PELAKSANAAN PANCASILA DAN UUD 1945 SECARA MURNI DAN

KONSEKUEN

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi

obyektif dan subyektif.

Aktualisasi Obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang

kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislative,

eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi

lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam

undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang

kenegaraan lannya.

Aktualisasi Subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu

terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan

masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara

biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit

politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan

dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

A. Bidang Politik

Landasan aksiologis (sumber nilai) system politik Indonesia adalah

dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV, maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

yang Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh

rakyat indonesia. Sehingga system politik Indonesia adalah Demokrasi

pancasila.

Dimana demokrasi pancasila itu merupakan system pemerintahan dari

rakyat dalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat

harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita.

Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam

bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung

jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalam organisasi sosial politik seperti

para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan

Pancasiala agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara

Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala

akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan

terwujud.

Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang

berhakikat:

1. Kebebasan, terbagikan/terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan,

menjunjung etika dan norma kehidupan

2. Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi

yang memperjuangkan kepentingan rakyat , kontrol publik,

3. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang

seluas-luasnya

4. Supremasi hukum.

Begitu pula standar demokrasinya yang :

1. Bermekanisme checks and balances, transparan, akuntabel,

2. Berpihak kepada social welfare, serta

3. Meredam konflik dan utuhnya NKRI.

Perbaikan moral tiap individu yang berimbas pada budaya anti-korupsi

serta melaksanakan tindakan sesuai aturan yang berlaku adalah sedikit contoh

aktualisasi Pancasila secara Subjektif. Aktualisasi secara objektif seperti

perbaikan di tingkat penyelenggara pemerintahan. Lembaga-lembaga negara

mesti paham betul bagaimana bekerja sesuai dengan tatanan Pancasila.

Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus terus berubah seiring tantangan

zaman (Kompas, 01 April 2003).

Demokrasi sebagai suatu sistem kehidupan didalam masyarakat dijamin

keleluasaannya untuk mengekspresikan kepentingan. Pada kalimat itulah

yang kemudian berkembang bahwa kepentingan kelompok cenderung akan

lebih besar daripada kepentingan nasional. Demi kepentingan

kelompok/partai, mereka rela menggunakan segala cara untuk

mempertahankan kekuasaan dan untuk memperbesar cengkeramannya pada

upaya penguasaan bangsa. Pada kenyataannya kepentingan rakyat dan

kepentingan Nasional justru diabaikan pada hal mereka itu adalah konstituen

yang harusnya mendapat perhatian dan kesejahteraan.

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi pancasila dan

mekanisme Undang Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak

seimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari

cita-cita demokrasi dan kemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya

sistem kekuasaan yang bercorak absoluth karena wewenang dan kekuasaan

Presiden berlebih (The Real Executive) yang melahirkan budaya Korupsi

kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga terjadi krisis multidimensional pada

hampir seluruh aspek kehidupan. Ini bisa dilihat betapa banyaknya pejabat

yang mengidap penyakit amoral meminjam istilah Sri Mulyani-moral hazard.

Hampir tiap komunitas (BUMN maupun BUMS), birokrasi, menjadi lumbung

dan sarang bandit yang sehari-hari menghisap uang negara dengan praktik

KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sejak Republik Indonesia berdiri, masalah korupsi, kolusi, dan

nepotisme selalu muncul ke permukaan. Bermacam-macam usaha dan

program telah dilakukan oleh setiap pemerintahan yang berkuasa dalam

memberantas korupsi tetapi secara umum hukuman bagi mereka tidak

sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuat mereka

kapok atau gentar. Mengapa tidak diterapkan, misalnya hukuman mati atau

penjara 150 tahun bagi yang terbukti.

Para elit politik dan golongan atas seharusnya konsisten memegang dan

mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dalam era

globalisasi saat ini , pemerintah tidak punya banyak pilihan. Karena

globalisasi adalah sebuah kepastian sejarah, maka pemerintah perlu bersikap.

Take it or Die atau lebih dikenal dengan istilah The Death of Government.

Kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahan hidup dan berperan dalam

paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahan seharusnya segera

diubah menjadi public services management.

B. Bidang Ekonomi

Pengaktualisasian pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan

menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni

mekanisme harga dan social (sistem ekonomi campuran), bukan pada

mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari

kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan/ketergantungan, rasa was-was, dan

rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki asset

produksi dalam jumlah yang signifikan terutama dalam kegiatan ekonomi

yang penting bagi negara dan yang menyangkut hidup orang banyak.

Sehingga perlu pengembangan Sistem Ekonomi Pancasila sehingga dapat

menjamin dan berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah,

kecil, dan mikro (UMKM).selain itu ekonomi yang berdasarkan Pancasila

tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak

dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua

kebutuhanya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain

tidak diharapkan ada atau turut campur.

Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan,

kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam

kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang

mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam

menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian

dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan.

Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus

berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama

menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

Pilar Sistem Ekonomi Pancasila yang meliputi:

1. Ekonomika etik dan ekonomika humanistic

2. Nasionalisme ekonomi & demokrasi ekonomi

3. Ekonomi berkeadilan social.

Namun pada kenyataannya, sejak pertengahan 1997 krisis ekonomi

yang menimpa Indonesia masih terasa hingga hari ini. Di tingkat Asia,

Indonesia yang oleh sebuah studi dari The World Bank (1993) disebut

sebagai bagian dari Asia miracle economics, the unbelieveble progress of

development, ternyata perekonomiannya tidak lebih dari sekedar economic

bubble, yang mudah sirna begitu diterpa badai krisis (World Bank, 1993).

Krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah bangsa Indonesia Orde Baru

dan Orde Lama yang dialami sekarang ini telah mencuatkan tuntutan

reformasi total dan mendasar (radically). Bermula dari krisis moneter (depresi

rupiah) merambah ke lingkungan perbankan hingga ke lingkup perindustrian.

Kebijakan perekonomian Indonesia yang diterapkan tidak membumi,

hanya sebatas membangun rumah di atas langit dan akibatnya upaya

pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi tersingkirkan. Rakyat masih

terus menjadi korban kegagalan kebijakan pemerintah. Potret perekonomian

Indonesia semakin buram, memperhatikan kebijakan pemerintah yang selalu

pasrah dengan Bank Dunia atau pun International Monetary Fund (IMF)

dalam mencari titik terang perbaikan ekonomi Indonesia. Belum lagi

menumpuknya utang luar negeri semakin menghimpit nafas bangsa

Indonesia, sampai-sampai seorang bayi baru lahir pun telah harus

menanggung hutang tidak kurang dari 7 juta rupiah.

Seorang pengamat Ekonomi Indonesia, Prof. Laurence A. Manullang,

mengatakan bahwa selama bertahun-tahun berbagai resep telah dibuat untuk

menyembuhkan penyakit utang Internasional, tetapi hampir disepakati bahwa

langkah pengobatan yang diterapkan pada krisis utang telah gagal. Fakta yang

menyedihkan adalah Indonesia sudah mencapai tingkat ketergantungan

(kecanduan) yang sangat tinggi terhadap utang luar negeri. Sampai sejauh ini

belum ada resep yang manjur untuk bisa keluar dari belitan utang.

Penyebabnya adalah berbagai hambatan yang melekat pada praktik yang

dijalankan dalam sistem pinjaman internasional, tepatnya negara-negara

donor (Bogdanowicz-Bindert, 1993).

Keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam mengambil

kebijakan untuk segera memasuki industrialisasi dengan meninggalkan

agraris, telah menciptakan masalah baru bagi national economic

development. Bahkan menurut sebagian pakar langkah Orde baru dinilai

sebagai langkah spekulatif seperti mengundi nasib, pasalnya, masyarakat

Indonesia yang sejak dahulu berbasis agraris Sebagai konsekuensinya, hasil

yang didapat, setelah 30 tahun dicekoki ideologi ekonomisme itu justru

kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin merosot tajam (dekadensia).

Jika hingga saat ini kualitas perekonomian belum menampakkan

perubahan yang signifikan, tidak menutup kemungkinan, akan mendapat

pukulan mahadasyat dari arus globalisasi. Kekhawatiran ini muncul, karena

pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat lemah masih parsial dan

cenderung dualisme, antara kemanjaan (ketergantungan) pemerintah kepada

IMF, sementara keterbatasan akomodasi bentuk perekonomian masyarakat

yang tersebar (diversity of economy style) di seluruh pelosok negeri tidak

tersentuh. Hal ini juga terlihat jelas pada kebijakan-kebijakan pemerintah

yang tidak proporsional, tidak mencerminkan model perekonomian yang telah

dibangun oleh para Founding Father terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada

beberapa kasus, misalnya, pencabutan subsidi di tengah masyarakat yang

sedang sulit mencari sesuap nasi, mengelabuhi masyarakat dengan raskin

(beras untuk rakyat miskin), atau jaring pengaman sosial (JPS) lain yang

selalu salah alamat.

C. Bidang Sosial Budaya

Perkembangan dunia yang tanpa batas dapat menimbukan dampak

positif maupun dampak negativ. Dari setiap dampak yang ditimbulkan, dalam

bidang sosial budaya tampak nyata berpengaruh dalam setiap aktivitas

kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditunjukan adanya perubahan

gaya hidup masyarakat yang semakin modern dan konsumtif, bahkan

menggeser nilai-nilai lokal yang selama ini diprtahankan. Sikap yang harus

ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengamalan dari Pancasila

dalam menghadapi nilai-nilai globalisasi, terutama dalam kehidupan social

budaya.

Pertama, gaya hidup masyarakat harus diselaraskan dengan nilai,

norma, estetika, terutama yang berkaitan dengan mode pakaian, pergaulan

dan kebiasaan hidup, serta adapt istiadat. Sikap yang harus ditunjukkan

terhadap pengaruh tersebut , adalah dengan adanya himbauan, pendidikan,

bahkan aturan yang tegas terhadap fenomena tersebut dalam menjaga nilai-

nilai yang selama ini dijaga oleh bangsa Indonesia. Cara efektif dalam

menangkalnya adalah dengan melalui pendidikan formal maupun nonformal,

baik disekolah, pendidikan keagamaan dan acara-acara lain yang memberikan

perhatian terhadap etika dan moral bangsa Indonesia.

Kedua, sikap individualisme yang memengaruhi budaya masyarakat

Indonesia yang biasa bergotong-royong dan kekeluargaan. Hal tersebut perlu

diperhatikan dalam kehidupan social masyarakat Indonesia.

Ketiga, pengaruh sikap materialistis dan sekularisme, yaitu sikap yang

lebih mementingkan nilai materi daripada yang lainnya sehingga dapat

merusak sendi-sendi kehidupan yang menjunjung keadilan dan moralitas.

Selain itu, sekularisme perlu juga diwaspadai karena Indonesia sebagai

negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan.

D. Bidang Hukum

Pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada filosofi kemanusiaan

dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain :

1. Perdamaianbukan perang.

2. Demokrasibukan penindasan.

3. Dialogbukan konfrontasi.

4. Kerjasamabukan eksploitasi.

5. Keadilanbukan standar ganda.

Pertahanan dan Keamanan Negara harus berdasarkan pada tujuan demi

tercapainya hidup manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, harus

menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan

hankam. Pertahanan dan keamanan harus diletakkan pada fungsi yang

sebenarnya sebagai soatu Negara hukum dan bukannya suatu Negara yang

berdasarkan kekuasaan.

Pertahanan dan Keamanan, Pancasila dapat dijadikan sebagai margin of

appreciation akan mengandung fungsi-fungsi sebagai: the line at which

supervision should give way to States discretion in enacting or enforcing its

law, striking(menemukan) a balance between a right quaranteed and a

permitted derogation (limitation), Move principle of justification than

interpretation, Preventing unneccesarry restriction, To avoid damaging

dispute, A Uniform Standard of Protection, Gives flexibility needed to avoid

damaging confrontantions.

Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang hukum

akan mewarnai segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum

yang bernuansa law making process, struktur hukum yang banyak

bersentuhan dengan law enforcement maupun budaya hukum yang berkaitan

dengan law awareness. Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation

yang mengendalikan kontekstualisasi dan implementasinya telah terjadi pada:

1. Pada saat dimantabkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada saat 4 kali

proses amandemen

2. Pada saat merumuskan HAM dalam hukum positif Indonesia

3. Pada saat proses internal di mana The Founding Fathers menentukan

urutan Pancasila.

Mengingat TNI sebagai bagian integral bangsa Indonesia senantiasa

memegang teguh jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara

nasional berperan serta mewujudkan keadaan aman dan rasa aman

masyarakat, sesuai perannya sebagai alat petahanan NKRI. TNI sebagai

bagian dari rakyat berjuang bersama rakyat, senantiasa menggugah

kepedulian TNI untuk mendorong terwujudnya kehidupan demokrasi, juga

terwujudnya hubungan sipil militer yang sehat dan persatuan kesatuan bangsa

melalui pemikiran, pandangan, dan langkah-langkah reformasi internal ini.

Beberapa arah kebijakan negara yang tertuang dalam GBHN, dan yang

harus segera direlisasikan, khususnya dalam bidang hukum antara lain:

1. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan

mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta

memperbarui Undang-undang warisan kolonial dan hukum nasional yang

diskriminatif, termasuk ketidak adilan gender dan ketidak sesuaiaannya

dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

2. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan para penegak hukum,

termasuk Kepolisian RI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat

dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana

hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.

3. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh

penguasa dan pihak manapun.

4. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk

terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi

hukum dan tegaknya negara hukum.

Satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Indonesia adalah negara

hukum, artinya semua lembaga, institusi maupun person yang ada di

dalamnya harus tunduk dan patuh pada hukum. Maka ketika hukum di

Indonesia betul-betul ditegakkan dengan tegas, dan dikelola dengan jujur, adil

dan bijaksana, insya Allah negeri ini akan makmur dan tentram

Namun saat ini betapa rapuhnya sistem dan penegakkan hukum (law

enforcement) di negeri ini dan karena itu merupakan salah satu kendala utama

yang menghambat kemajuan bangsa, sistem hukum yang masih banyak

mengacu pada sistem hukum kolonial, penegakkan hukum yang masih

terkesan tebang pilih, belum konsisten merupakan mega pekerjaan rumah

serta jalan panjang yang harus ditempuh dalam bidang hukum, Kepercayaan

masyarakat terhadap supremasi hukum, termasuk lembaga-lembaga penegak

hukum, kian terpuruk . contohnya setelah putusan Kasasi Akbar Tanjung,

sebagian besar masyarakat menganggap putusan Mahkamah Agung itu

mengusik keadilan masyarakat sehingga menimbulkan rasa kekecewaan yang

sangat besar. Akibatnya, kini ada kecenderungan munculnya sinisme

masyarakat terhadap setiap gagasan dan upaya pembaharuan hukum yang

dimunculkan oleh negara maupun civil society.

Patut kita jadikan referensi tersendiri kasus-kasus menarik MA, berawal

dari isu kolusi dalam kasus Ghandi Memorial School (GMS), yang menjadi

sangat menarik karena kasus ini justru berasal dari Hakim Agung Adi Andojo

Soetjipto. Dan kasus korupsi dana non bagiter bulog senilai 40 miliar, yang

menjadi tersangka utama ketua DPR RI, yang sekaligus Ketua Umum Partai

yang berlambang pohon beringin, Akbar Tanjung. Yang kesemuanya itu

merupakan representasi dari berbagai putusan pengadilan atas kasus-kasus

korupsi lainnya yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan sense of

crisis. Sejak komitmen reformasi dicanangkan tahun 1998, mandat reformasi

hukum paling utama adalah Membersihkan sapu kotor agar mampu

Membersihkan lantai kotor. Sapu kotor menggambarkan institusi penegak

hukum kita kepolisian, kejaksaan, dan peradilan yang belum steril dari

praktek korupsi sehingga menyulitkan untuk melaksanakan mandat

penegakan hukum secara tidak diskriminatif.

A. PENGALAMAN SEJARAH

Dalam mengemukakan pengalaman sejarah yang berhubungan dengan

pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam uraian ini

dibatasi sejak terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada

tanggal 17 Agustus 1945.

Menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, Sembilan orang tokoh,

pemimpin terkemuka dan putra terbaik bangsa Indonesia telah merumuskan

sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam 22 Juni 1945.

Kata demi kata, kalimat demi kalimat yang dirumuskan dan tersusun

dalam Piagam itu adalah suatu hasil dari pada penghayatan dan terjamaahan

yang sempurna terhadap hakekat dan arti perjuangan rakyat dan bangsa

Indonesia selama berpuluh puluh bahkan berates tahun.

Piagam 22 Juni 1945 inilah yang kemudian dijadikan pembukaan UUD

1945 cukup padat, indah dan penuh dinamika, dan atas dasar itulah disusun

batang tubuh dan penjelasan Undang Undang Dasar 1945.

Mengenai Pemerintahan Daerah, di dalam Undang Undang Dasar 1945

dirumuskan sebagai berikut : Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar

dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan

Undang Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan

dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak hak asal usul dalam Dearah

daerah yang bersifat Istimewa.

Sedang dalam penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 tersebut

ditegaskan, bahwa ,Oleh karena Negara Indonesia itu suatu heidstaat, maka

Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat

staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah

provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah daerah itu

bersifat otonom (sreet dan locale rechsgemeenschappen) atau bersifat daerah

administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan

Undang Undang Di daerah daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan

perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas

dasar permusyawaratan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus

1945 sampai saat ini Negara Indonesia telah tiga kali berganti Undang

Undang Dasar, selama itu pula Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami

periode periode bersejarah dalam system ketatanegaraan dan tata

pemerintahan Republik Indonesia.

B. MASALAH YANG MEMBAHYAKAN

Pancasila adalah final atau sudah selesai, diterima sebagai dasar negara.

Ingatlah Nahdlatul Ulama (NU), ormas terbesar umat Islam di dunia, yang

sejak Indonesia lahir sudah memfatwakan bahwa Pancasila dan NKRI adalah

sudah final bagi Indonesia.masalah yang timbul adalah masalah dari kalangan

yang ingin menghancurkan idologi pancasila yang mereka anggap tidak

sesuai karna mereka tidak mengangap pancasila sebagai idiologinya.

C. BENTUK-BENTUK ANCAMAN

1. Dalam bidang Ideologi

Upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi Ideologi yang akan

mengancamterhadap dasar falsafah Negara yaitu Pancasila, dimana hal

tersebut sering dilakukandengan memasukkan para kader-kader untuk

bergabung di dalam suatu partai Politik dan dalam suatu lembaga

yudikatif. Hal ini ditujukan untuk membentuk suatukekuatan yang akan

ditujukan untuk mengganti dasar Negara yaitu Pancasila.

2. Dalam Bidang Politik

Berbagai ancaman aktual yang mungkin akan timbul adalah terjadinya

pertikaianantar kelompok masyarakat akibat terjadinya berbagai

perbedaan pendapat dalam memaknai amandemen UUD 45, tuntutan

otonomi khusus dan kebebasan pers yangtidak diimbangi dengan

tanggung jawab moral sehingga akan berpotensi terhadapdisintegrasi

suatu bangsa.

3. Dalam bidang Ekonomi

Kadar peningkatan perekonomian yang tersendat dan semakin sulitnya

lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya suatu

kerawanan sosial yangakan mengakibatkan ancaman terhadap keamanan.

Jika tidak diimbangi dengan dasar ekonomi yang sangat kuat dapat

berdampak pada penjajahan ekonomi yangdiakibatkan oleh Penerapan pasar

bebas.

4. Dalam bidang Sosial Budaya

Semakin berkurangnya nilai-nilai budaya yang terdapat pada masing-

masingindividu, seperti halnya semakin berkurangnya semangat gotong

royong, dan persatuan dalam hal memecahkan suatu masalah atau

melakukan suatu kegiatan. Halini akan mengakibatkan semakin

terancamnya ketahanan Nasional NKRI, semakinlunturnya kewibawaan

hukum dan penegak hukum dalam mengatasi suatu permalahaan seperti

timbulnya suatu demonstrasi yang melakukan penentanganterhadap suatu

keputusan, dan tidak menutup kemungkinan terjadi anarkis.

Ancamanyang paling signifikan pada kondisi sosial adalah karena

semakin lemahnya kondisisosial budaya Indonesia sehingga penjajahan

budaya dan pengaruh asing akan terusmendominasi di Negara kita

D. PENGAMANAN PANCASILA

Mengamankan Pancasila bearti menyelamatkan, mempertahankan, dan

menegakkan Pancasila yang benar agar tidak diubah, dihapus, atau diganti

dengan yang lain.

Mengamankan Pancasila pada hakekatnya adalah mengamankan

negara. Sebaliknya mengamankan negara bertujuan mengamankan Pancasila;

karena Pancasila adalah dasar negara. Jadi bila dasar negara Pancasila

terancam maka berarti negara terancam.

Bila dasar negara Pancasila diganti; maka runtuhlah negara. Artinya

negara telah dikhianati atau Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 telah

diganti. Dengan kata lain mengamankan negara dalam arti yang sebenarnya

adalah mengamankan Pancasila. Karena itu masalah mengamankan Pancasila

adalah masalah yang sangat penting serta menjadi tanggung jawab

Pemerintah bersama seluruh rakyat.

Secara garis besar, usaha pengamanan Pancasila dapat dilakukan

melalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Preventif (Usaha pengamanan yang bersifat pencegahan)

Usaha yang bersifat pencegahan ini pada hakekatnya merupakan

upaya yang lebih mendasar, termasuk didalamnya adalah kewaspadaan

yang setinggi-tingginya dan terus menerus terhadap berbagai

kemungkinan adanya usaha dari manapun, baik darai dalam negeri

maupun dari luar negeri, yang dapat merongorong Pancasila sebagai

dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pengamanan preventif / bersifat pencegahan itu antara lain dapat

dilakukan dengan :

a. Membina keadaan Wawasan Nusantara.

b. Membina kesadaran ketahanan nasional.

c. Melaksanakan sistem dan Doktrin Hankamrata (Pertahanan

Keamanan Rakyat Semesta)

d. Melaksanakan Pendidikan Moral Pancasila.

e. Meningkatkan pengertian, pemahaman, dan penghayatan tentang

Pancasila melalui sarana pendidikan, penerangan, santiaji, dll.

2. Represif (Usaha pengamanan yang bersifat penindakan)

Usaha yang bersifat atau berupa penindakan ini dilakukan untuk

membasmi bahaya yang mengancam, baik dari dalam negeri maupun dari

luar negeri.

a. Ancaman dari dalam negeri :

1) Pemberontakan

2) Pengkhianat

3) Pelanggar hokum

4) Perongrong Pancasila yang meliputi:

a) Paham Komunis/Marxisme/ Leninisme

b) Paham Leberalisme

c) Paham Ekstrim : Agama

d) Golongan Anarki

b. Ancaman dari luar negeri :

1) Penjajah

2) Invasi

3) Infiltrasi

4) Subversi

5) Subversi Ideologi / Kebudayaan

Usaha pengamanan yang bersifat penindakan antara lain dengan :

a. Menindak pelanggar-pelanggar hukum, penghianat, pemberontakan,

dan perongrong Pancasila.

b. Melarang paham, aliran dan ideologi yang bertentangan dengan

Pancasila.

c. Melarang masuknya atau berkembangnya nilai-nilai yang dapat

membahayakan nilai-nilai Pancasila.