pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi ... · pk, lakip dan data capaian kinerja...

PELAKSANAAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

BADAN PUSAT STATISTIK

1

Capaian Opini,Penilaian SAKIP dan RB BPS

Tahun 2014-2017

Hasil Penilaian SAKIP2017 dan 2017BPS Provinsi (Field Evaluation)

2

Naik 3.21

Naik 7.98

Naik 1.77

Reviu ke-2 IKU BPS

(Perka Nomor 2 Tahun 2017):

- Mempertajam beberapa sasaran dan

indikator (terlampir)

Tindak Lanjut Rekomendasi

Kemenpan-RB 2016

Reviu ke-2 Renstra 2015-2019 berdasarkan

reviu ke-2 IKU BPS

3

Hasil yang dicapai

Peningkatan komitmen pimpinan atas implementasi SAKIPmasing-masing satker

Peningkatan kesadaran satker atas akuntabilitas kinerja

yang disampaikan dalam website masing-masing satker

Peningkatan satker yang telah menyusun Indikator Kinerja

Individu

Peningkatan satker yang telah menerapkan pemantauan

Rencana Aksi dan hambatannya secara triwulanan

Terjadi peningkatan nilai rata-rata evaluasi atas

implementasi SAKIP BPS Provinsi, PolStat STIS dan Pusdiklat

sebesar 2,53% dari tahun sebelumnya4

Pengukuran Kinerja

Tahun 2017 data kinerja disajikan menurut unit

kerja unit eselon I, II dan III

Tahun 2018 disajikan sampai dengan level

komponen menurut unit kerja eselon III

Dapat memonitor capaian kinerja

komponen

Mengakomodir kebutuhan evaluasi kinerja dari Bappenas (monev

bappenas generasi ke-3) dan Kemenkeu (aplikasi

SMART)

Perubahan penyajian data kinerja (Form Rencana Aksi)

5

Kegiatan SAKIP

Pada Unit Kerja

Penyusunan rencana aksi/target kinerja

Penandatanganan PK sampai unit kerja eselon IV

Monitoring kinerja dilakukan setiap triwulanan:

BPS Pusat: unit kerja eselon I sampai dengan

unit eselon III

BPS Provinsi: unit kerja eselon II, III dan IV

BPS Kab/Kota: unit kerja eselon III dan IV

Penyusunan LAKIN:BPS Pusat: unit kerja eselon I dan unit eselon II

BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota: satker

6

Penggunaan Teknologi Informasi

Upload dokumen-dokumen

SAKIP BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota seperti Renstra,

PK, LAKIP dan Data Capaian Kinerja Triwulanan

Pimpinan/Kepala Satker

dapat memonitor capaian

kinerja melalui aplikasi

Pengembangan aplikasi untuk

input Data Capaian Kinerja Triwulanan seluruh unit kerja.

Mulai Oktober 2018 sudah dapat digunakan BPS Provinsi

dan BPS Kab/Kota

Pengelolaan dokumen SAKIP telah menggunakan aplikasi

(Aplikasi si-Monev)

7

Tindak Lanjut Rekomendasi 2017

Melakukan penambahan indikator yang

menggambarkan mandat Undang-Undang

tentang Statistik sesuai rekomendasi Kemenpan

RB 2018 yang akan dimuat pada reviu ke-3 IKU

BPS yang sedang dalam proses:

Banyaknya institusi yang telah mendapatkan

sosialisasi kegiatan statistik sektoral

Jumlah lulusan STIS yang ditempatkan di K/L

lain, tahun 2017 ada 5 orang lulusan STIS yang

ditempatkan pada KemenPAN-RB. Sejak 2017

penerimaan mahasiswa baru Poltek-STIS

ditambah 100 orang untuk alokasi K/L lain.

