pelaksanaan dana penguatan modal lembaga …jambiprov.go.id/v2/files/8555pergub-25-2009.pdf ·...
TRANSCRIPT
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
1
PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP)
UNTUK PENGENDALIAN HARGA JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG DI TINGKAT PETANI TAHUN 2009
I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Jagung, Kedele dan Kentang merupakan komoditas pangan yang strategis
dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi, karena: (1) Kentang
menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga petani khususnya di Kabupaten Kerinci;
(2) Jagung merupakan bahan pangan dan bahan baku pakan ternak unggas. (3) Kedele
sebagai sumber protein nabati bagi seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan posisi strategisnya, pemerintah berkepentingan untuk menjaga
stabilitas pasokan dan harga komoditas tersebut, karena gejolak harga yang tajam dapat
berdampak terhadap usahatani dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pola produksi tahunan yang mengikuti musim, maka harga komoditas
tersebut berfluktuasi. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra,
produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi, sehingga harga cenderung turun
sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat paceklik,
volume produksi lebih rendah dari kebutuhan, sehingga harga cenderung meningkat
yang dapat memberatkan konsumen.
Untuk itu secara nasional perberasan sudah ada kebijakan khusus yaitu,
kebijakannya sudah diatur dalam Inpres Perberasan yang antara lain mengatur
penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan untuk jagung, kedele dan
kentang ada kebijakan serupa yang diterapkan melalui yaitu Harga Referensi Daerah.
Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekomi Pedesaan (DPM-LUEP)
merupakan salah satu kegiatan pembangunan yang membantu petani memperoleh
Lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor Tahun 2009 Tanggal 2009
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
2
harga minimal sama dengan harga referensi daerah untuk jagung, kedele dan kentang,
harga tersebut telah diperhitungkan, dimana petani menerima harga jual produk
komoditas tersebut telah bisa menerima keuntungan usaha taninya minimal 30%.
Melalui kegiatan ini, pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebagai dana talangan kepada LUEP untuk membeli jagung, kedele dan
kentang petani pada saat panen raya serendah-rendahnya sesuai harga referensi
daerah. Tahun 2009 telah dialokasikan Dana dari APBD sebesar Rp. 0,5 milyar, yang
digunakan untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang pada kabupaten yang
berpotensi.
Kegiatan DPM-LUEP pada tahun 2009 melibatkan: (a) LUEP perorangan atau
kolektif yang telah bermitra dengan kelompok tani (Poktan); (b) Koperasi Tani (Koptan);
atau (c) Koperasi Unit Desa (KUD).
2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut:
a. menjaga stabilitas harga jagung, kedele dan kentang produksi petani agar tidak jatuh pada saat panen raya
b. memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang ;
c. memperkuat kelembagaan petani sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
d. sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan.
Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan penyelenggaraan kegiatan
DPM-LUEP adalah:
a. melakukan pembelian jagung, kedele dan kentang petani dengan harga serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah;
b. meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam
mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan
dan pemasaran jagung, kedele dan kentang;
c. mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil.
3. Sasaran
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
3
Sasaran DPM-LUEP terdiri dari:
a. Sasaran Umum:
1. terlaksananya pembelian jagung, kedele dan kentang oleh LUEP dengan harga serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah;
2. meningkatnya kemampuan permodalan unit usaha milik kelompoktani, Koptan, atau KUD untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan
pemasaran jagung, kedele dan kentang;
3. meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan
mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan
anggotanya.
b. Sasaran Kegiatan:
1. petani dalam poktan atau petani anggota Koptan atau KUD; 2. penerima DPM, a.l. LUEP/unit usaha, Koptan atau KUD yang memanfaatkan
DPM untuk membeli jagung, kedele dan kentang petani dalam poktan; serta
mengembalikan DPM secara tepat waktu dan jumlah;
3. Kabupaten pelaksana kegiatan DPM-LUEP untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang.
4. Integrasi LUEP dengan Poktan
Agar kegiatan DPM-LUEP Tahun 2009 lebih berpihak dan memberi manfaat
yang lebih besar bagi petani, maka LUEP perorangan atau kolektif penerima DPM
diwajibkan untuk berintegrasi dengan poktan. Integrasi tersebut merupakan upaya
meningkatkan peran LUEP dalam memberdayakan petani yang tergabung dalam poktan.
Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui pola berikut :
a. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan menerima DPM
berintegrasi dengan Poktan setempat yang tidak mempunyai unit usaha, sehingga
LUEP menjadi unit usaha dalam Poktan. Tim Teknis memfasilitasi proses integrasi
melalui : (i) sosialisasi tentang maksud dan manfaat, serta prospek pengembangan
Poktan, (ii) bimbingan proses pembentukan Poktan, kepengurusan, pembagian
tugas dan tanggungjawab serta hak masing-masing pihak melalui musyawarah, dan
(iii) pembinaan dan pendampingan kegiatan Poktan.
b. Poktan memupuk modal dari iuran anggota untuk kemudian disertakan dalam modal
LUEP menjadi modal usaha bersama. Keuntungan usaha dibagi secara proporsional
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
4
sesuai dengan kontribusi masing-masing kelompok anggotanya. Keuntungan
tersebut dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
c. Tim Teknis memfasilitasi Poktan dengan program pemerintah lainnya untuk
memperbesar aset/modal usaha, meningkatkan kemampuan manajemen dan atau
meningkatkan kemampuan usaha.
d. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan dan selama ini
telah menerima DPM difasilitasi Tim Teknis untuk bersama kelompoktani mitranya.
Proses integrasi selanjutnya mengikuti pola (a) di atas.
e. LUEP perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan menerima DPM
difasilitasi Tim Teknis untuk bersama kelompoktani di sekitarnya. Proses integrasi
selanjutnya mengikuti pola (a) di atas.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
5
II. PENDEKATAN KEGIATAN
Kegiatan DPM-LUEP bersifat komplementer dengan kegiatan lainnya yang telah
dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, seperti kegiatan pengembangan
lumbung masyarakat, sistem tunda jual, lumbung desa modern, pengadaan gabah/beras
dalam negeri, Raskin, dan cadangan pangan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan
untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan/meningkatkan dana APBD
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan serupa.
Mengingat kegiatan DPM-LUEP untuk komoditi jagung, kedele dan kentang
disediakan melalui APBD sebagai dana talangan untuk penguatan modal usaha, maka
dana tersebut harus dikembalikan ke Rekening Kas Daerah. DPM disalurkan kepada
LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk pembelian jagung, kedele dan kentang
secara berulang, melalui kontrak dengan petani dengan mengikuti “Prosedur Pencairan,
Penyaluran, dan Pengembalian”. Guna memperoleh nilai tambah, LUEP dapat mengolah
serta mengemas dan memasarkannya ke pasar umum (lokal, perdagangan antar pulau,
ekspor), dan pasar khusus (koperasi dan industri tertentu sebagai mitrausahanya).
LUEP yang ditetapkan di lokasi sentra produksi jagung, kedele dan kentang 5
(lima) Kabupaten, diwajibkan membeli jagung, kedele dan kentang dengan harga
serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah.
Hal-hal yang belum diatur di dalam Pedoman Umum ini, dapat diatur lebih lanjut
dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) oleh Kabupaten yang ditetapkan oleh pelaksana
teknis ditingkat kabupaten, sepanjang tidak bertentangan dengan isi Pedoman Umum
DPM-LUEP ini.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
6
III. INDIKATOR KEBERHASILAN
Untuk mengukur keberhasilan kegiatan DPM-LUEP, digunakan beberapa indikator
kinerja, yaitu:
1. Indikator input:
a. Jumlah LUEP per kabupaten yang ditetapkan; b. Jumlah alokasi DPM per LUEP yang ditetapkan; c. Jumlah Poktan yang berintegrasi dengan LUEP, petani anggota Koptan/KUD
sesuai kontrak; dan
d. Jumlah jagung, kedele dan kentang akan dibeli oleh LUEP.
2. Indikator output:
a. Jumlah DPM yang dicairkan oleh LUEP secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran; b. Jumlah DPM yang dimanfaatkan oleh LUEP untuk pembelian jagung, kedele dan
kentang petani dalam poktan;
c. Harga pembelian LUEP untuk jagung, kedele dan kentang terendah sesuai harga referensi daerah;
d. Putaran pembelian oleh LUEP serendah-rendahnya dua kali; dan e. Jumlah pengembalian DPM lunas dan tepat waktu.
3. Indikator outcome:
Harga yang diterima petani dalam Poktan atau petani anggota Koptan/KUD, dan atau
petani di wilayah sekitar kegiatan DPM-LUEP, serendah-rendahnya sesuai harga
referensi daerah untuk jagung, kedele dan kentang dan petani mendapat
keuntungan usaha taninya minimal 30%;
4. Indikator benefit:
Meningkatnya penyerapan surplus jagung, kedele dan kentang saat panen pada
wilayah kegiatan DPM -LUEP;
5. Indikator dampak:
Stabilnya harga jagung, kedele dan kentang saat panen pada wilayah kegiatan DPM-
LUEP pada kisaran harga sesuai harga referensi daerah untuk jagung, kedele dan
kentang.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
7
IV. ORGANISASI PELAKSANAAN
Organisasi Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut:
a. Organisasi Penyelenggara di Tingkat Provinsi Jambi serta tugas fungsinya
1. Gubernur melalui Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan DPM-LUEP di tingkat
kabupaten/kota untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang.
2. Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Jambi selaku Ketua Tim Teknis Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Provinsi
Jambi.
3. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selaku Wakil Ketua Tim Teknis Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur,
melaksanakan:
(a) Koordinasi kegiatan DPM-LUEP di Provinsi dan menetapkan LUEP. (b) Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP.
(c) Mengelola, Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan pengelolaan anggaran, baik administrasi keuangan maupun
realisasi fisik kegiatan DPM-LUEP.
(d) Membuat kontrak, penyaluran DPM kepada LUEP, dan pengembalian DPM ke Rekening Kas Daerah.
(e) Penyerahan agunan pinjaman DPM-LUEP beserta nilai tunggakan LUEP kepada KPKNL setelah 50 hari jatuh tempo pengembalian DPM, dengan bukti
Berita Acara (Lampiran 2).
4. Bendaharawan Pengeluaran Badan Koordinasi Penyuluhan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap administrasi pembukuan untuk
pencairan dan penyaluran DPM kepada LUEP sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bendaharawan Penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bertanggung jawab terhadap pengembalian DPM-LUEP, dalam
hal:
a. Penerimaan pengembalian DPM dari LUEP dan KPKNL; b. Menyerahkan/menyetor pengembalian DPM dari LUEP dan KPKNL ke
Rekening penampungan Dana LUEP di Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Jambi a.n. Pemerintah Provinsi Jambi;
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
8
c. Pengiriman fotokopi/salinan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja
(SSPB) ke Biro Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
d. Administrasi pembukuan untuk penerimaan pengembalian dan penyetoran pengembalian DPM sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi
Jambi melakukan proses pelelangan terhadap agunan LUEP yang menunggak
dan telah melewati jatuh tempo pengembalian DPM, serta menyerahkan
pengembalian DPM kepada bendahara penerima pada Badan Koordinasi
Penyuluhan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
7. Tim Teknis Pengelola DPM-LUEP dalam rangka pengendalian harga jagung,
kedele dan kentang di tingkat petani Provinsi Jambi, dengan anggota dari
berbagai instansi terkait ditetapkan Gubernur, melaksanakan dan bertanggung
jawab dalam verifikasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan,
pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP, serta
penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
b. Organisasi Penyelenggara di Tingkat Kabupaten serta tugas dan fungsinya.
