Orang Pribadi Yang Punya Usaha atau Pekerjaan Bebas Yang Memakai Norma

Contoh Kasus:Antonius Wijaya, seorang pedagang eceran barang-barang kelontong untuk keperluan rumah tangga. Dalam menjalankan usahanya, Antonius tidak menyelenggarakan pembukuan. Ia memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghitungan Neto.Dari buku catatan dalam tahun 2005 jumlah peredaran bruto adalah sebesar Rp. 462.808.500,- dengan perincian sebagai berikut:- Bulan Januari 2005 Rp. 36.457.000,-- Bulan Februari 2005 Rp. 38.992.300,-- Bulan Maret 2005 Rp. 39.751.400,-- Bulan April 2005 Rp. 36.665.900,-- Bulan Mei 2005 Rp. 37.710.200,-- Bulan Juni 2005 Rp. 39.954.000,-- Bulan Juli 2005 Rp. 38.500.000,-- Bulan Agustus 2005 Rp. 39.853.400,-- Bulan September 2005 Rp. 40.330.000,-- Bulan Oktober 2005 Rp. 41.230.800,-- Bulan November 2005 Rp. 35.963.000,-- Bulan Desember 2005 Rp. 37.400.500,-Sedangkan total biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 347.106.375,-Berikut ini adalah identitas yang tercantum di Kartu NPWP:NPWP : 09.123.456.7-006.000Nama : Antonius WijayaAlamat : Jl. Tmn. Pulo Gebang Blok B-1 No. 22 RT. 003 RW. 012 Cakung Timur Cakung Jakarta TimurAlamat yang digunakan untuk melakukan usaha adalah sama dengan alamat tempat tinggal.Anggota keluarga yang menjadi tanggungan Antonius adalah: Stephanie, istri (sebagai ibu rumah tangga), lahir tanggal 10 November 1971. Joshua, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 8 Oktober 1995. Dewi Nuryani, anak kandung (sebagai pelajar), lahir tanggal 3 April 1998.Selama tahun 2005 sudah membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp. 12.000.000,-Berdasarkan kasus diatas, bagaimana perhitungan PPh terutang atas nama Antonius dan jumlah PPh yang lebih/kurang dibayar untuk tahun pajak 2005 serta bagaimana pengisiannya di Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi?Penjelasan:Dasar Hukum:q Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.q Peraturan Menteri Keuangan Nomor564/KMK.03/2004tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.Wajib Pajak yang diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,- wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak (Kepala KPP di mana Wajib Pajak terdaftar) dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.Beberapa hal yang harus diperhatikan apabila Wajib Pajak akan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto antara lain:a. Wajib Pajak tetap wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU KUP;b. Biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan usaha pokok Wajib Pajak tidak dapat dikurangkan lagi, karena telah diperhitungkan dengan tarif dalam menghitung Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 21 dengan Perkiraan Penghasilan Netoadalah Pasal 9 ayat (7) Per-15/PJ/2006, yang berbunyi :Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.Pasal tersebut menyebutkan persyaratan kumulatif untuk dikenakan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto, yaitu :1.Kepadatenaga ahli: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris2.Melakukan pekerjaan bebas.Tenaga ahli yang dimaksud dalamPer-15/PJ/2006 sangat jelas disebutkan : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.Yang dimaksud dengan konsultan adalah orang pribadi yang melakukan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahliannya seperti konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik dan konsultan di bidang lainnya.Dengan demikian dokter yang bekerja di rumah sakit jelas merupakan tenaga ahli.Syarat kedua pemotongan PPh Pasal 21berdasarkan perkiraan penghasilan netoadalah melakukan pekerjaan bebas. Syarat pekerjaan bebas juga relevan dengan syarat Wajib Pajak yang dapat menggunakan norma sebagaimana diatur dalamPasal 28 UU KUP. Pasal 28 UU KUP menyatakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupekerjaan bebaswajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, orang pribadi dengan profesi apapun tidak berhak atas norma penghitungan penghasilan neto.Pekerjaan BebasPekerjaan bebas menjadi kata kunci pengenaan PPh Pasal 21 dengan perkiraan penghasilan neto dan penerapan norma penghitungan penghasilan neto. Pasal 2 ayat (1) KEP-545/PJ./2000, salah satu pasal yang tidak diubah oleh PER-15/PJ/2006, menyebutkan :pemotong pajak adalah perusahaan yang membayar imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yangmelakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.Pasal ini menekankan dan mempertegas pengertian pekerjaan bebas, yaitu bertindak untuk dirinya sendiri dan atas nama dirinya sendiri. Bukan bertindak untuk sebuah perusahaan dan jasa diberikan juga bukan atas nama perusahaan. Bila konsumen penerima jasa tidak mengenal atau tidak perlu tahu siapa individu tenaga ahli yang menyerahkan jasa, maka tenaga ahli tersebut dalam memberikan jasa bertindak untuk dan atas nama perusahaan, bukan melakukan pekerjaan bebas. Jika tenaga ahli bertindak untuk dan atas nama persekutuannya, yang diketahui konsumen penerima jasa adalah perusahaan pemberi jasa, dan nama perusahaan itulah sebagaibrandatau yang menjadi titik perhatian konsumen. Disayangkan kata-kata :bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya tidak disertakan kembali untuk kembali mempertegas pengertian pekerjaan bebas dalam redaksional Pasal 9 ayat (7) Per-15/PJ/2006.Definisi pekerjaan bebas secara khusus disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2000, yaitu : pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yangtidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Kata kunci yang dapat diambil dari definisi UU KUP adalah tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Hal iniberarti tidak ada hubungan : perusahaan-pegawai, Atasan-bawahan, dan ikatan-ikatan sebagaimana lazimnya dalam hubungan kerja, seperti : surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian, status pegawai, jabatan, absensi, promosi dan mutasi.