pejabat pengelola informasi dan dokumentasi...
TRANSCRIPT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2019
A. Gambaran Umun Kebijakan Layanan Informasi Publik
Sebagaimana termaktub dalam Undang undang Dasar 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan
Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Dalam implementasinya negara menjamin hak atas informasi bagi warga negaranya.
Bentuk dari pelasanaanya dengan terbitnya Undang undang nomor 14 tahun 2008 yang
kemudian diikuti pembentukan lembaga dan peraturan pelaksanaan. Saat ini pemerintah
sebagai pengelola negara terus giat mewujudkan good governace melalui keterbukaan
informasi. Kementerian dan Lembaga sebagai badan publik diwajibkan melaksanakan undang
undang tersebut.
Kementerian Kesehatan sebagaimana Badan Publik selalu berupaya melakukan
transparansi keterbukaan informasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Banyak program yang dilakukan seperti pembentukan pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi, penyediaan area pelayanan informasi, penyediaan website, penyiapan
perangkat peraturan dan juga aktif mengikuti pelaksanaan Open Governance Indonesia (OGI)
serta kegiatan keterbukaan informasi lainnya. Hal ini dipandang Pemberian informasi publik
adalah salah satu dari rangkaian kegiatan yang dapat mewujudkan pengawasan internal dan
eksternal.
Sektor kesehatan dianggap memiliki posisi yang strategis karena bersentuhan langsung
dengan publik, selain sektor pendidikan, sehingga membuat Kementerian Kesehatan banyak
disorot masyarakat. Tuntutan tersebut menyadarkan institusi ini untuk dapat membangun tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menjalankan transparansi dan
akuntablitas pelayanan publik.Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan good governance
berkonsekuensilogis bagi badan publik berkewajiban membuka informasi seluas – luasnya
kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Kementerian Kesehatan sebagai
badan publik memiliki obligasi untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi
secara cepat, tepat, murah, dan mudah. Kemenkes mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan dibidang kesehatan dalam pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dukungan Kemenkes dalam
menerapkan UU KIP tersebut telah diregulasikan melalui peraturan yang di sempurnakan
dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Untuk melayani informasi kepada publik, Kementerian Kesehatan telah membentuk 1
(satu) PPID Utama yang berlokasi di Gedung Adhyatma, PPID Pelaksana Eselon 1, PPID UPT
yang berada di satuan satuan kerja yang berlokasi di beberapa daerah di Indonesia. Masing
masing PPID dilingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas salah satunya
menyebarluaskan informasi.
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Kesehatan
1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Sejak tahun 2011 Menteri Kesehatan telah menetapkan regulasi pengelolaan
informasi publik berupa peraturan menteri Kesehatan nomor
2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian
Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1625/MENKES/SK/VII/2011
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang kemudian pada tahun
2017 Keputusan Menteri Kesehatan ini diganti dengan Keputusan Menteri Kesehatan
nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 37 tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka struktur
organisasi PPID berubah sebagaimana dibawah ini.
Struktur PPID
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan
menganut pola semi desentralisasi. Untuk atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Jenderal,
sedangkan PPID utama Kementerian Kesehatan dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi
dan Pelayanan Masyarakat. PPID Pelaksana dibedakan menjadi 2 yaitu PPID
Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).
PPID Utama Kementerian Kesehatan dbantu bidang infrastruktur dikelola Pusat
Data dan Infomasi, bidang Penyelesaian Sengketa dikelola oleh Biro Hukum dan
Organinsasi, bidang Pelayanan informasi dikelola oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat dan Biro Umum.