1. Bupati bertanggungjawab dalam pengelolaan kegiatan DPM-LUEP mencakup
penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian DPM oleh LUEP.
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan di
Kabupaten selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati,
melaksanakan:
a. koordinasi kegiatan DPM-LUEP di daerahnya; b. pengusulan LUEP calon penerima DPM yang telah mendapat persetujuan
Bupati disampaikan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan Ketahanan
Pangan Provinsi Jambi, dengan melampirkan penilaian agunan yang
ditandatangani oleh Tim Teknis Kabupaten;
c. pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan DPM LUEP;
d. sosialisasi dan fasilitasi pembinaan Poktan dan pembinaan LUEP;
e. Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP.
3. Bupati bertanggungjawab untuk mengatur dan menentukan peserta dan
alokasi pinjaman kepada masing-masing LUEP yang diusulkan, serta
bertanggungjawab terhadap pengembalian pinjaman sampai batas waktu yang
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
9
ditentukan. Bupati dalam hal ini melimpahkan tugas tersebut kepada Tim
Teknis Kabupaten yang sudah dibentuk.
4. Tim Teknis Kabupaten dengan anggota berbagai instansi terkait di tingkat
Kabupaten/Kota yang ditetapkan Bupati, melaksanakan dan bertanggung
jawab dalam identifikasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan
Poktan/Koptan/KUD, pemberian rekomendasi, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh LUEP,
serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
5. LUEP yang ditetapkan bertanggungjawab dalam:
a. pembelian jagung, kedele dan kentang petani secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga;
b. pengembalian DPM kepada Bendahara Penerima Badan Koordinasi
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi secara tepat jumlah
dan tepat waktu melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi.
6. Petani dalam poktan atau petani anggota Koptan atau KUD wajib menyediakan
jagung, kedele dan kentang sesuai kesepakatan dalam kontrak dengan LUEP .
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
10
V. PERSYARATAN PENETAPAN, KETENTUAN ALOKASI DPM, DAN
PERJANJIAN/KONTRAK
1. Persyaratan Penetapan
Persyaratan penetapan lokasi, LUEP, dan bank pelaksana sebagai berikut:
a. Lokasi (Kabupaten/Kota) :
1. Sentra produksi jagung, kedele dan kentang yang dinyatakan oleh Tim Teknis
Provinsi Jambi;
2. Terjadi fluktuasi dan atau kecenderungan penurunan harga jagung, kedele dan kentang pada saat panen raya;
3. Terdapat Poktan atau unit usaha (korporasi), Koptan atau KUD; 4. Tidak mempunyai tunggakan DPM-LUEP.
b. LUEP penerima DPM :
Kriteria :
(a) Unit usaha dalam Poktan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan,
pengemasan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang;
(b) LUEP perorangan atau kolektif yang bersedia berintegrasi dengan Poktan di
wilayahnya yang tidak memiliki unit usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam
Poktan dan bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian,
pengolahan, pengemasan dan pemasaran jagung, kedele dan kentang
yang bersumber dari DPM-LUEP kepada Poktan (Lampiran 3);
(c) LUEP perorangan atau kolektif yang selama ini sudah menerima DPM
bersama poktan mitranya dan bersedia membentuk unit usaha. LUEP
menjadi unit usaha dalam Poktan (Lampiran 3);
(d) LUEP perorangan atau kolektif bersama poktan di sekitarnya yang bersedia
membentuk unit usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam Poktan
(Lampiran 3);
(e) LUEP berbentuk Koptan atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan
dengan petani/kelompoktani
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
11
Persyaratan :
1. Berbadan Hukum atau Badan Usaha;
2. Mempunyai kantor dan alamat yang jelas;
3. Memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank Pemerintah/Bank
Pemerintah Daerah;
4. Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih operasional dalam
perdagangan jagung, kedele dan kentang dengan bukti-bukti
kuitansi/kontrak/kerjasama yang disyahkan Tim Teknis Kabupaten;
5. Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan bagi LUEP lama dan
baru, dan tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan DPM-
LUEP;
6. Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah
melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Rapat Anggota untuk
mendapatkan persetujuan mengelola DPM yang dituangkan dalam bentuk
Berita Acara (Lampiran 4).
7. Memiliki dan atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan
(pengeringan, penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan)
jagung, kedele dan kentang yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama
dan diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten;
8. Memiliki Surat Perjanjian Jual Beli jagung, kedele dan kentang dengan
Kelompoktani;
9. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran jagung, kedele dan kentang;
10. Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-
kurangnya 125 persen dari DPM yang diperolehnya. Agunan tersebut
dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk agunan
barang tidak bergerak, dan sertifikat Fidusia untuk agunan barang bergerak
yang disyahkan oleh notaris. Apabila Gapoktan dan koperasi, agunannya
merupakan milik pribadi anggota Poktan/pengurus perlu dilengkapi dengan
Surat Pernyataan Berita Acara Penyerahan Agunan Anggota
Poktan/Koptan/KUD kepada LUEP (Lampiran 5).
11. Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) yang dipilih LUEP untuk mendapatkan Surat APHT;
12. Bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana LUEP dari rekening Giro I (satu) kepada Rekening Bendaharawan Penerima Badan
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
12
Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
13. Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada unit usaha lainnya atau
kepada Badan/Lembaga usaha lainnya;
14. Menggunakan DPM untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani;
15. Bersedia membuat laporan Form-A setiap bulan dan dikirimkan kepada Tim Teknis Kabupaten dan Provinsi.
c. Bank Pelaksana:
1. Sanggup menerbitkan rekening LUEP dalam dua nomor, yaitu rekening Giro
I (satu) untuk penerimaan transfer, pencairan DPM oleh LUEP setelah
mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten, dan pengembalian DPM,
serta rekening Giro II (dua) untuk penerimaan dan pengeluaran oleh LUEP;
2. Bersedia memberikan laporan perkembangan keuangan DPM-LUEP kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan
Kabupaten dan Kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jambi.
2. Ketentuan Alokasi DPM:
a. Jumlah DPM yang dialokasikan untuk diterima oleh masing-masing LUEP maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
b. Bagi LUEP yang mengajukan permohonan DPM lebih besar dari jumlah
maksimal yang ditentukan, maka LUEP tersebut wajib mendapatkan
rekomendasi khusus dari Bupati kepada Gubernur melalui Tim Teknis Provinsi,
dengan tetap mempertimbangkan azas pemerataan dan keadilan dalam
pengalokasian dana.
3. Perjanjian/Kontrak
a. Dasar Pelaksanaan
1. Alokasi DPM yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2009 pada Badan
Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
2. Pedoman Umum Pelaksanaan DPM-LUEP Untuk Pengendalian Harga Jagung, kedele dan kentang di Tingkat Petani Tahun 2009 yang ditetapkan Gubernur.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
13
3. Surat Keputusan Penetapan LUEP sebagai Pelaksana Pembelian Jagung, kedele dan kentang yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Lampiran 6).
4. Dana APBD II untuk mendukung kegiatan operasional DPM-LUEP untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani yang dialokasikan oleh Bupati.
b. Perjanjian Kontrak antara Penggunaan Anggaran (PA) dengan LUEP
sebagaimana diatur dalam Lampiran 7 dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai
berikut :
1. LUEP menyerahkan Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang
antara LUEP dengan Kelompoktani yang diketahui oleh Kepala
Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan
Kabupaten (Lampiran 8), surat perjanjian ini diperbaharui setiap periode
perputaran pembelian.
2. LUEP menyerahkan proposal penggunaan DPM untuk pembelian jagung, kedele
dan kentang petani.
3. LUEP menyerahkan agunan yang diikat dalam APHT dan atau Sertifikat Fidusia.
4. LUEP menyerahkan Surat Pernyataan (Lampiran 9) yang berisi:
a. Penggunaan dana selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan dari 1 Mei
2009 sampai dengan 30 April 2010.
b. Bersedia mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang diterimanya
kepada Bendaharawan Penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selambat-lambatnya pada tanggal 30
April 2010;
c. Bersedia membayar denda apabila pengembalian DPM tidak sesuai dengan
batas waktu yang ditetapkan sebesar satu permil per hari dan maksimum
lima persen dari sisa tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo;
d. Bersedia menyerahkan agunan selambat-lambatnya 50 hari setelah batas
akhir jatuh tempo pengembalian DPM LUEP ke KPKNL setempat melalui
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
e. Bersedia melunasi kekurangan tunggakan pokok dan denda apabila nilai
agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
14
5. LUEP bersedia melaksanakan pembelian jagung, kedele dan kentang minimal
dua kali putaran. Setiap kali putaran pembelian dilaksanakan melalui
perjanjian jual beli dengan kelompoktani mitranya.
c. Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang antara LUEP dengan kelompoktani dalam Gapoktan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis
Kabupaten :
1. Poktan menyusun perencanaan penyediaan jagung, kedele dan kentang; 2. LUEP wajib membeli jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani
sesuai kontrak, serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
15
VI. PROSEDUR PELAKSANAAN
Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP dilakukan melalui prosedur sebagai
berikut:
1. Penyediaan dan Pencairan Dana
Penyediaan Dana :
Penyediaan dan Pencairan DPM oleh LUEP untuk pembelian jagung, kedele
dan kentang, dilakukan melalui dana APBD dengan mekanisme Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan
Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Povinsi Jambi Tahun 2009, Nomor :
1.27.01.16.65.5.2 tanggal 27 Januari 2009 harus dikelola sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:
Dana APBD yang tersedia pada Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berjumlah Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta
rupiah) untuk pengendalian harga jagung, kedele dan kentang di tingkat petani.
Pencairan Dana :
a. Gubernur menetapkan: (1). Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
sebagai penanggungjawab pengelolaan DPM-LUEP (Lampiran 11);
(2). Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggungjawab sebagai pengelola
pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP;
(3). Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
(4). Pejabat Penguji dan Penerbit SPM; dan
(5). Tim Teknis Pengelola DPM-LUEP dalam rangka pengendalian harga jagung,
kedele dan kentang di tingkat petani.
b. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menetapkan LUEP, dan PPTK selaku PA.
c. Penggunaan Anggaran (PA) membuat kontrak dengan LUEP dan melalui
bendahara pengeluaran Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi mengajukan SPP-LS (Lampiran 12) kepada Pejabat Pembuat
SPM/Penguji SPP dengan melampirkan surat permintaan pembayaran LS oleh
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
16
LUEP (Lampiran 13) dan kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan
LUEP, yang disetujui oleh PA Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jambi dan Bendaharawan Pengeluaran Badan Koordinasi
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Lampiran 14) untuk
diteruskan ke Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi.
d. Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer DPM ke rekening Giro I LUEP.
e. Pencairan Dana Penguatan Modal (DPM) ke LUEP selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2009.
