PELAKSANAAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

DI KABUPATEN TANAH DATAR

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)

Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar

LUCKY

NIM 14 231 054

JURUSAN EKONOMI SYARIAH/AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2018 M/ 1439 H

i

ABSTRAK

LUCKY. NIM 14 231 054, Judul Skripsi “Pelaksanaan Strategi

Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di

Kabupaten Tanah Datar”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Nageri

(IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini yaitu pelaksanaan

pemungutan pajak daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dari

tahun 2013 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan baik dari segi target yang

ditetapkan maupun penerimaan pajak daerahnya. Dalam penelitian ini penulis

ingin mengetahui pelaksanan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar

dalam penerimaan pajak daerahnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field

Research (penelitian lapangan), dengan menggunakann metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data

menggunakan analisis interaktif dengan pengumpulan data, resuksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan penerimaan pajak daerah terlaksana

dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Tanah

Datar yang mengalami peningkatan dalam penerimaan pajak daerah maupun

target yang ditetapkan tiap tahunnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari

upaya yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Strategi yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam upaya meningkatkan

penerimaan pajak daerah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, pelayanan, dan Kebijakan yang di

ambil oleh Pemerintah Daerah dalam penerimaan pajak daerah.

.

Kata kunci: Strategi, Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Kabupaten Tanah

Datar.

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

ABSTRAK ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL........................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Fokus Penelitian .......................................................................... 7

C. Rumusan Masalah ...................................................................... 7

D. Tujuan Penelitian ........................................................................ 7

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian .................................................. 8

F. Defenisi Operasional ................................................................... 9

BAB II PEMBAHASAN

A. Landasan Teori ........................................................................... 11

1. Perpajakan .............................................................................. 11

2. Pemungutan Pajak Daerah .................................................... 20

3. Strategi Pemungutan Pajak .................................................... 41

B. PenelitianYang Relevan ............................................................. 50

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ............................................................................ 53

B. Latar Dan Waktu Penelitian ....................................................... 54

C. Instrumen Penelitian.................................................................... 54

D. Sumber Data ................................................................................ 54

iii

E. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 54

F. Tekhnik Analisis Data ................................................................. 55

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data ......................................... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Badan Keuangan Daerah (BKD)

Kabupaten Tanah Datar .............................................................. 56

B. Pelaksanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan

Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Tanah Datar .............. 71

1. Identifikasi dan Ekstensifikasi pajak ..................................... 72

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur ................... 83

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan ....................................... 85

4. Kebijakan-kebijakan Dalam Penerimaan Pajak Daerah ....... 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 96

B. Saran .......................................................................................... 97

DAFTAR PUSTAKA

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Pajak yang dikelola Provinsi dan Kabupaten/Kota ................. 3

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota ..................................... 5

Tabel 3.1 Jadwal Penulisan Skripsi .................................................................. 53

Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar ......................... 71

Tabel 4.2 Rincian Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar ............ 72

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sruktur Organisasi BKD Kabupatan Tanah Datar ....................... 71

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Izin melaksanakan Penelitian di Badan Keuangan Daerah (BKD)

Kabupaten Tanag Datar

Lampiran 3. Surat Balasan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah

Datar

Lampiran 4. Surat Tugas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5. Daftar Pertayaan Wawancara

Lampiran 6. Kartu Wawancara Kegiatan Penelitian Skripsi

Lampiran 7. Bukti Dokumentasi

Lampiran 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, dibagi atas

daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten

dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya, untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan kepada masayarakat atau sering disebut sebagai

otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya,

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang-

undang (Muindro, 2008:212).

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mencapai penyelenggaraan

manajemen pemerintah yang efektif dan efisien. Dengan adanya otonomi daerah,

setiap daerah otonom memiliki hak, wewenang maupun kewajiban dalam

mengurus sendiri setiap urusan di daerah mereka masing-masing, Termasuk

dalam pengelola keuangan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu yang harus

dilakukan oleh pemerintahan daerah adalah mengembangkan kelembagaan dan

mengelolaan dengan baik, agar mampu melaksanakan perannya sebagaimana

mestinya sesuai Undang-undang yang berlaku (Muindro, 2008:212).

Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan

pemerintahannya, dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah

harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang

dimiliki. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber

keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan di daerahnya.

2

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah, daerah diberikan hak untuk

memberdayakan segala potensi perekonomian, yang menyebabkan pemerintah

daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian yang dapat dijadikan

pendapatan daerah. Sumber-sumber pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas

dana perimbangan, pinjaman daerah, pendapatan lain-lain yang sah, dan

pendapatan asli daerah (PAD). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan

keleluasaan dalam pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara

maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk diantaranya penerimaan PAD. Menurut pasal 6 ayat (1) UU No. 33

Tahun 2004, penerimaan PAD bersumber dari beberapa penerimaan yaitu pajak

daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu pos penerimaan PAD dalam APBD adalah pajak daerah, pajak

daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan,

kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang nantinya iuran tersebut

digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sehingga pajak

daerah adalah pungutan wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan.

Pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009,

tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa,

berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung, serta digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah atau Retribusi berdasarkan Undang-undang tersebut adalah

pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu,

yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.

3

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang pokok-

pokok pengelolaan keuangan daerah, membawa paradigma baru dalam

pengelolaan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola

sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, Atau dengan

kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian

perencanaan yang diharapkan dalam upaya pemberdayaan daerah untuk

mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Penggalian potensi dari pajak daerah, dapat digunakan untuk menaikan

penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah yang sesuai dengan

Administrasi Daerah, menurut Undang-undang 28 Tahun 2009, pajak daerah dapat

digolongkan menjadi dua macam yaitu :

Tabel 1.1

Jenis Pajak yang dikelola Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak kendaraan bermotor

2. Bea balik nama kendaraan

bermotor

3. Pajak bahan bakar kendaraan

bermotor

4. Pajak air permukaan

5. Pajak rokok

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak mineral bukan logam dan

batuan

7. Pajak parkir

8. Pajak air tanah

9. Pajak sarang burung ruwelet

10. Pajak bumi dan bangunan

pedesaan dan perkotaan

11. Bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009

4

Pajak daerah seperti pajak Kabupaten/kota, sangat berperan penting untuk

membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, karena

sumber penerimaan terbesar APBD saat ini berasal dari sektor pajak. Untuk

mendukung perannya yang begitu besar, masyarakat di daerah diharapkan lebih

peduli dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan, sehingga bisa

memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan daerah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan

pungutan daerah, yang penerimaannya harus ditingkatkan untuk mewujudkan

pembanguan daerah seperti yang dikehendaki masyarakat daerah, Karena seluruh

rangkaian kegiatan pemerintah. Pembangunan memerlukan dana atau biaya yang

sangat besar, dan ini tidak akan terwujud jika pemerintah daerah tidak bisa

memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Seperti yang dilakukan

oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan senantiasa berusaha

meningkatkan penerimaan pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan yang

berlaku.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Sumatra Barat yang memiliki kondisi geografis alam yang indah, seperti

perbukitan dan keindahan gunung-gunung yang menjulang tinggi, wisata air

terjuan, pemandian air panas serta banyak tempat wisata lainnya, dengan

keindahan alam dan ditunjang juga dengan udara yang sejuk pada satu wilayah.

Hal ini menjadikan Kabupaten Tanah Datar memiliki kawasan wisata. Kabupaten

Tanah Datar jika dilihat dari potensi perekonomian baik dari sektor pertanian,

perdagangan, industri dan restoran. Selain hasil pertanian, sektor pariwisata dan

hotel, kini menjadi sektor andalan dalam perekonomian di Kabupaten Tanah

Datar. Setiap sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah yang cukup

besar. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Kabupaten Tanah Datar

berupaya menggali setiap potensi yang ada, Oleh sebab itu diperlukan strategi

serta penatausahaan yang memadai, adapun strategi yang dilaksanakan Dinas

5

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar terkait dengan upaya penerimaan

pajak daerah seperti :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

Intensifikasi pajak diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Tanah Datar, untuk meningkatkan penerimaan pajak

yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan

peningkatan pengelolaan pajak. Serta meningkatkan penerimaan pajak

daerah melalui penciptaan sumber-sumber pendapatan pajak daerah.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

Dalam konteks kualitas sumber daya aparatur di era otonomi adalah

kemampuan professional dan keterampilan teknis para pegawai, yang

termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah.

Di Kabupaten Tanah Datar dalam penerimaan pajaknya, dapat diukur

dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja,

jenjang kepangkatan dan status kepegawaian.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,

manusia atau tenaga kerja, proses, tugas serta lingkungan yang memenuhi

atau melebihi harapan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan adalah aktifitas

atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

4. Kebijakan-kebijakan dalam pemerimaan pajak

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan

kelompok sektor swasta, serta individu.

6

Selanjutnya adapun data penerimaan pajak daerah Kabupaten Tanah

Datar, setelah menetapkan ke empat strategi tersebut selama lima tahun terakhir

Sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar

(Dalam Rupiah)

No. Tahun Kabupaten Tanah Datar

Target Realisasi Persentase (%)

1. 2013 8.191.151.385,00 7.397.321.463,93 90,31

2. 2014 10.187.541.466,00 9.458.236.048,00 92,84

3. 2015 11.296.125.467,00 10.883.448.759,00 96,35

4. 2016 12.379.061.602,00 11.733.146.397,50 95,11

5. 2017 14.624.911.710,00 16.523.576.857,98 112,63

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar

Dapat dilihat dari data penerimaan pajak daerah Kabupaten Tanah Datar,

pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah yang di peroleh Rp. 7.397.321.463,93

dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.191.151.385,00. Sedangkan pada

tahun 2014 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.

2.060.914.584,07 dengan penerimaan pajak daerah Rp. 9.458.236.048,00 dari

target sebesar 10.187.541.466,00. Tahun 2015 penerimaan pajak daerah Rp.

10.883.448.759,00 dari taget yang ditetapkan sebesar Rp. 11.296.125.467,00,

pada tahun 2015 mengalami peningkatan Rp. 1.425.212.711,00 dari tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah Rp.

11.733.146.397,50 dengan target yang di tetapkan Rp. 12.379.061.602,00 , pada

tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebelumnya sebesar Rp.

1.695.612.842,00. Tahun 2017 penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanah

Datar Rp. 16.523.576.857,98 dari target sebesar Rp. 14.624.911.710,00. Pada

tahun 2017 penerimaan pajak daerah melebihi target yang tekah ditetapkan

7

sebesar Rp. 1898.605.147,98 dan mengalami peningkatan dari tahun 2016

sebesar Rp. 4.790.430.460,48. Jika dilihat dari Penerimaan pajak daerah, baik

dari segi target dan penerimaan pajaknya, Kabupaten Tanah Datar selalu

mengalami peningkatan penerimaan. Ini membuktikan bahwa strategi yang

ditetapakan pemerintah daerah di Kabupaten Tanah Datar terhadap penerimaan

pajak yang selalu mengalami peningkatan dan strategi yang dirancang terlaksana

dengan baik dalam menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tanah Datar

dari tahun ke tahun.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut

dengan judul penelitian “Pelaksanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam

Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Tanah Datar”.

B. Fokus Penelitian

Berasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah dalam penelitian

ini yaitu pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, pelayanan,

dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pajak

daerah di Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah dalam intensifikasi dan

ekstensifikasi pajak di Kabupaten Tanah Datar ?

2. Bagaimana pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatan

kualitas sumber daya aparatur di Kabupaten Tanah Datar ?

3. Bagaimana pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

kualitas pelayanan di Kabupaten Tanah Datar ?

8

4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah

Daerah dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan dari penilitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah dalam

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah dalam

meningkatkan kualitas sumber daya aparaturdi Kabupaten Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi Pemerintah Daerah dalam

meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Tanah Datar.

4. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah

Daerah dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu

(S1) pada IAIN Batusangkar,dan dengan adanya penelitian ini dapat

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan

strategi Pemerintah Daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah

di Kabupaten Tanah Datar.

b) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam

menetapkan setrategi penerimaan pajak daerah serta target penerimaan

pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar.

9

c) Bagi Akademisi

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi Akademisi sebagai

referensi untuk menambah pengetahuan mengenai upaya-upaya dan

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerimaan

pajak daerah serta bentuk pelaksanaan penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Tanah Datar. Dengan bertambahnya penerimaan pajak

daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD,

sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian

daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui upaya-upaya

dan kebijakanyang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan

penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar.

G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami masalah yang

penulis maksud yaitu mengenai pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam

peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar, maka dapat

penulis menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan

hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang pemerintah daerah yang

hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas

jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat

dipaksakan. Untuk pelaksanaan tersebut membutuhkan perencanaan atau strategi,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah.

10

Sumber-sumber penerimaan yang ada di Kabupaten Tanah Datar yaitu

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan,

pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung

walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak perolehan atas

tanah dan bangunan. Dalam penerimaan pajak daerah, Kabupaten Tanah Datar

setiap tahunya mengalami peningkatan baik dari segi target maupun penerimaan

pajaknya, dan pada tahun 2017 penerimaan pajak daerah Kabupaten Tanah Datar

melebihi target yang telah ditetapkan.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, Kabupaten Tanah Datar

menetapkan strategi seperti Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, meningkatkan

kualitas sumber daya aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan, dan Kebijakan-

kebijakan yang di tetapkan dalam penerimaan pajak daerah.

Sebuah rencana atau arah tindakan yang sudah terpola atau tersusun yang

digunakan suatu organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas atau

kinerja. Strategi dalam hal ini dapat dinyatakan secara eksplisit berupa dokumen

dan dilaksanakan secara sadar oleh pimpinan organisasi untuk tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Secara aplikasi strategi yang dimaksud adalah arah

tindakan tertentu yang digunakan oleh Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten

Tanah Datar sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas berupa pemungutan

pajak daerah sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan penjelasan di atas, yang penulis maksud dari masalah

penelitian ini adalah suatu penelitian mengenai pelaksanan strategi pemerintah

daerah dalam peningkatan peneriman pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar.

11

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pemahaman Teori Perpajakan

a. Dasar-dasar pajak

1) Pengertian Pajak

Beberapa Definisi pajak menurut para Ahli adalah sebagai berikut:

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I.Djajadningrat:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari

kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian,

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara

secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

(Resmi, 2016:1).

