pelatihan manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern...
TRANSCRIPT
i
LAPORAN AKHIR
PENERAPAN IPTEKS
PELATIHAN MANAJEMEN USAHA SERTA PERANCANGAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN YANG HANDAL DALAM MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) BAGI KOPERASI DI
KABUPATEN BULELENG
Oleh :
DESAK NYM. SRI WERASTUTI, SE.,M.Si.,Ak/0006127903
NI KADEK SINARWATI,SE.,M.Si.,Ak/0020107205
NI WAYAN YULIANITA DEWI, S.E.,Ak.,MSA/0026078001
Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Universitas Pendidikan Ganesha dengan SPK Nomor : 234/UN48.15/LPM/2014
Tanggal 5 Maret 2015
JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM D3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2015
i
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Judul Proposal :Pelatihan Manajemen Usaha Serta Perancangan Sistem
Pengendalian Intern Yang Handal Dalam Menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (mea) Bagi Koperasi Di Kabupaten
Buleleng
2. Ketua Tim Pengusul
a. Nama Ketua :Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.
b. NIP/NIDN :197912062008122001
c. Bidang Keahlian :Akuntansi
d. Jabatan/Pangkat/Gol. :Lektor/Penata Muda Tk. I/IIIb
e. Jurusan/Fakultas :Akuntansi (D3)/Ekonomi dan Bisnis
f. Alamat Rumah/Telp. :Jl. Jalak Putih V No. 18 Singaraja. Telp/HP. 081337430370
3. Jumlah Anggota Tim :2 Orang
a. Identititas Anggota 1
- Nama Lengkap :Ni Kadek Sinarwati, S.E., M.Si., Ak.
- NIP :197210202010122002
- Jabatan/Pangkat/Gol. :Lektor/Penata Muda Tingkat I/IIIb
b. Identititas Anggota 2
- Nama Lengkap :Ni Wayan Yulianita Dewi, S.E.,Ak,MSA
- NIP :198007262005012002
- Jabatan/Pangkat/Gol. :Lektor/Penata Muda Tingkat I/IIIb
4. Lokasi Kegiatan :Desa Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng - Bali
5. Jumlah Biaya kegiatan :Rp. 10,200,000,-
Singaraja, 3 September 2015
Ketua Pengusul,
Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197912062008122001
i
PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-
Nya, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat terlaksana dan dapat
diselesaikan tepat pada waktunya.
Pelaksananan kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha Serta Perancangan Sistem
Pengendalian Intern yang Handal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Bagi Koperasi di Kabupaten Buleleng mendapat dukungan baik dari Lembaga Pengabdian
Masyarakat Undiksha, Dinas Koperasi, para pengurus atau pegawai koperasi yang tersebar
di seluruh Kabupaten Buleleng, teman-teman dosen di jurusan Akuntansi program Diploma
III, serta pihak lainnya yang berkontribusi terhadap kegiatan pengabdian pada masyarakat
ini.
Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang positif untuk menyempurnakan kegiatan ini kami nantikan dengan ucapan
terima kasih.
Singaraja, September 2015
Penulis
ii
DAFTAR ISI Halaman
PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I Pendahuluan …………………………………………………. ……….. 1
1.1 Analisis Situasi ………………………. ……………………………….
1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah …………………………. ……… 3
1.3. Tujuan Kegiatan………………………………………………………… 3
1.4. Manfaat Kegiatan……………………………………………………….. 3
BAB II Tinjauan Pustaka …………………………………………………….. 4
2.1 Pengertian Koperasi ……………..……………………………………… 4
2.2. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP .…….……………………. 5
2.2.1. Neraca …………………………...…………………………………… 7
2.2.2. Laporan Laba Rugi/ Sisa Hasil Usaha ……………………………….. 7
2.2.3. Laporan Arus Kas ………. ……………….. ….……………………… .8
BAB III Metode Kegiatan ………… …………………………………………. 15
3.1 Khalayak Sasaran Strategis .………………………………………….. 15
3.2 Keterkaitan …………………….. ……………………………………… 15
3.3 Metode Kegiatan………… ………………………….…………………. 15
BAB IV Hasil Dan Pembahasan ………………………………………………. 17
4.1 Hasil ……………………….……………………………………………. 17
4.1.1. Peserta Pelatihan……………….. …………………….……………… 17
4.1.2. Penyiapan Materi………………………………….…………………. 17
4.1.3. Kegiatan Pelatihan……………………………………. …………….. 18
4.1.4.Indikator Keberhasilan……………………………………………….. 22
4.2.Pembahasan…………………………………………………………….. 24
BAB V Simpulan dan Saran……………….………………………………….. 26
5.1 Simpulan ………………………………………………………………. 26
5.2 Saran ……………………………………………………………………. 26
DAFTAR REFERENSI
Lampiran
ii
Bab I
PENDAHULUAN
1.1. Pendahuluan
Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang memiliki ruang gerak dan
kesempatan usaha yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dengan
demikian kemajuan dan pembangunan koperasi semakin berperan dalam perekonomian
nasional. Peran dan fungsi koperasi tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi saja tetapi juga
sebagai manifestasi semangat kolektif, kebersamaan dan prinsip keadilan yang berakar pada
masyarakat kita yaitu gotong royong. Selain itu, model bisnis koperasi merupakan manifestasi
dari konstitusi dasar kita yaitu UUD 1945 ayat 1 menyatakan bahwa Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Menjadi tugas kita bersama dan segenap
elemen bangsa untuk terus memajukan sektor perkoperasiaan di Indonesia.
Saat ini koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua tantangan utama. Pertama, yaitu
peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen unit koperasi. Kedua, unit koperasi juga
perlu terus kita tingkatkan daya saing dan tidak hanya berperan di tingkat nasional tetapi juga
berkelas dunia. Melalui penguatan kedua hal ini akan menambah jumlah unit koperasi yang
mampu berkiprah di kawasan ASEAN serta di dalam negeri akan semakin menguatkan modal
sosial (social capital). Di sejumlah negara Skandinavia jaringan keanggotaan koperasi terbukti
mampu meredam munculnya resiko konflik sosial karena semangat kebersamaan,
kekeluargaan serta keadilan yang mengikat individu maupun anggota badan usaha.
Dari sisi kelembagaan, hadirnya UU No. 17 Tahun 2012 telah memberikan dasar
penguatan manajemen dan kemajuan koperasi di Indonesia. Didalamnya di atur prinsip-prinsip
dari pendirian, pengelolaan, pengawasan sampai peran Dewan Koperasi Indonesia dan
Pemerintah untuk meingkatkan peran strategis koperasi. Sebagai unit usaha, koperasi
memerlukan dukungan agar mampu lebih berdaya saing dan dikelola secara modern
berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Sehingga koperasi akan mampu berperan
penting sepertihalnya bentuk usaha lain seperti BUMN maupun Perseroan.
Melalui penguatan kelembagaan dan pembaharuan ketentuan perundang-undangan
yang mengatur Koperasi di Indonesia, diharapkan kedepannya Koperasi akan memainkan
peran yang jauh lebih strategis dalam sistem perekonomian nasional. Sejumlah negara maju
seperti Amerika Serikat, Jepang, perancis, Inggris dan Spanyol dapat menjadi benchmark kita
untuk memajukan sektor perkoperasian. Bahkan menurut International Co-Operative alliance
ii
(ICA) terdapat sejumlah negara dimana kontribusi koperasi dalam PDB cukup besar bahkan
dapat di atas 10 persen seperti Finlandia, Swiss, Selandia Baru, Norwegia dan Belanda. Sektor
perkoperasian di Eropa juga berhasil menempatkan koperasi sebagai entitas usaha bersama
yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Misalnya, dua bank terbesar di
Eropa saat ini milik koperasi yakni “Credit Agricole” di Perancis dan Rabo-Bank di Belanda.
Bahkan Rabobank Group telah menjadi penyedia layanan keuangan global saat ini dan
tersebar di berbagai negara-negara lainnya bersanding dengan Bank-bank global seperti ANZ,
Citibank, HSBC, dll.
Koperasi-koperasi seperti Credit Agricole, Rabo-Bank, S-Group (Finlandia), MD
Foods dan Danish Crown (Denmark), The Irish Dairy Board (Irlandia), Kerry Group
(Irlandia), Friesland Dairy Foods (Belanda) dan NH Group (Korea Selatan) telah memainkan
peran yang sangat strategsi khususnya di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang
banyak seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sekitar 70-90 persen mata
rantai terkait dengan kebutuhan pangan dan sektor jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak di
sediakan oleh koperasi-koperasi ini. Sebagian bahkan diantaranya telah menjelma menjadi
raksasa ekonomi yang memiliki pengaruh besar dalam struktur ekonomi politik tidak hanya di
negara asalnya tetapi juga dunia.
Penguatan koperasi dalam sistem perekonomian nasional juga dilakukan melalui
pembangunan kesadaran masyarakat. Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi telah
dicanangkan sejak tahun 2010 dan sampai saat ini telah berkontribusi pada peningkatan jumlah
koperasi di tanah air. Menurut data dari Kementrian UKM dan Koperasi, terdapat kenaikan
sebesar 17,4 persen jumlah unit koperasi dari tahun 2009 yang tercatat sebanyak 170.411 unit
menjadi 200.808 unit pada Juli 2013. Sementara dari sisi jumlah keanggotaan, terdapat
kenaikan sebesar 18,8 persen dari 2009 tercatat anggota sebesar 29,2 juta orang bertambah
menjadi 34,7 juta orang. Dengan jumlah anggota sebesar itu, volume usaha koperasi di
pertengahan-2013 telah mencapai Rp 115,2 triliun atau tumbuh double digit sebesar 12,09
persen dari tahun 2012. Meningkatnya jumlah baik dari sisi unit koperasi, jumlah keanggotaan
dan volume usaha menunjukkan bahwa koperasi telah memainkan peranan yang strategis
dalam sistem perekonomian nasional.
Pemerintah terus mendorong revitalisasi peran dan kebangkitan koperasi nasional
untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Melalui
sejumlah program (termasuk menyediakan akses permodalan melalaui KUR dan LPDB),
Pemerintah memfasilitasi tumbuh kembang koperasi agar dapat menjadi entitas usaha yang
ii
kuat dan berkontribusi besar bagi proses pembangunan yang sedang berjalan. Selain itu juga,
intensifikasi serta ekstensifikasi penyuluhan serta pelatihan manajemen dan sistem
pengendalian koperasi juga perlu terus ditingkatkan. Hal ini mengingat masih banyaknya
koperasi di Indonesia dalam situasi non-aktif namun memiliki potensi usaha yang sangat baik.
Oleh karena itu dasar kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai
upaya memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan mengenai manajemen usaha dan
perancangan sistem pengendalian intern yang baik bagi koperasi di Kabupaten Buleleng untuk
mendorong terciptanya pertumbuhan (keberhasilan) usaha yang bisa diukur dari peningkatan
dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan,SHU, simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri
agar bisa lebih memainkan peranan yang strategis dalam sistem perekonomian nasional. Hal
ini juga dilatarbelakangi dengan pada tahun 2015 mendatang, UMKM di negara-negara
ASEAN akan menghadapi era baru yang dicanangkan sebagai salah satu tujuan dalam ASEAN
Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan
bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Dengan demikian, perlu adanya persiapan baik dalam hal
softskill maupun infrastruktur melalui peningkatan kemampuan dalam hal manajemen usaha
serta perancangan sistem pengendalian intern yang baik agar bisa memenangkan persaingan di
pasar global.
