pemahaman pengambil kebijakan terhadap sk …simpen.lppm.ut.ac.id/ptjj/ptjj vol 6.2 september...

PEMAHAMAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

TERHADAP SK MENDIKNAS NOMOR 107/U/2001

UNDERSTADING THE POLICY MAKING

ASSOCIATED WITH THE DECREE OF THE

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

NUMBER 107/U/2001

Ida Malati SajatiSri Kurniati

The Ministry of Education and Culture has released a decreeNumber 107/U/2001 on the operation and management ofdistance higher education systems. The decree is an answerfrom universities on how to develop and conduct distanceeducation systems. This article examines the perception ofdecision makers at universities (i.e. Rector, Vice-Rectors, Deans,and Heads of Programs of Study) toward the decree. Acorrelational description method of research with stratifiedrandom sampling are used to obtain the information requiredfrom around 200 respondents coming from 25 universities bothin and outside Java. Results show that not all the respondentsshow their great concern about the decree Number107/U/2001. Although there are no significant differences inthe level of understanding on that decree among decisionmakers at any level, there is a tendency of decreased level ofunderstanding among them.

Key words: decision maker, higher education, Ministry ofEducation and Culture decree Number107/U/2001, open and distance education.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (PT) dengan menggunakanSistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) secara penuh di Indonesia selama inidiselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT). Dengan sistem pendidikansemacam ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan belajar yang beragam.Hal ini dimungkinkan karena dalam SBJJ pertemuan tatap muka dilakukanterbatas. Proses pembelajaran dalam SBJJ difasilitasi oleh mediapembelajaran yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dipelajarisecara mandiri oleh mahasiswa. Dengan demikian, mahasiswa dapatmenentukan sendiri kapan, dimana, dan dengan strategi apa merekamelakukan proses pembelajaran.

Seiring dengan beroperasinya UT, PT tatap muka mulaimemperluas pasarnya dengan mengembangkan program pendidikan yang

Ida Malati Sajati & Sri Kurniati adalah dosen pada FMIPA UniversitasTerbuka

103

Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Vol. 6, No. 2, September 2005, 103-123

dilaksanakan di luar kampus. Perguruan tinggi tersebut menyatakan bahwakegiatan pembelajaran seperti itu sebagai pendidikan tinggi jarak jauh(PTJJ). Dalam prakteknya, bukan sistem pendidikan jarak jauh yangdilakukan tetapi praktek kelas jauh. Hal tersebut dapat diidentifikasi prosespembelajaran dilakukan oleh dosen yang datang ke lokasi mahasiswa padahari Sabtu dan Minggu dengan metode tatap muka dan penggunaan bukuteks dalam proses pembelajaran, bukan media pembelajaran yang dikemasuntuk dapat dipelajari mahasiswa secara mandiri.

Melihat fakta itu pemerintah, dalam hal ini Direktorat JenderalPendidikan Tinggi, mengkhawatiran akan terjadinya penurunan kualitaslulusan PT secara umum. Untuk menghindari semakin maraknya praktekkelas jauh ini, diikuti dengan semakin kencangnya desakan masyarakatterhadap demokratisasi dan otonomi pendidikan, maka pada tahun 2001pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional, membukakesempatan kepada PT tatap muka untuk dapat menyelenggarakan PTJJsecara resmi dengan menerbitkan Surat Keputusan Mendiknas (Kepmen)Nomor 107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTJJ. Denganterbitnya Kepmen tersebut, diharapkan praktek kelas jauh dihentikan dandigantikan oleh sistem PTJJ yang penyelenggaraannya resmi dan direstuipemerintah.

Untuk melihat persepsi dan kesiapan perguruan tinggi dalammengadopsi sistem pendidikan jarak jauh, dilakukan penelitian tentangPersepsi Para Pengambil Kebijakan Di PT Terhadap SK Mendiknas Nomor107/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi JarakJauh. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)keberadaan dan kepemilikan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001, (2)pemahaman para pengambil kebijakan di PT tentang isi Kepmen tersebut,(3) perbedaan tingkat pemahaman para pengambilan kebijakan di PTterhadap isi Kepmen tersebut dilihat dari perbedaan Jabatan Struktural,Golongan, Kategori Fakultas, Lokasi PT, serta Jenis Kelamin dan (4) peranKepmen dalam membantu PT menyelenggarakan PTJJ serta rencana PT tatapmuka menyelenggarakan PTJJ.

Metode penelitian adalah deskriptif korelasional. Data yangdiperoleh dipaparkan secara deskriptif kemudian dihitung korelasinya secarastatistik. Namun dari hasil analisis statistik tidak diperoleh korelasi yangsignifikan sehingga analisis dibuat dengan melihat perbandingan persentase.

Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner yang butirpertanyaannya diukur dalam skala Likert dan pilihan jawaban 'ya' dan 'tidak'.Skala Likert disajikan dalam bentuk angka 1 sampai 4 yang diartikan mulaidari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju.

104

Sajati, Pemahaman Pengambil Kebijakan

PT yang dijadikan sampel adalah PT Negeri (PTN) dan PT Swasta(PTS) yang berlokasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kuesionerdikirimkan kepada 25 PT, yang terdiri atas 19 PTN dan 6 PTS. Dari 25PTN dan PTS ini, 11 berlokasi di Pulau Jawa dan 14 berlokasi di luar PulauJawa, yaitu: Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan.