Menurut Prof.Dr.PJA.Adriani bahwa pajak merupakan iuran

kepada Negara, yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang

wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Gustiawan,

2014:2).

Menurut Leroy Beaulieu dalam bukunya “traite de la

science des finances” mengatakan “L’impot et la contribution, soit

directe soit dissimulee, que la puissance publique exige des

habitabts ou des biens pur subvenir aux depenses du

gouverenment”. (pajak adalah baik secara langsung maupun tidak

langsung, yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk

12

atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah) (Pandiangan,

2014:3).

Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H dalam dasar-dasar hukum

pajak dan pajak pendapatan merumuskan, pajak adalah iuran rakyat

kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikuler ke

sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran

umum (Bohari, 2010:25).

Sedangkan dalam UU Nomor 28 tahun 2007 tentang

ketentuan umum dan tata cara perpaakan (perubahan ketiga UU

Nomor 6 tahun 1983), untuk pertama kalinya dalam peraturan pajak

Indonesia diberikan pengertian pajak yaitu “pajak adalah kontribusi

wajib kepada negaara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan

masih banyak lagi definisi yang dikemukakan para ahli perpajakan

yang lain, namun dari beberapa definisi di atas dapat dirumuskan

bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai

wujud peran serta dalam pembangunan yang pengenaannya

berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara

langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya

2) Ciri-Ciri Pajak

Berdasarkan definisi di atas maka ciri-ciri yang melekat

pada pajak adalah sebagai berikut :

a) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang

dan aturan pelaksanaannya serta dapat dipaksakan.

13

b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunukkan adanya kontra

prestasi individual oleh pemerintah.

c) Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai public investment (Resmi,

2014:2).

e) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter

yaitu fungsi mengatur. Contoh pajak: PPh, PPN, PBB

(Mardiasmo, 2013:11).

3) Fungsi Pajak

Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian

fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah

kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk

menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan

manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu

Negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan

ekonomi masryarakatnya. Fungsi pajak Umumnya dikenal dengan

dua macam fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi Budgeter

Yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik yang merupakan

suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya dapat

digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak-pajak

ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa (surplus), maka

surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi

14

pemerintah (public saving untuk public investment) (Abut,

2010:4).

b) Fungsi Regulerend (mengatur)

Fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang

keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap

sector swasta. Kebijakan fiscal sebagai suatu alat pembangunan

harus mempunyai tujuan yang simultan yaitu secara langsung

menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk public

investment, dan secara tidak langsung digunakan untuk

menyalurkan private saving ke arah sector-sektor produktif,

sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran

yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan

pembebasan pajak (tax holiday) dan pengenaan PPnBM

(Asyhadie, 2009:195).

4) Unsur Pajak

Adapun Unsur-unsur pajak sebagai berikut:

a) Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak

hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-

undang serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara

langsung dapat ditunjuk.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat

luas (Mardiasmo, 2013:1).

15

5) Penggolongan Pajak

a) Berdasarkan organisasi pengelolaannya

Berdasarkan organisasi pengelolannya (pemungutan),

pajak dapat dibedakan atas:

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang pengelolannya dilakukan oleh

pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum

(Negara). Yang termasuk pajak pusat yang pengelolaannya

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi sebagai

berikut :

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi

atau badan atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam suatu tahun pajak.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang

kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean

(dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan,

maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena

pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada

dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena

pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh

Undang-undang PPN (Fatimah, 2011:5).

3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian barang

kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga

dikenakan PPnBM.

16

4) Bea Materai

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas

pemanfaatan dokumentasi, seperti surat perjanjian, akta

notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan

efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas

jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan (Risman,

2013:55).

5) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau

pemanfaatan tanah dan atau bangunan, PBB merupakan

pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi

penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah

baik provinsi maupun kabupaten/kota (Fatimah,

2011:6).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan

oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-

pengeluaran daerah. Pajak daerah meliputi pendapatan asli

daerah yang terdiri atas: Pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak

mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air

tanah, dll.

b) Berdasarkan golongannya (pembayar) pajak dibedakan atas:

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang pembayaran atau

pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: pajak penghasilan, pajak perseroan dan pajak

kekayaan.

17

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayaran atau

pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: PPN dan PPnBM, cukai dan pita rokok (Abut,

2010:8).

c) Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan atas:

a. Pajak Subyektif

Pajak Subyektif adalah pajak yang berpangkal pada diri

orang yang dikenakan pajak. Pajak subyektif dimulai dengan

menetapkan orangnya, kemudian baru dicari obyeknya.

Dalam pemungutan pajak subyektif ini harus ada hubungan

antara Negara pemungut pajak dengan subyek pajak. Jadi

yang penting adalah subyeknya, yang dapat dibedakan

antara perorangan dan badan usaha.

b. Pajak Obyektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada obyek

yang dikenakan pajak dan untuk mengenakan pajaknya

harus dicari obyeknya. Pada pajak obyektif dimulai dengan

obyeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lainnya,

baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar

pajaknya yaitu subyeknya. Dalam pemungutan pajak

obyektif harus ada hubungan antara Negara pemungut pajak

dengan obyek pajak. Pajak obyektif selalu dipungut

berdasarkan asas sumber, sedangkan pajak subyektif selalu

dipungut berdasarkan asas domisili dan asas nasionalitas

(Resmi, 2016:7).

18

6) Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH., hukum pajak

mempunyai kedudukan antara hukum-hukum sebagai berikut:

a) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu

dengan individu lainnya.

b) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan

rakyatnya. Hukum ini dapat dirincikan sebagai hukum tata

negara, hukum tata usaha (hukum administratif), hukum pajak,

hukum pidana.

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan

bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum,

berlaku apa yang disebut lex specialis derogate lex generalis, yang

artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan

umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam

peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam

peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum

pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau

hukum yang sudah ada sebelumnya. Hukum pajak menganut

paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda

misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan

dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa keberatan tersebut diterima,

maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu

membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda

dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni

pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain

(Mardiasmo, 2013:5).

19

7) Dasar Pengenaan Pajak

Sebagai dasar hukum penentuan dasar pengenaan pajak

tetap pasal 1n, pasal 1o, pasal 1p, pasal 1q, dan pasal 1w yang

dengan UU nomor 18 tahun 2000 diubah menjadi pasal 1 ayat 17,

pasal 1 ayat 18, pasal 1 ayat 19, pasal 1 ayat 20, dan pasal 1 ayat 26

UU PPN 184. Dalam pasal 1 ayat 18 dan pasal 1 ayat 20 terjadi

perubahan terminology “Pajak” diganti dengan “pajak pertambahan

nilai”. Khusus bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang

semula diatur sekilas dalam pasal 29 ayat 3 danpasal 29 ayat 4

peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1994 dialihkan menjadi pasal

9 peraturan pemerintah nomor 143 tahun 2000 dan peraturan

pemerintah nomor 24 tahun 2002. Sedangkan sebagai peraturan

pelaksanaan untuk menentukan nilai lain sebagai dasar pengenaan

pajak yang sebelumnya diatur dengan keputusan menteri keuangan

nomor 642/KMK.04/1994 dan nomor 642/KMK.04/1996 diganti

dengan keputusan menteri keuangan nomor 567/KMK.04/2000

tanggal 26 desember 2000 yang kemudian diubah dengan keputusan

menteri keuangan nomor 251/KMK.03/2002 tanggal 31 mei 2002.

Pada tanggal 31 mei 2002 telah ditetapkan keputusan

menteri keuangan nomor 252/KMK.03/2002 dan nomor

253/KMK.03/2002 yang mulai berlaku pada tanggal 1 juni 2002

yang mengatur mekanisme pengenaan PPN atas penyerahan BKP

yang dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Sedangkan yang

berkenaan dengan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

diatur dalam keputusan menteri keuangan nomor 554/KMK.

04/2000 tanggal 26 desember 2000 yang kemudian di ubah dengan

keputusan menteri keuangan nomor 320/KMK.03/2002 tanggal 28

juni 2002.

20

Perubahan yang mendasar juga terjadi terhadap pola

penghitungan dasar pengenaan pajak atas penyerahan bangunan dan

atau tanah oleh perusahaan real estat atau industrial estat melalui

surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-22/PJ.51/2002

tanggal 21 mei 2002 yang menyatakan mulai 1 juni 2002 tidak

berlaku lagi surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-

55/PJ.53/1985 dan penegasan dalam surat Direktur Jenderal Pajak

S-1376/6/PJ.3/1986 (Untung, 2006,p.268).

b. Pemungutan Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34

Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009,

yang dimaksud dengan pajak daerah: Pajak daerah, yang selanjutnya

disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

2) Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat

digolongkan menjadi dua macam yaitu:

a) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan

atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor

21

adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar

yang pengoperasiannya menggunakan roda motor dan tidak

melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di

Atas Air

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat

perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau kendaraan

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau

pemasukan kedalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar

kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair

atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak pajak atas pengambilan

dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah

semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak

termasuk air laut maupun didarat.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang

dipungut pemerintah. Rokok ini meliputi sigaret, cerutu, dan

22

rokok daun. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi

pemerintah dimaksud untuk disetor ke kas umum daerah

provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

b) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

Terdapat beberapa pajak yang dipungut dalam Pajak

Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah

penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah

kamar lebih dari sepuluh.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya

termasuk jasa boga dan catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan

dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

23

komersial memperkenalkan, menganjurkan, promosikan,

atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,

orang atau badan, yang dapat di lihat, dibaca, didengar,

dirasakan atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga

listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari

sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik

dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah

mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di

dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan

batu bara.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu

kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau

pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat

dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

24

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan

pengambilan dan pengusahaan sarang burung wallet. Burung

walet adalah satwa yang termasuk collocalia, yaitu

collocalia fuchliap harga, collocalia maxina, collocalia

esculanta, dan collocalia linchi.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah

pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan

bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut

wilayah Kabupaten/ Kota. Sedangkan bangunan adalah

kontruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap

pada tanah dan perairan pedalaman atau laut.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah,

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya.

3) Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah

telah di atur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan

pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak,

yaitu:

a) Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%

b) Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi

10%

25

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi

5%

d) Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%

e) Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai

rokok

f) Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%

g) Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%

h) Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%

i) Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25% Pajak Penerangan

Jalan ditetapkan paling tinggi 10%

j) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi

25%

k) Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%

l) Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%

m) Pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi 10%

n) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan

paling tinggi sebesar 0,3%

o) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling

tinggi sebesar 5% (lima persen).

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi,

terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh

pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak

Kabupaten/Kota. Saat ini penetapan pajak provinsi di atur dalam

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah,

menetapkan tarif pajak yang paling tinggi, hal ini dimaksudkan untuk

memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan

untuk mengelola keuangannya masing-masing berdasarkan

kemampuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

26

4) Peranan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah

Tujuan penetapan pajak adalah untuk mengalihkan kontrol

sumber daya ekonomi dari wajib kepada negara dalam hal

pemanfaatan atau transfer terhadap wajib pajak yang lain.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pajak Daerah

merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya

kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah yang merupakan

salah satu komponen dari PAD adalah belum memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Pajak diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah

dan pembangunan daerah untuk meningkatkan serta memeratakan

kesejahteraan masyarakat (Purwanto, 2011:140).

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam

rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi

intensifikasi pemungutan pajak daerah, anatara lain dapat dilakuakn

dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Memperluas basis penerimaan

Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat

dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap

potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak

baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis

data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas

penerimaan, dari setiap jenis pemungutan.

27

b) Memperbaiki proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan

antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif,

khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c) Meningkatkan pengawasan

Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan

pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses

pengawasan, menerapkan sanksi terhadap pemungutan pajak,

dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan

pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya

pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi

pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan

efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e) Meningkatkan kapasita penerimaan melalui perencanaan yang

lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan

koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

5) Asas Pemungutan Pajak Daerah

a) Ditinjau dari aspek ekonomi (perolehan pendapatan)

a. Asas sumber, menurut asas sumber:

1) Negara yang berwenang memungut pajak adalah

Negara tempat sumber penghasilan itu berada.

2) Yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan

usaha yang memiliki sumber penghasilan tersebut

dimana mereka berada.

3) Obyek yang dikenakan pajak hanya yang dikeluarkan

dari sumber penghasilan yang terletak di Negara

tersebut.

28

4) Obyek pajak yang dapat dikenakan pajak adalah

seluruh penghasilan dimanapun diperoleh (Abut,

2010:11).

b. Asas domisili, menurut asas domisili:

1) Negara yang berwenang memungut pajak adalah

Negara tempat subyek pajak berdomisili.

2) Subyek yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau

badan usaha yang berdomisili di Negara tersebut.

3) Yang dikenakan pajak adalah penghasilan yang

diperoleh subyek pajak dimanapun (world wide

income).

c. Asas nasionalitas, menurut asas nasionalitas:

1) Negara yang berwenang memungut pajak adalah

Negara tempat asal kenangsaan orang yang

bersangkutan.

2) Yang dapat dikenakan pajak adalah orang yang

kebangsaan Negara tersebut dimanapun mereka berada

(Resmi, 2016:10).

b) Ditinjau dari aspek keadilan dan falsafah hukum

Filsuf aristoteles yang terkenal dengan bukunya retorica,

mengatakan bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan.

Dengan demikian bahwa tujuan hukum pajak pun untuk

membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas-

asas pemungutan pajak ditinjau dari aspek keadilan dan hukum

meliputi:

a. Asas keadilan

Asas Keadilan ini harus dipegang teguh baik untuk prinsip

mengenai perundang-undangan maupun dalam prakteknya

sehari-hari. Namun keadilan itu sulit dicapai, karena

29

keadilan itu bersifat relative, artinya apa yang dianggap

adil oleh suatu masyarakat atau dianggap adil pada suatu

saat tertentu belum tentu adil bagi masyarakat pada saat

yang lain. Asas Menurut Falsafah Hukum Berkaitan

dengan asas keadilan, maka teori pemungutan pajak yang

dipraktekkan dari zaman ke zaman adalah berdasarkan

falsafah hukumnya adalah teori asuransi, teori kepentingan,

teori bakti, teori daya pikul, teori asas daya beli.

b. Asas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang

perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk

Negara maupun untuk warganya. Asas yuridis mengatur

beberapa hal yaitu:

1) Hak-hak fiskus harus dijamin oleh undang-undang

sehingga dalam pemungutan pajak dapat berjalan

lancer.