Pembina Menteri Kesehatan
Atasan PPID Sekretaris Jenderal
PPID Utama Kepala Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
PPID Pelaksana Eselon I/UPT Sekretaris Ditjen/Badan/Kepala
UPT
Bidang Penyelesaian
Sengketa
Bidang Infrastruktur
Bidang Pelayanan Informasi
2. Sarana dan Prasarana
Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik, Kementerian
Kesehatan menyediakan Desk Pelayanan Informasi Publik sebagai layanan publik
langsung, yang berada di Gedung Prof Sujudi Lantai 1, Jalan HR Rasuna Said Blok X5
Kav 4-9 Jakarta Selatan. Desk Pelayanan Informasi ini dilengkapi:
1. Meja Layanan
2. Kursi
3. Komputer
4. Televisi
5. Media Informasi
6. Rak Brosur
7. Standar Operasional Prosedur
Selain layanan informasi desk disediakan juga tidak langsung berupa website
ppid.kemkes.go.id, website kemkes.go.id dan kontak center yang terdiri dari
halokemenkes 1500567, email kontak.depkes.go.id, SMS 081281562620.
Sepanjang tahun 2019 ini layanan informasi dapat beroperasi dengan kondiisi baik dan
dapat diakses oleh masyarakat.
Ruang Pelayanan PPID atau Ruang Pojok Informasi
3. Alur Layanan
4. Standar Operasional Prosedur
5. Waktu Layanan
Layanan desk PPID Kementerian Kesehatan buka setiap hari kerja.
Hari Senin s.d Kamis : 08.30 s.d 15.00
Istirahat : 12.00 s.d 13.00
Hari Jum’at : 08.30 s.d 15.30
Istirahat : 11.30 s.d 13.00
6. Saluran
Websi te : www.pp id .kemkes.go. id
Ha lokemenkes: 1500567
Faksimili : (021) 52921669
WA : 081382236832
Email : [email protected] atau [email protected],
: @PPIDKemenkes
: Ppid Kemenkes
: @ppid.kemenkes
Website : www.ppid.kemkes.go.id dan www.kemenkes.go.id
Surat : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Kementerian Kesehatan RI
Jl. Rasuna Said X-5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12750
C. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)
1) Anggaran
Kementerian Kesehatan menyadari bahwa kebutuhan masyarakat akan informasi
khususnya kesehatan sangat besar, untuk itu Kementerian Kesehatan mengalokasi
anggaran pada tahun 2019 untuk Pelayanan informasi dan Layanan Pengaduan
sebesar lebih dari Rp 3 milyar digunakan untuk kegiatan antara lain:
a. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.
Dalam pengelolaan kegiatan ini dilakukan dengan sistem terintegrasi yang
disebut Sistem Informasi, Aspirasi dan Pengaduan (SIAP). Sistem ini dapat
diakses oleh masyarakat melalui Halokemenkes 1500567, Email, SMS, Twitter.
b. Kegiatan workshop PPID dan sosialisasi Permenkes 37 tahun 2019 dengan
alokasi anggaran.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penguatan pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi pada unit eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Kesehatan, sekaligus sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan
nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi.
c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bagi PPID pelaksana melalui metode
kompetisi.
Pada tahun 2019 Kementerian Kesehatan menyelenggarakan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan PPID yang diselenggarakan oleh PPID eselon I
dan PPID Unit Pelaksana Teknis. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi PPID di tingkat satuan kerja yang ada di daerah.
d. Kegiatan survey terhadap pelaksanaan PPID kementerian Kesehatan.
Kementerian Kesehatan selalu rutin menyelenggarakan kegiatan survey
terhadap pengelolaan pelayanan masyarakat yang terdiri dari PPID, Pengaduan
Masyarakat, Media Sosial.
e. Pengembangan Website PPID.
Kementerian Kesehatan juga mengupayakan kemudahan akses masyarakat
untuk memperoleh informasi terkait kegiatan Kementerian Kesehatan. Pada
tahun 2019 ini Kementerian Kesehatan melalukan pengembangan terhadap
Website PPID agar mudah di akses oleh masyarakat.
Selain kegiatan diatas tentunya masih banyak kegiatan rutin yang diselenggarakan
oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menjalankan amanah Undang Undang
Keterbukaan Informasi Publik.
2) Pelayanan Informasi
Pelayanan informasi di sini adalah pengelolaan permohonan informasi yang
mensyaratkan seseorang atau Badan Hukum untuk layak disebut “pemohon
informasi”. Proses pemberian informasi diupayakan cepat, murah dan efesien,
untuk menjalankan pekerjaan tersebut dibutuhkan SDM / Petugas Informasi dan
sistem retrieval informasi yang handal.
Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, PPID telah mempersiapkan
ruangan khusus juga didukung petugas terlatih dan berpengalaman dalam
memberikan layanan informasi atau disebut juga pojok informasi.
Ruang pojok informasi diberlakukan khusus untuk permohonan informasi, juga
sekaligus menerima pengaduan masyarakat. Bagi masyarakat yang
berkeingingan untuk itu dapat datang tatap muka langsung dengan petugas
informasi di gedung Prof. Sujudi, lantai satu, di kantor Kementerian Kesehatan
di Kuningan Jakarta.
Pojok Informasi tersedia beberapa fasilitas seperti : 8 board display informasi,
ruang diskusi, front desk, brosur display, majalah display, 1 unit Signage TV
Kemenkes, dan perlengkapan penunjang lainya seperti komputer desktop dan
ATK.
Mekanisme layanan informasi di Pojok Informasi mengacu pada standar
layanan keterbukaan informasi publik. Untuk memenuhi kebutuhan informasi
masyarakat, petugas informasi akan berupaya menjawab dengan berasaskan
cepat, murah dan efesien.
Tabel Rekapitulasi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Periode Januari – Desember 2019
Bulan
Pelayanan Informasi Status Waktu
Ket Halokemkes 1500567
Datang Langsung
WA/Email Pos Dipenuhi Ditolak Proses Permintaan Informasi
Permohonan Informasi
JAN 1717 0 1 1 1719 0 0 15 menit < 10 hari FEB 800 0 2 0
802
0
0
15 menit
< 10 hari
MAR 861 2 0 0 863 0 0 15 menit < 10 hari APR 797 1 0 0 798 0 0 15 menit < 10 hari MEI 760 0 1 0 761 0 0 15 menit < 10 hari JUN 816 2 0 0 818 0 0 15 menit < 10 hari JUL 928 1 1 0 930 0 0 15 menit < 10 hari AGT 867 2 0 0 869 0 0 15 menit < 10 hari SEP 1288 2 0 0 1290 0 0 15 menit < 10 hari OKT 1088 0 0 0 1088 0 0 15 menit < 10 hari NOV 3591 0 0 0 3591 0 0 15 menit < 10 hari DES 1229 3 2 0 1229 0 0 15 menit < 10 hari
Jumlah 14.742 13 7 1 14.763 0 0
Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi layanan informasi sebanyak 14.763
melalui PPID atau pojok informasi, Halo Kemkes dan website PPID.
Data Rekapitulasi Permohonan Informasi Sepanjang Tahun 2019
No. Tgl Pemohon Informasi Yang
Diminta
Alasan Penggunaan
Informasi
Cara Mengajukan Statu
s Ket
lgs Web Email WA Pos
1 07/01/2
019 Irvan Zaky
Salinan dokumen surat Menkes No. HK.03.01/Menkes
/18/2019
Untuk
referensi kebijakan BPJS di
USAID Lestari
√
08/01/2019 (Seles
ai)
Permohonan infromasi melalui email
Yaninfo, jawaban dikirim
melalui email Yaninfo dan Kontak.
2 15/01/2
019
Lembaga Komunitas
Pengawas Korupsi
Permintaan
dokumen buku pedoman pelaksanaan dan
penjelasan program : PIS-PK, PHBS, JKN, dan
NS
dalam menjalankan
tugas fungsi sebagai kontrol sosial
√
16/01/2019
(Selesai)
Permohonan informasi
melalui surat, jawaban dikirim
melalui alamat email yang tertera
pada kop surat ybs melalui email Yaninfo.
Responder berubah menjadi
3 09/02/2
019 Khairul Fikri
Permohonan data 5 tahun terakhir untuk kasus
penyakit : TBC, DBD, Stroke, Diabetes Melitus,
Hepatitis, dan Jantung per bulan,
perKabupaten di Indonesia
Data akan digunakan sebagai bahan
kajian untuk tesis
√
11/02/2019 (Seles
ai)
Permohonan informasi melalui
email, jawaban dikirim
melalui alamat email ybs melalui
email Yaninfo.
4 19/02/2
019
Brando Harison Sigalingging
Permohonan data rumah sakit
berkategori rumah saki ramh lingkungan (green
hospital) yang ada di Indonesia
Data digunakan
untuk melengkapi tugas akhir
(thesis)
√
20/02/
2019 (Selesai)
Permohonan
informasi melalui email,
jawaban dikirim melalui
alamat email ybs melalui email Kontak
5 18/03/2
019 Herry
Informasi perizinan tenaga
kerja asing untuk profesi dokter, terlebih khusus
asal dari India
Untuk
keperluan penelitian pribadi
√
18/03/
2019 (Selesai)
Permohonan informasi datang
langsung dan dijawab langsung
oleh petugas informasi
6 27/03/2
019 Sjahril Sjafri
Penjabaran UU No.44 Tahun
2009 tetang Rumah Sakit
Sebagai bahan
referensi √
27/03/2019
(Selesai)
Permohonan informasi
datang langsung dan dijawab
oleh dr. Yanti (Biro Hukor), salinan
jawaban dikirim melalui email
7 14/05/2
019
Aurora
Aldwita Mariel
Informasi terkait kebijakan e-
Kesehatan terhadap aplikasi pencatatan siklus
menstruasi
Sebagai bahan referensi
√
14/05/
2019(Selesai)
Permohonan informasi datang
langsung dan dijawab oleh Sdr.
Suliyani (PADK)l
8 17/05/2
019 Juni Widiyastuti
Rincian Anggaran Terpadu Kemenkes tahun
2019
Sebagai bahan referensi penulisan
tugas mata kuliah kebijakan dan
manajemen keuangan publik
√
29/5/2019 (Seles
ai)
Permohonan
informasi dijawab oleh Admin
melalui email Yaninfo.
9 28/05/2
019 Ahmad Faiz IPKM Tahun 2017
Sebagai bahan
untuk kebutuhan penulisan
skripsi
√
31/5/2
019 (Ditolak)
Permohonan informasi
ditolak disampaikan oleh Agen Iin
melalui WA.
10 12/06/2
019
Sinodi Nasrani
Daeli
Data jumlah
penderita PPOK, diabetes, jantung / kardiovaskule,
kanker periode 2015 -2018
Sebagai bahan skripsi
√
13/06/2019 (Seles
ai)
Permohonan
informasi datang langsung
dan dijawab oleh Sdr. Teguh
11 24/06/2
019 Diah Nikmahayati
Kebijakan terkait pelarangan iklan rokok daring
Memonitor isu
terkait kepentingan publik
√
24/06/
2019 (Selesai)
Permohonan informasi datang
langsung dan dijawab melalui
telpon dan email oleh Sdr. Teguh
12 08/07/2
019
Zalyaleolita Yuliandhani Helmi
Zakaria
Data prevalensi perilaku self-injury tingkat SMA di
Jakarta
Sebagai bahan skripsi
√
08/07/2019 (Ditola
k)
Permohonan informasi ditolak,
informasi tidak dikuasai,
disampaikan oleh Sdr. Teguh
melalui telpon.
13 12/07/2
019
Fransisca
Harefa
Kebijakan outsorcing untuk
tenaga kesehatan di rumah sakit
Untuk keperluan
membuka usaha
√
18/07/2019
(Selesai)
Permohonan
informasi ditolak disampaikan
oleh Sdr. Teguh melalui
email.
14 14/08/2
019
Salsabila
Multazam
Data hepatitis A,
B, C, D, E
Untuk keperluan
penelitian dan pembuatan skripsi
√
14/08/2019
(Selesai)
Dijawab langsung
oleh Sdr. Teguh
15 16/08/2
019 Fransisca Harefa
Informasi perizinan alat kesehatan dan
regulasi pendukungnya
Untuk keperluan membuka
usaha
√
16/08/2019 (Seles
ai)
Dijawab langsung oleh Sdr.
Teguh
16 18/09/2
019 Anityo Permadi
Informasi terkait
rekomendasi Kemenkes atas penolakan
pembuatan permohonan nama
perkumpulan oleh Kemenkumham
Untuk keperluan
administrasi pembuatan nama
perkumpulan
√
20/9/2
019 (Selesai)
Dijawab /
diinformasikan secara langsung
oleh Sdr Basar (Kasubag PP
Setditjen Yankes)
17 23/09/2
019 Suryati S.
Peraturan terkait pembatasan obat Klopidogrel oleh
BPJS Kesehatan
Untuk sendiri √
24/09/2019 (Seles
ai)
Dijawab /
diinformasikan mealui telpon oleh
Sdr. Teguh
18 03/12/2
019
Yunita
Cahyani
Jumlah Puskesmas, jumlah Bed
Rumah Sakit, dan jumlah dokter untuk periode
Untuk keperluan
tugas akhir (kuliah)
√
04/12/2019
(Selesai)
Permohonan
informasi melalui saluran HK1500567
dan dijawab melalui email oleh Sdr.
Teguh
19 12/12/2
019 Hosa Hory Fanggidae
Dokumen Surat Pernyataan Ny.
Sutjiati Hilmy tanggal 3 Agustus 2006 & SK Dirjen
Pelayanan Medik 27 September 2005
Untuk keperluan
gugatan hukum atas pelanggaran
pemalsuan tanda tangan
√
26/12/2019 (Seles
ai)
Pemohon
diterima oleh Sdr. Okto. Koordinasi
dgn Subag PP Yankes, Salinan
dokumen sudah Surat Pernyataan
Ny Sutjiati Hilmy tidak dikuasai,
sedangkan salinan dokumen SK
Dirjen sudah diberikan legasisasi oleh
Kasubag PP Setditjen Yankes
(tidak terdokumentasi).
Pemohon dikonfirmasi ualng oleh
Sdr. Teguh
20 19/12/2
019 Regina Tan
Daftar Rumah
Sakit di seluruh Indonesia baik swasta, RSUD, dll
pada tahun 2018/2019
Untuk keperluan tugas akhir
(kuliah)
√
20/12/2019 (Seles
ai)
Permohonan informasi
melalui saluran HK1500567
dan dijawab melalui email oleh Sdr.
Teguh
(data per 31 Desember 2019)
D. Penutup
Kinerja PPID K/L lebih khusus PPID Kementerian Kesehatan, setiap tahun
dievaluasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). PPID memegang kendali terhadap
segala bentuk dan peredaran informasi yang ada di lingkungan Kementerian
Kesehatan.
Hasil penilaian keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan PPID
Kementerian Kesehatan masuk dalam kategori Informatif. Tentunya hal ini tidak
terlepas dari peran pimpinan Kementerian Kesehatan dan petugas pelaksana dalam
mendukung pelaksanaan pelayanan informasi khususnya PPID Kementerian
Kesehatan.
Pada tahun 2019 ini regulasi terkait peran PPID telah terbit, hal ini menjadi
acuan dalam pengelolaan informasi khususnya PPID Kementerian Kesehatan agar
lebih berperan aktif, sehingga memberi kemudahan kepada masyarakat.
Kepala Biro Komunikasi
dan Pelayanan Masyarakat
Selaku PPID Utama
ttd
drg. Widyawati, MKM