1

Jurnal

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Maharatu

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2008-2010

Oleh: Seprial

Dosen Pembimbing: Muchid, S.Sos, M.Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

ABSTRACT

The background of the research is to explain the lowness of society capability

in fulfilling the healthy living. On the other hand, the cost for geeting health is higher

and it complicates the peopple who would likt to get the better life of theirs. In this

regard, the government has been giving a service and development of the national

health insurance system. And the service is Public Health Insurance.

This research is for knowing the implementation of public health insurance

program and the obstacles from the implementation of public health insurance

program. It uses the way of qualitative approach in telling every phenomenon which

are met in the research. The research had used the informant to reach completeness in

finding some informations of the research. The data that had used in this research

namely primary data and secondary data were gotten by the observation and directly

interview with sources. Data analysis of this research used descpritive technique that

has purpose to explain the finding.

Based on finding of the research that the implementation of public health

insurance undergoes the obstacles in recording the amount of the poor who reserve

the right for public health insurance.The data of population can not be accurately

recorded so that Public Health Insurance ( Jamkesmas ) Card is not accurate as well.

It stands to reason, it really influences to reach the accomplishment the purpose of

Public Health Insurance Program.

Keywords; Community Health Insurance, Care, and Service

2

I. LATAR BELAKANG

Krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak tahun 1998 menimbulkan

dampak yang sangat berarti bagi perekonomian masyarakat Indonesia secara

menyeluruh, sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup

secara normal dalam kehidupan layak minimal pun semakin sulit, termasuk juga di

dalamnya dalam memenuhi kebutuhan akan hidup sehat. Disisi lain pembiayaan

kesehatan semakin tinggi yang berefek pemenuhan kebutuhan akan pelayanan

kesehatan semakin jauh dari kemampuan rakyat.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu jaminan kesehatan bagi masyarakat, dimana

rendahnya tingkat kemampuan masyarakat umumnya, membuat perlunya suatu

sistem yang lebih baik dengan mentransfer resiko individu ke kelompok yang dikenal

dengan pola asuransi kesehatan, baik itu secara wajib ataupun sukarela. Diantara

faktor permasalahan di atas tidak terlepas dari meningkatnya jumlah penduduk

miskin. Hal ini merupakan masalah yang harus diatasi oleh pemerintah sebagai

amanat yang mesti dijalankan sesuai UUD 1945 pasal 28, dan pasal 34, Amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2002 sebagaimana pasal 33 ayat (1), (2) dan (3)

yang mengamanatkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai

dengan martabat manusia.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan

dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal sehingga

mampu untuk sehat secara mandiri, di mana tujuan pembangunan kesehatan adalah

menyediakan pelayan kesehatan bermutu bagi seluruh penduduk dan di dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan juga dinyatakan bahwa

setiap orang berhak atas kesehatan sekaligus berkewajiban memelihara kesehatan

sendiri, masyarakat dan lingkungannya.

Penanggulangan masalah kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin sudah

dimulai semenjak Negara Indonesia mengalami krisis moneter, yaitu tahun 1998

sampai sekarang dengan berbagai macam perbaikan program dan kebijakan. Semua

program tersebut diharapkan dapat memberi daya ungkit yang besar terhadap

peningkatan akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan

meningkatkan derajat kesehatan secara optimal bagi masyarakat secara umum, yang

ditandai dengan peningkatan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

sehingga menurunkan angka kematian ibu dan anak, pemanfaatan atau peningkatan

tingkat kunjungan ke Puskesmas oleh masyarakat miskin dan lain-lain.

Menyikapi terjadinya peningkatan penduduk miskin, pemerintah telah

mengembangkan suatu sistem penanggulangan masalah kesehatan bagi masyarakat

miskin yang dari tahun ke tahun terus dibenahi program Jamkesmas (Jaminan

Kesehatan Masyarakat) merupakan program lanjutan dari program Askeskin

(Asuransi Kesehatan Miskin) tahun 2007 dengan beberapa perubahan, antara lain:

a. Dana yang diberikan tidak dipisah-pisah tetapi menjadi satu kesatuan.

b. Jenis kegiatan lebih di tekankan pada UKP (Usaha Kesehatan Perorangan) dan

UKM (Usaha Kesehatan Masyarakat) untuk pencegahan sekunder termasuk

Yankes (Pelayanan Kesehatan) di UKBM (Unit Kesehatan Bantuan Masyarakat).

3

c. Pembuatan media Promkes (Promosi Kesehatan), Kesling (Kesehatan

Lingkungan), pelatihan diharapkan di biayai dari sumber lain.

Menyadari pentingnya penanganan berlanjut terhadap kesehatan penduduk

miskin sebagai upaya memenuhi amanat UUD 1945, Menteri Kesehatan RI, melalui

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

903/MENKES/PER/V/2011, menetapkan pemeliharaan kesehatan penduduk miskin

melalui pihak ketiga, dengan menunjuk PT. Askes sebagai penyelenggara serta

menetapkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

melalui keputusan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Tahun 2008.

Seperti diketahui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

903/MENKES/PER/V/2011 mengenai Jamkesmas mempunyai tujuan antara lain:

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat

miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan optimal secara efektif dan

efisien. Sedangkan misi atau sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Jamkesmas

ini adalah: masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia yang berjumlah

76,4 juta jiwa yang tidak termasuk sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Penyelengaaraan Program Jamkesmas belum sepenuhnya mengikuti prinsip-

prinsip sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial. Selanjutnya berdasarkan tabel di bawah ini akan terlihat lebih

jelasnya bagaimana perbandingan keluarga miskin dalam mendapatkan Program

Jamkesmas;

Tabel 1

Perbandingan keluarga miskin dalam mendapatkan Program Jamkesmas di

Kelurahan Mahartu Kecamatan Marpoyan Damai

No Kriteria Jumlah Persentase

1. Keluarga Miskin yang

mendapatkan Program Jamkesmas

945 52,5%

2. Keluarga Miskin yang belum

mendapatkan Progam Jamkesmas

854 47,5%

Total Keluarga Miskin 1799 100% Sumber: data olahan, 2012

Berdasarkan tabel di atas yang merupakan fenomena dilapangan, disebutkan

bahwa keluarga miskin di Kelurahan Maharatu adalah 1799 dan jumlah keluarga

miskin yang mendapat program Jamkesmas sebanyak 945 (52,5%) dari jumlah

penduduk miskin, sedangkan sebanyak 854 (47,5%) belum mendapatkan program

Jamkesmas dari jumlah penduduk miskin. Dengan demikian dari persentase 47,5%

masyarakat miskin yang belum menerima Jamkesmas, dikarenakan tidak terdatanya

nama mereka sebagai masyarakat miskin di Kelurahan Maharatu. Dengan demikian

penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Maharatu ini yang

disebabkan masih banyaknya jumlah masyarakat miskin yang belum memperoleh

Jamkesmas.

4

A. Perumusan Masalah

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat mulai dilaksanakan pada tahun 2008,

program ini merupakan kelanjutan dari program kesehatan pemerintah yang

sebelumnya dikenal dengan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin)

2007. Walaupun sudah dilaksanakan terus menerus namun belum diketahui dan

terlihat seberapa besar keberhasilan yang telah dicapai.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis berusaha untuk mengemukakan

permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah

dan terfokus pada pokok masalah yang sebenarnya. Adapun permasalahan yang

penulis ajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan

Maharatu?

2. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Maharatu?

B. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan secara umum penelitian ini adalah Untuk menjelaskan Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.Sedangkan kegunaan penelitian ini

adalah Pengembangan kemampuan ilmiah peneliti khususnya dalam program

penanggulangan masalah kesehatan bagi masyarakat miskin serta dapat

membandingkan antara teori yang didapat dengan kenyataan di lapangan. Penelitian

ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku

kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat

selesainya jenjang S1.

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pelaksanaan

program sehingga dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih meningkatkan pelayanan

kesehatan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan

menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat di

jadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

Dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sejauh mana pelaksanaan

program Jamkesmas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.

5

C. Telaah Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Riant D Nugroho (2004 : 158) Implementasi kebijakan adalah cara

agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan

kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan

saran untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan

dampak/akibat terhadap sesuatu). Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan

proses implementasi ini sebagai: “those action or private individuals (or groups) that

are directed at the achievement of abjectives set forth in prior policy decisions”

(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan) (Solichin Abdul Wahab, 2005 :

64).

Menurut George Edwards III (dalam Budi Winarno, 2002:125-156) studi

implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy .

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan

kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang

dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah

yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami

kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para

pelaksana kebijakan.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

a. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi

kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edwards,

persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka

yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan

(Budi Winarno, 2002 : 126).

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Dengan demikian, sumber daya merupakan

faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik

c. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti

apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ada kebijakan yang dilaksanakan

6

secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun

kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan

pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi

atau organisasidari para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin

menghalangi implementasi bila para pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan

substansi suatu kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di

Kelurahan Maharatu dan Puskesmas Simpang tiga. Dalam mengumpulkan data

mengenai penelitian ini, dilakukan wawancara dengan narasumber (informan) yang

berkompeten dan memahami persoalan yang diajukan. Selain itu dalam pengumpulan

data juga dilakukan analisis terhadap laporan-laporan yang sifatnya dokumenter dan

analisis pemberitaan media. Setelah seluruh data terkumpul dilakukan analisis

terhadap data dengan menggunakan metode deskriptif.

II. PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

A. Tinjauan tentang Jamkesmas

Kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas

kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem yang

mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup

sehat. Kualitas kesehatan masyarakat selama ini tergolong rendah, selama ini

masyarakat terutama masyarakat miskin cenderung kurang memperhatikan kesehatan

mereka. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman mereka akan

pentingnya kesehatan dalam kehidupan, padahal kesadaran rakyat tentang

pemeliharaan dan perlindungan kesehatan sangatlah penting untuk mencapai derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya. Disisi lain, rendahnya derajat kesehatan

masyarakat dapat pula disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya pelayanan yang harus dibayar.

Pemerintah menyadari bahwa masyarakat, terutama masyarakat miskin, sulit

untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut semakin memburuk

karena mahalnya biaya kesehatan, akibatnya pada kelompok masyarakat tertentu sulit

mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi hak rakyat atas kesehatan,

pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial sektor kesehatan yang digunakan

sebagai pembiayaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, bantuan sosial

tersebut direalisasikan dalam bentuk Jamkesmas yang penyelengaraannya dalam

skema asuransi sosial.

7

Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat

miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan

oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau

lebih dikenal dengan program Askeskin yang diselenggarakan pada tahun 2005 s.d.

2007. Program Jamkesmas diselenggarakan untuk memberikan kemudahan dan akses

pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan yang

melaksanakan program Jamkesmas, mendorong peningkatan pelayanan kesehatan

yang terstandar dan terkendali mutu dan biayanya, dan terselenggaranya pengelolaan

keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Program Jamkesmas diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial.

Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mewujudkan

protabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan

Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah, dan agar terjadi

subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi

masyarakat miskin.Penyelenggaraan Program Jamkesmas dibedakan dalam dua

kelompok berdasarkan tingkat pelayanannya yaitu:

a. Jamkesmas untuk pelayanan dasar di puskesmas termasuk jaringannya.

b. Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit dan balai

kesehatan.

B. Pelaksanaan Program Jamkesmas

1. Kepesertaan

Pelaksanaan pendataan peserta Jamkesmas dimulai pada tahun 2009 sejak

program Jamkesmas itu diluncurkan. Dalam praktiknya memang pendataan peserta

Jamkesmas itu berjalan beriringan karena mobilitas fisik masyarakat menyebabkan

data penduduk atau rumah tangga miskin itu tidak valid, terkecuali bagi rumah tangga

yang telah menetap dan memiliki rumah di wilayah yang dimaksud. Perpindahan

penduduk yang tinggi itu biasanya didominasi oleh mereka dengan tingkat

penghasilan yang rendah serta tidak mempunyai tempat tinggal tetap (kontrak).

Akibatnya adalah data yang telah mereka himpun di tingkat RT/RW menjadi tidak

valid karena dalam beberapa bulan misalnya sudah berpindah tempat tinggal lagi.

