pelabelan organik.pdf

PEDOMAN PELABELAN PRODUK PANGAN ORGANIK

PEDOMAN PELABELANPRODUK PANGAN ORGANIK

OTORITAS KOMPETEN PANGAN ORGANIKDEPARTEMEN PERTANIAN

2008


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya

sehingga Pedoman Pelabelan Produk Organik telah selesai disusun.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Pangan

Organik maupun operator dalam mencantumkan label pangan organik pada

kemasan dan atau produk organik di Indonesia.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat

langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan pedoman ini. Kami

menyadari bahwa Pedoman ini masih belum sempurna, untuk itu saran positif

yang konstruktif sangat diharapkan. Semoga Pedoman ini bermanfaat.

Jakarta, September 2008Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Pertanian selakuKetua Otoritas Kompeten Pangan Organik

Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, MSc.

i


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................... i

Daftar Isi .................................................................... ii

1. Ruang Lingkup ................................. 1

2. Istilah dan Definisi ........................... 1

3. Acuan .............................................. .............................. 2

4. Tata Cara Pelabelan Produk Organik ............................... 2

4.1 Persyaratan .............................. 3

4.2 Pelarangan ............................ 3

5. Penerbitan Label ............................. 7

ii


1. Ruang Lingkup

1.1 Ruang lingkup pedoman ini meliputi istilah dan definisi, tata cara

pelabelan produk organik, penerbitan label;

1.2 Pedoman ini memuat ketentuan mengenai pelabelan produk organik

untuk digunakan oleh operator pada produk dan kemasan yang telah

dinyatakan memenuhi standar yang berlaku secara konsisten;

1.3 Pedoman ini sebagai acuan bagi operator, lembaga sertifikasi pangan

organik (selanjutnya dalam pedoman ini disingkat LSPO), instansi pengawas

dalam melakukan pelabelan produk pangan organik yang meliputi:

Tanaman segar dan produk tanaman

Ternak dan produk peternakan

Produk olahan tanaman dan ternak

Input sistem pertanian organik dan pangan organik

2. Istilah dan Definisi

2.1 Operatororang dan atau badan usaha yang memproduksi, menyiapkan atau

memasukan pangan ke wilayah Indonesia (mengimpor), untuk tujuan

pemasaran produk organik atau mereka yang memasarkan produk

tersebut;

2.2. Lembaga Sertifikasi Pangan Organiklembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi bahwa

produk yang dijual atau dilabel sebagai "organik" diproduksi, diolah,

disiapkan, ditangani dan diimpor sesuai dengan SNI 01-6729-2002;

2.3 Auditpemeriksaan yang independen secara sistematis maupun fungsional

untuk menetapkan apakah suatu kegiatan dan hasilnya sesuai dengan

tujuan yang telah direncanakan;

2.4 Inspeksipemeriksaan pangan atau sistem pengawasan pangan, bahan baku,

pengolahan dan distribusinya, termasuk pengujian dalam proses

maupun produk akhirnya untuk memverifikasi bahwa pangan atau


sistem tersebut telah sesuai dengan persyaratan. Untuk pangan

organik, inspeksi termasuk pemeriksaan sistem produksi dan

pengolahannya;

2.5 Otoritas Kompeten Pangan Organik adalah institusi pemerintah yang

bertanggungjawab melaksanakan tugas merumuskan kebijakan

peraturan, pengawasan dan pembinaan sistem pangan organik;

merancang dan menformulasikan sistem dan acuan untuk dijadikan

persyaratan wajib dalam pendirian lembaga sertifikasi organik;

melakukan verifikasi terhadap lembaga sertifikasi dan/atau badan usaha

yang menerapkan sistem jaminan mutu pertanian organik dalam program

sertifikasi yang selanjutnya disebut OKPO;

2.6 Pelabelanpencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar

berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label yang

menyertai produk pangan atau dipajang dekat dengan produk pangan,

termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.

3 Acuan

3.1 SNI 01-6729-2002: Sistem Pangan Organik;

3.2 Pedoman KAN 901 : 2006 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi

Organik

3.3 Pedoman-Pedoman Otoritas Kompeten Pangan Organik Departemen

Pertanian, 2007.

4. Tata Cara Pelabelan Produk Organik

4.1 Persyaratan

4.1.1 Pangan yang dapat dilabel organik adalah pangan yang telah

memenuhi persyaratan sebagai pangan organik dan dibuktikan dengan

sertifikat organik;

4.1.2 Sertifikat sebagaimana dimaksud pada nomor 4.1.1 diterbitkan oleh

LSPO yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;

4.1.3 Produk organik yang mengalami proses pengemasan ulang atau


pengolahan lebih lanjut tidak diperbolehkan dilabel organik sebelum dilakukan

sertifikasi ulang;

4.1.4 Pada label produk organik dapat dicantumkan tulisan organik dan logo

organik;

4.1.5 Tulisan sebagaimana dimaksud pada nomor 4.1.4 dicantumkan setelah

penulisan nama jenis produk;

4.1.6 Tulisan organik sebagaimana dimaksud pada nomor 4.1.5 harus

proporsional dan tidak boleh lebih besar dari nama jenis produk

4.1.7 Logo sebagaimana dimaksud pada nomor 4.1.4 adalah sebagai berikut

a. Bentuk, Warna dan Ukuran Logo Produk Organik

Bentuk logo produk organik dinyatakan dengan gambar “lingkaran”, yang

terdiri dari dua bagian bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satugambar daun didalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentukbintil akar.

b. Makna

Identitas Nasional:

Bintil akar jumlah lima, dasar 5 sila pancasila

Warna merah dan putih lambang bendera Indonesia

Sistem pangan organik :

Hijau : 40 – Merah :100- kuning : 100 – Hitam :10

Hijau : 100 – Merah :0- kuning : 100– Hitam :0


Lingkaran menggambarkan sistem pangan organik yang

berkesinambungan

Dua warna dominan bermakna bahwa organik adalah hemat

Gambar/warna:

Menggambarkan keharmonisan

Mewakili semua sektor produk organik

Hijau menggambarkan ramah lingkungan, subur dan lestari

Tampilan keseluruhan label:

Sederhana, jelas dan mudah diingat

c. Warna

Uraian Hijau Merah Kuning Hitam

Tulisan ”organik” 40 % 100 % 100 % 10 %

Bagian bawah dasar, Daun 100 % 0 100 % 0

d. Ukuran (perbandingan)

a b c d e f

= b = a 85 mm = f 11 mm = d

85 mm (c)

100 mm (b)

18 mm ( f)

100. mm (a)

18 mm (d)

11 mm (e)

4.1.8 Untuk kemasan kecil logo sebagaimana dimaksud pada nomor 4.1.6.

harus proporsional untuk ukuran kemasan tersebut;

4.1.9 Pada label produk organik dicantumkan nomer registrasi lembaga

sertifikasi pangan organik yang mengeluarkan sertifikat untuk produk organik

tersebut;

4.1.10 Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 4.1.9.

dicantumkan berdekatan dengan logo organik;

Contoh:

4.1.11 Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada nomor 4.1.4

dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya,

tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian utama label;

4.1.12 Bagian utama label sebagaimana dimaksud pada nomor 4.1.11 harus

ditempatkan pada sisi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati

dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya;

4.1.13 Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam label harus

benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk

apapun lainnya;

4.1.14 Keterangan tentang organik dapat dicantumkan:

Pada Produk/komoditas secara langsung

Pada kemasan produk

4.1.15 Selain aturan yang ditetapkan dalam pedoman ini, ketentuan tentang

pelabelan lain harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Maduku ®

Madu Organik

No. Reg. xxx

4.2 Larangan4.2.1 Operator dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang

pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label apabila

keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan;

4.2.2 Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan

dalam label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang

dapat dipertanggung jawabkan.

5. Penerbitan Label

4.1 Komite Akreditasi Nasional berhak memberikan hak penerbitan label

pangan organik kepada LSPO yang telah memperoleh akreditasi;

4.2 LSPO berhak menghentikan pencantuman penggunaan label untuk

sementara oleh operator yang tersertifikasi, apabila operator melanggar

ketentuan dalam pedoman ini;

4.3 Label pangan organik dapat dicantumkan kembali oleh operator melalui

LSPO yang memberikan sertifikat, apabila operator telah melakukan

perbaikan atas ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan;

4.4 Selama sertifikat ditangguhkan, maka LSPO berkewajiban untuk

menghentikan penggunaan label organik secepatnya serta melarang

pencantuman label pangan organik pada produk/kemasan. Produk yang

beredar dinyatakan sebagai produk yang berasal dari pertanian konvensional

TIM PENYUSUN

Pengarah : Dr. Ir. I Nyoman Oka Tridjaja, M.Appl,Sc

Tim Penyusun : 1. Mulyadi Benteng, Dpl.K2. Ir. Andjar Rochani, MM3. Ananto Kusuma Seta, M.Sc, P.hd4. Dr. Purbo Winarno5. M. Heru Riza Chakim, MM6. Dr. Ahmad Sulaiman7. M. Syarip Lambaga8. Desy Rastawaty,S.Si.,Apt.9. Yusra Egayanti,S.Si.,Apt.11 Ir. Sri Setyati14. Ir. Mahpudin, MM19. Ir. Sri Purwanti, MS20. Ir. Supriyadi, MM

21. Ir. Ita Munardini, MP22. Sereida Juliaty, SPt23. Agus Hartanto, SP24. Apritasari Meliala, S.Sos25. Vera Ramashinta, SP

pelabelan organik.pdf

Documents