2. Penetapan LUEP
Penetapan LUEP dilakukan melalui prosedur dengan tahapan sebagai
berikut (Lampiran 15):
a. Gubernur menetapkan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggungjawab kegiatan dan menetapkan Tim
Teknis DPM-LUEP Provinsi Jambi.
b. Bupati melalui Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan Kabupaten menetapkan Tim Teknis Kabupaten, dan mengusulkan calon
penerima DPM-LUEP kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
c. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan proses penetapan sebagai
berikut:
1. Tim Teknis Kabupaten melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP
sebagai calon peserta kegiatan, sesuai dengan Lampiran 16 dan
Lampiran 17;
2. LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan, membuat Surat Perjanjian Jual Beli
Jagung, kedele dan kentang dari petani dalam poktan dan serta membuat
kesepakatan tentang pembelian jagung, kedele dan kentang;
3. Atas dasar Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang dari petani dalam poktan oleh LUEP dan hasil identifikasi Tim Teknis Kabupaten, Bupati
mengusulkan: (a) calon LUEP; (b) kebutuhan modal usaha LUEP; dan (c)
wilayah kerja LUEP kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
17
4. Usulan dari Bupati terhadap LUEP diverifikasi oleh Tim Teknis Provinsi Jambi,
yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi Jambi, menetapkan: (a) LUEP
sebagai pelaksana kegiatan; (b) jumlah dana penguatan modal yang
dialokasikan bagi masing-masing LUEP dan (c) jumlah jagung, kedele dan
kentang petani dalam poktan yang akan dibeli oleh LUEP.
3. Penyaluran dan Pengembalian Dana
Penyaluran DPM kepada LUEP dan data pengembalian DPM dari LUEP
dilakukan melalui prosedur berikut (Lampiran 18):
a. Dana yang telah diterima melalui Rekening Giro I LUEP di Bank Pelaksana
Kabupaten, dapat dicairkan oleh LUEP dengan tahapan dan mekanisme sebagai
berikut:
1. LUEP mengajukan usulan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana
berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten. Untuk tahap pertama,
usulan pengambilan dana oleh LUEP hanya diperkenankan maksimal 40
persen dari nilai kontrak;
2. Pencairan untuk tahap berikutnya sebanyak 60 persen dapat dilaksanakan
setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan dan
berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten sesuai penilaian kinerja
LUEP;
3. Berdasarkan usulan penarikan dana oleh LUEP dan rekomendasi Tim
Teknis Kabupaten, Bank Pelaksana mentransfer ke Rekening Giro II LUEP;
4. LUEP dapat mencairkan DPM dari Rekening Giro II, untuk selanjutnya
digunakan membeli jagung, kedele dan kentang petani dalam poktan sesuai
dengan perjanjian kontrak jual beli;
5. LUEP wajib membeli jagung petani dalam poktan pada wilayah kerja LUEP
sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pengunaan dana oleh LUEP
sekurang-kurangnya dua kali putaran yang tersedia dengan batas waktu
pembelian jagung.
b. Dana pinjaman hanya boleh digunakan selama satu tahun, selambat-lambatnya
pada tanggal 30 April tahun 2010 (lama pinjaman bulan Mei 2009 s/d 30 April
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
18
2010) LUEP wajib mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima ke rekening
Bendaharawan Penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi. Bagi LUEP yang mengembalikan DPM setelah tanggal 30 April
2010, wajib membayar denda sebesar satu permil per hari dan maksimum 5
(lima) persen dari sisa tunggakan selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh
tempo pembayaran.
c. Dana pengembalian DPM oleh LUEP yang diterima Bendaharawan Penerima
Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dengan
menggunakan SSPB (Lampiran 19) disetor ke Rekening Kas Daerah pada
Mata Anggaran Kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi. Foto kopi bukti setor/transfer ke Rekening Kas Daerah tersebut
disampaikan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
d. PA Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui
PPTK mengembalikan jaminan/agunan LUEP yang telah melunasi DPM baik
pokok maupun denda dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima
Agunan Pinjaman DPM-LUEP (Lampiran 20).
e. Setelah tanggal 30 April 2010, PA Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jambi merekapitulasi data pengembalian per-LUEP untuk
kemudian dilaporkan kepada Gubernur dan Bupati, pada tanggal 1 dan 15 setiap
bulannya (Lampiran 21).
f. Pada saat tidak ada pembelian jagung, kedele dan kentang LUEP wajib
mengembalikan DPM yang diterimanya ke rekening I yang diatur lebih lanjut
dalam petunjuk pelaksanaan.
4. Penyelesaian Tunggakan
a. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menyerahkan agunan LUEP yang belum melunasi tunggakan pengembalian
DPM-LUEP Tahun Anggaran 2009 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) di wilayah kerja pelayanan untuk diproses sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Bendahara penerima Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi membukukan pengembalian tunggakan DPM
dari KPKNL sesuai dengan tahun penerimaan, serta menyetorkannya melalui
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
19
SSPB dengan mencantumkan tahun tunggakan (Lampiran 22).
b. Penyerahan agunan dilakukan 50 (Lima puluh) hari setelah jatuh tempo pengembalian, dengan melampirkan:
(1) Data Penyerahan Kasus Piutang; (2) Berkas Agunan asli yang diterima bendahara pengeluaran; (3) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Fidusia. (4) Apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan maka
LUEP wajib melunasi kekurangannya.
(5) KPKNL Jambi melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, untuk
selanjutnya direkapitulasi dan dilaporkan kepada Gubernur. (Lampiran 23).
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
20
VII. MEKANISME KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI,
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN
1. Mekanisme Koordinasi
Koordinasi dilaksanakan sebagai berikut;
a. Bupati melakukan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait di tingkat
Provinsi/Kabupaten, Tim Teknis Provinsi/Kabupaten, dan Asosiasi LUEP
Kabupaten, serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur dengan tembusan
disampaikan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi;
b. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melakukan
koordinasi dengan melibatkan instansi terkait di tingkat Provinsi/kabupaten, Tim
Pengendali, Tim Teknis Provinsi/kabupaten, dan Asosiasi LUEP Provinsi Jambi,
serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur/Bupati;
2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan berkala dari
kabupaten dan provinsi.
a. Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja ketahanan pangan Kabupaten bersama Tim Teknis Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan,
pelaksanaan, dan pencapaian sasaran kegiatan DPM, serta melaporkan hasilnya
kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur. Bupati memberi arahan tindak
lanjut hasil evaluasi, khususnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaksana
di tingkat lapangan.
b. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama Tim Teknis Provinsi Jambi melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DPM, serta melaporkan hasilnya kepada
Gubernur Jambi. Gubernur Jambi memberi arahan tindak lanjut hasil evaluasi, dan
apabila diperlukan memberikan dukungan/fasilitasi dalam penyelesaian masalah
pelaksanaan kegiatan DPM di tingkat provinsi.
3. Mekanisme Pengawasan
a. Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal dan fungsional secara
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
21
berjenjang dari Provinsi ke Kabupaten .
b. Pengawasan internal dilokasi secara berjenjang mulai dari kabupaten sampai
provinsi
4. Mekanisme Pengendalian
Mekanisme pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten,
ke provinsi dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi dan pengawasan, terhadap
penyimpangan administratif dan teknis pada pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
DPM-LUEP di tingkat lapangan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.
5. Mekanisme Pelaporan
a. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari LUEP, kabupaten, dan provinsi sebagai berikut (Lampiran 24):
(1) LUEP wajib membuat pembukuan penggunaan DPM yang terdiri dari: buku keuangan (penerimaan, pengeluaran, dan pengembalian) (Lampiran 25),
buku pembelian (Lampiran 26), dan buku penjualan (Lampiran 27);
(2) LUEP wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir dengan
menggunakan Form A berdasarkan pembukuan sesuai butir (1) (Lampiran
28), dan dikirim kepada: Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani
ketahanan pangan Kabupaten dengan tembusan kepada Badan Koordinasi
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
(3) Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan
Kabupaten, setiap bulan dengan menggunakan Form B (Lampiran 29)
merekap seluruh laporan LUEP di kabupaten, yang hasilnya disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
(4) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, setiap bulan dengan menggunakan Form C (Lampiran 30) merekap seluruh
laporan Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan
Kabupaten, yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
b. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahun dan akhir tahun tentang
perkembangan pelaksanaan DPM kepada Gubernur Jambi untuk digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana kegiatan DPM tahun
berikutnya.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
22
VIII. LAIN – LAIN
1. Pemanfaatan Dana Operasional DPM-LUEP
Dana operasional DPM-LUEP yang bersumber dari APBD hanya dapat
digunakan untuk identifikasi, sosialisasi dalam rangka integrasi LUEP dengan Poktan,
pembinaan, rapat-rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2. Dana Enumerator yang bersumber dari APBD
Dana tersebut digunakan untuk membiayai tenaga enumerator dalam
melaksanakan pemantauan perkembangan harga jagung, kedele dan kentang di
tingkat petani di wilayah LUEP dan Non-LUEP.
3. Tenaga Enumerator
Untuk memantau perkembangan harga jagung, kedele dan kentang di
tingkat petani di wilayah LUEP dan Non-LUEP, daerah menetapkan Tenaga
Enumerator yang sudah dilatih dan mempunyai tugas sebagai berikut:
c. melakukan pencatatan harga mingguan jagung, kedele dan kentang, baik pada
saat panen raya maupun di luar musim panen raya;
d. melaporkan hasil pencatatan harga secara berkala dan berjenjang dari
kabupaten ke provinsi dan selanjutnya ke Gubernur Jambi.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka kabupaten yang
jumlah LUEP nya cukup besar dapat menambah tenaga enumerator dengan dibiayai
melalui dana APBD II masing-masing.
4. Pendampingan LUEP
Dalam rangka mengoptimalkan kinerja LUEP dalam pemanfatan DPM, maka
masing-masing daerah kabupaten menetapkan tenaga pendamping yang dibiayai
melalui dana APBD II dan mempunyai tugas sebagai berikut:
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
23
a. membantu LUEP dalam bidang administrasi, pembukuan keuangan, dan
penyusunan laporan;
b. mengawasi LUEP dalam pelaksanaan kerjasama dengan kelompoktani, terutama
dalam pembelian jagung, kedele dan kentang;
c. membantu Tim Teknis kabupaten dalam proses pembentukan dan penguatan
kelembagaan Poktan;
d. memantau penggunaan dan pengembalian DPM;
e. membantu enumerator dalam pengumpulan data harga dan volume pembelian
jagung, kedele dan kentang oleh LUEP.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
24
IX. PENUTUP
Pedoman Umum DPM-LUEP, disusun sebagai bahan arahan untuk :
1. mengarahkan gerakan pelaksanaan dilapangan dalam rangka mengendalikan harga
jagung, kedele dan kentang ditingkat petani.
2. Sebagai bahan acuan bagi Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Provinsi dan Instansi terkait dalam pelaksanaan operasional di tingkat lapangan.
3. Sebagai bahan acuan bagi Badan/Dinas/Kantor yang menangani ketahanan pangan
kabupaten dan instansi terkait kabupaten dalam melaksanakan operasional ditingkat
lapangan dan dalam menyusun petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) di tingkat lapangan
dengan tidak mengurangi arti dan makna yang tercantum di dalam pedum ini.
4. Dengan ditaati dan dijabarkannya PEDUM ini oleh para pelaksana dilapangan
disemua tingkatan, diharapkan kegiatan DPM-LUEP dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
GUBERNUR JAMBI
H. ZULKIFLI NURDIN
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
25
Lampiran 1.
ALOKASI DPM-LUEP KOMODITI JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG
PROVINSI JAMBI TAHUN 2009
BERDASARKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 1.27.01.16.65.5.2 TANGGAL 27 JANUARI 2009
NO KABUPATEN D A N A
(Rp.) KETERANGAN
1 KERINCI 200.000.000,- Jagung/kentang 2 MERANGIN 75.000.000,- Kedele 3 BUNGO 100.000.000,- Jagung 4 TEBO 75.000.000,- Kedele 5 TANJAB. TIMUR 50.000.000,- Kedele
Jumlah 500.000.000,-
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
26
Lampiran 2
BERITA ACARA PENYERAHAN AGUNAN PINJAMAN DPM LUEP Antara
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI Dengan
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PROVINSI JAMBI Nomor : .......................................................
Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun………….bertempat di........................................ Jalan................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. . . . . . . . . . . . : Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang
berkedudukan di Jalan . . . . . yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. . . . . . . . . . . : Kepala/Pimpinan KPKNL . . . . . . ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
KPKNL Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen agunan barang bergerak dan
atau barang tidak bergerak serta bukti jumlah tunggakan dan denda LUEP(Koptan/KUD*) )................
kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan lengkap dan baik.
Demikian berita acara penyerahan agunan pinjaman DPM-LUEP yang dibuat dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenar-benarnya.
Berita acara ini dibuat di :
...............................................
Hari/tanggal : ...............................................
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
......................... ...............................
NIP. NIP.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
27
Lampiran 3. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KETUA LUEP .......
UNIT USAHA POKTAN ...........
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama . . . . . . .............. . . sebagai Ketua (LUEP ................. Unit Usaha Poktan, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama LUEP......................... . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
menyatakan bahwa saya bersedia :
(a) Bersama kelompoktani mitra membentuk Kelompoktani (Poktan) sesuai dengan asas musyawarah
dan mufakat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kesepakatan;
(b) memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran
jagung, kedele dan kentang yang bersumber dari DPM-LUEP kepada anggota Gapoktan.
Demikian Surat Pernyataan Kesediaan ini dibuat dan ditandatangani tanpa tekanan dari pihak manapun.
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
materai Rp.6000
Ketua LUEP......
.......................................
MENGETAHUI: KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/UNIT KERJA PROVINSI/KABUPATEN
YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN/CAMAT
…………………………………………
NIP.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
28
Lampiran 4.
BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA KOPTAN/KUD*)................... UNTUK MENERIMA DPM-LUEP TAHUN 2009 Nomor : .......................................................
Pada hari ini ……………, tanggal …..…….. bulan ………..…….. tahun……............…….bertempat
di........................................ Jalan................................., kami pengurus dan perwakilan kelompok
anggota Koptan/KUD*)....................
No Nama Anggota Alamat No Telp Tanda tangan
1
2
3
4
5
dst
telah menyelenggarakan Rapat Anggota dan menyepakati untuk menerima DPM-LUEP yang
dimanfaatkan untuk pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran jagung, kedele dan
kentang*) sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Rapat Anggota pengurus dan perwakilan kelompok anggota dibuat dengan
sebenar-benarnya.
Berita acara ini dibuat di :
...............................................
Hari/tanggal : ...............................................
MENGETAHUI:
Ketua Koperasitani/KUD..........
...............................
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
29
Lampiran 5.
SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN PINJAMAN DPM-LUEP Nomor : .......................................................
Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun………….bertempat
di........................................ Jalan................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. . . . . . . . . . . . : Anggota Poktan/Koptan/KUD*)................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama pribadi yang berkedudukan di Jalan . . . . . yang untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
2. . . . . . . . . . . : Pimpinan LUEP............/ Koptan/KUD*) ... . . . . . ., dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama LUEP......................./Koptan/KUD*) . . . . . ., yang berkedudukan di
Jalan . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dalam rangka peminjaman DPM-LUEP dengan persyaratan agunan yang harus dipenuhi oleh
PIHAK KEDUA, dengan ini PIHAK PERTAMA secara sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan
pihak manapun bersedia menyerahkan ........... (ditulis dengan huruf) berkas dokumen bukti kepemilikan
barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diagunkan untuk pinjaman DPM kepada PIHAK KEDUA
untuk selanjutnya diproses menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan atau Sertifikat
Fidusia. Apabila dalam pengembalian DPM terdapat tunggakan, PIHAK PERTAMA tidak keberatan jika
agunan diproses oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Demikian Berita Acara Serah Terima Agunan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dengan sebenarnya dan merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Berita acara ini dibuat di : .........................................
Hari/tanggal : ..........................................
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ......................... ............................... NIP. MENGETAHUI: Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ………………………………………… NIP.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
30
Lampiran 6.
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : ………………………………………………….
TENTANG PENETAPAN LUEP SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG
Menimbang : a ………………………………………………………………………........................... ...………………………………………………..........................…………………….. b ………………………………………………………………………........................... ...………………………………………………..........................…………………….. Mengingat : 1 ………………………………………………………………………........................... ...………………………………………………..........................…………………….. 2 ..........................………………………………………………………………………. ...………………………………………………..........................…………………….. 3 ..........................………………………………………………………………………. ...………………………………………………..........................…………………….. 4 ..........................………………………………………………………………………. ...………………………………………………..........................……………………..
Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi No. …………….…… tanggal ……………….. Tahun
Anggaran .………….
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menetapkan LUEP sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai
Pelaksana Pembelian Jagung, Kedele dan Kentang petani/kelompoktani .
Kedua : LUEP diwajibkan membeli jagung, kedele dan kentang milik petani /kelompoktani dengan
Dana Penguatan Modal (DPM) sesuai Surat Perjanjian Jual Beli jagung, kedele dan
kentang antara LUEP dengan kelompoktani untuk tahun anggaran 2009.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
31
Lanjutan lampiran 6.
Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DPA-
SKPD Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-SKPD Nomor:……… tanggal
……Tahun Anggaran 2009.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata LUEP dalam menggunakan DPM tidak sesuai dengan diktum kedua, maka sanksi
dan penyelesaian perselisihan berlaku pasal 6 dan pasal 7 Surat Perjanjian/Kontrak antara
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan LUEP............. (Poktan/Koptan/KUD) Nomor
……………………. tanggal…………
Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau kembali sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI JAMBI PADA TANGGAL ………............……….……2009 KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI …………………………………………............. NIP.
Tembusan :
1. Gubernur Jambi 2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi 3. Bupati *) ………………………………………; 4. Badan/Dinas/Kantor/Unit yang menangani Ketahanan Pangan Kab. ........;
*) Coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
32
Lanjutan lampiran 6a. LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR : ……………………. TANGGAL : .……………………
DAFTAR LUEP YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN JAGUNG PETANI/KELOMPOKTANI
Volume pembelian Jagung Kering (Kg)
Harga Pembelian
(Rp/kg)
No Nama LUEP Nama Ketua
Izin Usaha/No Badan Hukum
Alamat Jumlah Kel.tani
Tongkol Pipilan Tongkol Pipilan
Alokasi DPM (Rp.)
1
2
3
4
5 Dst
Jumlah
……………………., tgl…………………………….
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ……………………………………….. NIP. *) Coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
33
Lanjutan lampiran 6b. LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR : ……………………. TANGGAL : .……………………
DAFTAR LUEP YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN KEDELE PETANI/KELOMPOKTANI
No Nama LUEP Nama Ketua Izin
Usaha/No Badan Hukum
Alamat Jumlah Kel.tani
Volume
pembelian Kedele Biji Kering (Kg)
Harga
pembelian Kedele Biji Kering (Kg)
Alokasi DPM (Rp.)
1
2
3
4
5 Dst
Jumlah
……………………., tgl…………………………….
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ……………………………………….. NIP. *) Coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
34
Lanjutan lampiran 6c. LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI NOMOR : ……………………. TANGGAL : .……………………
DAFTAR LUEP YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBELIAN KENTANG PETANI/KELOMPOKTANI
No Nama LUEP Nama Ketua Izin
Usaha/No Badan Hukum
Alamat Jumlah Kel.tani
Volume
pembelian Kentamg
(Kg)
Harga
pembelian Kentang (Kg)
Alokasi DPM (Rp.)
1
2
3
4
5 Dst
Jumlah
……………………., tgl…………………………….
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ……………………………………….. NIP. *) Coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
35
Lampiran 7.
SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
Antara PENGGUNA ANGGARAN (PA)
Dengan LUEP...............................
Tentang
PEMBELIAN JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG PETANI
Nomor :
Pada hari ini, . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . bulan . . . . tahun dua ribu sembilan bertempat di Kantor
Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Jalan Samarinda
Kotabaru Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. . . . . . . . . . . . : Pengguna Anggaran Kegiatan Provinsi Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Samarinda
Kotabaru Jambi yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. . . . . . . . . . . : Pimpinan LUEP ..........//Koptan/KUD. . . . . . , dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama LUEP . . . . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian/Kontrak yang mengikat dan berakibat hukum bagi
kedua belah pihak untuk pelaksanaan kegiatan pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam
kelompoktani dengan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.
Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN
a Keppres Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
b Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum DPM-LUEP untuk Pengendalian Harga jagung, kedele
dan kentang di tingkat Petani Tahun 2009;
c Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2009 Badan
Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor : 1.27.01.16.65.5.2 tanggal 27
Januari 2009
d Surat Edaran Gubernur Jambi tentang Petunjuk Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi No. 954/450/Keu tanggal 31 Januari 2007.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
36
Lanjutan lampiran 7.
e Keputusan Gubernur Jambi, Nomor:…………… tanggal ……….tentang Penetapan Badan Koordinasi
Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan
DPM LUEP.
f Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi Nomor:………………….. tanggal ……………, tentang Penetapan Lembaga Usaha Ekonomi
Pedesaan
g Surat Kerjasama Jual Beli Jagung, kedele dan kentang) Petani dalam kelompoktani antara LUEP ........
dengan Kelompoktani Nomor :……………. tanggal …………
h Surat Perjanjian Kontrak/Kerjasama Penjualan Hasil Pembelian Jagung, kedele dan kentang) oleh
LUEP............................................................... dengan ......................................................
Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
(1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk
menerima dan melaksanakan pembelian Jagung, kedele dan kentang sebanyak ………ton dengan
harga serendah-rendahnya sesuai harga referensi daerah untuk jagung, kedele dan kentang dengan
kelompoktani tersebut sebagaimana terlampir pada surat perjanjian/kontrak ini.
(2) PIHAK KEDUA setelah melakukan pembelian jagung, kedele dan kentang) pada ayat 1 (satu) pasal ini
wajib melakukan pembelian jagung kembali minimal satu kali putaran.
(3) Surat perjanjian/kontrak ini mulai berlaku efektif setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani
sesuai surat perjanjian/kontrak sampai tanggal 30 April 2010.
Pasal 3
SUMBER DANA DAN JUMLAH BIAYA
Sumber dana dan jumlah biaya pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani seperti
dimaksud pada pasal 2 Surat Perjanjian/Kontrak ini adalah :
(1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2009, Badan Koodinasi Penyuluhan dan Ketahanan pangan Provinsi Jambi
Nomor : 1.27.01.16.65.5.2 tanggal 27 Januari 2009.
(2) Jumlah biaya yang diperlukan disepakati sebesar Rp. ……………………….…..……,- (dengan huruf).
(3) Setelah masa kontrak berakhir atau selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010, PIHAK KEDUA
berkewajiban mengembalikan seluruh dana yang digunakan untuk pembelian jagung, kedele dan kentang
petani dalam kelompoktani sesuai nilai kontrak ke Rekening Bendaharawan Penerima Provinsi.
(4) Bendaharawan Penerima Provinsi, berdasarkan ayat (3) pasal ini selanjutnya menyetorkan seluruhnya ke
Rekening Kas Daerah dengan nomor rekening .......................................... dalam waktu 1 x 24 jam setelah
tanggal penerimaan.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
37
Lanjutan lampiran 7.
Pasal 4
PEMBAYARAN
Pembayaran harga pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani dimaksud pada pasal 3
Surat Perjanjian/Kontrak ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dilaksanakan
melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi dan Rekening Kas Daerah ………………… (yang berkedudukan
di ibu kota provinsi), dengan cara pembayaran langsung ke rekening Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
………………. pada Bank ………………Jl. ………………….. Nomor Rek.: ………………….…………….……
Pasal 5
JAMINAN/AGUNAN
(1) PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan/agunan beserta Sertifikat APHT/Sertifikat Fidusia/Surat Kuasa Jual
dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak senilai Rp. ………………….,- (dengan huruf).
(2) PIHAK PERTAMA mengembalikan jaminan/agunan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA
mengembalikan seluruh dana penguatan modal untuk pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam
kelompoktani yang diterima dari PIHAK PERTAMA, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima
jaminan/agunan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 6
S A N K S I
(1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pembelian jagung, kedele dan kentang petani dalam
kelompoktani sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut
seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian/kontrak batal.
(2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak dapat mengembalikan seluruh dana yang diterima dari PIHAK
PERTAMA sesuai dengan batas waktu seperti tersebut pada pasal 3 ayat (3) yang disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian atau hal-hal lain dalam batas tanggungjawab PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda 1 0/00 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima
perseratus) dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.
(3) Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (2), PIHAK KEDUA tidak
mengembalikan dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA, maka jaminan/agunan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 5 ayat (1) diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk
diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Pasal 7
PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat
perjanjian/kontrak ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak
menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ……………….., sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
38
Lanjutan lampiran 7.
(3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah
pihak.
Pasal 8
FORCE MAJEURE
(1) Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA
sehingga tertundanya pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis
yang disyahkan oleh Bupati/Walikota setempat dalam waktu 4 x 24 jam kepada PIHAK PERTAMA.
(2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah:
a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan
kelalaian PIHAK KEDUA.
b. Peperangan.
c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
LAIN – LAIN
(1) Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian/kontrak ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perubahan atas surat perjanjian/kontrak ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan
kedua belah pihak.
(3) Biaya yang timbul akibat dilakukannya proses perjanjian ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
39
Lanjutan lampiran 7.
Pasal 10
P E N U T U P
Surat perjanjian/kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab tanpa adanya paksaan baik psikis maupun fisik dari manapun, dan dibuat rangkap 6 (enam) yang
kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ........…………………… ………..………………………........ NIP.
MENGETAHUI:
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
………………………………………… .………………………………………… NIP NIP.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
40
Lanjutan lampiran 7a. Lampiran : Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Jagung Petani
Nomor : Tanggal :
DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENJUAL JAGUNG
Volume pembelian Jagung Kering
(Kg)
Harga Pembelian (Rp/kg)**)
No Nama Kel.tani
Nama Ketua Alamat
Tongkol Pipilan Tongkol Pipilan
Alokasi DPM (Rp.)
1
2
3
4
5 Dst
Jumlah
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ...............……………… . .........……………………….. NIP.
MENGETAHUI:
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja
Provinsi Jambi Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
………………………………………… .………………………………………… NIP *) coret yang tidak perlu NIP. **) Harga jagung sekurang-kurangnya sama dengan harga referensi daerah
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
41
Lanjutan lampiran 7b. Lampiran : Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Kedele Petani
Nomor : Tanggal :
DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENJUAL KEDELE
No Nama LUEP Nama Ketua Alamat Volume pembelian Kedele Biji Kering
(Kg)
Harga pembelian Kedele Biji Kering
(Kg)
Alokasi DPM (Rp.)
1
2
3
4 Dst
Jumlah
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ...............……………… . .........……………………….. NIP.
MENGETAHUI:
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja
Provinsi Jambi Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
………………………………………… .………………………………………… NIP *) coret yang tidak perlu NIP. **) Harga kedele sekurang-kurangnya sama dengan harga referensi daerah
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
42
Lanjutan lampiran 7c. Lampiran : Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Kentang Petani
Nomor : Tanggal :
DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENJUAL KENTANG
No Nama LUEP Nama Ketua Alamat Volume pembelian
Kentang (Kg)
Harga pembelian
Kentang (Kg)
Alokasi DPM (Rp.)
1
2
3
4 Dst
Jumlah
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ...............……………… . .........……………………….. NIP.
MENGETAHUI:
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja
Provinsi Jambi Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
………………………………………… .………………………………………… NIP *) coret yang tidak perlu NIP. **) Harga kentang sekurang-kurangnya sama dengan harga referensi daerah
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
43
Lampiran 8.
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI JAGUNG/KEDELE/KENTANG ANTARA
LUEP ….......………………. DENGAN
KELOMPOKTANI ……………………. PADA PUTARAN I/II/III/dst
Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun…………. yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : Alamat : Jabatan : Ketua LUEP …………..………., selaku pembeli jagung, kedele dan kentang*)
petani yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : Alamat : Jabatan : Ketua Kelompoktani .......…………………… selaku penjual jagung, kedele
dan kentang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
(1) PIHAK PERTAMA bersedia membeli jagung kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia
menjual jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani kepada PIHAK PERTAMA.
Pembelian jagung, kedele dan kentang oleh PIHAK PERTAMA dalam bentuk jagung tongkol
kering/jagung pipilan kering Rp………........./kg sebanyak......................ton.
(2) PIHAK KEDUA, sebagai Ketua Kelompoktani bersedia mengkoordinasikan anggota kelompok untuk
menjual jagung, kedele dan kentang petani dalam kelompoktani kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Surat Perjanjian Jual Beli Jagung, kedele dan kentang ini dibuat dan menjadi kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
………………..,…………………20…..
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA
…………………. …………………………………
Mengetahui: Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
……….........……………………. Keterangan NIP.
*) coret yang tidak perlu
Materai
Rp.6.000,-
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
44
Lampiran 9.
SURAT PERNYATAAN
LUEP …...............……………….
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama . . . . . . . . . sebagai Ketua LUEP ................................ ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama LUEP..........................., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . menyatakan bahwa saya
bersedia :
(a) mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang saya terima dan jasa tunggakan kepada
Bendaharawan Penerima Provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2009, terhitung
sejak diterimanya transfer ke rekening giro LUEP ..............;
(b) membayar denda yang dikenakan satu permil per hari dan maksimum lima persen dari sisa
tunggakan (50 hari) sejak tanggal jatuh tempo yang diatur dalam kontrak jika terjadi
keterlambatan pengembalian DPM sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan; dan
(c) menyerahkan agunan DPM-LUEP ke kantor KPKNL Provinsi Jambi melalui Kepala Badan
Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, apabila setelah batas akhir jatuh tempo sesuai
perjanjian kontrak belum melunasi pengembalian beserta denda.
(d) melunasi kekurangan tunggakan pokok dan denda apabila nilai agunan yang dilelang lebih
rendah dari nilai tunggakan pokok dan denda.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani secara sadar, sehat jasmani dan rohani
dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak
yang berkepentingan.
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
materai Rp.6000
.......................................
Ketua LUEP .......
MENGETAHUI: KEPALA BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI
…………………………………………
Keterangan NIP.
*) coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
45
Lampiran 10.
PROSEDUR PENCAIRAN DANA
GUBERNUR
Kepala Badan Koordinasi
Penyuluhan & Ketahanan
Pangan Provinsi Jambi Selaku PA
Bendaharawan Pengeluaran
Penguji dan Penerbit SPM
Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)
LUEP (UNIT USAHA GAPOKTAN/KOPTAN/
KUD)
BIRO KEUANGAN
Rek. Giro I Rek. Giro II
BANK
a
b
d
SPP-LS
c
d
e
Keterangan : Garis Komando
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
46
Lampiran 11. KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /Kep.Gub/BKPKP/2009
TENTANG
PENUNJUKAN BADAN KOORDINASI PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA PENGELOLAAN KEGIATAN DPM LUEP UNTUK PENGENDALIAN HARGA JAGUNG, KEDELE DAN
KENTANG DI TINGKAT PETANI
Menimbang : a .………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….. b ….……………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. Mengingat : 1 .……………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………. 2 .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. 3 .………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………. 4 .………………………………………………………………………. .……………………………………………………………………….
Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 No. …………………….
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi
Jambi, diberi tugas untuk menangani Ketahanan Pangan sebagai
penanggungjawab pelaksana pengelolaan Dana Penguatan Modal LUEP
untuk Pengendalian Harga jagung, kedele dan kentang di Tingkat Petani.
KEDUA : Bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi dan menyampaikan laporan
pelaksanaan secara berkala.
KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
sesuai yang tercantum dalam DPA-SKPD Nomor:……………………tanggal
……………….Tahun Anggaran 2009.
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
47
Lanjutan lampiran 11.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan
berakhirnya 30 April 2010 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI JAMBI PADA TANGGAL 2009 GUBERNUR JAMBI (………………………………………..) NIP.
Tembusan :
1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi ……………….; 2. Kepala Biro Organisasi dan Hukum Setda Provinsi Jambi .........; 3. Bupati Kab. ………………………………………; 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Katahanan Pangan Kab...... *) Coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
48
Lampiran 12
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN UNTUK
PENGENDALIAN HARGA JAGUNG, KEDELE DAN KENTANG DI TINGKAT PETANI
Kepada Yth : Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP Satker Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Di …………………………………………..
Dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 17 dan 18 Tahun 2000 dan Surat
Edaran (SE) Gubernur Jambi Nomor : 954/450/Keu, tanggal 31 Januari 2007 serta DPA-SKPD
Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi TA. 2009 Nomor
1.27.01.16.65.5.2 Tanggal 27 Januari 2009 serta berdasarkan (1) Keputusan Gubernur Jambi
Nomor ...../Kep.Gub/BKPKP/2009 tanggal ............... 2009 tentang Penunjukan BKPKP Provinsi
Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan DPM-LUEP untuk pengendalian harga jagung,
kedele dan kentang di tingkat petani Provinsi Jambi, (2) Surat Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Nomor:………………….. tanggal
……………, tentang Penetapan LUEP, dan (3) Surat Perjanjian Jual-Beli Jagung, kedele dan
kentang antara LUEP........... dengan Kelompoktani mitranya Nomor : . . . . . . . . tanggal . . . . . .
…………, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membayar Dana Penguatan Modal
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pengendalian dalam rangka stabilisasi harga jagung,
kedele dan kentang di tingkat petani pada Kode Rekening …...........................
Untuk hal tersebut kami mohon untuk dapat ditransfer dana sebesar Rp. ………. yang
akan digunakan sebagai penguatan modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian
Jagung.tongkol kering.......ton/Jagung pipilan kering ...... ton, kedele dan kentang*) petani ke
rekening LUEP......... pada Bank ……. (Pemerintah) dengan nomor rekening ………. dengan
uraian sebagai tersebut dibawah ini :
No. LUEP ........................
Nama Ketua
LUEP(Unit Usaha
Gapoktan/Koptan/KUD*)
Alamat
Jumlah Kel.Tan
Jumlah Anggota
Volume Yang dibeli
(ton)
Harga Satuan (Rp.)
Total (Rp.)
1. Jagung tongkol kering ……….
2. Jagung pipilan Kering …………
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
49
Lanjutan Lampiran 12
No. LUEP ........................
Nama Ketua
LUEP(Unit Usaha
Gapoktan/Koptan/KUD*)
Alamat
Jumlah Kel.Tan
Jumlah Anggota
Volume Yang dibeli
(ton)
Harga Satuan (Rp.)
Total (Rp.)
3. kedele biji kering ……….
4. Kentang ………
SPP-LS ini dilampiri dengan:
1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagai penanggung jawab pengelolaan DPM-LUEP;
2. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang menangani ketahanan pangan tentang Penetapan LUEP ............... sebagai pelaksana pembelian jagung petani;
3. Surat Perjanjian/Kontrak pembelian jagung, kedele dan kentang antara LUEP.............. dengan Kuasa Pengguna Anggaran yang diketahui Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
4. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan LUEP..................., yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran Provinsi;
Diterima Oleh Pada tanggal : Pejabat Pembuat SPM Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pelaksana Teknis /Penguji SPP Pengguna Anggaran Kegiatan (………………...….) (…………………………………) (……………………………..) NIP. NIP. NIP. *) Coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
50
Lampiran 13.
SURAT PERMOHONAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LS OLEH LUEP ……………………………………………….
……………,……………2008 Nomor : …………. Lampiran : 1 (satu) eksp. Perihal : Permohonan permintaan pembayaran LS Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Provinsi ……………………. Di …….……………………….
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi No. ….. tanggal …….. tentang penetapan LUEP............... sebagai pelaksana pembelian jagung, kedele dan kentang dan surat perjanjian kerja sama pembelian jagung, kedele dan kentang antara LUEP............... dengan Pengguna Anggaran No. ……….. tanggal …………, dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan pembayaran LS sebesar Rp…………........... ( ………………………..), dengan jumlah jagung sebanyak ………………ton.
Adapun mengenai pembayaran dapat dilakukan melalui rekening kami dengan nomor rekening ……………….pada Bank ………………...
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Kepala/Pimpinan LUEP .................... …………..………………………………………. Nama : .….…………………......... Jabatan: ………………………........ Tembusan:
1.Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ; 2.Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten…………………………; *) Coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
51
Lampiran 14.
NPWP : .................................
Kode Rek. : .................................
TA. : .................................
KUITANSI
Sudah terima dari : Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan ………………………………..
Uang sebanyak :
Untuk Pembayaran : Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan-Gapoktan untuk Pembelian Jagung tongkol kering.......ton, jagung pipilan kering ......ton, kedele dan kentang*) kelompoktani mitranya Rp ………………………, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak No……………………………………, tanggal …………………………. 2009
Terbilang Rp.
……………….,tgl ………………………..….……..
Setuju bayar
Pengguna Anggaran
……………………………… NIP.
Yang menerima
Kepala/Pimpinan LUEP ……………..……..
……………………………..
MENGETAHUI,
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
……………………………… NIP. *) coret yang tidak perlu
Materai
Rp.6.000,-
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
52
Lampiran 15.
PROSEDUR PENETAPAN LUEP ...................................
GUBERNUR TIM TEKNIS PROP.
KEPALA
BADAN/DINAS/KANTOR/
UNIT KERJA KAB/KOTA
TIM TEKNIS KAB/KOTA
KELOMPOKTANI
a
LUEP/Unit Usaha
Gapoktan/Koptan KUD
(2)
KEPALA
BADAN/DINAS/KANTOR/
UNIT KERJA PROP
BUPATI
(4)
(1)
(3)(3)
b+(3)
a
(4)
c+(5)
Identifikasi/Verifikasi
Keterangan:
Garis komando
Laporan
*) Coret yang tidak perlu
KEPALA BKPKP
PROV. JAMBI
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
53
Lampiran 16a.
IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN POKTAN YANG MEMILIKI UNIT USAHA Kabupaten/Kota ……………………………………............ Provinsi …………………………………………………
1. Nama Gapoktan : ………………………………………………………………................ 2. Ketua/Kepala/Pimpinan Gapoktan : ………………………………………………………………………….
3. Memiliki: Unit Usaha : ………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………….: ………………………………………………………………………….
No. Badan Usaha : ………………………………………………………………………….No Telepon/Handphone : ………………………………………………………………………….
4. Tahun Pendirian Gapoktan : ………………………………………………………………………….
5. Alamat Gapoktan a. Desa : ………………………………………………………………………….b. Kecamatan : ………………………………………………………………………….
c. Kabupaten/Kota : ………………………………………………………………………….d. Propinsi : ………………………………………………………………………….
6. Jenis Usaha : a. ( ) Jual – Beli Jagung, Kedele dan Kentang*) b. ( ) Penggilingan Padi/Pengolahan
7. Daya beli oleh Gapoktan saat ini untuk :
: : a. Tongkol Jagung
b. Jagung Pipilan Kering c. Kedele d. Kentang
: :
8. Modal Usaha Gapoktan saat ini : Rp. ……..……………...... 9. Harga yang dibeli saat ini untuk :
: : :
Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg :
10. Jumlah DPM yang diusulkan : Rp. ……..……………...... 11. Jumlah yang akan dibeli untuk :
: :
.…….………………..Ton …….……………….. Ton …….……………….. Ton …….……………….. Ton
: :
12. Harga yang akan dibeli untuk: : : : : :
13. Saluran Pemasaran : a. Pedagang di Kecamatan b. Pedagang di Kabupaten c. …………………………………
d. …………………………………
14. Kelompok Tani anggota Gapoktan Nama Kelompok Tani
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah
Lokasi (Desa/Kec/Kab) Jumlah Anggota
:
. ……..……………...... Ton
. ……..……………...... Ton
. ……..……………...... Ton
. ……..……………...... Ton
a. Tongkol Jagung b. Jagung Pipilan Kering c. Kedele d. Kentang
a. Tongkol Jagung b. Jagung Pipilan Kering c. Kedele d. Kentang
a. Tongkol Jagung b. Jagung Pipilan Kering c. Kedele d. Kentang
Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg Rp. …………………….Kg
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
54
Lanjutan Lampiran 16a.
15. Fasilitas sarana, dan Prasarana yang dimiliki Gapoktan :
a. Lantai Jemur : ………….. unit seluas ……………m2, senilai Rp …………….
b. Alat Pengolahan (RMU) : ………….. unit, senilai Rp………….
c. Gudang Penyimpanan : ………….. unit, seluas ………... M2, dengan kapasitas ……..Ton
senilai Rp …………
d. ………………..
e. ………………..
16. Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan :
1) Tanah : …………… unit, seluas ………….m2, senilai Rp…………….
2) Bangunan ……………… : …………… unit, seluas ………….M2, senilai Rp…………….
3) Barang bergerak : …...………. unit, yaitu :
(1) ……….. unit senilai Rp …………..
(2) ……….. unit senilai Rp …………..
(3) ……….. unit senilai Rp …………..
(4) ……….. unit senilai Rp …………..
4) Peralatan ……………… : ……………. Unit yaitu :
5) ……………………………. :
(1) ……….. unit senilai Rp …………..
(2) ……….. unit senilai Rp …………..
(3) ……….. unit senilai Rp …………..
(4) ……….. unit senilai Rp …………..
(5) ……….. unit senilai Rp …………..
…...……………………, …../……/2009
Ketua Tim Teknis Kabupaten………………………….
Ketua/Kepala/Pimpinan Gapoktan…………………………….
………………………………………. ……………………………………….
*) coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
55
Lampiran 16b. IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN
LUEP YANG BERINTEGRASI DENGAN POKTAN YANG BELUM MEMILIKI UNIT USAHA
Kabupaten ……………………………………............ Provinsi .........................................................
I GAPOKTAN1 Nama Gapoktan : ………………………………………………………………………………………………………………2 Ketua/Kepala/Pimpinan Gapoktan : ………………………………………………………………………………………………………………3 Memiliki
Unit Usaha : ……………………………………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………………………
No Badan Usaha : ………………………………………………………………………………………………………………No Telepon/Hendphone : ………………………………………………………………………………………………………………
4 Tahun Pendirian Gapoktan : ………………………………………………………………………………………………………………
5 Alamat Gapoktana. Desa : ………………………………………………………………………………………………………………b. Kecamatan : ………………………………………………………………………………………………………………c Kabupaten/Kota : ………………………………………………………………………………………………………………d Propinsi : ………………………………………………………………………………………………………………
6 Kelompok anggota Gapoktan
12345
7 Jenis Usahaa. ( ) Jual-Beli,Jagung,Kedelai dan Kentangb. ( ) Penggilingan Padi,Jagung,Kedelai.
II. LUEP8 Nama LUEP : ……………………………………………………………………………………………………….
9 Ketua/Kepala/Pimpinan LUEP : ……………………………………………………………………………………………………….
10 MemilikiUnit Usaha : ……………………………………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………………………………….Dengan No.Badan Hukum Usaha : ……………………………………………………………………………………………………….No.Telepon/Handphone : ……………………………………………………………………………………………………….
11 : ……………………………………………………………………………………………………….
12 Alamat LUEPa.Desa : ……………………………………………………………………………………………………….b.Kecamatan : ……………………………………………………………………………………………………….c.Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………………………………………………….d.Propinsi : ……………………………………………………………………………………………………….
13 Jenis Usahaa. ( ) Jual-Beli,Jagung,Kedelai,dan Kentangb. ( ) Penggilingan Padi/Pengolahan
14 Daya Beli oleh LUEP saat ini untuka.Kentang : ……………………………………………………………………………………………………….Tonb.Tongkol Jagung : ……………………………………………………………………………………………………….Tonc.Jagung Pipilan Kering : ……………………………………………………………………………………………………….Tond.Kedelai : ……………………………………………………………………………………………………….Ton
Tahun Pendirian LUEP
Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota Lokasi(Desa/Kec/Kab)
Jumlah
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
56
Lanjutan Lampiran 16b.
15 Modal Usaha LUEP
: Rp ……………………………………….
16 Harga yang dibeli saat ini untuk
a.Kentang :
b.Tongkol Jagung : Rp …………………………. Kg
c.Jagung Pipilan Kering : Rp …………………………. Kg
d.Kedelai : Rp …………………………. Kg
: Rp …………………………. Kg
III SETELAH INTEGRASI
17 Nama Lembaga setelah integrasi : …………………………………………………………………….
18 Jumlah DPM yang diusulkan oleh Gapoktan : Rp …………………………………
19 Jumlah yang akan dibeli untuk
a.Kentang :
b.Tongkol Jagung : ………………………………..Ton
c.Jagung Pipilan Kering : ………………………………..Ton
d.Kedelai : ………………………………..Ton
: ………………………………..Ton
20 Harga yang akan dibeli untuk
a.Kentang :
b.Tongkol Jagung : Rp …………………………….Kg
c.Jagung Pipilan Kering : Rp …………………………….Kg
d.Kedelai : Rp …………………………….Kg
: Rp …………………………….Kg
21 Saluran an Pemasaran :
a.Pedagang di Kecamatan
b.Pedagang di Kabupaten
c………………………………
d………………………………
22 Fasilitas sarana dan Prasarana yang dimiliki LUEP/Gapoktan
a.Lantai Jemur
b.Alat Pengolahan (RMU) : ……….. unit,seluas …………..m2,senilai Rp ……………….
c.Gudang Penyimpanan : ………….unit,senilai Rp …………
: ………….unit,seluas …………M2,dengan kapasitas ………. Ton
d. ………………………….. senilai Rp ………..
e. …………………………..
23 Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan :
1) Tanah
2) Bangunan …………… : ……….. unit,seluas …………..m2,senilai Rp ……………….
3) Barang bergerak : ………….. unit,seluas …………..m2,senilai Rp ……………….