1.2. Analisis Situasi
Pada akhir tahun 2013, koperasi yang masuk kategori bangkrut di Buleleng belum juga dapat
diselamatkan. Saat ini tercatat 42 koperasi bangkrut. Jumlah ini berpeluang bertambah karena
tercatat ada 10 koperasi yang dikategorikan kurang sehat. Jika tak ditangani serius, koperasi
dengan kategori kurang sehat ini akan menjadi koperasi dengan predikat bangkrut.
Atas kondisi ini, Pemkab Buleleng sebenarnya sudah melakukan upaya penyelamatan. Hanya,
upaya itu belum berjalan optimal dan koperasi yang bangkrut itu gagal diselamatkan. Dua
koperasi bangkrut itu tahun 2014 dipastikan akan dibubarkan dengan pencabutan badan hukum
(BH).
Data yang dikumpulkan di Dinas Koperasi Perdagangan, dan Perindustrian (Diakopdagprin)
Buleleng, menyebutkan, jumlah koperasi yang telah mengantongi BH tercatat 381 unit. Dari
jumlah itu, 42 koperasi masuk kategori koperasi baku alias bangkrut. Koperasi yang bangkrut
ini terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya. Pengurus dan anggotanya sudah bubar dan
ii
kantornya pun sulit dilacak. Tak heran 42 koperasi tersebut hanya meninggalkan BH yang
masih tercatat rapi di kantor Diskopdagprin Buleleng.
Sementara koperasi yang masuk kategori masih mempunyai kendala dalam memanajemen
usaha dan kualitas sumber daya manusia tercatat 51 unit. Koperasi yang dikategorikan cukup
sehat tercatat 225 unit. Koperasi yang masuk dalam kategori ini sangat berpotensi untuk
menambah koperasi yang dikategorikan bangkrut.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi pengurus koperasi untuk
mengakses permodalan dengan bank umum maupun bank swasta. Fasilitasi ini diharapkan bisa
mengatasi kesulitan modal bagi koperasi yang dikategorikan kurang sehat sehingga bisa
tumbuh seperti koperasi lainnya.
Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng, Gede Sukayatna
mengatakan, dari hasil penelusuran ke lapangan, beberapa faktor yang menjadi penyebab
belum baiknya kondisi koperasi di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah
1. Kualitas SDM baik anggota, pengurus, pengelola, maupun pengawas masih diragukan
ditandai dengan banyaknya SDM yang belum mempunya skill yang baik, dan manajemen
koperasi yang lemah. Keberadaan koperasi yang banyak terdapat di pelosok desa memiliki
anggota yang tidak ditunjang oleh pendidikan yang cukup sehingga pengurus maupun
pengelola yang ada tidak mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber
daya yang diperlukan untuk mengembangkan koperasi. Kurangnya pendidikan ini juga
akhirnya menyebabkan banyak KUD (Koperasi Unit Desa) bangkrut karena kurang
profesionalnya manajemen koperasi baik dalam sistem mengelola usaha, dari segi sumber
daya manusianya maupun finansialnya. Manajemen koperasi harus diarahkan pada
orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu
menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk
memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti dalam memilih
pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan
baik.
2. Kurangnya pengawasan terhadap koperasi. Ruang lingkup dan luas koperasi sebagai suatu
kesatuan ekonomi sebagai suatu kesatuan ekonomi akan semakin komplek sehingga
rentang kendali antara manajemen dan pelaksanaannya semakin jauh. Untuk dapat
mengendalikan aktivitas operasi koperasi, manajemen memerlukan suatu alat yang dapat
ii
mengendalikan aktivitas koperasi. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern berjalan
dengan baik maka manajemen perlu melakukan pemeriksaan intern secara terus menerus
terhadap struktur pengendalian intern. Pemeriksaan intern dalam organisasi koperasi
dikenal dengan Badan Pengawas. Pembentukan Badan Pengawas sebagai pengawas intern
ini diatur dalam Pasal 38, 39, dan 40 Undang-undang Perkoperasian, sedangkan
pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, khususnya
pemerintah daerah. Namun dewasa ini pengawasan terhadap koperasi sangat kurang baik
secara intern maupun ekstern. Hal ini ditandai dengan banyaknya koperasi yang tidak aktif
dan banyaknya koperasi yang berjalan hanya sebagai kedok untuk penipuan.
3. Sistem pengendalian intern pada koperasi di Kabupaten Buleleng yang masih lemah
sehingga menyebabkan timbulnya berbagai resiko kecurangan yang terjadi karena
dinamika personil dalam menjalankan proses manajemen dan media akuntansi sewaktu-
waktu dapat disalahgunakan oleh siapapun yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.
Dengan demikian, harta kekayaan koperasi belum dapat dilindungi, serta data akuntasi,
informasi keuangan serta laporan-laporan yang dihasilkan belum begitu cermat dan teliti.
Banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Buleleng yang ada menunjukkan minat
masyarakat menjadi anggota koperasi cukup besar. Namun, pengelolaan koperasi dari sisi
manajemen dan keuangan masih mengalami kendala. Salah satu faktor pencetus terjadinya
masalah tersebut adalah pengelolaan koperasi belum dilakukan secara professional seperti
perusahaan privat. Kepengurusan koperasi dipilih berdasarkan kepercayaan anggota koperasi
terhadap pengurus yang dipilih, dan masih banyak pengurus koperasi belum mempunyai
pengetahuan tentang manajemen bisnis yang memadai karena tidak punya latar belakang ilmu
ekonomi. Ketika kondisi tersebut dihadapkan pada bisnis yang sesungguhnya, apa yang
dilakukan untuk mengelola koperasi menjadi tidak maksimal, hal ini mempengaruhi
kemampuan koperasi agar dapat bertahan di lingkungan bisnisnya.
Pada dasarnya, potensi yang ada pada koperasi sebenarnya sangat besar, yang bisa
dibuktikan dari kesuksesan koperasi dari berbagai negara di dunia. Di Eropa, terdapat Coop
Nordic, koperasi konsumen hasil merger 3 koperasi konsumen di 3 negara Skandinavia.
Padahal, ketiga koperasi tersebut sudah mencapai skala ekonomi raksasa di negaranya masing-
masing, yaitu Nerges Kooperative Landsforening (NKL) di Norwegia, Kooperativa Förbundet
(KF) di Swedia dan Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) di Denmark.
Secara keseluruhan, Coop Nordic menghimpun sekitar 7 juta anggota perorangan. Coop
Nordic mempekerjakan 28.290 karyawan yang tersebar di tiga Negara dan mengoperasikan
ii
3.000 outlet. Dari seluruh outlet yang dioperasikan, koperasi mencetak volume usaha sekitar
SEK 90 miliar per tahun (SEK 1 sekitar Rp 1.521,4)
Di belahan dunia lain, berdiri Fonterra pada tahun 2001, perusahaan gabungan dari
koperasi-koperasi susu terbesar di Selandia Baru. Kemudian, Fonterra ini menjadi salah satu
perusahaan susu terbesar did unia yang berbentuk koperasi. Dengan pabrik pengolahan susu
sebanyak 60 buah yang tersebar di berbagai Negara, sebagian besar di Selandia Baru dan
Australia. Koperasi yang dimiliki oleh lebih dari 11.000 orang peternak sapi perah Selandia
Baru serta memperkerjakan karyawan sebanyak 18.000 orang yang tersebar di berbagai
Negara itu, mampu menjual produknya senilai AS $ 8.792 juta.
Keberhasilan lainnya yaitu di negara sosialis seperti China, koperasi menjadi mitra atau
counterpart sector negara, karena itu koperasi disebut juga sebagai sektor sosial yang
merupakan wadah dari usaha individu dan usaha rumah tangga. Di Amerika Serikat, 40 persen
penduduknya adalah anggota koperasi dan 13 persen jasa layanan listrik di negara itu
disediakan oleh koperasi. Fakta lain, di Kenya koperasi menyumbang PDB (Produk Domestik
Bruto) sebesar 45 persen dan di Selandia Baru menyumbang 22 persen dari PDB. Selain itu ,
di Prancis beberapa bank koperasi mampu memperluas usahanya seperti Credit Mutuel,
Banque Populaire, Credit Agricole menjadi bank-bank besar tingkat dunia. Bahkan di Swiss,
koperasi konsumen Migros dan Suisse menguasai 90 persen perdagangan ritel disana.
Pentingnya posisi koperasi di banyak negara tidak perlu diragukan lagi. ICA
(International Cooperative Alliance) sendiri telah melaporkan bahwa menurut Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) kurang lebih tiga miliar orang atau separuh dari penduduk dunia
mendapatkan mata pencaharian dari perluasan usaha-usaha koperasi. Rilis Bank Dunia pada
2006 juga menyebutkan koperasi melalui bisnis secara mutual mampu menghasilkan
perputaran bisnis lebih dari 1.000 miliar dolar AS.
Ada suatu fenomena yang menarik bahwa 10 negara yang disebut sebagai pemilik
Competitiveness Ranking Index 2006-2007 terbaik oleh World Economic Forum (WEF)
adalah negara-negara di mana koperasinya mampu menunjukkan dirinya sebagai pemberi
manfaat-manfaat besar bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Seperti layaknya yang terjadi di Swiss, Finlandia, Swedia, Denmark, Singapura, Amerika
Serikat, Jepang, Jerman, Belanda, dan Inggris. Ini fakta bahwa koperasi telah mampu
membuktikan dirinya sebagai solusi untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu, perjalanan
panjang koperasi di berbagai belahan dunia juga telah menunjukkan bahwa koperasi sebagai
ii
sistem ternyata cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan
sosial ekonomi bagi masyarakat.
Cerita hebat dari berbagai negara tersebut mengindikasikan potensi koperasi yang bisa
diupayakan. Hebatnya, perkembangan dari koperasi-koperasi tersebut berlangsung di negara
dengan ekonomi kapitalis. Koperasi-koperasi tersebut tidak hanya mampu bersaing dengan
perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi juga menyumbang terhadap kemajuan
ekonomi dari negara-negara kapitalis tersebut. Seluruh kesuksesan ini berakar pada keseriusan
dalam mengusahakan. Ini datang dari berbagai pihak baik pelaku maupun pihak otoritas.
Menurut Ace Partadiredja, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, untuk
meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen
profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus
dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola
dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan
efisiensi dengan merancang sistem pengendalian yang baik di dalam koperasi.
Berdasarkan pemaparan di atas, tergambar bahwa masih minimnya pengetahuan
pengurus koperasi dalam hal pengelolaan manajemen usaha dan penerapan sistem
pengendalian intern yang buruk sehingga menyebabkan banyak koperasi di Kabupaten
Buleleng terancam bangkrut maupun dalam kondisi yang tidak sehat. Padahal sebenarnya
potensi yang dimiliki koperasi tersebut cukup besar jika mau dikembangkan. Menuju
terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) tahun
2015, koperasi di Kabupaten Buleleng diharapkan memanfaatkan peluang yang sudah
terbentuk agar tidak tertinggal, karena proses ini juga diikuti gerak negara lain dan hal itu terus
bergulir. Koperasi harus segera berbenah diri untuk menyiapkan manajemen usaha yang
kompetitif dan berkulitas global serta ditunjang dengan penciptaan sistem pengendalian intern
yang handal.
1.3. Identifikasi dan Perumusan Masalah
Permasalahan yang dihadapi Koperasi di Kabupaten Buleleng terkait dengan kegiatan P2M ini
adalah :
1. Kualitas SDM baik anggota, pengurus, pengelola, maupun pengawas masih diragukan
ditandai dengan banyaknya SDM yang belum mempunya skill yang baik, dan
manajemen koperasi yang lemah.
ii
2. Sistem pengendalian intern yang belum memadai sehingga belum bisa
mengidentifikasi potensi terjadinya tindak penyimpangan sebagai akibat dari
kelemahan dan sifat manusia yang : kurang teliti, lalai, curang, tidak jujur dan lain-lain.
Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan dan analisis situasi di atas dapat
diketahui bahwa penerapan manajemen usaha dan sistem pengendalian intern yang baik
sangatlah penting untuk diterapkan. Berhasil atau tidaknya suatu koperasi sangat tergantung
pada mutu dan kerja dalam bidang manajemen dan sistem pengendalian internnya. Sebagai
organisasi bisnis atau perusahaan yang dikelola atas dasar asas kekeluargaan, koperasi harus
taat pada prinsip pengelolaan yang sehat, transparan dan terpertanggung jawab dan bersikap
adil dalam pencapaian tujuan bersama.Menurut Putu Ngurah Evantri Pinatih, selaku sekretaris
Dekopinda Kabupaten Buleleng, pengalaman menunjukkan, bahwa pengamanan atas
kekayaan koperasi masih rentan, dan penggunaan kekayaan juga banyak yang tidak tepat,
sehingga menjadikan koperasi kurang mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak. Untuk
dapat mengatasi hal itu, pengurus memerlukan alat manajemen sebagai media pengendali,
yaitu pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibangun melalui
organisasi dan mekanisme operasi dalam koperasi, sehingga melekat pada setiap aktivitas yang
dijalankan oleh setiap personel di dalam koperasi, mulai dari pengawas, manajer, asisten
manajer atau kepala bagian dan karyawan. Membangun kepercayaan diri sendiri dan
penanaman kompetensi, serta tanggung jawab atas pekerjaan untuk menghasilkan yang
terbaik, merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi pengendalian intern. Dengan
implementasi pengendalian intern yang memadai diharapkan keamanan atas kekayaan
koperasi dan pengelolaan yang efisien serta efektivitas pencapaian tujuan menjadi lebih
terjamin, sehingga kepercayaan para pihak terhadap koperasi dapat ditumbuh kembangkan.
1.4. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan kegiatan P2M ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengurus atau
pegawai koperasi dalam menerapkan manajemen usaha serta merancang sistem
pengendalian intern yang handal.
1.5. MANFAAT KEGIATAN
Bagi para pengurus atau pegawai koperasi di Kabupaten Buleleng. Melalui pelatihan
ini para pegawai koperasi di Kabupaten Buleleng diharapkan akan dapat meningkatkan
kemampuan dalam memanajemen usaha koperasi dan mengimplementasikan pengendalian
ii
intern yang memadai sehingga diharapkan keamanan atas kekayaan koperasi dan
pengelolaan usahanya bisa efisien serta efektif.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Manajemen Koperasi
Manajemen merupakan salah satu bagian penting dari organisasi koperasi. Berhasil tidaknya
suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya. Apabila
orang-orang dalam manajemen ini memiliki kejujuran, kecakapan dan giat dalam bekerja
maka besarlah kemungkinannya koperasi akan maju pesat atau setidak-tidaknya tendensi
untuk terjadinya kebangkrutan dapat ditanggulangi. Tetapi sebaliknya, apabila orang-orang ini
tidak cakap, curang atau tidak berwibawa tentulah koperasi pun akan mundur atau tidak
semaju seperti yang diharapkan.
Kita sering melihat, terjadinya kesulitan-kesulitan dalam soal keuangan, soal menarik
perhatian anggota pada koperasi, pemasaran barang-barang, organisasi yang kacau dan
sebagainya. Kesulitan-kesulitan semacam itu pangkal persoalannya karena ketidakberesan
pada manajemen.
Manajemen memang bukanlah satu-satunya unsur yang menentukan gagal tidaknya suatu
usaha, tetapi bagaimanapun orang-orang yang duduk dalam manajemen ini mempunyai
peranan penting. Lebih-lebih dalam organisasi koperasi yang bukan kumpulan modal uang
melainkan kumpulan orang-orang. Sehingga dari sekian banyak koperasi yang gagal banyak
diantaranya yang disebabkan oleh kekacauan dalam bidang manajemen.
Dengan mendasarkan pada gambaran tersebut diatas, maka manajemen koperasi dapat
didefinisikan sebagai cara pemanfaatan segala sumber daya koperasi sebagai suatu ekonomi,
secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan organisasi dalam rangka usaha
mencapai tujuan organisasi dengan mendasarkan pada asas-asas koperasi.
Memang manajemen koperasi mempunyai sifat-sifat yang khusus, yang tidak ditemukan pada
Perseroan Terbatas, yang semuanya ini bersumber pada sifat-sifat khusus dari tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi. Sifat-sifat khusus yang tidak ditemukan pada
Perseroan Terbatas tersebut diantaranya adalah :
1. Tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi mengutamakan pemberian pelayanan
kepada anggota-anggotanya.
ii
2. Agar pengendalian koperasi tetap berada di tangan anggota sebagai perwujudan dari
sifat emokrasi dari koperasi dan menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan berada
di beberapa tangan.
Dalam manajemen koperasi terdapat aspek-aspek manajemen koperasi yaitu :
1. Manajemen Operasi
2. Manajemen Keuangan
3. Manajemen Pemasaran
2.2 Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern itu meliputi : struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat
yang digunakan dengan tujuan untuk melindungi harta milik koperasi, pemeliharaan, ketelitian
dan kecermatan data akuntansi, informasi keuangan serta laporan-laporan, menanamkan dan
meningkatkan efisiensi di dalam operasional dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan
manajemen yang telah ditetapkan oleh pengurus koperasi.
Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah untuk memastikan bahwa koperasi menerima
seluruh pendapatannya tanpa ada yang hilang akibat pemborosan, penipuan, karyawan yang
tidak jujur, atau hanya karena kesembronoan. Bahkan sebuah koperasi yang sehat dalam
segala aspek dapat sangat rentan terhadap kegagalan dari dalam karena kurangnya
pengendalian intern.
Mengapa di koperasi perlu SPI ?
Sistem Pengendalian Intern merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan
manajemen dari penyalahgunaan wewenang dan prosedur sehingga tingkat resiko yang
mungkin terjadi dapat diminimalisir seefisien mungkin, hal ini bisa terjadi karena dinamika
personil dalam menjalankan proses manajemen dan media akuntansi sewaktu-waktu dapat
disalahgunakan oleh siapapun yang terlibat dalam kegiatan dimaksud, oleh karenanya
penerapan kebijakan manajemen koperasi harus didukung dengan sistem akuntansi yang
accountable dan responsible.
Sistem pengendalian intern yang baik mempunyai manfaat untuk :
1. Melindungi harta kekayaan perusahaan.
2. Pemeliharaan kecermatan dan ketelitian data akuntasi, informasi keuangan serta laporan-
laporan.
3. Menanamkan dan meningkatkan efisiensi dalam operasi.
ii
4. Mendorong dipatuhinya peraturan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk
memenuhi tujuan di atas terdapat beberapa elemen yang merupakan ciri-ciri pokok dari
suatu sistem pengendalian intern
Kegiatan usaha apapun jenisnya pasti mempunyai titik kerawanan. Titik kerawanan tersebut
dapat bersumber dari unsur intern maupun ekstern.
Unsur–unsur Intern
1. Adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malas, ceroboh, mau menang sendiri,
sekongkol (kolusi)
2. Organisasi melibatkan banyak orang yang mempunyai karakter berbeda; otoriter,
demokratis, independen, laizes faire.
3. Harta kekayaan/ KOPERASI relatif besar kecilnya nilai, tetap harus diamankan.
4. Kegiatan Usaha yang semakin kompleks, perlu diatur prosedur, pelaksanaan dan
otoritasnya.
Unsur-Unsur Ekstern
1. Adanya oknum yang selalu mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan
manajemen atau faktor-faktor lain.
2. Adanya kecenderungan dari oknum yang ingin mendahulukan kepentingannya, antara
lain : memperoleh haknya, menolak tanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya,
prosedurnya mudah / cepat, harga murah, menolak dikenai sanksi, dan lain sebagainya.
Ruang Lingkup SPI dapat dibagi menjadi dua bidang yakni SPI Manajemen dan SPI
Akuntansi :
1. Bidang SPI Manajemen : Tujuannya untuk memastikan apakah pelaksana mentaati
semua prosedur yang ada dengan benar?, apakah prosedur yang ada telah menjamin
efisiensi?. Sasarannya adalah “Tiga Tepat”, yakni :
1) Tepat Prosedur, dan juga dinilai dari kecepatan menyelesaikan pekerjaan dan biaya
lebih murah.
2) Tepat Pelaksana, berpengetahuan dan trampil, dapat dinilai dari tingkat kerajinan,
ketelitian/kesalahan, kejujuran, jumlah pekerjaan yang diselesaikan.
3) Tepat Otoritas, pemisahan wewenang, delegasi, tanggung jawab, dapat dinilai dari
tingkat kepemimpinan, tanggung jawab terhadap pekerjaannya (dirinya) maupun
pekerjaan bawahannya
ii
2. Bidang SPI Akuntansi : Tujuannya untuk memastikan apakah semua transaksi telah
dicatat dengan benar sesuai PAI?, apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai PAI?
Sasarannya adalah “Lima Tepat” yakni :
1) Tepat Prosedur,
2) Tepat Jumlah/Nilai,
3) Tepat Waktu,
4) Tepat Pencatatannya, dan
5) Tepat Otoritasnya.
2.3. Tujuan Kegiatan
Terkait dengan permasalahan yang dihadapi koperasi yakni belum bisa memanajemen usaha
dan merancang sistem pengendalian intern yang handal, maka yang menjadi tujuan dari
program pengabdian masyarakat dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini adalah
untuk
1. Meningkatkat Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengelola Koperasi
sesuai dengan praktek Bisnis yang sehat.
2. Meningkatkan Pengetahuan Pengurus/ Pengelola Koperasi agar dapat menjalankan
usaha kopersi dengan baik.
3. Meningkatkan Kemampuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengerjakan
Administrasi dengan tertib.
4. Meningkatkan Ketrampilan Pengurus/ Pengelola Koperasi di Bidang Akuntansi
Kopearsi sehingga dapat mengerjakan adm keuangan sesuai dengan sistim akuntansi
koperasi.
5. Meningkatkan Kemampuan Pengurus/ Pengelola Koperasi dalam mengerjakan
pembukuan Koperasi secara benar
ii
6. Pengurus dapat membuat laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya sehingga RAT
dapat dilaksanakan tepat waktu
7. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Pengurus/Pengelola koperasi dalam
merancang dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang baik, sehingga
mendatangkan manfaat yaitu : menjaga kekayaan organisasi, menciptakan ketelitian
dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen
2.4 Manfaat Kegiatan
Program pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat antara lain :
a) Pengurus koperasi akan memperkuat fungsi-fungsi organisasi sehingga para pengurus
koperasi akan memiliki perspektif dan gagasan mengenai cara menjalankan lembaga
mereka dengan tepat berdasarkan prinsip-prinsip kerja yang ada. Prinsip dasar
kelembagaan koperasi yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Selain itu
pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
jasa dari masing-masing anggota. Dan yang sangat penting juga adalah adanya
transparansi
b) Pengurus koperasi mengetahui standarisasi SOP dan SOM, memahami, mengerti
landasan asas dan prinsip kelembagaan koperasi. Sasaran lain dari pelatihan ini
diharapkan pserta memahami aspek-aspek permodalan, lapangan usaha dan aturan
aturan serta SHU koperasi (administrasi).
c) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelola koperasi dalam
mengembangkan usahanya agar mampu mandiri dan tangguh serta berkiprah sebagai
wirausahawan dalam perekonomian masyarakat; yang diharapkan mampu
mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dan berjiwa kewirausahaan dan
manejerial yang baik dalam mengenal lingkungan, memanfaatkan peluang usaha dan
bekerja secara efisien dan efektif.
d) Pengurus koperasi bisa mengetahui dan memahami arti pentingnya Sistem
Pengendalian Intern dan bisa merancang serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern
yang handal dengan baik.
ii
2.5. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
Sebelum merujuk pada kerangka pemecahan masalah, berikut dipaparkan alur pemikiran dari
pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Melalui alur ini pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat akan berpijak pada masalah yang dihadapi oleh koperasi dalam
memanajemen usaha dan menciptakan Sistem Pengendalian Intern yang handal. Pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat ini akan melibatkan pihak Dewan Koperasi Indonesia Daerah
(Dekopinda) Kabupaten Buleleng dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan dalam
memanajemen usaha koperasi. Dilibatkannya Dekopinda dalam pelaksanaan P2M ini karena
fungsi dan peranan yaitu:
memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi
meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, antara lain dengan
melakukan kegiatan penerangan , penyampaian informasi, penerbitan dan pembinaan
kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi koperasi.
Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.
Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha
lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Sedangkan Tim P2M akan memberikan pelatihan untuk merancang dan menerapkan
Sistem Pengendalian Intern yang handal pada koperasi. Untuk aspek ini, akan diberikan
informasi dan pelatihan merancang dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang handal
berdasarkan permasalahan pada koperasi sehingga mereka dapat mulai bertanggungjawab
untuk ikut serta dalam menjaga kekayaan koperasi, pemeliharaan kecermatan dan ketelitian
data akuntasi, informasi keuangan serta laporan-laporan, menanamkan dan meningkatkan
efisiensi dalam operasi, serta mematuhi peraturan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
ii
Alur pemikiran kerangka pemecahan masalah tampak pada Gambar 1 berikut ini :
Gambar 1. Alur Pemikiran P2M
Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) +
Banyak Koperasi yang
Bangkrut
Tata kelola dan
penerapan SPI
yang belum
memadai
Koperasi di
Kabupaten
Buleleng
Pemahaman mengenai
manfaat perancangan dan
penerapan SPI yang
handal bagi koperasi
Pemahaman mengenai
manfaat dan cara
memanajemen usaha
yang baik pada koperasi
Pelaksana P2M
Dewan Koperasi
Indonesia Daerah
(Dekopinda) Kabupaten
Buleleng
1. Manajemen usaha yang baik pada koperasi
2. Merancang SPI yang handal
3. Menerapkan SPI yang telah dirancang
Pelatihan Manajemen Usaha Serta Perancangan Sistem Pengendalian Intern yang Handal
dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Bagi Koperasi
DI KABUPATEN BULELENG
ii
BAB III
METODE KEGIATAN
3.1. KHALAYAK SASARAN
Sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pengurus koperasi di
Kabupaten Buleleng. Sasaran ini ditentukan dengan dasar:
1) Banyaknya jumlah koperasi yang memiliki Badan Hukum di Kabupaten Buleleng.
2) Minimnya pembinaan terhadap koperasi dalam manajemen usaha dan SPI
menyebabkan banyak koperasi yang masih belum sehat dan bahkan ada yang bangkrut.
3) Pengurus koperasi bisa meningkatkan pemahaman dan keahlian dalam memanajemen
usaha dan merancang serta menerapkan SPI yang handal sehingga koperasi bisa
bangkit dan berkembang dengan pesat. Dengan demikian koperasi mampu lebih
berdaya saing dan dikelola secara modern berdasarkan prinsip kebersamaan dan
kekeluargaan sehingga koperasi akan mampu berperan penting seperti halnya bentuk
usaha lain seperti BUMN maupun Perseroan dan bisa bersaing secara global dalam
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti.
4) Diambil 93 koperasi berdasarkan informasi Bapak Putu Ngurah Evantri Pinatih, SE
selaku Sekretaris Dekopinda Kabupaten Buleleng tanggal 25 Agustus 2014, bahwa
koperasi yang bangkrut berjumlah 42 koperasi dan yang tidak sehat berjumlah 51
koperasi.
3.2. KETERKAITAN
Pihak-pihak terkait yang ikut serta terlibat dalam pelaksanaan pelatihan manajemen usaha
serta perancangan sistem pengendalian intern yang handal bagi koperasi di Kabupaten
Buleleng adalah :
a. Universitas Pendidikan Ganesha/Fakultas Ekonomi/Jurusan Akuntansi
Bentuk keterkaitan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Undiksha adalah sebagai
nara sumber yang akan memberikan pelatihan dalam merancang SPI yang handal
dalam koperasi.
b. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda).
Dekopinda sesuai tugas pokok dan fungsi turut membantu Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi (Disperindag) Kabupaten Buleleng dalam hal pendidikan
pengurus koperasi. Dalam pelaksanaan kegiatan P2M ini, Dekopinda memberikan
ii
pendidikan dan pelatihan kepada pengurus maupun anggota dalam memahami cara
mengelola koperasi yang baik. Upaya ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas
sumber daya menusia (SDM), sehingga koperasi yang mereka kelola itu bisa
berkembang dengan pesat dan terhindar dari permasalahaan yang bisa saja memicu
koperasi bermasalah.
c. Pengurus koperasi di Kabupaten Buleleng
Pengurus koperasi merupakan pihak yang mendapat pelatihan manajemen usaha serta
perancangan sistem pengendalian intern yang handal agar koperasi di Kabupaten
Buleleng bisa bersaing pada pasar global setelah MEA diberlakukan pada tahun 2015.
3.3. METODE KEGIATAN
Metode kegiatan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah
penyuluhan, pelatihan dan pendampingan koperasi dalam memanajemen usaha serta
perancangan sistem pengendalian intern. Dalam hal ini ketua program dan anggotanya
berperan sebagai mediasi.
1) Metode Pelaksanaan P2M
Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tahapan
yakni:
a. Melakukan inventarisasi keberadaan koperasi yang masih bermasalah di Kabupaten
Buleleng pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Buleleng
b. Menelusuri penyebab timbulnya koperasi yang bermasalah di Kabupaten Buleleng
melalui Dekopinda Kabupaten Buleleng.
c. Menginformasikan kegiatan kepada pengurus koperasi dan Dekopinda.
d. Melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku pengurus koperasi dan
Dekopinda.
e. Mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi pengurus koperasi
dalam kegiatan P2M.
f. Mendata ulang peserta
g. Membuat dan memberikan surat undangan kepada peserta sebelum kegiatan
pengabdian masyarakat dilaksanakan.
2) Melaksanakan kegiatan.
Sesuai dengan dana yang tersedia, kegiatan ini direncanakan dilakukan dua kali
dengan rencana kegiatan yang dilakukan adalah a) memberikan penyuluhan dan
ii
pelatihan mengenai manfaat dan cara memanajemen usaha yang baik bagi koperasi b)
memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai manfaat dan cara merancang SPI
yang handal bagi koperasi.
3) Evaluasi Keberhasilan
Hasil yang diterima dari kegiatan ini, dianalisis kembali oleh pelaksana kegiatan P2M
guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan kekurangan dan hal-hal yang harus
dilakukan lagi agar tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat
praktis kepada semua pihak yang terlibat dalam pelatihan manajemen usaha serta
perancangan sistem pengendalian intern yang handal bagi koperasi di Kabupaten
Buleleng.
3.4. RANCANGAN EVALUASI
Agar pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan
baik, maka perlu adanya evaluasi di setiap kegiatan. Ini memiliki tujuan agar pelaksanaan
kegiatan disesuaikan dengan perencanaan yang telah disiapkan pada tahap awal kegiatan.
Disamping itu akan diketahui juga orang yang memiliki tanggungjawab pada setiap
kegiatan yang dirancang.
Tabel 4. Rancangan Evaluasi P2M
No Jenis kegiatan Indikator Capaian Pihak yang terlibat
1 Mencari data di
lapangan
1) Mengkaji permasalahan yang
dialami koperasi di Kabupaten
Buleleng
2) Mengkaji penyebab timbulnya
permasalahan yang dialami koperasi
di Kabupaten Buleleng
3) Menemukan masalah yang harus
diselesaikan dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
Ketua, anggota P2M,
Disperindagkop
Kabupaten Buleleng,
Dekopinda
Kabupaten Buleleng
2 Menyusun proposal Proposal yang siap untuk diajukan di
LPM Undiksha
Ketua P2M, dan
LPM
3 Menyusun rencana
kerja P2M
1) Mendata peserta pelatihan
2) Penyiapan materi
3) Pembuatan surat dan pengiriman
surat kepada peserta
4) Menentukan tempat kegiatan
Ketua dan anggota
P2M
ii
4 Melaksanakan kegiatan P2M
1) Menerima peserta pada hari pelaksanaan
2) Memberikan penyuluhan dan
pelatihan mengenai manfaat dan
cara memanajemen usaha yang baik
bagi koperasi
3) Melakukan diskusi
4) Memberikan penyuluhan dan
pelatihan mengenai manfaat dan
cara merancang serta menerapkan
SPI yang handal bagi koperasi
5) Terjadinya pemahaman
memanajemen usaha, merancang
serta menerapkan SPI yang handal
bagi koperasi
Ketua pelaksana P2M, Anggota
pelaksana P2M,
Dekopinda
Kabupaten Buleleng,
Pengurus Koperasi
5 Menyusun laporan
kegiatan P2M
1) Laporan P2M
2) Sertfikat P2M
Ketua pelaksana
P2M, Anggota
pelaksana P2M,
LPM
ii
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Hasil
Sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelum kegiatan pelatihan
dilaksanakan, kegiatan ini diawali dengan penyiapan berbagai adiministrasi diperlukan antara
lain permohonan ijin melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Gedung
Dekopinda, undangan peserta pelatihan, undangan kepada Ketua Dewan Koperasi Indonesia
Daerah (Dekopinda) Kabupaten Buleleng, undangan kepada Ketua LPM Undiksha,
koordinasi dengan Dekopinda untuk waktu dan tempat pelatihan, penetapan dan undangan
kepada narasumber yang kompeten untuk menyampaikan materi pelatihan tentang
manajemen usaha dan perancangan Sistem Pengendalian Intern serta penyiapan jadwal
pelatihan. Berikut ini akan diuraikan hasil yang dicapai terkait dengan pelatihan
manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang handal bagi koperasi di
Kabupaten Buleleng.
4.1.1. Peserta Pelatihan
Peserta yang hadir dalam pelatihan ini adalah sejumlah 30 orang peserta pegawai dan
pengurus koperasi yang meliputi 30 unit usaha kopeasi yang tersebar di seluruh Kabupaten
Buleleng. Adapun ke tiga puluh koperasi yang berkesempatan hadir dalam kegiatan pelatihan
tersebut antara lain : Koperasi Angkasa/RRI, Koperasi Primkopad Kodim, KPN “Sada”
Sukasada, KPN Harta Nadi, KSU Anyar Sari, Koperasi Prumkopabri, KPN Setia Budhi,
KUD Seririt, KUD Kubutambahan, Kopwan Srikandhi, Koperasi SPN Singaraja, Koperasi
Polres Buleleng, KUD Sari Pertiwi, KSU Dana Asti, KSU Tunas Arta Mandiri, KPN Bhakti
Husada, Koptan Swakarsa, Koperasi Dana Marga, KSU Dana Marga, KSU Satya Karya,
KPN Ikhlas, KPN Dana Mukti, KPN Susila Bhakti, Koperasi CDS, KSU Arjana, KPN
Werdhi Yasa, KSP Pada Payu, KPN Rupekel, KPN Wiyata, KUD Karma Bumi Amertha,
KSP Cipta Mulia.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan Ketua LPM Undiksha, dilanjutkan dengan
sambutan dari Kepala Dekopinda Kabupaten Buleleng sekaligus membuka acara,
selalnjutnya penyampaian materi tentang manajemen usaha dan perancangan Sistem
Pengendalian Intern yang dilanjutkan dengan diskusi.
ii
4.1.2. Penyiapan Materi
Materi yang disiapkan pada pelatihan ini meliputi materi manajemen usaha dan
perancangan sistem pengendalian intern yang handal pada koperasi. Materi tersebut disiapkan
dalam bentuk Powerpoint dan dalam bentuk Microsoft Office. Materi yang disiapkan juga
disertai dengan kasus-kasus yang pernah dialami oleh beberapa koperasi dalam
memanajemen usaha dan merancang SPI serta dampak yang ditimbulkannya sehingga hal itu
bisa dijadikan pelajaran dan menambah wawasan bagi para pengurus koperasi yang bisa
hadir pada hari itu.
4.1.3. Kegiatan Pelatihan
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan tgl 26 dan 27 Maret 2015 bertempat di Kantor
Dewan Koperasi Indonesia Daerah, di Jalan Udayana, Singaraja Bali. Kegiatan pelatihan
ini terdiri dari dua tahapan yang meliputi pemberian materi dan diskusi.
4.1.3.1. Pemberian Materi
Pemberian materi pelatihan manajemen usaha dan perancangan sistem pengendalian
intern yang handal pada koperasi berlangsung selama 2 hari dengan alokasi waktu 3 jam
perhari. Materi yang disampaikan antara lain
Hari pertama, 26 Maret 2015
MANAJEMEN KOPERASI (MANAJEMEN USAHA SIMPAN PINJAM)
PENGERTIAN MANAJEMEN
Ilmu manajemen ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan dengan
efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan / melalui orang lain.
Menurut G. Terry mendifinisikan bahwa Manajemen adalah “Suatu proses tertentu yang terdiri
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan suatu ilmu dan
seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan”.
Pengertian Koperasi UU No. 25 Tahun 1992
ii
Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan. Mohamad Hatta
mendifinisikan bahwa: Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan
ekonomi berdasarkan tolong menolong.
Dengan demikian Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk
mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
Untuk mencapai tujuan Koperasi perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang
baik, agar tujuannya berhasil yaitu dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-
fungsi Manajemen menurut G. Terry :
1. Planning ( Perencanaan)
2. Organizing ( Pengorganisasian)
3. Actuating ( Penggerakan untuk bekerja)
4. Controling ( Pengawasan / Pengendalian )
1. Perencanaan ( Planning )
Perencanaan adalah menetapkan suatu cara untuk bertindak sebelum tindakan itu
dilaksanakan. Dengan kata lain bahwa dalam perencanaan hendaknya orang harus berpikir
dahulu tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, serta
tanggungjawab terhadap kegiatan tersebut. Oleh karena itu Perencanaan sangat penting
bagi organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian ( Organizing )
Organisasi adalah sekelompok manusia yang bekerjasama dimana kerjasama tersebut
dicanangkan dalam bentuk stuktur organisasi atau gambar skematis tentang hubungan
kerja dalam rangka mencapai tujuan.
3. Penggerakan untuk bekerja ( Actuating )
Koperasi hendaknya dibangun untuk memberdayakan masyarakat dari kesulitan,
kelemahan dan kemiskinan. Misi ini sangat erat kaitanya dengan pola pengaturan
kelembagaan dari masyarakat itu ( komunitas anggota koperasi ) sendiri membangun
kesejahteraan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan koperasi tersebut maka
koperasi harus menunjukan jati dirinya yang mandiri.
4. Pengawasan ( Controling )
ii
Pengawasan adalah merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil
pelaksanaan, kesalahan, kegagaglan, kemudian dilakukan perbaikan dan pencegahan
terulangnya kmebali kesalahan tersebut.
PENGELOLAAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
( PENANGANAN KREDIT BERMASALAH )
Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk
mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih
menjamin kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 undang-undag dasar
1945.
Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan
kegiatan usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan
pendaatan dan kesejahteraan koperasi kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuh
kembangkan agar koperasi simpan injam atau simpan pinjam pada koperasi dapat
melaksanakan fungsinya untuk menghimpun Tabungan koperasi dan simpanan berjangka
koperasi serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta koperasi lain dan
atau anggotanya.
Usaha simpan pinjam koperasi ( KSP / USP koperasi ) adalah lembaga keuangan yang
menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, sehingga
usahanya mempunyai karakter khas yang merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan
dan banyak menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara
professional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus
dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.
Usaha simpan pinjam koperasi ( KSP / USP koperasi ) harus mampu bersaing dengan
lembaga keuangan lainnya dimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Usaha Kecil
dan Menengah Republik Indonesia No. 96/Kep/M.KUKM/2004 tentang pedoman Standar
Operasional Manajemen Koperasi ( KSP / USP koperasi ).
Standar operasional Manajemen Koperasi secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga)
bagian yang terdiri dari :
1. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP / USP koperasi
2. Standar Operasional Manajemen Usaha KSP / USP koperasi
ii
3. Standar Operasional Manajemen Keuangan KSP / USP koperasi
Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KSP / USP koperasi
1. Visi dan Misi
Dalam rangka mendorong usaha Simpan Pinjam Koperasi ( KSP dan USP Koperasi)
tumbuh kembang sebagai lembaga keuangan secara profesionan mandiri dan melayani
anggota berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi maka usaha Simpan Pinjam Koperasi harus
memiliki Visi, Misi dan tujuan jelas dan tertulis.
2. Tujuan Pendirian
Tujuan Pendirian Usaha Simpan Pinjam ( KSP / USP Koperasi) adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi, yang akhir periode kerja mencapai tujuan
tersebut dapat ditampilkan dalam laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu
tujuan yag sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan kedalam ukuran kualitatif dan
dapat diukur dengan satuan keuangan.
3. Standar Keanggotaan
Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi sesuai dengan Undang-undang
No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Koperasi.
4. Standar Status Kenggotaan
- Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, koperasi yang memiliki Unit Simpan
Pinjam wajib memiliki prosedur standar pendataan anggota.
- Calon anggota koperasi yang memiliki KSP/USP Koperasi paling lambat dalam kurun
waktu 3 bulan harus menjadi anggota atau ditolak keanggotaanya.
5. Standar Kelengkapan Organisasi
Organisasi Koperasi ( KSP / USP Koperasi) mempunyai kelengkapan perangkat
perangkat organisasi minimal sbb: Memiliki stuktur organisasi yang jelas
menggambarkan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap elemen organisasi
secara tertulis dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi
6. Struktur organisasi KSP dan USP
ii
- KSP dan USP harus mempunyai struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap
dengan uraian tugas wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing unsure pada
struktur organisasi.
- Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi koperasi
yang pengelolaanya bersifat terpisah dan professional.
7. Standar Pengambilan Keputusan
Manajer KSP /USP Koperasi tidak dapat mengambil keputusan diluar wewenangnya, jika
terjadi permasalahan dan harus memutuskan sesuatu diluar kewenangannya maka
permasalahan tersebut disampaikan kepada pengurus untuk dibicarakan dan diutuskan
oleh Rapat anggota.
MENANGGULANGI KREDIT BERMASALAH
Penanganan kredit bermasalah pada KSP/ USP koperasi haris berbeda dengan kredit
bermasalah pada perbankan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan kredit
bermasalah pada KSP / USP koperasi adalah :
Keterbukaan
Tanggungjawab bersama dan solidaritas anggota
Pembinaan yang berkelanjutan kepada anggota
Efisiensi dengan memperhatikan prinsip bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih
besar dari biaya yang dikeluarkan.
Manajemen Kredit Bermasalah :
1. Langkah-langkah mengelola kredit bermasalah
- Menggolongkan pinjaman bermasalah sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya yaitu
pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet
- Menentukan langkah-langkah penyelamatan pinjaman bermasalah
- Tindakan penyelamatan Kredit bermasalah
- Memonitor proses penyehatan kredit bermasalah
2. Hal-hal yang mendukung berhasilnya pengelolaan kredit bermasalah
- Melakukan identifikasi masalah yang benar dan tepat
- Cara penyehatan yang tepat
- Dilaksanakan pada waktu yang tepat
ii
- Adanya kerjasama dan keterbukaan dari pengelola
3. Langkah-langkah identifiksi pinjaman kredit bermasalah
- Mendapatkan data debitur
- Aspek keuangan debitur
- dan sebagainya
Dalam pengelolaan Usaha Simpan Pinjam yang perlu diperhatikan adalah berpijak pada
prinsip kehati hatian dalam pengeluaran kredit karena kredit merupakan aktiva paling
beresiko, KSP / USP Koperasi perl mengidentifikasi setiap resiko, termasuk factor
kemampuan dan kemauan dari peminjam setiap tahap dalam siklus manajemen kredit perlu
pengelolaan yang bail untuk dapat meminimalkan resiko sehingga secara dini dapat
menanggulangi kredit bermasalah.
Siklus Manajemen Kredit.
1. Permohonan Kredit
2. Analisa Kredit
3. Keputusan Kredit
4. Administrasi Kredit
5. Pemantauan Kredit
6. Penanganan Kredit Bermasalah
Permohonan Kredit
1. Merupakan salah satu media untuk mendapatkan informsi awal tentang calon
peminjam
2. Merupakan salah sary media seleksi awal terhadap calon peminjam
Diskusikan
1. Kepada siapa anda akan memberikan kredit
2. Seperti apakah nasabah anda
3. Bagaimana cara menemukan mereka
Catatan
ii
1. Susunlah skema kredit sedemikian rupa, sehingga merupakan salah satu strategi dalam
manajemen kredit anda
2. Jadikanlah permohonan kredit sebagai salah satu strategi dalam penjaringan peminjam
Analisa Kredit
Analisa kredit berdasarkan pedoman standar operasional manajemen koperasi, Analisa
Pinjaman harus dilakukan agar pengelola KSP / USP koperasi memperoleh keyakinan bahwa
pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan peminjam.
Terdapat 2 (dua) aspek obyek yang dianalisa yaitu :
- Analisa terhadap kemauan membayar ( Analisa Kualitatif) mencangkup karakter /
watak dan komitmen terhadap kewajiban sebagai peminjam pada KSP / USP koperasi
- Analisa terhadap kemauan membayar ( Analisa Kualitatif) mencangkup sumber dana
yang diharapkan dapat memenuhi kewajiban pada KSP / USP koperasi, sisa pinjaman
pada pihak lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup.
Analisa berdasarkan 6 C (Analisa Perbankan) :
1. Character (Watak)
2. Capasity (Kemampuan)
3. Collateral ( Agunan )
4. Cash Flow ( Arus Kas )
5. Capital ( Modal )
6. Conditions ( Kondisi )
Aspek Watak (Character)
1. Apakah pemohon seorang jujur
2. apakah ia seorang bisa pegang janji dan dapat diercaya
3. Apakah ia merasa terikat dengan kehidupan yang utuh
4. Apakah ia seorang pelaku usaha yang berkerja keras
5. Apakah ia seorang religius
6. Apakah ia terlibat dengan kegiatan luar seperti perjudian, usaha illegal, dll
Aspek Pribadi ( Capasity )
1. Apakah pemohon sukses mengelola usahanya dalam waktu krisis
2. Tingkat keterampilan professional / teknis
ii
3. Pengalaman berusaha (berapa tahun)
4. Kecendrungan perkembangan usaha ( aktiva, jumlah karyawan )
5. Semangat dan komitmen berusaha.
Aspek Agunan ( Collateral )
1. Sertifikat Tanah
2. Cek yang ditandatangani
3. Aktiva bergerak
4. Jaminan Pribadi
Aspek Arus Kas (Cashflow)
Mengapa Arus Kas penting dalam analisa membayar kembali kredit mereka dari kas
bukan dari modal atau laba. Mengapa Arus Kas dibutuhkan :
1. Menetapkan kemampuan membayar kembali
2. Merencanakan jumlah angsuran maksimum
3. Merancang jadwal kredit yang sesuai dengan usaha peminjam.
Hal penting dalam Analisa Arus Kas :
1. Masukan pendapatan dari rumah tangga dan usaha
2. Untuk usaha mikro, susunlah arus kas sebelum terjadinya dampak dari kredit yang
diberikan (konservatif)
3. Jangan berikan kredit maksimum kepada peminjam, selalu usahakan jaminan
keamanan (Security Cushion)
Prinsip dasar pemberian kredit :
1. Watak debitur harus menjdi pertimbangan utama
2. Kwalitas lebih penting dari pada kuantitas
3. Jangan memberikan kredit kepada bidang yang anda tidak pahami ( analisa akan
menjdi bias )
4. Agunan bukanlah pengganti watak atau pembayaran
5. Resiko meningkat seiring dengan penyimpangan / pelanggaran prinsip-prinsip
pemberan kredit.
ii
Persetujuan dan Administrasi Kredit
Fungsi Komite Kredit
Untuk menjamin persetujuan atas kredit berkualitas tinggi dan juga untuk :
1. Pelatihan dan pengembangan staf kredit
2. Sebagai alat pengendali internal
3. Batas maksimum pemberian kredit
Komite kredit yang baik adalah :
1. Berbati-hati
2. Efisien
3. Mengendalikan resiko kredit
4. Memungkunkan proses yang cepat
Batas maksimum pemberian kredit
Mengapa pemenuhan terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) penting bagi
koperasi :
1. Membatasi keterbukaan terhadap resiko
2. Mencegah pemberian kredit dalam jumlah besar dan kepada kelompok peminjam
tertentu
3. Penyebaran terhadap resiko
Administrasi kredit
1. Bagian integral dari manajemen resiko kredit
2. Mengatur dan menyimpan semua tahapan dalam proses suaut kredit
3. Merupakan sumber keterangan atas kinerja atau rekaman debitur
4. Menyediakan perlindungan hukum dalam bentuk perjanjian, persetujuan dan laporan
tertulis
Permasalahan Administrasi kredit :
1. Pembuatan berkas
2. Penyimpanan arsip
3. Keamanan fisik
ii
4. Kemudahan akses
Catatan :
1. Komite kredit mempunyai peran yang sangat strategis didalam manajemen kredit
2. Koperasi (KSP / USP Koperasi ) perlu mengupayakan administrasi kredit yang baik
bagian dari pengamanan aspek hukum teruadap aktiva prodktif
Pemantauan Kredit
Mengapa koperasi (KSP / USP koperasi ) perlu melakukan pemantauan kredit :
1. Mencegah terjadinya kredit bermsalah
2. Memeriksa penggunaan dana kredit yang diberikan
3. Membantu nasabah dalam menangani masalah
4. Memahami perubahan-perubahan yang terjadi dipasar
5. Melakukan penjualan silang produk lain ( cross selling )
6. Memahami profil resiko dan pemusatan resiko
Kredit yang diklasifikasikan ( Penggolongan Kredit)
1. Lancar
2. Kurang Lancar
3. Diragukan
4. Macet
LANCAR KURANG
LANCAR
DIRAGUKAN MACET
Angsuran
Bulanan
< = 2 Angsuran 2 – 4 Angsuran 4 – 8 Angsuran > 8 Angsuran
Angsuran
Bulanan atau
Tiga Bulanan
< = 1 Angsuran 1 – 3 Angsuran 3 – 6 Angsuran > 6 Angsuran
Catatan :
ii
1. Pemantauan bukan hanya berusaha untuk mengukur dan mengawasi, tetapi pemantauan
harusnya mengarah kepada anailsa dan langkah tindak lanjut yang tepat.
2 Pemantauan tidak saja untuk mencegah secara dini terjadinya resiko, tetapi juga dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan KSP / USP koperasi kepda nasabah
Penanganan Kredit bermasalah
Penyebab Kredit bermasalah :
1. Keadaan Eksternal
2. Debitur
3. Internal KSP / USP Koperasi
Tanda-tanda Nasabah bermasalah ;
1. Susah untuk dicari
2. Selalu mengingkari janji
3. Berusaha untuk menipu KSP / USP koperasi
4. Memberikan data dan atau keterangan palsu
5. Selalu menantang dan membuat masalah dengan koperasi
6. Penyalahgunaan Kredit
Berapa alasan peminjam tdiak mau membayar :
1. Alasan Poltis (bantuan, hibah, proyek dan lainnya)
2. Pandangan tentang Equalty (Peminjam yang besar lolos, yang kecil tagih saja )
3. Solidairtas dengan teman-teman yang tidak membayar
4. Kreditur tidak akan menagih
5. Kreditur tidak akan mengambil tindakan hukum
6. Kreditur tudak mempunyai jaminan yang dikuasai secara hukum
7. Tidak mampu membayar
Tindak lanjut kredit bermasalah :
1. Dilakukan penanganan segera
2. Penanganan awal dapat dilakkan oleh petugas kredit akan tetapi keterlibatan atasan
mungkin diperulkan dikemudian hari
ii
3. Sebanyak ada petunjuk tertulis mengenai kapan melakukan apa ( kunjungan, mengrim
surat dan sebagainya)
4. Surat perlakuan berbeda sebaiknya dilakukan oleh KSP / USP koperasi terhadap
debitur kooperatif dan debitur non kooperatif.
Tahapan Penyelesaian Kredit bermasalah :
1. Penilaian Kualitas
2. Penetapan Prioritas
3. Analisa terhadap KEY SUCCESS FAKTOR
4. Penetapan model penyelesaIan kredit Bermasalah
Penetapan Prioritas
1. Pilih dan tetapkanlah kredit bermasalah yang lebih mudah diselamatkan dan
diselesaikan lalu dikelompokkan
2. Kredit yang masih bisa diselamatkan segera dilakukan langkah penyelamatan
(pembinaan, Reschedulling, recoonditioning, dan restructuring)
3. Kredit yang tidak dapat diselamatkan tetapi dapat diselesaikan segera diselesakan
secara damai atau melalui jalur hukum.
4. Kredit yang tidak dapat diselamatkan dan diselesaikan lakukan hapus buku sesuai
dengan kebijakan yang ada.
Tiga (3) Faktor Kunci Sukses
Tiga (3) Faktor Kunci Sukses dalam tindakan penyelamatan dan penyelesaian kredit yaitu :
1. Kemauan / Itikad Baik
2. Kemampuan Nasabah
3. Kesempatan Nasabah
Penanganan Kredit Bermasalah
1. Pembinaan Kredit
Pembinaan kredit adalah upaya yang dilakukan dalam penanganan kredit bermasalah
maupun lancar sehingga diperoleh hasil optimal sesuai tujuan pemberian kredit. Pembinaa
harus dilakukan secara berkesinambungan dan dengan niat yang tulus terhadap nasabah.
ii
Yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah : nasabah yang mempunyai kemauan
dan kesempatan namun kurang kemampuannya.
2. Penyelamatan Kredit
Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan didalam penanganan kredit
bermasalah yang masih mempunyai prospek, dengan tujuan meminimalkan timbulnya
kerugian KSP / USP Koperasi. Penyelamat kredit berarti menyelamatkan usaha nasabah
agar dapat kembali menunaikan kewajibanya kepada KSP / USP koperasi sekaligus
memerbaiki Kualitas kreditnya.
Penyelamatan kredit dapat dilakuka dengan cara :
a. Reschedulling
Penyelamatan kredit dengan cara cara perubahan syarat syarat perjanjian kredit
berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu, perubahan yang
dilakukan misalnya :
- Perpanjangan jangka waktu pelunasan hutang pokok
- Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga
- Perpanjangan jangka waktu kredit serta perubahan jumlah angsuran
- Pergeseran atau peranjangan Gracee period
- Kombinasi dari bentuk bentuk diatas
b. Reconditioning
Penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit
yang tidak terbatas dengan penjadwalan ulang, tetapi dapat diperluas pada persyarata lain
tanpa mempberkan tambahan kredit. perubahan yang dilakukan misalnya :
- Perubahan tingkat suku bunga
- Perubahan cara perhitungan bunga
- Pemberian keringanan tungggakan bunga
- Pemberian keringanan / penghapusan denda
- Penambahan jaminan
- Perubahan syarat-syarat lain
- Kombinasi dari bentuk bentuk diatas
c. Restructuring
ii
Penyelamatan Kredit dengan cara melakukan struktur pembiayaan, perubahan yang
dilakukan misalnya :
- Penambahan Kredit
- Perubahan komposisi kredit investasi dan kredit modal kerja
- Perubahan lainya.
3. Penyelesaian Kredit
Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang tidak
mempunyai prospek lagi, tindakan penyelesaian dilakukan apabila pembinaan dan
penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi.
Upaya proses penyelesaian kredit secara hukum dapat dilakukan melalui proses perdata
atau pidana (jika ada unsur tindak pidana)
Hari kedua, 27 Maret 2015
PENGENDALIAN INTERNAL KOPERASI
1. Latar Belakang
Pengurus (manajemen puncak) koperasi sangat berkepentingan memastikan bahwa aktivitas
yang dilaksanakan oleh para manajer dan para personel (karyawan) berjalan sebagaimana
mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh
karena itu, pengurus sangat perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas aktivitas
bawahannya. Pengendalian sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi
tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan dapat dicapai. Karena itu pula,
fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, tidak dapat dispisahkan dari
fungsi manajemen yang lain (perencanaan,pengorganisasian, dan pengerahan).
Luasnya kegiatan usaha koperasi mengakibatkan pengurus (manajemen puncak) tidak dapat
menguasai atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan atau aktivitas koperasi.
Untuk itu, pengurus harus mendisain dan membangun suatu sistem pengendalian yang
memadai. Salah satu pengendalian yang perlu dibangun adalah pengendalian intern.
Pengendalian intern berkaitan dengan upaya meningkatkan keadalan informasi akuntansi
yang disajikan dan laporan keuangan, dan kepatuhan para manajer dan personel terhadap
ketentuan-ketentuan tang berlaku, serta mendorong peningkatan efesiensi dan efektivitas.
ii
Peningkatan kehandalan informasi akuntansi yang terjadi dalam laporan keuangan sangat
penting artinya bagi pengurus, karena semua aktivitas operasi koperasi akan berdampak pada
keuangan, dan karena itu akan bercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan
mempunyai dua funsi pokok. Pertama sebagai media pertanggung jawaban pengurus kepada
anggota dan kreditur, yang menanamkan atau menginvestasikan modalnya di koperasi.
Kedua, laporan keuangan merupkan informasi penting bagi pengurus dalan perencanaan dan
penganmbilan keputusan manajerial. Bilamana informasi akuntansi dalam laporan keuangan
tidak handal, dapat dipastikan bahwa penilaian kinerja pengurus oleh anggota dan kreditur
juga tidak akan handal, dan keputusan manajerial yang didasarkan atas laporan keuangan juga
menjadi tidak handal. Oleh karena itu, adalaj sangat penting bagi pengurus untuk mendesain
dan membangun pengendalian intern yang memadai, serta mengimplementasikannya dengan
baik dan sungguh-sungguh.
2. Pengertian pengendalian internal
Memasuki abad 21, sebutan sistem dan struktur dihilangkan, hanya tinggal sebutan
pengendalian intern, yang didifinisikan sebagai sebagai suatu proses yang dijalankan oleh
dewan komisaris (pengawas pada koperasi), manajemen (pengurus dan manajer/direksi),
personel organisasi (koperasi/perusahaan), didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tiga golongan tujuan organisasi: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b)
efektivitas dan efesiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku. Dari pengertian pengendalian intern tersebut di atas, terdapat beberapa konsep dasar
sebagai berikut:
1) Pengndalain merupakan suatu proses untuk memcapai tujuan tertentu. Sebagai suatu
proses, pengendalian intern bukanlah suatu tujuan, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang
perpasiv, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur organisasi, bukan
sekedar pelengkap organisasi.
2) Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya sekedar
kebijakan, dan formulir-formulir, tetapi dijalankan, mulai dri pengawas, manajemen puncak
sampai pada personel pelaksana pada setiap jenjang organisasi.
3) Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukan
keyakinan mutlak. Pengendalian intern mengandung keterbatasan yang dapat menimbulkan
risiko bawaan, yang melekat pada setiap unsurnya serta selalu mempertimbangkan azas biaya
ii
dan manfaat (cost and benefit) dalam pencapaian tujuan pengendalian intern sehingga tidak
dapat memberikan keyakinan mutlak.
4) Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga golongan tujuan yang saling terkait,
yakni keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhdap hukum dan peraturan yang berlaku,
serta efektivitas dan efesiensi operasi.
3. Tujuan Pengendalian Intern
Dalam pengertian pengendalian intern telah telah dinyatakan tujuan pengendalian intern,
yakni:
1) Keandalan informasi dalam laporan keuangan;
2) Kepatuhan terhdap hukum dan peraturan yang berlaku;
3) Peningkatan efektivitas dan efesiensi operasi.
Keadalan informasi akuntansi, adalah keakuratan data akuntansi yang disajikan dalam laporan
keuangan. Pengendalian intern dapat meningkatkan keandalan data akuntansi, karena setiap
transaksi diproses melalui sistem dan prosedur yang melibatkan paling tidak tiga personel,
antara lain adalah pemegang otorisasi, pelaksana transaksi, dan yang melaksanakan
pencatatan dan pelaporan (akuntansi). Dengan demikian, semua transaksi akan dipertanggung
jawabkan, karena ada personel yang untuk mengotorisasi, dan semua transaksi akan tercatat
kareana ada personel yang berwenang untuk mencatat, dan melaporkannya dalam laporan
keuangan.
Koperasi atau organisasi berada dalam lingkungan suatu negara, yang operasinya diatur oleh
hukum (undang-undang) dan peraturan-peraturan lain. Peraturan dan hukum tersebut
mencakup aspek operasi dan administrasi. Semua peraturan, dan hukum harus menjadi acuan
oleh pengawas, pengurus, manajer, dan personel, agar koperasi tidak menanggung risiko.
Pengendalian intern akan menegaskan kebijakan manajemen yang mesti dipatuhi, kebijakan
mana selalu memperhatikan aspek peraturan dan hukum yang berlaku.
Pengendalian intern mengatur aktivitas operasi sedemikian rupa, yang dimulai dengan
perencanaan kegiatan dan penyusunan budget, penetapan dan prosedur oprasi. Setiap kegiatan
operasi diarahkan untuk mematuhi rencana, budget, sistem dan prosedur yang ditetapkan.
Kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern, berarti mematuhi rencana, budget, sistem dan
prosedur, sehingga mendorong tercapai efektivitaas dan efesiensi.
4. Sasaran Pengendalian Intern
ii
1) Mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efesien
2) Laporan keuangan yang handal
3) Perlindungan asset
4) Mengecek keakuratan dan kehandalan data akuntansi
5) Kesediaan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
6) Membantu menentukan kebijakan manajerial
5. Komponen Pengandalian Intern
1) Lingkungan Pengendalian [Control Environment)
Lingkungan pengendalian koperasi mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhdap
pentingnya pengendalian yang ad di organisasi tersebut. Ada beberapa komponen dalam
pengendalian lingkungan antara lain:
(1) Fiiosofi manajemen dan gaya operasi
(2) Integritas dan nilai-nilai etis
(3) Komitmen terhadap kopetensi
(4) Dewan direksi dan panitia audit
(5) Struktur organisasi
(6) Tugas tanggung jawab dan otorisasi
(7) Kebijakan SDM dan Praktek
(8) Pengaruh eksternal
2) Penilaian Resiko (Risk Assesment)
Semua organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun yang namanya resiko pasti ada
dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis {profit dan non profit)
maupun non bisnis. Suatu resiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi
sehingga dapat di perkiraan intensitas dan tindakan yang dapat meminimakannya. Sebuah
pengendalian internal yang baik memungkinkan penaksiran resiko yang dihadapi oleh
organisasi baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Langkah-langkah dalam
penaksiran resiko adalah sebagai berikut:
(1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko
(2) Menaksirkan resiko yang berpengaruh cukup signifikan
(3) Menentukan tindakan yang dilakukan untuk me-manage resiko.
3) Aktivitas Pengendalian(Conrro/ Activities)
Menurut Wilkinson, Ceullo, Raval, and Wong-On Win. Disebutkan bahwa aktifitas
pengendalian dapat digolongkan dalam dua katagori, yaitu:
ii
(1) Aktifitas pengendalian yang berhubungan dengan Laporan Keuangan digolongkan
menurut penggunaannya dalam sebuah sistem, antara lain:
a. Preventive Control, meerupakan pengendalian pencegahan terhadap peristiwa yang kurang
baik sepeerti kerugian atau kesalahan yang terjadi.
b. Detective Control, merupakan aktivitas yang dirancang untuk menemukan
kejadian/peristiwa yang kurang baik seperti pemborosan operasional.
c. Correktive Control, merupakan aktivitas yang dirancang untuk memperbaiki
masalah=masalah yang ditemukan melalui Detective Control.
d. Security measures, merupakan ukuran keamanan yang dimaksud untuk menyediakan
perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aset dan data arsip.
(2) Aktivitas Pengendalian yang berkenaan dengan pengolahan informasi yang digolongkan
menurut aplikasi /penerapannya dalam sebuah sistem, antara lain:
a. General Control, merupakan aktivitas pengendalian terhadapsemua aktivitas yang
berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi dan Aset
b. Application Control, merupakan aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan
transaksi atau tugas akuntansi secara spesifik.
Dari kedua kategori tersebut semua terlihat atau cendrung bersifat pengendalian secara
umum.
Pemeriksaan prestasi/Capaian kerja:
a) Membandingkan nialai anggaran ke nilai-nilai nyata
b) Menetapkan perbedaan hubungan pada data operasi atau keuangan satu dengan yang lain,
menganalisa dan menginvestigasi dan melakukan tindakan korektif
c) Meninjau ulang capain fungsional seperti manajer kredit memberikan persetujuan pinjaman
ke anak cabang/daerah.
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang
digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian
seharusnnya efesian dan efektive untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas
pengendalian meliputi:
(a) Pemisahan fungsi.tugas.wewenang yang cukup
(b) Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
(c) Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup
(d) Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
(e) Evaluasi secara independen atas kinerja
ii
(f) Pengendalian terhadap pemrosesan informasi
(g) Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan.
4) Informasi dan Komunikasi(/n/ormar/on and Communication)
Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang pentinfg dari pengendalian intern
koperasi. Informasi tentang lingkungan, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan
monitoring diperlukan oleh manajemen dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan
peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar
perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar
eksternal. Hukum, peristiwa kondisi yang berpengaruh pada pengembilan keputusan dan
pelaporan eksternal.
5)Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta
meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik
dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang
terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati prilaku karyawan atau tanda-tanda
peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan
secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur
korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang
bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga
sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari auditor atas laporan
keuangan. Pemantauan seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan meyakinkan
bahwa temuan-temuan audit dan review lainnya diselesaikan dengan tepat. Hal ini meliputi:
1) Mengevaluasi temuan-temuan, review, rekomendasi audit secara tepat
2) Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit
dan review.
3) Menyelesaian dalam waktu yang telah ditentukan tindakan yang digunakan untuk
menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen.
6. Penanggung Jawab Pengendalian Intern
Seluruh Stakeholder koperasi sangat berkepentingan dengan pencapaian tujuan koperasi, oleh
karana itu pada dasarnya semua stakehpder bertanggung jawab atas implementasi
pengendalian intern yang memadai di koperasi.Namun yang paling bertanggung jawab pihak
internal koperasi, yakni pengawas, manajemen (pengurus dan manajer), dan personel
(karyawan), dan internal auditor, jika ada.
ii
1) Pengawas, Pengawas bertanggung jawab untuk menganalisis dan memastikan apakah
pengurus termasuk manajer memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan
mengemplementasikan pengendalian intern yang memadai pada koperasi. Bila pengurus tidak
memenuhi tanggungjawabnya, maka pengawas berkewajiban memberikan rekomendasi, agar
tanggungjawab tersebut dipenuhi sebagai mana mestinya.
2) Pengurus, Manajer. Pengurus dan Manajer yang merupkan manajemen puncak koperasi
bertanggungjawab mengembangkan dan mengemplementasikan pengendalian intern
koperasinya secara aktif. Ketua bertanggungjawab menciptakan atmosfir pengendalian di
tingkat manajemen puncak, agar kesadaran pentingnya pengendalian tumbuh diseluruh
jajaran organisasi. Bendahara bertanggung jawab agar semua komponen pengendalian
terimplementasi dalam pengelolan keuangan koperasi, sehingga tumbuh kepercayaan bahwa
keuangan koperasi dikelola secara aman, teratur dan terencana dengan baik sehingga koperasi
terhindar dari resiko keuangan yang tidak diinginkan. Di samping itu Bendaha juga
bertanggungjawab dalam pemantauan pelaksanaan sisten akuntansi, sehingga menjamin ke
akuratan data akuntansi, mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan. Sekretaris
bertanggungjawab dalam mengimplementasikan pengendalian intern yang berkaitan dengan
fungsi kesekretariatan, administras, kepegawaian, pengelolaan aktiva tetap dan
kerumahtangga koperasi. Manajer bertanggungjawab dalm mengeplementasikan
pengendalian intern dalam setiap pengambilan keputusan operasi, pemberian otorisasi
transaksi, dan membantu pengurus menciptakan atmospiryang mendoorong setiap personel
mematuhi pengendalian intern.
3) Auditor Internal. Bilamana koperasi memilih fungsi auditor intern, maka personel auditor
intern bertanggungjawab mengevaluasi efektivitas atau memadai tidaknya pengendalian
intern yang ada, dan memberikan rekomendasi kepada pengurus dan manajer bilamana tidak
lagi memadai. Namun tanggungjawab untuk melakukan perubahan terletak ditangan
pengurus, bukan pada auditor intern.
Personel Koperasi. Setiap personel koperasi bertanggungjawab dalam mengeplementasikan
pengendalian intern dengan semestinya, dengan menjalankan praktik yang sehat, serta saling
mengimpormasikan atau mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan pengendalian secara
baik. Misalnya, bilamana terdapat ketidak patuhan atas kebijakan tertentu, maka setiap
personel yang mengetahui
berkewajiban untuk mengkomunikasikan pada manajemen yang bertanggungjawab untuk
melakukan tindakan perbaikan.
ii
4) Anggota(Rapat Anggota) merupakan bagian dari stakeholder yang terkait langsung dengan
fungsi pengendalian intern. Anggota bertanggungjawab dalam mematuhi ketentuan, sistem,
prosedur bilamana berhubungan dengan koperasi. Kepatuhan ini telah mengemplementasikan
pengendalian intern dengan baik.Pandangan untuk mengabaikan kebijakan, peraturan,sistem
dan prosedur karena alasan anggota sebagai pemilik koperasi harus dihindari, jika tidak akan
mendorong tidak berfungsinya pengendalian intern, yang pada akhirnya tujuan pengendalian
intern tidak tercapai. Tanggung jawab lain anggota, adalah memberikan rekomendasi kepada
pengurus bilamana menemukan praktik-pratik tidak sehat dalam pengelolaan aktivitas
koperasi.
7. Keterbatasan Pengendalian Intern
Dimuka telah diungkapkan bahwa pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan
memadai, bukan keyakinan mutlak kepada manajemen tentang pencapaian tujuan
pengendalian intern itu sendiri, karena pengendalian mengandung keterbatsan bawaan.
Keterbatsan yang dimiliki oleh pengendalian intern dijelaskan berikut ini:
1) Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel koperasi dapat salah
dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambilnya, karena keterbatasan informasi,
waktu dan tekanan lain.
2) Gangguan. Gangguan dalam pengendalian intern yang telah ditetapkan mungkin terjadi
karena personel salah dalam memahami dan menafsirkan kebijakan, perintah atau membuat
kesalahan karena kelalaian, kurangnya perhatian atau karena kelelahan. Perubahan yang
bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula
mengakibatkan gangguan dalam implementasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan.
3) Kolusi. Kolusi merupakan kerjasama yang dibangun oleh beberapa personel untuk tidak
mematuhi pengendalian intern, untuk tujuan mengambil keuntungan atau membobol
kekayaan (kecurangan) koperasi untuk kepentingan pribadi. Kolusi mengakibatkan
kecurangan yang dilakukan sulit terlihat dan diungkapkan, jika tidak dilakukan pemeriksaan
yang saksama.
4) Pengabean oleh pengurus(manajemen).
Manajemen atau pengurus dengan wewenag pengambilan keputusan yang ada meraka dapat
mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk mengambil keuntungan
pribadi, penyajian laporan keuangan yang berlebihan, dan kepatuhan semu. Misalnya, dalam
penjualan aktiva tetap koperasi, pengurus tidak mematuhi pelelangan terbuka, tetapi
ii
melakukan lelang tertutup dengan tujuan agar aktiva tetap yang dileleang tersebut jatuh
kepada mereka. Ini berarti koperasi kehilangan kesempatan untuk mendapat penawaran harga
yang lebih tinggi. Contoh lain adalah, pengurus mengabaikan penyisihan piutang tak tertagih
dan pengakuan penurunan nilai persediaan yang rusak agar SHU tetap tinggi, dengan tujuan
agar bagian SHU untuk pengurus tinggi.
5) Biaya dan manfaat. Adalah hal yang wajar dalam membangun dan mengimplementasikan
pengendalian intern pengurus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat
yang diperoleh. Namun manfaat yang diperoleh dari pengendalian
Intern sulit diukur, karena umumnya bersifat kualitatif. Bilamana pengurus sangat
mempertimbangkan biaya, tanpa memahami manfaat yang mungkin baru dapat diukur secara
kualitatif, dapat mendorong pengurus untuk tidak mengembangkan pengendalian intern
dengan baik.
4.1.3.2. Diskusi
Setelah penyampain materi diakhiri kemudian dilanjutkan dengan diskusi,
diskusi ini berlangsung dengan tertib dan terarah. Pada saat diskusi peserta berperan aktif
bertanya terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi di usaha mereka masing-
masing. Adapun pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1
DAFTAR PERTANYAAN PESERTA PELATIHAN
No Nama Nama
Koperasi
Pertanyaan
1. Nyoman Aryawan KUD Sari
Pertiwi
Bagaimana cara mengatasi kredit macet?
Apakah bisa dengan terlebih dahulu
melunasi pokoknya saja?
Jika ya, saat pembuatan laporan diharuskan
ada sisa pokok, sedangkan diadministrasi
pokoknya sudah lunas. Bagaimana cara
yang tepat untuk mengatasinya?
ii
2. I Ketut Suka KPN Susila
Bhakti
Bagaimana cara menentukan nilai dari
agunan yang diberikan oleh nasabah?
3. Nyoman Mendra KUD Seririt Langkah-langkah apa yang harus dilakukan
untuk mengelola koperasi agar terhindar
dari koperasi yang kurang sehat?
4 I Ketut Suartika KSP Dana
Mukti
Apa yang menyebabkan koperasi sulit
berkembang dengan pesat ?
5. Kadek Semadyasa KPN Werdhi
Yasa
Apa saja yang perlu diperhatikan dalam
penyaluran kredit di koperasi ?
6. I G N Indrayana KPN Wiyata Apa yang harus diperhatikan dalam
merancang SPI yang handal agar bisa
memajukan koperasi secara cepat?
7 Putu Ariani KPN Sada
Sukasada
Apakah usaha koperasi jika mencari profit
untuk operasional itu termasuk dikatakan
capital ?
8 Sukarno Al Farizi KPN Ikhlas Bagaimana caranya agar politik anggaran
koperasi itu tidak tergantung pada reputasi
koperasi?
9 Gede Santiasa KSP Pada
Payu
Resiko apa saja yang melekat pada
pengembangan usaha koperasi dan
bagaimana cara mengatasi resiko tersebut?
10 Aryawan KUD Sari
Pertiwi
Bagaimana cara mendeteksi dan
mengevaluasi SPI yang masih lemah
penerapannya di koperasi?
11 Ngakan Ketut Alit KPN Setia
Budhi
Apa saja tips dan trik jitu yang bisa
meningkatkan daya saing koperasi sehingga
siap menghadapi MEA di tahun 2015?
ii
Pelatihan ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan
mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan keinginan
perusahaan. Keefektifan pelatihan manajemen koperasi dan sistem pengendalian intern
dilihat dari outcome-nya yang ditunjukkan dengan kinerja dan pengetahuannya setelah
mereka mengikuti pelatihan dan sudah memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
Pelatihan manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian intern yang
handal, berjalan dengan baik. Para peserta memperoleh gambaran, pemahaman, serta
pengetahuan yang luas mengenai kiat-kiat dalam mengelola dan menjalankan koperasi, serta
dalam merancang sistem pengendalian intern sehingga diharapkan koperasi bisa berkembang
dengan pesat, dan bisa lebih siap dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
pada tahun 2015.
Kegiatan ini dapat dikatakan cukup berhasil, ini dapat dilihat dari 30 undangan yang
disebar ke berbagai koperasi, tingkat kehadiran mereka mencapai 100%. Antusiasme mereka
dalam mengikuti kegiatan pelatihan cukup tinggi yang bisa dilihat dari banyaknya pertanyaan
yang mereka ajukan ke narasumber. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan setelah
acara seminar 90% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini cukup bermanfaat dalam upaya
memberikan pengetahuan mengenai manajemen usaha serta perancangan sistem pengendalian
intern yang handal. Keterbatasan waktu seminar membuat masih ada beberapa hal atau topik
yang tertunda pembahasannya. Namun pemateri memberikan waktu diluar acara seminar
untuk berdiskusi lebih lanjut.
ii
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Kegiatan pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
b. Terjadinya peningkatan pemahaman antara sebelum diberikan pelatihan dengan
sesudah pelatihan.
c. Manajemen usaha dan sistem pengendalian intern yang handal merupakan salah satu
strategi yang bisa digunakan bagi pengurus koperasi dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015
d. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pengurus koperasi.
2. Saran
a. Disarankan agar para pengurus koperasi mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA
dengan mengikuti berbagai pelatihan sejenis yang diselenggarakan oleh berbagai
pihak.
b. Pendanaan yang terbatas mengakibatkan kegiatan ini tidak bisa mencakup lebih luas
dan mendalam, sehingga disarankan agar pendanaan kegiatan P2M untuk ditingkatkan
ii
DAFTAR PUSTAKA
http://lensa.diskopjatim.go.id/warta-koperasi/manajemen-koperasi/213-manajemen-
keuangan-dan-permodalan-koperasi-2.html
http://ekosupriyantosemm.wordpress.com/2012/03/21/makalah-koperasi-3/
http://anggailina.blogspot.com/2011/01/struktur-organisasi-koperasi.html
http://airdanruanggelap.blogspot.com/2010/11/organisasi-dan-pengelolaan-koperasi.html
ii
LAMPIRAN 1
Dokumentasi Kegiatan
ii
ii