peluang dan tantangan sertifikasi halal pada ...repository.uinjambi.ac.id/1569/1/mega komala sari...
TRANSCRIPT
-
1
PELUANG DAN TANTANGAN SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KOTA JAMBI
SKRIPSI
MEGA KOMALA SARI
NIM. EES 150751
PEMBIMBING:
Dr. NOVI MUBYARTO, SE.,ME
ADDIARRAHMAN, S.H.I.,M.S.I
PROGRAM STUDY EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2019
-
2
-
3
-
4
-
5
MOTTO
⧫ ⧫ ❑⧫◆
❑⧫ ⧫⬧ ⧫
⬧ ◆
⧫➔⬧ ⧫
⧫⧫➔☺
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
haramkan apa-apa yang baik yang telah allah halalkan bagi kamu, dan
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya allah tidak menyukai
orang-orang yang melampaui batas”. (QS Al-Ma’idah: (05): 87).1
1 Asy-Syifa Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( semarang : Raja Publishing), hlm.106.
-
6
PERSEMBAHAN
◆❑▪ ▪
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya yang telah memberikan ku kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini
Ayah dan Ibuku
Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua ku tersayang ayah ku Hapni
dan ibuku Riana dan Markona yang telah banyak berkorban. terimakasih telah
mendidik, membina, membimbing, dan mendoakan ku dengan ketulusan hati sehingga
dapat menempuh sekaligus menyelesaikan masa studi di UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi
Saudaraku
Terimakasih untuk kakak ku tersayang hendri irwansya, anton alexsandra, bambang,
dan iwan serta ayukku Nita, arma, susi, meni, Yulis dan ratna. Yang telah
mendoakan dan memberi semangat untukku.
Terimakasih ponakan ku tersayang Marcel, Naufal, Aranty dan Aisyah yang telah
memberikan semangat dalam mewujudkan cita-cita dan harapan bicik mu
Terimakasih Bapak dan Ibu Guru (Ustadz dan Ustadzah)
Yang selalu menjadi inspirasi ku memberi motivasi di saat aku terjatu, menawarkan
harapan di saat aku terbangun mengingatkan di saat lupa, menasehati di saat salah
dan mengapresiasi di saat benar semoga jasa-jasa bapak dan ibu guru dibalas oleh
Allah SWT dengan keadaan husnul khatimah
Adik dan sahabat-sahabat ku
Widiastuti, indah, Nailis, dewi, wahyuni, mei dan kak hasan mereka slalu ada
mendukungku
Dewan pembimbing (demisioner 06)
Dan segenap pengurus Asrama Ma’had Al-Jami’ah
Yang slalu mewarnai kehidupanku susah, senang, dan sedih bersama
Semoga kalian di berikan kebahagian dunia dan akhirat
Aamiin Ya Rabbal’alamin
-
7
ABSTRAK
Mega Komala Sari; EES150751; Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal
Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jambi.
Makanan halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya
dikalangan Negara-negara yang mayoritas muslim tetapi juga Negara-
negara non muslim. Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim
terbesar di dunia, meskipun demikian, Indonesia baru sebatas pasar dan
belum menjadi pelaku, sedangkan industri makanan halal global dirajai
oleh Thailand yang hanya memiliki persentase penduduk muslim sebesar 5
persen dan telah mengukuhkan diri sebagai dapur halal dunia. Menurut
perry, industri semacam tersebut adalah hasil dari dikembangkannya rantai
pasok halal atau halal supply chain. Maksudnya adalah produksi barang
atau jasa dari hulu hingga hilir memiliki standar dan sertifikasi halal. di
Indonesia jumlah sertifikasi halal tidak sesuai dengan jumlah UMKM
yang ada di Indonesia contoh di Kota Jambi. Menurut perkembangan
jumlah UMKM di Kota Jambi sebesar 10.763. Sedangkan jumlah UMKM
yang memiliki sertifikasi halal tersebut hanya sebesar 5 % dari Jumlah
UMKM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor
penyebab produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah Makanan di Kota
Jambi tidak memiliki Sertifikat Halal. Penelitian dilakukan dengan cara
mengobservasi data sekunder dan melakukan wawancara ke pada UMKM
yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan UMKM
tidak memiliki sertifikat halal tersebut adalah memang tidak ada kemauan
dari pemilik usaha tersebut, kepercayaan kepada allah Swt, bahwa rizki itu
tidak kemana-mana, mengutamakan rasa pada produk untuk pemasaran,
cukup dengan memiliki izin dinas kesehatan saja, tidak ada biaya, proses
yang terlalu rumit dan lama, jangka waktu berlaku sertifikat halal yang
singkat hanya 2 tahun. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa
faktor penyebab yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman dan
kesadaran dari UMKM tersebut mengenai sertifikat halal itu sendiri.
Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Sertifikat Halal, Produk, UMKM.
-
8
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt atas
limpahan rahmat dan karuniaNya, yang mana dalam penulisan skripsi ini selalu
diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul “Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan UMKM
di Kota Jambi”. Tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan
kepada junjungan Nabi Muhammad Saw.
Kemudian setelah melewati berbagai proses, tidak sedikit hambatan dan
rintangan yang penulis hadapi, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Bagi penulis menyelesaikan karya kecil ini merupakan suatu kebanggaan
tersendiri, meskipun sepintas terlihat sangat jauh dari kata memuaskan. Pada
kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Novi
Mubyarto,.SE.,ME selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak
Addiarrahman,S,H.I.,M,S.I selaku Pembimbing Skripsi 2 yang telah meluangkan
waktunya untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
Terimakasih pula kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis yaitu,
kepada:
1) Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN STS Jambi.
2) Bapak Prof. Dr. Subhan, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN STS Jambi.
3) Ibu Dr. Rafidah, SE.,M.EI., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
4) Bapak Dr. Novi Mubyarto, SE.,ME Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Keuangan dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS
Jambi.
5) Ibu Dr. Halimah Dja'far, M.Fil.l, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama Luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
6) Bapak Dr. Sucipto, MA dan Ibu G.W.I Awal Habibah M.E.Sy, selaku Ketua dan
Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN STS Jambi.
-
9
7) Bapak / Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan / karyawati Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
8) Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun
tidak langsung.
Kemudian, terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh Civitas
Akademik Ma’had Al-Jami’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi atas
bimbingannya selama ini terkhusus kepada Ust. H. Abu Mansur Al-Maturidi Lc.,
M.Hi, Ummi Shinta Wati MF, M.Pd, Ukhty Shelvy Annisah Nasution S.Pd,
Ukhty Athaya Ulfah S.Pd terima kasih yang sedalam-dalamnya atas didikan
mentalitasnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tegar. Dan
juga kepada sahabat-sahabat perjuangan Dewan Pembimbing (Demisioner 6)
Ma’had Al-Jami’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, terima kasih untuk
sharing nya dan semangatnya serta menjadi sahabat-sahabat terbaik ku, begitu
juga kepada semua teman-teman senasib dan seperjuangan Indah Lestari, Nailis
Sa’adah, Dessy Meisyah, serta anak-anak Akuntansic terima kasih atas
motivasinya. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian
skripsi ini Ust. Andes Saputara S.E Sy, Ust. Suprapno, M.Pd.I Gustia dan lainnya
yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih semuanya.
Akhir kata, penulis mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyusunan
skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk hasil yang lebih baik di
kemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya rabbal
‘alamin.
Jambi, Agustus 2019
Penulis
Mega Komala Sari
EES.150751
-
10
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................ ii
NOTA DINAS ..................................................................................................... iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ................................................................... iv
MOTTO ............................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi
ABSTRAK ........................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ viii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... x
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……………………………………………………………... 1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………….. 12
C. Batasan Masalah…………………………………………………………… 13
D. Tujuan Penelitian .. ………………………………………………………... 13
E. Kegunaan Penelitian……………………………………………………….. 15
F. Kerangka Teori...... ………………………………………………………... 39
G. Tinjauan Pustaka ... ………………………………………………………... 46
BAB II METODE PENELITIAN
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian ....................................................................... 48
B. Pendekatan Penelitian……………………………………………………… 48
C. Jenis dan Sumber Data……………………………………………………... 49
D. Teknik Pengumpulan Data………………………………………………..... 50
E. Teknik Analisis Data………...……………………………………………... 53
F. Sistematika Penulisan……………………………………………………..... 56
G. Jadwal penelitian .. ………………………………………………………… 57
-
11
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Kota Jambi ........................................................................ 59
B. Letak Geografis ... ....................................................................................... 59
C. Visi dan Misi Kota Jambi ............................................................................ 60
D. Perkembangan UMKM di Kota Jambi ........................................................ 62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Penyajian Data Umum ................................................................................. 65
B. Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Produk Makanan UMKM Di Kota
Jambi ................... ...................................................................................... 68
C. Prosedur Memperoleh Sertifikat Halal Pada Produk Pangan ...................... 76
D. Faktor Penyebab Produsen Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Makanan
Tidak Memiliki Sertifikat Halal .................................................................. 83
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .......... ....................................................................................... 88
B. Saran .................... ....................................................................................... 89
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE
-
12
DAFTAR SINGKATAN
UMKM : Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
DISKOP : Dinas Koperasi
BPS : Badan Pusat Statistik
MUI : Majelis Ulama Indonesia
USD : US Dolallar
BI : Bank Indonesia
ISEF : Indonesia Sharia Economic Festival
PKL : Pedagang Kaki Lima
RUU-JPH : Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal
MD : izin untuk usaha industri besar dan bersifat local
LP-POM : Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
SJH : Sistem Jaminan Halal
TQM : Total Quality Manajement
LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi
MEA : Masyarakat Ekonomi ASEAN
ASEAN : Association of Southeast Asian Nations (Asosiasi Negara-negara
Asia Tenggara)
AHI : Auditor Halal Internal
-
13
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 : Estimasi Populasi Muslim Dunia pada 2020
Tabel 1.2 : Perkembangan UMKM di Kota Jambi Pertahun (2015-2018)
Tabel 1.3 : Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset
Tabel 1. 4 : Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga kerja
Tabel 1.5 : Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1 : Instrumen Pengumpulan Data
Tabel 2.2 : Jadwal Penelitian
-
14
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran
Gambar 4.1 : Proses Sertifikasi Halal yang di Lakukan LPPOM
-
15
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu
memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi
secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses
pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong
pertumbuhan ekonomi dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.
Dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi
ekonomi yang berkeadilan, salah satu kegiatan atau usaha yang sangat
berpotensi untuk memberikan kontribusi ke arah tersebut adalah kegiatan
ekonomi berskala kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak dan
tersebar di seluruh tanah air. Populasi muslim di seluruh dunia untuk saat
ini sudah mendekati angka 2 miliyar dengan estimasi populasi muslim
akan mencapai 2,049 milyar jiwa pada kurun waktu sekitar tahun 2020
yang akan datang sebagaimana dijelaskan Pada Tabel 1.1 yang ada di
bawah ini:2
2 Kettani, Houssain. "2010 world muslim population." proceedings of the 8th Hawaii
Internafional Conference on Arts and Humanifies. 2010. Hlm.51
-
16
Tabel 1.1
Estimasi Populasi Muslim Dunia pada 2020
Benua Populasi Muslim Jumlah Rasio
(%) Muslim Muslim
(%)
Asia 4,737,480,856 30.68 1,453,601,910 70.94
Africa 1,302,294,870 41.64 542,322,842 26.47
Eropa 741,164,497 5.77 42,735,724 2.09
Amerika 1,053,854,176 0.94 9,931,849 0.48
Oseania 41,274,369 1.29 530,669 0.03
World 7,876,068,770 26.02 2,049,122,995 100
Sumber: Kettani (2010)
Berdasarkan tabel 1.1 populasi muslim di seluruh dunia diperkirakan
mencapai 2,049 milyar jiwa dengan populasi terbesar muslim di dunia berada
pada benua Asia dengan persentase sebesar 70.94% dan di posisi kedua diikuti
oleh benua Afrika dengan persentase sebesar 26.47%. Populasi muslim tumbuh
secara berkala sebesar 1,75 % tiap tahunnya.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah umat muslim semakin
tumbuh dengan pesat tiap tahunnya. Permintaan konsumsi makanan halal
meningkat secara pesat sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim di
seluruh dunia. Menurut Mariam perkembangan pasar halal di seluruh dunia
adalah sekitar USD 2,1 triliun dan pada tahun 2011 diperkirakan bahwa
perkembangan pasar untuk sektor makanan halal adalah USD 661 milyar3.
Pasar halal tumbuh cepat dan meningkat sekitar 25% per tahun4. Makanan
halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya di kalangan negara-
negara dengan mayoritas muslim tetapi juga negara-negara non-muslim.
Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang wajib bagi
3 Hanzaee, Kambiz Heidarzadeh, and Mohammad Reza Ramezani. "Intention to halal
products in the world markets." Interdisciplinary Journal of Research in Business 1.5 (2011): 1-7. 4 Izzuddin, Ahmad. "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan
terhadap Minat Beli Makanan Kuliner." Jurnal Penelitian IPTEKS 3.2 (2018):hml, 101.
-
17
seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam
(Alquran Surat Albaqarah 168-169). Oleh sebab itu, muslim akan mencari
produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal
ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki
sertifikat Halal di dunia5.
Sehingga secara global kesadaran akan pentingnya halal dan kualitas
barang oleh konsumen muslim perlu ditingkatkan, sehingga menimbulkan
persepsi baru tentang halal. Tidak lagi sebatas ajaran agama, millennials
menganggap halal adalah gaya hidup sehat dan cool yang kian mengglobal.
Terlihat dari banyaknya produsen (baik dari negara mayoritas maupun
minoritas muslim) yang berlomba menghadirkan produk halal untuk memenuhi
permintaan konsumen. Dari hasil State of the Global Islamic Economy Report
yang dirilis oleh Dinar Standard dan Thomson Reuters memperkirakan bahwa
potensi pasar sektor makanan dan gaya hidup halal global yang berkembang
pesat dengan pengeluaran konsumen di angka $1.62 triliun pada tahun 2012
diperkirakan akan mencapai $2.47 triliun pada tahun 2018 Produk halal sudah
menjadi tren.
Bahkan Indonesia memiliki impian jadi pusat produk halal dunia.
Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini
membuat Indonesia menjadi pasar terbesar di dunia bagi produk- produk halal.
5 AbuTalib, Mohamed Syazwan, and M. R. Mohd Johan. "Issues in halal packaging: a
conceptual paper." International Business and Management 5.2 (2012): 94-98.
-
18
"Indonesia adalah pasar terbesar produk makanan, fashion halal di dunia,".6
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers
Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Grand City, Surabaya, Rabu
(8/11/2017). Meskipun demikian, Indonesia baru sebatas pasar dan belum
menjadi pelaku. Padahal, Indonesia sebenarnya sangat mampu untuk
memproduksi produk-produk halal yang dapat dikonsumsi di dalam negeri
maupun diekspor. Industri halal global malah dirajai oleh sejumlah negara
yang bukan negara dengan persentase penduduk muslim yang besar.
Industri makanan halal global dirajai oleh Thailand yang hanya memiliki
persentase penduduk muslim sebesar 5 persen. Thailand telah mengukuhkan
diri sebagai dapur halal dunia. Sementara itu, Australia telah memproduksi
dan mengekspor daging sapi halal. Korea Selatan yang terkenal dengan industri
kecantikannya juga merajai industri kosmetik halal dunia. Adapun industri
tekstil halal didominasi oleh China.