Populasi penelitian adalah para pengambil keputusan dari PTN danPTS. Sedangkan sampel penelitian ditentukan secara acak bertingkat. Darisetiap PT dipilih 8 responden, yaitu 2 responden (Rektor dan PembantuRektor I) untuk kategori pengelola PT, 4 responden (2 Dekan dan 2Pembantu Dekan I) untuk kategori pengelola fakultas, dan 2 responden (2Ketua Jurusan) untuk kategori pengelola jurusan. Secara keseluruhan,jumlah sampel adalah 25 PT x 8 responden = 200 responden. Dari 200kuesioner yang dikirimkan 135 kuesioner kembali dan diolah datanya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan dan Kepedulian terhadap Kepmen Nomor 107/U/2001Dokumen Kepmen dimiliki oleh 79 responden (58.51%) dari 135

responden. Dari 79 responden yang memiliki dokumen, 52 orang (65,82%)memperoleh dokumen dari pejabat dari perguruan tingginya sendiri,(34,18%) dari pihak lain, seperti kolega, Dirjen Dikti, orang lain, Mendiknas,pejabat perguruan tinggi lain, serta dari Kopertis. Data ini menunjukkanbahwa telah ada kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pengambilkebijakan di PT untuk mensosialisasikan Kepmenkepada kalangan di bawahnya, walaupun belum seratus persen tercapai.

Empat puluh lima orang responden yang mengaku memilikidokumen Kepmen mengatakan bahwa mereka peduli terhadap isi Kepmentersebut. Hal ini berarti bahwa hanya sepertiga dari responden yang peduliterhadap isi Kepmen. Hal ini sangat tidak kondusif untukmengimplementasikan sistem pendidikan jarak jauh di pendidikan tinggi. Disatu sisi, banyak perguruan tinggi yang menginginkan membuka pendidikantinggi jarak jauh tetapi di sisi lain pada saat aturan mainnya dibuat hanyasebagian kecil saja yang peduli.

Pemahaman tentang isi Kepmen Mendiknas Nomor 107/U/2001Pemahaman responden terhadap isi Kepmen ditunjukkan dengan

jawaban responden terhadap butir pertanyaan yang berkaitan denganpengertian, tujuan, syarat penyelenggaraan, penyelenggaraan, kurikulum,materi ajar, media dan metode, belajar mandiri, praktek dan praktikum,pemantapan pengalaman lapangan, layanan bantuan belajar, evaluasi hasilbelajar, serta unit sumber belajar dalam PTJJ. Kalau dilihat secara

105


umum, isi Kepmen dipahami oleh sebagian besar responden (rerata60,41%). Sisanya, 19,46% tidak memahami dan yang tidak berpendapat(20.13%). Rincian lihat Gambar 1 dan Tabel 1.

Data tersebut menunjukkan bahwa 10 dari 14 (71,4%) butir yangterdapat dalam Kepmen dipahami oleh lebih dari 50% responden. Butirtersebut adalah Pengertian PTJJ, Syarat Penyelenggaraan PTJJ,Penyelenggaraan PTJJ, Kurikulum, Materi Ajar, Media dan Metode, BelajarMandiri, Pemantapan Pengalaman Belajar, Layanan Bantuan Belajar, danEvaluasi Hasil Belajar. Melihat data ini semestinya perguruan tinggi sangatmemamahi bedanya sistem pendidikan jarak jauh dan praktek kelas jauhsehingga menghindarkan diri dari pembukaan program kelas jauh. Dalamkenyataannya praktek kelas jauh tetap marak. Hal ini mengindikasikanadanya ketidakpedulian beberapa pihak dari perguruan tinggi terhadapkeberadaan Kepmen ini atau isi Kepmennya yang belum secara efektifmemberikan arahan yang jelas kepada perguruan tinggi dalammenyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh.

100

80

60

40

20

Ya

0 Tidak

Gambar 1. Grafis Tingkat Pemahaman Responden terhadap IsiKepmendiknas Nomor 107/U/2001

106

Tin

gkat

Pem

aham

an(%

)

Pe

n

PT

PT

JJJ

J

US

s.Be

dlm B

dl.d

PT

lm.lm

JJ

Ev

Ban

bJJ .H

ael

JJL

alm

Plm

PT

y.T

PP

iku

mT

JJJ

Ld

d

Pra

ekd

li

dlm

TJJ kt

mP

PT

Pra

and

etode

ktir

P

Be

ia&

PT

JJ

l.MM

Me

riA

jT

JJT

JJd

ar

Ma

ulu

maraan

PT te

PP

Ku

eleng

eleng

rikg

.

Pe

tp

en

yn

y

Sy

anP

TT

JJ araJJ

Tu

ertia jun

P

g


Tabel 1. Tingkat Pemahaman Responden terhadap Isi KepmendiknasNomor 107/U/2001

Isi Kepmen Ya(%) Tidak (%) Abstain (%)

Pengertian PTJJ 47.40 45.19 7.41Tujuan PTJJ 69.26 15.56 15.18Syarat penyelenggaraan PTJJ 68.48 15.46 16.06Penyelenggaraan PTJJ 77.22 12.22 10.56Kurikulum PTJJ 63.70 17.77 18.53Materi Ajar PTJJ 65.93 18.27 15.80Media dan Metode PTJJ 71.85 11.85 16.30Belajar Mandiri dalam PTJJ 71.60 13.83 14.57Praktek dalam PTJJ 34.81 25.68 39.51Praktikum dalam PTJJ 45.68 24.69 29.63Pemantapan Pengalaman Lapangan dalam PTJJ 52.41 21.30 26.29Layanan Bantuan Belajar dalam PTJJ 66.79 13.21 20.00Evaluasi Hasil Belajar dalam PTJJ 64.44 17.33 18.23Unit Sumber Belajar dalam PTJJ 46.17 20.49 33.34

Perbedaan Tingkat Pemahaman Para Pengambilan Kebijakan diPerguruan Tinggi terhadap Kepmen Dilihat dari Perbedaan JabatanStruktural, Golongan, Kategori Fakultas, Lokasi PT, dan JenisKelamin

Secara umum hasil studi menunjukkan tidak terdapat perbedaansignifikan dalam pemahaman isi Kepmen Nomor 107/U/2001 antara parapengelola PT dilihat dari jabatan struktural, golongan, kategori fakultas,lokasi PT, dan jenis kelamin. Walaupun demikian, terdapat penurunantingkat pemahaman antar tingkatan pengelola PT, yaitu antar rektorat,fakultas, dan jurusan. Demikianpun terdapat penurunan tingkatpemahaman antar golongan IV dan golongan III, fakultas eksak dannoneksak, PT di Jawa dan di Luar Jawa, serta pria dan wanita. Secara rincidata tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 2.

Pada umumnya, para pengambil kebijakan di PT, dari mulaiRektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, KetuaProgram sampai dengan Dosen memiliki pemahaman yang cukup tinggiterhadap isi Kepmen Nomor 107/U/2001. Tingkat pemahaman mereka rata-rata di atas 3, yaitu setuju dengan pernyataan dalam Kepmen tentang berbagaihal yang berkaitan dengan PTJJ atau dengan kata lain mereka memahamiarti setiap pernyataan yang terdapat dalam Kepmen kecuali pemahamanterhadap media, metode dan layanan bantuan belajar saja yang nilainyadibawah 3, artinya kurang dipahami.

Apabila diamati tren tingkat pemahaman antar tingkat pengelola ini,terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat pemahaman, dimanapengelola PT pada tingkat rektorat lebih tinggi tingkat pemahamannyadibanding pengelola tingkat fakultas dan tingkat jurusan.

107


3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

Rektorat

2.6Fakultas

2.4 Jurusan dan Dosen

Gambar 2. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurutKategori Jabatan Struktural

Tabel 1. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001menurut JabatanStruktural.

Isi Kepmen Rektorat Fakultas Jurusan dan Dosen

Pengertian PTJJ 3.38 3.24 3.10Tujuan PTJJ 3.34 3.18 3.11Syarat Penyelenggaraan PTJJ 3.18 3.08 2.96Penyelenggaraan PTJJ 3.29 2.85 2.58Kurikulum PTJJ 3.24 2.88 2.68Materi Ajar PTJJ 3.08 2.96 2.85Media dan Metode dalam PTJJ 2.78 2.95 2.94Belajar Mandiri dalam PTJJ 3.25 3.10 2.86Praktek dalam PTJJ 3.20 3.12 3.01Praktikum dalam PTJJ 3.50 3.36 3.28Pemantapan Pengalaman Lapangan dalam PTJJ 3.31 3.14 3.19Layanan Bantuan Belajar dalam PTJJ 2.69 2.55 2.50Evaluasi Hasil Belajar dalam Sistem PTJJ 3.31 3.14 2.98Unit Sumber Belajar dalam PTJJ 3.39 3.08 3.04

Hal ini kemungkinan karena Kepmen pertama kali diterima oleh parapengelola perguruan tinggi tingkat rektorat. Disamping itu, pengelola PTtingkat rektorat diasumsikan lebih mudah akses terhadap informasi yangberkaitan dengan PTJJ dibandingkan pengelola tingkat fakultas dan

108

Tin

gkat

Pem

aham

an

.PT

JP

TJ

JJ

Bd

el.lm

dlm

TJJ

US

as.Bdlm

P

Ev

Banb

JJJJ

.H

el

La

dlmlm

Py.

PT

T

PP

tikum

PT

TJ

Ld

JJ

Pr

tekd

idlm

TJJ ak

lmP

Pr

andtode

ak

irP

Be

&P

TJ

l.MM

eJ

Me

riA

TJJ

TJJ

diajarP

Ma

ulumraan

PT te

P

Ku

elenelen rik

gga

g.

Pe

tpe

Jn

yny

Sy

nP

TT

JJara

J

juan

PT

uertiaPe

ng


jurusan. Namun ada yang aneh, yaitu tingkat pemahaman pengelolaperguruan tinggi pada tingkat rektorat lebih rendah terhadap media danmetode dalam PTJJ dibanding pemgelola tingkat fakultas dan jurusan.Kemungkinan hal ini terjadi karena para pengelola tingkat perguruan tinggilebih peduli terhadap masalah kebijakan sementara pengelola tingkatfakultas dan jurusan adalah mereka yang melaksanakan langsung prosespembelajaran yang terkait erat dengan pemanfaatan media dan metodepembelajaran. Dengan demikian mereka lebih memahami pengertian mediadan metode, bukan saja secara konseptual, tetapi juga secara teknisoperasional.

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6

2.4 GolonganIII

2.2 GolonganIV

Gambar 3. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurutKategori Golongan

109

Tin

gk

atP

emah

Pen

PT

PT JJ

JJ

Bd

el.

PT

lm

.dl

mJ

JU

Sa

s.

Bl

dlm

Ev

.B

an

bT

JJT

JJ

.He

La

ydl

mdl

mP

J P

PP

ti

kum

mP

TP

TJ

LJ

Pr

at

ek

dr

idl

mP

TJ

J

kl

Pra

Man

eto

d

kdi

e

Be

lia

&r

PT

J

.MJ

Me

er

iA

jP

TJJ

PT

JJ

da

Ma

ik

ulum

gar

aa

n.P

T

t

Ku

ye

len

ye

len

rgg

Pe

na

tp

eJJ

n

Sya

anP

PT

JJ

rT

Tu

gertia

jun


Tabel 3. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurut KategoriGolongan

Isi Kepmen Gol. III Gol. IV

Pengertian PTJJ 2.34 2.59Tujuan PTJJ 3.07 3.07Syarat Penyelenggaraan PTJJ 3.07 3.18Penyelenggaraan PTJJ 3.02 3.12Kurikulum PTJJ 3.05 3.14Materi Ajar PTJJ 3.06 3.11Media dan Metode dalam PTJJ 3.31 3.38Belajar Mandiri dalam PTJJ 3.10 3.27Praktek dalam PTJJ 2.77 2.84Praktikum dalam PTJJ 2.76 2.88Pemantapan Pengalaman Lapangan dalam PTJJ 2.80 2.98Layanan Bantuan Belajar dalam PTJJ 3.04 3.19Evaluasi Hasil Belajar dalam Sistem PTJJ 2.90 3.09Unit Sumber Belajar dalam PTJJ 2.89 2.92

Secara umum, para pengambil kebijakan di PT yang bergolonganIV memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap isi Kepmendaripada yang bergolongan III (lihat Gambar 3 dan Tabel 3). Hal ini senadadengan pengelola PT tingkat rektorat yang memiliki tingkat pemahamanyang lebih tinggi terhadap Kepmen Nomor 107/U/2001 dibanding dengantingkat pemahaman para pengelola PT di tingkat fakultas dan jurusan.Keadaan semacam ini karena para pengambil kebijakan di PT yangbergolongan IV sudah menduduki posisi jabatan struktural yang lebih lamadibanding yang bergolongan III pada umumnya. Seperti dikemukakansebelumnya, para pengambil kebijakan yang berkedudukan lebih tinggimemiliki kemudahan akses terhadap informasi yang lebih tinggi puladibanding yang berkedudukan lebih rendah. Oleh sebab itu, pemahamanmereka terhadap isi Kepmen lebih tinggi dibanding yang bergolongan lebihrendah.

Pada umumnya, para pengambil kebijakan di PT yang berlokasi diJawa memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibanding parapengambil kebijakan di PT yang berlokasi di luar Jawa (rincian lihatGambar 4 dan Tabel 4). Hal ini kemungkinan karena para pengambilkebijakan di PT yang berlokasi di Jawa lebih mudah mengakses informasiyang berkaitan dengan PTJJ dibanding para pengambil kebijakan di PTyang berlokasi di luar Jawa. Walaupun terdapat lima pernyataan yangberkaitan dengan pengertian, kurikulum, materi ajar, belajar mandiri, danlayanan bantuan belajar dalam PTJJ yang dipahami secara lebih baik olehpara pengambil kebijakan PT di luar Jawa daripada yang di Jawa tetapiperbedaan tersebut tidak signifikan, hanya berkisar 0.01 - 0.02 saja.

110


3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6Jawa

2.4 LuarJawa

Gambar 4. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurutKategori Lokasi

Tabel 4. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurut KategoriLokasi

Materi Kepmen Jawa Luar JawaPengertian PTJJ pada umumnya 2.46 2.61Tujuan PTJJ 3.16 3.03Syarat Penyelenggaraan PTJJ 3.19 3.16Penyelenggaraan PTJJ 3.16 3.08Kurikulum PTJJ 3.13 3.14Materi Ajar PTJJ 3.09 3.11Media dan Metode dalam PTJJ 3.41 3.35Belajar Mandiri dalam PTJJ 3.24 3.26Praktek dalam PTJJ 2.90 2.80Praktikum dalam PTJJ 2.93 2.83Pemantapan Pengalaman Lapangan dalam PTJJ 2.98 2.94Layanan Bantuan Belajar dalam PTJJ 3.17 3.18Evaluasi Hasil Belajar dalam Sistem PTJJ 3.10 3.04Unit Sumber Belajar dalam PTJJ 2.93 2.93

111

Tin

gkat

Pem

aham

Pe

.P

TJ

PT

JJJ

US

as.Be

dlm B

dl.

PT

lmd

lmJJ

Ev

Ba

nb

JJJ

.Hel

La

dlm

Plm

P

y.

TT

J

PP

tiku

mP

TJ

TJ L

dJ

Pra

tekd

id

lmT

JJ klm

P

Pra

andto

de kir

P

Be

a&

MP

TJJ

l.Me

Me

riA

jT

JJT

JJ

di

ar

Ma

ulu

mraan

T

teP

P

Ku

ele

ng

ele

ng

rikga

.P

Pe

atp

enJ ny

y

Sy

an

PT

TJJ

rJ

Tu

er

tia

n

juP

ng


3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6Eksak

2.4 NonEksak

Gambar 5. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurutKategori Fakultas

Tabel 5. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurut KategoriFakultas

Isi Kepmen Eksak Non Eksak


112

Tin

gk

at

Pe

.P

TJ

PT

JJ

J

US

as.Be

dlm B

dl.P

Tlm

dlm

JJ

Ev

Banb

JJJJ

.Hel

La

dlm

lmP

y.P

TT

PP

iku

mP

TJ

TJ L

dJ

Pra

kd

dlm

JJk

tlm

P

kt

eir

iP

TP

raM

andto

de

eB

ea

&M

PT

JJ

l.M

eri

Aja

TJJ

TJJ di

r

Ma

ulu

mraan

T

teP

P

Ku

ele

ng

ele

ng

rikg

a.P

Pe

tp

en nyy

Sy

an

PT

TJJ ra

JJ

Tu

er

tia ju

an

P

ng


Secara keseluruhan, para pengambil kebijakan di PT yang berasaldari fakultas eksakta memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggiterhadap seluruh pernyataan yang terdapat dalam Kepmen Nomor107/U/2001 dibanding yang berasal dari fakultas non-eksakta. Keadaansemacam ini kemungkinan karena para pengambil kebijakan di PT yangberlatar eksakta dapat berpikir dengan lebih logis dan realistis dibandingmereka yang berlatar belakang non-eksakta. Fenomena semacam inimenarik untuk dicermati karena masih dipertanyakan apakah betul asumsiyang mengatakan bahwa pengelola pendidikan tinggi yang berlatarbelakang eksakta lebih logis dan realistis, dibanding yang noneksakta?

3.6

3.4

3.2

3.0

2.8

2.6Laki-laki

2.4 Perempuan

Gambar 6. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurutKategori Jenis Kelamin

113

Tin

gk

at

Pe

ma

Pe

Bd

el.

PT

lm

.dl

mJ

J PT

PT JJ

JJ

US

as.

Bl

dlm

Ev

.B

an

bT

JJ

TJJ

.He

La

yd

lm

dlm

PJ P

PP

ti

kum

PT

PT

J

LJ

Pr

at

ek

dr

idl

mP

TJ

J

klm

Pr

aM

and

eto

kie

Be

lia

&r

PT

J

.MJ

Me

er

iA

jP

TJ

JP

TJJ

da

Ma

kul

umga

ra

an

.P

T

t

Ku

ye

len

ye

len

rig

g

Pe

na

tp

eJJ n

Sya

anP

TP

TJJ

r

Tu

ger

t

jun


Tabel 6. Kejelasan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 menurut KategoriJenis Kelamin

Isi Kepmen Laki-laki Perempuan


Sebagian besar para pengambil kebijakan di perguruan tinggi yangberjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggidaripada yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini senada dengan perbedaantingkat pemahaman antara pengelola perguruan tinggi yang belatar belakangeksakta dan non-eksakta (rincian lihat Gambar 6 dan Tabel 6).

Peran Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 dalam MembantuPerguruan Tinggi Tatap Muka Menyelenggarakan PTJJ

Butir yang berkaitan dengan peran Kepmendiknas Nomor107/U/2001 terhadap rencana masing-masing perguruan tinggimenyelenggarakan PTJJ terdiri dari kategori memudahkan, memotivasi,memberi rambu-rambu, efektif mengatur, dan hal lain yang terkait.Memudahkan artinya dengan membaca Kepmen, para pengambil kebijakandi PT memperoleh gambaran yang jelas tentang berbagai hal yang berkaitandengan penyelenggaraan PTJJ; memotivasi artinya dengan membacaKepmen, para pengambil kebijakan di PT memperoleh kejelasan danbersemangat untuk mulai mempertimbangkan penyelenggaraan PTJJ diPTnya; memberikan rambu-rambu artinya dengan membaca Kepmen parapengambil kebijakan di PT memperoleh informasi teknis operasional tentangberbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ; efektif mengaturartinya dengan membaca Kepmen, para pengambil kebijakan di PTmemahami konsekwensi dari menyelenggarakan PTJJ, apa syarat-syaratnyadan apa konsekwensinya apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.

Respon para pengambil kebijakan di PT yang berlokasi di luar Jawalebih baik dibanding respon para pengambil kebijakan dari Jawa.

114


Hal ini menarik untuk dicermati karena dalam beberapa hal pemahaman parapengambil kebijakan di PT Jawa terhadap isi Kepmen pada umumnya lebihbaik daripada yang di luar Jawa tetapi dalam hal memandang peranKepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ sebaliknya. Namun, secara statistiktidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara respoden dalamdan luar Jawa dalam memandang peran kepmen penyelenggaraan PTJJ(rincian lihat Gambar 7 dan Tabel 7).

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2.7

Jawa

2.6 Luar Jawa

Memudahkan Memberi Rambu-rambu Hal lain yg berkait

Memotivasi Efektif Mengatur

Gambar 7. Peranan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 terhadapPenyelenggaraan PTJJ menurut Kategori Lokasi PT

Tabel 7. Peranan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 terhadapPenyelenggaraan PTJJ menurut Kategori Lokasi PT

Isi Kepmen Jawa Luar JawaMemudahkan 2.74 2.94Memotivasi 2.73 2.99Memberi Rambu-rambu 3.01 3.15Efektif Mengatur 2.70 2.86Hal lain yang berkait 2.76 2.82

Dilihat dari kategori fakultas, tidak terdapat perbedaan pendapatyang signifikan antara pengambil kebijakan dari fakultas eksakta dan noneksakta didalam memandang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan

115

Per

anK

epm

en


PTJJ. Secara umum, peranan Kepmen masih dianggap sebagai informasiumum saja tentang PTJJ, belum memberikan aturan yang efektif tentangpenyelenggaraan PTJJ. Meskipun demikian terdapat pendapat yang sangatpositip terhadap peran Kepmen sebagai pemberi rambu dalampenyelenggaraan PTJJ. Artinya, para pengambil kebijakan di PT, baik yangberlatar belakang eksakta maupun non eksakta, sama-sama memandangKepmen di satu sisi dapat pula berperan dalam memberikan rambu-rambukepada PT didalam menyelenggarakan PTJJ. Informasi serupa tentangperanan Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ jugadidapatkan pada kategori gender (rincian lihat Gambar 8 dan Tabel 8).

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2.7

Eksak

2.6 Non Eksak



Gambar 8. Peranan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 TerhadapPenyelenggaraan PTJJ menurut Kategori Fakultas

Tabel 8. Peranan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 terhadapPenyelenggaraan PTJJ Menurut Kategori Fakultas

Isi Kepmen Eksak Non EksakMemudahkan 2.83 2.89Memotivasi 2.94 2.85Memberi Rambu-rambu 3.13 3.08Efektif Mengatur 2.78 2.81Hal lain yang berkait 2.97 2.66

116

Per

anK

epm

en


Pada saat peranan Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ dilihatdari kategori golongan maka data menunjukkan perbedaan yang signifikanantara golongan III dan golongan IV (rincian lihat Gambar 9 dan Tabel 9).Golongan III memandang Kepmen berperan sangat baik didalammemberikan informasi yang komprehensif tentang berbagai hal yangberkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ. Hal ini ditunjukkan dengan nilai diatas 3 untuk tiga pernyataan tentang peranan Kepmen, yaitu memudahkan,memberi rambu dan efektif mengatur. Sementara golongan IV memandangKepmen hanya sebagai pemberi informasi umum tentang penyelenggaraanPTJJ. Hal ini ditunjukkan oleh nilai yang rata-rata 2 untuk 4 dari 5 pernyataantentang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ, yaitumemudahkan, memotivasi, efektif mengatur, dan hal lain yang terkait.Hanya satu pernyataan yang nilainya 3, yaitu kepmen dianggap berperanpositip didalam memberikan rambu- rambu penyelenggaraan PTJJ.Perbedaan pendapat yang signifikan ini kemungkinan dikarenakanpemahaman golongan IV terhadap isi Kepmen lebih baik daripada golonganIII, sehingga pada saat ditanya tentang perannya, mereka masih melihatKepmen tersebut belum memberikan rambu yang jelas tentangpenyelenggaraan PTJJ.

3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

2.8

2.7Golongan III

2.6 Golongan IV



Gambar 9. Peranan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 terhadapPenyelenggaraan PTJJ menurut Kategori Golongan

117

Tin

gkat

Per

an


Gambar 9. Peranan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 terhadap

Penyelenggaraan PTJJ menurut Kategori Golongan

Isi Kepmen Gol. III Gol. IVMemudahkan 3.03 2.83Memotivasi 2.87 2.88Memberi Rambu-rambu 3.24 3.08Efektif Mengatur 3.02 2.75Hal lain yang berkait 2.69 2.81

Dilihat dari kategori jabatan struktural, yaitu pengambil kebijakandi PT pada level rektorat, fakultas dan jurusan, terlihat pendapat yangbervariasi tentang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ (rincianlihat Gambar 10 dan Tabel 10). Pada level rektorat, mengemuka pendapatyang setuju dengan pernyataan bahwa Kepmen memiliki peranmemudahkan, memberi rambu-rambu, dan hal-hal lain yang terkait denganpenyelenggaraan PTJJ. Artinya, dengan membaca kepmen tersebut parapengambil kebijakan di tingkat rektorat memiliki informasi umum, rambu-rambu yang jelas serta hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTJJsehingga pada saat PT mereka berniat menyelenggarakan PTJJ, merekasudah memahami syarat-syarat yang perlu dipersiapkan dan dipenuhi. Duaperan lain dari Kepmen yang tidak begitu nampak menurut mereka adalahperan dalam memotivasi dan mengatur dengan efektif penyelenggaraan PTJJapabila suatu saat nanti PT mereka menyelenggarakan PTJJ. Padahal ke duaperan tersebut sangat penting didalam memberi kepercayaan diri bagimereka sebagai PTJJ.

