pelaksanaan fungsi koordinasi antara pemerintah …
TRANSCRIPT
i
PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH
DAERAH DAN PT. ENERGI BAYU DALAM MENGATASI DAMPAK
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB)
KABUPATEN JENEPONTO
FIRDHA ALIFIAH
NOMOR STAMBUK: 10561 05471 15
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
SKRIPSI
PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH
DAERAH DAN PT. ENERGI BAYU DALAM MENGATASI DAMPAK
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB)
KABUPATEN JENEPONTO
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun dan Diajukan Oleh:
FIRDHA ALIFIAH
Nomor Stambuk: 10561 05471 15
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
KATA PENGANTAR
Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT,
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikanskripsiyang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Koordinasi antara
Pemerintah Daerah dan PT. Energi Bayu dalam Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Bayu Kabupaten Jeneponto”.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang
terhormat:
1. Bapak Dr. H. Muhammadiah, M.M selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Budi
Setiawati, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya
membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat
dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Kakanda Riswanto yang telah membantu dalam memberikan saran serta
masukan dalam penyusunan skripsi ini
6. Rezky Jaya yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat dalam
penyusunan skripsi penulis.
\
ABSTRAK
Firdha Alifiah. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi antara Pemerintah Daerah
dan PT. Energi Bayu dalam Mengatasi Dampak Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto. (dibimbing oleh H.
Muhammadiah dan Hj. Budi Setiawati).
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten
Jeneponto juga mengakibatkan rusaknya jalan sepanjang 30 Km dan hal tersebut
membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meminta untuk
berkoordinasi dan mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti
terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan koordinasi Dinas
PUPR dengan PT. Energi Bayu dalam Pembangunan PLTB di Kabupaten
Jeneponto.. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
dan menjelaskan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan PT. Energi Bayu dalam
mengatasi dampak dari pembangunan PLTB.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif,
sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara
dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang
adalah Kepala Dinas PUPR, Sekertaris Dinas PUPR, Seksi Pembangunan jalan
dan Jembatan Dinas PUPR, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR,
Manager PT. EBJ, Office Manager PT. EBJ, Eksternal Relationship & Gen
Admin. Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder,
teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi.
Pengabsahan data yag digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik,
dan triangulasi waktu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Koordinasi
antara Dinas PUPR dengan PT. Energi Bayu dalam Pembangunan PLTB di
Kabupaten Jeneponto belum berjalan dengan optimal karena adanya sikap tertutup
dan saling lempar tanggung jawab serta sikap acuh terhadap masalah yang ada
sehingga tidak ada solusi yang dihasilkan serta tidak ada kejelasan mengenai
masalah jalan yang telah dirusak akibat masuknya PLTB.
Kata kunci: fungsi koordinasi, dampak pembangunan PLTB
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI ........................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM ................................................................ iv
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
ABSTRAK........................................................................................................ vii
DAFTAR ISI .................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………………………………… .... 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 7
D. Kegunaan Penelitian.................................................................................... 7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Koordinasi ...................................................................................... 8
B. Konsep Pembangunan ................................................................................. 24
C. PLTB ........................................................................................................... 26
D. Kerangka Pikir ............................................................................................ 28
E. Fokus Penelitian .......................................................................................... 30
F. Deskripsi Fokus Penelitian .......................................................................... 30
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian ..................................................................... 31
B. Jenis dan Tipe Penelitian ............................................................................ 31
C. Sumber Data ............................................................................................... 31
D. Informan ..................................................................................................... 32
E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 33
F. Teknik Analisis Data .................................................................................. 34
G. Teknik Pengabsahan Data .......................................................................... 36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian........................................................................ 38
B. Hasil Penelitian .......................................................................................... 61
C. Pembahasan ................................................................................................ 68
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................ 70
B. Saran ........................................................................................................... 70
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 72
LAMPIRAN ...................................................................................................... 74
DAFTAR TABEL
Nomor Teks Halaman
Tabel 3.1 Tabel Informan 33
Tabel 4.1 Batas Wilayah 39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk 40
DAFTAR GAMBAR
Nomor Teks Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 29
Gambar 4.1 Bagan Struktur Dinas PU 42
Gambar 4.2 Bagan Struktur PT. Energi Bayu 61
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten
Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan yang ditargetkan akan berjalan di akhir
tahun 2018 akhirnya dioperasikan pada awal tahun 2019. Dalam
pembangunan PLTB di Kabupaten Jeneponto berdampak pada rusaknya jalan
sepanjang 30 km yang disebabkan oleh aktivitas truk pengangkut muatan.
Truk yang digunakan tersebut mengangkut beban muatan yang over kapasitas
sehingga merusak jalan yang dilewati oleh truk saat mengangkut material. Hal
ini mengecewakan masyarakat setempat, dikarenakan jalan yang biasa mereka
lewati rusak, sedangkan jalan tersebut belum lama mereka nikmati. Namun
sampai saat ini belum juga ditindak lanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum
karena menganggap itu adalah kesalahan dari pihak PT. Energi Bayu sehingga
PT. Energi Bayu yang seharusnya memperbaiki jalan yang rusak tersebut
karena Dinas PU sendiri baru saja memperbaikinya di tahun 2015,2016,2017
dan rusak ditahun 2018 Sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik untuk
memecahkan masalah tersebut. Dikutip dari Tribun Jeneponto tepatnya pada
(selasa, 20 Maret 2018).
Koordinasi ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu
program atau kegiatan, dimana salah satu program yang besar akan
membutuhkan koordinasi yang efektif, seperti halnya pembangunan PLTB di
Kabupaten Jeneponto. Untuk mencapai koodinasi yang efektif tersebut
dibutuhkan komunikasi yang baik antar instansi yang terkait agar
memudahkan pelaksanaan koordinasi. Tidak hanya itu, beberapa instansi
tersebut harus melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya yakni tidak
menyimpang dari perencanaan awal maupun kesepakatan awal, sehingga
dapat mengurangi resiko yang akan timbul seperti halnya kerusakan pada
fasilitas publik, yakni infrastruktur jalan. Koordinasi antar instansi harus
optimal agar tidak terjadi kesalahan ataupun hal yang lainnya, dengan begitu
tidak ada satupun pihak yang akan merasa terganggu atau merasa dirugikan
dengan adanya ide pembangunan PLTB di Kabupaten Jeneponto.
Selanjutnya pembangunan PLTB ini penting untuk menunjang
ketersediaan listrik selain itu dengan memanfaatkan potensi angin dapat
mengurangi pencemaran udara dikarenakan tidak menggunakan bahan bakar
dan tidak ada pencemaran gas sehingga dapat mengurangi polusi. Keuntungan
lain yaitu listrik yang dihasilkan tidak mengand ung emisi, dimana emisi yang
bisa menyebabkan hujan asam ataupun gas rumah kaca. Selanjutnya PLTB
merupakan sumber energi terbarukan, dimana energi angin tidak akan pernah
habis.
Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang sangat cocok untuk
pembangunan PLTB dikarenakan kondisi iklim yang mendukung dimana
Jeneponto memiliki potensi angin yang cukup besar. Sehingga dengan adanya
PLTB akan sangat membantu memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten
Jeneponto (Sulawesi Selatan). Pembangunan PLTB yang rumit membutuhkan
manajemen yang baik dan tepat dan diperlukan koordinasi yang baik antar
instansi yang terkait dengan pembangunan PLTB tersebut.
Pembangunan PLTB merupakan sebuah proyek pembangunan tenaga
kelistrikan yang besar dan kompleks serta melibatkan banyak stakeholder.
Sehingga koordinasi diantara stakeholder tersebut merupakan suatu
keniscayaan. Koordinasi tersebut dimaksudkan agar para stakeholder terjalin
sinergitas yang kuat, terstruktur massif dan sistematis.
Dalam hal koordinasi telah diatur dalam UU tentang Pemerintahan
Daerah NO.23 tahun 2014 tepatnya pada Bab 1 Pasal 1. Dimana dalam
undang-undang tersebut telah dipaparkan beberapa sistem koordinasi antar
pemerintah, intansi/lembaga dan dinas. Dimana terdapat pola atau hierarki
dalam koordinasi tersebut.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah telah dijelaskan hubungan
dalam berkoordinasi antar lembaga pemerintahan, tepatnya tercantum dalam
Peraturan Pemerintah RI tentang pelaksanaan koordinasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan No.08 Tahun 2017. Kebutuhan akan koordiasi tidak
bisa dipungkiri, karena dalam melakukan kegiatan yang efektif dan efisien
dibutuhakan koordinasi yang baik, hal ini didukung pula oleh Peraturan
Daerah Kabupaten Jeneponto tentang pembentukan organisasi dan tata kerja
Sekretariat Daerah Dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jeneponto No. 02 Tahun 2008 Bab I dimana didalamnya berisi
tentang tugas dan fungsi masing-masing pegawai mupun lembaga
pemerintah. Sehingga dengan adanya stuktur dan pembagian kerja tersebut
akan memudahkan serta memperjelas koordinasi yang akan terbangun
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pembangunan serta penyediaan pembangkit listrik sangat dibutuhkan
dalam menunjang kesejahteraan masyrakat serta aktivitas masyarakat,
sehingga dalam hal ini sesuai dengan UU Tentang Ketenagalistrikan Bab 1
Pasal 1, sangat jelas bahwa pengadaan pembangkit listrik sangat lah penting.
Terlepas dari UU tersebut terdapat pula pada peraturan pemerintah tentang
kegitan usaha penyediaan tenaga listrik tepatnya No.14 tahun 2012 Bab 1
Pasal 1 . Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan usaha
penyediaan tenaga listrik dimana usaha penyediaan tenaga listrik adalah
pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan
penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Pembangkitan tenaga listrik adalah
kegiatan memproduksi tenaga listrik. Perlu dipahami distribusi tenaga listrik
adalah penyaluran listrik oleh sistem transmisi atau dari pembangkitan ke
konsumen.
Berdasarkan Peraturan Mentri tentang pemberlakuan wajib Standar
Nasional Indonesia (SNI) Nomor 02 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1, menimbang
bahwa pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikn, pemenuhan
standariasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listriknserta penyesuaian
terhadap dibidang ketenagalistrikan, perlu mengatur tentang ketentuan
pemberlakuan wajib Standar Nasional Indonesia dibidang ketenagalistrkan.
Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemrintah Kabupaten Jeneponto
tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jeneponto No. 01 Tahun 2012
Tahun 2012-2031 yakni pada Bab 3 Pasal 8 Paragraf 1 dalam sistem jaringan
energi dimana, pembangkit listrik tenaga angin merupakan salah satu sistem
jaringan energi ketenagalistrikan.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti
tentang Koordinasi yakni Ranggi Ade Febrian, 2014 “Fungsi Koordinasi
Camat dalam Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Lima Puluh Kota
Pekanbaru”. Selanjutnya beberapa referensi penelitian-penelitian yang
berkaitan dengan PLTB yakni Zulkifli, 2015 “Analisis Potensi Angin Di
Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo” skripsi,
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Negeri Gorontalo, selain itu penelitian oleh Cahya Adijana Nugraha 2015,
“Analisa Potensi Daya Angin Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
(PLTB) di Pantai Congot, Kulonprogo” skripsi, Jurusan Teknik Elektro,
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tidak hanya itu
Danang Dwi Anggoro, 2016 telah melakukan penelitian tentang “Analisis
Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Angin Dalam Penyediaan Industri Mikro”
skripsi, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.