Menurut Perry, industri semacam tersebut adalah hasil dari
dikembangkannya rantai pasok halal atau halal supply chain. Maksudnya
adalah, produksi barang atau jasa dari hulu hingga hilir memiliki standar dan
sertifikasi halal. " Halal supply chain adalah jejaring, aktivitas ekonomi yang
bisa memproduksi dan memenuhi berbagai kebutuhan produk dan jasa halal,"
di Indonesia dalam mengembangkan rantai pasok halal, belajar dari
pengalaman negara lain, perlu fokus pada sektor yang memiliki keunggulan
6Sakina Rakhma Diah Setiawan "Negara Mana yang Rajai Industri Halal Dunia ",
Artikel Surabaya, Kompas.com. html, (di akses 11 April 2019).
-
19
kompetitif. Dalam kasus Indonesia, sektor yang paling memiliki keunggulan
daya saing adalah makanan halal. Oleh sebab itu, pengembangan rantai pasok
halal perlu dipercepat. Rantai pasok halal ini pun harus terintegrasi, baik dari
sisi usaha besar, menengah, maupun kecil termasuk pemberdayaan ekonomi
pesantren dan kelompok-kelompok muslim lain. Indonesia perlu menyusun
program dan melaksanakan program untuk membentuk halal Supply Chain
supaya mampu untuk bersaing di produk- produk halal unggulan yang
mendunia.
Fakta empiris lain di Indonesia menunjukkan bahwa penduduk tanah air
yang mayoritas muslim, wajar jika negara memproteksi atau melindungi umat
Islam dari mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal
dari jenis dan zat yang tidak halal7. Secara faktual, perlindungan terhadap
konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dengan
penjelasan sebagaimana pasal 4 yang antara lain menyebutkan, bahwa
konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Artinya, dalam hal kehalalan suatu produk makanan, produsen
berkewajiban menjamin kehalalan produknya. Bahkan di dalam pasal 8, yang
antara lain mengatur larangan terhadap pelaku usaha agar tidak memproduksi
dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan
7 Dr. Prima Aswirna. S.Si. Msc, Silvina Febriyanti, Msi.”Pengabdian Berbasis Kebijakan
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Mengkonsumsi Produk Halal Bagi
Pemuka Agama Islam Kota Padang”, Skripsi :Hasil Penelitian Pengabdian Masyarakat Kompetitif UIN Imam Bonjol Padang, (2018),hlm.4-7.
-
20
janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa tersebut, juga tidak boleh melanggar ketentuan
berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan
dalam label8.
Seterusnya realita juga menunjukkan negara belum bisa memberikan
jaminan kepastian kehalalan sebuah produk sesuai standar syariat islam. Itu
sebabnya, untuk melayani hak-hak konsumen muslim sangat diperlukan
regulasi yang jelas dan tegas, karena tidak semua umat muslim (baik sebagai
konsumen maupun produsen) paham syariat islam mengenai standar halal atau
tidak halal9. Hendaknya disetiap kota atau daerah yang ada di indonesia
mengeluarkan regulasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Balikpapan.
Mereka memandang perlu untuk mengeluarkan Fatwa tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah, untuk memberikan panduan
kepada pelaku UMKM dan pemahaman kepada masyarakat agar kegiatan
usaha UMKM diridhai Allah Swt, tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan
baik dalam masyarakat maupun di alam semesta. Pengendalian kehalalan
produk makanan baru sebatas pada persoalan kandungan bahan, lingkungan
proses pengolahan, dan prosedur standar pengolahan. Bagaimana dengan cara
memperoleh bahan pangan, jenis bahan pangan, atau cara penyembelihan jika
bahan pangan tersebut adalah daging binatang belum mendapat perhatian.
Tentu menjadi sebuah. keprihatianan, dan jika komoditas pangan yang beredar
8 ibid 9 ibid
-
21
di tengah masyarakat belum terjamin kehalalannya maka umat Islam adalah
pihak yang paling dirugikan.
Dalam pandangan Islam, sertifikasi halal merupakan bagian dari etika
bisnis Islam. Sistem ekonomi bisnis “dalam pandangan islam mempunyai
pengawasan internal atau ketulusan yang ditimbulkan oleh iman didalam hati
ummat muslim dan menjadikan pendamping untuknya. Ekonomi syariah
bertujuan untuk manusia mencukupi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan
oleh Allah swt. Manusia membutuhkan hidup dengan pola kehidupan yang
agamis sekaligus manusiawi sehingga ia bisa melaksanakan kewajibannya
kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia. Secara garis besar
tuntunan mengenai permasalahan dalam bisnis Islam yaitu tidak
memperbolehkan umat Islam “untuk bekerja mencari uang semena-mena dan
dengan cara apapun seperti penipuan, curang, dan perbuatan haram lainnya
Sedangkan dalam islam telah allah jelaskan dalam al-Qur’an mengenai
larangan tersebut antaralain, yaitu salah satu nya didalam QS Al-Baqarah ayat
:188.
◆ ❑➔⬧ ⬧◆❑
⧫ ⧫
❑➔◆ ◼
⧫ ❑➔→⧫ ⬧
◆❑
◆ ⧫❑☺◼➔⬧
Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu
mengetahui”. 10
Berdasarkan ayat tersebut orang Islam diperintahkan untuk tidak memakan
harta sesamanya dengan secara batil. Husayn Syathah dan Shidiq Muhammad
10 Asy-Syifa Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( semarang : Raja Publishing), hlm.112
-
22
alAmîn al-Dhâhir menjelaskan alasan etika dalam berbisnis sangat diperlukan
yaitu: (1) Rusaknya moral yang makin merajalela pada perusahaan
belakangan ini. (2) Kejadian di lapangan menjelaskan bahwa kuatnya
pengembangan etika unggul dapat membawa nama baik perusahaan. Aplikasi
dari“nilai moralitas dalam bisnis tersebut merupakan tanggung jawab bagi
setiap pelaku bisnis. Pada umumnya etika sangat berpengaruh terhadap
pelaku bisnis yang paling utama dalam hal kepribadian, tindakan dan
perilaku. Bagi ummat Muslim nilai-nilai ini merupakan rangsangan dari
keimanannya kepada Allah.11
Jambi adalah sebuah Provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di
bagian tengah Pulau Sumatra. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di
Indonesia yang ibukotanya bernama sama dengan nama provinsinya, selain
Bengkulu, Daerah khusus Ibukota Jakarta, dan Gorontalo. Provinsi Jambi
secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan
dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Kondisi geografis yang cukup
strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran
provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam
yang melimpah.
Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung
suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari provinsi ini. Masyarakat Jambi
merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi,
11 Saifullah, Muhammad. "Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah."
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 19.1 (2011).
-
23
yakni Suku Melayu Jambi dan keturunan atau rumpun minang yang menjadi
mayoritas (Kerinci, Tanjung Tebo, Kuamang, Sarolangun dan Suku Asli
Anak Dalam, dan perantau dari Sumatra Barat) di Provinsi Jambi.
Sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian Rumpun
Minangkabau. Adat dan budaya mereka dekat dengan budaya Minang.
Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama Islam yaitu sebesar
94,27%, sedangkan selebihnya merupakan pemeluk agama Kristen Protestam
2,90%, Katolik 1,30%, Buddha 1,29%, Konghucu 0,12% dan sebagian kecil
pemeluk agama Hindu 0,08%.12
Imam Bastian, Kabid UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
Kota Jambi, Mengataka bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya.13 Hal ini karena
masyarakat mencoba membuka usaha sendiri dengan modal yang mereka
miliki. Berdasarkan data yang mencatat 10.763 UMKM yang ada pada tahun
2018 dengan jenis usaha yang beragam, usaha yang di gelutinya mulai dari
sektor kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agro, teknologi informasi,
hingga pedagang kaki lima (PKL) dan ojek.:
Berikut adalah tabel data perkembangan UMKM Kota Jambi.
12 https://www.google.com/ tentang+jambi+wikipedia,akses 3 juni 2019. 13 Thomas Aquinus,” Tiap Tahun Jumlah UMKM di Jambi Meningkat Hingga Melebihi
10 Ribu,”Trubus.id/diakses ( 08 nomvember 2018).html.
-
24
Tabel 1.214
Perkembangan UMKM di Kota Jambi Pertahun (2015-2018)
TAHUN
JUMLAH
UMKM
RASIO
100%
JUMLAH SERTIFIKASI
HALAL
2015 10.545 0,14 15
2016 10.704 0,54 58
2017 10.763 3,11 335
2018 10.763 5,0 539
TOTAL 8,79 947
Sumber : Dokumen Dinas Koperasi dan UMKM kota Jambi .
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menurut keterangan data diatas
adalah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya
sedangkan jumlah UMKM yang sudah memilki sertifkat halal hanya 5 %, dari
jumlah UMKM yang ada. Pengusaha mikro dan kecil hingga saat ini masih
kurang peduli terhadap jaminan kehalalan produknya, meskipun ada bantuan
dalam proses sertifikasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengamat
produk halal yang juga mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, bahwa
hampir semua industri menengah dan besar sudah mendapatkan sertifikasi
halal, sementara kelompok usaha kecil masih sedikit yang telah tersertifikasi
14 Dokumen Diskop UMKM”,Kota Jambi ,Indikator Urusan Umkm kota Jambi. (04
november 2018.)
.
-
25
halal.15 Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir terhadap produk yang
diciptakan dan ditawarkan oleh Usaha Kecil dan menengah. Sementara
himbauan dari pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Jaminan produk
Halal (RUU-JPH) Nomer 33, tahun 201416. Undang-undang tersebut dalam
pasal 4 menyebutkan bahwa “Semua produk termasuk produk makanan dan
farmasi harus tersertifikasi halal”. Berdasarkan kenyataan dengan himbauan
diatas bahwa realisasi dari UUD tersebut belum sepenuhnya terlaksana.
Sertifikat yang seharusnya dimiliki guna meyakinkan konsumen atas
kebersihan dan kehalalan produk makanan itu diabaikan.
Hal inilah yang membuat penulis ingin mengkaji Apakah faktor
penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak memiliki
sertifikat halal Berdasarkan penelitian terdahulu dari T. Maryati, R.syarief dan
R. Hasbullah yang berjudul “Analisis Kendala Dalam Pengajuan Sertifikat
Halal (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Makanan Beku
di Jabotabek)”17 yang hasilnya adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah
tidak memiliki fasilitas produksi yang layak dan berproduksi menggunakan
mesin berteknologi sederhana. Izin edar MD merupakan faktor kendala bagi
UMKM makanan beku mengajukan sertifikat halal.
15 Dr. Prima Aswirna. S.Si. Msc, Silvina Febriyanti, Msi.”Pengabdian Berbasis
Kebijakan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Mengkonsumsi Produk
Halal Bagi Pemuka Agama Islam Kota Padang”, Skripsi :Hasil Penelitian Pengabdian Masyarakat
Kompetitif UIN Imam Bonjol Padang, (2018),hlm.4-7. 16 Pidato Kepala BPJPH Kemenag Sukoso, ”Mulai Oktober 2019 seluruh produk wajib
bersertifikat halal Pada Seminar Dan Workhsop Tantangan Dan Peluang Industri Halal,” di
selenggarakan oleh Universitas Mathalaul Anwar Serang (10 April 2019).html.
https://www.antaranews.com, di akses 10 April 2019. 17 T.Maryati R,Syarief , R.Hasbullah,” Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat
Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di
Jabodetabek).skripsi(Fakultas Teknologi Pertanian, IPB 2016). Di akses 05 mei 2018.
-
26
Tentunya setiap UMKM pasti mempunya kendala yang sama dan berbeda
dalam mengajukan sertifikasi halal namun yang lebih penting di ketahui oleh
pelaku usaha adalah sisi positif dari memiliki sertifikat tersebut agar menjadi
motivasi untuk menjadi pelaku usaha yang baik dan sesuai syariat islam.
Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dilanjutkan menjadi
sebuah penelitian dengan judul : “Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal
Pada Produk Makanan UMKM di Kota Jambi.”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah
yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana peluang dan tantangan sertifikasi halal pada produk
makanan UMKM di Kota Jambi.?
2. Bagaimana prosedur memperoleh sertifikat halal pada produk pangan?
3. Apakah penyebab produsen usaha kecil dan menengah makanan tidak
memiliki sertifikat halal ?
C. Batasan Masalah Batasan masalah dibuat untuk membantu penulis dalam
menyelesaikan permasalahan dengan cara memilih tempat penelitian yang
dianggap sesuai dengan yang diharapkan dan mengingat luasnya cakupan
masalah pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, maka ruang lingkup
permasalahan dalam penelitian ini di batasi, yakni yang dilihat Apakah
penyebab usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) makanan tidak
-
27
memiliki sertifikat halal produknya di Kecamatan Telanai Pura,
Kecamatan Kota Baru, dan kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Mengetahui peluang dan tantangan sertifikasi halal produk
makanan UMKM di Kota Jambi.?
b. Mengetahui prosedur memperoleh sertifikat halal pada produk
pangan?
c. Mengetahui penyebab produsen usaha kecil dan menengah
makanan tidak memiliki Sertifikat Halal ?
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini antara lain :
a. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis yang mungkin akan
dilakukan selanjutnya.
b. Memberikan informasi kepada pelaku usaha dan pemerintah.
c. Memberikan informasi terhadap permasalahan pelaku usaha untuk
mengajukan sertifikasi halal kepada pihak yang bersangkutan.
-
28
Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa
kegunaan (manfaat) yang dapat diambil antara lain :
a. Penulis, penelitian ini sebagai studi awal dan menambah wawasan
mengenai bagaimana proses pengajuan sertifikat halal atau label halal
dalam produk.
b. Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi
para mahasiswa dalam penelitian selanjutnya dan menambah wawasan
baru bagi mahasiswa ekonomi dalam praktik dunia bisnis.
c. Pelaku Usaha, diharapkan dapat memotivasi kesadaran dan berguna
bagi pelaku usaha untuk memiliki kepercayaan masyarakat dalam
memasuki pasar global serta bertanggung jawab menggunakan
sertifikat/label halal tersebut dengan sebaik-baiknya.
d. Masyarakat, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi
kalangan akademisi dan praktisi didalam menunjang penelitian
selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi
peneliti yang lain.
e. Pemerintah, penelitian ini sebagai salah satu media sosialisasi
pemerintah kepada masyarakat/produsen dalam memberikan informasi
dalam dunia bisnis.
-
29
E. Kerangka Teori Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah penulis uraikan dan
Sebagai mana mestinya setiap penelitian memerlukan landasan teori yang
berkaitan dan akan menunjang yang akan di teliti. Yaitu “Peluang dan
Tantangan Sertifikasi Halal Produk Makanan UMKM di Kota Jambi.”
Oleh sebab itu dalam pemecahan permasalahan yang tercantum dalam
pokok masalah berikut ini di sajikan beberapa pokok telaah pustaka untuk
memperoleh kerangka teori atau landasan yang berkenaan dengan
penelitian.
1) Peluang Peluang dalam bahasa inggris disebut dengan opportunity yaitu adalah
kesempatan, sedangkan dalam kewirausahaan iyalah sebuah
kesempatan yang harus dan bisa dimanfaatkan oleh seseorang pemilik
bisnis atau wirausaha demi mendapatkan suatu tujuan tertentu yang
dinginkan. 18 Menurut arif F. Hadiparanata peluang usaha merupakan
sebuah resiko yang harus diambil dan di hadapi untuk mengelola dan
mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial.
Menurut Thomas W. zimmerer peluang usaha merupakan sebuah
terapan yang terdiri dari kreatifitas dan inovasi untuk memecahkan
masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari.
18 http://www.dosenpendidikan,” 5 Pengertian Peluang Usaha Menurut Parah Ahli, Akses 5
juni 2019
-
30
2). Tantangan Tantangan dalam KBBI yaitu, hal atau objek yang menggugah tekad untuk
meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan (untuk bekerja
lebih giat dan sebagainya).19 Indonesia merupakan pasar yang besar dan
cukup diperhitungkan di negara ASEAN, dengan adanya MEA akan
menjadikan tantangan bagi pelaku usaha di Indonesia karena dengan
terbukanya pasar antara negara-negara ASEAN ini akan menambah
persaingan yang cukup ketat.
3). Sertifikasi halal
Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dikeluarkan melalui
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) dan
komisi fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan
halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal.”20
Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai
macam makanan yang tidak layak sesuai syari’at islam khususnya
indonesia yang mayoritas agama islam, juga mendorong kompetisi dan
menjadi keunggulan,sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk
daya saing di perdagangan internasional.Tujuan pelaksanaan sertifikasi
halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk
memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat
19 https://kbbi.web.id,akses. 6 april 2018. 20 Ramlan,nahrowi” Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam
Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim.” Skripsi. (Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumut ) 2018,hlm.147-148.
-
31
menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal ini dapat
digunakan untuk pembuatan label halal.
Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka secara
terus-menerus melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan label
halal terhadap berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang
beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara kontinu terus
dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian status makanan yang
akan dikonsumsi dan produk kosmetik yang akan dipakai.
UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
juga mengatur tentang kehalalan dalam Pasal 58 yang menyebutkan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi,
sertifikasi dan registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang
aman, sehat, utuh dan halal. Kemudian dikenal ada Sistem Jaminan Halal
(SJH) yaitu sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan,
mengakomodasi dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam
khususnya terkait dengan halal dan haram, etika usaha dan manajemen
keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta implementasi
dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi atau olahan bahan yang
akan dikonsumsi umat Islam.
Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep
Total Quality Manajement (TQM) yaitu sistem manajemen kualitas
-
32
terpadu yang menekankan pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem
jaminan halal harus dipadukan dalam keseluruhan manajemen yang
berpijak pada empat konsep dasar, yaitu komitmen yang kuat untuk
memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, meningkatkan mutu
produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang
serta bebas dari penolakan dan penyidikan.
Oleh karena itu maka penting untuk memberikan label halal pada
setiap kemasan makanan yang akan diproduksi agar kaum Muslim
merasa aman mengkonsumsinya dan terbebas dari dosa. Pemberian label
halal pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh
informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan, baik
menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan
lain yang diperlukan. Khusus pencantuman label halal ditujukan untuk
melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari produk
makanan yang tidak halal.
Dengan adanya labelisasi halal dapat dijadikan sebagai tanda yang
memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang
akan dikonsumsinya sesuai dengan keyakinan agama Islam yang
dianutnya. Untuk mencapai hal tersebut perlu menekankan pada tiga
aspek yaitu zero limit, zero defect dan zero risk. Dengan penekanan pada
3 zero tersebut tidak boleh ada sedikit pun unsur haram, tidak boleh ada
proses yang menimbulkan ketidak halalan produk dan tidak
menimbulkan risiko dengan penerapannya.
-
33
Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan
“tidak terikat”, secara etimolgis halâl berarti hal-hal yang boleh dan
dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-
ketentuan yang melarangnya.21 Atau diartikan segala sesuatu yang bebas
dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan tayyib berarti makanan
yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya atau tercampur benda najis
dengan pengertian baik. Dan makanan yang menyehatkan. Islam
21 Dea Ariska, Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang
Tidak Bersertifikat Halal,Journal Skripsi: Universitas Lampung, 2017.hlm.44
-
34
memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang
halal dan mana saja yang haram. Dalam masalah makanan, misalnya,
pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan minuman
yang baik dan bergizi (al-thayyibât) dan mengharamkan semua jenis
makanan dan minuman yang menjijikan (al-khabâ’its). Ketentuan
tersebut kemudian diperinci lagi oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat
173.
ِ فََمِن اْضُطرَّ غَ َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدََّم َولَْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ بِِه ِلغَْيِر اَّللَّ ْيَر بَاغٍ َوال َعاٍد فاَل إِنََّما َحرَّ
َ َغفُوٌر َرِحيمٌ . (١٧٣) إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اَّللَّ
Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan
terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya
dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”. (QS.Al-Baqarah : 173)22
Ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai 4 (empat) jenis
makanan yang haram dikonsumsi yaitu bangkai, darah, babi, dan
binatang yang disembelih untuk selain Allah. Sementara itu, hanya ada 1
(satu) jenis minuman yang diharamkan, yaitu khamar sperti dijelaskan
oleh Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 90. Di luar itu, hadis-hadis
Nabi Saw menambahkan beberapa jenis binatang yang haram dikonsumsi
seperti biantang buasa yang bertaring, berkuku tajamm, binatanh yang
hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih
hidup, dan sebagainya.
22 Bukhara, Al-qur’an Tajwid dan Terjemah, Al-Baqarah: 172-173, (Bogor, Sygma, 2008)
hlm. 154.
-
35
Sementara itu dalam “Panduan Sertifikat Halal” yang dikeluarkan
oleh Departemen Agama, dijelaskan bahwa produk yang halal adalah
produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam,
antara lain:23
1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-
bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran;
3. Semua bahan yang bersal dari hewan yang disembelih menurut tata
cara syariat Islam;
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan,
tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk
babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk
babi dan/atau barang tidak halal lainnya terdahulu harus dibersihkan
dengan tata cara syariat Islam; dan
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.
Maka, secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari
binatang, dan tumbuh-tumbuhan sebagai berikut:24
1. Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewasn yang disembelih dengan
nama selain Allah (Q.S 2: 173). Hewan yang dihalalkan akan berubah
statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur,
jatuh tertanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk
23 Dea Ariska, Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal, Journal Skripsi: Universitas Lampung, 2017.hlm.176 24 Ibid.hlm. 179
-
36
berhala (Q.S 5: 3), kecuali ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa
disembelih. Binatang yang dipandang jijik atau kotor menurut naluri
manusia (Q.S 7: 157). Binatang dan burung buas yang bertaring dan
memiliki cakar, binatang-bianatang yang oleh ajaran Islam
diperintahkan membunuhnya seperti ular, gagak, tikus, anjing galak,
dan burung elang dan sejenisnya, binatang-binatang yang dilarang
membunuhnya seperti semut, lebah, burung hudhud, belatuk, hewan
yang hidup di dua jenis alam seperti kodok, penyu dan buaya.
2. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan
kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukan baik secara
langsung maupun melalui proses. Maka semua jenis tumbuh-
tumbuhan yang mengandung racun atau yang memabukan haram
dimakan.
3. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang
memabukan seperti arak dan yang dicampur dnegan benda-benda
najis, baik sedikit maupun banyak. Keterangan produk halal
sangatlah penting bagi warga negara Indonesia yang mayoritas
penduduknya beragama Islam. Sudah seharusnya produk-produk
yang diproduksi harus memiliki sertifikat halal dan/atau label halal
pada kemasan produk tersebut, agar barang yang dijual kepada
konsumen terkhususnya konsumen muslim aman untuk dikonsumsi.
Dalam hal ini, bukan hanya konsumen muslim yang terlindungi, tapi
juga bagi konsumen non muslim juga akan mendapatkan manfaatnya.
-
37
4.) Produk
Dalam arti luas produk ialah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi menurut Undang-
Undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 4 bahwa “ barang adalah
setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”25
Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk
diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat
memuaskan keinginan atau kebutuhan.26 Dari pengertian ini dapat
disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk produksi adalah
benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Karena produk
adalah benda ril, maka jenisnya cukup banyak. Secara garis besar
jenis-jenis produk bisa kita perinci menjadi dua jenis, yaitu produk
konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi (consumer products)
adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah
tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi.
Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi ini antara lain
sebagai berikut:
a. Barang kebutuhan sehari-hari (convenience goods), yaitu barang yang
umumnya sering kali dibeli, segera dan memerlukan usaha yang sangat
25 Dea Ariska, Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang
Tidak Bersertifikat Halal, Tesis: Universitas Lampung, 2017.hlm.15 26 M. Tohar.”Membuka Usaha Kecil.” Kanisius: Yogyakarta: hlm.23.
-
38
kecil untuk memilikinya, misalnya barang kelontong, baterai, dan
sebagainya.
b. Barang belanja (shopping goods), yaitu barang yang dalam proses
pembelian dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan
berdasarkan kesesuaian mutu, harga, dan model, misalnya pakaian,
sepatu, sabun, dan lain sebagainya.
c. Barang khusus (speaciality goods), yaitu barang yang memiliki ciri-
ciri unik atau merk kas dimana kelompok konsumen berusaha untuk
memiliki atau membelinya, misalnya mobil, kamera, dan lain
sebagainya.
d. Produk industri (business products), adalah barang yang akan menjadi
begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran.
Barang industri juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain
sebagai berikut.
a) Bahan mentah, yaitu barang yang akan menjadi bahan baku secara
fisik untuk memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, gandum,
dan lain sebagainya.
b) Bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang
digunakan untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain,
misalnya mesin, pasir, dan lain sebagainya.
c) Perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi
sektor industri, misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain.
-
39
Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai
dengan syariat Islam, yaitu: (1) Tidak mengandung babi dan bahan yang
berasal dari babi. (2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan
seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan
lain-lain. (3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih
menurut tata cara syariat Islam. (4) Semua tempat penyimpanan,
penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak
boleh digunakan untuk babi. (5) Semua makanan dan minuman yang tidak
mengandung khamar.
5). Usaha Mikro Kecil dan Menengah. a. Pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU terebut,
dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria
usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak
perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.27
27 Undang-Undang .No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1
-
40
Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU
tersebut. Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan
untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6
adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria
sebagai berikut :
1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak
Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan
paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300
juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00, dan.
3) Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih
lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.1 milyar hasil
penjualan tahunan di atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50
milyar.19
-
41
Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah
lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan
Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja
sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro
usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
Menurut Badan Puat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit
usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5
sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99
orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang
masuk dalam kategori usaha besar.28 Usaha mikro kecil dan menengah
merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa
depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan
menengah untuk berkembang mandiri.
Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di
Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan
kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha
menengah. Pentingnya kedudukan usaha mikro kecil dan menengah
dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang
banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Disamping
usaha mikro kecil dan menengah juga dapat menghasilkan devisa yang
cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan
memberikan kontribusi terhadap product Domestic Bruto (PDB).
28 Dokumen Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesi, Profil Bisnis Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, (UMKM),2015.
-
42
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat
penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan
terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya
krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat
mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya
berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk,
sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan
kegiatan usahanya.
Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah
terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang
tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan
utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku,
serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.29
b. Kriteria UMKM
Kriteria UMKM dikelompokan berdasarkan jumlah aset dan omset
yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan
undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan
pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam
sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut.
Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omset yang
dimiliki dapat dilihat di table.
29 Ibid.
-
43
Tabel 1.3
Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset
No Uraian Aset Omset
1. Usaha mikro Maksimum
Rp50 juta
Maksimum
Rp300 juta
2. Usaha kecil >Rp50 – 500
juta
>Rp300 – 2,5
milyar
3. Usaha
menengah
>Rp500juta – 1
milyar
>Rp2,5milyar–
50 milyar
Sumber: BPS
Tabel 1.4
Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Tenaga kerja
No Kelompok UMKM Jumlah Tenaga kerja
1. Usaha mikro Kurang dari 4 orang
2. Usaha kecil 5 sampai dengan 19
orang
3. Usaha menengah 20 sampai dengan 99
orang
Sumber : BPS
c. Ciri-ciri Umkm
-
44
UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset, dan jumlah
tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula
dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam UMKM itu
sendiri. Menurut Saifuddin Sarief ciri-ciri usaha mikro yaitu :
1. Belum melakukan menejemen/pencatatan keuangan, sekalipun
yang sedehana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat
neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat renda,
umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang
memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih
mengenal renternir atau tengkulak.
4. Umunya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas
lainya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang
dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya
berskala mikro.
6. Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang
relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap
berjalan, bahkan mampu berkembang karna biaya manajemenya
relatif rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun,
sederhana, serta dapat menerima bimbingan.
-
45
Ciri-ciri usaha kecil yaitu :
a) Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen
keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan
sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah
membuat neraca usaha.
b) SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan
sudah memiliki pengalaman usaha.
c) Pada umumnya, sudah memiliki usaha dan persyaratan legalitas
lainya termasuk NPWP.
d) Sebagaian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi
business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada
bank sehingga masih sangat memerlukan jasa pendamping.
Ciri-ciri usaha menengah yaitu :
a) Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang
lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih, modren dengan pembagian
tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.
b) Telahmelakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem
akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan
penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
c) Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi
onggota organisasi perburuhan.
d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas.
e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
-
46
f) Belum memiliki akses ke perbankan tetapi sebagian sudah
memiliki akses non bank.
g) Tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas.30
d. Karakteristik UMKM
Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk
dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah
didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel
pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu
dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan
seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan
manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan
kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuaan akan menunjang
keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien
dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan
pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam
mengelola usaha tersebut. Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan
bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai
berikut:
a) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana
dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan
standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit
untuk menilai kerja usahanya.
30 Budiarto, Rachmawan, et al. Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan
Pengalaman Praktis. UGM PRESS, 2018.
-
47
b) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang
sangat tinggi.
c) Modal terbatas.
d) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih
sangat terbatas.
e) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan
untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisieni jangka
panjang.
f) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar
sangat terbatas.
g) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah,
mengingat keterbatasan salam sistem administrasinya. Untuk
mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus
mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.
Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya
kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya
masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama
yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk
mendapatkan solusi yang jelas.
e. Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Menurut Pasal 2 dan 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang
UMKM, menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah
berasaskan pada:
-
48
1) Kekeluargaan
2) Demokrasi ekonomi.
3) Kebersamaan.
4) Efisiensi berkeadilan.
5) Berkelanjutan.
6) Berwawasan lingkungan.
7) Kemandirian.
8) Keseimbangan kemajuan, dan
9) Kesatuan ekonomi nasional.
Adapun tujuan usaha mikro, kecil dan menengah ialah
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka
membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi
yang berkeadilan.
f. Pendanaan dan Pembiayaan UMKM
1. Aspek Pendanaan
Berdasarkan pasal 8 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
aspek pendanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1) huruf a ditujukan untuk :
a) Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM
untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga
keuangan bukan bank.
b) Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas
jaringannya, sehingga dapat diakses oleh UMKM.
-
49
c) Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara
cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk
mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan
lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan
bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional
maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh
pemerintah.
2. Aspek Pembiayaan
Sebagaimana pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,
aspek pembiayaan UMKM diatur :
a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan
bagi Usaha Mikro dan Kecil.
b) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan
dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada
Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman,
penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
c) Usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan
pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil
dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan
pembiayaan lainnya.
-
50
d) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat
memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan
mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak
mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dapat memberikan insentif
dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan
tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada dunia
usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan
Kecil.31
2. Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
telah memberikan perlindungan kepada konsumen muslim terkait
dengan produk halal, yaitu terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h yang
berbunyi bahwa “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”. Isi dari
pasal tersebut telah jelas bahwa pelaku usaha harus mengikuti ketentuan
yang ada sebelum memperdagangkan produknya kepasaran.32
31 Dokumen Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesi, Profil Bisnis Usaha
Mikro, Kecil, Dan Menengah, (UMKM),2015 32 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Tama Cet II, 2001), 32-34.
-
51
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Menurut Sri Handayani konsumen (sebagai alih bahasa dari consumen),
secara harfiah berarti" seseorang yang membeli barang atau
menggunakan jasa''; atau ''seseorang atau sesuatu perusahaan yang
membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu'' juga ''sesuatu
atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah
barang", ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah
''setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai
perundang-undangan negara”. Az. Nasution juga menjelaskan beberapa
batasan tentang konsumen, yakni:
a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu;
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang
dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain
atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan
tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang perlindungan
konsumen (UUPK) pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai
-
52
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan”.33 Menurut Dewi, konsumen
adalah seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang
dipasarkan. Sedangkan kepuasan konsumen adalah sejauh mana harapan
para pembelian seorang konsumen dipenuhi atau bahkan dilebihi oleh
sebuah produk. Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi maka ia akan
merasa puas, dan jika melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan
merasa senang.
Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya
Prinsiples Of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang
membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.
Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, islam mengatur
bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang
membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah
mengatur jalan hidup manusia lewat AL-Qur’an dan AL-Hadist supaya
manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya.
Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan
Rasulullah SAW akan menjamin kehidupan manusia yang lebih
sejahtera. Konsumsi yang islami selalu berpedoman pada ajaran islam.
Diantara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya
33 Ibid hlm.36
-
53
perlunya memperhatikan orang lain. Dalam berkonsumsi seorang
muslim harus menyadari bahwa ia menjadi bagian dari masyarakat.
Maka dalam berkonsumsi dituntut untuk saling menghargai dan
menghormati keberadaan sesamanya.
Bila keadaan menjadi kesadaran bersama maka akan terbangun
kehidupan yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau
diskriminasi sosial. Hal ini diperjelas dalam QS An-Nisaa’ ayat :29
ٍض يَأَيَُّها اَّلِذْيَن َءاَمنُوا اَل تَأْ ُكلُوا أَْمَوا لَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبِطِل إِالَّ أَْن تَُكو َن تِجَرةً َعْن تََرا
ْنُكْم َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَ َكا َن بُِكْم َرِحْيًما م ِ
Artinya :”hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh didirmu.
Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (QS An-
Nisaa’ : 29).34
Dalam hadist disampaikan bahwa setiap muslim wajib membagi
makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari
makanan tersebut. Selanjutnya juga diharamkan bagi seorang muslim
hidup dalam keadaan serba berkelebihan sementara ada tetangganya yang
menderita kelaparan. Hal ini adalah tujuan konsumsi itu sendiri, dimana
seorang muslim akan lebih mempertimbangkan mashlahah dari pada
utilitas. Pencapaian mashlahah merupakan tujuan dari syariat islam
(maqashid syariah) yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan
konsumsi.
34 Bukhara, Al-qur’an Tajwid dan Terjemah, An-nisaa’: 29, (Bogor, Sygma, 2008) hlm.83
-
54
F. Tinjaun Pustaka Dari beberapa literatur yang telah dikaji sebelumnya, peneliti
menemukan banyak pembahasan yang berkenaan dengan sertifikat halal
dan Tabel halal.
Table 1.5
Tinjauan Pustaka
No Peneliti
(Tahun)
Alat Analisis Judul Hasil Penelitian
1 KN.Sofyan
Hasan
(2014)
Yuridis
Normatif
Kepastian hukum
sertifikasi dan
labelisasi halal
produk pangan.
Sertifikasi halal adalah fatwa
tertulis MUI yang menyatakan
kehalalan suatu produk pangan
sesuai dengan syari’at islam
bertujuan untuk memberikan
kepastian hukum bagi yang
mengkonsumsinya. Namun
regulasi yang ada masih terkesan
sektoral,parsial dan inkonsistensi
serta tidak sistemik dan sertifikasi
halal itu bukan merupakan suatu
kewajiban (mendatory) bagi
pelaku usaha, tetapi bersifat
sukarela (voluntary).akibatnya
sertifikat halal dan label halal
belum mempunyai legitimasi
hukum yang kuat, sehingga tidak
menciptakan jaminan kepastian
-
55
35 KN.sofyan Hasan,” Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk
Pangan.” Skripsi.(Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya Palembang.2014). 36
Panji Adam, ”Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya
perlindungan konsumen dalam hukum islam.Skripsi.(Fakultas Syariah UNISBA.2017).
hukum kehalalan produk
pangan.35
2 Panji Adam
(2017)
Yuridis
Normatif
Kedudukan
sertifikasi halal
dalam sistem
hukum nasional
sebagai upaya
perlindungan
konsumen dalam
hukum islam.
Kedudukan sertifikasi halal
dalam sistem hukum Nasional di
Indonesia mempunyai kedudukan
yang sentral, karena sertifikasi
halal termasuk dalam Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal
yang secara sistem hukum
merupakan bagian dari sistem
hukum, yaitu substansi hukum
yang mempunyai kekuatan hukum
dan kepastian hukum serata
bersifat imperatif.
Dan hal ini sebagai upaya
perlindungan konsumen dalam
hukum Islam.
Fatwa halal yang dihasilkan oleh
MUI ditaati dan dipatuhi oleh
pemerintah dan umat Islam.36
-
56
37
T.Maryati R,Syarief , R.Hasbullah,” Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan
Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di
Jabodetabek).skripsi(Fakultas Teknologi Pertanian, IPB 2016).
3 T.Maryati
R. Syarief
R.Hasbullah
(2016)
Deskriptif
kualitatif
Analisis Faktor
Kendala dalam
Pengajuan
Sertifikat Halal.
(Studi Kasus:
Pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan
Menengah
Makanan Beku di
Jabodetabek)
UMKM makanan beku di
Jabodetabek adalah pelaku usaha
mikro, tidak memiliki fasilitas
produksi yang layak dan
berproduksi menggunakan mesin
berteknologi sederhana.Izin edar
MD merupakan faktor kendala
bagi para UMKM makanan beku
mengajukan sertifikat halal.
Strategi yang dapat
direkomendasikan adalah
pembinaan UMKM berproduksi
yang baik secara intens dan
birokrasi pengurusan MD
dipermudah dan dipercepat.37
4 Mulyaningrum
dan Erik
Syawal
Alghifari
(2018)
Deskriptif
Verifikatif.
Perilaku
masyarakat sunda
muslim dalam
mengonsumsi
produk halal di kota
bandung.
Berdasarkan hasil penelitian dapat
diambil kesimpulan sebagai
berikut:1)Pengetahuan
masyarakat Sunda Muslim di
Kota Bandung menunjukkan
tingkat kualitas yang sangat
tinggi.Sangat tingginya
pengetahuan tersebut
menunjukkan bahwa masyarakat
-
57
Sunda Muslim sangat memahami
indikator-indikator produk haram
terutama terkait dengan indikator
dasar seperti haram memakan
babi, darah, adanya unsur najis,
mengonsumsi khamer, dan
sejenisnya; 2) Perilaku
masyarakat Sunda Muslim di
Kota Bandung dalam
mengkonsumsi produk halal dapat
dilihat dari beberapa indicator
berikut : (a) Seberapa sering
mereka memeriksa komposisi
bahan/ label halal, pada indikator
ini hampir seluruh responden
menjawab sering; (b)
Mengonsumsi produk kemasan
yang tidak mencantumkan label
halal, pada indikator ini hampir
seluruh responden menjawab
jarang; (c) Makan dan minum di
restoran yang tidak bersertifikasi
halal, pada indikator ini hampir
seluruh responden menjawab
jarang; (d) Menggunakan produk
kemasan dan makan di restoran
yang diragukan kehalalannya,
-
58
38
Mulyaningrum,Erik Syawal Alghifari,” Perilaku Masyarakat Sunda Muslim Dalam
Mengonsumsi Produk Halal Di Kota Bandung.Skripsi( Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas
Pasundan.2018).
pada indikator ini hampir seluruh
responden menjawab jarang; (e)
Seberapa sering mereka
mendorong, menginformasikan
tentang produk halal dan
mengajak orang lain untuk tidak
menggunakan produk yang tak
berlabel halal, pada indikator ini
hampir seluruh responden
menjawab sering; 3) Perilaku
masyarakat Sunda Muslim di
Kota Bandung secara signifikan
dipengaruhi oleh tingkat
pengetahuan tentang produk halal.
Pengetahuan telah berkontribusi
dalam membentuk tingkat
pemahaman dasar bagi
masyarakat Sunda Muslim
tentang produk halal (Kasmawati,
2014). Dasar pemahaman ini
berpengaruh terhadap perilaku
masyarakat Sunda Muslim.38
5 Danang
waskito
(2015)
kuantitatif Pengaruh
Sertifikasi
halal,Kesadaran
Berdasarkan hasil analisis data
dan pembahasan pada bab
sebelumnya, Maka dapat diambil
-
59
halal, Dan Bahan
Makanan Terhadap
Minat beli Produk
makanan halal
(studi
Pada mahasiswa
Muslim di
yogyakarta).
kesimpulan sebagai berikut:
1.Variabel Sertifikasi halal
Berpengaruh positif terhadap
minat beli. Hal Ini dapat dilihat
dari hasil pengujian diperoleh
nilai tingkat signifikansi 0.000,
signifikansi lebih kecil dari 0,05
(P
-
60
Sejauh ini dalam pengetahuan penulis belum ada yang melakukan
penelitian ini dan belum menemukan kajian khusus objek dan judul yang
sama yang mengangkat tentang Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal
Produk Makan UMKM di Kota Jambi. Khususnya di kecamatan Telanai
Pura, kecamatan danau telu, dan kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
Adapun perbedaannya dalam objek penelitian ini yakni Usaha Mikro Kecil
39 Danang Waskito,“Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan
Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Di Yogyakarta),
skripsi,(Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.2015)
Secara Bersama-Sama
berpengaruh positif terhadap
minat beli. Hal ini dapat Dilihat
dari hasil pengujian diperoleh
dengan signifikansi sebesar 0,000,
dengan nilai signifikansi lebih
kecil dari 0,05 (P
-
61
dan Menengah yang belum dan sudah memiliki sertifikat halal produk
makanannya. Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif
melalui Analisis SWOT sehingga dapat mengetahui apakah penyebab
produsen Usaha kecil dan Menengah makanan tidak memiliki sertifikat
halal.
G. Kerangka Pemikiran Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran
dari penelitian yang di sintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah
keperpustakaan. Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian
terdahulu maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai
berikut :
Gambar 1.1
UMKM SERTIFIKASI
HALAL
PELUANG
TANTANGAN
-
62
BAB II
METODE PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian Penulis mengambil penelitian pada pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) yang mempunyai produk makanan di kecamatan,
Telanai Pura, Kota Baru dan Danau Teluk kota Jambi. Alasan penulis
mengambil lokasi tersebut adalah bahwa jumlah usaha perdagangan yang
paling banyak di Kecamatan Telanai pura, Kota Baru dan Danau Teluk
kota Jambi. Lokasi tersebut memiliki kelompok usaha perdagangan
makanan dan minuman (cincau, aneka minuman, cafe,roti, rumah makan,
pempek dan makanan ringan). Mengingat kendala biaya dan tranportasi
selain itu jarak tempat tinggal dengan lokasi mudah untuk dijangkau
penulis. Selain itu penulis ingin kecamatan ini sebagai kawasan yang
terjamin kehalalan dari produk makanan dan minumannya khususnya.
2. Pendekatan Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau
terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang
terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis,
sifat atau kombinasinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat
kesimpulan.40 Alasan yang melatarbelakangi mengambil jenis penelitian
deskriptif adalah untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian
40 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.
-
63
secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu,
yaitu untuk memberikan gambaran fakta kendala yang terjadi.
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filosofi postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
adalah sebagai instrumen kunci, tekhnik pengumpulan data dilakukan
secara triagulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada
generalisasi.41 Untuk itu, dalam penelitian ini, permasalahan yang
diangakat adalah tentang peluang dan tantangan sertifikasi halal produk
makan UMKM di Kota Jambi dan berfokus pada faktor penyebab
produsen kecil menengah makanan tidak memiliki sertifikat Halal.
Teknik penentuan subjek adalah menggunakan purposive sampling.42
Purposive sampling dilakukan dengan mengambil Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri
spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Yakni UMKM yang sudah
memiliki sertifikasi halal dan yang belum memiliki sertifikasi halal
produknya, yang bertempat di kecamatan Telanai Pura, Danau teluk, dan
Kota Baru Kota Jambi.
3. Jenis Dan Sumber Data Secara umum jenis dan sumber data dapat diklasifikasikan menjadi
dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta
2014), hlm. 9. 42 Nasution.s, metode reserch penelitian ilmiah (Jakarta : PT.Bumi Aksara 2007),hlmn.
-
64
pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data
hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data primer tidak diperoleh
melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Adapun data
sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak
langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara
mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah
diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.43
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung
dari hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari
yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh
dari dokumen-dokumen atau literatur-literatur kepustakaan seperti buku-
buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Instrumen Pengumpulan Data Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data
agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Berkaitan dengan bagaimana
data dalam penelitian ini diperoleh. Metode atau cara pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
43Nasution. S, Metode Reserch Penelitian Ilmiah (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2007), hlm.
34.
-
65
a. Observasi Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara
dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi
dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga
objek-objekalam yang lain.44 Observasi atau pengamatan langsung
adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian
langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang
mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara
jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.
b. Wawancara Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan responden.45 Adapun metode wawancara yang
penulis gunakan adalah wawancara sistematis dan wawancara terarah.
Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan
terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang
apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara
ini digunakan oleh peneliti sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari
awal sampai akhir wawancara, kerena biasanya pedoman tersebut telah
disusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar
pertanyaan.
44 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta,
2013) hlm 145 45 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta, 2013,Kencana),hlm.
132
-
66
Wawancara terarah adalah wawancara yang dilaksanakan secara
bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok
permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden yang telah
dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti
melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada
pelaku usaha tersebut.
c. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
yang digunakan untuk menelusuri historis. Dalam hal ini data yang
peneliti gunakan adalah berasal dari buku-buku, dan Data lain yang
bersumber dar