pembangunan dan pengembangan … dan perpindahan dan penempatan transmigran s.d tahun 2018 •...
TRANSCRIPT
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI MELALUI KERJASAMA
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTARPEMERINTAH DAERAH DENGAN SHARING DANA
APBD TAHUN 2019
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI MELALUI KERJASAMA
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTARPEMERINTAH DAERAH DENGAN SHARING DANA
APBD TAHUN 2019
DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASIK E M E N T E R I A N D E S A , P D T, D A N T R A N S M I G R A S I
MATERI PAPARAN
I. EVALUASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN S.D TAHUN 2018
II. REALISASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRANRPJMN 2015 – 2019
III. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI MELALUI PELAKSANAAN KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH, KAB/KOTA
PENEMPATAN TRANSMIGRASIKOMPOSISI TAHUN 2018
A
(TPA) Transmigran Penduduk Asal9 PROVINSI
(Lampung, Banten, Jabar, DKI, Jateng,
DIY, Jatim, Bali, NTB)477 KK477 KK
(TPS)Transmigran Penduduk
Setempat 36 Kabupaten/ 16 Propinsi
803 KK803 KK
TAHUN 2018
diteepatkan
1.280 KK
37 Lok /38 Kab/
16 Prop
TAHUN 2018
diteepatkan
1.280 KK
37 Lok /38 Kab/
16 Prop
4
Tahun
Penempatan Transmigran (KK)
Anggaran (Miliar Rupiah)
Target Realisasi RPJMN Realisasi
2015 3.568
3.559
3.340
742,62
2016 5.005
4.100
706,28
2017 1.335
4.100
373,43
2018 1.275 -
391,255
2015 2016 2017 2018 -
1000.000
2000.000
3000.000
4000.000
5000.000
6000.000
3568.000
5005.000
1335.000 1275.000
3559.000
4100.000 4100.000 4144.000
742.62 706.28 357.70 391.25
Realisasi (KK)
Target (KK)
PAGU
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRANs.d TAHUN 2018
• Setiap tahun anggaran untuk program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi semakin menurun;
• Hal tersebut berpengaruh terhadap realisasi penempatan transmigran yang semakin jauh dari target RPJMN;
• Oleh karena itu, diperlukan dukungan sharing APBD untuk menyukseskan target Penempatan Transmigran sampai Tahun 2018.
B
SASARAN DAN REALISASI RPJMN 2015-2019
NO.
PROGRAM/KEGIATAN
SATUAN
TARGET (RPJM 2015-2019)
REALISASI(2015-2017)
PROGRAM2018
CAPAIANs/d 2018
VOLANGGARAN
(Rp.000)VOL
ANGGARAN
(Rp.000)
VOLUME
ANGGARAN(Rp.000)
VOLUME %
1Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi
KWS 144 72.853,1 101 48.323,7 53 7.966,1 154 106
2
Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
DOK 193 70.592,1 64 42.892,7 20 10.894,4 84 44
3Penyediaan Tanah Transmigrasi
Ha 37.227 64.480,9 73.100 42.515,8 15.000 9.849,6 88.100 237
4Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Unit
20.0002.610.040,6 9.940 1.075.006,5 1.275 234.844,5 11.215 56
5Penataan Persebaran Penduduk
KK 20.000 347.750,7 9.908 121.050,2 1.275 27.024,2 12.458 62
TOTAL 3.165.717,7 1.588.108,7 391.254,3
(2/2)
III.PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI MELALUI PELAKSANAAN KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH, KAB/KOTA DENGAN SHARING DANA APBD
KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRAS
DAERAH TUJUAN
MEMBANGUN
KAWASAN
DAERAH ASALMENYIAPKAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
KERJASAMA DUA PEMDA DENGAN
KEPENTINGAN BERBEDA
??????????
KERJASAMA MENGELOLA SUMBER
DAYA (BUMI, AIR, DAN KANDUNGAN
DIDALAMNYA) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN,
PERSATUAN & KESATUAN BANGSA
Kemendes, PDTTrans harus
menjadi regulator, mediator,
pengendali , dan pengawas yang
obyektif
Tersedia regulasi yang adil dan realistis (27 Permen, 2 Perber, dan 1 Perpres)
Selalu hadir setiap ada masalah antar dua pihak
Memberikan sanksi tegas kpd pihak yang melanggar kesepakatan dan memberikan penghargaan kpd yang konsisten
Koordinasi dengan K/L lain Pemprov hrs mampu koord
Pemkab/Kota
Realisasi Partisipasi Penyertaan Sharing APBD dalam Pembangunan Transmigrasi
• Penyertaan Sharing APBD sangat potensial dalam mendongkrak program transmigrasi khususnya terhadap pencapaian target RPJMN 2015-2019
• Kedepan program ini diharapkan dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan pada provinsi daerah pengirim lainnya yang belum menerapkan program sharing APBD dalam penempatan transmigrasi;
• Penyertaan sharing APBD akan ditujukan kepada daerah tujuan yang lebih siap khususnya terkait dalm legalitas lahan.
A