2) Para wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum,

agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh fiskus

dan aparatnya.

3) Jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia

mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak

yang telah dituturkannya kepada instansi pajak yang

tidak boleh disalahgunakan oleh fiskus. (Abut,

2010:13).

c. Asas Ekonomis

Sesuai dengan fungsi mengaturnya pajak, maka

pemungutan pajak ditujukan untuk meningkatkan taraf

hidup masyarakat melalui pembangunan. Untuk itu politik

pemungutan pajak harus memenuhi beberapa ketentuan:

30

1) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat

lancarnya produksi dan pembangunan.

2) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghalang-

halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan

dan jangan sampai merugikan kepentingan umum,

agar ekonomi masyarakat tidak terganggu.

d. Asas Finansial

Sesuai dengan fungsi budgetnya, maka biaya pemungutan

pajak hendaknya lebih kecil daripada pajak yang harus

dibayar oleh masyarakat. Untuk itu fiskus atau aparat

perpajakan harus aktif untuk mengetahui perbuatan,

peristiwa atau keadaan wajib pajak sehingga dengan

mudah mengenakan pajak kepada wajib pajak (Abut,

2010:14).

6) Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan,

undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil

dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni

dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada majelis pertimbangan pajak.

31

b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat

yuridis)

c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

e) System pemungutan pajak harus sederhana.

7) Prinsip Pemungutan Pajak

a) Prinsip keadilan dan pemerataan (equality)

Menurut Adam Smith, equality mengandung arti bahwa

keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang

sama harus dikenakan pajak yang sama. Equality atau kesamaan

dalam sitem perpajakan lazimnya disebut nondiscrimination,

sehingga orang asing dan warga Negara Indonesia yang berada

dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan

dikenakan pajak yang sama besar.

Tekanan pajak diantara subjek pajak masimg-masing

hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu

seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah

perlindungan negara (Devano.S&Rahayu.S.K, 2006, p.56).

Dalam prinsip social justice penrtiannya sama dengan

prinsip equility Adam smith. Ditarangkan oleh fritz neumark,

keadilan sosial dalam system perpajakan harus memperhatikan :

a. Universality principle

Setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki

secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut diberi

beban pajak yang sama, dan bahwa pembebasan-

pembebasan dari setiap wajib pajak harus meliputi semua

bidang dan laporan sosial ekonomi masyarakat.

32

b. The equality principle

Orang-orang atau badan posisi ekonomi yang sama harus

menanggung utang pajak yang samapula.

c. The ability to puy principle

Jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan

kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan

memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada

individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat

pengenaan pajak akan menjadi sama.

d. The principle of redistribution

Prinsip ini menghendaki bahwa distribusi beban pajak

diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk

memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang

disebabkan oleh mekanisme pasar bebas (Devano.S&

Rahayu.S.K, 2006, p.58).

b) Prinsip kepastian hukum (certainty)

Dalam prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh

Adam Smith, kaidah certainty dimaksudkan supaya pajak yang

harus dibayar seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat

dimulur-mulur atau ditawar-tawar. Kepastian hukum adalah

tujuan setiap undang-undang. Dalam memuat undang-undang

dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan

supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah

jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan

peluang untuk ditafsirkan lain (Devano.S&Rahayu.S.K, 2006,

p.59).

Fritz neumark, dengan prinsip pemungutan pajak yang

keempat, yaitu ease administration and compliance,

mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang baik haruslah

33

mudah dalam administrasinya dan mudah pulau ntuk

mamatuhinya, Prinsip persyaratan yaitu :

a. The requirement of clarity

Dalam sistem perpajakan, baik UU perpajakan maupun pada

peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam proses

pemungutan maka ketentuan-ketentuan pajak harus dapat

dipahami, tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, tetapi

harus menimbulkan kejelasan bagi wajib pajak maupun bagi

fiskus.

b. The requirement of continuity

Udang-undangan perpajakan tidak boleh sering berubah, dan

apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut harus dalam

konteks perbaruan undang-undang perpajakan secara umum

dan sistematis.

c. The requirement of economy

Biaya-biaya perhitungan, penagihan, dan pengawasan pajak

harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten

dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biayayang

diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi juga biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban

dan kepatuhan perpajakannya.

d. The requirement of convenience

Pembayaran pajak harus secepat mungkin tidak

memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya

memperbolehkan pembayaran pajak dalam jumlah besar

secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup

untuk penundaan pengembalian SPT (Devano.S&

Rahayu.S.K, 2006, p.56).

34

Rochmat soemitro memberikan pengertian tentang

kepastian hukum, bahwa ketentuan undang-undang tidak boleh

memberikan keragu-raguan. Harus dapat diterapkan secara

konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus-menerus.

Undang-undang harus disusun sedemikian rupa hingga tidak

memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan

interprestasi lain dari pada yang dikehendaki oleh pembuat

undang-undang. Dimana untuk memberikan kepastian hukum

perlu diperhatikan beberapa faktor seperti :

a. Materi, subjek, dan objek

Subjek, matrai, dan objek yang tersangkut diuraikan secara

jelas dan tegas dengan menyebutkan kualifikasinya, sifat,

tempat, ciri-ciri, dan waktu.

b. Pendefisian

Pendefisian sesuatu dapat dilakukan secara jelas bila

didalamnya dapat tercukup unsur-unsur dan ciri-ciri dari

hal yang akan didefinisikan.

c. Penyempitan/ perluasan

Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran

pajak harus dilakukan dalam undang-undangnya sendiri.

d. Ruang lingkup

Daya mengikuti dari suatu ketentuan undang-undang tidak

saja ditentukan oleh materinya, juga oleh tempat dan waktu

(Devano.S&Rahayu.S.K, 2006, p.61).

c) Prinsip convenience

Adam Smith mengungkapkan kaidah convenience

dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah

hendaknya memerhatikan saat-saat yang paling baik bagi si

pembayar pajak. E.R.A Seligman mengemukakan prinsip

35

convenience dalam prinsipnya yang disebut administrative.

Prinsip convenience berhubungan dengan pernyataan tentang

bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus dibayar, kemana harus

dibayarkan dan dalam kondisi yang bagaimana pajak itu dibayar

(Devano.S&Rahayu.S.K, 2006, p.63).

Rechmat soemitro mengungkapkan pajak harus dipungut

pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai

uang, ini akan mengenakan wajib pajak tidak semua wajib pajak

memiliki saat convenince yang sama, yang mengenakan baginya

untuk membayar pajak. Petani lebih lebih mudah membayar

pajak setelah panen, pedangang lebih mudah membayar pada

saat menerima pembayaran dari debitor (Devano.S& Rahayu.

S.K, 2006, p.63).

d) Prinsip efisiensi ekonomi

Adam Smith mengungkapkan kaidah efficiency

dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan

dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya

memungut justru menjadi lebih tinggi dari pada pajak yang

dipungut.

Dalam prinsip administrative E.R.A seligman meliputi

pula prinsip economy menyatakan bahwa biaya-biaya untuk

memungut pajak harus lebih rendah dari pajak yang dipungut.

Prinsip economicyang ada dalam prinsip pemungutan

pajak E.R.A seligman dijabarkan dalam dua prinsip :

a. Innocuity

Hendaknya proses pemungutan pajak tidak menimbulkan

hal-hal yang destruktif. Artinya, beban pajak yang dipikul

oleh para wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi

36

perekonomian bangsa, menghambat produksi, atau

mencegah investasi.

b. Efficience

Dimaksutkan supaya sistem perpajakan suatu negara

mampu untuk mencapai hasil-hasilyang diingikan. Artinya,

sistem perpajakan itu harus secara praktis dapat dengan

mudah dilaksanakan, sehingga peneriman yang diharapkan

dari pajak dapat tercapai. Banyak pajak yang mungkin

dalam segi-segi tertentu dianggap baik tetapi sangat sulit

dilaksanakan.

First neumark mengungkapkan prinsip revenue

productivity dalam prinsip pemungutan pajaknya. prinsip ini

menurut fritz neumark menyangkut dua hal, yaitu :

a. The principle of adequacy

Bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat

menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua

pengeluaran. Sekiranya penerimaan yang berasal dari pajak

telah dapat memenuhi semua pengeluaran negara, maka

negara yang bersangkutan akan dapat dikelompokkan

menjadi negara yang sangat maju dan makmur.

b. The principle of adaptability

Hendaknya sistem perpajakan bersifat cukup fleksibel

untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara

apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak negara,

seperti adanya bencana alam nasional , tanpa menimbulkan

keguncangan dalam bidang ekonomi rakyat (Devano.S&

Rahayu.S.K, 2006, p.65).

37

8) Bagi Hasil Pajak Propinsi

Hasil penerimaan Pajak Propinsi sebagian diperuntukkan

bagi kabupaten/kota di wilayah propinsi yang bersangkutan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota

sebesar 30% (tiga puluh persen).

b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

diserahkan kepada kabuapten atau kota sebesar 70% (tujuh puluh

persen)

c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada

kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)

d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada

kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk

penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yangberbeda

pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air

Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang

bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

9) Perubahan Undang-undang Pajak Daerah

Dewan perwakilan rakyat republik indonesia akhirnya

menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang pajak

daerah dan retribusi daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang

pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD) Nomor 28 tahun

2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun

1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan UU

PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi

fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup

fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara

38

pusat dan daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 2010. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai

berikut:

a) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah

dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin

besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan

dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat

otonomi daerah.

c) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis

pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi

daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

a) Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah dan retribusi

daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatifnetral

terhadap fiskal nasional

b) Jenis pajak dan rertribusi yang dapat dipungut oleh daerah

hanya ditetapkan dalam undang-undang

c) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif

pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang

ditatapkan dalam undang-undang

d) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan

retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai

kebijakan pemerintah daerah

e) Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan

39

Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat

persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi PERDA.

Materi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini, antara lain:

a) Penambahan Jenis Pajak Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak

propinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak propinsi

yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak

kabupaten/kota yang baru adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan,

BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan,

untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu

Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak propinsi.

a. Pajak Rokok

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan

oleh pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut

sebesar 70% dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di

propinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini

merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan

pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani

masyarakat karena rokok bukan merupakan barang

kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu

konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain,

pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri

rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan

dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan

besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok

mengikuti naturalgrowth (pertumbuhan alamiah) dari

industri tersebut. Selain itu, penerimaan Pajak Rokok

dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan

kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan

40

sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan,

penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok

(smoking area), kegiatan masyarakat tentang bahaya

merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya

merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan

peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai

larangan merokok).

b. PBB Pedesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir

seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah, khusus PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan

dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih

merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB

Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka

penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai

PAD.

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun

seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah.

Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan

meningkatkan PAD.

d. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak

daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk

memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan

41

perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi

daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang

besar akan dapat meningkatkan PAD.

b) Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

a. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah

b. Pajak hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan

c. Pajak restoran, termasuk katering/jasa boga

c) Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan

mengoptimalkan pengenaan retribusi izin gangguan, sehingga

mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan

yang selama ini dipungut, seperti retribusi izin pembuangan

limbah cair, retribusi AMDAL, serta retribusi pemeriksaan

kesehatan dan keselamatan kerja.

d) Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem

perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan

peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan

pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa

jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

a. Tarif maksimum Pajak kendaraan bermotor, dinaikkan dari

5% menjadi 10% khusus untuk kendaraan pribadi dapat

dikenakan tarif progresif.

b. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

dinaikkan dari 10% menjadi 20%.

c. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan

angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.

42

d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi

30%.

e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.

e) Bagi Hasil Pajak Propinsi

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan

kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi

pelayanan kepada masyarakat, pajak propinsi dibagihasilkan

kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor, 70% untuk propinsi dan 30%

untuk kabupaten/kota.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 70% untuk Propinsi

dan 30% untuk kabupaten/kota.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 30% untuk

propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota

d. Pajak Air Permukaan, 50% untuk propinsi dan 50% untuk

kabupaten/kota.

e. Pajak Rokok, 30% untuk propinsi dan 70% untuk

kabupaten/kota.

f) Earmarking (Pengalokasian Pajak)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan

terus-menerus dan sekaligus menciptakan good governance

dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah

wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan

sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati

oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan

earmarking tersebut adalah:

43

a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib

dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan,

serta peningkatan sarana transportasi umum

b. 50% dari penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk

mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum

c. Sebagian penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan

untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur

APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi

lebih kondusif karena PERDA pungutan daerah yang

membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

c. Strategi Pemungutan Pajak

1) Pengertian Strategi

Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai

tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang,

program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Sedangkan menurut Porter, strategi adalah alat yang sangat penting

untuk mencapai keunggulan bersaing.

Menurut Griffin mendefinisikan strategi sebagai rencana

komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (Saefullah,

2006:132). Jadi strategi merupakan suatu cara untuk bisa mencapai

tujuan dari perusahaan ataupun instansi dan supaya bisa menjadi

pesaing yang unggul.

Berdasarkan pengertiannya dapat disimpulkan bahwa

strategi memiliki beberapa dimensi atau bersifat multi dimensional.

Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah:

44

a) Dimensi Keterlibatan Manajemen Puncak

Salah satu sifat keputusan strategik ialah bahwa keputusan

tersebut menyangkut seluruh segi organisasi. Karena hanya

pada tingkat manajemen puncaklah akan tampak segala bentuk

implikasi dan remifikasi berbagai tantangan dan tuntutan

lingkungan internal dan eksternal yang sangat mungkin tidak

terlihat oleh para manajer tingkat yang lebih rendah. Selain itu

hanya manajemen puncaklah yang memiliki wewenang untuk

mengalokasikan sarana, prasarana, dan sumber lainnya yang

diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan yang telah

diambil.

b) Dimensi Alokasi Dana, Sarana dan Prasarana

Disini manajemen puncak berperan selaku integrator dari

berbagai satuan kerja yang merasa berhak atas pengelolaan

dana, sarana, prasarana maupun tenaga kerja dari satuan-satuan

kerja lainnya dalam organisasi. Hal ini tergantung pada sifat

penugasan, sasaran dan pembatasan waktu, mungkin saja satu

satuan kerja diperlukan sebagai “yang terpenting” pada momen

tertentu, tetapi pada momen lain satuan kerja lainlah yang

bersifat strategik.

c) Dimensi Waktu Keputusan Strategik

Salah satu ciri keputusan strategik ialah jangkauan waktunya

yang relative jauh kedepan, apakah itu lima tahun atau pun

sepuluh tahun, bahkan bisa lebih. Penting untuk diperhatikan

bahwa sekali manajemen puncak membuat suatu keputusan

strategik, atas dasar keputusan itulah citra organisasi diciptakan

dan dipelihara.

45

d) Dimensi Orientasi Masa Depan

Disini sebuah organisasi membutuhkan seorang manajer handal

yang memiliki sikap antisipatif dan proaktif. Karena dengan

sikap yang antisipatif dan proaktif, manajemen akan lebih siap

menghadapi tanggapan perubahan yang akan terjadi dan tidak

akan dihadapkan kepada situasi “dadakan”.

e) Konsekuensi Isu Strategik yang Multifaset

Salah satu dimensi keputusan strategik ialah bersifat integrative

dan koordinatif, karena keputusan strategik biasanya

mengjangkau semua komponen atau unsur organisasi.

f) Dimensi Lingkungan Eksternal

Suatu organisasi biasanya mempengaruhi lingkungannya dan

pasti dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang faktor-faktor

umumnya berada diluar kendali organisasi yang bersangkutan.

Untuk itu agar organisasi berhasil meraih keberhasilan yang

didambakannya dimasa depan faktor-faktor eksternal tersebut

harus diperhitungkan dengan matang (Siagian, 2007:18)

2) Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar

strategi yang disusun dapat di implementasikan secara efektif.

Untuk itu, terdapat lima fungsi yang harus dilakukan secara

simultan, yaitu :

a) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai

kepada orang lain.

b) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan

organisasi dengan peluang dari lingkunganya.

46

c) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan

kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya

peluang-peluang baru.

d) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang

lebih banyak dari yang digunakan sekarang.

e) Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi

sepanjang waktu (Assauri, 2013:7).

3) Tingkatan Strategi

Dalam manajemen startegi, perusahaan pada umumnya

mempunyai tiga level tingkatan strategi, yaitu:

a) Strategi Korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan keseluruhan

mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah

pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk

untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa

b) Strategi Unit Bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan

menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang

atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang

dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis umumnya

menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan.

Strategi bisnis yang di implementasikan biasanya merupakan

salah satu strategi overall cost leadership, atau diferensiasi.

c) Straregi Fungsional

Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimalan sumber-

sumber daya produktivitas. Dalam batasan oleh perusahaan dan

strategi bisnis yang ada disekitar mereka, departemen

fungsional seperti fungsi-fungsi Pemasaran, SDM, Keuangan,

47

Produksi-Operasi mengembangkan strategi untuk

mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan

kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan

(Umar, 2010:17).

4) Tujuan Strategi

Menurut Muchlis (2007:213) Tujuan dari sebuah strategi

adalah untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi

keunggulan dibandingkan pesaing. Tujuan dari sebuah strategi

merupakan tujuan yang berdimensi jangka panjang yang merupakan

hasil yang diharapkan tercapai beberapa periode atau tahun yang

akan datang, misalnya tujuan yang ingin dicapai adalah

profitability, return on invesment, posisi bersaing kepemimpinan

teknologi, tanggung jawab sosial dan pengembangan sumber daya

manusia.

5) Komponen Strategi

Secara umum, sebuah strategi memiliki komponen-

komponen strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam

menentukan strategi yang akan dilaksanakan, Komponen-

komponen tersebut adalah:

a) Kompetensi yang Berbeda

Yang dimaksud dengan kompetensi yang berbeda adalah sesuatu

yang dimiliki oleh bank dimana bank itu melakukannya dengan

baik dibandingkan dengan bank lainnya.

b) Ruang Lingkup

Yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah lingkungan dimana

organisasi tersebut beraktivitas, Strategi yang akan dilakukan

mencakup ruang lingkup yang dihadapi oleh organisasi.

48

c) Distribusi Sumber Daya

Yang dimaksud dengan distribusi sumber daya adalah bagaimana

sebuah organisasi memanfaatkan dan mendistribusikan sumber

daya yang dimilikinya dalam menetapkan strategi organisasi

(Saefullah, 2006:133)

6) Strategi Penerimaan Pajak Daerah

a) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147)

Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu

usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk

meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang

biasanya diaplikasikan dalam bentuk:

a. Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah.

b. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak dan

retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan

oleh daerah kabupaten/ kota dalam upaya meningkatkan

penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber

pajak dan retribusi daerah.

b) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Koswara (2001:266-267) menyatakan bahwa konteks

kualitas sumber daya aparatur di era otonomi adalah

kemampuan professional dan keterampilan teknis para pegawai

yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan

pemerintah daerah. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen

pemerintahan dalam otonomi daerah dapat berlangsung secara

efektif dan efisien. Yang diperlukan tidak hanya jumlahnya

yang cukup, tetapi juga kualitas para pegawai yang harus

49

diukur dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan,

pengalaman kerja, jenjang kepangkatan dan status

kepegawaian.

c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Definisi kualitas dikemukakan oleh Gervin dan Davis

(dalam M.N.Nasution, 2005:3) menyatakan bahwa kualitas

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, manusia atau tenaga kerja, proses, tugas serta

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan

atau masyarakat”. Definisi Pelayanan menurut Kotler dalam

Nasution (2005:98) adalah aktifitas atau manfaat yang

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan

apapun. Produknya mungkin terikat atau tidak terikat pada

produk fisik.

d) Kebijakan-kebijakan dalam penerimaan pajak daerah

Kebijakan adalah suatu keputusan atau

seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau

permasalahan yang mengandung nilai-nilai tertentu, memuat

ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk

mencapainya. Kebijakan sebagai keputusan dalam rangka

penyelenggaraan negara pemerintahan negara tersebut :

a. Pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan

b. Bertujuan menghadapi situasi atau permasalahan tertentu

yang bermakna “demi kepentingan publik”

c. Memandu tindakan atau pola tindak pelayanan yang

dilaksanakan oleh pejabatpemerintah

d. Selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-

undangan (Afandy, 2013:1117).

50

B. PenelitianYang Relevan

Mohammad Afandy (2013) dengan judul strategi Dinas Pendapatan

Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di

Kabupaten Penajam Paser Utara, mengunakan Metode deskriptif dengan analisa

kualitatif. Menunjukan bahwa Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di Kabupaten Penajam

Paser Utara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Faisal Suhaimi (2014) dengan judul strategi Pemerintah Kota Manado

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, mengunakan

Metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Menunjukan bahwa strategi

pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor

pajak sudah cukup baik dan Strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Kota

Manado yaitu Pengelolaan pendapatan bertumpu pada kepentingan publik,

transparan dan rasional, pendekatan pengelolaannya berbasis kinerja, serta

dilakukan pengelolaan secara profesional dan biaya rendah.

Dwi Dian Kusuma (2017) dengan judul Strategi Dinas Pendapatan daerah

Kabupaten Lampung Selatan dalam pemungutan Pajak daerah, mengunakan

Metode deskriptif dengan analisa SWOT. Menunjukan bahwa Pajak daerah

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Anggran belanja Daerah (ABD), baik

sebelum maupun sesudah otonomi, dan Pajak daerah berpengaruh terhadap ABD

dengan tingkat yang signifikan, baik sebelum maupun sesudah otonomi.

Rizka, Islahuddin, dan Nadirsyah (2014) dengan judul Analisis strategi

peningkatan pendapatan Pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rangka

meningkatkan kemampuan keuangan Daerah di Kota Banda Aceh, mengunakan

metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Menunjukan bahwa Strategi

peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Banda Aceh

dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi yang

ditempuh meliputi memperluas basis penerimaan, memperkuat proses

pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan

51

menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui

perencanaan yang lebih baik. Selanjutnya upaya ekstensifikasi yang ditempuh

meliputi penetapan kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan

perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Upaya

ekstensifikasi juga dilakukan dengan memetakan potensi objek-objek PAD yang

ada di Kota Banda Aceh.

Uly suliswati (2013) dengan judul strategi peningkatan penerimaan pajak

daerah Kabupaten Jember, mengunakan Metode deskriptif dengan analisa

kualitatif. Menunjukan bahwa strategi yang dapat diprioritaskan dalam

peningkatan penerimaan pajak daerah yaitu meningkatkan sumber daya manusia.

Rendahnya sumber daya manusia aparat pajak yang dapat menurunkan

kepercayaan masyarakat terhadap adminitrasi perpajakan dan juga berdampak

pada sumber daya manusia wajib pajak yang bisa menurunkan kepatuhan wajib

pajak. Kemudian prioritas selanjutnya adalah sosialisasi pelayanan pajak

primadan yang terakhir adalah Kemitraan Perpajakan.

Rohmat hafinudin sahroni, djamhur hamid, dan mohammad iqbal (2015)

dengan judul strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak

daerah Di Kota Malang, mengunakan Metode deskriptif dengan analisa kualitatif.

Menunjukan bahwa Strategi peningkatan pajak daerah Kota Malang dilakukan

melalui dua cara, yaitu melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian tarif,

peningkatan pengawasan dan pengendalian pembayaran pajak daerah,

peningkatan kualitas sumber daya manusia DISPENDA, dan dengan menetapkan

target penerimaan pajak daerah. Program ekstensifikasi yang dilakukan

DISPENDA Kota Malang adalah dengan melakukan survey lapangan, melakukan

koordinasi dan kerjasama dengan dinas atau pihak terkait, dan melakukan

sosialisasi. Survey Lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi objek pajak

dan wajib pajak dilapangan. Koordinasi dan kerjasama dilakukan agar

optimalisasi penerimaan pajak daerah meningkat. Sosialisasi dilakukan melalui

52

siaran TV dengan melakukan kerjasama Malang TV, melalui siaran radio di RRI,

dan melalui media Koran Jawa Pos.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Pemerintahan Daerah

Kabupaten Tanah Datar, mengenai analisis strategi pemerintah daerah dalam

peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar. Di lihat dari

beberapa penelitian sebelumnya, maka adapun kesamaan dalam penelitian yang

peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai strategi pemerintah daerah

dalam penerimaan pajak daerah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian yang peneliti lakukan, penelitian ini

berfokus ke empat aspek dalam stratgi yang di terapakan oleh pemerintah daerah

kabupaten dalam penerimaan pajak daerah. Adapun empat aspek tersebut yaitu

meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur,

dan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, dan kebijakkan-kebijakkan yang di

tetapakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah Field Research (penelitian

lapangan), mengunakan metode kualitatifdengan pendekatan deskriptif. Menurut

Sugiyono (2016:2), Penelitian lapangan (Field Research) merupakan penelitian

yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh

langsung dari responden, dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang

berhubungan dengan Penilitian yang sedang dilakukan.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten

Tanah Datar, selama lima bulan yaitu mulai bulan April 2018 s/d bulan Agustus

2018.

Tabel 3.1

Jaadwal Penulisan Skripsi

Uraian/

Agenda

April Mei Juni Juli Agustus

1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Bimbingan

Seminar Propsal

Penelitian

Sidang Munaqasah

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dari penelitian ini adalah peniliti sendiri, sedangkan

Instrumen tambahan lainnya yang berguna untuk menunjang kelengkapan data

adalah field note, dan perekam.

54

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:21), bahwa sumber data penelitian digolongkan

sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor terkait

Penerimaan Pajak Daerah di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah

Datar.

2. Sumber data sekunder

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan staf

terkait yang berkaitan dengan masalah umumnya berupa bukti, catatan,

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip seperti laporan Badan

anggaran Kabupaten Tanah Datar, laporan Badan Keuangan daerah yang

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan

yaitu:

1. Wawancara

Adalah sebuah tekhnik pengumpulan data dengan cara melakukan

kegiatan Tanya jawab yang memiliki maksud, dalam hal ini penulis

melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada sumber

data yaitu pimpinan dan staf di Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah

Datar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting pada penelitian

kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis.

Bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau

catatan program; dan coinformance, publikasi dan laporan resmi.

55

F. Teknik Analisis Data

Tekhnik pengolahan data yang penulis gunakan adalah teknik pengolahan

secara deskriptif kualitatif dengan Analisis interaktif dimana analisis ini

penguraian dan penggambaran secara tertulis, dengan menggunakan angka-

angka. Hal ini dilakukan dengan cara membaca serta memahami hasil

wawancara, bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan yang akhirnya akan dituliskan sebagai

hasil dari pengolahan data. Menurut Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan

bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Pengumpulan data

2. Reduksi data

3. Penyajian data

4. Penarikan kesimpulan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik Keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan yaitu

dengan Triagulasi, triagulasi adalah teknik penelitian yang menguji kredibilitas

atau kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Pada awalnya penulis memperoleh data dalam cara wawancara, lalu di

cek dengan Observasi atau dokumentasi. Bila dengan ketiga teknik pengujian

mengasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut

kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang di anggap

benar. Penggunaan analisis Kualitatif deskriptif dalam hal ini bertujuan untuk

memberikan kemudahan bagi penulis ataupun pembaca dalam memahami

bagaimana Analisis Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Penerimaan

Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

56

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Tanah Datar

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, untuk

melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Badan Daerah merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah. Salah satu Badan Daerah yang

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan

Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang di Bidang Keuangan.

Berdasarkan peraturan diatas, maka dibentuk Type Perangkat Daerah untuk

Badan Keuangan Daerah adalah Type A dengan Susunan Organisasi 1 (satu)

Sekretariat dan 6 (enam) bidang. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian

serta Bidang terdiri dari atas 3 (tiga) sub bidang. (Badan Keuangan Daerah

Tanah Datar, 2015:3)

2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Tanah Datar

Visi Misi Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati

Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya

Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparansi dan Akuntabilitas melalui

management yang baik dengan menggunakan teknologi informasi”.

57

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan

sasaran yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mewujudkan Visi yang

ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan sistem pengelolaan Keuangan dan asset Daerah yang

Rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

b. Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat.

c. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset

Daerah yang efektif dan efisien.

d. Penerapan Teknologi Informasi untuk pengelolaan keuangan daerah.

(Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015,p.1)

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Oraganisasi Perangkat Daerah

( OPD)

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai

penjabaran dari setiap Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah

Datar, perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima

tahun ke depan untuk setiap misi yang telah ditetapkan. Agar dapat

menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap

tujuan ditetapkan pula sasaran dan kebijakan untuk memberikan arah dan

tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, dengan

dukungan data kuantitaf sehingga dapat lebih memudahkan dalam

mengevaluasinya.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan

tujuan strategis berdasarkan misi 3 Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021

yaitu: “Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan

tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional “. Berdasarkan Misi

nomor 3 di atas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

menetapkan Tujuan dari Misi 3 dari RPJMD adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan

pembangunan daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015:2)

58

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka Sasaran

yang akan dicapai selama tahun 2016-2021 adalah :

a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparansi

dan akutanbel.

b. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan

pembangunan daerah (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2015:2).

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta

Tata Kerja Badan Daerah, Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui melalui Sekretaris Daerah, maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi

Badan Keuangan Daerah, Tugas pokok sebagai berikut: ”Melaksanakan

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah”

(pasal 8 ayat 1).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 44 Tahun

2016 ditetapkan fungsi Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang

pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan

pengelolaan aset.

b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

pendapatan, anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan

pengelolaan aset.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendapatan,

anggaran, bendahara umum daerah, akuntansi dan pengelolaan aset.

d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:1).

59

5. Struktur Organisasi

a. Susunan organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, maka

struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a) Kepala Badan

b) Sekretariat, terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c) Sub Bagian Keuangan.

c) Bidang Pendapatan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Non PBB dan BPHTB),

terdiri dari;

a) Sub Bidang Pendataan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b) Sub Bidang Penagihan Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .

c) Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Non Pajak Bumi dan

Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

d) Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB), terdiri dari:

a) Sub Bidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b) Sub Bidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

c) Sub Bidang Evaluasi dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

e) Bidang Anggaran, terdiri dari:

a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran.

b) Sub Bidang Kebijakan Anggaran.

c) Sub Bidang Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

60

f) Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD), terdiri dari:

a) Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Daerah.

b) Sub Bidang Perbendaharaan.

c) Sub Bidang Belanja Satuan Kerja Pengolah Keuangan Daerah

(SKPKD).

g) Bidang Akuntansi, terdiri dari:

a) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

b) Sub Bidang Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi.

c) Sub Bidang Penatausahaan Akuntansi.

h) Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari:

a) Sub Bidang Penatausahaan.

b) Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian.

c) Sub Bidang Pemeliharaan Penghapusan dan Pemindah tanganan.

(Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:1)

i) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi,

serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Badan.

b) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan

kebijakan umum pemerintah daerah.

c) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan

tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

pendapatan, anggaran, Bendahara Umum Daerah (BUD), akuntansi

dan pengelolaan aset.

d) Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

e) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan

61

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, anggaran,

BUD, akuntansi dan pengelolaan aset.

f) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.

g) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan

kegiatan dinas.

h) Menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan

dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan Badan.

i) Melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan

perundang-undangan.

j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

k) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugas. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:2)

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan urusan rumah tangga Badan, ketatausahaan, tatalaksana,

protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Fungsi sekretariat adalah :

a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi

kelancaran tugas badan.

b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan.

c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.

d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi.

e) Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan berdasarkan

azas keseimbangan.

f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

(Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:2)

Subbag dilingkungan sekretariat memiliki tugas pokok dan fungsi :

a) Subbag Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas urusan

ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan,

rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol, menyiapkan

bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai,

62

gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai,

kehadiran dan administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

b) Subbag Keuangan; Sub bagian Keuangan mempunyai tugas

menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, pembukuan,

laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta

membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

c) Subbag Perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Subbagian

Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan rencana umum jangka pendek, jangka menengah dan

jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan

urusan yang menjadi kewenangan, sesuai skala prioritas dan arahan

pimpinan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016, p.4)

3) Bidang Pendapatan 1

Bidang Pendapatan 1 (Non PBB dan BPHTB) mempunyai

tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan

pelaksana kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang

lingkup Pendapatan I (Non PBB dan BPHTB). Dalam melaksanakan

tugas Bidang Pendapatan I (Non PBB dan BPHTB) mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a) Mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan pendapatan

daerah (Non PBB dan BPHTB).

b) Mengkoordinir pengadministrasian sistim informasi (Non PBB

dan BPHTB).

c) Mengkoordinir pelaksanakan pengawasan dan pengendalian

pendapatan daerah (Non PBB dan BPHTB).

d) Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan

penetapan Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB).

e) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak,

menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah

(Non PBB dan BPHTB).

63

f) Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah.

g) Menghitung dan Menetapkan Pajak Daerah (Non PBB dan

BPHTB).

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

bidang tugas. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:4)

Bidang Pendapatan I terdiri dari:

a) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan I mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang

lingkup Pendaftaran, pendataan, Penetapan I yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

b) Seksi Seksi Penagihan I (Non PBB dan BPHTB) mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang

lingkup Seksi Penagihan I (Non PBB dan BPHTB) yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi

kewenangan.

c) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dan Keberatan I

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan Pengendalian

Operasional dan Keberatan I yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan

Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:4-6)

4) Bidang Pendapatan II (PBB dan BPHTB)

Bidang Pendapatan II (PBB dan BPHTB) mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksana

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup

pendapatan II (PBB dan BPHTB). Dalam melaksanakan tugas Bidang

Pendapatan II (PBB dan BPHTB) mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun perencanaan PBB dan BPHTB.

b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah

(PBB dan BPHTB).

c) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan

Pajak Daerah (PBB dan BPHTB).

64

d) Mengkoordinasikan penilaian dan pemetaan Objek Pajak.

e) Mengkoordinasikan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak,

menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah

(PBB dan BPHTB). (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar,

2016:6)

Bidang Pendapatan II terdiri dari:

a) Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang

lingkup Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan II yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi

kewenangan.

b) Seksi Penagihan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Penagihan II

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang

menjadi kewenangan.

c) Seksi Perencanaan dan Pengendandalian Operasional dan

Keberatan II mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan

Pengendandalian Operasional dan Keberatan II yang berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi

kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:6-8)

5) Bidang Bendahara Umum Daerah (BUD)

Bidang Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup

Bendahara Umum Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Bendahara Umum Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran

kas.

b) Perumusan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan

yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.

65

c) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan

pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas.

d) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan

pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.

e) Pengelolaan utang dan piutang daerah (Badan Keuangan Daerah

Tanah Datar, 2016:8).

Bidang BUD terdiri dari:

a) Seksi Penatausahaan Pembukuaan dan Penerimaan Daerah

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijaksanaan teknis ruang lingkup Penatausahaan Pembukuaan

dan Penerimaan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

b) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perbendaharaan

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang

menjadi kewenangan.

c) Seksi Belanja SKPKD mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup Belanja SKPKD

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang

menjadi kewenangan. (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar,

2016:8-10)

6) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan

urusan dan program sesuai ruang lingkup akutansi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis

penatausahaan.

b) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah.

c) Koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan daerah.

66

d) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

e) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban

dan laporan keuangan daerah. (Badan Keuangan Daerah Tanah

Datar, 2016:10)

Bidang Akuntansi terdiri dari:

a) Seksi Pembukuan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pembukuan yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi

kewenangan.

b) Seksi Evaluasi dan Teknis Ruang Lingkup (TGR) mempunyai

tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis

ruang lingkup evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

c) Seksi Akutansi dan Pelaporan Seksi Akutansi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijaksanaan teknis ruang lingkup Akutansi dan Pelaporan yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi

kewenangan (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:10-12).

7) Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan

kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan

urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan prosedur penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah APBD) dan rancangan perubahan APBD.

b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.

c) Pengendalian penyusunan anggaran.

d) Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan nagari.

67

e) Pembinaan kebijakan keuangan daerah (Badan Keuangan Daerah

Tanah Datar, 2016:12).

Bidang anggaran terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan Anggaran Seksi Perencanaan Anggaran

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan Anggaran yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi

kewenangan.

b) Seksi Kebijakan Anggaran Seksi Kebijakan Anggaran mempunyai

tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis

ruang lingkup Kebijakan Anggaran yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

c) Seksi Pengendalian penyusunan anggaran dan Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup

Pengendalian penyusunan anggaran dan informasi Pengelolan

Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan,

sesuai urusan yang menjadi kewenangan (Badan Keuangan Daerah

Tanah Datar, 2016:12-13)

8) Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan

urusan dan program sesuai ruang lingkup Pengelolaan Aset. Dalam

melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan penyusunan regulasi tentang pengelola barang

milik daerah.

b) Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan

penganggaranan barang milik daerah.

c) Melaksanakan rekonsialiasi barang milik daerah.

d) Mengkoordinir penetapan status pengguna dan pemanfaatan

68

barang milik daerah.

e) Mengkoordinir penyusunan rencana pengamanan dan pemeliharaan

Barang milik daerah.

f) Mengkoordinir penyusunan rencana penilaian Barang milik daerah.

g) Mengkoordinir penyusunan rencana pemindahtanganan barang

milik daerah.

h) Mengkoordinir penyusunan rencana pemusnahan dan penghapusan

barang milik daerah.

i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang

milik daerah (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:14).

Bidang pengelolaan aset terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan dan Penilaian Seksi Perencanaan dan Penilaian

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijaksanaan teknis ruang lingkup Perencanaan dan Penilaian

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang

menjadi kewenangan.

b) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Seksi

Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang

lingkup Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sesuai urusan yang menjadi

kewenangan.

c) Seksi Pemeliharaan, penghapusan dan pemindah tanganan

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijaksanaan teknis ruang lingkup. Pemeliharaan, penghapusan

dan pemindahtanganan yang berkaitan dengan pelaksanaan

kegiatan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan. (Badan

Keuangan Daerah Tanah Datar, 2016:14-15)

69

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kedudukan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

peraturan perundang-undanga dan dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah

serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan

tugas masing-masing (Badan Keuangan Daerah Tanah Datar,

2016:15-16).

70

Gambar 4.1

Struktur OrganisasiBadan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar

Kasubag Keuangan

ALNOVRI, A.Md

KEPALA BADAN

HENDRI, B.Ac

Kasubag Umum dan Kepegawaian

RINI YULIANTI, SE

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi

FERDINANDUS, SE

SEKRETARIS D.YONASRI, SE. MA

MM

Kabid Bendahara Umum Daerah

ANDRI, SE

Kasubid Penatausahaan

SILVIANA ADLIN, SE

Kasubid Perbendaharaan

VIVI LESTARI, SE.M.Si

Pj. Kasubid Belanja SKPkD

SANDI NEDI, SE

Pj. Kabid Akuntansi FITRIA

Kasubid Pembukuan dan Pelaporan DESFIENTI, SE

Kasubid Verifikasi dan TGR

IRA FITRIA ELISMAN , SE

Pj. Kasubid Penatausahaan

Akunbtansi MARGARETA LISA, SE

Kabid Pendapatan Non PBB dan BPHTB ALI ARMAN, SE

Kabid Pendapatan PBB dan BPHTB RIZALDI, SE

Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB

ZAINELDI

Kasubid Pendataan PBB dan BPHTB

HENDRA YANTO, SE

Pj. Kasubid Evaluasi dan Keberatan PBB

dan BPHTB SESCA OKTA

Kasubid Pendataan Non PBB dan BPHTB

ANIKE DESWIRA, SE

Kasubid Penagihan Non PBB dan BPHTB

GUSRI WARDANI, SE

Kasubid Evaluasi dan Keberatan Non PBB dan

BPHTB

Kelompok Jabatan Fungsional

Kabid Anggaran ANDRIANTO, SE. M.sI

Kasubid Kebjakan Anggaran HENDRA

MULYAWERMAN, SE.

Kasubid Perencanaan Anggaran MAWARDI

Kasubid Informasi Pengeloaan Keuangan

Daerah

Kabid ASET BUDI CANDRA, SE

Kasubid Pemeliharaan, Penghapusan &

Pemindahtanganan YESSY AKMALIZA, AP. S.Sos

Kasubid Penatausahaan JIMMI SAPUTRA, S.Sos

Kasubid Perencanaan, Pemanfaatan

KHAIRUL

71

B. Pelaksanaan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pajak

Daerah Di Kabupaten Tanah Datar

Sebelum membahas mengenai pelaksanaan strategi pemerintah daerah

pajak di Kabupaten Tanah Datar, berikut penerimaan pajak daerah di

Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Secara

keseluruhan atau dari lima tahun trakhir ini, penerimaan pajak daerah yang

diterima Kabupaten Tanah Datar relatif stabil dan selalu mengalami

peningkatan penerimaan pajak daerah tiap tahunnya. Adapun data penerimaan

pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

Tabel 4.1

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 s/d 2017

No. Tahun Kabupaten Tanah Datar

Target Realisasi Persentase (%)

1 2013 8,191,151,385,00 7,397,321,463,93 90.31

2 2014 10,187,541,466,00 9,458,236,048,00 92.84

3 2015 11,296,125,467,00 10,883,448,759,00 96.35

4 2016 12,379,061,602,00 11,733,146,397,50 95.11

5 2017 14,624,911,710,00 16,523,576,857,98 112.60

Sumber:Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dilihat dari tabel 4.2 bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten

Tanah Datar tahun 2016 pemerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.

11,733,146,397,50 dari target yang ditetapkan Rp. 12,379,061,602,00 dengan

persentase pencapaian 95,11%. Pada tahun 2017, penerimaan pajak daerah

Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 sebesar Rp. 16,523,576,857,00dari target

yang ditetapkan sebesar Rp. 14,624,911,710,00, dengan persentase pencapaian

112,60%. Jika dilihat dengan penerimaan pajak daerah pada tahun 2016,

penerimaan pajak pada tahun 2017 mengalami peningkatan penerimaan

sebesar Rp. 4,790,430,460.48, yang artinya Kabupaten Tanah Datar dalam

penerimaan pajak daerah tahun 2017 berhasil mencapai target yang

ditetapakan.

72

Kabupaten Tanah Datar dalam penerimaan pajak daerah dengan

mengunakan strategi Intesifikasi dan Ekstensifikasi pajak, meningkatkan

kualitas sumber daya aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan, dan

menetapkan kebijakan-kebijakan dalam penerimaan pajak daerah. dengan

strategi tersebut pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dapat

meningkatkan penerimaan pajak daerahnya. Adapun data penerimaan pajak

daerah Kabupaten Tanah Datar secara terperinci dengan masing-masing

pembagiannya sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rincian Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar

(dalam rupiah)

Uraian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Pendapatan Pajak

Daerah 7.397.321 9.458.236 10.883.488 11.773.146 16.523.576

Pajak Hotel 103.779 83.676 140.173 125.327 144.140

Pajak Restoran 854.608 1.036.362 1.358.442 1.712.568 1.893.073

Pajak Hiburan 900 9.146 5.800 7.944 300

Pajak Reklame 92.771 123.563 130.227 164.182 144.602

Pajak Penerangan Jalan 5.209.511 5.925.985 6.403.664 6.710.326 9.605.990

Pajak Air Tanah 165.333 132.721 149.916 148.669 61.387

Pajak Air Mineral

Bukan Logam Dan

Batuan

461.413 595.657 618.728 805.988 894.822

Pajak Bumi Dan

Bangunan Perdesaan

Dan perkotaan

1.000 1.240.733 1.224.702 1.218.589 1.897.680

Bea Perolehan Hak

Atas Tanah Dan

Bangunan

508.003 310.389 851.793 877.550 1.881.578

Sumber: BKD Tanah Datar

Dari Tabel di atas, terlihat penerimaan pajak daerah Kabupaten

Tanah Datar mengalami peningkatan tiap tahunnya walaupun peningkatan

pemerimaan terjadi secara fluktuatif, hal tersebut terjadi karna dalam

penerimaan pajak daerah tiap tahun selalu mengalami pertambahan dan

pengurangan wajib pajak. Pengurangan terjadi karna ada dari wajib pajak

yang menutup usahanya lantaran mengalami kerugian, sedangkan terjadinya

pertambahan dikarnakan adanya usaha baru atau sumber penerimaan pajak

daerah baru di Kabupaten Tanah Datar. Meningkatnya penerimaan pajak

73

daerah di Kabupaten Tanah Datar tersebut tidak terlepas dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggungjawab, dan pengawasan

keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Srtategi dalam penerimaan pajak daerah yang dilakukan oleh Kabupaten

Tanah Datar yaitu:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

a. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi dimaksutkan sebagai suatu usaha untuk

meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan tidak menambah

sumber-sumber penerimaan baru tetapi dengan mengelola sumber-

sumber penerimaan pajak daerah yang ada sebelumnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Anike Deswira,

SE. selaku Kasubid. Pendapatan Non PBB dan PBHTB sebagai

Kordinator pengelolaan pajak daerah di Bidang Pendapatan Daerah

Kabupaten Tanah datar. peneliti menanyakan bagaimana

pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan

penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi pajak di Kabupaten

Tanah Datar. Berdasarkan penjelasannya, dalam meningkatkan

penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar

melakukan intensifikasi pajak dengan cara sebagai berikut:

1) Pendaftaran dan pendataan wajib pajak

Pendaftaran dan pendataan wajib pajak maksudnya disini yaitu

Untuk mendapatkan data wajib pajak yang memiliki obyek pajak

di wilayah daerah yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan

dengan memberikan formulir, setelah itu petugas pajak mencatat

formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh

wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor

urut yang digunakan sebagai NPWPD, wajib pajak kemudian

mengisi SPTPD. Isian di atas kemudian dicatat dan dituangkan

dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang

akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan

pajak terutang.

74

2) Perhitungan dan penetapan pajak

Kabupaten Tanah Datar dalam perhitungan dan penetapan pajak,

menggunakan dua metode penghitungan yaitu :

a) official assessment system

official assessment system, dimana memberikan

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak seperti: Reklame,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Air

Tanah.Penghitungan yang dilakukan Berdasarkan SPTPD,

kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan

menerbitkan SKPD. Apabila SKPD tidak atau kurang

dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD

diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan

STPD.

Tata cara pembayaran Pembayaran pajak dilakukan di

kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala

daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran

pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan pajak disetor ke kas daerah selambatlambatnya

1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala

daerah. Pembayaran pajak ini harus dilakukan secara

sekaligus atau lunas. Tata cara pembukuan dan pelaporan

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, dicatat

dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam

buku jenis pajak, atas dasar buku itu dibuat daftar penetapan,

penerimaan dan tunggakan perjenis pajak. Selanjutnya

dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis

pajak sesuai masa pajak.

75

b) self assessment system, dimana memberikan wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak

yang terutang seperti: pajak pribadi, pajak Badan Atau pajak

UsahaUnit, Badan Pengelola PAD.

Sistem pengelolaan pajak terutama pendataan

memang telah dijalankan dengan baik, sistem pendataan yang

ada selama ini, petugas menyerahkan formulir kepada wajib

pajak untuk di isi, dan isian itulah yang akan menjadi dasar

dalam penetapan besarnya tarif pajak yang akan ditetapkan

pada wajib pajak yang bersangkutan”. Mengenai tarif pajak,

setiap tahun mengalami perubahan, oleh sebab itu perlu

dilakukan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif ini, dapat

ditempuh dengan cara menata seluruh sumber-sumber

pendapatan daerah dengan mengkaji ulang PERDA yang

dianggap sudah tidak relevan. Dalam mengadakan

penyusuaian tarif, tidak hanya besar tarif akan tetapi dapat

pula dengan menambahan jenis kriteria dalam penambahan

tarif. Penyesuian tarif selalu mengalami perubahan namun

tidak semua tarif dalam penerimaan pajak berubah. Berikut

keterangan mengenai obyek pajak dan besarnya pajak yang

harus dibayarkan pada masing-masing jenis pajak yang ada

dan diberlakukan di Kabupaten Tanah Datar :

1) Pajak hotel dan restoran, Obyek pajak ini meliputi :

a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka

pendek antara lain: cottage, motel, wisma

pariwisata, dan rumah penginapan termasuk rumah

kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang

menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

b) Pelayanan penunjang antara lain : telepon, fax, telex

dan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan

khusus tamu hotel, antara lain : pusat kebugaran,

76

kolam renang, tenis dan lainnya yang disediakan

atau dikelola hotel.

d) Jasa persewaaan ruangan untuk kegiatan acara atau

pertemuan hotel.

e) Penjualan makanan dan atau minuman di tempat

yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran

yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran, yaitu

sebesar 10 %.

2) Pajak Reklame

Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan

reklame, yang meliputi: Reklame papan/billboard/

megatran, dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa

reklame yang dihutung Berdasarkan pemasangan, lama

pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Besarnya pajak ditetapkan sebesar 25 persen dari dasar

pengenaan pajak.

3) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dipungut atas setiap

penggunaan tenaga listrik yang berasal dari

PLNmaupun bukan PLN. Dasar pengenaan pajak

adalah nilai jual tenaga listrik, yaitu besarnya tagihan

biaya penggunaan listrik/rekening listrik. Tarip pajak

ditetapkan sebagai berikut:

a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN,

bukan untukindustri sebesar 9 persen

b) Penggunana tenaga listrik yangberasal dari PLN,

untuk industry sebesar 5 persen

c) Penggunaan tenaga listrik yangberasal bukan dari

PLN, bukanuntuk industri sebesar 5 persen

d) Penggunana tenaga listrik yangberasal bukan dari

PLN, untukindustri sebesar 3 persen.

77

e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian

Gol. C Obyek pajak adalah eksploitasibahan galian

golongan C yang meliputi antara lain asbes, batu

tulis, batu kapur, batu apung, garam batu, grafit,

kaolin, kalsit, magnesit, nitrat, pasir, kerikil,

phospat, tawas, zeolit, batu gunung dan sebagainya.

Dasar penggenaan pajak adalah nilai jual hasil

eksploitasi bahan galian golongan C, sementara

besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 persen

dari dasar penggenaan pajak.

4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanahdan Air

Permukaan

Obyek pajak adalah pengambilan air bawah

tanah dan pengambilan air permukaan. Cara

menghitung nilai perolehan air adalah mengalikan

volume air yang diambil dengan harga dasar air,tarif

pajak ditetapkan sebesar 20 persen dari dasar

pengenaan pajak. Mekanisme pengelolaan pajak

sebenarnya telah ada pedomannya, yaitu Perda atau

juga disebut sebagai peraturan daerah. Namun demikian

dalam tahap pelaksanaan seringkali terjadi

penyimpangan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak

sendiri maupun petugas penarik pajak. wajib pajak

permasalahan yang ada umumnya masih berkisar pada

minimnya kesadaran mereka untuk membayar sesuai

dengan yang ditetapkan dan juga waktu

pembayarannya.

Tak jarang petugas harus melakukan jemput

bola untuk sekedar mengingatkan ataupun melakukan

tindakan tegas dikarnakan Masyarakat saat ini masih

kurang kesadarannya untuk membayar pajak, akhirnya

kami-kami inilah yang harus lebih aktif turun ke bawah

78

untuk mengingatkan mereka maupun menarik pajak

yang telah jatuh masa pembayarannya. Oleh karenanya

untuk membuka peluang dalam peningkatan pendapatan

pajak daerah, sistem pengawasan secara internal di

lingkungan optimalkan lebih diintensif, untuk

permasalahan ini maka dilakukan system pelaporan

secara berjenjang dan diberikan batas waktu tertentu.

Mengoptimalkan penerimaan sektor pajak

daerah, pengawasan yang ketat merupakan salah satu

cara yang dapat dilakukan, namun demikian ini juga

tergantung dari sistem, pengawasan yang ada di

lingkungan pemkab sendiri. Pada sistem kerja kami,

kami tetap mempercayakan kepada petugas yang ada di

lapangan dalam mengelola pajak, dan standar yang

digunakan adalah tetap berupa isian formulir yang telah

diisi wajib pajak.

3) Penagihan pajak

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak

dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam batas

waktu itu wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang,

apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi

dalam jangka waktu tersebut, jumlah pajak harus dibayar ditagih

dengan surat paksa, dan kemudian akan dilanjutkan dengan surat

perintah melaksanakan penyitaan.

b. Ekstensikasi pajak

Ekstensikasi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan

penerimaan pajak daerah dengan cara memperluas atau menambah

objek penerimaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan pajak

daerah yang baru. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk

Anike Deswira, SE. selaku Kasubid Pendapatan Non PBB dan

PBHTB Kabupaten Tanah Datar, sebagai Kordinator pengelolaan

79

pajak daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah datar.

peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan strategi pemerintah

daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui

ekstensifikasi. Berdasarkan penejelasannya, dalam ekstensifikasi

pajak terdapat dua cara pelaksanaan, adapun pelaksanaan

penerimaan pajak daerah yaitu menggali sumber penerimaan baru

dan Menambah sumber peneriman.

Menggali sumber penerimaan baru yang dimaksutkan disini

yaitu dengan peraturan yang mengatur tentang pungutan yang tidak

tergabung dengan sumber-sumber penerimaan yang ada dan

pemerintahan pusat dalam bentuk proyek yang produktif yang dapat

meransang pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun peningkatan

penerimaan pajak daerah. Sedangkan menambah sumber penerimaan

maksutnya disini yaitu sumber-sumber penerimaan yang betul-betul

baru dan pemungutannya dapat disatukan dengan sumber

penerimaan lama. Dengan kata lain sumber penerimaan baru tersebut

digabungkan dengan sumber penerimaan lama dengan menambah

klasifikasi tarif baru ke dalam peraturan daerah yang lama. Untuk

sumber-sumber penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kabupaten

Tanah Datar ternyata dilakukan pada beberapa jenis pajak yang

dianggap sangat potensial, dan juga disertakan estimasi pendapatan

yang dapat diperoleh, lebih jelasnya diuraikan berikut ini :

1) Pajak Hotel dan Restoran

Banyaknya obyek wisata di Kabupaten Tanah datar yang

menarikpara wisatawan dari luar daerah dan luar negeri. Para

wisatawan tersebut membutuhkan fasilitas penginapan dan

rumah makan. Pada kondisi ini maka pihak pengelola hotel

maupun restoran dapat semaksimal mungkin berusaha agar

wisatawan tersebut tinggal lebih lama di Kabupaten Tanah Datar.

Dengan demikian maka pendapatan yang diterima oleh hotel

maupun restoran juga akan meningkat. Langkah berikutnya

adalah menaikkan tarif hotel dan harga makanan secara berkala,

80

dimana para pengusaha umumnya mempunyai kecenderungan

untuk menaikkan tarif dan harga makanan untuk menyesuaikan

dengan kenaikan biaya produksi.

Adanya hotel dan restoran yang belum terdata secara

maksimal maka pihak pengelola pajak mengusahakan melakukan

inventarisasi sceara berkala. Cara ini bertujuan terjadi

panambahan wajib pajak baru terutama dari restoran atau rumah

makan yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak

hotel dan restoran. Pada tahap ini bagian pajak mencoba

melakukan mekanisme kontrol, yaitu dengan menyediakan

kwitansi/nota bagi semua wajib pajak hotel dan restoran. Potensi

penerimaan pajak hotel dan restoran didasarkan pada analisis

pertumbuhan. Jumlah kamar dan jenis hotel yang ada di

Kabupaten Tanah Datar, Jumlah total pajak restoran diketahui

dari jumlah keseluruhan potensi pajak pada setiap restoran yang

menjadi wajib pajak. dalam perhitungan tersebut diasumsikan

bahwa rata-rata jumlah pendapatan restoran/rumah makan setiap

bulannya sama.

Ada pengecualian pajak pada penginapan yang amat

sederhana atau rumah makan yang biasa dikunjungi oleh

masyarakat berekonomi lemah. Pengecualian ini dikarenakan dua

hal yaitu:

a) Beban pajak selalu dikenakan kepada konsumen, sehingga

kalau dikenakan pajak maka akan menambah beban bagi

masyarakat yang kurang mampu.

b) Untuk memajukan pengusaha kecil yang begerak di sektor

itu, sehingga dengan pembebasan pajak yang bersangkutan

mendapat kelonggaran untuk mengembangkan dan

meningkatkan usahanya.

2) Pajak Hiburan

Banyaknya pengusaha hiburan yang belum dikutip pajak

hiburannya ternyata direspon baik oleh pemerintah daerah. Untuk

81

mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini bagian pajak terus

meningkatkan mekanisme dan peningkatan manajemen

pemungutan pajak hiburan. Salah satu cara yang ditempuh adalah

dengan melakukan penungguan, yaitu memantau kepatuhan

wajib pajak, mulai dari melihat acaranya,target peserta dan lain

sebagainya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penagihan secara

langsung. Kegiatan lain yang dilakukan adalah operasi yustisi,

yaitu menegakkan hukum.