: …………unit,yaitu :
(1) …………. Unit senilai Rp …………
(2) …………. Unit senilai Rp …………
(3) …………. Unit senilai Rp …………
4) Peralatan …………… (4) ………….. Unit senilai Rp …………
: ……………. Unit yaitu :
5) …………………………
(1) …………. Unit senilai Rp …………
(2) …………. Unit senilai Rp …………
(3) …………. Unit senilai Rp …………
(4) ………….. Unit senilai Rp …………
(5) ………….. Unit senilai Rp …………
Kami Ketua Poktan ……............…..sanggup bekerjasama dengan LUEP ……...…………… sebagai unit usaha dalam gapoktan untuk mengembangkan unit usaha. Kami juga akan melakukan musyawarah dengan anggota kelompoktani untuk melakukan pembagian keuntungan secara mufakat.
…...……………………, …../……/2009
Ketua Tim Teknis Kabupaten ………………………….
Ketua/Kepala/Pimpinan Gapoktan…………………………….
……………………………………. ……………………………………….
*) coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
57
Lampiran 16c. IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN
LUEP DENGAN KELOMPOKTANI MITRANYA Kabupaten ……………………………………............ Provinsi …………………………………………………
I LUEP
1 Nama LUEP : ……………………………………………………………………..
2 Ketua/Kepala/Pimpinan LUEP : ……………………………………………………………………..
3 No.Badan Usaha : ……………………………………………………………………..
4 Tahun Pendirian LUEP : ……………………………………………………………………..
5 Alamat LUEP
a.Desa : ……………………………………………………………………..
b.Kecamatan : ……………………………………………………………………..
c.Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………………..
d.Propinsi : ……………………………………………………………………..
6 Jenis Usaha :
a.( ) Jual-Beli Jagung,Kedelai,Kentang
b.( ) Penggilingan Padi,Jagung,Kedelai
7 Daya beli oleh LUEP saat ini untuk
a.Kentang : ………………………………………..Ton
b.Tongkol Jagung : ………………………………………..Ton
c.Jagung Pipilan Kering : ………………………………………..Ton
d.Kedelai : ………………………………………..Ton
8 Modal Usaha LUEP saat ini :
9 Harga yang dibeli saat ini untuk
a.Kentang : Rp ………………………………….. Kg
b.Tongkol Jagung : Rp ………………………………….. Kg
c.Jagung Pipilan Kering : Rp ………………………………….. Kg
d.Kedelai : Rp ………………………………….. Kg
II KELOMPOK MITRANYA
10 Kelompok Tani mitra yang berintergrasi membentuk gapoktan
Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota Lokasi(Desa/Kec/Kab)
1
2
3
4
5
Jumlah
III. SETELAH INTEGRASI
11 Nama Lembaga baru setelah integrasi : ……………………………………………
12 Jumah DPM yang diusulkan : Rp ……………………………………….
13 Jumlah yang akan dibeli untuk
a.Kentang : ………………………………………..Ton
b.Tongkol Jagung : ………………………………………..Ton
c.Jagung Pipilan Kering : ………………………………………..Ton
d.Kedelai : ………………………………………..Ton
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
58
Lanjutan Lampiran 16c.
14 Harga yang akan dibeli untuk
a.Kentang : Rp ………………………………….. Kg
b.Tongkol Jagung : Rp ………………………………….. Kg
c.Jagung Pipilan Kering : Rp ………………………………….. Kg
d.Kedelai : Rp ………………………………….. Kg
15 Saluran Pemasaran :
a.Pedagang di Kecamatan
b.Pedagang di Kabupaten
c. ………………………………….
d. ………………………………….
16 Fasilitas sarana,dan Prasarana yang dimiliki LUEP
a. Lantai Jemur : ………………… unit seluas ……………m2 , senilai Rp ………….
b. Alat Pengolahan (RMU) : ………………… unit,senilai Rp ………….
c Gudang Penyimpanan : ………………… unit,seluas ……………M2 , dengan kapasitas ……TonM2,dengan kapasitas …… Ton
senilai Rp …………………
d. ……………………
e. ……………………
17 Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan
1) Tanah : ………………… unit seluas ……………m2 , senilai Rp ………….
2) Bangunan ……………………. : ………………… unit seluas ……………m2 , senilai Rp ………….
3) Barang bergerak : …………………. Unit unit,yaitu :
(1) ………………… unit senilai Rp ………………………..
(2) ………………… unit senilai Rp ………………………..
(3) ………………… unit senilai Rp ………………………..
(4) ………………… unit senilai Rp ………………………..
: …………………..Unit yaitu :
4) Peralatan ……………………… :
5) ………………………………….
(1) ………………… unit senilai Rp ………………………..
(2) ………………… unit senilai Rp ………………………..
(3) ………………… unit senilai Rp ………………………..
(4) ………………… unit senilai Rp ………………………..
(5) ………………… unit senilai Rp ………………………..
Kami Ketua LUEP ……............….. secara sadar dan tanpa tekanan pihak manapun membentuk Poktan bersama dengan mitra kelompoktani. Kami juga akan melakukan musyawarah dengan anggota kelompoktani untuk melakukan pembagian keuntungan secara mufakat.
…...……………………, …../……/2009 Ketua Tim Teknis Kabupaten ………………………….
Ketua/Kepala/Pimpinan LUEP…………………………….
………………………………………. ……………………………………….
*) coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
59
Lampiran 16 d IDENTIFIKASI PEMILIHAN/PENETAPAN
LUEP ...................... Kabupaten ……………………………………............ Propinsi …………………………………………………
1 Nama Koptan/KUD : ……………………………………………………………………..
2 Ketua Koptan/KUD : ……………………………………………………………………..
3 No.Badan Hukum : ……………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………..
4 Tahun Pendirian Koptan/KUD : ……………………………………………………………………..
5 Alamat Koptan/KUD
a.Desa : ……………………………………………………………………..
b.Kecamatan : ……………………………………………………………………..
c.Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………………..
d.Propinsi : ……………………………………………………………………..
6 Anggota/kelompok anggota Koptan/KUD
Nama Anggota/Kelompok Anggota Jumlah Anggota Lokasi(Desa/Kec/Kab)
1
2
3
4
5
Jumlah
7 Jenis Usaha :
a.( ) Jual-Beli Jagung,Kedelai
b.( ) Penggilingan Padi/Pengolahan
8 Daya beli oleh Koptan/KUD saat ini untuk :
a.Kentang : ……………………………. Ton
b.Tongkol Jagung : ……………………………. Ton
c.Jagung Pipilan Kering : ……………………………. Ton
d.Kedelai : ……………………………. Ton
9 Modal Usaha Koptan/KUD saat ini : Rp ……………………………..
10 Harga yang dibeli saat ini untuk :
a.Kentang : Rp ……………………….. . Kg
b.Tongkol Jagung : Rp ……………………….. . Kg
c.Jagung Pipilan Kering : Rp ……………………….. . Kg
d.Kedelai : Rp ……………………….. . Kg
11 Jumlah DPM yang diusulkan :
12 Jumlah yang akan dibeli untuk :
a.Kentang : ……………………………. Ton
b.Tongkol Jagung : ……………………………. Ton
c.Jagung Pipilan Kering : ……………………………. Ton
d.Kedelai : ……………………………. Ton
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
60
Lanjutan Lampiran 16 d
13 Harga yang akan dibeli untuk :a.Kentang : Rp ……………………….. . Kg
b.Tongkol Jagung : Rp ……………………….. . Kgc.Jagung Pipilan Kering : Rp ……………………….. . Kg
d.Kedelai : Rp ……………………….. . Kg
14 Saluran Pemasaran :
a.Pedagang di Kecamatanb.Pedagang di Kabupaten
c. ………………………………….
d. ………………………………….
15 Fasilitas sarana, dan Prasarana yang dimiliki Koptan/KUD :
a.Lantai Jemur : ……….. unit,seluas …………..m2,senilai Rp ……………….
b.Alat Pengolahan (RMU) : …………. unit,senilai Rp …………
c.Gudang Penyimpanan : …………. unit,seluas …………M2,dengan kapasitas ………. Ton
senilai Rp ………..d. …………………………..
e. …………………………..
Fasilitas jaminan yang tersedia sebagai agunan :
1) Tanah : ……….. ..unit,seluas …………..m2,senilai Rp ……………….
2) Bangunan …………… : ……….. ..unit,seluas …………..m2,senilai Rp ……………….
3) Barang bergerak : ……….. ..unit,yaitu :
(1) …………. Unit senilai Rp …………(2) …………. Unit senilai Rp …………
(3) …………. Unit senilai Rp …………
(4) ………….. Unit senilai Rp …………
4) Peralatan …………… : ……………. Unit yaitu :
5) …………………………
(1) …………. Unit senilai Rp …………
(2) …………. Unit senilai Rp …………
(3) …………. Unit senilai Rp …………
(4) ………….. Unit senilai Rp …………(5) ………….. Unit senilai Rp …………
Ketua Tim Teknis Kabupaten ...................………………………….
Ketua Koptan/KUD *)…………………….
………………………………………. ……………………………………….
*) coret yang tidak perlu
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
61
Lampiran 17 IDENTIFIKASI PEMILIHAN KELOMPOKTANI KECAMATAN …………………………...……… KABUPATEN……………………………...……..
1 Nama Kelompoktani : ………………………………… …………………………………………………………
2 Nama Ketua Kelompoktani : ………………………………… …………………………………………………………
3 Alamat dan lokasi kegiatan Kelompoktani:
Desa : ………………………………… …………………………………………………………
Kecamatan : ………………………………… …………………………………………………………
Kab/Kota : ………………………………… …………………………………………………………
Propinsi : ………………………………… …………………………………………………………
4 Jumlah Anggota Kelompoktani
5 Luas areal usahatani kelompok untuk :
a.Kentang : …………………………………………..Hektar
b.Tongkol Jagung : …………………………………………..Hektar
c.Jagung Pipilan Kering : …………………………………………..Hektar
d.Kedelai : …………………………………………..Hektar
6 Perkiraan Produksi:
a.Kentang : ………………………………………………Ton
b.Tongkol Jagung : ………………………………………………Ton
c.Jagung Pipilan Kering : ………………………………………………Ton
d.Kedelai : ………………………………………………Ton
7 Jumlah yang dijual ke LUEP
(unit usaha Gapoktan/Koptan/KUD):
a.Kentang : ………………………………………………Ton
b.Tongkol Jagung : ………………………………………………Ton
c.Jagung Pipilan Kering : ………………………………………………Ton
d.Kedelai : ………………………………………………Ton
8 Jumlah yang akan disimpan petani untuk :
a.Kentang : ………………………………………………Ton
b.Tongkol Jagung : ………………………………………………Ton
c.Jagung Pipilan Kering : ………………………………………………Ton
d.Kedelai : ………………………………………………Ton
9 Harga pada saat ini di petani untuk :
a.Kentang : Rp …………………………………………../Kg
b.Tongkol Jagung : Rp …………………………………………../Kg
c.Jagung Pipilan Kering : Rp …………………………………………../Kg
d.Kedelai : Rp …………………………………………../Kg
10 Harga yang diinginkan petani untuk
a.Kentang : Rp …………………………………………../Kg
b.Tongkol Jagung : Rp …………………………………………../Kg
c.Jagung Pipilan Kering : Rp …………………………………………../Kg
d.Kedelai : Rp …………………………………………../Kg
11 Nama Anggota Kelompok:
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 1910 20
………….., ……………………………… 2009
Ketua Kelompok Tani,
…………………………………………………..
Ketua Tim TeknisKabupaten/Kota ………
…………………………………………………..
Nama Tanda Tangan Nama Tanda Tangan
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
62
Lampiran 18. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA
GUBERNUR
BUPATI
LUEP (UNIT USAHA
GAPOKTAN/KOPTAN/KUD)
TIM TEKNIS KABUPATEN
BENDAHARAWAN PROPINSI BBKP
KAS DAERAH
Biro Keuangan SetdaI
Penyetoran 1 X 24 Jam
Kelompoktani
a b
c
c
5
1
d
Rek Giro IRek Giro II
BANK
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)
e
4
3
f
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
63
Lampiran 19
STS No : ............... Bank : ...................................................
No Rekening : ...................................................
Harap diterima uang sebesar Rp. .....................................................
(dengan huruf) (............................................................................
............................................................................)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
No Jumlah (Rp)
1
2
3
4
5
Uang tersebut diterima pada tanggal : .........................................................................................
NIP. NIP.
Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank
SURAT TANDA SETORAN (STS)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Jumlah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Mengetahui,
Uraian Rincian Obyek
(Tanda Tangan)
Kode Rekening
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu
(Nama Lengkap)
(Tanda Tangan)
H. ZULKIFLI NURDIN
TTD
Gubernur Jambi
(Nama Lengkap)
…………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP APBD 2009
64
Lampiran 20.
BERITA ACARA SERAH TERIMA AGUNAN PINJAMAN DPM LUEP Antara
PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN Dengan
LUEP ….................................................…………….. Nomor : .......................................................
Pada hari ini ……………, tanggal ……….. bulan…………….. tahun………….bertempat
di........................................ Jalan................................., kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. . . . . . . . . . . . : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Provinsi Tahun Anggaran 2009, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan Samarinda Kotabaru Jambi
yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. . . . . . . . . . . : Ketua LUEP .................. . . . . . ., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LUEP................... . . . ., yang berkedudukan di Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA telah menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen bukti kepemilikan barang yang
diagunkan untuk pinjaman DPM oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA telah menerima dokumen dimaksud
dalam keadaan lengkap dan baik.
Demikian Berita Acara Serah Terima Agunan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dengan sebenarnya dan merupakan alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Berita acara ini dibuat di :
...............................................
Hari/tanggal : ...............................................
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA ......................... ............................... NIP. MENGETAHUI: Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ………………………………………… NIP. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ………………………………………… NIP.
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2007
65
Lampiran 21. Rekapitulasi Perkembangan Pengembalian DPM LUEP Tahun 2009 Sampai Dengan …….
Provinsi Jambi
Pencairan DPM (Rp) Pengembalian DPM (Rp) Sisa Pinjaman DPM (Rp) Denda Tunggakan (Rp) Jumlah Hutang (Rp) No Kabupaten/LUEP
Alokasi DPM (Rp)
Jumlah (Rp)
% dari Alokasi
Jumlah (Rp)
% dari Pencairan
Jumlah (Rp)
% dari Pencairan
Jumlah dibayar Sisa Jumlah dibayar Sisa
1. Kab/Kota…..
1 Unit Usaha Gapoktan ………
2 Koptan
3 KUD
Jumlah
2. Kab/Kota…..
1 Unit Usaha Gapoktan ………
2 Koptan
3 KUD
Jumlah
3. Kab/Kota……
1 Unit Usaha Gapoktan ………
2 Koptan
3 KUD
TOTAL Provinsi
MENGETAHUI:
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi,
................................................................
NIP.
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2007
66
Lampiran 22.
Form SSPB Untuk Penyetoran Tunggakan DPM Tahun yang Lalu ( Mencantumkan Tahun Tunggakan )
STS No : ............... Bank : ...................................................
No Rekening : ...................................................
Harap diterima uang sebesar Rp. .....................................................
(dengan huruf) (............................................................................
............................................................................)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
No Jumlah (Rp)
1
2
3
4
5
Uang tersebut diterima pada tanggal : .........................................................................................
NIP. NIP.
Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank
SURAT TANDA SETORAN (STS)
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Jumlah
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Mengetahui,
Uraian Rincian Obyek
(Tanda Tangan)
Kode Rekening
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu
(Nama Lengkap)
(Tanda Tangan)
H. ZULKIFLI NURDIN
TTD
Gubernur Jambi
(Nama Lengkap)
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2007
67
Lampiran 23.
Rekapitulasi LUEP Yang Telah Diserahkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ke KPKNL Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009
Sisa Tunggakan (Rp)
No Nama LUEP dan Kabupaten
No. Surat Pengajuan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jambi ke KPKNL*)
Alokasi DPM LUEP
(Rp)
Pencairan DPM LUEP -Gapoktan
(Rp)
DPM yang telah Dikembalikan ke Kas
Daerah(Rp) Hutang Pokok
Denda Total
1
2
3
4
5 dst
Jumlah
*) Terlampir suratnya MENGETAHUI:
Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
................................................. NIP.
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008
68
Lampiran 24.
MEKANISME PELAPORAN DPM-LUEP TAHUN ANGGARAN 2009
GubernurBupati
Tim Teknis
KabKuasa
Pengguna
Anggaran
(1) Laporan Pelaksanaan DPM
Setiap tgl 2 (Faks)
Setiap tgl 5 dan 19
Setiap
tgl 1
Setiap
tgl 15
Mentan,
DPR,
instansi terkait
Gubernur,
instansi KP Prov
Laporan Pelaksanaan
dan Pemantauan
Harga
LUEP Instansi
KP KabInstansi
KP Prov
Badan
KP
Form-A
Form-B
Form-C
(2) Pemantauan HargaInstansi
KP Kab
Instansi
KP Prov
Setiap
hari kamis (faks) Badan
KPEnumerator (desa)
Gubernur Jambi
BKPKP
PROV
Pengguna
Anggaran
Setiap tgl. 15 Form-C
BKPKP
PROV.
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008
69
Lampiran 25.
BUKU PEMBANTU 1 (SATU)
RINCIAN KEUANGAN DPM LUEP TAHUN 2009
NAMA LUEP : ……………………………………………………
DESA / KECAMATAN : ……………………………………………………
KABUPATEN : ……………………………………………………
(Rp. 000)
MASUK KELUAR SALDO MASUK KELUAR SALDO
REKENING I REKENING II
PENCAIRAN PENGEMBALIAN
PEJABAT
PEMBUAT
KOMITMEN
REKENING I SALDO
TANGGALNO.
Jumlah
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008
70
Lampiran 26. BUKU PEMBANTU 2 (DUA)
PEMBELIAN JAGUNG OLEH LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN PENERIMA DPM LUEP TAHUN 2009
NAMA LUEP : ……………………………………………………
DESA / KECAMATAN : ……………………………………………………
KABUPATEN : ……………………………………………………
PETANI KELOMPOK TANI
PEDAGANG PENGUMPUL
JUMLAH
HARGA PER KG (RP)
NO. TANGGAL
GABAH DIBELI DARI NILAI
PEMBELIAN (RP)
LOKASI PEMBELIAN (SAWAH,
RUMAH,
RMU,SILO)
JUMLAH (KG)
JENIS
JAGUNG / KEDELE DAN KENTANG
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008
71
Lampiran 27.
BUKU PEMBANTU 3 (TIGA) PEMBELIAN JAGUNG OLEH LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN
PENERIMA DPM LUEP TAHUN 2009
NAMA LUEP : ……………………………………………………
DESA / KECAMATAN : ……………………………………………………
KABUPATEN : ……………………………………………………
PEDAGANG NON
PASAR/KUD NO. TANGGAL
PENJUALAN
JUMLAH (KG)
JENIS JAGUNG/KEDELEDAN KENTANG
HARGA PER KG
(RP)
NILAI
PENJUALAN (RP)
LOKASI PENJUALAN (GUDANG,
PASAR)
DIJUAL KEPADA MITRA
JUMLAH
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008
72
Lampiran 28Kepada Yth : 1. Kabupaten/Kota : FORM A : LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DPM-LUEP TAHUN 2009
2. Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja :
Nama LUEP Kode LUEP : ...................................................................................
Kecamatan Periode Laporan : ....................................... s/d .....................................
Kab/Kota/Provinsi No. Rekening : ...................................................................................
Tanggal Pelaporan
1
2
3
4
5
(2) Rincian Pembelian Jagung Tongkol/Pipilan dengan dana DPM (3) Rincian Pejualan Jagung Tongkol/Pipilan yang dibeli dengan dana DPM
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
Nilai (Rp)
JUMLAH
Kedele Kedele Kedele
Tanggal PenjualanJenis
KomoditiJumlah (Kw)
KentangKedele
Jagung Jumlah (Kw) Nilai (Rp) No
: ............................................................
: ............................................................
: ............................./ .............................
( ......................................................)
Nama dan Tanda Tangan Ketua/Pimpinan LUEP
: ............................................................
(1) Laporan Transaksi Menggunakan DPM selama Periode Pelaporan
No
Pencairan Dana Pembelian Penjualan Sisa Dana (Rp.)Setoran ke
Rekening I
(Rp)
Tanggal
Pencairan
Jumlah yg
dicairkan
(Rp)
Jumlah (Kw) Nilai (Rp) Jumlah (Kw) Nilai (Rp)
Kas Bank PiutangJagung Kentang Jagung Kentang Jagung Kentang Jagung
Jumlah saat ini
Jumlah yang lalu
Total Jumlah
NoTanggal
Pembelian
Asal Pembelian (Nama
Kelompok Tani)
Harga
(Rp/Kg)
Tujuan
(Pedagang/Pasar)Kedele Kedele
JUMLAH
Harga
(Rp/kg)
Jenis
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008
73
Lampiran 29Kepada Yth : FORM B : REKOPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DPM-LURP 20091. Provinsi2. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Kepala : ............................................
Kabupaten : ..................................... Kode : ........................... Periode Pelaporan : ..................................... s/d ..................................
Provinsi : ..................................... Tanggal Pelaporan : ..................................... ...................................................
NIP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
KedeleKedele
Nilai Komulatif sampai tanggal
Pencairan
(Rp)
Penyetoran
(ke Rek. I)
(Rp)
Pembelian Sisa Dana (Rp) Penjualan
Pencairan
(Rp)
Nilai
Pembelian
(Rp)
Setoran
(ke rek. I)
(Rp)Jagung
Jumlah
Jumlah
Jagung KentangKe
Pedagang
Ke
Pasar
No Nama LUEPKode
LUEP
Transaksi Menggunakan DPM Selama Periode Pelaporan
Jumlah Bulan Lalu
Komulatif (s/d Tanggal Pelaporan)
Ke
Pedagang
Ke
Pasar
Kentang Kas Bank Piutang
Volume (Kwintal) Nilai (Rp)
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008
74
Lampiran 30Kepada Yth : FORM C : REKOPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DPM-LURP 2009Gubernur JambiCq. Biro Keuangan dan Akset Daerah Setda Provinsi Jambi Kepala : ............................................
Provinsi : .............................................................................
Periode Pelaporan : ..................................... Kode : ........................... ...................................................
Tanggal Pelaporan : ............................................................................. NIP.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ke
Pedagang
Ke
Pasar
No Kabupaten Jumlah (Kwintal) Nilai (Rp)
JumlahKentangKedele
Kedele
Jumlah
Jumlah Bulan Lalu
Komulatif (s/d Tanggal Pelaporan)
Jagung
Kode
Kab.
Transaksi Menggunakan DPM Selama Periode Pelaporan
Kentang Kas Bank Piutang
Nilai Komulatif sampai tanggal
Pencairan
(Rp)
Penyetoran
(ke Rek. I)
(Rp)
Pembelian Sisa Dana (Rp) Penjualan
Pencairan
(Rp)
Nilai
Pembelian
(Rp)
Setoran
(ke rek. I)
(Rp)Jagung
……………………………………………………………. PEDUM DPM-LUEP JAGUNG 2008
75