Para pengambil kebijakan di tingkat fakultas nampaknya lebihpesimis didalam memandang peran Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJini. Dari lima pernyataan tentang peran Kepmen (memudahkan, memotivasi,memberi rambu-rambu, efektif mengatur, dan hal lain yang terkait denganpenyelenggaraan PTJJ), hanya satu peran yang menurut merekamencerminkan peran Kepmen dalam penyelenggaraan PTJJ, yaitu berperandidalam memberi rambu. Artinya, dengan membaca Kepmen tersebut, parapengambil kebijakan di tingkat fakultas belum mendapatkan informasi yangkomprehensif tentang penyelenggaraan PTJJ, yang semestinya mudahdipahami, memotivasi, memberikan rambu yang jelas, serta efektif mengaturproses penyelenggaraan PTJJ di PT mereka. Dalam kenyataannya, Kepmentersebut baru sebatas memberikan rambu umum saja tentangpenyelenggaraan PTJJ. Pendapat para pengambil kebijakan di tingkat fakultasyang cenderung pesimis ini nampaknya dilatarbelakangi oleh peran merekasebagai pengembang program, yang justru memerlukan petunjuk teknis yanglebih operasional daripada hanya sekedar rambu-rambu umum saja.

118


3.3

3.2

3.1

3.0

2.9

Rektorat

2.8

Fakultas

2.7 Jurusan dan Dosen



Gambar 10. Peranan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 terhadapPenyelenggaraan PTJJ menurut Kategori Struktural

Tabel 10. Peranan Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 terhadapPenyelenggaraan PTJJ menurut Kategori Struktural

Isi Kepmen Rektorat Fakultas JurusanMemudahkan 3.23 2.77 3.06Memotivasi 2.86 2.86 3.06Memberi Rambu-rambu 3.14 3.07 3.22Efektif Mengatur 2.85 2.75 3.06Hal lain yang berkait 3.08 2.81 2.76

Pendapat para pengambil kebijakan di jurusan nampaknya lebihoptimis dibanding seniornya di tingkat fakultas. Para pengambil kebijakandi tingkat jurusan ini berpendapat bahwa Kepmen berperan dalam memberikemudahan, memotivasi, memberi rambu, dan mengatur dengan efektifpenyelenggaraan PTJJ.

Bila dirangkum maka terdapat pendapat yang beragam antarapengambil kebijakan di tingkat rektorat, fakultas dan jurusan tentang peranKepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ. Hal ini menunjukkan bahwaKepmen belum berperan secara optimal didalam memandu PTmenyelenggarakan PTJJ. Nampaknya perguruan tinggi masih

119

Tin

gkat

Per

an


membutuhkan petunjuk teknis yang lebih operasional tentangpenyelenggaraan PTJJ daripada hanya sekedar kepmen.

Rencana Perguruan Tinggi Tatap Muka Menyelenggarakan PTJJSebagian besar PT tidak memiliki rencana untuk

menyelenggarakan PTJJ. Sebanyak 71,7% PT mengatakan tidakmerencanakan untuk menyelenggarakan PTJJ dan tidak berpendapat. Hal inimenunjukkan ketidaksiapan PT menyelenggarakan PTJJ. Ketidaksiapanini dapat dikarenakan ketidaktahuan atau karena tahu segala konsekuensinyamaka mereka merasa tidak siap untuk memenuhi segala persyaratanpenyelenggaraan PTJJ (lihat Gambar 11 dan Tabel 11).

Dari kelompok PT yang menyatakan memiliki rencanamenyelenggrakan PTJJ, pada umumnya rencana tersebut baru sebatas tahaprencana, wacana dan ide. Hal tersebut ditunjukkan dengan rerata 12,65%sementara sisanya, rerata 6,82%, menyatakan memiliki rencana yang lebihdari sekedar rencana, ide dan wacana.

90

80

70

60

50

40

30 Ya

20 Tidak

Gambar 11. Rencana PT menyelenggarakan PTJJ

120

Val

u

Re Wa Id Me Me Me Me Me Me

ele

ng

ar

me

nyS

dg

oleh

i

jiner

nca can

enmb mp ny ny ng

a

mp

na iap iapa ers juk

iap kan kanuk

t

an

kanim Sar .

Ku

r.P

ijin

pen SD

M

Pra rog

.

g. s.


Tabel 11. Rencana PT menyelenggarakan PTJJ

Tahapan Kegiatan Ya Tidak Abstain Total1. Tahap rencana 45 70 20 1352. Tahap Wacana 53 59 23 1353. Tahap Ide 47 66 22 1354. Sudah membentuk tim pengembang 33 78 24 1355. Sudah mempersiapkan SDM 35 76 24 1356. Sudah mempersiapkan sarana dan prasarana 34 76 25 1357. Sudah menyiapkan Kurikulum dan Program 36 75 24 1358. Sudah Mengajukan ijin 34 77 24 1359. Sudah memperoleh ijin 34 77 24 13510. Sedang menyelenggarakan 31 80 24 135

Total 382 734 234 1350% 28,3 54,4 17,3 100

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian tentang pemahaman para pengambil kebijakan diPT terhadap isi Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 diperoleh gambaransebagai berikut.1. Responden yang memiliki Kepmen 58,51%, yang peduli 56,30%

yang memahami 60,41%). Sementara itu dari 14 butir isi Kepmen, 9butir dipahami dengan baik.

2. Sebanyak 5 butir kurang dipahami. Sembilan item isi Kepmen yangdipahami dengan baik adalah tujuan, syarat penyelenggaraan,kurikulum, materi ajar, media dan metode, konsep belajar mandiri,evaluasi hasil belajar, dan layanan bantuan belajar dalam PTJJ. Limabutir yang kurang dipahami adalah pengertian, praktek dan praktikum,pemantapan pengalaman lapangan, dan unit sumber belajar dalam PTJJ.

3. Tidak terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antarapengambil kebijakan di tingkat rektorat, fakultas, dan jurusan terhadapisi Kepmen. Namun terlihat kecenderungan penurunan tingkatpemahaman dari pengambil kebijakan tingkat rektorat, fakultas, dantingkat jurusan.

4. Tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan dalam halpemahaman terhadap isi Kepmen antar kategori responden, sepertijabatan struktural (rektorat, fakultas, jurusan), golongan (III dan IV),fakultas (eksakta dan non eksakta), lokasi PT (Jawa dan Luar Jawa),serta kategori jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Meskipundemikian ditemukan kecenderungan penurunan tingkat pemahamanantar responden dalam satu kategori, misal golongan IV lebih tinggitingkat pemahamannya dibanding dengan golongan III, eksak lebihtinggi dibanding non-eksak, dan pria lebih tinggi dibanding wanita, sertaPT di Jawa lebih tinggi dari luar Jawa.

121


5. Diperoleh pendapat yang beragam tentang peranan Kepmen terhadappenyelenggaraan PTJJ.

6. Tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan didalammemandang Kepmen terhadap penyelenggaraan PTJJ antararesponden yang dikategorikan berdasarkan lokasi (Jawa dan luar Jawa),fakultas (eksak dan non eksak), dan jenis kelamin (laki-laki danperempuan).

7. Responden bergolongan III berpendapat bahwa Kepmenmemberikan informasi yang baik dalam hal memberi kemudahan,memberi rambu-rambu, dan mengatur dengan efektifpenyelenggaraan PTJJ. Golongan IV sebaliknya, mereka berpendapatbahwa kepmen hanya memberikan rambu-rambu saja tentangpenyelenggaraan PTJJ, lain tidak.

8. Pendapat responden tentang peran Kepmen terhadappenyelenggaraan PTJJ dilihat dari jabatan struktural sangat beragam,bahkan cenderung terbolak balik. Responden pada tingkat jurusannampak lebih optimis daripada responden tingkat rektorat dan fakultas.Responden yang paling pesimis dalam memandang peran kepmenterhadap penyelenggaraan PTJJ adalah responden pada tingkat fakultas.

9. Sebagian besar PT ( 71,70%) mengatakan tidak memiliki rencanamenyelenggarakan PTJJ. Dari PT yang menyatakan memiliki rencanamenyelenggarakan PTJJ, rencananya tersebut baru sebatas tahapanrencana itu sendiri, tahapan wacana dan ide. Belum ada PT yang betul-betul serius berminat menyelenggarakan PTJJ.

Berdasarkan hasil penelitian dan untuk meningkatkanpemahaman para pengambil kebijakan di PT terhadap isi Kepmen Nomor107/U/2001 tentang pedoman penyelenggaraan PTJJ serta untukmenghindari praktek kelas jauh di masa datang maka disarankan dilakukanhal berikut.1. Visitasi ke beberapa PT responden untuk memvalidasi data hasil

survey2. Sosialisasi dan diseminasi Kepmen tentang pedoman penyelenggaraan

PTJJ kepada seluruh jajaran PT, tidak hanya pada tingkat rektorat saja.3. Sosialisasi dan diseminasi Kepmen harus diikuti dengan dengar

pendapat atau diskusi yang lebih mendalam tentang berbagai hal yangberkaitan dengan penyelenggaraan PTJJ dengan pejabat terkait yangkompeten di bidangnya.

4. Perlu dikembangkan pedoman teknis operasional, yang memandu PTmenyelenggarakan PTJJ, selain Kepmen yang sudah ada.

5. Harus jelas reward dan punishment dan law enforcement dalam halpenyelenggaraan PTJJ yang berkualitas dan bertanggungjawab.

122


REFERENSI

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001.

123

pemahaman pengambil kebijakan terhadap sk …simpen.lppm.ut.ac.id/ptjj/ptjj vol 6.2 september...

Documents