Jadi koordinasi akan memberikan dampak baik terhadap masyarakat
maupun pemerintah/instansi yang terkait. Dampak bgi masyarakat yaitu
dengan koodinasi yang efektif, masyarak akan merasa puas , serta lebih mudah
mengerti atau memahai apabila terjadi kekeliruan dan sebagainya. Selain itu
dengan adanya koordinasi pemerintah atau instansi yang melaksakan suatu
kegiatan dalam hal pembangunan, pekerjaan tersebut akan lebih mudah,
efisien, efektif serta memudahkan pengambilan keputusan.
Dalam pembangunan PLTB terdapat komunikasi yang tidak berjalan
dengan baik dan lancar, serta terdapat kurangnya kesadaran akan pentingnya
koordinasi serta feedback yang tidak baik.
Penelitian ini berbicara tentang fungsi koordinasi, yang berfokus pada
masalah kerusakan jalan yang menjadi dampak oleh masuknya pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto, khususnya
yang berkaitan dengan komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi serta
feedback dalam melakukan koordinasi dalam.
Berdasarkan beberapa argumentasi diatas, dapat diketahui bahwa
masalah ini sangat penting untuk diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk
meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi Koordinasi antara Pemerintah Daerah
dan PT. Energi Bayu dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
(PLTB) di Kabupaten Jeneponto.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat ditarik
suatu rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dengan PT. Energi Bayu dalam mengatasi dampak dari pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana tingkat kesadaran akan koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dan PT. Energi Bayu dalam mengatasi dampak dari
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten
Jeneponto?
3. Bagaimana feedback antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dengan PT. Energi Bayu dalam mengatasi dampak dari pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas, Adapun Tujuan Penelitian Ini
Adalah:
1. Untuk mengetahui komunikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dengan PT. Energi Bayu Jeneponto
2. Untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran akan pentingnya koordinasi antara
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Energi Bayu
Jeneponto
3. Untuk menganalisis feedback yan terjalin antara Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan PT. Energi Bayu Jeneponto
D. Kegunaan Penelitian
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi
dan
pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berkenaan dengan salah satu kajian
manajemen khususnya mengenai Koordinasi antar lembaga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi,
referensi dan sumbangan pemikiran bagi intansi-instansi baik negeri maupun
swasta terkait pembangunan PLTB.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Koordinasi
1. Definisi Koordinasi
Koordinasi lahir dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to
regulate. Sebagaimana koordinasi diartikan sebagai aktivitas yang
dilakukan oleh beberapa individu yang sederajat yang saling menukar
informasi dan menata (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290).
Adapun menurut Newman dalam Herispon (2018:52) bahwa koordinasi
berasal dari kata bahasa Inggris coordination yang artinya being co-
ordinate, dimana terdapat koordinat yang serentak didua garis dalam
bidang datar, yang dapat pula diartikan bahwa dua garis yang berpotongan
pada koordinat tertentu. Didalam administrasi, koordinasi
disangkutpautkan pula dengan penyerasian serta penyatuan tindakan dari
sekelompok orang.
Mooney (Djatmiko 2015:62) Koordinasi ialah penataan kelompok
secara teratur guna mempersatukan tindakan dalam mengejar tujuan
bersama. Pendapat lain menjelaskan bahwa koordinasi merupakan suatu
usaha yang sinkron serta teratur untuk mempersiapkan jumlah dan waktu
yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan agar menghasilkan suatu
tindakan yang selaras dan harmonis pada target yang telah ditentukan
(Terry dalam Sarinah dan Mardalena Tahun 2017:63).
Stoner 1991 dalam (Rifa’I 2016:41) mengemukakan bahwa proses
pengorganisasian dibagi menjadi lima tahapan, yaitu: perincian pekerjaan,
pembagian pekerjaan, pemisahan pekerjaan, koordinasi pekerjaan,
monitoring dan reorganisasi. Dengan sumber yang sama koordinasi
merupakan bahagian integral dari proses pengorganisasian. Sebelum lebih
jauh mengungkapkan keberadaan koordinasi maka perlu dikemukakan
pengertian koordinasi. Reeser, dkk dalam menjelaskan: ”Coordination is
the function of assuring that the contributions from subsystem are made as
required and that they are linked together into a harmonious whole”.
Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa koordinasi ialah suatu fungsi
yang menjaminkan kontribusinya dari satu sub sistem atau bagian dalam
organisasi dibuat sebagai syarat yang mana mereka saling terkait bersama
kedalam suatu kondisi yang harmonis secara utuh. Sedangkan koordinasi
menurut Stoner dalam Djatmiko (2015:62) adalah proses pemanduan
tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah departemen atau biang-bidang
fungsional dalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan
secara efisien.
Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang
didalamnya telah ditata berdasarkan tugas dan fungsinya, dalam rangka
peningkatan dan pencapaian tujuan bersama.
2. Masalah-Masalah dalam Mencapai Koordinasi yang Efektif
Kebutuhan akan adanya koordinasi aktivitas yang dibutuhkan paling
rendah pada jenis ketergntungan yang dikelompokkan lebih besar dari
pada jenis ketergantungan timbl balik. Semakin meningkat kebutuhan
akan koordinasi maka akan semakin meningkat pula kesukaran untuk
melaksanakannya secara efektif. Demikian pula hanya dengan
meningkatnya spesialisasi semakin mempertinggi kebutuhan akakn adanya
koordinasi. Lawrance dan Lorsch (Djatmiko 2015:63) mengemukakan
bahwa semakin besar kadar spesialisasi semakin sulit bagi para manajer
untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas khusus dari unit-unit yang
berbeda, dan cenderung mengembangkan pendapat sendiri tentang tujuan
organisasi dan cara pencapaiannya.
Selanjutnya pada sumber yang sama Lawrance dan Lorsch
mengidentifikasikan empat jenis perbedaan sikap dan gaya kerja yang
cenderung timbul diantara para karyawan dan departemen organisasi
dalam suatu koordinasi. Perbedaan ini dapat pula disebut dengan
diferensiasi kegiatan organisasi secara efektif. Perbedaan-perbedaan
tersebut ialah sebagai berikut;
(a) Perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu, anggota-anggota dari sub
unit atau departemen yang berbeda mengembngkan pandangan
tersendiri tentang cara terbaik untuk meningkatkan kepentingn
organisasi.
(b) Perbedaan orientasi waktu, misalnya unit produksi menggunakan
waktu yang singkat dan segera dalam menangani suatu masalah
sehubungan dengan pangsa pasar yang menuntut, sedangkan unit
penelitin dan pengembangan memerlukan waktu yang lama untuk
memecahkan suatu masalah sehubungan dengan jalur proses yang
dihadapi.
(c) Perbedaan orientasi antar pribadi,unit produksi memeperoleh cara
komunikasi yang tiba-tiba dan mendadak. Keputusan dapat diambil
dengan cepat sehubungan dengan memepertahankan laju aktivitas
sedangkan unit penelitian dan pengembangan sistem komunikasi yang
lambat sehubungan dengan masalah yang harus didiskusikan terlebih
dahulu.
(d) Perbedaan formalitas struktur, setiap jenis sub dalam perusahaan dapat
memiliki metode dan standar yang berbeda-beda dalam mengevaluasi
kemajuan pelaksanaa pekerjaan dalam mencapai tujuan organisai juga
dalam member imbalan pada pegawai.
3. Jenis Koordinasi
Menurut Handayaningrat (1991) dalam Sugihartatmo dan Sentika
(2015) yakni koordinasi intern dan koordinasi ekstern yang akan
dipaparkan sebagai berikut;
a) Koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal, koordinasi horizontal,
dan koordinasi diagonal.
Koordinasi vertikal atau koordinasi structural, dimana anatara
yang mengkoordinasikan secara sktruktural terdapat hubungan
hierarki. Contoh koordinasi yang dilakukan oleh seorang deputi
terhadap para asisten deputi, atau kepala direktorat yang berada dalam
lingkungan direktoratnya.
Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsionl, dimana
tempat antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan
mempunyai kedudukan setingkatnya aselonnya. Menurut tugas dan
fungsi keduanya mempunyai suatu ikatan dengan yang lain sehingga
perlu dilakukan koordinasi.
Koordinasi diagonal yakni koordinasi fungsional, mempunyai
maksud yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih
tinggi derajat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, namun
satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando.
Koordinasi ektern, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi
ekstern yang bersifat fungsional, koordinasi ekstern yang bersifat
fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal.
4. Prinsip dan Unsur Koordinasi
Melalui pengkajian beberapa literature pada dasarnya proses
koordinasi mempunyai unsur-unsur penting dalam pelaksanaannya, yang
meliputi antara lain kesatuan tindakan, komunikasi, intergrasi,
sinkronisasi, simplikasi, continuity, direct contac, reciprocal relation,
mutual respect, clarity of objective, scalar chain, mekanisme, pebagian
peran dan kerja, disiplin. Koordinasi dibangun dari unsur-unsur ini. Kita
dapat mengoptimalkan koordinasi dengan melakukan perbaikan dan
sentuhan padanya. Adapun prinsip dan unsur-unsur koordinasi menurut
Sugihartatmo dan Santika (2015; 23) ialah sebagai berikut;
a) Kesatuan tindakan. Pada hakikatnya koordinasi menerlukan kesadaran
setiap unsur/kesatuan organisasi lainnyaagar mereka tidak berjalan
sendiri-sendiri.
b) Komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi.
Beberapa bagian dalam organisasi boleh dikoordinasikan berdasarkan
batas rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya
komunikasi.
c) Interrasi, merupakan usaha dimaksudkan menyatukan tindakan-
tindakan bernagai badan, instansi, unit, sehingga diperoleh suatu
kebulatan, persepsi dan kesatuan gerakan yang terarah pada satu tujuan
yang sudah ditentukan dan disepakati bersama.
d) Sinkronisasi, adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan,
kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, pada unit-unit sehingga
diperoleh keserasian dalam pelasanaan tugas atau kerja.
e) Simplifikasi adalah penerapan yang terorgnisir akal sehah untuk
menemukan cara-cara yang lebih baik dan lebih mudah dalam
menjalankan suatu tugas.
f) Continuity. koordinasi merupakan sebuah proses yang alami
berkesinambungan. Proses koordinaasi dimulai sejak memebentuk
organisasi sampai organisasi tersebut berjalan. Koordinasi selalu
dilakukan secara berkesinambungan dalam setiap proses planning,
organizing, actuating, dan controlling.
g) Direct contac. Berdasarkan prinsip kontak langsung, proses koordinasi
dapat berjalan dengan baik karena adanya kominikasi langsung antar
unsur/unit organisasi.
h) Recipsocal relation. Prinsip timbale balik menyatakan bahwa semua
unsur dalam organisasi saling bergantung dan berhubungan, setiap
keputusan dan tindakan seseorang didalam organisasi akan
mempengaruhi situasi keseluruhan organisasi.
i) Mutual respect. Koordinasi dapat dilakukan dengan baik apabila ada
rasa saling menghargai terhadap keseluruhan organisasi. Semua
manajer yang bekerja pada level yang bebeda harus menghargai satu
sama lain.
j) Clarity of objective. Koodinasi dapat diterapkan dengan baik apabila
seluruh anggota organisasi mengetahui dengan jelas tujuan yang ingin
dicapai oleh organisasi tersebut.
k) Scalar chain. Koordinasi dapat dilakukan dengan baik apabila terdapat
garis kewenangan yang tersusun dari tingkat atas sampai tingkat
terendah dalam sstruktur organisasi.
l) Mekanisame. koordinasi dapat dilakuka dengan baik apabila unsur/unit
saling menyesuaikan dan pada intinya dapat bekerja berdasarkan
standarisasi yang telah ditetapkan.
m) Pembagian peran dan kerja. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya
adalah prinsip pembagian peran dan tugas. Pembagian peran dan tugas
merupakan perincian tugas dan kerja setiap individu, unit kerja atau
lembaga amanah dalam melaksanakan sekumpulan
kegiatan yang terbatas.
n) Disiplin. Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus
bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilakkn
hasil yang diharapkan. Untuk itu diperluan kedisiplinan, baik dalam
siplin waktu, administrasi, dan ketataan terhadap mekanisme dan
prosedur.
5. Kebutuhan Akan Koordinasi
Aktivitas suatu unit dalam suatu organisasi berbeda dalam hal
sejauh mana aktivitas unit lainnya kebuttuhan akan koordinasi tergantung
pada persyaratan bentuk dan komunikasi tugas-tugas yang dilakukan dan
tingkat ketergantungan berbagai sub unit yang melaksanakan tugas
tersebut . Hal ini dikemukakan oleh Cheng dalam Djatmiko (2015; 62)
Apabila tugas-tugas tersebut memerlukan atau dapat memeperoleh
manfaat dari arus informasi antar unit, maka yang terbaik adalah tingkat
koordinasi yang tinggi, tetapi sebaliknya apabila persyaratan atau manfaat
yang tidak ada, maka pekerjaan tersebut mungkin lebih baik diselesaikan
dengan cara interaksi dengan anggota unit lainnya.
Menurut Thompson dalam Djatmiko (2015:63) ada tiga variasi
yang diperlukan oleh suatu unit-unit organisasi dalam menentukan
kebbutuhan akan koordinasi, yaitu;
a) Ketergantungan yang dikelompokkan (pooled interdependence) terjadi
pada saat unit-unit organisasi tidak saling bergantungan antara satu
dengan lainnya untuk melaksanakan pekerjaan/aktivitas sehari-hari,
namun saling tergantung terhadap suatu prestasi yang memadai dari
setiap unit bagi tercapainya tujuan akhir. Dalam hal ini setiap bagian
memberikan kontribusinya masing-masing pada satu keseluruhan.
b) Ketergantugan sekuensial (sequential interpendence), yaitu suatu unit
organisasi harus melakukan serangkaian aktivitas sebelum unit-unit
selanjutnya dapat bertindak.
c) Ketergantungan timbal balik (reciprocal interdependence) melibatkan
hubungan timbl balik antara sejumlah unit.
6. Syarat-syarat Koordinasi
Pemahaman lain yang diberikan oleh ahli mengemukakan koordinasi
adalah suatu usaha manusia dalam pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan
yang sama. Oleh karena itu koordinasi mencakup beberapa syarat,
diantaranya:
1. Sense of cooperation atau perasaan untuk bekerjasama; ini harus dilihat
dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan (bukan orang perorang)
2. Rivalry dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan
antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk
mencapai kemajuan.
3. Team Spirit artinya satu sama lain pada tiap bagian harus harga-
menghargai.
4. Esprit de Corps: artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai
umumnya akan menambah kegiatan bersemangat.
Menurut pendapat ahli lain ada 9 (Sembilan) syarat mencapai
koordinasi22 yaitu:
a. Hubungan langsung Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui
hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang dapat
bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-
cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah
paham dapat dijelaskan dan cara ini jauh lebih baik ketimbang melalui
metode apapun lainnya.
b. Kesempatan awal Koordinasi dapat dicapai dengan mudah dalam
tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
Misalnya, sambil memepersiapkan rencana itu sendiri hanya ada dalam
konsultasi bersama.
c. Kontinuitas koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus
berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh
karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka
koordinasi harus berlangsung selama perusahaa berfungsi.
d. Dinamisme Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat
perubahan-perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata
lain koordinasi itu jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-
masalah apabila timbul koordinasi yang baik akan mengetahui masalah
secara dini an mencegah kejadiannya.
e. Tujuan yang jelas Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh
koordinasi yang efektif dalam suatu perusahaan, manajer-manajer bagian
harus diberi tahu tentang tujuan perusahaan dan diminta agar bekerja
untuk tujuan bersama perusahaan.
f. Organisasi yang sederhana Struktur organisasi yang sederhana
memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-
bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih
baik diantara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi
yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seorang
pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan
tindakan yang diperlukan untuk koordinasi. Disarankan agar semua
bagian yang saling berhadapan dapat dipercayakan kepada seorang
atasan bersama untuk menjamin koordinasi yang lebih baik.
g. Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Jelas Wewenang dan
tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian.
Wewnang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara
pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam
pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Wewenang menurut ahli
adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk memberikan
penugasan terhadap pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak
yang memiliki wewenang tersebut. Sedangkan tanggung jawab adalah
keharusan untuk melakukan semua kewajiban dan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya sebagai akibat wewenang yang diterima atau
dimilikinya.
h. Komunikasi Yang Efektif. Komunikasi yang efektif merupakan salah
satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar
informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan bagian dapat
diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-
program, untuk waktu yang akan datang. Suatu proses komunikasi
membutuhkan aktivitas, cara dan sarana lain agar bisa berlangsung dan
mencapai hasil yang efektif.
i. Kepemimpinan Yang Efektif Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhui
oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif
menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkatan
perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Seseorang hanya akan
memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif jika:
1. Seseorang secara genetika telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan
2. Bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangka melalui kesempatan
untuk menduduki jabatan kepemimpinannya ditopang oleh pengetahuan
teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang
bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan.
Berdasarkan penjelasan mengenai syarat koordinasi menurut
beberapa para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam mencapai
koordinasi yang baik dalam proses rekruitmen buruh migran di
Kabupaten Lampung Timur terdapat tiga hal penting syarat yang harus
dilakukan dalam sebuah organisasi yakni: hubungan langsun, kerjasama
yang baik, dan komunikasi yang baik. Sehingga apabila seluruh syarat
tersebut dapat terpenuhi, maka koordinasi multistakeholder akan berjalan
dengan lancar.
6. Teknik-Teknik Koordinasi
Mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam organisasi
diperlukan teknik-teknik tertentu. Pemahaman terhadap teknik-teknik
koordinasi sangat diperlukan oleh para koordinator atau manajer karena
dengan mengetahui teknik-teknik koordinasi kemungkinan besar akan
dapat dicapai hasil yang optimal, efisien, dan efektif. Teknik-teknik
koordinasi menurut ahli,antara lain:
a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap
kelompok kerja atau satuan organisasi. Tugas utama dalam seorang
pengurus atau koordinator ialah untuk menjaga orang-orang bawahannya
mencapai tingkat target kerjanya dalam koordinasi dengan kelompok
lainnya.
b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan
tanggung jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan
yang dikoordinasi.
c. Menciptakan hubungan intier dan antar personel dari satuan-satuan
organisasi yang terlibat dalam organisasi. Hubungan dapat dipererat
dengan bentuk-bentuk komunikasi lisan, tertulis, prosedur-prosedur,
surat-surat, bulletin-bulletin, dan cara-cara mekanis modern untuk
menyampaikan pesan dan pendapat-pendapat.
d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan
pertanggung jawaban secar berkala dari tiap-tiap satuan organisasi.
Disela-sela rapat ada waktu luang yang dapat digunakan untuk
pertemuan informasi tukar pendapat dan informasi antara para pejabat
dari berbagai satuan organisasi.
e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang
diperlukan. Satu satuan organisasi mencetak masalah yang dihadapi,
kemudiaan pada satuan-satuan organisasi lainnya untuk menanggapi dan
ikut serta memecahkan masalah tersebut.
f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat
dilaksanakan secara optimal. Mekanisme kerja ini dapat di atur melalui
buku pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman
kumpulan peraturan.
g. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB,
HT, untuk koordinasi jarak jauh sedangkan untuk koordinasi dalam satu
lingkungan kerja dapat dibuat tanda-tanda, simbol, kode, yang dapat
dipahami secara umum oleh semua karyawan yang bekerja.
Menurut pendapat ahli lain, mengatakan bahwa:
1. Melakukan rapat, sebagai langkah untuk mengadakan integrasi pokok-
pokok hasil pekerjaan setiap karyawan.
2. Mengumpulkan laporan-laporan atasan pelaksanaan kebijaksanaan
pimpinan yang telah digariskan.
3. Melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung serta untuk
memberikan
secara langsung petunjuk sesuai dengan pedoman yang telah digariskan.
Sedangkan cara-cara mengadakan koordinasi26 adalah:
a. Memberikan keterangan secara langsung dan bersahabat. Keterangan
mengenai pekerjaan saja cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat
harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang
baik.
b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan
dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individu anggota
dengan tujuannya sendiri-sendiri tujuan itu adalah tujuan bersama.
c. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide
dan lain-lain.
d. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam pencapaian
sasaran.
e. Membina hubungan reiadons yang baik antara sesama karyawan.
Sedangkan menurut pendapat lain27, mengatakan ada delapan teknik yang
penting untuk mencapai koordinasi yang efektif.
1) Hierarki Alat yang paling sederhana untuk mencapai koordinasi adalah
hierarki atau landasan komando, dengan menampakkan unit-unit yang
saling bergantung dibawah seorang atasan dapat dijamin adanya
koordinasi diantara kegiatan-kegiatannya. Para ahli klasik sangat
mengandalkan alat ini.
2) Peraturan, prosedur dan kebijaksanaan Rincian peraturan, prosedur dan
kebijaksanaan merupakan alat yang sudah umum untuk
mengkoordinasikan sub-sub unit dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatannya yang sifatnya rutin. Peraturan, prosedur dan kebijaksanaan
standar ditentukan untuk mencakup semua situasi yang mungkin. Akan
tetapi seperti halnya yang ditunjukkan oleh beberapa kritik alat ini
merupakan suatu "lingkaran setan'' di dalam akibat gangguan fungsi alat
ini menimbulkan kepercayaan yang lebih kuat kepadanya. Artinya uraian
peraturan-peraturan, prosedur- prosedur merupakan lebih banyak
peraturan dan prosedur untuk memeliharanya.
3) Perencanaan Perencanaan merupakan suatu cara untuk mengetahui
lebih dini keadaan-
keadaan yang saling bergantung dan dengan demikian dapat mencegah
atau mengurangi kesulitan-kesulitan koordinasi. Sampai suatu tingkat
sehingga kemungkinan-kemungkinan timbul tidak diketahui secara dini
dalam rencana,
Sama, seperti rencana pembagian laba merupakan suatu mekanisme atau
alat yang lain. Anjuran Ardent mengenai pembagian laba menyatakan
bahwa hal ini meningkatkan semangat kelompok yang lebih baik diantara
pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja, diantara para atasan dan orang-
orang bawahan.
8) Bagian Penghubung dalam beberapa kegiatan dimana terdapat hubungan
yang banyak sekali diantara dua bagian, bagian penghubung berkembang
mengenai transaksi-transaksi. Hal ini terjadi khususnya antara bagian
penjualan dan bagian produksi.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa teknik
koordinasi ini sangat penting untuk dapat tercapainya koordinasi yang baik,
terutama koordinasi yang melibatkan multistakeholder dalam proses
rekruitmen buruh migran asal Kabupaten Lampung Timur, karena dengan
adanya teknik tersebut
7. Indikator Koordinasi
Menurut Handayaningrat (2006) menjelaskan ada 3 indikator
koordinasi adalah sebagai berikut :
1. Komunikasi adalah pertukaran informasi antar instansi/perusahaan yang
menjalin suatu kerja sama, dimana dengan adanya komunikasi akan
memudahkan jalannya suatu kegiatan maupun suatu tujuan.
2. Kesadaraan pentingnya koordinasi, dimana dengan kesadaran
merupakan sikap yang tertanam dalam setiap individu/kelompok yang
melakukan proses kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dengan
menanamkan tugas dan tanggung jawab.
3. Feedback, dimana feedback ialah berbicara tentang umpan balik dimana
umpan balik ini sangat penting dalam sebuah proses manajemen maupun
dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen khususnya fungsi
koordinasi.
B. Konsep Pembangunan
Pengertian pembangunan dapat ditinjau dari berbagai segi. Kata
pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan
kearah keadaan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Seers dalam
Utomo 1998;4 disini ada pertimbangan nilai. Dalam sumber yang sama
Riggs mengemukakan bahwa ada orientasi nilai yang lebih
menguntungkan (fafourable value orientation).
Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan
industrialisasi. Seperti yang dikatakan Goulet dalam Utomo 1998:4,
ketiga-tiganya mengangkut proses perubahan. Pembangunan adalah salah
satu bentuk perubahan sosial, modernisasi adalah salah satu bentuk khusus
(special case) dari pembangunan, dan industrialisasi adalah salah satu segi
(a single facet) dari pembangunan. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan
bahwa pembangunan lebih luas sifatnya daripada modernisasi, dan
modernisasi lebih luas daripada industrialisasi.
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang
sifatnya telah direncanakan, dimana dalam melaksanakan suatu
pembangunan dilakukan kombinasi, hal inilah yang akan menjadi proses
sosial, kelembagaan dan ekonomi. Tidak hanya itu, dalam pembangunan
sangat penting untuk melihat keadaan fisik serta keadaan masyarakat
setempat, sehingga mudah unuk membangun koordinasi.
Setelah melihat beberapa pengertian di atas, maka Soewignyo
(2001) mengemukakan ciri-ciri dari pembangunan sebagai berikut:
1. Suatu proses, dimana merupakan perubahan yang terjadi secara
berulang.
2. Suatu proses untuk meningkatkan penghasilan perkapita masyarakat.
3. Kenaikan pendapatan itu harus terus menerus dan pembangunan itu
dilakukan sepanjang masa.
4. Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana.
Studi pembangunan menurut Hettne (2001:6) dianggap sebagai
studi yang berorientasi pada masalah, bersifat terapan danlintas ilmu, yang
menganalisis perubahan masyarakat dalam konteks dunia, namun tetap
memperhatikan kekhasan berbagai masyarakat dalam hal sejarah, ekologi,
kebudayaan dan sebagainya. Berdasarkan pandangan yang demikian,
wajar apabila tidak mudah memahami apa itu pembangunan, sebagai
konsekuensi logis dari cakupan lintas ilmu dan aspek kehidupan manusia.
Konsekuensi lebih lanjut, banyak makna pembangunan dan objek
yang dikaji serta ditulis oleh banyak pakar yang begitu beragam. Ada
makna pembangunan yang didasarkan pada sudut kepentingan serta ada
makna dari sudut padang orang kecil, penguasa (pejabat), dan pendapat
pakar. Ada pula makna pembangunan yang objektif dan ada makna yang
subjektif. Ada makna pembangunan menurut pandangan negara maju dan
ada makna pembangunan menurut pandangan negara sedang berkembang.
Ada makna pembangunan menurut kajian ekonomi dan ada pula makna
pembangunan menurut kajian sosiologis. Realitas demikian dapat
ditegaskan bahwa kita bisa menemukan beragam pengertian tentang apa
itu pembangunan.
Katz dalam Tjokrowinoto (1993: 8) yang menegaskan bahwa
pembangunan adalah pergeseran dari satu kondisi nasional yang satu (one
state of national being) menuju ke kondisi nasional yang lain, yang
dipandang lebih baik (more valued) tetapi apa yang disebut more valued
(lebih baik/lebih berharga), berbeda dari satu Negara ke negara lain
(culture specifi c) atau dari satu periode ke periode lain (time specifi c).
C. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
1. Definisi Bayu atau Angin
Angin merupakan energi yang terjadi disebabkan adanya
perbedaan suhu antara udara dingin dan panas yang mengalir. (Kadir,
1995) Angin adalah udara yang bergerak sehingga terjadi kecepatan,
tenaga, dan arah. Penyebab dari pergerakan ini adalah pemanasan bumi
oleh radiasi matahari. Pergerakan angin ini memiliki energi kinetik, oleh
sebab itu energi angin dapat dikonversi menjadi energi lainnya semacam
energi listrik dengan menggunakan kincir angin atau turbin angin.
Angin seperti fluida yang lain pada umumnya mempunyai profil
geseran atau profil kecepatan sewaktu mengalir melewati benda padat,
misalnya permukaan bumi. Tepat dipermukaan bumi, kecepatan relatif
angin terhadap permukaan bumi sama dengan nol. Kemudian kecepatan
ini menjadi semakin tinggi sebanding ketinggian dari permukaan bumi.
Ada dua jenis profil geseran angin yang biasa digunakan untuk
menghitung energi: profil geseran angin eksponensial (exponential wind
shear profile) dan profil geseran angin kekasaran permukaan (surface
roughness wind shear stress) (Y. Daryanto, 2007)
2. Energi Alternatif dan Terbarukan
Energi alternatif merupakan pengganti dari energi yang berbahan
konvensional. Energi terbarukan merupakan energi yang tidak
dikhawatirkan jumlahnya karena energi ini berasal dari alam yang
berkelanjutan. Semakin berkurangnya bahan bakar konvensional di masa
kini tentu saja energi terbarukan dan energi alternatif sangat diperlukan.
Sementara itu meningkatnya kebutuhan energi semakin melonjak.
Semakin berkurangnya jumlah bahan bakar yang berasal dari minyak
ataupun batu bara dan muncul berbagai alternatif sebagai subtitusi dari
energi minyak ataupun batu bara tersebut. Energi alternatif meliputi energi
surya, energi air, energi panas bumi, energi ombak, dan energi angin.
Walaupun pemanfaatan energi angin dapat dilakukan dimana saja,
daerah yang memiliki potensi energi bayu yang tinggi tetap harus
diidentifikasi supaya pemanfaatan energi angin ini lebih kompetitif
dibandingkan dengan energi alternatif lain. Oleh sebab itu studi potensi
pemanfaatan energi angin ini sangat cocok dilakukan guna
mengidentifikasi daerah-daerah berpotensi. Angin/bayu selama ini
dipandang sebagai proses alam biasa yang kurang memiliki nilai ekonomis
bagi kegiatan produktif masyarakat (Y. Daryanto, 2007).
3. Potensi Energi Angin
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi listrik
alami yang begitu besar, salah satunya adalah angin. Potensi angin dapat
dimanfaatkan menjadi sumber energi, mempunyai kecepatan diatas
5m/detik dan berada pada 120 lokasi yang tersebar di wilayah Nusa
Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Pantai
Selatan Jawa (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2006).
D. Kerangka Pikir
Penulis memakai teori dari Handayaningrat, bahwa ada 3 indikator
koordinasi. Untuk melihat sejauh mana koordinasi tersebut direalisasikan
dapat dilihat dari komunikasi, dimana komunikasi sangat penting dalam
proses koordinasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman serta akan
mempermudah pertukaran informasi. Dalam koordinasi juga perlu ada
kesadaran akan pentingnya koordinasi yang dimana dengan kesadaran
tersebut akan menghilangkan rasa ego dari masing-masing pihak dan
segera lahir sebuah solusi. Indikator terakhir yaitu feedback, dimana
dengan adanya umpan balik tersebut akan menciptakan kejelasan serta
kelanjutan akan koordinasi yang akan dilakukan. Kemudian ketiga
indikator ini perlu diperhatikan dan direalisasikan agar menghindari
adanya masalah serta konflik-konflik lanjutan antara dua pihak yang saling
berhubungan dalam koordinasi. Berikut bagan kerangka pikir dengan teori
Handayaningrat:
Gambar 2.1. Kerangka Pikir
Koordinasi Antara Dinas Pekerjaan
Umum dan PT. Energi Bayu Kabupaten
Komunikasi Kesadaran
pentingnya
koorinasi
Feedback
Dalam Mengatasi Dampak
Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
E. Fokus Penelitian
Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian
sehingga dalam proses tersebut tidak terjadi kesalahan serta kekeliruan. Dalam
penelitian ini memfokuskan pada masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi
perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian
ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti koordinasi antara Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan PT. Energi Bayu yang terkait
dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang
berdampak pada rusaknya jalan khususnya yang berada di Kabupaten
Jeneponto yang terdiri atas komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi serta
feedback.
F. Deskripsi Fokus Penelitian
1. Komunikasi yaitu kegiatan pertukaran informasi antara DPUPR dan PT. EBJ
untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan
oleh masuknya PLTB.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi adalah sikap yang tertanam dari setiap
pegawai baik dari DPUPR maupun PT. EBJ tentang pentingnya melakukan
koordinasi dalam usaha pemecahan masalah bersama.
3. Feedback yaitu umpan balik antara pihak DPUPR dan PT. EBJ untuk
menyambung proses koordinasi.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penenlitian
Waktu penelitian adalah jangka waktu dalam penelitian. Adapun waktu
penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti yaitu 2 bulan. Dimana penelitian
akan dimulai setelah melakukan ujian proposal.
Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Jeneponto. Dengan
mengunjungi Kantor PT. Energi Bayu dan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto. Lokasi ini dipilih oleh penulis
dikarenakan adanya masalah dalam berkoordinasi sehingga dampak yang
disebabkan dalam proses pembangunan PLTB yang berlarut-larut tanpa solusi.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, dimana
penelitian ini berusaha untuk menjawabini adalah penelitian kualitatif dimana
pendekatan ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang
pelaksanaan fungsi koordinasi antar beberapa instansi dalam proses
pembangunan PLTB khususya di Kabupten Jeneponto. Tipe penelitian yang
digunakan yakni tipe desktiptif kualitatif, sebagai cara/upaya mengungkap
suatu problem ataupun peristiwa yang sifatnya terbatas dengan
menggambarkan dan menganalisis data yang didapatkan.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini peneliti membagi 3 jenis data, yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan
maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah
fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui
sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan
untuk melanjutkan suatu penelitian. Didalam penelitian, observasi dapat
dilakukan dengan tes, rekaman gambar dan rekaman suara.
b. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
informan atau obyek penelitian. Untuk mendapatkan data primer dalam
penelitian ini maka peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa
informan.
c. Data sekunder
Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan
sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada
umumnya berupa dokumendokumen tertulis, foto, dan lain-lain yang
terkait dengan koordinasi instansi dalam pembangunan PLTB.
D. Informan penelitian
Inforaman merupakan seseorang yang akan diwawancarai ialah orang
yang faham tentang bagaimana proses pembangunan Pembangkit ListriK
Tenaga Bayu, serta yang mengerti tentang kerusakan jalan yang terjadi serta
bagaimana koordinasi yang terjadi diantara kedua pihak yang bersangkutan
untuk mengatasi masalah yang terjadi, dengan melibatkan kedua pihak
terkkait,adapun informan dalam penelitian ini adalah :
Tabel 1
Informan Penelitian
No Informan Inisial Jabatan Keterangan
1 Arifin Nur AFN
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jeneponto
1
2 Budi Taufik BDT Seksi Pembangunan jalan
dan Jembatan 1
3 Arham AHM Seksi Pemeliharaan jalan
dan jembatan 1
4 Andi Amir Hamzah Sultan AHS Manager PT. Energi Bayu 1
5 Supma Indah SI Office Manager PT.Energi
Bayu 1
6 Supardi SRD Eksternal Relationship &
Gen Admin 1
Jumlah Informan 6
E. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Wawancara unstuctur, yaitu dengan tanya jawab langsung kepada informan.
Dalam penelitian ini data yang didapat ialah sejarah singkat dan gambaran
umum koperasi tersebut serta informasi penting terkait beberapa prosedur
sistem informasi akuntansi dan beberapa dokumen-dokumen yang hampir
sama tersebut.
b) Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan langsung obyek-obyek yang ada, sebagaimana yang tidak
dibatasi oleh perilaku manusia.
c) Dokumentasi sebagai pelengkap dalam menerapkan metode obsevasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan:
1) Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan lapangan Langkah-langkah yang dilakukan adalah
menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap
permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak
perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.
Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan
penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih
spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data
selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama
peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak,
semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan
sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.
2) Penyajian Data
Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian
data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi
terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif,
bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam
bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yan terjadi.
Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga
informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk
menjawab masalah penelitian.
Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju
tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan
penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan
tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan
kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah
menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.
3) Menarik kesimpulan atau verifikasi
Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data
yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau
verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti,
keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum
melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data,
penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-
kegiatan sebelumnya. Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif,
secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Penarikan kesimpulan
merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.Penarikan kesimpulan ini
merupakan tahap akhir dari pengolahan data.
G. Pengabsahan Data
Menurut Sugiyono (2011:270) dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan
data meliputi:
1. Derajat kepercayaan (credibility) Teknik ini dapat dijalankan dengan :
a. Perpanjangan Pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan tentang koordinasi
dilapangan, dengan turun kembali melakukan wawancara beserta
pengamatan dengan informan yang sama
b. Meningkatkan Ketekunan
Menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur situasi yang sejalan dengan
permasalahan yang ingin diketahui, lalu dipusatkan pad hal yang rinci.
Meningkatkan ketekunan dengan mengamati kembali dengan lebih jeli
dan teliti dibandingkan dengan sebelumnya.
c. Triangulasi
Triangulasi dalam penelitian kualitatif dimana peneliti akan
melakukan pemeriksaan atas data dari beberapa informan dengan cara
yang lebih efektif dan diwaktu yang sesuai. Sehingga terdapat triangulasi
sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.
d. Kecukupan Refrensi
Dalam peneliatan kualitatif kecukupan refrensi diartikan sebagai
pengumpulan data dari berabagi bahan-bahan yang berupa catatan-
catatan dan rekaman yang dapat digunakan dalam melakukan analisis
data.
2. Uji Keteralihan (transferability) Uji keteralihan merupakan validitas
eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukan derajat
ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penilitian ke populasi dimana
sampel tersebut diambil.
3. Kebergantungan (dependability) Dalam penelitian kuaitatif, uji dependability
dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
Apabila dalam proses penelitian tidak dilakukan uji dependability dan
peneliti memiliki data maka peneliti tidak reliable.
4. Kepastian (confirmability)
Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji
ketergantungan, sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan.
Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan
proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada
tetapi hasil ada.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Gambaran Singkat dan Lokasi Penelitian
Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daeraah Tingkat II di Provinsi
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Jeneponto adalah Bontosunggu.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km dan berpenduduk sebanyak
330.735 jiwa.
a) Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto:
Visi Kabupaten Jeneponto yaitu “Berdaya saing maju, Religius dan
berkelanjutan”. adapun Misi Kabupaten Jeneponto antara lain:
1) Mengakselerasi perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3) Mewujudkan peradaban birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang
profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
4) Melaksanakan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur
wilayah secara merata.
5) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya
daerah dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan investasi yang
berkeadilan.
6) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien,
produktif, transparan dan akuntabel.
7) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya
8) Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban
44
b. Batas Wilayah
Secara wilayah kabupaten Jeneponto terletak pada koordinat 5º 23’
sampai 5º 42’ Lintang selatan dan 119º 29’ sampai 119º56’ Bujur timur.
Tabel 2
Batas Wilayah Kabupaten Jeneponto
Seblah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Sebelah Selatan : Laut Flores
Sebelah Timur : Kabupaten Bantaeng
Sebelah Barat : Kabupaten Takalar
Sumber: Jenepontokab.go.id
Secara umum kondisi topografi wilayah kabupaten Jeneponto pada
bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai
dengan 1400 meter diatas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan
lereng pegunungan Gunung Baturape – Gunung Lompobattang.
Sedangkan bagian tengan berada di ketinggian 100 sampai dengan 500
mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah
dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan
Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup beesar
yang terletak di Desa Bungeng.
c. Pemerintahan:
Pemerintahan tertinggi di Kabupaten Jeneponto dipegang oleh Bupati
dan Wakil Bupati. Dimana nama Bupati adalah Drs. H. Iksan Iskandar, M.
Si. Dan nama Wakil Bupati adalah H. Paris Yaris, SE. Menjadi kepala
pemerintahan di wilayah tertentu, adalah bukan hal mudah karena banyak
tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dimana tugas dan tanggung
jawab tersebut berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat.
Berbicara mengenai masyarakat berarti tidak hanya membahas satu atau dua
orang melainkan dalam jumlah yang banyak, hal tersebut seperti jumlah
masyarakat atau penduduk di Kabupaten Jeneponto, yang dijelaskan seperti
tabel di bawah ini:
Tabel 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto
No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Kabupaten Jeneponto
Total
Laki-Laki Perempuan
1. Bangkala 26 312 27 575 53 887
2. Bangkala Barat 14 109 14 360 28 469
3. Tamalatea 20 288 21 522 41 810
4. Bonto Ramba 17 393 18 849 36 242
5. Binamu 27 253 28 815 56 068
6. Turatea 15 479 16 523 32 002
7. Batang 9 120 10 374 19 494
8. Arungkeke 8 793 9 724 18 517
9. Tarowang 10 906 11 776 22 682
10. Kelara 12 893 14 376 27 269
11. Rumbia 11 225 12 122 23 347
Kabupaten Jenepoto 173 771 186 016 359 787
Sumber: Kantor Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten
Jeneponto Tahun 2017
3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
b. Pemerintahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu
bagian yang terdapat dalam struktur pemerintahan Kabupaten Jeneponto
tersebut, dibentuk susunan organisasi yang terdiri dari kepala dinas,
sekretaris, sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian,
sub bagian aset dan keuangan, bidang bina marga yang meliputi seksi
pembangunan jalan dan jembatan, seksi pemeliharan jalan dan jembatan,
bidang cipta karya, seksi pembangunan dan pemeliharaan air bersih, seksi
pembangunan dan pemeliharaan lingk. perkotaan & perdesaan. bidang
sumber daya air yang terdiri dari seksi pembangunan pengaoran, seksi bina
manfaat, operasional dan pemeliharaan pengairan. bidang penataan ruang
meliputi seksi penataan ruang bangunan, seksi pengawasan dan
pengendalian ruang. bidang bina teknik yang terdiri atas, seksi
perencanaan teknis, seksi pengawasan teknis. selanjutnya upt laboratorium
dan alat alat berat, upt pengairan serta kelompok jabatan fungsional.
Berdasarkan deskripsi ataupun gambaran sistem pemerintahan DPUPR.
Adapun bagan struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Jeneponto
dapat dilihat apa jabatan dan penempatan posisinya dimana masing-
masing jabatan akan mempunyai perbedaan tugas, fungsi dan tanggung
jawab, sebagai berikut:
c. Stuktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Adapun bagan struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten
Jeneponto dapat dilihat apa jabatan dan penempatan posisinya dimana
masing-masing jabatan akan mempunyai perbedaan tugas, fungsi dan
tanggung jawab, sebagai berikut:
Gambar 2
Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Jeneponto tahun 2016
c. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Kepala Dinas Kepala Dinas bertugas dan berperan dalam melaksanakan
urusan Pemerintah daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta ,
membantu Bupati dalam urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan
umum dan penataan ruang, dalam penyelenggaran tugas mempunyai fungsi
:
1) Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan di bidang Pekerjaan
Umum;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3) Penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
4) Pembinaan dan Pelaporan;
5) Penyelenggaran urusan penatausahaan dinas;
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain.
2. Sekretaris mempunyai bertugas untuk memimpin dan melaksanakan
penyiapan
bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub
bagian umum dan kepegawaian, program dan keuangan serta memberikan
pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam
lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan
pedoman yang berlaku untuk memperlancar tugas. Adapun fungsi sebagai
berikut:
1) Penyusunan program dinas;
2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi, urusan umum dan
kepegawaian, keuangan dan program;
3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas;
4) Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokoleran;
5) Pengkoordinasian laporan tahunan;
6) Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
7) Pelaksanaan tugas-tugas lain.
3. Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas
membuat
perencanaan program dan evaluasi pelaporan pembangunan yang berada
didalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun
fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan;
2) Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sub
bagianperencanaan;
3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian perencanaan;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian
perencanaan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan
fungsinya.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan
administrasi kepegawaian dinas. Dalam penyelenggaran tugasnya
mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
2) Pelaksanaan Program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan
kepegawaian;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagaian
umum
dan kepegawaian;
5) Pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan
fungsinya.
5. Sub Bagian Keuangan dan Aset Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan pertanggungjawaban
adninistrasin keuangan. Adapun fungsi adalah :
1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian keuangan dan aset;
2) Pelaksanaan Program dan kegiatan sub bagian keuangan dan aset;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian keuangan dan
aset;
4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan sub keuangan dan aset;
6. Bidang Bina Teknik Bidang Bina Teknik mempunyai tugas pokok
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan,
penganggaran dan peralatan serta pengujian laboratorium termasuk
kegiatan evaluasi serta pelaporan dalam bidang bina teknik Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto. Selain itu
Bidang BinaTeknik memilik fungsi sebagai:
1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Teknik;
2) Penyelengaraan program dan kegiatan bidang Bina Teknik;
3) Pembinaan, pengkoodinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Bina Teknik;
4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang
Bina
Teknik;
5) Pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan
fungsinya.
7. Seksi Perencanaan Teknis Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas
pokok
melaksanakan perencanaan dan analisa serta administrasi penganggaran
dan termasuk kegiatan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan dalam seksi perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang kabupaten Jeneponto. Seksi perencanaan teknis
mempunyai fungsi sebagai:
1) Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Perencanaan Teknis;
2) Pelaksanaan Program dan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Seksi Perencanaan Teknis;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi
Perencanaan Teknis;
5) Pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya
8. Seksi Pengawasan Teknis Seksi Pengawasan Teknis mempunyai tugas
pokok
melaksanakan Pengawasan dan analisa serta administrasi penganggaran dan
termasuk kegiatan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan
dalam seksi Pengawasan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
kabupaten Jeneponto. Seksi Pengawasan teknis mempunyai fungsi sebagai:
1) Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengawasan Teknis;
2) Pelaksanaan Program dan kegiatan Seksi Pengawasan Teknis;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Seksi Pengawasan Teknis;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi
Pengawasan Teknis;
5) Pelaksanaan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
9. Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok
melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
serta pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan dalam bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto. Selain itu,
mempunyai fungsi sebagai:
1) Penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Marga;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Bina Marga;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup bidang Bina Marga;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Bina
Marga;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
10. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Seksi Pembangunan Jalan dan
Jembatan mempunyai tugas pokok perencanaan gambar dan struktur serta
pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan jalan dan jembatan.
Fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan jalan dan jembatan;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembangunan jalan dan jembatan;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi pembangunan jalan dan jembatan;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi
pembangunan jalan dan jembatan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
11. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pembinaan
pengembangan dan manfaat serta pemeliharaan jalan dan jembatan dan
mengawasi operasional termasuk juga perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pasa seksi pemeliharaan jalan dan jembatan,sedangkan fungsinya
sebagai berikut;
1) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemeliharaan jalan dan
jembatan;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemeliharaan jalan dan
jembatan;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi
pemeliharaan jalan dan jembatan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
12. Bidang Cipta Karya Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok yaitu
melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan pembangunan
gedung, peningkatan dan pemeliharaan perumahan dan gedung serta
penyehatan lingkungan pemukimam dan prasarana air bersih termasuk
pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan dalam bidang Cipta Karya Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto, adapun
fungsi adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan program dan kegiatan bidang Cipta Karya
2) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Cipta Karya;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup bidang Cipta Karya;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Cipta
Karya;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
13. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan air Bersih Seksi Pembangunan dan
Pemeliharaan air bersih mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan
pembinaan, pengembangan, penyuluhan dan pelayanan tentang
pemukiman, penyehatan lingkungan dan prasarana air bersih termasuk
perencanaan, pengedalian dan evaluasi serta pelaporan pada seksi
pembangunan dan pemeliharaan air bersih. Adapun fungsi adalah sebagai
berikut:
1) Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemeliharaan
air bersih;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemeliharaan
air bersih;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan seksi pembangunan dan pemeliharaan air bersih;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi
pembangunan dan pemeliharaan air bersih;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
14. Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Lingk. Perkotaan & Perdesaan Seksi
Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan
mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pembinaan, pengembangan,
penyuluhan dan pelayanan tentang perumahan, pengkajian kebutuhan
perumahan serta pembangunan dan pemanfaatan kawasan
gedung/perkantoran termasuk perencanaan, pengedalian dan evaluasi serta
pelaporan pada seksi pembangunan dan pemeliharaan Lingkungan
Perkotaan dan Perdesaan. Adapun fungsi adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemeliharaan
lingkungan perkotaan dan pedesaan;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembangunan dan pemeliharaan
lingkungan perkotaan dan pedesaan
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan seksi pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perkotaan dan
pedesaan;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi
pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perkotaan dan pedesaan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
15. Bidang Sumber Daya Air Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas
pokok yaitu melakukan perumusan kebijakan dan pembinaan,
mengkordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Sumber
Daya Air yang meliputi : Perencanaan Pengembangan, pembangunan
pengairan, bina manfaat, operasional dan pemeliharan pengairan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto. Adapun
fungsi adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan program dan kegiatan bidang Sumber Daya Air;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sumber Daya Air;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup bidang Sumber Daya Air;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang
Sumber Daya Air;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
16. Seksi Pembangunan Pengairan Seksi pembangunan pengairan mempunyai
tugas
pokok yaitu melakukan pembinaan dan penyusunan perencanaan, estimasi
anggaran serta survey untuk pembangunan pengairan termasuk kegiatan
pengawasan, mengarahkan, pengkoodinasian serta evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas seksi pembangunan pengairan. Adapun fungsi adalah
sebagai berikut:
1) Penyusunan program dan kegiatan Seksi pembangunan pengairan;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi pembangunan pengairan
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup Seksi pembangunan pengairan;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi
pembangunan pengairan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
17. Seksi Bina Manfaat, operasional dan pemeliharaan Pengairan Seksi Bina
Manfaat, operasional dan pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas pokok
yaitu melakukan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan serta
pemeliharaan meliputi irigasi kecil, irigasi air tanah dan jaringan tersier dan
mengawasi operasional pengairan termasuk juga perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pada seksi bina manfaat operasional dan pemeliharaan
pengairan. Adapun fungsi adalah sebagai berikut;
1) Penyusunan program dan kegiatan seksi bina manfaat, operasioanl dan
pemeliharaan pengairan;
2) Pelaksanaan program dan kegiatan seksi bina manfaat, operasioanl dan
pemeliharaan pengairan;
3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
kegiatan dalam lingkup seksi bina manfaat, operasioanl dan pemeliharaan
pengairan;
4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan seksi bina
manfaat, operasional dan pemeliharaan pengairan;
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
18. Bidang Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok
yaitu
melakukan perumusan kebijakan dan pembinaan, mengkoordinasi dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang yang meliputi
perencanaan, pengembangan, pembangunan ruang, bina manfaat dan
pemeliharaan penataan ruang. Adapaun fungsi senagai berikut;
1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Penataan
Ruang;
2) Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang Penataan
Ruang; 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi laian dibidang Penataan Ruang;
4) Pelaksanaan pengawasan dan pengedalian pelaksanaan program dan
petunjuk teknis dibidang Penataan Ruang;
5) Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluh dibidang penataan ruang;
6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
19. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Seksi Penataan Ruang dan Bangunan
mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan
dan pemanfaatan serta pemeliharaan tentang penataan ruang dan bangunan
dalam rangka penataan ruang dan bangunan. Adapun fungsi sebagai berikut;
1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan ruang;
2) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan
ruang;
3) Penyelenggaran pemanfaatan ruang
4) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfataan ruang;
5) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam
lingkup seksi Penataan Ruang dan Bangunan.
20. Seksi Pengawasan dan Pengendalian ruang Seksi Pengawasan dan
Pengendalian ruang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan dalam
rangka penataan ruang dan bangunan. Fungsi sebagai berikut;
1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang;
2) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengedalian
pemanfaatan ruang;
3) Penyelenggaran pengedalian pemanfaatan ruang;
4) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian pemanfataan ruang;
5) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam
lingkup seksi Penataan Ruang dan Bangunan.
21. Unit Pelaksana Teknis Ranting Pengairan Unit Pelaksanan Teknis Ranting
Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan air irigasi di
daerah irigasi yang menjadi wewenang irigasi kabupaten Jeneponto. Adapun
fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT pengamat pengairan sesuai
wilayah kerjanya
2) Penyusunan perencanaan opersioanal UPT Ranting Pengairan
3) Pembinaan, koodinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
operasional UPT ranting pengairan.
22. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Bahan dan Peralatan UPT Pengujian
Bahan dan Peralatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan
pelaksanaan kegiatan pengelolaan laboratorium bahan bangunan dan
peralatan alat berat. Adapun fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan bahan kebijakan operasional UPT pengujian bahan dan
peralatan;
2) Penyusunan perencanaan operasioanal UPT pengujian bahan dan
peralatan;
3) Pembinaan, koodinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
2. Gambaran Umum PT. Energi Bayu Jeneponto (EBJ)
a) Asia-Pacific's Leading Independent Power Producer (IPP)
Vena Energy atau Energi Bayu adalah produsen listrik independen
terkemuka (IPP), dan pengembang energi terbarukan yang memenangkan
banyak penghargaan di kawasan Asia-Pasifik. Berkantor pusat di
Singapura, dan dengan kehadiran di Australia, India, Indonesia, Jepang,
Filipina, Korea Selatan, Taiwan dan Thailand, portofolio Vena Energy
terdiri dari energi matahari dan aset energi angin yang menghasilkan lebih
dari 11-gigawatts1 dalam operasi, konstruksi dan pengembangan.
Vena Energy adalah perusahaan portofolio Mitra Infrastruktur Global,
manajer dana infrastruktur independen global terkemuka di sektor energi,
transportasi, dan air / limbah. Kami memanfaatkan skala dan pengalaman
ini untuk menghasilkan energi bersih berbiaya rendah untuk pengecer dan
konsumen energi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pelestarian lingkungan kita di kawasan Asia-Pasifik.
b) Proyek
PT. EBJ bertekad untuk menjadi katalisator yang akan mengurangi
ketergantungan Asia-Pasifik pada batubara dan bahan bakar fosil, dan
membuka jalan bagi masa depan yang lebih berkelanjutan melalui energi
terbarukan.
c) Tenaga Surya PT. EBJ adalah pengembang energi surya terkemuka di
kawasan Asia-Pasifik, dengan aset total 1.516-megawatt di delapan
negara, dan 9.517-megawatt saat ini sedang dikembangkan.
d) Angin
PT. EBJ fokus memperluas aset angin darat dan lepas pantai yang
beroperasi di seluruh wilayah Asia-Pasifik, dengan aset berjumlah 695-
megawatt di empat negara dan tambahan pembangunan 8,847-megawatt.
e) Baterai
PT. EBJ saat ini mengembangkan penyimpanan energi terbarukan skala
utilitas di Australia dengan total 140-megawatt.
f) Kapabilitas Kami
PT. EBJ mengelola pengembangan, desain, pengadaan, manajemen
konstruksi, dan operasi semua proyeknya. Pemusatan fungsi pengadaan
peralatan dan manajemen konstruksi, bersama dengan pengetahuan lokal
yang mendalam, memungkinkan PT. EBJ untuk mengelola risiko dengan
lebih baik dan telah memposisikan perusahaan PT. Energy Bayu yang
biasa di sebut vena energy sebagai salah satu operator energi terbarukan
yang paling hemat biaya di seluruh wilayah.
g) Pengembangan Proyek
Di setiap pasar tempat kami beroperasi, PT. EBJ bertujuan untuk menjadi
pengembang lokal terkemuka. PT. EBJ mampu mengembangkan proyek
sendiri, mulai dari konsep awal hingga konstruksi. Tim manajemen lokal
memberikan keahlian dalam hal originasi, pengembangan, pembebasan
lahan, penilaian grid, perizinan, desain sistem dan kelayakan investasi. PT.
EBJ menggunakan teknologi paling canggih sepanjang pengembangan
proyek dan proses manajemennya untuk memastikan hasil pembangkit
energi tertinggi dan layanan O&M yang paling hemat biaya.
h) Manajemen Konstruksi
Insinyur konstruksi dan profesional konstruksi PT. EBJ menyediakan
layanan desain, pengadaan, dan konstruksi yang komprehensif.
Dikombinasikan dengan jangkauan dan pengalaman geografis kami, PT.
EBJ mampu meningkatkan skala dengan cepat untuk memenuhi berbagai
tantangan proyek.
i) Keahlian Lahan
Di setiap negara, Vena Energy mempekerjakan para ahli tanah lokal yang
berpengalaman untuk mendapatkan dan menyempurnakan penggunaan
tanah untuk hasil energi yang optimal.
j) Analisa Grid
Analisis Grid: Insinyur PT. EBJ biasanya memiliki pengalaman bekerja
dengan operator jaringan listrik lokal. Ini memberi PT. EBJ wawasan
berharga tentang kapasitas dan ketersediaan jaringan.
k) Desain Sistem
Para ahli PT. EBJ memproduksi desain awal di rumah; ini mengurangi
waktu pengembangan dan memastikan hasil maksimum melalui tata letak
aset yang optimal.
l) Pengadaan Alat Dan Manajemen Konstruksi (EPCM)
PT. EBJ memanfaatkan pengetahuan industri dan skala ekonomi kami
untuk mengoptimalkan biaya pengadaan dan konstruksi. Di seluruh
wilayah Asia-Pasifik, PT. EBJ adalah salah satu pelanggan terbesar untuk
pemasok peralatan tenaga surya dan angin tingkat 1, kontraktor konstruksi
internasional dan domestik utama dan kontraktor sipil lokal.
m) Operasi & Pemeliharaan
Layanan Operasi dan Pemeliharaan PT. EBJ (O&M) memanfaatkan
keahlian khusus geografi dan sektor kami di seluruh kawasan untuk
memaksimalkan kinerja operasional, mengurangi waktu henti, dan
mengurangi risiko. O&P PT. EBJ mencakup layanan O&M standar
industri, pelaporan, pemantauan, dan analisis data lintas negara dan lintas
wilayah.
PT. EBJ melacak operasi proyek dari fasilitas pemantauan regional di
Bangalore dan fasilitas pemantauan lokal yang memberikan informasi
langsung mengenai kinerja pabrik. Tim operasi PT. EBJ juga melakukan
analisis data untuk mengidentifikasi efisiensi operasi yang dapat
diterapkan di seluruh kawasan.
Selain itu, PT. EBJ membedakan diri kami dari kontraktor O&M pihak
ketiga dalam hal respons kami terhadap masalah untuk menghindari
hilangnya pendapatan, dan pemeliharaan inventaris suku cadang kami,
yang memberikan manfaat penghematan dari penggabungan dan skala.
n) Perjanjian Pembelian Tenaga Kerja Perusahaan (PPAS)
PT. EBJ mengembangkan dan mengoperasikan proyek energi terbarukan
untuk perusahaan yang menginginkan biaya energi yang dapat diprediksi,
risiko yang dikurangi dan skala ekonomi. Jangkauan geografis kami,
dikombinasikan dengan pengalaman kami di semua platform energi
terbarukan, memungkinkan kami untuk memberikan solusi regional yang
efisien yang memenuhi persyaratan klien untuk akses langsung, perjanjian
pembelian daya fisik dan virtual (PPA), serta sertifikat energi hijau.
o) Manfaat Memasuki PPAS Perusahaan Dengan Generator Energi
Terbarukan, termasuk:
1. Kepastian harga jangka panjang yang lebih tepat mencerminkan biaya
listrik grosir
2. Mengurangi (atau menghilangkan) biaya ritel
3. Mengurangi (atau menghilangkan) biaya lingkungan, termasuk margin
yang
dibebankan oleh pengecer untuk pengadaan LGC
4. Dalam proyek di belakang meter, mengurangi (atau menghilangkan)
biaya jaringan
5. Lindung nilai kenaikan harga listrik di masa depan dan risiko penetapan
harga karbon
6. Akses ke Sertifikat Generasi Besar (LGC) dan kredit / produk hijau
lainnya
7. Kemajuan menuju tujuan keberlanjutan dan pengurangan emisi rumah
kaca
p) PLTB TOLO I
Dengan total 20 turbin angin, masing-masing dengan bilah 80 ton
sepanjang 63 meter dan lebar lima meter, Proyek Angin Tolo 72-megawatt
adalah pemandangan yang benar-benar mengesankan untuk dilihat.
Terletak di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia, ia mampu
memasok hingga 160.000 rumah tangga dengan energi terbarukan per
tahun dan mengurangi sekitar 220.000 ton emisi gas rumah kaca.
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tolo 1 Jeneponto, dimana
mengembangkan sebuah pembangkit listrik tenaga angin yang terletak di
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pembangkit
listrik ini memiliki 20 Wind Turbine Generator (WTG) dengan tinggi 133
meter dan panjang baling-baling 63 meter. Pembangkit listrik ini
diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebanyak 198,6 GW setiap
tahunnya dengan kecepatan angin 6 m/s. Pembangkit listrik ini juga
diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 160.600 ton
karbon dioksida setiap tahunnya. Proyek ini sendiri dimulai pada tanggal 2
Juli 2018 dan menelan biaya sebesar US$160,7 juta.
q) Prinsip Kerja PLTB
Prinsip kerja PLTB menggunakan kincir angin untuk
mengkonversi energi kinetik dari angin menjadi energi listrik. Energi
kinetik angin akan masuk ke area turbin sehingga memutar kincir angin
yang kemudian menggerakan generator untuk membangkitkan listrik.
Daya turbin angin dipengaruhi oleh volum, densitas, dan kecepatan angin.
Berikut ini merupakan skema kincir angin. Angin akan menggerakan
baling-baling yang berfungsi menangkap energi kinetik dari angin lalu
menkonversinya menjadi energi mekanik putar yang terhubung dengan
rotor. Jumlah blade umumnya 3 atau lebih. Unit gearbox merupakan
transmisi pada turbin angin yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari
rotor menuju generator dengan mempercepat putaran. Generator
merupakan unit utama dalam sistem kincir angin yang berfungsi untuk
mengkonversi energi mekanik putaran rotor menjadi energi listrik.
r) Struktur PT. Energi Bayu (Vena Energy)
Adapun struktur dari perusahaan PT. Energi Bayu yang kemudian
menggmbarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam menjalankan
tugas terkhususnya di PT. EBJ ini. Perusahaan ini bergerak dibidang
ketenagalistrikan dimana dikelola oleh perusahaan asing yang berinvestasi
dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu, dengan demikian
struktur tersebut sebagai berikut:
Gambar 3
Struktur PT. Energi Bayu Kabupaten Jeneponto
B. Hasil Penelitian
Pelaksanaan fungsi koordinasi perlu dilakukan agar suatu pekerjaan
lebih mudah dan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi.
Untuk melihat bagaimana fungsi koordinasi ini dilaksanakan, dapat dilihat
dari beberapa indikator/aspek yakni, komunikasi yang terjalin, kesadaran akan
pentingnya koordinasi serta kesepakatan..
Seperti yang dikemukakan oleh Handayaningrat (2006), bahwa untuk
melihat suatu keberhasilan koordinasi dapat dilihat dari indikator sebagai
berikut:
a. Komunikasi
b. Kesadaran pentingnya koordinasi
c. Kesepakatan
1. Komunikasi
Komunikasi dalam manajemen organisasi sangat penting untuk
menjalin hubungan terhadap organisasi lain. Hubungan yang dimaksud
merupakan hubungan kerjasama antara satu organisasi dengan organisasi
lain. Dengan adanya manajemen dalam organisasi maka proses
komunikasi dengan organisasi lain akan terstruktur dengan baik
Adapaun wawancara yang dilakukan oleh bapak Arifin Nur selaku
kepala Dinas PUPR mengenai komuniasi antara DPUPR dan PLTB di
Kabupaten Jene’ponto yaitu sebagai berikut :
“Kemarin-kemarin dek sempat baik koordinasinya komunikasi nya
juga lancar pada saat masih awalnya pembangunan PLTB, namun
disini kami dari Dinas PUPR ingin dari pihak PLTB agar kiranya bisa
mempertanggung jawabkan kerusakan jalan yang terjadi akibat proses
pembangunan PLTB tersebut. Dan harusnya pihak PLTB mau
membuka ruang diskusi serta membuka ruang komunikasi untuk
menyelesaikan masalah ini, tidak mungkin kami yang mau turun
tangan untuk memperbaiki tersebut, karena jalan itu baru satu tahun
dinikmati masyarakat. Dan disini kami juga ingin membka komunikasi
langsung dengan mengadakan diskusi dalam mengatasi masalah yang
ada dan memperbaiki ketimpangtindihan yang terjadi” (hasil
wawancara dengan bapak AN, pada tanggal 22 September 2019)
Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa
Dinas PUPR dan PT. EBJ awalnya melakukan koordinasi yang baik,
namun setelah terjadi sebuah kerusakan pada jalan tersebut PT. EBJ mulau
menutup diri, selanjutnya yang dilakukan oleh DPUPR adalah mengajak
PT. EBJ utuk berdiskusi kembali mencari jalan keluar bersama dan
memperbaiki komunikasi antara kedua pihak.
Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis yang menemukan
bahwa dalam berkoordinasi perlu adanya komunikasi yang baik agar
dalam menjalankan tugas apalagi dalam menemukan solusi perlu adanya
pertukaran informasi, pertukaran pendapat dan penemuan pemecahan
masalah antara Dinas PUPR dan PLTB.
Lebih lanjut wawancara yang dilakukan oleh Bapak Andi Amir
Hamzah Sultan selaku Manager Utama PT. Energi Bayu Jeneponto yaitu
sebagai berikut:
“komunikasi yang masuk sudah ada, namun kami masih
merundingkannya dipihak internal kami, apalagi untuk melakukan
sesuatu saya sebagai penanggung jawab PT. EBJ perlu juga
berkoordinasi dengan pimpinan yang diatas, dan sebenarnya pihak
PLTB tidak pernah mengatakan tidak mau memperbaiki, namun
kami maunya perbaikan tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh
PLTB, tapi PUPR juga ikut serta didalamnya. Dalam hal ini PLTB
50% dan PUPR juga 50%” (Hasil wawancara dengan bapak AHS,
pada tanggal 01 Oktober 2019)
Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa
pihak PLTB telah mengkonfirmasi adanya komunikasi yang masuk dan
pihaknya belum bisa melakukan apa-apa karena perlu berkoordinasi sama
pimpinan skala internasional di internal Vena Energy itu sendiri
Hal ini tidak sesuai dengan observasi penulis yang menemukan
bahwa sebagai seorang pemimpin/manager perlu adanya kebijakan dalam
bertindak dan perlu adanya keterbukaan dalam menjalin koordinasi
bersama dengan DPUPR agar tidak terjadi miskomunikasi antar keduanya
dan segera mengambil tindakan.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi
Kesadaran Pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi built-
in di dalam setiap job atau task.Kesadaran merupakan sesuatu yang
dimiliki oleh manusia yang sesuai dengan yang dinyakininya.
Kesadaranmerupakan hal yang sangat berkaitan dengan manusia bahkan
dengan hal ini lah manusia dapat dibedakan dengan binatang. Kesadaran
pada dasarnya keadaan sadar bukan merupakankeadaan pasif melainkan
suatu proses yang aktif, kegiatan hakiki pada kesadaran adalah menindak
dan mengatakan tidak.
Adapun wawancara yang dilakukan dengan bapak Arifin Nur
selaku Kadis PUPR Kabupaten Jeneponto mengenai Pencegahan
pemborosan yaitu sebagai berikut:
“Kalau kami sangat simple tugas kami bagaimana membangun
jalan raya. Masuknya PLTB bukan masalah tetapi dalam prosesnya
perlu diperhatikan baik-baik bagaimana agar menaati aturan-
aturan, selanjutnya jangan menutup diri dan segera menerima
ajakan kami untuk berkoordinasi” (Hasil wawancara dengan bapak
AN , pada tanggal 22 September 2019)
Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa
Dinas PUPR selalu menanmkan rasa pedulinya terhadap permasalahan
yang ada, namun baginya perlu ada kerjasama dengan PT. EBJ agar
masalah bisa dijunjung bersama dan EBJ juga harusnya peka dan sadar
akan tanggung jawab.
Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis yang
menemukan bahwa tugas yang dijalankan oleh PUPR sudah sesuai
selanjutnya bagaimana pihak PLTB juga perlu peka dan dapat bertanggung
jawab dengan bersama dengan DPUPR berkoordinasi dan membagi diri
agar masalah cepat terselesaikan.
Lebih lanjut wawancara dengan ibu Supma Indah selaku OM PT.
Energi Bayu terkait dengan pencegahan pemborosan yaitu sebagai berikut:
“sebenarnya kami juga akui bahwa kesalahan kami karena
rusaknya jalanan itupun tanpa sengaja, kalaupun kami harus
memperbaiki jalanan tersebut sepertinya itu berat dan kami juga
sadar bahwa itu karna kurangnya ketelitian kami, namun saya rasa
DPUPR bisa melakukannya tanpa PT. EBJ” ( Hasil wawancara
dengan ibu SI, pada tanggal 25 September 2019)
Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa
PT. Energi Bayu menyadari akan kekeliruannya, dala hal ini PT. EBJ
merasa bahwa DPUPR bisa mengatasi nya tanpa adanya campur tangan
dari PT. EBJ itu sendiri.
Hal ini tidak bertentangan dengan pendapat handayagingrat bahwa
dalam sebuah koordinasi diperlukan kesepahaman dan kesadaran untuk
melakukan kerjasama dalam memecahkan suatu masalah. Dan tidak sesuai
pula dengan apa yang didapatkan oleh penulis, bahwa kesadaran itu sangat
penting untuk menunjang keberhasilan suatu koordinasi, apalagi
koordinasi yang melibatkan beberapa instansi.
3. Feedback
Dalam koordinasi feedback adalah umpan balik kedalam proses
koordinasi selanjutnya.
Adapun hasil wawancara dengan bapak Budi Taufik selaku Seksi
Pembangunan Jalan dan Jembatan DPUPR mengenai feedback dari
koordinasi yang dilakukan, yakni sebagai berikut:
“Sudah kemarin itu di ajak diskusi sama bapak Kadis langsung tapi
samaji dek nd ada juga responnya memang, kita juga mau kerja
sama tapi tidak ada balasan jadi begini mi tidak ada solusi dan
sampai sekarang kami masih menunggu balasan dari PT. EBJ
seperti apa dan selanjutnya bisa bekerjasama seperti sebelum-
sebelumnya, memang kalau dipikir masalah jalan itu sepele tapi
perlu juga kita komunikasikan biar ada kejelasan dan ada juga
umpan balik atau hasilnya ini koordinasi kita” (Hasil wawancara
dengan bapak BT pada tanggan 25 September 2019)
Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa
Dinas PUPR ingin berdiskusi untuk melakukan koordinasi, namun
panggilan dari Kadis PUPR juga tidak di indahkan dan tidak direspon oleh
pihak EBJ, sehingga sampai saat ini Dinas PUPR masih menunggu
keputusan dari EBJ lalu kemudian melakukan kerjasama. Seandainya PT.
EBJ merespon permintaan kerjasama dari DPUPR.
Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis yang
menemukan bahwa DPUPR ingin berkoordinasi sesegera mungkin, namun
niat tersebut tidak direspon baik oleh PT. EBJ, sikap tertutup PT. EBJ
yang membuat koordinasi dengan DPUPR tidak berjalan dengan baik,
seharusnya PT. EBJ lebih terbuka dan bisa bekerjasama dengan baik.
Lebih lanjut wawancara dengan bapak selaku Supardi selaku
ER&GA PT. Energi Bayu terkait dengan Feedback yaitu sebagai berikut:
“Kalau persoalan umpan balik yang apapun yang kami lakukan
itulah umpan balik yang sesungguhnya, jadi perlu sabar sampai
pimpinan kami mengkonfirmasi pertemuannya. Saya hanya staff
disini saya juga tidak berhak memutuskan karena kami
keputusannya hanya dari pimpinan saja, lagipun kami juga sedang
sibuk-sibuknya karna masih fokus mengevaluasi ini jalannya
PLTB jadi mungkin nnti setelah semuanya sudah stabi semuanya
selanjutnya akan diadakan pertemuan seperti permintaan DPUPR”
(Hasil wawancara bersama bapak SP Tanggal 25 September 2019)
Sesuai dengan penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa
PT. EBJ sendiri mengatakan bahwa umpan baliknya sudah ada namun
itulah hasilnya ada negatif dan ada positif. PT. EBJ juga masih tefokus
mengawasi jalannya PLTB sehingga jarang untuk bisa berdiskusi dengan
DPUPR. Namun selanjutnya apabila sudah ada kesenggangan waktu akan
segera mengadakan pertemuan selanjutnya. Sebagai staff tidak bisa
berbuat apap-apa ataupun membuat keputusan karena semua keputusan
berada di tangan pimpinan.
Hal ini tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis
yang menemukan bahwa PT. EBJ yang mengaku bahwa tindakannya
adalah sudah benar. Namun selama ini yang terjadi adalah pihak EBJ tidak
pernah merespon ajakan koordinasi dari DPUPR pihaknya masih sibuk
mengawal operasinya PLTB sehingga belum bisa mengurus hal yang
lainnya.
C. Pembahasan
Melihat dari hasil penelitian diatas penulis akan memaparkan
pembahasan berdasarkan hasil diatas, yakni sebagai berikut:
1. Komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan PT. Energi Bayu
Berdasarkan wawancara dan observasi diperoleh gambaran
bah bahwa konfik lanjutan yang terjadi antara dinas PUPR dan PLTB
tidak menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Dikarenakan
komunikasi sangat menunjang keberhasilan koordinasi antara kedua
pihak. Tanpa adanya komunikasi sesuatu akan menjadi ambigu dan
tidak akan menghasilkan solusi.
Selanjutnya koordinasi tidak akan optimal apabila
komunikasi nya tidak baik karena tidak ada pembahasan serta
pertukaran informasi maupun pertukaran ide dari DPUPR dan PT. EBJ,
sehingga koordinasinya tidak berjalan dengan baik.
2. Kesadaran pentingnya koordinasi
Melihat dari hasil wawanacar dan observasi diperoleh
gambaran bahwakesadaran akan pentingnya koordinasi dari pihak
DPUPR cukup baik karena adanya inisiatif untuk membuka ruang
untuk segera bertemu dengan PT. EBJ untuk kemudian membahas
tentang kelanjutan dari koordinasi keduanya. Selanjutnya dari pihak
PT. Energi Bayu kurang peka dan belum menyadari akan pentingnya
koordinasi, dikarenakan pihaknya terlalu tertutup dan kurang responsif
dalam menanggapi permintaan dari DPUPR serta tidak peka terhadap
salah satu masalah yang ditimbulkan dari masuknya PLTB di
Kabupaten Jeneponto.
3. Feedback
Berdasarkan wawancara dan observasi diperoleh gambaran
bah bahwa pihak DPUPR sudah membuka pintu koordinasi sangat
lebar agar PT. EBJ juga bisa bekerjasama dengan baik dalam mencari
solusi terbaik atas dampak yang ditimbulkan dati proses pembangunan
PLTB. DPUPR sampai saat ini menunggu umpan balik atas
permintaan dan ajakan untuk melakukan diskusi kecil namun PT. EBJ
belum mempunyai waktu untuk itu. Sehingga umpan balik yang
dihasilkan hasilnya belum optimal dan termasuk dalam umpan balik
negatif karna adanya salah satu pihak yang belum merespon langsung
permintaan dari DPUR dan selanjutnya akan selalu menimbulkan
perdebatan dan prasangka yang tidak baik karena tidak adanya
kegiatan duduk bersama antara kedua pihak.
Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis dapat
menyimpulkan bahwa keadaan yang terjadi atau fungsi koordinasi
yang berlangsung bertentangan dengan teori Handayaningrat yang
mengatakan bahwa koordinasi yang baik itu yang baik pula
komukasinya, sadar akan pentingnya koordinasi serta perlunya ada
feedback sada umpan balik yang terjadi. Sehingga dengan ini
koordinasi yang sesungguhnya seperti yang dikemukakan tidak
berjalan dengan optimal.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
atau dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan
sebagai berikut:
1. Komunikasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan PT. Energi Bayu belum
berjalan dengan optimal dikarenakan tidak ada pembahasan serta
pertukaran informasi maupun pertukaran ide dari DPUPR dan PT. EBJ,
sehingga komunikasi tidak optimal.
2. Kesadaran akan pentingnya koordinasi terbilang rendah atau kurang baik
PT. Energi Bayu kurang peka dan belum menyadari akan pentingnya
koordinasi, dikarenakan pihaknya terlalu tertutup dan kurang responsif
dalam menanggapi permintaan dari DPUPR serta tidak peka terhadap salah
satu masalah yang ditimbulkan dari masuknya PLTB di Kabupaten
Jeneponto.
3. Feedback atau umpan balik belum optimal dan termasuk dalam umpan
balik negatif karna pihak PT. EBJ yang tidak merespon baik permintaan
DPUPR untuk segera melakukan diskusi sehingga tidak menghadirkan
solusi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang
dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan kepada PT. Energi Bayu Kabupaten Jeneponto (EBJ) segera
merespon dan bersedia untuk saling menukar informasi seperti saat saat
sebelum terjadinya konflik dan dampak dari proses pembangunan PLTB.
2. Diharapkan antara DPUPR dan PT. EBJ lebih mendalami lagi pentingnya
koordinasi yang dimana melibatkan 2 instansi agar dapat segera mengatasi
dampak yang terjadi saat proses pembangunan PLTB.
3. Diharapkan agar DPUPR dan PT. EBJ saling merespon baik satu sama lain
agar menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Djatmiko, Yayat Hayati. 2015. Perilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta
Handayaningrat, Soewarno. 1986. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan
Managemen. Jakarta: Gunung Agung
Herispon. 2018. Pengantar Manajemen (Introduction Management). Pekan Baru:
STIE Riau
Hettne. 2001. Teori Pembangunan dan Tiga Dunia. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Umum
Kadir, Abdul. 1995. Energi Sumber Daya, Inovasi, Tenaga Listrik dan Potensi
Ekonomi. Jakarta: Universitas Indonesia.
Malayu S. P Hasibuan. Op. Cit. Hlm 88
Mardalena dan Sarinah. 2017. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Deepublish
Moekijat. 1994. Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung: Mandar Maju.
Moleong, Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya
Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka
Cipta
Pandji dalam Ratna Suminar. 2015. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Kota
Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kota
Hijau. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm 25
Patton, Michael Quinn. 1987. Qualitative Education Methods. California: Sage
Publication
Rifa’i, Muhammad dan Candra Wijaya. 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Medan:
Perdana Publishing
Saefuddin,. 1993. Organisasi dan Manajemen Industri. Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta
Sentika dan Sugihartatmo. 2015. Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan
Sosial. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
Dan Kebudayaan
Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi
Aksara.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Terry dalam Malayu S. P Hasibuan. Op. Cit. Hlm 32
Tripathi dan Reddy dalam Nunung Apriani.. 2006. Sistem Koordinasi BMT
Robbani Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah.
Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Hlm 32.
LAMPIRAN
Wawancara bersama Kadis DPUPR pada bulan September 2019 dimana kala itu
beliau menceritakan tentnag koordinasi yang terjalin dengan PT. EBJ
Wawancara bersama Kabag Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dibulan September
2019
Wawancara bersama Manager Utama PT. Energi Bayu Kabupaten Jeneponto pada
tanggal 01 Oktober 2019. Pada gambar ini beliau didampingi oleh Office Manager
yakni ibu Supma Indah
Wawancara bersama Office Manager PT. EBJ dimana beliau adalah tangan kanan
dari Manager Utama PT. EBJ, wawancara ini dilakukan pada bulan September
tahun 2019
Wawancara bersama Supriadi yang bekerja sebagai Eksternal Relationship & Gen
Admin di PT. Energi Bayu Kabupaten Jeneponto. Pada saat itu beliau
menjelaskan tentang konflik yang terjadi diantara Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang dengan PT. Energi Bayu.
Dampak Operasi PLTB Tolo I
Transportasi Turbin ke Jeneponto
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tolo I
PLTB 72 MW TOLO-1 JENEPONTO
RIWAYAT HIDUP
Firdha Alifiah, lahir pada tanggal 07 November 1997 di Camba-
camba Kabupaten Jeneponto. Anak pertama dari empat
bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Usman Nasir dan
Hasnia yang sekarang bertempat tinggal di Sebatik Kabupaten
Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dimana daerah tersebut
merupakan perbatasan antara Negara Indonesia dan Malaysia.
Penulis menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah As’adiyah Sei.
Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama
penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sebatik Utara dan tamat pada tahun
2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri
1 Sebatik dan tamat pada tahun 2015. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai do’a
ditahun 2015 penulis lolos tes di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata satu (S1). Penulis
juga pernah tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang bernama Himpunan
Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) Fisip Unismuh Makassar
dan pernah di amanahkan sebagai Wakil Bendahara Umum serta diamanahkan kembali
pada periode selanjutnya sebagai Ketua Bidang ASBO (Apresiasi Seni, Budaya dan
Olahraga).
Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa menimba ilmu
yang merupakan bekal dimasa depan. Saat ini penulis berharap dapat mengamalkan ilmu
yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi
manusia yang berguna bagi Agama, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.