Selain masalah di atas yaitu akurasi data peserta masih belum tepat, kendala

lainnya yaitu sosialisasi program Jamkesmas belum optimal, dan adanya pungutan

untuk mendapatkan kartu. Selain itu, permasalahan lain adanya peserta yang tidak

menggunakan kartu ketika berobat, adanya pasien Jamkesmas yang mengeluarkan

biaya, dan masih buruknya kualitas pelayanan pasien Jamkesmas.

2. Pelayanan Kesehatan

Pemberian pelayanan kepada peserta oleh Faskes lanjutan harus dilakukan

secara efisien dan efektif, dengan menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali

mutu, untuk mewujudkannya maka dianjurkan manajemen Faskes lanjutan

melakukan analisis pelayanan dan memberi umpan balik secara internal kepada

instalasi pemberi layanan. Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan

pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. Faskes lanjutan

8

penerima rujukan wajib merujuk kembali peserta Jamkesmas disertai jawaban dan

tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di

Faskes yang merujuk. Pelayanan Jamkesmas sangat bergantung pada pelayanan

medik yang dilakukan oleh tenaga medik di Puskesmas dan rumah sakit yang telah

bermitra dengan pemerintah. Selain itu pada level pendataan untuk peserta

Jamkesmas masih terdapat ketimpangan data sehingga banyak rumah tangga yang

miskin yang belum memperoleh kartu Jamkesmas. Ketimpangan data itu tentunya

disebabkan oleh personil yang ditugaskan mendata masyarakat yang berhak

memperoleh layanan Jamkesmas tidak sampai ke rumah masyarakat dan melakukan

survey kelayakan penerima progam Jamkesmas.

3. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan dalam program Jamkesmas meliputi puskesmas dan

jaringannya serta Fasilitas Kesehatan lanjutan (Rumah Sakit dan balkesmas), yang

telah bekerja sama dalam program Jamkesmas. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibuat

antara askes dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota setempat yang

diketahui oleh Tim Pengelola Provinsi meliputi berbagai aspek pengaturannya dan

diperbaharui setiap tahunnya apabila Faskes lanjutan tersebut masih berkeinginan

menjadi Faskes lanjutan program Jamkesmas.

Pemanfaatan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh program Jamkesmas

sudah terlaksana dengan baik yang ditandai oleh tingginya angka peserta Jamkesmas.

Akan tetapi disisi lain, pemanfaatan fasilitas kesehatan itu belum diikuti oleh

pelayanan kesehatan yang baik dari tenaga medik yang melayani pasien Jamkesmas,

hal itu ditandai dari tingginya keluhan masyarakat pengguna Jamkesmas ketika

berobat ke rumah sakit ataupun balai kesehatan yang bermitra dengan Jamkesmas.

4. Pendanaan

Pendanaan Jamkesmas merupakan jenis belanja bantuan sosial bersumber dari

APBN Kementerian Kesehatan. Dana Pelayanan Jamkesmas bersumber dari APBN

sektor Kesehatan dan APBD. Pemerintah daerah melalui APBD berkontribusi dalam

menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

dan tidak mampu di daerah masing- masing. Pendanaan Jamkesmas terdiri dari: Dana

Pelayanan Kesehatan, adalah dana yang langsung diperuntukkan untuk pelayanan

kesehatan di Faskes Tingkat Pertama dan Faskes Tingkat Lanjutan. Dana Operasional

Manajemen, adalah dana yang diperuntukkan untuk operasional manajemen Tim

Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota

dalam menunjang program Jamkesmas. Pendanaan program Jamkesmas sudah

berlangsung dengan baik melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Permenkes

tersebut. Pada prinsipnya tidak ada persoalan dalam hal pendanaan untuk peserta

Jamkesmas yang menggunakan fasilitas kesehatan Jamkesmas.

5. Pengorganisasian kegiatan Jamkesmas

Pengorganisasian kegiatan Jamkesmas dimaksudkan agar pelaksanaan

manajemen kegiatan Jamkesmas dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan kegiatan Jamkesmas dilaksanakan secara bersama-sama antara

9

pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Bupati/Walikota

membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota, yang

terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas

sektor terkait dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK, diketuai oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

Tugas Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota:

(a) menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan BOK.

(b) mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK sesuai kebijakan

nasional.

(c) melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan

BOK.

(d) menjadi fasilitator lintas sektor tingkat kabupaten/kota dan Puskesmas.

Dalam pengelolaan kegiatan Jamkesmas dan BOK dibentuk Tim Pengelola

Tingkat Pusat, Tim Pengelola Tingkat Provinsi, dan Tim Pengelola Tingkat

Kabupaten/Kota. Tim Pengelola bersifat lintas program di Kementerian Kesehatan,

Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pengorganisasi tim pengelola Jamkesmas itu telah terbentuk sejak Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

terbentuk. Akan tetapi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional sampai pada

tingkat terbawah baru efektif sejak tahun 2007. Tim pengelola Jamkesmas tingkat

pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas mengelola kegiatan Jamkesmas

terdiri dari beragam unsur terutama yang paling dominan adalah unsur pegawai dari

Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk wilayah Kota Pekanbaru.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Maharatu

1. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi

kebijakan atau program, karena sebagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu

dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam

penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau

informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan

mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Faktor sumberdaya manusia

terutama pelaksana teknis program/kebijakan menjadi penentu keberhasilan

pelaksanaan program. Dalam hal pelaksanaan program Jamkesmas ini, rendahnya

kualitas dan niat baik dari pegawai teknis menjadi penyebab tidak terpenuhinya target

pendataan rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan pelayanan program

Jamkesmas.

2. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi

kebijakan/program. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur esensial dalam

implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan 3 hal penting dalam prose

komunikasi yaitu : transmisi, kejelasan, konsistensi,. Substansi kebijakan harus

dipahami oleh apara pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus

10

dikomunikasikan dengan jelas, akurat, dan konsisten. Apabila dalam menyampaikan

kebijakan tidak jelas dan akurat akan berakibat pada penafsiran yang salah terhadap

isi kebijakan tersebut atau bahkan bertentangan.

Berkaitan dengan faktor komunikasi itu, pelaksanaan program Jamkesmas di

Kelurahan Maharatu menjadi terhambat. Hal itu disebabkan oleh kurangnya

komunikasi antar institusi terutama Dinas Kesehatan dan pihak kelurahan yang

seharusnya melakukan komunikasi dalam menghimpun data rumah tangga miskin

yang berhak mendapatkan pelayanan Jamkesmas. Selain itu, kurangnya komunikasi

antara pengelola Jamkesmas menyebabkan klaim terhadap pembiayaan Jamkesmas

juga menjadi terganggu, hal itu tentu saja memicu buruknya pelayanan terhadap

pasien pengguna Jamkesmas.

3. Disposisi/Sikap

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Dalam imlementasi

kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan,

dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar

implementasi kebijakan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan faktor ini, kurang

efektifnya pencapaian target program Jamkesmas di Kelurahan Maharatu karena

sikap pegawai teknis yang diberikan wewenang untuk melakukan pendataan dan

survey serta uji kelayakan terhadap calon pengguna Jamkesmas tidak berjalan dengan

baik. Pegawai teknis tidak sampai pada akar rumput objek kebijakan dari Jamkesmas

itu.

Pegawai teknis yang diberikan tanggungjawab mendata dan melakukan

survey rumah tangga miskin seringkali tidak turun sampai ke rumah-rumah

penduduk. Pegawai tersebut berpedoman pada data yang dihimpun oleh BPS dan

RT/RW, oleh sebab itu banyak kartu Jamkesmas yang tidak tepat sasaran karena

RT/RW menghimpun data juga berdasarkan kedekatan emosional dengan keluarga-

keluarga yang ada di wilayahnya.

4. Struktur Birokrasi

Sebagai unsur pelaksana maka birokrasi harus bersifat netral dan melayani

masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial masyarakat. Birokrasi yang ideal

dengan asumsi bahwa birokrasi menjalankan fungsi administrasi yaitu menerapkan

kebijakan politik yang dibuat melalui proses politik yang dilakukan oleh pejabat

politik bukan birokrat karier. Penekanan tentang pelayanan publik yang dilakukan

oleh birokrasi ditekankan beberapa point penting yang perlu diperhatikan untuk

melakukan perubahan birokrasi di Indonesia (diluar aspek budaya) dengan asumsi

demi pemulihan birokrasi sebagai lembaga negara public service yang transparan,

accountable, responsive dan bersih dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam rangka peningkatan mutu birokrasi dalam pelayanan publiknya

diperlukan perubahan birokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah, birokrasi harus

terus menerus memperbaiki kinerjanya agar tercipta birokrasi yang handal prodiktif,

kompetitif, reprensif, dan akuntable. Oleh karena itu, birokrasi harus mengkoreksi

dan mereduksi kelemahan masa lalu dan masa datang secara terus menerus.

11

Berkaitan dengan faktor struktur birokrasi sebagai faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan program Jamkesmas di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan

Damai Kota Pekanbaru terungkap bahwa struktur birokrasi yang panjang dan

berjenjang menyebabkan lambatnya pelayanan terutama secara administratif terhadap

pasien pengguna layanan Jamkesmas. Selain itu, dalam pendataan juga demikian,

karena yang mendata merupakan pegawai Dinas Kesehatan dan pihak Kelurahan

kurang dilibatkan berdampak pada akurasi data yang tidak maksimal sehingga banyak

Kartu Jamkesmas yang tidak tepat sasaran.

III. PENUTUP

Dalam pelaksanaannya program Jaminan Kesehatan Masyarakat ini

mengalami berbagai kendala terutama dalam pendataan penduduk miskin yang

berhak mendapatkan pelayanan Jamkesmas. Pendataan penduduk banyak yang tidak

tepat sehingga Kartu Jamkesmas juga tidak tepat sasaran hal itu tentu saja sangat

berpengaruh pada pencapaian tujuan Program Jamkesmas itu dibentuk. Program

Jamkesmas itu dapat dimulai dari tahapan pendataan peserta, penentuan pelayanan

kesehatan, penyiapan fasilitas kesehatan, pendanaan dan pengorganisasi pelaksana

Jamkesmas. Faktor kurangnya sumberdaya, faktor komunikasi, faktor disposisi atau

sikap pelaksana kebijakan dan faktor struktur birokrasi yang panjang dan berjenjang

sehingga mempengaruhi pelaksanaan program Jamkesmas.

Dalam hal ini kedepannya diperlukan evaluasi terhadap program dan melakukan

perbaikan terhadap program yang tidak tepat sasaran terutama tim pengelola

Jamkesmas yang telah ditunjuk berdasarkan Permenkes tersebut. Perlu adanya

sinkronisasi antar lembaga sehingga dalam pendataan dan penempatan program lebih

tepat sasaran. Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi

masyarakat pengguna Jamkemas. Perlu peningkatan pelayanan medis terutama

perawat medis dan dokter yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Perlu

perbaikan administratif sehingga tidak lagi muncul keluhan dalam hal pengurusan

administrasi yang panjang dan berbelit.

12

Daftar Bacaan

Buku

AG. Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka

Pelajar: Yogyakarta.

Amin A. Ibrahim. 2004. Pokok-pokok Kebijakan Publik. CV. Mandar Maju:

Bandung.

Aries Djaenuri. 1998. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta.

Budi Winarno. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Media Pressindo:

Yogyakarta.

Edi Suharto. 2005. Analisa Kebijakan Publik. CV. Alfabeta: Bandung.

Edi Wibowo. 2004. Kebijakan Publik dan Budaya. Yayasan Pembaharuan

Administrasi Publik Indonesia (YPAPI): Jakarta.

Husaini Usman. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara: Jakarta.

Inu Kencana Syafiie. 2007. Manajemen Pemerintaha,an. Perca: Jakarta.

Lexy J Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya:

Bandung.

M. Ryass Rasyid. 1997. Fungsi-Fungsi Pemerintah. Badan Diklat Depdagri: Jakarta.

__________________. 1996. Makna Pemerintah Tinjauan dari Segi Etika

Kepemimpinan. PT . Yarsif Watampone: Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Balai Pustaka: Jakarta.

13

Riant D Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi. PT. Elekmedia Komputindo:

Jakarta.

Solichin Abdul Wahab. 2005. Analisis Kebijakan dan Formulasi Keimplementasian

Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.

Suharsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar: Jakarta.

Kepustakaan lainnya

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1097/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan

Dasar Jamkesmas

Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 oleh Departemen

Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional.