pembatasan bbm revisi 2012
DESCRIPTION
Informasi tentang Bahan Bakar Minyak 2012TRANSCRIPT
TOLAK PEMBATASAN
BBM BERSUBSIDI &
KENAIKAN BBM
Jalan Tol Menuju
Liberalisasi Migas
Hizbut Tahrir Indonesia
MENGAPA HARUS DITOLAK?
1. PEMBATASAN SUBSIDI BBM DAN
KENAIKAN HARGA =
MENUJU LIBERALISASI MIGAS
SECARA KAAFAH
(AKAR MASALAH MAHALNYA BBM)
STRATEGI ASING MENGUASAI MIGAS
MELALUI LIBERALISASI MIGAS
KORPORASI MIGAS
EXON, CHEVRON, TOTAL, DLL
LEMBAGA ASING
IMF, WORLD BANK, USAID
PERATURAN
UU MIGAS NO. 22/2001
REGULATOR
BP MIGAS
ORIENTASI PASAR
OPERATOR
HULU-HILIR
PERTAMINA & SWASTA/ASING
KOMPETISI PASAR
HARGA
MEKANISME PASAR
PENCABUTAN SUBSIDI
PENGAKUAN IMF & WORLD BANK
• “”(pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, …… membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional). Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000):
• Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001)
..Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi
yang dicantumkan pada MEFP 2000. Menteri Pertambangan & Energi telah
menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap
subsidi BBM dan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.”
• Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001):
(Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya pada BBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ke tangan orang kaya).
Sumber: IMF
PENGAKUAN USAID
• (Pada tahun 2001 USAID merencanakan untuk menyediakan US$
850 ribu [Rp 8.5 miliar] untuk mendukung sejumlah LSM dan
Universitas dalam mengembangkan program yang dapat
meningkatkan kesadaran dan mendukung keterlibatan pemerintah
lokal dan publik pada isu-isu sektor energi termasuk menghilangkan
subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal)
• …(Pada tahun 2001 USAID bermaksud memberikan bantuan senilai
US$4juta [Rp 40 miliar] untuk memperkuat pengelolaan sektor
energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien
dan transparan. Para penasehat USAID memainkan peran penting
dalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan
menerapkan kebijakan kunci, perubahan UU dan peraturan);
Sumber: USAID
PENGAKUAN PEMERINTAH
• Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro:“Liberalisasi sektor hilir migas membuka
kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas....
Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi
pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain
asing enggan masuk.'' (Kompas, 14 Mei 2003).
• Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan: Saat ini terdapat 105 perusahaan
yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka
stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Diantaranya
adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris),
Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco
(Amerika).
REGULASI LIBERALISASI MIGAS
• UU Migas No. 22 tahun 2001: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang
diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan
transparan(Pasal 2).
“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka
1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah;
koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta (Pasal 9).”
• PP No. 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Persero. Tujuan utama
persero adalah mendapatkan keuntungan (Pasal 2) dan keputusan tertinggi ada pada RUPS.
(Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT Pertamina Hulu Energy direncanakan akan
melakukan Initial Public Offering [IPO] di bursa saham)
• Perpres No. 5 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional Pasal 3c: “Penetapan kebijakan
harga energi ke arah harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan
bantuan bagi rumah tangga miskin dalam jangka waktu tertentu.”
• Blue Print Pengembangan Energi Nasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama
(1) Rasionalisasi harga BBM (dengan alternatif) melakukan penyesuaian harga BBM dengan
harga internasional
• Road Map Pengurangan Subsidi BBM Kementerian ESDM: Konversi minyak ke gas dan
pembatasan subsidi BBM
MENGAPA HARUS DITOLAK?
2. Karena membebani rakyat. Harga Pertamax
bisa melambung tinggi sesuai harga
internasional. Kenaikan ini akan
mengakibatkan kenaikan harga barang dan
jasa.
PERKEMBANGAN HARGA
PERTAMAX
JENIS PERTAMAX
Juni 2011
Juli 2011
Des 2011
Feb 2012
Pertamax Plus 8.800 8.600 8.750 9.150
Pertamax /Bio Pertamax 8.300 8.100 8.350 8.700
Pertamax Dex 9.250 9.200 8.750 9.700
Sumber: PERTAMINA
MENYEBABKAN INFLASI –
NAIKNYA HARGA BARANG DAN
JASA
MENGAPA HARUS DITOLAK?
3. Pembatasan BBM bersubsidi
merugikan Rakyat dan
menguntungkan SPBU Asing
(Rakyat Miskin Mayoritas Yang
menimati BBM dan Asing sudah
menguasai sektor hulu, juga ingin
menguasai hilir)
KENDARAAN DI INDONESIA
Didominasi oleh Motor
JENIS KENDARAAN JUMLAH PERSENTASE
KENDARAAN KHUSUS 278,750 0%
MOBIL BUS 767,173 1%
MOBIL BEBAN* 2,857,466 5%
MOBlL PENUMPANG 6,385,329 11%
MOTOR 48,065,877 82%
TOTAL 58,354,595 100%
* >80% Mobil Beban/barang berplat hitam sehingga kenaikan BBM
membuat harga ikut naik akibat kenaikan biaya transportasi.
Sumber: Dirlantas Polri, 2010
PENGGUNA BBM
Berdasarkan Kelompok Masyarat
KELOMPOK MASYARAKAT PERSENTASE
MENENGAH BAWAH DAN MISKIN 65%
MENENGAH 27%
MENENGAH KE ATAS 6 %
KAYA 2 %
TOTAL 100%
Sumber: SUSENAS, 2010
KONSUSMSI PREMIUM
Berdasarkan Jenis Kendaraan
JENIS KENDARAAN PERSENTASE
SEPEDA MOTOR 40 %
KENDARAAN PLAT HITAM 53 %
ANGKUTAN UMUM 7 %
TOTAL 100%
Sumber: BPH MIGAS, 2011
PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIA
DIDOMINASI OLEH ASING
Sumber: Dirjen Migas 2009
ASING JUGA INGIN MENGUASAI HILIR
(PEMASARAN BBM)
MENGAPA HARUS DITOLAK?
4. SUBSIDI ADALAH HAK RAKYAT YANG
MEMANG SEMESTINYA DIANGGARKAN
(Subsidi Bukan Beban APBN KARENA
dinikmati oleh jutaan rakyat Indonesia
Tapi Pembayaran utang dan bunga
utang kepada segelintir orang yang
menjadi Beban APBN )
UTANG MEMBEBANI APBN,
BUKAN SUBSIDI
Sumber: Depkeu
MENGAPA HARUS DITOLAK?
5. PENGELOLAAN BBM TIDAK
PROFESIONAL
(Tidak efisien akibat adanya broker,
korupsi dan unbundling Pertamina,
sehingga hanya menguntungkan
segelintir orang/pihak dan merugikan
rakyat)
HULU
HILIR
PEMECAHAN (UNBUNDLING) PERTAMINA
AMANAT UU 22/2001
U
N
B
U
N
D
L
I
N
G
2002
PT PERTAMINA EP
(PEP)
PT PERTAMINA HULU ENERGI
(PHE)
PT PERTAMINA GAS
(PERTAGAS)
PT PERTAMINA DRILLING SERVICE
INDONESIA
PT E P T C
PT PERTAMINA TRADING LIMITED
PETRAL
PT PERTAMINA NIAGA
PATRA NIAGA
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
PGE
Sumber: SP Pertamina
POLA INTEGRATED SYSTEM
BIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MURAH
MASYARAKAT Retail SPBU
Transportasi &
Distribusi
Storage/ Whole Seller
Kilang Eksplorasi
& Eksploitasi
UU No.8/1971
PERTAMINA/
Integrated System
Cost Cost Cost Margin
Pengecer
Biaya Pokok
BBM
Biaya Pokok BBM << Harga Pasar BBM
Sumber: SP Pertamina
MASYARAKAT Retail SPBU
Transportasi &
Distribusi
Storage/ Whole Seller
Kilang Eksplorasi
& Eksploitasi
UU Migas No.22/2001
Unbundling System
With transaction
Costs + Taxes
Cost
+
“Profit”
PT
Cost
+
“Profit”
Cost
+
“Profit”
Cost
+
“Profit”
Harga
Pasar ?
PT PT PT Internt’l
Price
POLA UNBUNDLING
BIAYA POKOK BBM PERTAMINA LEBIH MAHAL
Pasal 10
• Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu
dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
• Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan
Usaha Hulu.
Pasal 13
Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah
Kerja. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa
Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
Sumber: SP Pertamina
PRESIDEN KEPALA NEGARA / KEPALA PEMERINTAHAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PERTAMINA (BUMN), SESUAI UU NO. 8/1971
Kontraktor/
Investor/ KPS &
DIREKTORAT
HULU HILIR KEUANGAN PEMASARAN UMUM
MENTERI
PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
MENTERI
KEUANGAN
INPRES
NO.12/1975
RAKYAT
MPR
BPK DPR
Direktur Utama
PERTAMINA
(BUMN)
bertanggung
jawab langsung
kepada Presiden
sebagai Kepala
Negara dan
Kepala
Pemerintahan
DIREKTUR UTAMA
PERTAMINA
MANAJEMEN PRODUCTION SHARING
(d/h BADAN PEMBINAAN
PENGUSAHAAN KONTRAKTOR ASING)
Sumber: SP Pertamina
PERTANGGUNG JAWABAN
PT PERTAMINA (PERSERO), SESUAI UU NO.22/2001
PEMERINTAH N K R I
DPR RI WAKIL PRESIDEN KETUA PARTAI POLITIK
KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN
PARA MENTERI
BUMN KEU NAKER
BPMIGAS BPH MIGAS
ESDM KUMDANG PERINDAG DN
INVESTOR/ KPS/
KONTRAKTOR
PT PERTAMINA (PERSERO)
GUBERNUR
BUPATI
UU
22/2
001
INP
RE
S N
O.1
2/1
975
UU
19/2
003
UU
13/2
003
UU
1/1
995
UU
22/2
001
UU
22/2
001
UU
1/1
995
UU
22/1
999
UU
22/1
999
UU
D 1
945
PARTAI-PARTAI
POLITIK
KOMISI – KOMISI
DPR RI
PRESIDEN KETUA PARTAI POLITIK
Sumber: SP Pertamina
ARUS MINYAK TAHUN 2006
Juta Barrel
MM PERTAMINA 46.9
• Ke Kilang 45.5
• Ekspor 1.4
M.M INDONESIA
383,2
MM KPS 336,3
Hak Pemerintah 221,1
• Ke Kilang 179,6
• Ekspor 42,5
Hak KPS 114,2
• Ke Kilang 10,4
• IP/BOB Ptm 3,3
•Ekspor 100,3
IMPOR
MM. 114.4
KILANG BBM. GAS &
PETROKIMIA 361,8
•MM Pertamina 45,5
•MM KPS 193,5
•Gas 8,4
•Impor MM 114,4
NON BBM
85,8
BBM = 259,4
41,2 JUTA KL
•UP I-V, Cepu 224,2
•UP VI, VII 34
•Petkim & Gas 1,2
BBM IMPOR 127,3
20,2 JT KL
IMPOR NON BBM
6,8
DALAM NEGERI
•NON BBM 34,2
•BBK 20,7
EKSPOR
NON BBM 16,1
OFFTAKE
NBBM 21,6
VAR. STOK
1,7 (0,3 JT KL)
BBM D. NEGERI
382,9 (60,9 JT KL)*
MM EKSPOR
PERTAMINA
1,4 * Sejumlah 41,6 juta KL dijual kepada Masyarakat dengan harga bersubsidi
Ket.: MM (Minyak Mentah), KPS (Kontraktor Production Sharing) Sumber: Pertamina
APAPUN OPSI PEMERINTAH SELAMA
MASIH ADA LIBERALISASI MIGAS
MAKA :
ASING UNTUNG RAKYAT BUNTUNG
OPSI 1 : PEMBATASAN PREMIUM ?
ASING UNTUNG !!!!
OPSI 2 : KENAIKAN BBM ?
COBA CARI BENDERA
INDONESIA ??
PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIA
DIDOMINASI OLEH ASING
Sumber: Dirjen Migas 2009
OPSI 3 : KONVERSI MINYAK KE
GAS ?
•BBM AKAN MEMBERI
BANYAK MANFAAT
BUAT RAKYAT JIKA
DIKELOLA SECARA
PROFESIONAL DAN
SESUAI SYARIAH
INDONESIA MEMILIKI CADANGAN
MIGAS SANGAT BESAR
• Cadangan minyak bumi sebesar 4,4 miliar barel
• Cadangan gas sebesar lebih dari 300 triliun kaki kubik
• Juga barang tambang lain yang melimpah
• Indonesia Indonesia adalah sumber sekaligus pasar yang sangat menggiurkan
• Tapi tidak banyak memberikan manfaat kepada rakyat, karena sebagian besar dikuasai oleh perusahaan asing. Usaha menguasai migas Indonesia sudah lama dilakukan
• Ini harus dihentikan, dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai dengan syariah
CADANGAN MINYAK TERBESAR DI DUNIA DIDOMINASI NEGERI-NEGERI ISLAM
Sumber: BP Statistical Reviws of World Energy, 2010
NO NEGARA CADANGAN TERBUKTI PRODUKSI
Miliar barrel % thd dunia Ribu barrel/hari % thd dunia
1 Saudi Arabia 264.6 19.8% 9713 12.0%
2 Venezuela 172.3 12.9% 2437 3.3%
3 Iran 137.6 10.3% 4216 5.3%
4 Iraq 115 8.6% 2482 3.2%
5 Kuwait 101.5 7.6% 2481 3.2%
6 United Arab Emirates 97.8 7.3% 2599 3.2%
7 Russian Federation 74.2 5.6% 10032 12.9%
8 Libya 44.3 3.3% 1652 2.0%
9 Kazakhstan 39.8 3.0% 1682 2.0%
10 Nigeria 37.2 2.8% 2061 2.6%
27 Indonesia 4.4 0.3% 1021 1.3%
POTENSI ENERGI INDONESIA
PENERIMAAN NEGARA
DARI MIGAS
MINYAK BUMI PADA APBN
KENAIKAN HARGA MINYAK MENGUNTUNGKAN PEMERINTAH
125.1
93.6
169
90.1
112.5 104.7
64
83.8
139.1
45
88.9 92.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pendapatan Minyak Bumi
Subsidi BBM
Triliun Rp
Sumber: Depkeu
BIAYA PRODUKSI BBM PERLITER
Sumber: Realisasi Perhitungan Biaya Pokok BBM Sem. I 2005 Pertamina & Laporan Hasil Rapat Pimpinan Pertamina 2005, diolah
•Biaya rata-rata produksi minyak mentah Pertamina per barrel (bbl) tahun 2005. Kurs Rp 9,368/US$, 1 bbl setara
159 liter
KOMPONEN BIAYA HARGA PRODUKSI HARGA INTERNASIONAL
US$/bbl Rp/Liter US$/bbl Rp/Liter US$/bbl Rp/Liter
Minyak Mentah 10,00* 589 50,0 3.005 90,0 5.303
Pengolahan 1,53 90 1,5 90 1,5 90
Angkutan Laut 0,80 47 0,8 47 0,8 47
Distribusi 0,97 57 1,0 57 1,0 57
Bunga, Biaya Kantor Pusat & Penyusutan 0,00 20 0,0 20 0,0 20
JUMLAH BIAYA POKOK BBM 13,30 804 53,3 3.220 93,3 5.517
PANDANGAN ISLAM
• Pembatasan/pencabutan subsidi merupakan bagian dari strategi asing yang
didukung Pemerintah untuk menguasai SDA Indonesia. Kebijakan ini tidak
hanya merugikan rakyat secara ekonomi namun yang paling mendasar
bertentangan dengan syariat Islam;
• Minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang melimpah
sehingga masuk dalam kategori barang milik publik (al milkiyyah al-ammah)
yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara dan seluruh
hasilnya dikembalikan kepada publik. Dengan demikian ia tidak boleh
diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing;
ل الذى بأرب ف قطعه له -صلى اهلل عليه وسلم-أنه وفد إل النب : عن أب يض بن حال فاست قطعه الملح قال ابن المت وك
ا أن ول قال رجل من المجلس ا قطعت له الماء العد قال فان تزع منه : ف لم أتدرى ما قطعت له إن
• Dari Abyadh bin Hammal: beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon
diberikan bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di
daerah Ma’rib lalu beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling,
seseorang yang berada di majelis beliau berkata : “Tahukah Anda bahwa yang Anda
berikan adalah [seperti] air yang mengalir? Maka beliau pun membatalkannya.” (HR.
Baihaqy & Tirmidzy)
PENUTUP
• Rusaknya pengelolaan migas yang liberal di negeri ini berpangkal dari
sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan pemerintah. Dalam
sistem tersebut kebebabasan memiliki dan kebebasan berusaha dijamin
oleh negara melalui undang-undang. Peran negara diminimalkan dalam
kegiatan ekonomi dan hanya diposisikan sebagi regulator. Dengan
demikian peluang swasta khususnya asing akan semakin besar dalam
menguasai perekonomian negeri ini. Padahal Allah swt berfirman:
ولن يعل الله للكافرين على المؤمنني سبيل “Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk
menguasai orang-orang beriman.” (QS: An-Nisa: 141)
• Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk membebasakan rakyat dari sistem
Kapitalisme yang terbukti menyengsarakan ini kecuali menerapkan sistem
khilafah Islamiyyah, sebuah sistem yang bersumber dari Aqidah Islam dan
mengatur seluruh urusan masyarakat dengan syariat Islam termasuk dalam
pengelolaan sumber daya alam. Wallahu a’lam bisshawab