PERDAGANGAN
Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Seksi Bina Usaha
Perdagangan
Seksi Promosi dan Distribusi
BIDANG
PERINDUSTRIAN
Seksi Sarana Industri
Seksi Usaha Industri
Seksi Bimbingan Produksi
BIDANG METROLOGI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Seksi Pengawasan dan
Penyuluhan
Seksi Pengendalian dan Perlindungan
Konsumen
Seksi Metrologi Legal
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KELEMBAGAAN DAN
PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM
Seksi Tatalaksana
Seksi Pengembangan SDM
SEKRETARIAT
Peraturan Daerah Kota Mataram 54
Lampiran XIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kota Mataram
UPTD
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG
PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN
KEPENDUDUKAN
Seksi Perencanaan dan Penataan
Kependudukan
Seksi Pelayanan Pendaftaran
Kependudukan
Seksi Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
BIDANG
PENCATATAN SIPIL
Seksi Perkawinan dan
Perceraian
Seksi Kelahiran dan
Kematian
Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan,
Pengangkatan, Pengakuan dan
Pengesahan Anak
BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Seksi Pengembangan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK)
Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi
Kependudukan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 55
Lampiran XIV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PENDAPATAN Kota Mataram
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Kependudukan
UPTD
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN
DAN PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH
Seksi Pendataan dan
Pendaftaran
Seksi Perhitungan dan
Penetapan
BIDANG
PENAGIHAN PENDAPATAN DAERAH
Seksi Penagihan,Restitusi
dan Keberatan
Seksi Penatausahaan
Pendapatan Daerah
Seksi Evaluasi dan Pelaporan
BIDANG
PENGELOLAAN PASAR
Seksi
Penatausahaan Pendapatan Pasar
Seksi
Perijinan, Pengaturan dan Pemeliharaan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 56
Lampiran XV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi DINAS PERTAMANAN Kota Mataram
Seksi Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Lain-lain
Pendapatan Daerah
Seksi Ketentraman dan
Ketertiban
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG PENGELOLAAN DAN
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU
Seksi Taman dan Jalur
Seksi Dekorasi Kota
Seksi
BIDANG
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)
Seksi Penataan PJU
Seksi Pemeliharaan PJU
BIDANG
PERIJINAN DAN BINA PERAN SERTA
Seksi
Perijinan
Seksi
Pengendalian dan Bina Peran Serta Masyarakat
Peraturan Daerah Kota Mataram 57
Lampiran XVI : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kota Mataram
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
Sub Bagian Penyusunan Program
dan Kerjasama Pembangunan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG
EKONOMI
Sub Bidang Koperindag dan Pemberdayaan
Ekonomi
Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata
BIDANG
SOSIAL BUDAYA
BIDANG
FISIK DAN PRASARANA
BIDANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
STATISTIK
Sub Bidang Pendidikan dan
Pemerintahan Umum
Sub Bidang Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
Sub Bidang
Sarana dan Prasarana
Sub Bidang Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Sub Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Sub Bidang
Statistik
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
= Garis Perintah (Komando)
Peraturan Daerah Kota Mataram 58
Lampiran XVII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi INSPEKTORAT Kota Mataram
UPTB
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II
NSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
Seksi Pemeriksa
Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pemeriksa
Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Seksi Pemeriksa
Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pemeriksa
Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Seksi Pemeriksa
Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pemeriksa
Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Seksi Pemeriksa
Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pemeriksa
Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang
Peraturan Daerah Kota Mataram 59
Lampiran XVIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kota Mataram
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KEWASPADAAN NASIONAL
BIDANG
POLITIK DAN BINA SOSIAL KEMASYARAKATAN
BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan
Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
Sub Bidang Bina Politik
Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi dan
Kemasyarakatan
Sub Bidang Identifikasi, Pencegahan dan Penanggulangan
Sub Bidang Bina Kelembagaan dan SDM
Satuan Linmas
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Peraturan Daerah Kota Mataram 60
Lampiran XIX : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Kota Mataram
UPTB
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BIDANG
INFORMASI KELUARGA DAN ANALISIS PROGRAM
Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa
Data
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
BIDANG
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
BIDANG
BINA KELUARGA SEJAHTERA
BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Sub Bidang Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Sub Bidang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
Sub Bidang Ketahahan dan Pemberdayaan
Keluarga
Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program
Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan
Sub Bidang
Perlindungan Anak
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 61
Lampiran XX : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kota Mataram
UPTB
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA BADAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN
Sub Bidang Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
BIDANG
PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
BIDANG
PENGELOLAAN SDA DAN PEMANFAATAN TTG
Sub Bidang Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Sub Bidang
Sub Bidang Pengelolaan SDA
Sub Bidang Pemasyarakatan dan
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
Peraturan Daerah Kota Mataram 62
Lampiran XXI: Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kota Mataram
UPTB
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BIDANG
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN
Sub Bidang Perencanaan dan
Pengadaan Kepegawaian
BIDANG
MUTASI KEPEGAWAIAN
BIDANG
KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
BIDANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN
Sub Bidang
Mutasi Kepegawaian Fungsional
Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian
Sub Bidang
Sub Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 63
Lampiran XXII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN Kota Mataram
UPTB
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
BIDANG
KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI, HARGA DAN KELEMBAGAAN
PANGAN
Sub Bidang Pengadaan Cadangan dan Analisis
Harga Pangan
BIDANG
KEWASPADAAN PANGAN, PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN DAN GIZI
BIDANG
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Sub Bidang
Kewaspadaan Pangan
Sub Bagian
Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 64
Lampiran XXIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kota Mataram
KEPALA KANTOR
SEKSI
PENGELOLAAN DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
SEKSI
PENGELOLAAN DAN LAYANAN KEARSIPAN
SEKSI PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sub Bidang Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Gizi
Sub Bidang Kelembagaan dan
Pengembangan SDM
Sub Bidang Penyuluhan,Informasi
dan Teknologi
Peraturan Daerah Kota Mataram 65
Lampiran XXIV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi SATUAN PEMADAM KEBAKARAN Kota Mataram
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA KANTOR
SEKSI IDENTIFIKASI,
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
SEKSI
SARANA DAN PRASARANA
SEKSI
PELATIHAN, BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 66
Lampiran XXV : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Mataram
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 67
Lampiran XXVI : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Kota Mataram
SEKSI
OPERASIONAL DAN PENERTIBAN
SEKSI
PENGAMANAN DAN PENGAWALAN
SEKSI BINA MITRA DAN
PENGEMBANGAN SDM SATUAN POLPRA
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 68
SEKSI TATA LINGKUNGAN DAN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
SEKSI
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
SEKSI
PENATAAN LINGKUNGAN
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
Peraturan Daerah Kota Mataram 69
Lampiran XXVII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Kota Mataram
KEPALA KANTOR
SEKSI PEREKONOMIAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKSI
PEMBANGUNAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 70
Lampiran XXVIII : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KECAMATAN Kota Mataram
CAMAT
SEKRETARIAT
KELURAHAN
= Garis Perintah (Komando)
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI PEREKONOMIAN,
DAN FISPRA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 71
Lampiran XXIX : Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Struktur Organisasi KELURAHAN Kota Mataram
LURAH
SEKRETARIS LURAH
WALIKOTA MATARAM,
H. MOH. RUSLAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI FISIK, SARANA DAN PRASARANA
SEKSI
PEREKONOMIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Peraturan Daerah Kota Mataram 72
= Garis Perintah (Komando)