Kegiatan ini merupakan pemberian sanksi langsung atas

wajib pajak yang tidak patuh/disiplin dalam memenuhi

kwajibannya, dengan jalan mendatangi subyek pajak. Untuk

pelaksanaannya berkoordinasi dengan bagian hukum,

satpol/kepolisian. Besarnya pajak hiburan sangat ditentukan oleh

frekuensi hiburan dalam satu tahun. Di samping itu juga

dipengaruhi oleh macam atau jenis hiburan, penonton, dan tarif

yang dikenakan. Waktu dan bulan pelaksanaannya pun

mempengaruhi terhadap penerimaan pajak hiburan.

3) Pajak Reklame

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar, Proses peningkatan pajak reklame juga

dilakukan dengan melakukan penataan sistem atau titik reklame

dan pelelangan titik reklame yang mempunyai nilai jual tinggi.

Beberapa titik sentral kabupaten telah diidentifikasi, dan

dihasilkan pemetaan serta selanjutnya akan disesuaikan dengan

besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Upaya lainnya yang dilakukan adalah melakukan

pemberian sanksi secara tegas pada wajib pajak yang melanggar

aturan. Sanksi tersebut berupa pembongkaran reklame, utamanya

bagi obyek terpasang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Besarnya pajak reklame dalam satu tahun bergantung pada

banyaknya reklame, lama pemasangan dan tarifnya. Penerimaan

reklame ini cukup sulit untuk diprediksi, karena sangat

82

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, baik mikro maupun

makro.

Hal tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh

Bapak Afrisal, SE., selaku Staf BKD pengelolaan penerimaan pajak

daerah dan pendapatan Non PBB dan BPHTB, serta peneliti

melakukan croscek pada dokumen ataupun arsip yang terdapar di

kantor pendapatan Non PBB dan Non BPHTB, bahwasanya dengan

menetapakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam

penerimaan pajak daerah, Kabupaten Tanah Datar mampu

meningkatkan pemerimaan pajak daerahnya dari tahun ke tahun.

Pengelola penerimaan pajak daerah yang dilakukan yaitu melakukan

pencatatan atau pendaftaran sumber-sumber penerimaan pajak yang

telah dikelola selama ini dengan melihat data penerimaan pajak

daerah pada tahun sebelumnya.

Tata cara pendaftaran dan pendataan Untuk mendapatkan

data wajib pajak, beliau melakukan pendataan dan pendaftaran

terhadap wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam maupun diluar

wilayah daerah yang memiliki obyek pajak di wilayah daerah yang

bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan formulir,

mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan

oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor

urut yang digunakan sebagai NPWPD, wajib pajak kemudian

mengisi SPTPD. Isian di atas kemudian dicatat dan dituangkan

dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan

dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak

terutang.

Tata cara perhitungan dan penetapan pajak Berdasarkan

SPTPD, kepala daerah menetapkan pajak terutang dengan

menerbitkan SKPD. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar lewat

waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, saya selaku

pengelola mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2

persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Apabila

83

pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan pajak disetor ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24

jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.

Pembayaran pajak ini harus dilakukan secara sekaligus atau lunas.

Tata cara pembukuan dan pelaporan SPTPD, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak

sesuai dengan NPWPD.

Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam

buku jenis pajak, atas dasar buku itu dibuat daftar penetapan,

penerimaan dan tunggakan perjenis pajak. Selanjutnya dibuat

laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai

masa pajak. Sedangkan menambah sumber penerimaan maksutnya

disini yaitu sumber-sumber penerimaan yang betul-betul baru dan

pemungutannya dapat disatukan dengan sumber penerimaan lama.

Dengan kata lain sumber penerimaan baru tersebut digabungkan

dengan sumber penerimaan lama dengan menambah klasifikasi tarif

baru ke dalam peraturan daerah yang lama.

Berdasarkan paparan di atas, menurut analisa penulis

mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar penerimaan pajak daerah,

dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, Kabupaten

Tanah Datar mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah,

walaupun dari beberapa sektor penerimaan mengalami menurunan

dan mengalami peningkatan secara fluktuatif. Intensifikasi pajak

adalah pengelolaan sumber penerimaan pajak daerah yang sudah ada

untuk dioptimalkan pemungutan pajak daerahnya untuk kedepannya,

dimana untuk pengelolaan yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah

Datar seperti pendataan. Pendataan adalah prosedur mendata kembali

wajib pajak yang telah membayar pajak pada tahun sebelumnya.

Setelah dilakukan pendataan, dilakukan penghitungan besar

pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak, selanjutnya setelah

melakukan penghitungan, pihak petugas melakukan penagihan

84

kepada wajib pajak atau wajib pajak yang melakukan pembayaran ke

Kantor pendapatan Non PBB dan Non BPHTB. Sedangkan

ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan

penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan

objek pajak, ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah

wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang

memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum

terdaftar. Ekstensifikasi dapat terjadi secara „soft‟, yaitu wajib pajak

secara suka rela mendaftarkan diri, atau dapat juga, berdasarkan data

yang dimiliki fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur maksutnya disini

yaitu kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam

suatu instansi penerintah sangat berperan penting dalam peningkatan

produktivitas kerja di lingkungan organisasi atau pemerintahan. SDM

merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan berhasil atau

tidaknya suatu instansi pemerintah mencapai tujuan dan pengenbangan

misinya seperti tujuan yang ingin di capai oleh pemerintah daerah dalam

peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Ibuk Anike Deswira, SE.

selaku Kasubid Pendapatan Non PBB dan PBHTB sebagai Kordinator

pengelolaan pajak daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten

Tanah datar. Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan strategi

pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah

melalui Kualitas SDM. Berdasarkan penjelasan Ibuk Anike Deswira,

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Kabupaten perlu

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Bentuk peningkatan

melalui SDM, dimana pada kondisi ini peran aparatur dalam melakukan

pelayanan hendaknya tetap memprioritaskan pada aspek kepentingan

masyarakat luas seperti bekerja secara efektif dan efisien, mengingat

wajib pajak yang dilayani pada setiap periode kerja tidak sedikit. Oleh

sebab itu Kabupaten Tanah Datar dalam upaya meningkatkan

85

penerimaan pajak daerahnya, melakukan beberapa upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber aparatur sebagai berikut :

a. melakukan Pelatihan bimbingan teknis (BIMTEK) setiap tahunnya,

pada tahun 2017 pelatihan bimbingan tenknis dilakasanakan pada

tanggal 4 s/d 6 juni 2017 di Kota Padang. BIMTEK merupakan

suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihanyang

bermanfaat dalam meningkatkan kompentensi peserta yang mana

materi yang diberikan meliputi membangun tim kerja efektif, teknik

komunikasi dalam konteks pelayanan prima, dan survey indeks

kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.

b. Mengikuti pelatihan Administrasi keuangan dan sosialisasi pajak

mineral bukan logam dan baruan (Galian C) di Nagari Andaleh

Baro Bukik tanggal 24 Agustus 2017

c. melakukan studi banding ke Kabupaten lain sebagai sarana

pertukaran informasi dengan instansi yang sama dengan Kabupaten/

kota yang berbeda, seperti studi banding ke Dinas Pendapatan

Daerah Kota Bukittinggi dan Dinas Pendapatan Daerah Kota

Padang tanggal 4 Februari 2017

d. mengikuti sosialisasi tentang pajak daerah ke Kabupaten 50 Kota

pada tanggal 31 Mai 2017

e. mengikuti sosialisasi dan kordinasi aksi pencegahan dan

pemberantasan korupsi, instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016

tentang tata cara pemberian keterangan status wajib pajak dalam

rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak pelayanan public

tertentu pada instansi pemerintah di Hotel Pangeran Beach Padang

tanggal 20 desember 2017

f. Mengikuti sosialisasi dan kordinasi mengenai Simda Pendapatan ke

Pemko Kota Sawah Lunto tanggal 26 september 2017.

Berdasarkan paparan di atas, menurut analisa penulis mengenai

meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

Kabupaten Tanah Datar, serta peneliti melakukan croscek pada dokumen

ataupun arsip yang terdapat di kantor pendapatan Non PBB dan Non

86

BPHTB. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber saya aparatur

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, Kabupaten Tanah

Datar melakukan pelatihan, studi ke Kabupaten/kota berbeda dengan

instansi yang sama, mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemeintah

provinsi maupun sosialisasi dari Kabupaten/Kota lainnya, dimana

dengan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, akan

meningkatkan penerimaan pajak daerah, dikarnakan dalam melakukan

penagihan pemungutan pajak ke lapangan, petugas mampu membentuk

tim kerja efektif, berkomunikasi baik kepada masyarakat dalam konteks

pelayanan prima, yang mana memberikan dampak yang positif dalam

meningkatnya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Meningkatkan kualitas pelayanan merupakan salah satu usaha

yang sangat penting bagi suatu instansi untuk melayani kebutuhan

masyarakat luas (public service). Oleh sebab itu tuntutan pelayanan yang

diberikan harus secara baik, dan sebagaimana mestinya yang mana hal

tersebut menjadi suatu keharusan. Berdasarkan hasil wawancara penulis

Ibuk Anike Deswira, SE. selaku Kasubid Pendapatan Non PBB dan

PBHTB sebagai Kordinator pengelolaan pajak daerah di Bidang

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah datar. peneliti menanyakan

bagaimana pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan

penerimaan pajak daerah melalui Kualitas pelayanan di Kabupaten

Tanah Datar. Berdasarkan penjelasan Ibuk Anike Deswira, Fungsi

pemerintah dalam melakukan pelayanan umum terdapat tiga fungsi

pelayanan yaitu:

a. pelayanan umum yang dilakukan dapat berupa environmental

service, misalnya penyediaan sarana dan prasarana seperti jalan

raya, jembatan, taman dan fasilitas umum lainnya, serta pelayanan

yang diberikan terhadap personel service antara lain pelayanan

pendidikan dan kesehatan, keagamaan dan sebagainya.

87

b. Pelayanan development service yang bersifat enabling dan

facilitating atau penyediaan sarana dan prasarana guna

meningkatkan pertumbuhan perekonomian misalnya.

c. Pelayanan protective service yang bersifat pemberian pelayanan

keamanaan dan perlindungan.

Berdasarkan ketiga fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah

kepada masyarakat luas, maka pengelolaan pajak merupakan bagian

dari fungsi kedua. Pada kondisi ini peran aparatur dalam melakukan

pelayanan hendaknya tetap memprioritaskan pada aspek kepentingan

masyarakat luas, seperti bekerja secara efektif dan efisien, mengingat

wajib pajak yang dilayani pada setiap periode kerja tidak sedikit. Untuk

meningkatkan penerimaan pajak daerah, Kabupaten Tanah Datar

melakukan bekerjasama dengan pihak terkait, seperti kantor Kecamatan

di masing-masing wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Sementara itu untuk wajib pajak di luar tanggung jawab desa/

kecamatan, atau dengan kata lain ditangani langsung oleh dinas adalah

pajak-pajak khusus, seperti pajak reklame, pajak perorangan dan

sebagainya. Dalam pelakukan pelayanan, petugas dituntut untuk

melakukan pelayanan secara optimal, Adapun pelayanan yang

dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan yang ramah dengan 3S (Senyum, Sapa dan

Santun) kepada Masyarakat atau wajib pajak.

2. Melakukan pelayanan dengan baik kepada WP dengan tidak

mempersulit dalam melakukan pembayaran.

3. Melakukan pelayanan kepada wajib pajak yang yang mengalami

kendala dalam melengkapi pesyaratan dalam pengurusan

pembayaran pajaknya dengan membantu melengkapai berkas yang

dapat di lakukan di kantor pelayanan seperti: copy KTP, Formulir,

dan matreai.

Berdasarkan paparan di atas, menurut analisa penulis mengenai

kualitas pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Tanah Datar serta meninjau langsung pelayanan yang

88

dilakukan di bidang pendapatan Non PBB dan Non BPHTB, telah

dapat di katakan baik karna selain prasarana dan fasilitas yang di

sediakan dalam melayani wajib pajak seperti tempat duduk, AC, TV,

dan meja, Bidang pendapatan Non PBB dan Non BPHTB juga

melayani wajib pajak dengan selalu menjunjung tinggi kode dan etik

dalam melakukan pelayanan seperti berbicara dengan sopan, melayani

dengan cepat dan tepat. Sehingga wajib pajak merasa puas dengan

pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan Non PBB dan Non

BPHTB. Pelayanan yang baik dan tanggap, serta wajib pajak puas

dengan pelayanan yang diberikan, Kabupaten Tanah Datar mampu

meningkatkan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tajunnya.

4. Kebijakan-Kebijakan dalam Penerimaan Pajak Daerah

Kebijakan yang dimaksutkan disini yaitu serangkaian konsep

dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan

pemungutan penerimaan pajak daerah demi tercapainya target yang

telah ditetapakan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis

Ibuk Anike Deswira, SE. selaku Kasubid Pendapatan Non PBB dan

PBHTB sebagai Kordinator pengelolaan pajak daerah di Bidang

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah datar. peneliti menanyakan

kebijakan-kebijakan apa yang diambil dalam meningkatkan

penerimaan pajak daerah. Berdasarkan keterangan ibuk Anike,

kebijakan yang di ambil oleh pemerintah pusat berupa PERBUP

maupun kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam

mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah berupa PERDA.

Kebijakan-kebijakan dalam pemungutan pajak daerah sudah

terdapat di dalam PERBUP dan PERDA dengan adanya kedua

peraturan tersebut, Kabupaten Tanah Datar mampu meningkatkan

penerimaan pajak daerahnya, sedangkan untuk kebijakan-kebijakan

yang di ambil oleh kantor pendapatan daerah tidak ada, sebab untuk

mengambil kebijakan-kebijakan dalam pengelolan tidak

diperbolehkan, dikarnakan menyalahi aturan yang berlaku. Adapun

89

pedoman dalam pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh

Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan pajaknya sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah/PERDA UU No. 6 Th 2011 Tentang Pajak

Daerah

Perda atau disebut juga dengan peraturan daerah adalah

peraturan Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah

provinsi, Dalam Peraturan Daerah No. 6 Th 2011, terdapat tata

cara atau aturan dalam pemungutan pajak daerah. Adapun yang

terdapat di peraturan daerah dijelaskan secara singkat sebagai

berikut:

1) Daerah adalah KabupatenTanah Datar

2) Bupati adalah Bupati Tanah Datar

3) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan

tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan

5) Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

6) Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu di bidang

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

7) Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala

Daerah

8) Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tanah Datar

9) Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

90

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat

10) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, organisasi

Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk

Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

11) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat

dikenakan Pajak

12) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

13) Pengusaha adalah perorangan dan badan yang

menyelenggarakan usaha atas nama sendiri atau untuk dan

atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

14) Billing Sistem adalah system pemungutan berupa daftar

harga di buat/diisi oleh pengusaha dan sejenisnya yang

diberikan kepada subjek pajaks ebagai alat bukti pembayaran.

b. Perturan Bupati/PERBUP

PERBUP atau disebut juga dengan Peraturan Bupati

adalah peraturan Undang-undang yang dikeluarkan oleh bupati

dalam suatu daerah pemerintahannya, dalam Peraturan Bupati

91

terdapat peraturan sebagaimana dijelaskan secara singkat sebagai

berikut:

1) Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2) Pemerintah Daeraha dalah Bupati beserta perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3) Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Instansi pelaksana

Pemungutan Pajak Daerah, yang tugas dan fungsinya

melaksanakan Penagihan Pajak Daerah.

5) Instansi-Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan

Retribusi adalah SKPD teknis yang tugas Pokok dan

fungsinya melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

6) Instansi Pelaksana Penagihan Pajak Daerah adalah Badan

/Dinas Teknis yang tugas Pokok dan Fungsinya

melaksanakan Penagihan Pajak Daerah.

7) Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah.

8) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9) Sistem dan Prosedur Pajak Daerah adalah suatu rangkaian

kegiatan mulai dari penghimpunan data objekdan subjek

pajak, penentuan besarnya pajak, tata cara penyetoran dan

pembayaran pajak, pelaporan sampai dengan kegiatan

penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan

penyetorannya tidak termasuk BPHTB dan PBB Perkotaan

92

dan Pedesaan.

10) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perpajakan Daerah.

11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangs elanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang;

13) Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah yang

selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang olehWajib

pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran Pajak, Objek Pajak atau bukan Objek Pajak,

dan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan Perpajakan Daerah

14) Surat-Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak

yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,jumlah kredit

Pajak, jumlah kekurangan pokok Pajak, besarnya sanksi

administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

15) Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD

adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan pajak yang

93

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebihbesar dari pajak yang terutang atau

tidak harus terutang.

17) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan

Pajak yang menentukan atas jumlah Pajak yang telah

ditetapkan.

18) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan

jumlah pokok pajak yang terhutang sama besarnya.

19) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya.

20) Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan meminta, melihat,

meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa,

menghimpun, dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti

yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

Peraturan-peraturan berdasarkan jenis pajaknya yang telah

di tetapkan selama ini dan akan diperbaharui sesuai dengan

Undang-undang pajak daerah. Peraturan Bupati atau PERBUP

yang berlaku, dan dipakai hingga saat ini sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati Tanah Datar No 8 Tahun 2012 Tentang

standarisasi harga bahan mineral bukan logam dan batuan

sebagai dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan

batuan.

94

b. Peraturan Bupati Tanah Datar No 4 Tahun 2012 Tentang

dasar-dasar penghitungan nilai sewa reklame dan tata cara

pemasangan reklame serta nilai perolehan air tanah.

c. Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 Tahun 2012 Tentang tata

cara pemeriksaan pajak daerah.

d. Peraturan Bupati Tanah Datar No 3 Tahun 2012 Tentang

sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan paparan di atas, menurut analisa penulis

mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah

Kabupaten Tanah Datar serta peneliti melakukan croscek pada

dokumen ataupun arsip yang terdapar di kantor pendapatan Non

PBB dan Non BPHTB. Dalam mengambil suatu kebijakan dalam

pemungutan pajak daerah, baik dari Bidang Pendapatan Non PBB

dan Non BPHTB harus mengikuti prosedur-prosedur atau auran

yang berlaku. Kabupaten dalam melakukan pemungutan pajak,

berpedoman kepada Peratuan daerah atau disebut juga dengan

PERDA, dimana didalam perda tersebut terdapat peraturan secara

umum. PERDA adalah peraturan Undang-undang yang dibentuk

oleh pemerintah Provinsi yang telah ditetakan oleh Gubernur.

Untuk Pajak Sendiri, PERDA yang mengturnya terdapat dalam

PERDA UU No. 6 Th 2011 Tentang Pajak Daerah.

Selanjutnya, dengan adanya PERDA atau Peraturan

Daerah tersebut, dalam menetapakan kebijakan dimana nantinya

akan berupa PERBUP atau peraturan Bupati, dalam merumuskan

peraturan harus mengikuti pedoman atau prosedur-prosedur

seperti mengadakan rapat, mengajukan permohonan kepada

Bupati Kabupaten Tanah Datar berupa saran, dan jika saran

tersebut diterima oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar dengan

mempertimbangkan kepentingan masyarakat, maka akan di

keluarkan peraturan berupa Peraturan Bupati atau di sebut juga

PERBUP. Oleh sebab itu mengenai kebijakan-kebijakan yang di

ambil oleh bidang pendapatan daerah dalam pemungutan pajak

95

daerah telah tercantum dalam Peraturan Bupati/PERBUP. Adapun

Peraturan Daerah yg belaku di Tanah Datar yaitu: PERBUP No. 6

Th 2012 tentang cata cara pemungutan pajak secara umum,

PERBUP No 8 Tahun 2012 Tentang standarisasi harga bahan

mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pengenaan pajak

mineral bukan logam dan batuan. PERBUP No 4 Tahun 2012

Tentang dasar-dasar penghitungan nilai sewa reklame dan tata

cara pemasangan reklame serta nilai perolehan air tanah, Dan

PERBUP No 5 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan pajak

daerah.dan sampai sekarang belum ada perubahan.

96

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada fokus masalah yang peneliti temukan, maka

peneliti memberikan beberapa kesimpulan terkait penelitian yang peneliti

lakukan di Kantor pendapatan Kabupaten Tanah Datar, tentang pelaksanaan

strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam penerimaan

pajak daerah. Strategi Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

sudah cukup baik dalam proses pemungutan pajak daerah. Hal ini dapat

dilihat dari banyaknya penerimaan pajak daerah dari masing-masing sumber

pajak daerah yang ada, dan dilihat dari ter-realisasinya penerimaan pajak

daerah dari target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan. Berikut di bawah

ini empat strategi yang digunakan oleh Kantor pendapatan Daerah Kabupaten

Tanah Datar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya sebagai

berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajakyakni meningkatkan pendapatan

daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah dan

meningkatkan pendapatan daerah dengan memperluas sumber-sumber

pajak daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru,

penyesuaian tarif, dan pengelolaan administrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, Untuk meningkatkan

kualitas pelayanan sumber daya aparatur yang dilakukan oleh Kabupaten

Tanah Datar sebagai berikut:

a. Melaksanakan pelatihan bimbingan teknis (BIMTEK) dari tahun ke

tahunnya, sedangkan pada tahun 2017 pelatihan teknis ini dilakukan

pada tangga 4 s/d 6 Juni 2017 di Kota Padang.

b. Melakukan studi banding ke Kabupaten lain sebagai sarana

pertukaran informasi dengan instansi yang sama dengan kabupaten/

kota yang berbeda.

97

c. Mengikuti pelatihan Administrasi dan sosialisasi pajak mineral

bukan logam dan batuan (Galian C) di Nagari Andalas Baro Bukik

tanggal 24 Agustus 2017.

d. Mengikuti sosialisasi tentang pajak daerah di Kabupaten 50 Kota

dan sosialisasi di Simda Pendapatan ke Pemko Kota Sawahlunto

tanggal 26 September 2017.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, pelayanan yang dilakukan oleh dinas

pendapatan di Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

a. Melakukan pelayanan yang ramah kepada Masyarakat atau wajib

pajak.

b. Melakukan pelayanan kepada wajib pajak yang yang mengalami

kendala dalam melengkapi pesyaratan dalam pengurusan

pembayaran pajak.

4. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penerimaan pajak daerah

oleh Kabupaten Tanah datar sebagai berikut:

a. Praturan Daerah (PERDA) UU No. 6 Th 2011 Tentang Pajak Daerah

Perda atau disebut juga dengan peraturan daerah adalah peraturan

Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, dalam

Peraturan Daerah No. 6 Th 2011, terdapat tata cara atau aturan

dalam pemungutan pajak daerah.

b. Peraturan Bupati (PERBUP)

PERBUP atau disebut juga dengan Peraturan Bupati adalah

peraturan Undang-undang yang dikeluarkan oleh bupati dalam suatu

daerah pemerintahannya, berikut adalah peraturan yang dikeluarkan

oleh Bupati Tanah Datar sebagai berikut:

1) Peraturan Bupati Tanah Datar No 8 Tahun 2012 Tentang

standarisasi harga bahan mineral bukan logam dan batuan sebagai

dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

2) Peraturan Bupati Tanah Datar No 4 Tahun 2012 Tentang dasar-

dasar penghitungan nilai sewa reklame dan tata cara pemasangan

reklame serta nilai perolehan air tanah.

3) Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 Tahun 2012 Tentang tata cara

98

pemeriksaan pajak daerah.

4) Peraturan Bupati Tanah Datar No 3 Tahun 2012 Tentang sistem

dan prosedur pemungutan pajak daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di atas, maka peneliti memberikan

saran sebagai bahan evaluasi antara lai sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan

perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang bervariasi membawa

perubahan kepada sikap mental masyarakat, masyarakat menjadi lebih

kritis dan tidak begitu saja menerima kebijakan pemerintah, untuk itu

kantor Pendapatan Non PBB dan BPHTB dituntut untuk lebih

responsiveterhadap situasi dari kondisi masyarakat untuk kedepannya.

2. Sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus terus

ditingkatkan dan diberikan pelatihan-pelatihan khusus berkenaan dengan

bidang pajak daerah agar mampu memberikan kontribusi yang baik

kepada masyarakat serta melaksanakan sistem dan prosedural yang sudah

dibuat dengan sebaik-baiknya.

3. Dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, pemerintah

hendaknya juga memperhatikan masyarakat jangan sampai malah

menambah beban masyarakat dengan aktifitas-aktifitas pemerintah dalam

kegiatan-kegiatan lapangan di sumber-sumber pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abut Hilarius. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Diadit Media.

Assauri, Sofjan. 2010. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali Pers.

Asyhadie, Zaeni, 2009. Hukum bisnis prinsip dan pelaksanaan di Indonesia. Jakarta:

Rajawali Pers.

Ayuningtyas, Arniyanti. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanaja Daerah (Studi kasus pada

Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi pada FEIS UIN Jakarta.

Bahari H. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Keuangan Daerah Tanah Datar. 2015. Profil Badan Keuangan Daerah Tanah

Datar. Batusangkar

Badan Keuangan Daerah Tanah Datar. 2016. Uraian Rinci Tugas Badan Keuangan

Daerah Tanah Datar. Batusangkar

Badan Keuangan Daerah Tanah Datar. 2017. Uraian Rinci Tugas Badan Keuangan

Daerah Tanah Datar. Batusangkar

Dwi Dian Kusuma. 2017. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung

selatan dalam pemungutan pajak daerah.

Euis Fatimah. 2011. Buku Panduan Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak. Jakarta:

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Derektorat Jenderal Pajak.

Faisal Suhaimi. 2015. Strategi pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan

Pendapatan asli daerah dari sektor pajak.

Husein Umar. 2010. Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti

Masalah-Masalah Manajemen Strategik Untuk Skripsi, Tesis dan Praktek

Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.

Ida Ayu Metha Apsari Prathiwi, nyoman trisna herawati, ni luh gede erni sulindawati.

2015. Analisis strategi penerimaan pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan

perkotaan (pbb p2) serta efektivitas Penerimaannya di pemerintah kota

denpasar Tahun 2013-201. Vol. III No. I.

Liberti Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib

Pajak di Indonesia. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Mardiasmo,2013. Perpajakan. Yogyakarta: CV.Andi offset.

Moch. Arief Risman, SE, Msi, BKP. 2013. Panduan Praktis Perpajakan Bagi

Bendahara Pemerintah. Bandung: Fokus Media.

Mohammad Afandy. 2013. Strategi dinas pendapatan daerah dalam Meningkatkan

pendapatan asli daerah dari pajak.Daerah di kabupaten penajam paser

utara.Vol.1 No.3.Hal.1110-1122.

Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: salemba Empat

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Purwanto, Sayugo Adi. 2011. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. Jurnal Ekonomi Manajemen

Volume 10 No. 1 Tahun 2016

Riyan yari hidayat. 2012. Strategi peningkatan Penerimaan pajak restoran Di

Kabupaten Kuantan Singingi.

Rizka, Dr. Islahuddin, M.Ec, Ak, Dr. Nadirsyah, M.Si, Ak. 2014. Analisis Strategi

Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam

Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kota Banda Aceh.

ISSN 2302-0164.

Rohmat Hafinudin Sahroni, Djamhur Hamid &Mohammad Iqbal. 2015. Strategi

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah Di Kota

Malang.

Siti Resmi, 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Saefullah, H.A. Djadja. 2007. Pemikiran kontemporer administrasi publik (perspektif

manajemen sumber daya manusia dalam era Desentralisasi. Bandung:

LP3AN Fisip UNPAD.

Sofjan Assauri. 2013. Strategic Manajement : Sustainable Competitive Advantages.

Jakarta:Rajawali Pers.

Sony Devano& siti kurnia rahayu. 2006. Perpajakan: konsep,teori,dan isu. Jakarta:

Kencana Prenada media group.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kualitatif (Mixed Method). Bandung: Alfabeta.

Sukarji. 2013. Pajak pertambahan nilai, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Uly Suliswati. 2013. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten

Jember.

Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT

RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah

Wawancara dengan ibuk Annike Deswira, Kasubid Pendapatan Non PBB dan Non

BPHTBB dan Keruangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara dengan ibuk Gusriwardani, Kasubid pengelolaaan pajak daerah

Pendapatan Non PBB dan Non BPHTBB dan Keruangan Daerah Kabupaten

Tanah Datar,

Wawancara dengan ibuk Afrizal, Staff penerimaan pajak daerah Bidang Pendapatan

Non PBB dan Non BPHTB Badan Keruangan Daerah Kabupaten Tanah Datar,

Willson Gusliawan, 2014. Pengantar Perpajakan Indonesia. Padang: Sukabina.