Publikasi/Data yang diakses pengunjung

website BPS8

Evaluasi Rencana Aksi (1)

Terdapat pemantauan

kemajuan pencapaian kinerjabeserta hambatannya

Evaluasi atas pelaksanaan

rencana aksi telah dilakukan

melalui monitoring capaian

kinerja triwulanan (Form

Rencana Aksi/FRA)

Pemantauan Rencana Aksi

telah memberikan alternative

perbaikan yang dapatdilaksanakan

9

Evaluasi Rencana Aksi (2)

Hasil evaluasi rencana aksi telah

ditindaklanjuti dalam bentuk

langkah-langkah nyata

Hasil evaluasi rencana aksi

telah menunjukkan

perbaikan setiap periode

10

Evaluasi Program

Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka

menilai keberhasilan program

Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-

rekomendai perbaikan perencanaan kinerja yang

dapat dilaksanakan

Evaluas program telah memberikan rekomendasi-

rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat

dilaksanakan

Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk

perbaikan pelaksanaan program di masa yang

akan datang

11

13

SS : Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

IKU : Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website





Es II Direktorat

Diseminasi Statistik

BPS

Es I : Kedeputian

MIS

IKU BPS CASCADING KE UNIT KERJA

14

IKU : Persentase pemasukan dokumen (response rate)

Survei Bidang Distribusi dan Jasa

SS: Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap

kualitas data Neraca Nasional dan Analisis Statistik


Survei Bidang Neraca dan Analisis

Kedeputian Bidang Neraca dan Analisis Statistik

BPS

Kedeputian Bidang Produksi

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas

data SS : statistik bidang produksi

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei

IKU : Bidang Produksi

Kedeputian Bidang Distribusi dan JasaSS : Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap

kualitas data statistik bidang Distribusi dan Jasa

SS: Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas

data BPS

IKU : Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei

SS : Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap

kualitas data statistik bidang sosial


survei Bidang Sosial

Kedeputian Bidang Sosial







Es II Direktorat

Diseminasi Statistik

BPS

Es I : Kedeputian

MIS

IKU BPS CASCADING KE UNIT KERJA

15

IKU NON CASCADING

• Sekretariat Utama

• SS: Pelaksanaan penataan kelembagaan dan komunikasi eksternal dan internal yang efektif

• IKU : Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi

• IKU : Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.

16

Unit Eselon I Unit Eselon II Program Nama Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi % Realisasi% Realisasi

CapaianKinerja

Efisiensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Sekretaris Utama

Biro Bina Program DMPTTL Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran 71.300.959.000 63.645.777.939 89,26 100 10,74

Biro Keuangan DMPTTL Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 190.773.256.000 178.696.673.679 93,67 100 6,33

Biro Kepegawaian DMPTTL Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian 9.167.445.000 7.132.443.926 77,80 100 22,20

Biro Humas dan Hukum DMPTTL Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum 6.395.331.000 5.614.082.297 87,78 100 12,22

Biro Umum

DMPTTL Dukungan Manajemen BPS Lainnya 74.419.903.000 66.840.651.280 89,82 100 10,18

PSPAPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS sertaOperasional Perkantoran Lainnya

51.073.480.000 50.493.372.067 98,86 100 1,14

Deputi Bidang Metodologi dan

Informasi Statistik

Direktorat PengembanganMetodologi Sensus dan

SurveiPPIS Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 2.404.880.000 2.205.402.271 91,71 100 8,29

Direktorat DiseminasiInformasi Statistik

PPIS Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik 7.634.695.000 5.597.357.770 73,31 100 26,69

Direktorat Sistem Informasi Statistik

PPIS Pengembangan Sistem Informasi Statistik 24.391.154.000 16.456.149.760 67,47 100 32,53

Nilai Efisiensi Anggaran per Kegiatan 2017

17


CapaianKinerja

Efisiensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Sekretaris Utama

Biro Bina Program DMPTTL Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran 71.300.959.000 63.645.777.939 89,26 100 10,74

Biro Keuangan DMPTTL Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan 190.773.256.000 178.696.673.679 93,67 100 6,33

Biro Kepegawaian DMPTTL Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian 9.167.445.000 7.132.443.926 77,80 100 22,20

Biro Humas dan Hukum DMPTTL Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum 6.395.331.000 5.614.082.297 87,78 100 12,22

Biro Umum

DMPTTL Dukungan Manajemen BPS Lainnya 74.419.903.000 66.840.651.280 89,82 100 10,18

PSPAPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS sertaOperasional Perkantoran Lainnya

51.073.480.000 50.493.372.067 98,86 100 1,14

Deputi Bidang Metodologi dan

Informasi Statistik

Direktorat PengembanganMetodologi Sensus dan

SurveiPPIS Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 2.404.880.000 2.205.402.271 91,71 100 8,29

Direktorat DiseminasiInformasi Statistik

PPIS Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik 7.634.695.000 5.597.357.770 73,31 100 26,69

Direktorat Sistem Informasi Statistik

PPIS Pengembangan Sistem Informasi Statistik 24.391.154.000 16.456.149.760 67,47 100 32,53

Nilai Efisiensi Anggaran per Kegiatan 2017 (2)

18


CapaianKinerja

Efisiensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Deputi Bidang Neraca danAnalisis Statistik

Direktorat Neraca Produksi PPIS Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi 3.918.750.000 3.729.744.919 95,18 100 4,82

Direktorat Neraca Pengeluaran PPIS Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran 5.450.056.000 4.444.201.498 81,54 100 18,46

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

PPIS Pengembangan dan Analisis Statistik 3.794.357.000 2.729.950.915 71,95 100 28,05

Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah I PPAA Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I 2.291.436.000 2.265.449.158 98,87 100 1,13

Inspektorat Wilayah II PPAA Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II 2.264.500.000 2.245.808.218 99,17 100 0,83

Inspektorat Wilayah III PPAA Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III 2.282.908.000 2.254.116.741 98,74 100 1,26

SESTAMA 625.762.471.000 554.111.766.867 88,55 100 11,45

STIS+PUSDIKLAT 129.455.327.000 112.127.191.195 86,61 100 13,29

BPS DAERAH 3.234.856.767.000 2.951.313.005.189 91,23 100 9,01

TOTAL BPS 3.990.074.565.000 3.617.551.963.251 90,66 100 9,33

Nilai Efisiensi Anggaran per Kegiatan 2017 (3)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal(1)

Dalam pelaksanaan evaluasi, Inspektorat Utama telah

menyusun Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), Kertas Kerja

Evaluasi (KKE) dan pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Internal yang sesuai dengan Permenpan RB No. 12 tahun

2015.

Pada tahun 2017 Evaluasi atas Implementasi SAKIP

terhadap 33 BPS Provinsi, STIS, Pusdiklat dan 477 BPS

Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tahun 2018 telah

dilaksanakan secara field 33 BPS Provinsi, STIS, Pusdiklat dan

33 BPS Kabupaten/Kota serta Kedeputian.

Hasil evaluasi tahun 2017 telah disampaikan dan

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan pada bulan Oktober 2017, sedangkan hasilevaluasi tahun 2018 disampaikan pada pertemuan Kabag

TU Se-Indonesia tanggal 13 September 2018.

19

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (2)

Evaluasi telah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten

yaitu telah mengikuti diklat Evaluasi SAKIP yang diadakan

oleh BPKP, dan mengikuti Pelatihan di Kantor Sendiri selama2 (dua) hari.

Pelaksanaan evaluasi telah disupervisi dengan baik melalui

pembahasan-pembahasan yang regular dan bertahapyaitu dengan adanya supervisi dari Pengendali teknis dan

Inspektur, peer Reviu dan panelisasi tim SAKIP sebelum

memberikan penilaian unit kerja.

Hasil evaluasi merupakan gambaran akuntabilitas kinerja

unit kerja yang dievaluasi, sehingga memudahkan untukpemantauan implementasi SAKIP pada unit kerja tersebut.

Inspektorat utama telah memberikan rekomendasi-

rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapatdilaksanakan

20

Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah

ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan,terbukti dengan adanya perbaikan IKU dan

perbaikan Dokumen Perencanaan Jangka

Menengah.

21


Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjutiuntuk perbaikan penerapan manajemen kinerja,

dibuktikan dengan telah dilaksanakannya rapat

evaluasi Kinerja triwulanan yang dilakukan beberapa

unit kerja dalam pemantauan kinerja beserta

hambatannya.

22


Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah

ditindaklanjuti untuk mengukur

keberhasilan unit kerja, dibuktikan dengan

diberikannya reward kepada 3 (tiga) BPSProvinsi terbaik menurut Inspektorat Utama.

23

Diharapkan akan terbangun

komitmen pimpinan tentangimplementasi SAKIP di BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota

Pembinaan dilaksanakan oleh

masing-masing BPS Provinsidengan peserta antara lain

Kepala dan seluruh pejabatstruktural terkait serta staf

pelaksana SAKIP BPS Provinsi danBPS Kab/Kota (Maret-Mei 2018)

Didahului pelatihan instruktur daerah dan Biro Bina Program di Hotel Atria Serpong (Maret 2018)

Kegiatan SAKIP 2018Peningkatan SDM

24

TERIMAKASIH

25

1. Perubahan Sasaran Strategis & Indikator Kinerja BPS

2. Penjelasan Hasil Evaluasi PMPRB 2017

3. Reviu IKU dan Renstra 2015-2019

LAMPIRAN

26

Perka BPS Nomor 2 Tahun 2016 : Perubahan IKU Ke-1 Perka BPS Nomor 2 Tahun 2017 : Perubahan IKU Ke-2

Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminankualitas

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik2. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS3. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik

BPS sebagai rujukan utama4. Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi5. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu6. Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu7. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik2. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS3. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi

statistik BPS sebagai rujukan utama4. Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi5. Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu6. Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu7. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu8. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 1.2 Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminankualitas

1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatanrumah tangga

2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatanusaha

3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatannon rumah tangga non usaha

1. Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas

1.3 Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien

1. jumlah self assement aktivitas statistik mandiri yang dihimpun

Lampiran 1: Perubahan Sasaran Strategis & Indikator Kinerja BPS (.)

27

Lampiran 1: Perubahan Sasaran Strategis & Indikator Kinerja BPS (..)

Perka BPS Nomor 2 Tahun 2016 Perka BPS Nomor 2 Tahun 2017

Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasistatistik melalui website

2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaandan evaluasi pembangunan nasional

3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan

sarana dan prasarana BPS

1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasistatistik melalui website

2. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaandan evaluasi pembangunan nasional

3. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Tujuan 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi danpembinaan yang efektif di bidang statistik

Tujuan 3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi danpembinaan yang efektif di bidang statistik

Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN 3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

3.2 Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

1. Jumlah Fungsional Statistisi dan pranata komputer padaKementerian/Lembaga

28

Perka BPS Nomor 2 Tahun 2016 Perka BPS Nomor 2 Tahun 2017

Tujuan 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Tujuan 4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

4.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 4.1 Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatanstatistik

1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata

I

1. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu2. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat

Fungsional Statistik dan pranata computer3. Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan

Pranata Komputer Kementerian/Lembaga

4.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 4.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB3. Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari

satker yang diperiksa)

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB3. Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik

(dari satker yang diperiksa)

4.3 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 4.3 Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

4.4 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS

1. Kepuasan Pegawai terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana BPS2. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan

sarana dan prasarana BPS

Lampiran 1: Perubahan Sasaran Strategis & Indikator Kinerja BPS (...)

29

Lampiran: Penjelasan Hasil Evaluasi PMPRB 2017

30

Evaluasi Tim PenilaiKemenPAN & RB

Tanggapan BPS Bukti Pendukung

(2) (3) (4)

1. Kinerja BPS dalam Renstrabelum sepenuhnyamengambarkan mandat.

Sudah menggambarkan mandat :1. UUDNomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

a. Pasal 8 tentang penyelenggaraan sensus yang direalisasikan dalam IKU “jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepatwaktu”

b. Pasal 15 tentang berita resmi statistik yang direalisasikan dalam IKU “Jumlah Release data statistik yang tepat waktu”c. Pasal 17 tentang koordinasi dan kerjasama yang direalisasikan dalam IKU “Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan

khusus yang dihimpun”, IKU “Jumlah instansi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” dan IKU “Jumlah instansiyang telah menindaklanjuti rekomendasi”

d. Pasal 31 tentang pembinaan terhadap penyelenggara statistik dan masyarakat; Permenpan-RB Nomor 19 Tahun 2013 tentangJabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya; Keputusan Menpan-RB Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang JabatanFungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya yang direalisasikan dalam IKU “Persentase kementerian/lembaga yangsudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer” dan IKU ”Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabatFungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga”

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang direalisasikan dalam IKU “Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensitertentu”

3. Permenpan-RB Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menpan-RBNomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Funsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya yang direalisasikan dalam IKU:a. Persentase kementerian/lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan pranata komputerb. Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga

Softcopy reviu IKUTahun 2017Softcopy reviu ke-IIRensta BPS 2015-2019

Lampiran 2: Penjelasan Hasil Evaluasi PMPRB 2017

Lampiran: Penjelasan Hasil Evaluasi PMPRB 2017 (2)

31

Evaluasi Tim Penilai KemenPAN & RB

Tanggapan BPS Bukti Pendukung

(2) (3) (4)2. Terdapat sasaran strategis BPS

yang belum berorientasi pada outcome/hasil yang dirasakan oleh masyarakat

Softcopy reviu IKUTahun 2017Softcopy reviu ke-II Rensta BPS2015-2019a) Meningkatnya kualitas

pembinaan SDM dalampenyelenggaraan kegiatanstatistik

Pada sasaran strategis ini, peningkatan kualitas tidak hanya untuk internal BPS, tetapi juga K/L lain sesuai mandat BPS pada Permenpan-RB Nomor 19 Tahun2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya dan KeputusanMenpan-RB Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional PranataKomputer dan Angka KreditnyaDengan penguatan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputerdiharapkan akan meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan oleh K/L tersebut

b) Meningkatnya kualitassarana dan prasarana BPS

Sasaran ini merupakan outcome bagi pihak eksternal yaitu pengguna layanandan outcome internal yaitu pegawai BPS



32

Evaluasi Tim Penilai KemenPAN & RB Tanggapan BPS Bukti Pendukung(2) (3) (4)

3. Terdapat indikator kinerja yang belum mengambarkan tujuan/sasaran strategis yang akan diwujudkan (pada tujuan 1. Peningkatan kualitasdata statistik melalui kerangkapenjaminan kualitas)

Tujuan tersebut terdiri dari dua sasaran yaitu:1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator:

- Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic- Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS- Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS

sebagai rujukan utama- Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi- Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu- Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu- Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu- Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei

2. Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminan kualitasdengan indikator:

- Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan KualitasDari beberapa indikator yang terdapat di dalam dua sasaran tersebut, diambil indikatorkinerja yang dianggap merepresentasikan tujuan 1, yaitu: persentase konsumen yangmerasa puas dengan kualitas data statistik.Sementara indikator yang berhubungan langsung dengan tujuan 1, sebenarnya telahtercantum pada indikator kinerja sasaran ke-dua.

Perka BPS Nomor 2 Tahun 2017 TentangPerubahan KetigaAtas PeraturanKepala Badan PusatStatistik Nomor 3 Tahun 2015 TentangIndikator KinerjaUtama Di Lingkungan BadanPusat StatistikSoftcopy reviu ke-IIRensta BPS 2015-2019



33


4. Cascading kinerja yang dibangun masih linier, hal ini disebabkan karena pada level BPS wide terdapat beberapa hal yang sifatnya output.

Cascading tidak sepenuhnya linier yaitu pada beberapa unit kerja tertentu, seperti diLingkungan Kesestamaan dan Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.Sedangkan yang linier karena pembagian Kedeputian Teknis BPS (selain Kesestamaan danDeputi MIS) berdasarkan object pekerjaan. Sehingga proses yang dilakukan KedeputianTeknis di BPS mulai dari BPS pusat sampai dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota hampirsama.Cascading indikator BPS telah dibuat berdasarkan :1. Cascading Indikator Indikator BPS ke Eselon I , II, dan III;2. Cascading Indikator Indikator Eselon I ke Eselon II, dan III (untuk Indikator yang bukan

merupakan hasil cascading indikator BPS);3. Cascading Indikator Indikator Eselon II ke Eselon III (untuk Indikator yang bukan

merupakan hasil cascading indikator BPS dan Eselon I); dan4. Indikator Eselon III yang bukan merupakan Indikator hasil cascading dari Indikator BPS,

Eselon I, dan Eselon II)

Perka BPS Nomor 2Tahun 2017Softcopy reviu ke-IIRensta BPS 2015-2019Softcopy CascadingIndikator BPS



34


5. BPS belum sepenuhnya melaksanakan analisis kemampuan sumber daya dengan outcome/output yang akan dihasilkan dengan baik (resources management)

Sesuai amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajibanmelaksanakan penyediaan data statistik dasar. Namun demikian, berkaitan denganpenyediaan data Prioritas Nasional, BPS juga berkewajiban untuk menyediakannya.Dengan keterbatasan SDM yang dimiliki, maka untuk mengatasinya adalah untukkegiatan-kegiatan berskala besar, baik sensus maupun survey, BPS menggunakanmitra yang dilatih secara khusus sebagai petugas sensus atau survey dimaksud.Namun demikian, upaya ini belum mampu mengatasi masalah keterbatasan SDMsehingga mengakibatkan keterlambatan dalam menghasilkan publikasi.Upaya BPS dalam mengatasi masalah tersebut saat ini sedang melakukan:- Re-enginering proses business dalam program statcap cerdas- Optimalisasi penerapan dan pengembangan IT- Pemanfaatan data administrasi

- Laporan proses business re-enginering

- Uji coba CAPI


Lampiran: Reviu IKU dan Renstra 2015-2019

35

TahunIKU dan

RENSTRARekomendasiKemenpan-RB

Tindak Lanjut

2015 Perka Nomor 3 Tahun 2015 (IKU)Perka Nomor40 Tahun 2015 (RENSTRA)

Terdapat beberapasasaran strategisserta indikator yang perlu dipertajam agar menggambarkanperan dan fungsi BPS (Surat 11 Desember2015)

Menambahkan indikator “Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasipembangunan nasional” pada sasaran “Meningkatnyakualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)” di tujuan 2

Lampiran 3: Reviu IKU dan Renstra 2015-2019

Lampiran: Reviu IKU dan Renstra 2015-2019 (2)

36

Tahun IKU dan RENSTRARekomendasiKemenpan-RB

Tindak Lanjut

2016 Perka Nomor 2 Tahun2016 Perubahan Ke-1 (IKU)Perka Nomor 11 Tahun2016 Reviu Ke-1 Renstra 2015-2019 (RENSTRA)

(Surat 16 Februari 2017) Menggabungkan indikator “Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei” kesasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS“ padasasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS” di tujuan 1.Mempertajam sasaran “Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif danefisien” menjadi “Menjamin ketersediaan statistik yang memenuhi standar penjaminankualitas” dengan indikator sasaran “Jumlah Aktivitas Statistik yang mendeklarasikan Penjaminan Kualitas” di tujuan 1Mempertajam sasaran ”Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN” dengan menambahkan indikator ”Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” dan Indikator ”Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi” di tujuan 3Mempertajam sasaran ”Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS” menjadi ”Meningkatnya kualitas pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik” dengan mengganti indikator-indikatornya yaitu ”Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi tertentu”, ” Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistik dan pranata komputer” dan ”Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/Lembaga” di tujuan 4



37

Tahun IKU dan RENSTRARekomendasiKemenpan-RB

Tindak Lanjut

2017 Perka Nomor 2 Tahun2017 Perubahan Ke-2 (IKU)Perka Nomor 71 Tahun2017 Reviu Ke-2 Renstra2015-2019 (RENSTRA)

Melakukan reviu indikator kinerja yang lebih menggambarkan kinerja(tujuan/sasaran) yang dimandatkanserta dijabarkan ke unit dibawahnyaTujuan/sasaran hendaknyaberorientasi outcome/hasil yang dirasakan stake holder (Surat 26Februari 2018)

Menambahkan indikator:Jumlah instansi yang telah mendapatkansosialisasi kegiatan statistikJumlah lulusan STIS yang ditempatkan di K/L lainPublikasi yang sering diakses pengunjungwebsite


pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi ... · pk, lakip dan data capaian kinerja...

Documents