pembahasan soal ujian akhir semester i tahun … · adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang...
TRANSCRIPT
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 1
Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id
PEMBAHASAN SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER I
TAHUN 2015/2016
MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Disusun oleh
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
NPM. 151000126
KELAS D
Muh_Nur_Jamal
D070AF70
081223956738
16jamal
muh.jamal08
muh.nurjamaluddin
UNIVERSITY
KADER HmI KOMHUK
UNPAS-BANDUNG
KETUPLAK LK I/2016-II
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 2
Silakan follow ya
muhnurjamaluddin.blogspot.co.id
mnurjamaluddin.blogspot.co.id
creativityjamal.blogspot.co.id
SAAT INI
Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja,
RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,
Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
ASAL
Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Muhammad Nur Jamaluddin
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 3
Renungan
Ya Tuhan, saya lupa
Saya benar-benar lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya
Ingat:
Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?
Ya Tuhan, karena saya lupa
Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku
Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone
Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini
Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini
Ingat:
Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?
Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?
Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik
Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang
lainnya
Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini
Ingat:
Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?
Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?
Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia
Dan juga kebahagiaan di akhirat
Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan
Ingat:
Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu
Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 4
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
FAKULTAS HUKUM
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261
UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2015/2016
MATA KULIAH : PENGANTAR HUKUM INDONESIA
HARI, TANGGAL : KAMIS, 14 JANUARI 2016
KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H/I
WAKTU : 90 MENIT
DOSEN : TIM DOSEN
SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK
KASUS
Ketika X dan Y menikah, perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, karena mereka berbeda
agama. Dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai 3 (tiga) anak terdiri atas A (laki-laki), B
(perempuan) dan C (laki-laki). A mendapatkan tanah warisan sebidang tanah yang berada di kawasan
daerah Gede Bage dan rencana ingin disertifikatkan hak milik. Sehubungan dengan akan dibangun
Gelora Gede Bage yang rencananya akan dipakai untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18, maka
sebagian tanah A harus dibebaskan. Namun A keberatan, sebab di atas tanah milik A tersebut ada hak
atas bangunan milik G yang dipakai untuk kegiatan usaha “Cafe Chocolate”. Meskipun tanah tersebut
milik A tetapi pajak (PBB) dibayar oleh G. G juga membayar pajak untuk kegiatan usaha “Cafe
Chocolate”. Namun karena G tidak paham menghitung pajak, maka perhitungannya diserahkan
kepada konsultan pajak.
Menu istimewa di Cafe milik G tersebut yaitu “Pastry Chocolate” yang akan didaftarkan
untuk mendapatkan hak kekayaan intelektualnya. Selain disajikan di Cafe miliknya, G menjual
”Pastry Chocolate”nya ke toko-toko swalayan, salah satunya ke Carefour dan Yogya Dept Store.
Namun, pihak Carefour sudah 3 (tiga) bulan terlambat melakukan pembayaran, sehingga merugikan
G. Rencana G jika Carefour dalam jangka waktu sebulan tidak membayar lagi, maka G akan
mengajukan gugatan ke Pengadilan. G akan meminta Sdr. untuk mengurus segala hal dalam
mengajukan gugatan ke Pengadilan secara perdata.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 5
Selain itu G meminta Saudara untuk mengajukan tuntutan kepada H (supir) atas penggelapan
mobil operasional distribusi “Pastry Chocolate”, yang mana mobil tersebut masih dalam masa leasing
sudah dijual dari H kepada I. I adalah anggota legislatif yang membeli mobil dari H, yang mana H ini
adalah keponakannya I. I sedang menggalakkan penyuluhan ke desa-desa tentang sistem
pemerintahan yang baik, dan dia melibatkan H untuk menjadi tenaga penyuluh.
SOAL
1. Jelaskan, aspek hukum apakah yang terdapat dalam kasus di atas?
Jawaban:
a. Hukum Pidana
Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa
yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang
dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana
adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang,
dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila
ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Kemudian menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang
kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam
dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.
Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan
sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya
norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.
b. Hukum Perdata
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-
individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal
pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata.
Dalam sistem Anglo-Saxon (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 6
2. Jelaskan dan berikan contoh manakah yang termasuk golongan Hukum Publik dan Hukum Privat!
Jawaban:
a. Berdasarkan kasus di atas yang termasuk dalam golongan Hukum Publik adalah:
“G meminta Saudara untuk mengajukan tuntutan kepada H (supir) atas penggelapan mobil
operasional distribusi “Pastry Chocolate”, yang mana mobil tersebut masih dalam masa
leasing sudah dijual dari H kepada I. I adalah anggota legislatif yang membeli mobil dari H,
yang mana H ini adalah keponakannya I. I sedang menggalakkan penyuluhan ke desa-desa
tentang sistem pemerintahan yang baik, dan dia melibatkan H untuk menjadi tenaga
penyuluh.”
Penjelasan:
Atas tindakannya maka H dipidana Pasal 374 KUHPidana tentang penggelapan yang
berbunyi:
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan
karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
b. Kemudian berdasarkan kasus di atas yang termasuk dalam golongan Hukum Perdata adalah:
1) X dan Y menikah, perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, karena mereka berbeda
agama.
Penjelasan:
Adapun akibat hukum yang dilakukan oleh X dan Y tercantum dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:
a) Perkawinan Dianggap Tidak Sah
Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara
perkawinan X dan Y dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama
atau Kantor Catatan Sipil.
b) Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu
Menurut Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawina bahwa anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang
tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibu atau keluarga Ibu, kemudian hubungan perdata dengan ayahnya
tidak ada.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 7
c) Anak dan Ibunya Tidak Berhak Atas Nafkah dan Warisan
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-
anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun
warisan dari ayahnya.
2) A mendapatkan tanah warisan sebidang tanah yang berada di kawasan daerah Gede Bage
dan rencana ingin disertifikatkan hak milik.
Penjelasan:
Berdasarkan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA sebagaimana
terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hal ini
dianggap tidak terjadi.
3) Sehubungan dengan akan dibangun Gelora Gede Bage yang rencananya akan dipakai
untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18, maka sebagian tanah A harus dibebaskan.
Namun A keberatan, sebab di atas tanah milik A tersebut ada hak atas bangunan milik G
yang dipakai untuk kegiatan usaha “Cafe Chocolate”.
Penjelasan:
Apabila hal ini terjadi, maka mesti ditindaklanjuti ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
dan dapat diajukan ke Pengadilan agar terdapat penyelesaian sebagaimana mestinya.
4) Meskipun tanah tersebut milik A tetapi pajak (PBB) dibayar oleh G. G juga membayar
pajak untuk kegiatan usaha “Cafe Chocolate”. Namun karena G tidak paham menghitung
pajak, maka perhitungannya diserahkan kepada konsultan pajak.
Penjelasan:
Apabila hal ini terjadi, maka A dan G mesti sepakat untuk melakukan hal tersebut,
begitupun antara G dengan pihak konsultan pajak. Hal ini mesti sesuai dengan asas
konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang
menententukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan
antara kedua belah pihak.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 8
5) Menu istimewa di Cafe milik G tersebut yaitu “Pastry Chocolate” yang akan didaftarkan
untuk mendapatkan hak kekayaan intelektualnya.
Penjelasan:
Apabila hal ini terjadi, maka G mesti melakukan pendaftaran dengan cara melakukan
permohonan, yaitu:
a) Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
b) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repblik
Indonesia di seluruh Indonesia.
c) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar.
Adapun dasar hukum tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merk dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
6) Pihak Carefour sudah 3 (tiga) bulan terlambat melakukan pembayaran, sehingga
merugikan G. Rencana G jika Carefour dalam jangka waktu sebulan tidak membayar lagi,
maka G akan mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Penjelasan:
Pihak Carefour telah melakukan wanprestasi yaitu Carefour tidak dapat melakukan
pembayaran yang telah ditentukan bersama G. Atas hal tersebut bila terjadi kembali, maka
G berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.
3. Jelaskan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi
Negara. Berkaitan dengan kasus di atas bagaimana implementasi asas profesional dan
akuntabilitasnya dari anggota legistlatif tersebut? Jelaskan!
Jawaban:
a. Asas-asas Hukum Pidana
1) Asas-asas Hukum Pidana Menurut Tempat
a) Asas Teritorial
Asas ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yaitu dalam
Pasal 2 KUHPidana yang menyatakan: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan
Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di
Indonesia”.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 9
Perluasan dari Asas Teritorial diatur dalam pasal 3 KUHPidana yang
menyatakan: “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi
setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan
kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.
Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau
pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas,
tidak termasuk wilayah territorial suatu negara, sehingga ada yang mengadili apabila
terjadi suatu perbuatan pidana.
b) Asas Personal (Nasionaliteit Aktif)
Yakni apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar
Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku
kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, sedangkan perbuatan
pidana yang dilakukan warga negara Indonesia di negara asing yang telah menghapus
hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu,
hal ini diatur dalam pasal 6 KUHPidana.
c) Asas Perlindungan (Nasional Pasif)
Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang
berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya.
Ciri utamanya adalah subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara
saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, hal ini merupakan tindakan-tindakan
yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya
harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:
Keselamatan kepala/wakil negara Republik Indonesia, keutuhan dan keamanan
negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang
Republik Indonesia pada waktu perang, keamanan martabat kepala negara
Republik Indonesia.
Keamanan ideologi negara, pancasila dan haluan negara.
Keamanan perekonomian.
Keamanan uang negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan Republik
Indonesia.
Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 10
d) Asas Universal
Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan
pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara
untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku
umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah
kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat
berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan
dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.
2) Asas-asas Hukum Pidana Menurut Waktu
a) Asas Legalitas
Secara hukum asas legaliatas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHPidana: “Tiada suatu
perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-
undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam bahasa
latinnya: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang dapat
diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana
tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah
latin: ”Nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik
tanpa ketentuan yang tegas”. Moeljatno menyampaikan bahwa asas legalitas itu
mengandung tiga pengertian:
Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal
itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi (kiyas).
Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
b) Asas Transitoir
Asas transitoir adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana
dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang.
c) Asas Retroaktif
Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang
baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu
sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran
HAM berat.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 11
b. Asas-asas Hukum Perdata
1) Asas Kebebasan Berkontrak
Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun
juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam
undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas
yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4) Menentukan bentuk perjanjiannya berupa tertulis atau lisan.
2) Asas Konsesualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada
pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata
kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa
perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya
kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan
pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3) Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan
perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka sebelumnya.
4) Asas Kekuatan Mengikat
Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya
mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya
hanya mengikat ke dalam Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku
antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang
dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian,
ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang
menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu
perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,
mengandung suatu syarat semacam itu.”
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 12
5) Asas Persamaan Hukum
Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan
perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka
tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda
warna kulit, agama, dan ras.
6) Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan
melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika
diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur
memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
7) Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas
yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas
bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh
para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan
intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt
servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas ini pada mulanya dikenal
dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu
perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan
sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua
pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun,
dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servanda diberi arti sebagai pactum,
yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas
lainnya, sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.
8) Asas Moral
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang
tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini
terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela
(moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan
menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang
bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral)
sebagai panggilan hati nuraninya.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 13
9) Asas Perlindungan
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus
dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak
debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi
dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian
dalam kegiatan hukum sehari-hari.
10) Asas Kepatutan
Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Asas ini berkaitan dengan
ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat
perjanjiannya.
11) Asas Kepribadian (Personality)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan
melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal
ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata
menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk
mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.
12) Asas Itikad Baik (Good Faith)
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi:
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para
pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan
kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas
itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi (relatif) dan itikad baik
mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang
nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan
serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak)
menurut norma-norma yang objektif.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 14
c. Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Dalam Bab III Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelanggara Negara
menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam hukum administrasi negara
meliputi:
1) Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggara negara.
2) Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3) Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4) Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggraan
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.
5) Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara.
6) Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7) Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian berkaitan dengan kasus di atas, implementasi asas profesional tidak dapat
dilakukan oleh I. Seharusnya I melakukan penyuluhan sebagaimana mestinya dan tidak
memandang H sebagai keponakannya sehingga hal tersebut tidak terjadi. Selanjutnya
implementasi asas akuntabilitas mesti dilakukan oleh I. Atas dasar kejadian tersebut, maka I
wajib mempertanggungjawabkan yang telah terjadi hingga selesai diproses oleh pihak yang
berwenang sebagaimana mestinya.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 15
4. Jelaskan proses hukum acara yang harus dijalankan untuk menyelesaikan kasus di atas, baik kasus
perkara perdatanya maupun pidananya!
Jawaban:
a. Proses Hukum Acara Perdata Pada Kasus di atas
1) Tahap Persiapan
a) Adanya pihak yang berperkara/bersengketa, dalam perkara perdata ada 2 (dua) pihak,
yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara
kasuistis ada pihak Turut Tergugat, dan juga pihak ketiga.
b) Pembuatan atau penyusunan surat gugatan berisi:
Identitas para pihak, di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan
lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun
Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia,
agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domicili). Kesalahan dalam
menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in
subjecto).
Posita/fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan
diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus
menguraikan secara jelas tentang objek sengketa, hubungan hukum (korelasi
yuridis) antara subjek dan objek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan
untuk menuntut objek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus
diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel),
berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima.
Tuntutan (petitum) adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut)
dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu, tuntutan
yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada
posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang
mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita).
c) Penandatangan surat gugatan, surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh
Penggugat harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya,
apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Surat gugatan tidak
perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan
merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 16
Meterai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat), artinya terhadap alat
bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan, harus
difotokopi, kemudian ditempeli meterai 6000 dan ditandatangani oleh pejabat pos
yang berwenang untuk itu (nachzegelen).
d) Biaya perkara, berperkara di pengadilan pada asasnya dikenakan biaya perkara,
kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang dibuktikan dengan
surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang untuk itu (Kepala
Desa/Lurah dan direkomendasi oleh Camat) dapat berperkara secara Cuma-Cuma
(prodeo).
2) Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan
a) Surat gugatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya
dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang
memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut dan relatif) untuk memeriksa, mengadili dan
memutus perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa
khusus, apabila dalam perkara tersebut Penggugat mewakilkan kepada orang lain, baik
kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan membayar biaya
panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa.
b) Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
dan kwitansi pembayaran panjar perkara dari Bendahara Pengadilan Negeri yang
bersangkutan.
c) Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima kembali 1 (satu) bendel surat gugatan
yang telah dibubuhi Nomor Register Perkara yang telah diparaf oleh Panitera Kepala
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
3) Tahap Persidangan
a) Sidang mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi
diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang
diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator.
Pembahasan Soal Ujian Akhir Semester I Tahun 2015/2016
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 - Website: www.mnj.my.id
Halaman 17
b) Sidang lanjutan dalam hal perdamaian tidak tercapai
Persidangan tanpa kehadiran tergugat
Pembuktian pihak penggugat
Putusan Verstek
Persidangan dengan dihadiri oleh para pihak
b. Proses Hukum Acara Pidana Pada Kasus di Atas
Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa tahapan-
tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:
1) Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian
Suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti,
dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.
2) Tahap Penuntutan Oleh Kejaksaan
Tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri
yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana
dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.
3) Tahap Pemeriksaan di Pengadilan Oleh Hakim
Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan diawali dengan menetapkan majelis hakim,
selanjutnyya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh
penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat
kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Dalam hal terdakwa telah
dipanggil tetapi tidak hadir pada sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut
dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil
sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang,
pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang
dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali
dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.
4) Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Oleh Kejaksaan dan Lembaga
Pemasyarakatan
Merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah
dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan.