pedoman penyusunan rencana zonasi...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ...... TAHUN ......TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN) DAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)
BAB 1PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 42 ayat (2)
menyebutkan pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian. Pasal 43 ayat (1) undang undang tersebut
menyebutkan bahwa struktur perencanaan ruang laut, meliputi perencanaan tata
ruang laut nasional; perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
perencanaan zonasi kawasan laut. Perencanaan zonasi kawasan laut merupakan
perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ
KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana
Zonasi Kawasan AntarWilayah (RZ KAW).
Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kawasan Strategis Nasional Tertentu
(KSNT) secara efisien dan efektif melalui penyusunan rencana zonasi (RZ), maka perlu
suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSNT serta implementasi RZ KSNT
yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah.
Untuk itu, diperlukan suatu pedoman sebagai dasar atau landasan hukum dalam
penyusunan RZ KSNT dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-
undangan terkait. Dengan adanya pedoman penyusunan RZ KSNT, diharapkan dapat
mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi UU
32/2014.
Berdasarkan sudut kepentingannya KSNT meliputi KSNT kepentingan pertahanan
keamanan, KSNT kepentingan pengendalian lingkungan hidup dan Situs Warisan
Dunia. Salah satu bentuk KSNT dengan sudut kepentingan pertahanan keamanan
adalah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Pulau-pulau Kecil Terluar sebagai KSNT
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan
Pulau-pulau Kecil Terluar.
Mengingat masing-masing jenis KSNT tersebut mempunyai karakter yang berbeda-
beda, maka muatan dan proses penyusunan rencana zonasinya juga berbeda. Sehingga
dengan demikian pedoman untuk menyusun rencana zonasi KSNT perlu kiranya
difokuskan pada masing-masing jenis KSNT dengan suatu pedoman tersendiri.
1.2. Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RZ KSNT Pulau-pulau
Kecil Terluar (PPKT) oleh Pemerintah. Adapun tujuan dari pedoman ini adalah untuk
mewujudkan RZ KSNT sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang no 32 Tahun
2014 tentang Kelautan.
1.3. Landasan Hukum
Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014;
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;
13.UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis
Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau
Kecil Terluar;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana
Tata Ruang;
20.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau
Kecil Terluar;
21.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional;
22.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan
Indonesia;
23.Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil
Terluar;
24.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang
Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
26.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran
di Laut;
27.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kepelabuhanan Perikanan;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penegasan Batas Daerah;
29.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
30.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur
Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengeloaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
1.4. Muatan Pedoman
Buku pedoman ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian 1 (pertama) yaitu
pendahuluan, dan penjelasan materi dan ketentuan KSNT dan PPKT sebagai KSNT.
Bagian 2 (kedua) berisi muatan materi RZ KSNT PPKT. Bagian 3 (ketiga) berisi
mekanisme dan tata cara penyusunan RZ KSNT.
Bab I : memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum,
Kedudukan pedoman, Fungsi dan Manfaat Pedoman, serta
Kedudukan PPKT sebagai KSNT
Bab II : memuat substansi materi RZ KSNT PPKT
Bab III : memuat Tata Cara Penyusunan RZ KSNT PPKT
1.5. Kedudukan Pedoman
Pedoman bidang perencanaan ruang laut saling terkait satu sama lain sehingga
masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara
diagramatis, keterkaitan pedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang
penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang lainnya ditunjukkan pada
gambar sebagai berikut:
Gambar 1.1.Kedudukan Pedoman Penyusunan RZ KSNT
UU 32 / 2014 Tentang Kelautan
Pedoman Penyusunan RTRLN
Pedoman Penyusunan RZWP-3-K
Pedoman Penyusunan RZ Kawasan Laut
Pedoman Penyusunan RZ KSN
Pedoman PenyusunanRZ Kawasan Antar Wilayah
Pedoman Penyusunan RZ KSNT :a. RZ PPKTb. RZ Situs Warisan Duniac. RZ Kawasan Perlindungan
Lingkungan Hidup
1.6. Fungsi dan Manfaat Pedoman
Fungsi pedoman penyusunan RZ KSNT yaitu sebagai:
1) acuan yang secara umum memberikan pengertian dan wawasan aspek
ketataruangan, serta koridor dalam penyusunan RZ KSNT; dan
2) acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep pendekatan,
arahan muatan teknis, arahan proses dan prosedur, serta dasar hukum yang
melandasi penyusunan RZ KSNT.
Adapun manfaat pedoman penyusunan RZ KSNT yaitu untuk:
1) memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas RZ KSNT;
2) memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan
keanekaragaman setiap KSNT; dan
3) membantu percepatan penyusunan RZ KSNT.
1.7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Berdasarkan sudut kepentingannya KSNT meliputi KSNT kepentingan pertahanan
keamanan, KSNT kepentingan pengendalian lingkungan hidup dan Situs Warisan
Dunia. Salah satu bentuk KSNT dengan sudut kepentingan pertahanan keamanan
adalah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT). Pulau-pulau Kecil Terluar sebagai KSNT
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan
Pulau-pulau Kecil Terluar.
Mengingat masing-masing jenis KSNT tersebut mempunyai karakter yang berbeda-
beda, maka muatan dan proses penyusunan rencana zonasinya juga berbeda. Sehingga
pedoman untuk menyusun rencana zonasi KSNT perlu kiranya difokuskan pada
masing-masing jenis KSNT dengan suatu pedoman tersendiri. Pedoman ini dibatasi
pada Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT.
1.7.1. Pengertian Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Kawasan Strategis Nasional Tertentu merupakan suatu kawasan dalam lingkup
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai-
nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan
nasional.
Berdasarkan UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil sudut kepentingan nasional KSNT adalah :
a. Pertahanan Keamanan
b. Pengendalian Lingkungan; dan
c. Situs Warisan Dunia
Selanjutnya UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil dalam penjelasan pasal 10 huruf a mengamanatkan bahwa KSNT memperhatikan
kriteria :
a. Batas-batas maritim kedaulatan negara
b. Kawasan geopolitik
c. Pertahanan dan keamanan negara
d. Situs warisan dunia
e. Pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal; dan
f. Habitat biota endemik dan langka
KSNT dari sudut kedaulatan negara ditetapkan dengan kriteria kawasan yang
merupakan Pulau – pulau Kecil Terluar (PPKT). Sementara KSNT dari sudut
Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan wilayah Laut yang ditetapkan sebagai
daerah cadangan karbon biru. Sedangkan KSNT dari sudut situs warisan dunia
ditetapkan dengan kriteria :
a. Warisan cagar budaya di air; dan
b. Warisan dunia alami.
Kriteria lokasi KSNT yang merupakan warisan Cagar Budaya di air ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Untuk
KSNT yang merupakan Warisan Dunia Alami ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki fitur fisik dan formasi biologi atau gabungan keduanya yang bernilai
universal luar biasa dari sudut pandang keindahan atau ilmu pengetahuan;
b. memiliki fitur geologis dan formasi fisiografis dalam area tertentu sebagai habitat
biota laut langka yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu
pengetahuan dan konservasi; dan/atau
c. berupa situs alami atau area tertentu yang bernilai universal luar biasa dari
sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi, dan keindahan alamiah.
1.7.2. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Dalam sistem perencanaan tata ruang laut dan zonasi dan sistem perencanaan
pembangunan nasional, kedudukan Rencana Zonasi KSNT dapat ditunjukkan pada
gambar berikut.
Gambar 1.2.Kedudukan RZ KSNT dalam perencanaan ruang laut
Rencana Zonasi KSNT merupakan penjabaran RTRLN yang disusun sesuai dengan
tujuan penetapan masing-masing KSNT. Muatan Rencana Zonasi KSNT ditentukan
oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan nasional dan berisi aturan terkait dengan
hal-hal spesifik di luar kewenangan pemerintah provinsi. Kepentingan nasional pada
KSNT merupakan dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RZ
provinsi. RZ KSNT juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam
penyelenggaraan penataan ruang.
Fungsi RZ KSNT yaitu sebagai:
1. alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSNT yang
diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;
2. acuan dalam sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
dan swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk
mewujudkan KSNT;
3. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT, termasuk acuan penentuan
ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan dapat dijadikan dasar penerbitan
perizinan.
Adapun Peran RZ KSNT adalah sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL).
Gambar 1.3.Fungsi RZ KSNT
Adapun masa berlaku RZ KSNT berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RZ KSNT dapat
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. perubahan RTRLN yang menuntut perubahan terhadap RZ KSNT.
1.7.3. PPKT sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau
– Pulau Kecil Terluar pasal 3 ayat 1, Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) merupakan
KSNT. Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan
perikanan. Pemanfaatan PPKT tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga kedaulatan
NKRI.
Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk :
a. pertahanan keamanan
b. kesejahteraan masyarakat dan/atau
c. pelestarian lingkungan
a) Karakteristik Umum Pulau – Pulau Kecil Terluar
Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik
dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai
dengan hukum internasional dan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar terdapat 111 PPKT. PPKT
tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda – beda ditinjau dari luasannya,
kependudukan, dan basis administrasinya.
Luasan Pulau – Pulau Kecil menurut Undang – Undang 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau – Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil
atau sama dengan 2.000 km persegi (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan
Ekosistemnya. Sedangkan menurut UNESCO dalam buku panduannya1, disebutkan
bahwa pembagian luasan pulau kecil dapat dibedakan menjadi pulau sangat kecil dan
pulau kecil. Pulau sangat kecil mempunyai luasan < 100 km persegi, dan pulau kecil
mempunyai luasan ≥ 100 km persegi – 2.000 km persegi. Berdasarkan pembagian
luasan tersebut, maka PPKT dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. PPKT dengan luas < 100 km persegi : 89 PPKT
b. PPKT dengan luas ≥ 100 km persegi : 22 PPKT
Berdasarkan kependudukan, PPKT dapat diklasifikasikan sebagai PPKT berpenduduk
dan PPKT tidak berpenduduk. Jumlah PPKT berdasarkan kependudukannya adalah
sebagai berikut:
a. PPKT berpenduduk : 46 PPKT
b. PPKT tidak berpenduduk : 65 PPKT
Sedangkan berdasarkan basis administrasinya, PPKT dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:
a. PPKT dengan basis administrasi Kabupaten/Kota : 5 PPKT
b. PPKT dengan basis administrasi Kecamatan : 23 PPKT
c. PPKT dengan basis administrasi Desa : 18 PPKT
d. PPKT tanpa basis administrasi tertentu (menjadi bagian dari Desa yang
terdapat di pulau lain / daratan : 65 PPKT
1 UNESCO, 1991, “Hydrology and water resources of small islands: a practical guide”.
Secara keseluruhan jumlah PPKT dengan karakteristik menurut luasan,
kependudukan, dan basis administrasi dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun daftar
PPKT dengan karakteristik menurut luasan, kependudukan, dan basis administrasi
terlampir dalam Lampiran 1.
Tabel 1.1. Jumlah PPKT Menurut Luasan, Kependudukan, & Basis Administrasi
b) Isu – Isu Strategis Pulau – Pulau Kecil Terluar
Isu – isu strategis KSNT PPKT antara lain :
1) masih belum tuntasnya perjanjian penetapan beberapa garis batas negara di
perbatasan laut antarnegara baik melalui kesepakatan delimitasi bilateral
maupun unilateral oleh pihak Indonesia, sehingga perlu ditetapkan batas laut
sementara untuk keperluan pertahanan dan keamanan, serta perlu pencegahan
penyelundupan serta lintas batas ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian
negara secara ekonomi dan lingkungan;
2) adanya konflik dan potensi konflik pemanfaatan ruang pada kawasan yang
diperuntukkan bagi wilayah pertahanan (basis militer, daerah latihan militer,
dan kawasan kepentingan militer lainnya);
3) adanya ancaman terhadap kedaulatan negara, antara lain terorisme, kerawanan
sosial politik, konflik komunal, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap
kekayaan negara (terutama SDA) di wilayah perbatasan yang dapat
mengakibatkan gangguan diplomatik;
4) sering terjadinya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara berupa
pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan
manusia, serta pencurian ikan;
5) minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan
perbatasan negara apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah perbatasan
yang harus diawasi;
6) keterisolasian masyarakat di kawasan perbatasan negara dan kesenjangan
tingkat kesejahteraan dan pembangunan antara kawasan perbatasan negara
dengan negara tetangga yang berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat di
kawasan perbatasan negara; dan
Luas
Berpenduduk / Basis Administrasi Tidak Berpenduduk / Tidak Mempunyai Basis Administrasi
JUMLAH PPKTKab/Kota Kecamatan Desa Non Administrasi
≥ 100 Km2 5 14 2 1 22< 100 Km2 5 13 3 68 89JUMLAH 5 19 15 3 69 111
7) minimnya pelayanan prasarana dan sarana serta dukungan kependudukan di
kawasan perbatasan negara.
8) Maraknya Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di perairan sekitar PPKT
9) Terjadinya degradasi ekosistem dan sumberdaya alam laut pada PPKT dan
perairan sekitarnya
10)Rentannya keberadaan PPKT akibat perubahan iklim global
11)Terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali pada PPKT
Gambar 1.4. Sebaran PPKT Menurut Luasan, Kependudukan & Basis Administrasi
BAB 2KONSEPSI & MUATAN
RENCANA ZONASI KSNT PPKT
2.1.Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT
Penentuan batas wilayah perencanaan wajib dilakukan sebelum melakukan suatu perencanaan
yang bersifat spasial/keruangan. Batas wilayah perencanaan untuk RZ KSNT PPKT meliputi
wilayah perencanaan kearah daratan dan wilayah perencanaan kearah perairan.
2.1.1. Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Wilayah Daratan
Wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT kearah daratan ditetapkan berdasarkan karakteristik
PPKT menurut luasan dan basis administrasi sebagai berikut :
1. PPKT dengan luas < 100 km2 dan tidak berpenduduk maka seluruh wilayah daratan
PPKT merupakan bagian dari wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT
2. PPKT dengan luas < 100 km2 dan berpenduduk/memiliki basis administrasi maka maka
wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT ditetapkan hanya di wilayah perairan.
3. PPKT dengan luas ≥ 100 km2 maka wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT ditetapkan
hanya di wilayah perairan.
Gambar 2.1.Penentuan batas wilayah perencanaan daratan pada PPKT < 100 km2 tidak berpenduduk
2.1.2. Tata Cara Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Wilayah Perairan
Wilayah perencanaan kearah perairan meliputi perairan di sekitar PPKT paling jauh 12 (dua
belas) mil Laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah ke arah Laut
Teritorial. Walaupun begitu, dalam pelaksanaan penentuan batas wilayah perencanaan PPKT
dan perairan sekitarnya terdapat beberapa kondisi yang akan diatur lebih lanjut dalam
pedoman ini yaitu :
1. PPKT yang letaknya tersendiri dengan jarak lebih dari 24 mil laut dari daratan/pulau
terdekat. Wilayah perencanaan perairan ditentukan paling jauh 12 mil laut diukur dari
garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil penarikan garis 12
mil laut ke arah perbatasan negara belum mencapai batas laut teritorial maka batas
wilayah perencanaan di teruskan sampai ke batas laut teritorial. Batas wilayah
perencanaan di sebelah kiri dan kanan dari hasil penarikan garis 12 mil laut ditarik
ke batas laut teritorial dari titik lengkungan terjauh hasil penarikan garis 12 mil laut
sehingga membentuk sudut tegak lurus (90 derajat) dengan batas laut teritorial. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 2.2.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT pada PPKT yang letaknya
tersendiri
2. PPKT yang jaraknya kurang dari 24 mil laut dari daratan/pulau terdekat yang bukan
PPKT.
a. Jika pada radius 24 mil laut dari PPKT hanya terdapat satu pulau kecil
Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12
mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil
penarikan garis 12 mil laut dari PPKT berpotongan dengan hasil penarikan garis 12
mil laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat (sesuai kaidah pada UU 23
tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah) maka wilayah perencanaan ditarik dari
titik perpotongan keduanya ke titik jarak yang sama antara PPKT dan
daratan/pulau terdekat. Titik jarak yang sama dihitung dari titik ujung terluar dari
pulau/daratan ke titik ujung terluar PPKT. Selanjutnya, dari titik perpotongan
kedua hasil penarikan garis 12 mil laut yang paling dekat dengan garis teritorial
ditarik garis yang membentuk sudut 90 derajat dengan garis teritorial. Sedangkan,
pada sisi yang tidak berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari
pasang tertinggi daratan/pulau terdekat dan pada arah ke perbatasan negara maka
wilayah perencanaan ditentukan berdasarkan kaidah pada poin 1 diatas. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 2.3.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius 24 mil dari
PPKT hanya terdapat satu pulau kecil
b. Jika pada radius 24 mil laut dari PPKT terdapat lebih dari satu pulau kecil.
Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini pada prinsipnya
ditentukan dengan kaidah seperti poin a di atas. Akan tetapi, titik perpotongan
antara hasil penarikan garis 12 mil laut dari PPKT dan hasil penarikan garis 12 mil
laut dari pasang tertinggi daratan/pulau terdekat yang dijadikan acuan penarikan
batas wilayah perencanaan hanya titik perpotongan yang terluar. Garis batas
diantara PPKT dan pulau-pulau / daratan yang bukan PPKT ditarik menggunakan
kaidah jarak yang sama. Jika titik perpotongan antara hasil penarikan garis 12 mil
laut dari PPKT berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari pasang
tertinggi daratan/pulau terdekat tidak dapat dijadikan acuan maka titik jarak yang
sama diteruskan sampai ke garis batas teritorial dengan membentuk sudut 90
derajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 2.4.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius 24 mil dari
PPKT terdapat lebih satu pulau/daratan
CONTOH 1
CONTOH 2
c. Jika pada radius 24 mil laut dari PPKT hanya terdapat satu pulau besar.
Wilayah perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12
mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Pada
bagian yang berhadapan dengan dengan pulau besar garis batas wilayah
perencanaan ditentukan berdasarkan prinsip jarak yang sama pada ujung-ujung
terluar PPKT dan ujung-ujung terluar pulau besar tersebut sampai titik paling jauh
yang masih masuk dalam radius 12 mil laut PPKT. Sedangkan, pada sisi yang tidak
berpotongan dengan hasil penarikan garis 12 mil laut dari pasang tertinggi
daratan/pulau terdekat dan pada arah ke perbatasan negara maka wilayah
perencanaan ditentukan berdasarkan kaidah pada poin 1 diatas. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Gambar 2.5.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius 24 mil dari
PPKT terdapat satu pulau besar
3. PPKT yang di dekatnya terdapat pulau (pulau-pulau) yang merupakan satu kesatuan
ekosistem dan/atau satu kesatuan morfogenesa dengan PPKT tersebut. Pada PPKT
dengan tipe seperti ini maka wilayah perencanaan perairan ditentukan seperti kaidah
penentuan sebagaimana pada poin 1 dan poin 2 dengan memasukkan pulau-pulau yang
merupakan satu kesatuan ekosistem dan/atau satu kesatuan morfogenesa dengan PPKT
tersebut sebagai bagian dari wilayah perencanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar berikut ini.
Gambar 2.6.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang di dekat PPKT terdapat
pulau dalam satu kesatuan ekosistem/morfogenesa
4. PPKT yang pada jarak kurang dari 24 mil laut terdapat PPKT lainnya. Wilayah
perencanaan perairan pada PPKT tipe seperti ini ditentukan paling jauh 12 mil laut
diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah. Jika hasil penarikan
garis 12 mil laut ke arah perbatasan negara belum mencapai batas laut teritorial maka
batas wilayah perencanaan di teruskan sampai ke batas laut teritorial. Batas wilayah
perencanaan di sebelah kiri dan kanan dari hasil penarikan garis 12 mil laut ditarik ke
batas laut teritorial dari titik lengkungan terjauh hasil penarikan garis 12 mil laut
sehingga membentuk sudut tegak lurus (90 derajat) dengan batas laut teritorial. Pada
bagian yang berhadapan dengan PPKT lainnya maka batas wilayah perencanaan
ditentukan dengan prinsip sama jarak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
berikut ini.
Gambar 2.7.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT yang pada radius kurang 24
mil dari PPKT terdapat PPKT lain
5. Untuk PPKT dengan wilayah administrasi tersendiri (1 kecamatan dan/atau lebih tinggi)
maka wilayah perencanaan perairan ditentukan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis
pantai pada saat terjadi air laut surut terendah sampai ke batas laut teritorial dengan
kaidah penentuan sebagaimana pada poin 1 dan poin 2. Batas wilayah perencanaan ke
bagian dalam ditentukan dari ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut
Teritorial yang ditarik 90ᵒ kearah Batas Laut Teritorial. Dalam hal terdapat PPKT dengan
wilayah administrasi tersendiri dalam jarak < 24 mil laut maka batas wilayah
perencanaan ditarik dari ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut Teritorial
yang satu dengan ujung terjauh PPKT yang menghadap Batas Laut Teritorial yang
lainnya dengan menggunakan prinsip sama jarak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar berikut ini.
Gambar 2.8.Penentuan batas wilayah perencanaan perairan RZ KSNT PPKT pada PPKT yang merupakan
wilayah administrasi tersendiri
6. PPKT yang berada pada jarak kurang dari 12 mil dari Wilayah Kelola Perairan Provinsi
maka wilayah perencanaannya sampai batas Wilayah Kelola Perairan Provinsi, jika
terdapat dua PPKT yang jaraknya kurang dari 24 mil laut dan berbeda wilayah
administrasi Provinsi maka batas wilayah perencanaan diantara kedua PPKT tersebut
mengikuti batas wilayah kelola laut provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar
berikut ini.
Gambar 2.9.Penentuan Batas Wilayah Perencanaan Perairan RZ KSNT PPKT pada dua PPKT atau lebih
yang berjarak kurang dari 24 mil dan berbeda Provinsi
7. Dalam hal jarak antar PPKT tersebut relatif dekat dan dalam satu wilayah administrasi
Provinsi maka wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT dapat dikelompokkan dalam satu
klaster PPKT. Dalam beberapa kasus, hal tersebut dapat menyebabkan kekosongan pada
wilayah perairan (Enklav) yang tidak termasuk dalam wilayah perencanaan RZ KSNT
PPKT sebagaimana contoh dibawah ini.
Gambar 2.10.Contoh kekosongan wilayah perairan antar wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT pada klaster
PPKT
Pada gambar contoh diatas terlihat terdapat Enklav pada wilayah perairan diantara
Wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT. Hal ini berpotensi pada terjadinya kekosongan
pengaturan wilayah perairan dan terjadinya celah dalam wilayah perbatasan laut dalam
kedaulatan NKRI. Dalam kasus seperti ini, maka enklav-enklav tersebut dimasukkan
dalam wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT dengan batas paling luar adalah batas laut
teritorial dan batas paling dalam adalah garis pangkal kepulauan. Jika setelah enklav
tersebut dimasukkan dalam wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT masih terdapat enklav
dengan Wilayah Kelola Perairan Provinsi maka area enklav tersebut akan dimasukkan
dalam wilayah perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah. Hal ini
dimaksudkan agar tercipta kesinambungan dalam wilayah perencanaan. Contoh
penggambaran wilayah perencanaan tersebut seperti dibawah ini.
Gambar 2.11.Penentuan wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT pada klaster PPKT
8. Dalam hal batas KSNT telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Rencana Zonasi
Kawasan Antar Wilayah, Peraturan Presiden Rencana Zonasi Kawasan Strategis
Nasional, dan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
Provinsi, maka wilayah perencanaan RZ KSNT mengikuti batas KSNT sebagaimana telah
digambarkan pada peraturan tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut
ini.
Gambar 2.12.Penentuan wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT yang telah mempunyai ketetapan hukum
2.2.Tipologi KSNT PPKT
Sebelum menyusun suatu perencanaan bagi PPKT dan perairan sekitarnya perlu kiranya
diketahui karakteristik atau tipologi suatu PPKT. Pembagian tipologi PPKT untuk kepentingan
perencanaan dapat diklasifikasikan menurut beberapa pendekatan. Pendekatan yang dapat
digunakan antara lain :
a. Kependudukan;
b. Basis Administrasi;
c. Ukuran luas;
d. Letak geografis;
e. Morfogenesa pulau; dan
f. Status Pulau / Kawasan;
Tipologi KSNT PPKT dapat dilihat pada tabel berikut
Batas KSNT sudah tergambar dalamPerda RZWP3K Provinsi Sumbar Perda Nomor 4 Tahun 2018
Tabel 2.1. Tipologi KSNT PPKT
Dengan membagi PPKT sesuai tipologinya maka dapat ditentukan pendekatan perencanaan
terhadap PPKT dan perairan sekitarnya. Pembagian PPKT berdasarkan tipologi diatas dan
pendekatan perencanaannya dapat dilihat pada lampiran 7
2.3.Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT
Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT merupakan landasan berfikir awal yang disusun
sebelum pelaksanaan penyusunan RZ KSNT PPKT. Pendekatan perencanaan RZ KSNT PPKT
dirumuskan dengan memperhatikan :
a. Kebijakan Pembangunan Kelautan;
b. Tujuan Pemanfaatan PPKT;
c. RTRLN;
d. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
e. Rencana Zonasi Antarwilayah
Pendekatan perencanaan RZ KSNT PPKT akan menghasilkan fokus dari perencanaan zonasi.
Fokus perencanaan zonasi KSNT PPKT secara umum dapat dikelompokkan menjadi :
a. Titik berat pada pertahanan keamanan
b. Titik berat pada pengendalian lingkungan hidup; dan
PENDEKATAN KRITERIA TIPOLOGIPenduduk Tidak Berpenduduk
BerpendudukBasis Administrasi
Kabupaten / KotaKecamatanDesaTidak memiliki basis administrasi (bagian dari pulau/daratan lain)
Ukuran Luas ≤ 100 km2 (≤ 10.000 ha) – Pulau sangat kecil100 km2 - 2.000 km2 (10.000 – 200.000 ha) – Pulau kecil> 2.000 km2 (> 200.000 ha) – Pulau besar
Letak Geografis Berbatasan dengan negara tetanggaBerbatasan dengan laut lepas
Morfogenesa Pulau Dataran Pulau AlluviumPulau Karang/KoralPulau Atol
Pulau Berbukit Pulau VulkanikPulau TektonikPulau Teras TerangkatPulau PetabahPulau Genesis Campuran
Status Pulau / Kawasan
MiliterKawasan Lindung / KonservasiWilayah Hukum AdatKawasan Strategis / Alur Pelayaran Internasional / MigasTidak mempunyai status khusus
c. Titik berat pada kesejahteraan masyarakat.
Pada perencanaan dengan titik berat pada pertahanan keamanan maka struktur ruang yang
berisikan jaringan sarana dan prasarana di PPKT akan ditujukan untuk pelayanan kepada
kepentingan pertahanan dan keamanan. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 telah
mengatur pemanfaatan PPKT untuk pertahanan keamanan meliputi :
a. akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut;
b. penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain;
c. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
e. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
f. pengembangan potensi maritim lainnya.
Demikian juga dengan pola ruang yang akan disusun dalam bentuk zona-zona harus mengacu
pada pengaturan tersebut diatas dan dapat mendukung fungsi-fungsi tersebut.
Pada perencanaan dengan titik berat pada pengendalian lingkungan hidup maka pola ruang
yang akan disusun dapat berupa kawasan konservasi. Kawasan konservasi pada PPKT dan
perairan sekitarnya dapat mencakup seluruh wilayah perencanaan atau sebagian dari wilayah
perencanaan. Dalam hal alokasi ruang yang disusun tidak semuanya untuk kawasan
konservasi maka alokasi ruang yang bukan kawasan konservasi harus kompatibel dengan
kawasan konservasi.
Pada perencanaan dengan titik berat pada kesejahteraan maka struktur ruang yang berisikan
jaringan sarana dan prasarana di PPKT akan ditujukan untuk pelayanan kepada kepentingan
pertumbuhan ekonomi terutama untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di PPKT
yang berpenduduk. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 telah mengatur pemanfaatan
PPKT untuk kesejahteraan masyarakat meliputi :
a. usaha kelautan dan perikanan;
b. ekowisata bahari;
c. pendidikan dan penelitian;
d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
e. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
f. pengembangan potensi maritim lainnya.
Demikian juga dengan pola ruang yang akan disusun dalam bentuk zona-zona harus mengacu
pada pengaturan tersebut diatas dan dapat mendukung fungsi-fungsi tersebut.
Gambar 2.11.Pendekatan Perencanaan RZ KSNT PPKT
2.4. Muatan Dokumen Rencana Zonasi KSNT PPKT
Muatan dokumen Rencana Zonasi KSNT PPKT sekurang – kurangnya terdiri atas :
1. Pendahuluan
2. Deskripsi potensi wilayah dan kegiatan pemanfaatan di PPKT
3. Isu-isu strategis wilayah
4. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Perencanaan Ruang
5. Rencana Alokasi Ruang;
6. Rencana Pemanfaatan Ruang dan indikasi program;
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
8. Lampiran peta tematik dan peta rencana struktur dan pola ruang
2.4.1. Pendahuluan
Pendahuluan memuat :
a. Latar belakang;
b. Maksud dan tujuan;
c. Profil wilayah secara umum dan peta wilayah perencanaan;
d. Dasar hukum; merupakan dasar hukum yang menjadi dasar pengamanatan
penyusunan RZ KSNT PPKT seperti UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014, UU No. 23/2014,
UU No. 32/2014,
e. Peraturan Perundangan terkait; berisi peraturan perundangan yang menjadi acuan
dalam menyusun materi substansi RZ KSNT PPKT seperti peraturan perundangan di
bidang perencanaan tata ruang, peraturan perundangan sektoral, dan peraturan
perundangan bidang pemetaan; dan
f. Isu-isu strategis;
2.4.2. Deskripsi Potensi Wilayah dan Kegiatan Pemanfaatan di PPKT
Bagian ini menjabarkan potensi sumberdaya PPKT dan kegiatan pemanfaatan eksistingnya.
A. Deskripsi Potensi Sumberdaya PPKT
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Wilyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Ayat 4 yang
menyebutkan bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
Sumberdaya Hayati :
- Terumbu karang meliputi sebaran, luas dan jika memungkinkan disertai
kondisi ekosistem terumbu karang;
- Mangrove meliputi sebaran dan luas,
- Lamun meliputi sebaran dan luas,
- Sumberdaya Ikan dan biota lainnya,
Sumberdaya Non Hayati :
- Pasir
- Mineral dasar laut
- Sumberdaya non hayati lain yang ditemukan.
Sumberdaya buatan dan Jasa kelautan :
- Infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan;
- Jasa-jasa lingkungan
- Sumberdaya buatan dan jasa kelautan lain yang ditemukan.
B. Deskripsi Kegiatan Pemanfaatan
Mendeskripsikan mengenai kegiatan-kegiatan yang saat ini memanfaatan ruang di PPKT
dan perairan sekitarnya, seperti : pertambangan, kawasan konservasi, wisata bahari,
BMKT, tambat labuh, floating unit, bangunan perikanan permanen (KJA, rumpon), area
penangkapan ikan modern dan tradisional serta budidaya laut (rumput laut dan mutiara),
kawasan militer, alur laut (pipa dan kabel bawah laut), alur pelayaran, dan alur migrasi
biota. Perbandingan antara potensi dan tingkat pemanfaatannya dapat memberikan
gambaran apakah pemanfaatan sumberdaya di PPKT dan perairan sekitarnya masih dapat
dikembangkan atau sudah over-eksploitasi sehingga harus dihentikan.
2.4.3. Isu-Isu Strategis Wilayah
Isu-isu strategis wilayah merupakan isu-isu yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya
pesisir dan pulau-pulau kecil dan isu-isu ancaman, ekonomi, dan sosial budaya. Secara umum,
isu isu strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu:
a. Isu strategis terkait pertahanan dan keamanan;
b. Isu strategis terkait lingkungan hidup; dan
c. Isu strategis terkait kesejahteraan masyarakat.
Masing-masing isu strategis dalam kelompok utama tersebut selanjutnya harus dijabarkan
menjadi isu-isu strategis yang spesifik di lokasi perencanaan RZ KSNT PPKT. Contoh penjabaran
isu-isu strategis tersebut seperti pada tabel berikut.
Tabel 2.2. Isu – isu Strategis KSNT
2.4.4. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan Ruang
Tujuan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT disusun berdasarkan kebijakan nasional terkait
PPKT yang bersangkutan, titik berat perencanaan zonasi PPKT yang bersangkutan dan isu – isu
strategis wilayah PPKT tersebut. Secara garis besar tujuan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT
adalah untuk mewujudkan kawasan dengan fungsi :
a. Pertahanan keamanan; untuk menjamin kedaulatan negara dan ketertiban wilayah
negara;
b. Perlindungan lingkungan hidup; tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat
dimaksudkan untuk mendukung pemanfaatan ruang yang sejalan dan tidak
mengganggu fungsi perlindungan lingkungan hidup; dan
c. Pengembangan ekonomi; untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ISU STRATEGIS PENJABARAN ISU STRATEGISTerkait Pertahanan Keamanan
- Belum tuntasnya garis batas negara di laut dengan beberapa negara tetangga- Pelanggaran kedaulatan pada wilayah perbatasan laut- Minimnya prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan perbatasan negara di laut- Konflik pemanfaatan ruang laut pada kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah
pertahanan- Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di perairan sekitar PPKT- Keterisolasian, ketertinggalan dan kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di PPKT
Terkait Lingkungan Hidup
- Terjadinya degradasi ekosistem dan sumberdaya alam laut pada PPKT dan perairan sekitarnya
- Rentannya keberadaan PPKT akibat perubahan iklim global- Terjadinya konversi lahan yang tidak terkendali pada PPKT
Terkait Kesejahteraan Masyarakat
- Terjadinya konflik pemanfaatan ruang di PPKT dan perairan sekitarnya- Rendahnya kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di PPKT- Kurangnya akses masyarakat adat terhadap pemanfaatan ruang laut- Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat PPKT- Kurangnya sarana prasarana dasar di PPKT- Lemahnya konektivitas PPKT dengan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi wilayah- Konflik penguasaan dan pemilikan lahan pada PPKT
Kebijakan perencanaan ruang merupakan penjabaran dari tujuan perencanaan ruang dalam
bentuk kebijakan yang diambil dalam perencanaan zonasi RZ KSNT PPKT. Kebijakan yang
diambil tersebut harus sejalan dengan kebijakan pertahanan keamanan nasional dan kebijakan
pembangunan nasional. Kebijakan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT mencerminkan fokus
perencanaan zonasi PPKT yang bersangkutan dan penyelesaian isu – isu strategis wilayah PPKT.
Kebijakan perencanaan ruang RZ KSNT PPKT dijabarkan dalam strategi – strategi
pencapaiannya. Strategi perencanaan ruang tersebut harus menggambarkan operasionalisasi
setiap kebijakan perencanaan ruang yang diambil. Terkait dengan hal tersebut, Kebijakan dan
strategi perencanaan ruang RZ KSNT PPKT bersifat spasial sehingga dapat dituangkan dalam
rencana alokasi ruang, indikasi program, dan peraturan pemanfaatan ruang.
2.4.5. Rencana Struktur dan Pola Ruang
A. Rencana Struktur Ruang
Rencana struktur ruang pada Rencana Zonasi KSNT PPKT merupakan susunan pusat –
pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional. Rencana struktur ruang berfungsi:
sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat kegiatan di PPKT;
sebagai arahan perletakan jaringan prasarana di PPKT sesuai dengan fungsi
jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan di PPKT;
sebagai pembentuk konektifitas antara PPKT dengan pusat – pusat kegiatan utama
sebagai dasar penyusunan indikasi program utama.
Pada PPKT yang tidak berpenduduk atau dimana PPKT tersebut belum menjadi bagian dari
rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi,
RTRW Kabupaten maka rencana struktur ruang pada RZ KSNT PPKT difokuskan pada
pembentukan konektifitas antara PPKT dengan pusat – pusat kegiatan utama yang telah
ada. Pembentuk konektifitas pada PPKT adalah alur pelayaran yang menghubungkan
antara PPKT dengan dermaga/pelabuhan pada pusat kegiatan utama. Hal ini bertujuan
untuk menjadikan PPKT sebagai bagian pembentuk struktur keruangan dalam sistem
perencanaan wilayah.
Gambar 2.12.Konsepsi Konektifitas Rencana Struktur Ruang dalam RZ KSNT PPKT
Dalam hal rencana struktur ruang pada suatu PPKT sudah ditetapkan melalui rencana tata
ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten maka penetapan rencana
struktur ruang dalam RZ KSNT PPKT dapat mengacu pada rencana struktur ruang yang
telah ditetapkan dalam RTRW dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah
pusat.
Rencana Struktur ruang pada RZ KSNT PPKT meliputi :
1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan, terdiri atas
a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
internasional, nasional atau beberapa provinsi
b. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); Kota yang ditetapkan untuk mendorong
pengembangan kawasan perbatasan negara
c. Pusat Kegiatan Wilayah; (PKW); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
atau beberapa kabupaten / kota
d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kabupaten / kota atau beberapa kecamatan
e. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp); Kota sebagai pusat jasa, pusat
pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan nasional yang diusulkan provinsi
f. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp); Kota sebagai pusat jasa, pusat
pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan wilayah yang diusulkan provinsi
g. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani
kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
h. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); Pusat permukiman yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala antar desa.
PPKT A
PPKT B
Pusat Kegiatan Lokal
PULAU CKabupaten K
Batas Wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT
Pelabuhan
Dermaga
Dermaga
i. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk
dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL
2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi terdiri atas:
a. Jaringan transportasi darat; berupa jaringan jalan arteri, jaringan jalan sekunder,
jaringan jalan lokal, jalan setapak dan terminal. Penetapan sistem jaringan
transportasi darat pada PPKT harus memperhatikan daya dukung dan daya
tampung PPKT.
b. Jaringan transportasi laut; berupa dermaga penyebrangan, pelabuhan laut, dan
alur pelayaran.
c. Jaringan transportasi udara; pada PPKT jaringan transportasi udara berupa
bandara, dan pendaratan pesawat.
3. Rencana Sistem Jaringan Energi / Kelistrikan terdiri atas :
a. Pembangkit listrik; Pada PPKT yang tidak berpenduduk atau berpenduduk sedikit
pembangkit listrik diarahkan pada pembangkit listrik mandiri yang terbarukan
dan ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit
listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Pembangkit
listrik dengan menggunakan bahan bakar minyak dan gas dapat direncanakan
pada PPKT dengan memperhatikan keberlanjutan asupan (supply).
b. Jaringan prasarana energi; Jaringan prasarana energi pada PPKT antara lain :
Jaringan pipa minyak dan gas baik yang di daratan PPKT maupun pipa minyak
dan gas di bawah laut;
Jaringan transmisi kelistrikan baik yang di daratan PPKT maupun jaringan
kabel listrik di bawah laut; dan
jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk
distribusi, dan sistem distribusi.
4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan
sistem satelit, yang terdiri atas:
a. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan
telepon fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon;
b. Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk
menara Base Transceiver Station (BTS); dan
c. Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut.
5. Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Rencana sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas:
a. Jaringan sungai; termasuk waduk, situ, embung;
b. Jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di PPKT;
c. Jaringan air baku untuk air bersih
d. Jaringan perpipaan untuk air minum
e. Sumber – sumber mata air dan tempat penampungan air
f. Jaringan pengendali banjir
6. Rencana Sistem Infrastruktur
Rencana sistem infrastruktur terdiri atas :
a. Sistem pengelolaan air limbah; meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas
sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa
instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah
tangga (sewerage) baik individual maupun komunal.
b. Sistem persampahan; meliputi tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan
tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).
c. Sistem drainase; meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi
untuk mengalirkan limpasan air hujan (storm water) dan air permukaan lainnya
untuk menghindari genangan air.
d. Jalur evakuasi bencana; meliputi jalur penyelamatan (evacuation route) dan tempat
berkumpul (meeting point).
e. Sarana prasarana lainnya; Disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan PPKT,
prasarana, dan sarana lainnya dapat direncanakan penyediaan dan
pemanfaatannya, seperti untuk kebutuhan pengguna sepeda, jalur berlari (jogging
track), dan lain lain.
B. Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang untuk RZ KSNT PPKT dapat dibedakan menjadi rencana pola ruang
untuk wilayah daratan PPKT dan rencana pola ruang laut. Secara umum definisi pola ruang
adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang
untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (pemanfaatan).
Sedangkan definisi untuk pola ruang laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang peruntukan ruangnya untuk kawasan
pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan/atau kawasan strategis nasional
tertentu.
Rencana pola ruang berfungsi :
sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kegiatan
pelestarian lingkungan dalam PPKT;
mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
sebagai dasar pemberian izin lokasi perairan ruang pada PPKT.
Rencana pola ruang dirumuskan berdasarkan:
kebijakan dan strategi pengembangan PPKT;
kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan;
dan
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
C. Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan PPKT
Dalam hal rencana pola ruang pada wilayah daratan suatu PPKT sudah ditetapkan melalui
rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten maka penetapan
rencana pola ruang wilayah daratan dalam RZ KSNT PPKT dapat mengacu pada rencana
pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW dan dapat disesuaikan sesuai dengan
kebijakan pemerintah pusat. Penyesuaian rencana pola ruang daratan PPKT mengacu pada
pengaturan pemanfaatan ruang pada PPKT sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Terluar.
Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dirumuskan dengan kriteria:
Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kelautan
Mengacu pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN);
Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
Mengacu pada Rencana Zonasi Antarwilayah;
Memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
Memperhatikan RTR pulau dan kepulauan;
Memperhatikan Rencana Wilayah Pertahanan;
Memperhatikan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota
beserta rencana rincinya;
memperhatikan mitigasi bencana;
memperhatikan keterkaitan dengan ekosistem pesisir dan pulau – pulau kecil;
memperhatikan keberadaan dan kepentingan ruang bagi masyarakat adat di PPKT;
memperhatikan penghidupan dan kepentingan nelayan kecil, nelayan tradisional
dan pembudidaya ikan kecil;
menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas daratan PPKT;
Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dikelompokkan berdasarkan fungsinya yaitu
Kawasan Lindung yang mempunyai fungsi perlindungan dan Kawasan Budidaya yang
mempunyai fungsi pemanfaatan. Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Terluar maka rencana pola ruang
untuk wilayah daratan PPKT adalah sebagai berikut :
1. Kawasan Lindung dibagi kedalam zona. Zona dapat didetailkan dalam sub-zona sesuai
kebutuhannya. Pembagian zona dalam Kawasan Lindung meliputi :
a. Hutan Lindung
b. Resapan Air
c. Kawasan Bergambut
d. Sempadan Pantai/Sungai
e. Sempadan danau/waduk/mata air
f. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
g. Suaka Alam/Suaka Marga Satwa/Cagar Alam
h. Taman Nasional
i. Taman Wisata Alam/Taman Hutan Raya
j. Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan
k. Kawasan lindung keagamaan
l. Kawasan lindung geologi
m. Kawasan lindung lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
2. Kawasan Budidaya dibagi kedalam zona. Zona dapat didetailkan dalam sub-zona sesuai
kebutuhannya. Pembagian zona dalam Kawasan Budidaya meliputi :
a. Hutan Produksi
b. Hutan Rakyat
c. Perkebunan (bersifat subsisten)
d. Pertanian tanaman pangan (termasuk peternakan) (bersifat subsisten)
e. Perikanan (air tawar dan air payau)
f. Industri (jasa maritim)
g. Pariwisata
h. Permukiman
i. Instalasi pembangkit listrik
j. Pertahanan Keamanan
k. Perdagangan, jasa dan perkantoran
l. Pergaraman
m. Tempat evakuasi bencana
n. Fasilitas umum dan sosial
o. Tempat pembuangan sampah
D. Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT
Rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dirumuskan dengan kriteria:
Mengacu pada Kebijakan Pembangunan Kelautan
Mengacu pada Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN);
Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
Mengacu pada Rencana Zonasi Antarwilayah;
Memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
Memperhatikan RTR pulau dan kepulauan;
Memperhatikan Rencana Wilayah Pertahanan;
memperhatikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (RZWP3K)
Provinsi;
memperhatikan wilayah masyarakat hukum adat;
memperhatikan ruang penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional,
dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
memperhatikan daerah risiko bencana;
melindungi keberadaan dan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau – pulau kecil;
ketentuan hukum Laut internasional.
Rencana Pola ruang di wilayah perairan PPKT terdiri atas Kawasan Pemanfaatan Umum
(KPU), Kawasan Konservasi (KK) dan Alur Laut. Kawasan Pemanfaatan Umum mempunyai
fungsi pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Kawasan konservasi mempunyai
fungsi perlindungan sumberdaya pesisir dan laut. Sedangkan alur laut mempunyai fungsi
konektifitas.
Rencana Pola Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum dibagi dalam zona. Zona dapat
didetailkan dalam sub-zona sesuai kebutuhannya. Pembagian zona KPU dalam PPKT
meliputi :
a. Pariwisata;
b. Pelabuhan;
c. Hutan mangrove;
d. Perikanan tangkap;
e. Perikanan budidaya;
f. Pendaratan pesawat;
g. Pertambangan (Khusus Minyak dan Gas)
h. Energi;
i. Fasilitas umum;
j. Pemanfaatan air laut selain energi;
k. Pemanfaatan lain sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya dan tidak
mengancam ekologi dan ekosistem di PPKT.
Rencana Pola Ruang Kawasan Konservasi dikategorikan atas :
a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (KP3K). KP3K dapat dijabarkan
dalam zona :
Zona Inti;
Zona Pemanfaatan Terbatas;
Zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
b. Kawasan Konservasi Maritim (KKM). KKM dapat dijabarkan dalam zona :
Zona Inti;
Zona Pemanfaatan Terbatas;
Zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
c. Kawasan Konservasi Perairan (KKP). KKP dapat dijabarkan dalam zona :
Zona Inti;
Zona Perikanan Berkelanjutan;
Zona Pemanfaatan;
Zona lainnya.
Rencana Pola Ruang Alur Laut terdiri atas :
a. Alur pelayaran;
b. Alur pipa bawah laut;
c. Alur Kabel bawah laut
d. Alur migrasi biota.
Alur pelayaran dapat berupa alur pelayaran yang telah ditetapkan oleh Menteri yang
membidangi perhubungan atau dapat berupa rute pelayaran yang telah ada/direncanakan
akan ada yang secara regular dan teratur melintasi wilayah perairan di sekitar PPKT
ataupun rute pelayaran yang melayani aksesibilitas PPKT. Alur pelayaran dapat berupa :
a. Alur pelayaran internasional;
b. Alur pelayaran regional;
c. Alur pelayaran nasional;
d. Alur pelayaran lokal; dan
e. Alur penyebrangan.
Alur pipa bawah laut dapat diberikan koridor lintasan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan
dan/atau Instalasi di Perairan koridor lintasan untuk pipa bawah laut adalah 500 meter
dihitung dari sisi kiri dan kanan instalasi. Alur pipa bawah laut dapat berupa :
a. Alur pipa minyak dan gas; dan
b. Alur pipa air baku/minum
Alur kabel bawah laut dapat diberikan koridor lintasan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan
dan/atau Instalasi di Perairan koridor lintasan untuk kabel bawah laut adalah 500 meter
dihitung dari sisi kiri dan kanan instalasi. Alur kabel bawah laut dapat berupa :
a. Alur kabel transmisi listrik; dan
b. Alur kabel telekomunikasi
Alur migrasi biota merupakan jalur yang biasa dilalui oleh biota laut untuk berpindah
tempat secara rutin atau diindikasikan melalui pola rute tertentu.
2.4.6. Rencana Pemanfaatan Ruang
Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT PPKT yang dijabarkan ke
dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT PPKT dalam jangka waktu 5 (lima)
tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Rencana pemanfaatan ruang
juga memuat prioritas program pembangunan dalam mewujudkan RZ KSNT PPKT.
Indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT KSNT meliputi :
Usulan program utama; Usulan program utama adalah program-program utama
pengembangan PPKT yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau
diprioritaskan untuk mewujudkan alokasi ruang dalam RZ KSNT PPKT sesuai tujuan;
Lokasi program; Lokasi adalah tempat yang dijabarkan dalam koordinat geografis serta
dituangkan diatas peta dimana usulan program utama akan dilaksanakan;
Sumber pendanaan; Dapat berasal dari APBD, APBN, swasta dan/atau masyarakat;
Instansi pelaksana program; instansi pelaksana program adalah pelaksana program
utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing
pemerintahan), swasta, serta masyarakat; dan
Waktu dan tahapan pelaksanaan; Usulan program utama direncanakan dalam kurun
waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan,
sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi
sesuai dengan kebutuhan. Program utama 5 (lima) tahun dapat dirinci ke dalam program
utama tahunan.
Usulan program utama yang dalam indikasi program utama sekurang-kurangnya harus
mencakup :
1. perwujudan kebijakan pertahanan keamanan nasional;
2. perwujudan pembangunan kelautan dan perikanan nasional; dan
3. perwujudan rencana alokasi ruang.
Contoh tabel indikasi program dapat dilihat pada Lampiran I.
2.4.7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mewujudkan tertib pemanfaatan
ruang agar sesuai dengan perencanaan ruangnya. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam RZ
KSNT PPKT merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
daratan PPKT dan di wilayah perairan PPKT. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat meliputi :
a. peraturan Pemanfaatan Ruang;
b. arahan perizinan; dan
c. arahan insentif dan disinsentif;
A. Peraturan Pemanfaatan Ruang
Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona
peruntukan yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang. Peraturan Pemanfaatan Ruang terdiri
atas:
a. Peraturan Pemanfaatan untuk Struktur Ruang,
b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah daratan;
c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang wilayah perairan.
Muatan peraturan pemanfaatan ruang dapat meliputi:
a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan
izin, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak
diperbolehkan;
b. intensitas pemanfaatan ruang;
c. tata bangunan;
d. prasarana minimal atau maksimal; dan/atau
e. penanganan dampak.
B. Arahan Perizinan
Mekanisme perizinan merupakan salah satu alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
Arahan perizinan dalam RZ KSNT PPKT diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang bersifat menetap. Pemberian izin di PPKT dan perairan sekitarnya memperhatikan :
a. Daya dukung dan daya tampung;
b. Peraturan pemanfaatan ruang;
c. Masa berlaku kegiatan pemanfaatan ruang; dan
d. Kelestarian ekosistem PPKT
Arahan perizinan yang tertuang dalam RZ KSNT PPKT terdiri atas:
a. perizinan pada wilayah perairan PPKT; dan
b. perizinan pada wilayah daratan PPKT.
Perizinan di wilayah perairan PPKT, meliputi: Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan
Perairan/Izin Pelaksanaan/Izin Usaha Sektor Lainnya. Sedangkan perizinan di wilayah
daratan PPK, meliputi: Izin Lokasi, Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Izin Sektor
Lainnya. Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau pemanfaatan ruang dari sebagian
Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib
memiliki Izin Lokasi Perairan. Dalam RZ KSNT PPKT, seluruh kegiatan yang menetap harus
memiliki Izin Lokasi Perairan, sedangkan untuk Izin Pengelolaan Perairan/Izin
Pelaksanaan/Izin Usaha sektor lainnya sesuai dengan jenis kegiatan dan kewenanangan
K/L/Daerah pemberi izin.
C. Arahan Insentif dan Disinsentif
Mekanisme insentif dan disinsentif merupakan salah satu alat untuk pengendalian
pemanfaatan ruang. Insentif merupakan perangkat untuk memacu pembangunan yang
sesuai dengan RZ PPKT. Insentif dapat berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal. Insentif
fiskal biasanya berupa keringanan pajak dan keringanan retribusi. Sedangkan insentif non
fiskal dapat berupa pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur
perizinan, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah
daerah. Sedangkan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak
sejalan dengan RZ PPKT perlu adanya pemberian disinsentif. Seperti halnya insentif,
disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal. Disinsentif fiskal
diberikan dalam bentuk pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal diberikan
dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, persyaratan khusus dalam
penerbitan izin, pengenaan biaya kompensasi hingga pemberian penalti bagi setiap
pelanggaran pemanfaatan ruang.
Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya maupun Pemerintah kepada
masyarakat. Pemberian insentif dan disinsentif mengikuti peraturan perundangan yang
berlaku.
2.5. Muatan Rancangan Peraturan Menteri Rencana Zonasi KSNT PPKT
Rancangan Peraturan Menteri (Ranpermen) tentang RZ KSNT PPKT disusun berdasarkan
Dokumen Final. Pada prinsipnya peraturan menteri mengenai RZ KSNT PPKT merupakan
bahasa hukum dari isi Dokumen Final agar RZ KSNT PPKT mempunyai ketetapan hukum dan
kepastian hukum.
Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT PPKT sekurang – kurangnya memuat :
1. Ketentuan Umum, yang terdiri atas :
a. Pengertian; penjelasan dari istilah – istilah atau definisi dalam Ranpermen RZ
KSNT PPKT;
b. Ruang Lingkup Pengaturan; Lingkup apa – apa saja yang diatur dalam Ranpermen
RZ KSNT PPKT;
c. Peran dan fungsi RZ KSNT
d. Cakupan wilayah perencanaan; menggambarkan cakupan wilayah perencanaan
daratan dan wilayah perencanaan di perairan.
2. Tujuan, Kebijakan, dan strategi penataan ruang, yang terdiri atas :
a. Tujuan perencanaan ruang; merupakan penjabaran kondisi yang diinginkan
melalui RZ KSNT PPKT;
b. Kebijakan perencanaan ruang; RZ KSNT sekurang – kurangnya memuat kebijakan
untuk mewujudkan kawasan pertahanan keamanan dan/atau kebijakan untuk
mewujudkan kawasan yang berfungsi perlindungan lingkungan hidup dan
kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
c. Strategi perencanaan ruang; merupakan penjabaran strategi pencapaian kebijakan
perencanaan ruang.
3. Rencana Struktur Ruang; sekurang – kurangnya memuat rencana sistem jaringan
prasarana
4. Rencana Pola Ruang; yang memuat rencana pola ruang wilayah daratan PPKT dan
rencana pola ruang wilayah perairan sekitar PPKT.
5. Rencana Pemanfaatan Ruang; memuat ketentuan mengenai indikasi program
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; memuat ketentuan mengenai :
a. Peraturan pemanfaatan ruang;
b. Arahan perizinan;
c. Arahan insentif dan disinsentif; dan
d. Arahan sanksi.
7. Ketentuan penutup; memuat ketentuan jangka waktu RZ KSNT PPKT dan peninjauan
kembali.
2.6.Peta RZ KSNT PPKT
Dalam penyusunan RZ KSNT PPKT, data geospasial yang digunakan disajikan dalam bentuk
peta dan harus memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata. Standar kualitas
data dengan perincian sebagai berikut:
a. Skala
Skala memberikan informasi mengenai perbandingan antara ukuran obyek di peta dengan
kondisi sebenarnya di lapangan. Untuk RZ KSNT PPKT, skala peta yang ditetapkan
dibedakan berdasarkan cakupan geografisnya. Untuk wilayah perairan PPKT skala yang
digunakan adalah 1 : 50.000, dan dapat dilakukan pendetilan apabila diperlukan.
Sedangkan untuk wilayah daratan PPKT skala yang digunakan 1 : 25.000 dan dapat
dilakukan pembesaran optis sesuai kebutuhan.
b. Akurasi spasial
merupakan informasi mengenai ketepatan posisi dan presisi secara spasial dengan
mengacu pada informasi geospasial dasar. Sebagai acuan standard, proyeksi yang
digunakan dalam pemetaan adalah Geographic Coordinate System (GCS) dan Universal
Transverse Mercator (UTM) serta datum horisontal yang digunakan adalah World Geodetic
System 1984 (WGS-84). Seluruh data geospasial yang digunakan diharuskan mengacu
pada proyeksi dan datum tersebut, sehingga seluruh data geospasial dapat diintegrasikan
dalam satu sistem dengan tepat.
Pengaturan lebih lanjut mengenai pemetaan dalam penyusunan RZ KSNT PPKT diatur dalam
Pedoman Pemetaan Rencana Zonasi.
BAB 3TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI KSNT PPKT
Rencana Zonasi KSNT PPKT dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
(Permen KP). Untuk menuangkan RZ KSNT PPKT dalam Permen KP secara garis besar harus
melalui dua tahapan utama yaitu penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dan penetapan RZ
KSNT PPKT.
3.1. Tahapan Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT
Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi :
1. pengumpulan dan pengolahan data;
2. penyusunan dokumen awal;
3. konsultasi publik pertama;
4. penyusunan dokumen antara;
5. konsultasi publik kedua; dan
6. penyusunan dokumen final.
Alur tahapan penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dapat dilihat pada gambar berikut
3.1.1. Persiapan
Sebelum melakukan proses penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT maka tahap pertama dalam
adalah melakukan persiapan. Dalam persiapan terdapat beberapa kegiatan yang mencakup :
a. Pembentukan tim kerja;
b. Penyusunan rencana kerja dan peta kerja
c. Pembuatan Peta Wilayah Perencanaan;
Gambar 3.1. Alur proses penyusunan RZ KSNT PPKT
TAHAPAN PROSES OUTPUT
Penyusunan Tim Kerja Penyusunan rencana kerja Pembuatan peta wilayah perencanaan
SK Tim KerjaRencana Kerja dan peta kerjaPeta wilayah perencanaan
Pengumpulan data sekunder Survey Lapang Pengolahan data
PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA
Draft Peta – peta tematikData – data statistikData – data lapangan
Penyusunan Deskripsi potensi & pemanfaatannya
Identifikasi isu – isu strategis Tujuan, Kebijakan & strategi RZ KSNT PPKT Pembuatan peta – peta tematik
PENYUSUNAN DOKUMEN AWAL
Dokumen Awal yang memuat : Pendahuluan Deskripsi potensi & pemanfaatannya Isu – isu strategis Tujuan, kebijakan & strategi RZ KSNT PPKT
Lampiran : Peta – peta tematik Penyampaian Dokumen Awal Verifikasi data dan informasi Menjaring masukan, tanggapan, & saran
KONSULTASI PUBLIK PERTAMA
Berita Acara Konsultasi PublikDokumentasi
Perbaikan Dokumen Awal Analisa untuk menentukan struktur & pola
ruang : Analisis spasial dan analisis non spasial Penyusunan Draft Alokasi Ruang : pemilihan
kawasan dan zona Penyusunan Draft Indikasi program Penyusunan Draft Pengendalian pemanfaatan
ruang
PENYUSUNAN DOKUMEN ANTARA
Dokumen Antara yang memuat : Pendahuluan Deskripsi potensi & pemanfaatannya Isu – isu strategis Tujuan, kebijakan & strategi RZ KSNT PPKT Draft Alokasi ruang (struktur & pola
ruang) Draft Indikasi program Draft pengendalian pemanfaatan ruang
(peraturan pemanfaatan ruang, arahan perizinan, insentif & disinsentif
Penyampaian Dokumen Antara Mencari kesepakatan tentang draft alokasi
ruang, draft indikasi program, draft pengendalian pemanfaatan ruang, draft peta struktur dan pola ruang
KONSULTASI PUBLIK KEDUA
Berita Acara Konsultasi PublikDokumentasi
Perbaikan Dokumen Antara Penyusunan Alokasi Ruang : penentuan
kawasan dan zona Penyusunan Indikasi program Penyusunan Pengendalian pemanfaatan ruang Pembuatan peta struktur dan pola ruang Penyusunan Konsepsi Rancangan Peraturan
PENYUSUNAN DOKUMEN FINAL
Dokumen Final yang memuat : Pendahuluan Deskripsi potensi & pemanfaatannya Isu – isu strategis Tujuan, kebijakan & strategi RZ KSNT PPKT Alokasi ruang (struktur & pola ruang) Indikasi program Pengendalian pemanfaatan ruang
(peraturan pemanfaatan ruang, arahan perizinan, insentif & disinsentif
Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri RZ KSNT PPKT
Pembahasan Ranpermen RZ KSNT PPKT internal KKP
Pembahasan Ranpermen RZ KSNT PPKT lintas K/L
Berita Acara Pembahasan Ranpermen RZ KSNT PPKTDokumentasi Permen KP RZ KSNT PPKT
PERSIAPAN
PENETAPAN RZ KSNT PPKT
A. Pembentukan Tim Kerja
Tim kerja dibentuk sebagai langkah awal dengan tujuan menyusun rencana kerja, peta kerja
sebagai landasan penyusunan RZ KSNT PPKT. Tim kerja selanjutnya mempunyai tugas untuk
secara berkelanjutan menyusun dokumen RZ KSNT PPKT. Tm kerja dapat terdiri dari :
a. Ahli Perencanaan wilayah
b. Ahli Sistem Informasi Geografis
c. Ahli Pengelolaan Sumberdaya Pesisir
d. Ahli Sosial Ekonomi Pesisir
e. Ahli Kelautan / Oseanografi
f. Ahli Perikanan
g. Ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan
B. Penyusunan rencana kerja dan peta kerja
Setelah terbentuk, tim kerja menyusun rencana kerja dan peta kerja. Rencana kerja memuat :
a. Rancangan kebutuhan anggaran dan pendetailannya pada setiap tahapan
b. Jadwal pekerjaan sesuai tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT
c. Daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data
d. Metode survey lapang
e. Peta kerja
Peta kerja memuat lokasi survey dan rencana titik sampel. Peta kerja disusun berdasarkan
peta dasar. Peta dasar yang digunakan untuk penyusunan peta kerja dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 3.1. Peta dasar dalam penyusunan RZ KSNT PPKT
3.1.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data
A. Pengumpulan Data
Penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT membutuhkan data – data yang berupa data geospasial
dan data non geospasial. Berdasarkan PP Nomor ..... Tahun ...... tentang Perencanan Ruang
Laut, data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen RZ KSNT PPKT meliputi peta
dasar dan data tematik. Secara umum Peta dasar diartikan sebagai peta yang digunakan
sebagai dasar untuk pembuatan peta berikutnya sesuai dengan kebutuhan yang merupakan
kerangka untuk penempatan unsur-unsur, ataupun obyek yang dipetakan. Peta dasar dapat
juga diartikan sebagai peta yang memberikan gambaran permukaan bumi. Sedangkan data
NO PETA DASAR SKALA MINIMAL INSTANSI PENYEDIA1. Peta Laut 1 : 50.000 Pusat Hidro Oseanografi – TNI AL2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia 1 : 50.000 Badan Informasi Geospasial3. Peta Rupa Bumi Indonesia 1 : 50.000 Badan Informasi Geospasial
tematik adalah data – data dengan tema tertentu secara spesifik. Data tematik dapat bersifat
geospasial dan non geospasial.
Dalam penyusunan RZ KSNT PPKT, peta dasar yang digunakan dibedakan dalam dua jenis
berdasarkan fokus cakupan geografisnya yaitu peta dasar untuk wilayah daratan PPKT dan peta
dasar untuk wilayah perairan PPKT. Peta dasar untuk wilayah daratan PPKT menggunakan Peta
Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala paling
kecil yang digunakan dalam pembuatan peta dasar untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT
PPKT adalah 1 : 50.000. Mengingat keterbatasan ketersediaan peta dasar pada skala yang lebih
besar dari 1 : 50.000 maka pembuatan peta dasar dapat dibantu dengan citra satelit resolusi
tinggi atau foto udara dengan umur citra/foto maksimal 5 tahun.
Informasi yang digunakan dari peta RBI untuk digambarkan sebagai informasi dasar di wilayah
daratan PPKT antara lain :
a. Batas – batas negara yang meliputi titik dasar, titik referensi,dan batas negara di wilayah
daratan
b. Batas wilayah administrasi
c. Titik ketinggian tertinggi
d. Jaringan jalan; dan
e. Jaringan sungai
Untuk wilayah perairan, peta dasar yang digunakan adalah Peta Laut yang diterbitkan oleh
Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidros TNI AL) dan Peta Lingkungan Pantai
Indonesia (LPI) yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Skala paling kecil yang
digunakan dalam pembuatan peta dasar untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT PPKT adalah
1 : 50.000. Dalam hal ketidaktersediaan skala 1 : 50.000 untuk wilayah perairan maka dapat
menggunakan Peta Laut / Peta LPI dengan skala minimal 1 : 250.000.
Informasi yang digunakan dari Peta Laut / Peta LPI untuk digambarkan sebagai informasi dasar
di wilayah perairan antara lain :
a. Batas – batas negara yang meliputi titik dasar, titik referensi, dan batas negara di wilayah
perairan
b. Bathimetri (kedalaman perairan)
c. Garis pantai
Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan RZ Kawasan Strategis secara garis besar
dibedakan menurut cakupan geografisnya yaitu data tematik wilayah daratan PPKT dan data
tematik wilayah perairan PPKT atau kawasan strategis nasional. Data tematik yang dibutuhkan
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5.1. Kebutuhan Data Tematik Daratan PPKT
NO JENIS DATA METODE MENDAPATKAN INSTANSI PENYEDIA DATA1 Perencanaan
RTRW/RDTR Data sekunder Bappeda, Dinas Tata RuangKebijakan dan program Sektoral
Data sekunder Bappeda, masing – masing instansi yang bersifat sektoral
2 Status Lahan Data sekunder Badan Pertanahan Nasional3 Kependudukan
Statistik Kependudukan Data sekunder Dinas kependudukan, Kantor Kecamatan, Kantor Desa
Perekonomian masyarakat PPKT
Data primer melalui wawancara/kuisioner
4 Sosial budaya masyarakat Wilayah perlindungan adat Data primer melalui
wawancara/kuisioner dan/atau participatory mapping
Tokoh masyarakat, ketua adat, kepala desa
Sosial masyarakat Data primer melalui wawancara/kuisioner
Tokoh masyarakat, ketua adat, kepala desa
5 Penggunaan lahan eksisting
Data primer dengan menggunakan drone dan survey lapangCitra Satelit Resolusi Tinggi LAPAN, BIG
6 Jenis pantai Data primer dengan menggunakan drone dan survey lapang
7 Ekosistem pulau/biota endemik/dilindungi
Groundcheck dan informasi masyarakat
DKP, KKP
Tabel 5.2. Kebutuhan Data Tematik Perairan PPKT atau Kawasan Strategis Nasional
Kebutuhan data untuk kepentingan Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT dapat dipenuhi
melalui pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan
cara mendatangi instansi penyedia data yang terkait atau dengan melakukan rapat koordinasi
dengan instansi terkait dengan membahas ketersediaan data – data yang dimaksud.
NO JENIS DATA METODE MENDAPATKAN INSTANSI PENYEDIA DATA1 Sistem jaringan prasarana
atau utilitas lautData sekunder - Groundcheck KemHub, Pushidros TNI AL
2 Bangunan & intalasi di laut Data sekunder - Groundcheck KemHub, Pushidros TNI AL3 Oseanografi
Arus Data Primer – pengukuranGelombang Data Primer – pengukuranPasang Surut Data sekunder BIG, Pushidros TNI AL, KemHubKecerahan perairan Data Primer – pengukuranSuhu Data Primer – pengukuranDerajat keasaman Data Primer – pengukuranSalinitas Data Primer – pengukuranKlorofil Citra satelit
4 Ekosistem Pesisir dan pulau – pulau kecilSebaran terumbu karang Citra satelit - groundcheck LAPAN, BIG, LIPIKondisi terumbu karang Data primer - pengukuranSebaran mangrove Citra satelit - groundcheck KLHK, KKP, LIPISebaran padang lamun Citra satelit - groundcheck KLHK, KKP, LIPI
5 Wilayah pertahanan laut Data sekunder Pushidros TNI AL, KemHan6 Sumberdaya ikan Data sekunder Dinas KP, KKP7 Alur migrasi biota Data sekunder Dinas KP, KKP, LIPI, KLHK, BPPT,
LSM8 Pemanfaatan ruang laut
EksistingAlur pelayaran Data sekunder – groundcheck KemHub, Pushidros TNI AL, KKPKawasan lindung / konservasi
Data sekunder – groundcheck KKP, KLHK
Wilayah pertambangan dan migas
Data sekunder Kementerian ESDM
Fishing ground Data primer melalui wawancara/kuisioner dan/atau participatory mapping
DKP, KKP
Perikanan Budidaya Data primer – survey lapang DKP, KKPPerlindungan adat Data primer melalui
wawancara/kuisioner dan/atau participatory mapping
Tokoh masyarakat, ketua adat, kepala desa
Pariwisata Data primer – survey lapang Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata
Pelabuhan/DLKr/DLKp Data sekunder KemHubWKOPP Data sekunder KKP
9 Rencana Pemanfaatan ruang laut
Data sekunder Bappeda, masing – masing instansi yang bersifat sektoral
10 Risiko Bencana Data Sekunder BNPB
Dalam hal data sekunder belum memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata
dapat dilakukan survei lapangan. Survei lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan data
primer dan melakukan verifikasi terhadap data sekunder yang sudah terkumpul sebelumnya.
Adapun jenis data yang dikumpulkan tersebut akan menjadi data primer. Ketentuan lebih lanjut
mengenai standar kualitas dan kuantitas data dan instansi penyedianya akan dijelaskan lebih
lanjut pada Bab 5 pedoman ini.
Teknik untuk melakukan survei di lapangan yang antara lain meliputi:1. Observasi2. Pengambilan sampel3. Pengukuran4. Wawancara dan Penyebaran kuesioner 5. Focus Group Discussion (FGD)
Selain untuk mendapatkan data dan informasi, pelaksanaan survey lapang juga bertujuan
untuk menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan pada lingkup wilayah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penjaringan aspirasi para pemangku kepentingan
dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan :
a. SKPD terkait di lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan seperti Badan
Perencanaan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas
Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dll sesuai dengan
kepentingannya;
b. Perangkat pemerintahan daerah seperti lurah, camat dari wilayah administrasi PPKT
yang bersangkutan;
c. Instansi pemerintah pusat yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan;
d. Masyarakat yang tinggal di PPKT atau masyarakat yang penghidupannya memanfaatkan
PPKT dan/atau memanfaatkan perairan di sekitar PPKT;
e. Perguruan Tinggi;
f. Lembaga Swadaya Masyarakat;
g. Pelaku usaha dan/atau instansi profesi;
h. Tokoh Masyarakat; dan
i. Masyarakat adat.
B. Pengolahan Data
Data – data yang telah terkumpul baik dengan pengumpulan data sekunder maupun melalui
survey lapang harus diolah agar data – data tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan
Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT. Pengolahan data merupakan upaya menspasialkan
data/atau mengolah data menjadi data yang memiliki informasi keruangan, tetapi tidak
mengubah substansi data. Pengolahan data yang dilakukan berbeda-beda, tergantung jenis
data yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait, misalnya peta analog, data/peta digital,
atau data tabular/numerik. Pengolahan data akhirnya akan menghasilkan peta-peta tematik
digital. Pengolahan data juga dilakukan untuk melakukan standarisasi terhadap data spasial
(peta) tematik sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas data. Metode pengolahan data
untuk masing – masing jenis data tertuang pada tabel berikut.
Tabel 3.2. Metode pengolahan data
3.1.3. Penyusunan Dokumen Awal
Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Awal adalah :
1. penyusunan deskripsi potensi sumber daya PPKT dan perairan sekitarnya serta kegiatan
pemanfaatannya;
2. identifikasi isu-isu strategis wilayah;
3. penyusunan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
4. pembuatan peta – peta tematik;
Sistematika Draft Dokumen Awal, sekurang-kurangnya memuat :
1. pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah
perencanaan, dasar hukum, peraturan perundangan terkait, dan isu – isu strategis;
2. deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;
3. isu-isu strategis wilayah;
4. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang;
5. Lampiran dalam bentuk peta tematik
No Jenis Data Tipe DataFormat
DataContoh Data/Peta Metode Analisis Data/Peta
1 Peta Analog Peta Cetakan Hardcopy Peta Hardcopy Rupabumi, Peta Hardcopy Geologi
Konversi data analog ke digital (scanning), digitasi, dan plotting ke peta dasar
2 Data/Peta Digital
Data hasil digitasi peta analog
Shapefile Data vektor penggunaan lahan, Data vektor garis pantai
Digitasi dan plotting ke peta dasar
Data hasil konversi data
Shapefile Peta kontur ketinggian lahan hasil konversi dari Data Digital Elevation Model (DEM)
Konversi dari data raster ke data vektor (Vectorization) dan plotting ke peta dasar
Data Hasil Plotting GPS / Pengukuran Lapangan
Shapefile Data titik lokasi sampel pengukuran fisika perairan
Standardisasi format dan kelengkapan data, Interpolasi dan plotting ke peta dasar
Data Hasil Interpretasi Citra Satelit
Shapefile Peta penggunaan lahan, peta batas ekosistem mangrove
Standardisasi format dan kelengkapan data dan plotting ke peta dasar
Data Hasil Analisis GIS dan Model Matematis
Shapefile Peta Sebaran Terumbu Karang hasil Pemodelan Lyzenga, Peta arah dan kecepatan arus
Standardisasi format dan kelengkapan data dan plotting ke peta dasar
3 Data Tabular / Numerik
Data numerik (Angka) yang memiliki informasi Lokasi
Xls, Dbf Data Jumlah Penduduk Kecamatan X, Data Numerik Hasil Pengukuran Fisika Perairan di Laut X, Lokasi Infrastruktur
Analisis Data dan Plotting ke peta dasar
3.1.4. Konsultasi Publik Pertama
Konsultasi publik merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat. Konsultasi Publik
Pertama dilakukan untuk memverifikasi data dan informasi, serta untuk mendapatkan
masukan, tanggapan atau saran terhadap Dokumen Awal. Konsultasi publik pertama dilakukan
dengan metode Focus Group Discussion/lokakarya/workshop.
Peserta konsultasi publik pertama antara lain :
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); yaitu Badan dan Dinas di daerah yang
berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;
2. Instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah bersangkutan;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;
4. Perguruan Tinggi/Akademisi;
5. Kelompok Masyarakat (masyarakat adat, tradisional);
6. Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan (Pengusaha, BUMN, BUMD)
Untuk melengkapi data-data hasil dari konsultasi publik pertama dapat dilakukan pertemuan
tematik dengan kementerian/lembaga terkait yang dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat,
metode yang digunakan dapat melalui lokakarya/workshop dan Focus Group Discussion (FGD).
Secara garis besar, tema pertemuan dalam rangka melengkapi konsultasi publik meliputi :
a. Tema kebijakan dan perencanaan nasional;
b. Tema pertahanan keamanan; dan
c. Tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
d. Tema lingkungan hidup.
Peserta pertemuan tematik di tingkat pemerintah pusat disesuaikan dengan tema datanya dan
berdasarkan dengan hasil identifikasi pemanfaatan ruang pada saat pengumpulan data. Daftar
peserta pertemuan tematik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.3. Daftar Peserta Pertemuan Tematik
NO TEMA DATA INSTANSI / LEMBAGA1. Kebijakan dan Perencanaan
Nasional Bappenas Kementerian ATR/BPN Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya
2. Pertahanan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Pertahanan Pusat Hidrooseanografi – TNI AL Badan Nasional Perbatasan Badan Informasi Geospasial Badan Keamanan Laut
3. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perhubungan
4. Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Swadaya Masyarakat Perguruan Tinggi
Pertemuan tematik tersebut untuk mendapatkan masukan, saran dan tanggapan dari
kementerian/lembaga (K/L) dan untuk memverifikasi rencana pembangunan dan/atau
pemanfaatan PPKT dan perairan sekitarnya yang dilaksanakan melalui program K/L terkait.
Hasil pertemuan tematik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar
hadir, dokumentasi, dan peta usulan alokasi ruang yang telah disepakati/ditandatangani oleh
stakeholders.
3.1.5. Penyusunan Dokumen Antara
Setelah dilakukan konsultasi publik, maka data dan informasi yang termuat dalam Dokumen
Awal sudah terverfikasi dan terkonfirmasi. Selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap dokumen
awal dan peta – peta tematik yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen
Antara. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Antara adalah :
1. perbaikan deskripsi potensi sumber daya PPKT dan perairan sekitarnya serta kegiatan
pemanfaatannya;
2. perbaikan isu-isu strategis wilayah;
3. perbaikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
4. perbaikan peta – peta tematik;
5. Analisis untuk mendapatkan draft rencana alokasi ruang;
6. Pemilihan dan Penentuan Usulan Zona
7. Penyusunan draft peraturan pemanfaatan ruang dan draft indikasi program;
8. Pembuatan draft peta rencana zonasi (struktur dan pola ruang);
Sistematika Draft Dokumen Antara sekurang-kurangnya memuat :
1. Pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah
perencanaan, dasar hukum, peraturan perundangan terkait, dan isu – isu strategis;
2. Deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;
3. Isu-isu strategis wilayah;
4. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang;
5. Draft Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang;
6. Draft Indikasi Program;
7. Draft Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
8. Lampiran dalam bentuk peta tematik dan Draft Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang
Setelah dihasilkan peta – peta tematik, dilakukan analisis untuk mendapatkan draft rencana
struktur dan pola ruang. Analisis untuk mendapatkan draft rencana struktur dan pola ruang
terdiri dari dua jenis analisis yaitu analisis spasial dan analisis non spasial.
Gambar 3.2. Kerangka analisis penyusunan RZ KSNT PPKT
A. Analisis Penentuan Struktur Ruang
Dalam menyusun alokasi ruang RZ KSNT PPKT maka pertama harus ditentukan struktur
ruangnya. Hal ini dikarenakan struktur ruang merupakan kerangka dalam menentukan
bentuk pola ruang. Dalam menentukan struktur ruang di PPKT maka harus dilihat terlebih
dahulu rencana struktur ruang yang sudah disusun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota dari PPKT yang bersangkutan. Jika sudah ada rencana
struktur ruang dalam RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota maka dapat diakomodir untuk
kemudian dimasukkan dalam rencana struktur ruang RZ KSNT PPKT dengan penyesuaian
terhadap kebijakan / kepentingan nasional seperti kepentingan geo-politik strategis nasional,
kebijakan pertahanan keamanan dan sebagainya.
Dalam hal rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi/Kabupaten/Kota dari PPKT yang bersangkutan belum ada atau belum disahkan maka
wajib disusun rencana struktur ruang. Penentuan struktur ruang dapat digambarkan
berdasarkan :
Infrastruktur yang telah ada;
Peta – peta Tematik
Kriteria kesesuaian
Tumpang Susun Peta(Overlay)
Peta kesesuaian Zona/Sub Zona/Pemanfaatan
Pembobotan dan SkoringKesesuaian Rumput Laut
Kesesuaian KJA
Kesesuaian Menyelam
Kesesuaian Snorkeling
dst
dst
Overlay
Overlay
Overlay
Generalisasi menjadi ZONA
Pemanfaatan Ruang Eksisting dan Faktor Pembatas : Alur Pelayaran & ALKI Daerah Militer Daerah Hankam Alur pipa & kabel bawah laut Alur migrasi biota Daerah terlarang Kawasan Lindung/Konservasi Daerah Masyarakat Adat dsb
Peta Multi Kesesuaian Zona
Overlay
Seleksi Zona
Kesepakatan Konsultasi Publik FGD lintas K/L dsb Draft Alokasi Ruang
(ZONA)
Analisis Non Spasial
Analisis Kebijakan Ekonomi dsb
Rencana pembangunan prasarana dasar;
Penempatan sarana bagi kepentingan nasional; dan
Rencana pengembangan jaringan transportasi.
Muatan dari rencana struktur ruang dapat dilihat pada Bab 3 pedoman ini. Contoh peta draft
rencana struktur ruang dapat dilihat pada gambar berikut
Gambar 3.3. Contoh Peta Draft Rencana Struktur Ruang dalam RZ KSNT PPKT
B. Analisis Spasial
Analisis spasial adalah analisis untuk menggambarkan tingkatan dan pola dari suatu
fenomena spasial dan untuk mendapatkan informasi baru dari serangkaian fenomena spasial.
Fenomena spasial dalam penyusunan RZ KSNT PPKT dituangkan dalam bentuk peta – peta
tematik. Analisis spasial yang digunakan dalam penyusunan RZ KSNT PPKT adalah analisis
kesesuaian. Analisis kesesuaian merupakan bentuk penilaian suatu ruang (wilayah) terhadap
kesesuaiannya dengan suatu pemanfaatan tertentu.
Mengingat suatu ruang (wilayah) mempunyai karakteristik yang berbeda – beda maka tidak
semua kegiatan sesuai untuk dilakukan dalam ruang tersebut. Karakteristik ruang tersebut
merupakan parameter dalam analisis kesesuaian wilayah. Misalnya; dalam ruang laut
(perairan) maka karakteristiknya akan berbeda – beda bergantung lokasinya. Ruang laut yang
dekat dengan pantai mempunyai kedalaman yang berbeda dengan ruang laut yang berada jauh
dari pantai. Pola kecepatan dan arah arus yang terjadi pada ruang laut yang dekat pantai akan
berbeda dengan pola kecepatan dan arah arus yang terjadi pada ruang laut yang jauh dari
pantai dan seterusnya. Perbedaan – perbedaan karakteristik ruang ini akan sangat
menentukan pemanfaatan yang sesuai dalam keruangan tersebut.
Salah satu teknik analisis yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kesesuaian untuk
mendapatkan draft alokasi ruang dalam penyusunan RZ KSNT PPKT adalah teknik tumpang
susun atau superimposed peta. Pada prinsipnya, teknik ini digunakan dengan cara
menumpukkan / menumpang susunkan peta – peta tematik sehingga pada ruang yang sama
akan tergambar karakteristik (data) yang beragam. Konsep tumpang susun peta adalah sebagai
berikut.
Gambar 3.4. Konseptual Overlay / Tumpang Susun peta
Dari contoh ilustrasi konsep tumpang susun peta diatas maka dapat diperoleh matriks nilai
parameter untuk masing – masing polygon (area dalam peta). Matriks nilai parameter tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.4. Matriks nilai parameter
Teknik tumpang susun peta ini akan sangat mudah diaplikasikan dengan menggunakan
Sistem Informasi Geografis (SIG). Standar dan ketentuan mengenai SIG yang digunakan dalam
penyusunan RZ KSNT PPKT dapat dilihat pada Bab 5 pedoman ini.
+ + +
Peta Arus (m/dt) Peta Gelombang (m) Peta Suhu (C) Peta Salinitas (o/oo)
Arus = 0,3 m/dtGelombang = 0,2 mSuhu = 28⁰ CSalinitas = 29 o/oo
DO = 2 mg/l
28
25 26
27 29
27 28
280,3
0,1 0,2
0,1 0,2
0,1 0,2
0,1
Overlay / Tumpang Susun Peta
+
Peta DO (mg/l)
2
2 1
3
A BC D
D
Parameter SatuanPolygon (Area dalam peta)
A B C DArus m/dt 0,1 0,2 0,1 0,3Gelombang m 0,1 0,2 0,1 0,2Suhu C 25 26 27 28Salinitas o/oo 27 28 28 29DO mg/l 2 1 3 2
Dalam prakteknya dengan menggunakan SIG, teknik tumpang susun peta dilakukan
bersamaan dengan memasukkan kriteria kesesuaian untuk menilai kesesuaian suatu polygon.
Kriteria kesesuaian yang digunakan harus memiliki bobot suatu parameter dan skore
kesesuaiannya. Teknik tumpang susun peta dengan pembobotan dan skore kesesuaian dalam
SIG disebut Weighted Overlay.
Bobot parameter merupakan besaran pengaruh suatu parameter dalam penentuan kesesuaian.
Pembobotan parameter yang paling sederhana dapat menggunakan metode ranking dimana
suatu parameter diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruhnya. Parameter yang dianggap
paling berpengaruh diberi nilai paling tinggi dan yang paling rendah pengaruhnya diberi nilai
paling rendah. Penentuan bobot tertinggi dan terendah dapat menggunakan ranking skala 1 –
3 atau ranking 1 – 5. Tingkat keterpengaruhan bobot parameter kemudian dinilai terhadap
parameter lainnya dengan cara dinormalisasi, yaitu dengan membuat jumlah total bobot
menjadi 100 % atau 1. Bobot parameter yang dinormalisasi dihitung dengan cara :
Bobot Parameter = nilai ranking / ∑ nilai ranking (formula 1)
Skore kesesuaian merupakan nilai pengali bobot parameter terhadap klasifikasi kesesuaian.
kesesuaian dapat kelaskan menjadi : i) Sangat Sesuai dengan skore 3; ii) Cukup Sesuai dengan
skore 2; dan iii) Tidak Sesuai dengan skore 1. Contoh kriteria kesesuaian dengan pembobotan
dan skoring kesesuaian sebagai berikut.
Tabel 3.5. Kriteria kesesuaian budiaya rumput laut dengan pembobotan
Berdasarkan nilai (bobot x skore kesesuaian) setiap parameter maka dilakukan penilaian untuk
menentukan apakah lokasi tersebut sesuai untuk lahan budidaya rumput laut dengan
menggunakan formulasi :
Kesesuaian = (Nilai Hasil Overlay pada polygon / 3) x 100 % (formula 2)
Dimana :
Sangat Sesuai jika nilai kesesuaian > 85 %
Sesuai jika nilai kesesuaian 60 % - 85 %
Tidak Sesuai jika nilai kesesuaian < 60 %
Dengan menggunakan pembobotan dan skore kesesuaian, maka didapat nilai suatu polygon
(area dalam peta). Ilustrasi teknik overlay dengan pembobotan dan skoring dapat dilihat
sebagai berikut.
Parameter SatuanNilai
Ranking
Bobot Parameter(formula 1)
Kriteria Kesesuaian Pustaka
Skore Kesesuaian
Nilai (Bobot x Skore)
Arus m/dt 3 0,23
0,2 – 0,3 Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007)
3 0,690,31 – 0,4 atau
0,1 – 0,192 0,46
< 0,1 atau > 0,4 1 0,23
Gelombang m 4 0,31
0,2 – 0,3 Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007)
3 0,930,31 – 0,4 atau
0,1 – 0,192 0,62
< 0,1 atau > 0,4 1 0,31
Suhu C 3 0,23
28 - 30 Djurjani (1999) dalam Adibrata dkk (2007)
3 0,6926 – 27 atau
30 – 33 2 0,46
< 26 atau > 33 1 0,23
Salinitas o/oo 1 0,08
28 - 32 Aslan (1998) dalam Adibrata dkk (2007)
3 0,2415 – 27 atau
33 – 38 2 0,16
< 15 atau > 38 1 0,08
DO mg/l 2 0,15> 4 Aslan (1998)
dalam Ariyati dkk (2007)
3 0,452 - 4 2 0,30< 2 1 0,15
Sumber : 1. Adibrata dkk, (2007). “Studi Kesesuaian Areal Untuk Budidaya Laut di Perairan Pulau Karampuang Sulawesi Barat”.
Akuatik – Jurnal Sumberdaya Perairan Volume 2. Agustus 2007. Edisi I2. Ariyati dkk, (2007). “Analisis Kesesuaian Perairan Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan Sebagai Lahan Budiaya
Rumput Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis”. Jurnal Pasir Laut Volume 3 No. 1. Juli 2007 : 27 – 45.
Gambar 3.5. Ilustrasi teknik Overlay dengan pembobotan dan skor (Weighted Overlay)
Dari gambar ilustrasi diatas diperoleh nilai polygon A = 1,77, polygon B = 2,47, polygon C =
2,08, dan polygon D = 2,85.
Dengan menggunakan formula 2 maka nilai setiap polygon adalah sebagai berikut :
Polygon A = (1,77/3) x 100 % = 59 %
Polygon B = (2,47/3) x 100 % = 82,33 %
Polygon C = (2,08/3) x 100 % = 69,33 %
Polygon D = (2,85/3) x 100 % = 95 %
Maka Peta Kesesuaian untuk contoh ilustrasi diatas adalah
59 %
69,33 % 95 %
82,33 % TS
CS SS
CS
Arus
(m/d
t) 0,1
0,1 0,3
0,2 0,23
0,23 0,23
0,23 2
2 3
3 0,46
0,46 0,69
0,69
Peta Parameter Bobot Skor Kesesuaian
Bobot x Skor (Nilai)
Gel
omba
ng (m
)
0,1
0,1 0,2
0,2 0,31
0,31 0,31
0,31 2
2 3
3 0,62
0,62 0,93
0,93
Suhu
(C) 25
27 28
26 0,23
0,23 0,23
0,23 1
2 3
2 0,23
0,46 0,69
0,46
Salin
itas
(o / oo)
27
28 29
28 0,08
0,08 0,08
0,08 2
3 3
3 0,16
0,24 0,24
0,24
1,77
2,08 2,85
2,47
+
+
+
Penjumlahan Nilai (Overlay)
DO
(mg/
l) 2
3 2
1 0,15
0,15 0,15
0,15 2
2 2
1 0,30
0,30 0,30
0,15
+O
VERL
AY
Dimana
TS = Tidak Sesuai, CS = Cukup Sesuai, dan SS = Sangat Sesuai
Dengan menggunakan metode tersebut, maka kesesuaian untuk setiap pemanfaatan ruang
dapat diperoleh. Berikut adalah contoh peta kerja untuk kesesuaian budidaya laut.
Gambar 3.6. Contoh Peta Kesesuaian
Contoh diatas merupakan hasil analisis kesesuaian untuk budidaya laut yaitu untuk rumput
laut, ikan kerapu dan budidaya lepas pantai. Untuk kepentingan penyusunan RZ KSNT PPKT,
maka ketiga peta tersebut dapat digeneralisasi menjadi peta kesesuaian untuk Zona Perikanan
Budidaya. Generalisasi ketiga peta tersebut dapat menggunakan teknik tumpang susun peta.
Contoh overlay ketiga peta tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 3.7. Contoh Peta Multi-kesesuaian untuk budidaya laut
Peta Kesesuaian Rumput Laut Peta Kesesuaian Budidaya Lepas Pantai Peta Kesesuaian KJA Ikan Kerapu
Keterangan :
S1 = Sangat Sesuai
S2 = Cukup Sesuai
Dalam melakukan generalisasi peta kesesuaian, maka wajib untuk mempertahankan data
atributnya dan disertai dengan kodifikasi untuk memudahkan dalam membedakan informasi
dalam setiap polygon dalam zona tersebut. Contoh pengkelasan zona dan kodifikasi data
atributnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.6. Contoh kodifikasi kelas kesesuaian
Berdasarkan contoh tabel diatas maka penggambaran peta kesesuaian zona perikanan
budidaya adalah sebagai berikut
Gambar 3.8. Contoh Peta Kesesuaian Zona Perikanan Budidaya
ATRIBUT POLYGON KODEATRIBUT
KELAS KESESUAIAN
ZONA
KODE KESESUAIAN
ZONASangat Sesuai Budidaya Lepas Pantai LP.1 Sangat Sesuai PB.1Cukup Sesuai Budidaya Lepas Pantai LP.2 Cukup Sesuai PB.2Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut RL.1 Sangat Sesuai PB.1Cukup Sesuai Budidaya Rumput Laut RL.2 Cukup Sesuai PB.2Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu KJK.1 Sangat Sesuai PB.1Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut
K.1.RL.1 Sangat Sesuai PB.1
Sangat Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Cukup Sesuai Budidaya Rumput Laut
K.1.RL.2 Cukup Sesuai PB.2
Cukup Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Sangat Sesuai Budidaya Rumput Laut
K.2.RL.1 Cukup Sesuai PB.2
Cukup Sesuai Budidaya KJA Ikan Kerapu & Cukup Sesuai Budidaya Lepas Pantai
K.2.LP.2 Cukup Sesuai PB.2
Dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang sama, dapat diperoleh peta kesesuaian
zona – zona. Peta kesesuaian zona – zona tersebut di overlay terhadap semua peta kesesuaian
yang akan menghasilkan peta multi kesesuaian. Contoh peta multi kesesuaian dapat dilihat
pada gambar berikut.
Gambar 3.9. Contoh Peta Multi-kesesuaian Zona
C. Analisis Non Spasial
Setelah diperoleh peta multi kesesuaian selanjutnya dilakukan analisis non spasial. Hasil
analisis non spasial diformulasikan sebagai bahan untuk mendapatkan draft alokasi ruang.
Analisis non-spasial dapat digunakan apabila dalam satu lokasi memiliki beberapa kategori
kesesuaian yang sama. Analisis non spasial antara lain sebagai berikut :
1. Analisis Kebijakan dan Kewilayahan
Analisis Kebijakan digunakan untuk melihat kedudukan wilayah perencanaan terhadap
kebijakan rencana tata ruang nasional/provinsi, dan menyesuaikan perencanaan yang
dibuat dengan kebijakan pembangunan nasional, dengan tujuan agar tidak terjadi
tumpang tindih kegiatan. Disamping itu, analisis yang didasarkan pada kebijakan
pembangunan nasional, termasuk kebijakan geopolitik dan pertahanan keamanan.
Sedangkan analisis kewilayahan merupakan analisis untuk melihat kecenderungan
perkembangan kawasan di wilayah perencanaan berdasarkan potensi fisik wilayah dan
kondisi ekonomi, sosial budaya yang ada.
2. Analisis Sosial dan Budaya
Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis sosial
budaya di wilayah dan atau kawasan. Penilaian/analisis sosial (urban social indicator)
misalnya kependudukan/demografi, struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan
prasarana sosial dan budaya, potensi sosial budaya masyarakat, atau kesiapan
masyarakat terhadap suatu pengembangan.
Tujuan analisis ini adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung
atau menghambat pengembangan wilayah dan atau kawasan, serta memiliki fungsi
antara lain :
mengidentifikasi kondisi sosial budaya masyarakat;
menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung
pengembangan wilayah dan atau kawasan;
menentukan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan
sosial budaya masyarakat.
3. Analisis Infrastruktur
Analisis infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk
mengetahui sebaran infrastruktur yang ada, sebagai data dasar dalam pengembangan
struktur wilayah dan acuan dalam analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana
kelautan dan perikanan. Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data
sekunder yang telah ada dan observasi langsung di lapangan. Pemetaan dilakukan
dengan cara digitalisasi data sekunder dan plotting lokasi secara langsung di lapangan,
meliputi sarana dan prasarana energi/listrik, transportasi, air bersih, sarana
pendidikan, sarana kesehatan, sarana telekomunikasi, dan prasarana lainnya.
4. Analisis Ekonomi Wilayah
Analisis ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui pola distribusi perkembangan
ekonomi wilayah melalui PDRB, pertumbuhan pusat-pusat kegiatan di wilayah kajian,
sektor basis wilayah dan/atau kawasan untuk mengetahui sektor yang memberikan
sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah
dan/atau kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan),
dan komoditas unggulan wilayah pada sektor basis yang memiliki keunggulan
komparatif dan berpotensi ekspor. Komoditas unggulan merupakan Komoditas kunci
yang memiliki peran penting baik secara langsung/tidak langsung dan bersifat multiplier
effect.
5. Analisis Pengembangan Wilayah
Identifikasi ini meliputi kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumberdaya di masa yang akan
datang yang diproyeksikan di dalam kawasan perencanaan yang berpotensi untuk
pengembangan wilayah. Beberapa pertimbangan untuk melihat potensi pengembangan
wilayah diantaranya:
Potensi sumberdaya lokal
Potensi sumberdaya lokal dapat dilihat dari sumberdaya unggulan di suatu
wilayah. Pendekatan identifikasinya menggunakan kerangka ekonomi
kewilayahan, pendekatan keunggulan komparatif (comparative advantage
approach), dan pendekatan keunggulan bersaing (competitive advantage
approach).
Potensi lingkungan strategis
Potensi lingkungan strategis dapat menggunakan cara pandang yang sedang
berkembangan di lingkup global, regional dan nasional. Pendekatan identifikasinya
menggunakan upaya sintesis dari informasi-informasi terkini.
6. Analisis Isu dan Permasalahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Identifikasi ini meliputi antara lain:
Isu terkait dengan tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya PPKT;
Identifikasi daerah rawan bencana: tsunami, erosi, abrasi, sedimentasi, akresi
garis pantai, subsiden/longsoran tanah, gempa bumi;
Identifikasi masalah lingkungan dan pencemaran: intrusi air laut/asin, polusi,
kerusakan ekosistem/habitat hutan mangrove, kerusakan ekosistem/habitat
terumbu karang;
Identifikasi daerah konservasi/perlindungan: kawasan lindung nasional/kawasan
konservasi yang ditetapkan secara nasional (taman nasional, taman laut, cagar
alam, suaka alam laut), kawasan konservasi yang sedang diusulkan oleh daerah,
dan daerah perlindungan laut lokal;
Identifikasi aktivitas di daratan yang berpengaruh terhadap kegiatan pada
kawasan perairan;
Konflik penggunaan lahan;
Konflik sosial;
Kesenjangan ekonomi antar wilayah PPKT dengan wilayah daratan utama.
D. Pembuatan Skenario Alokasi Ruang
Setelah dilakukan analisis spasial dan non spasial, maka akan diperoleh peta multi kesesuaian
dan analisis – analisis pendukungnya. Peta multi kesesuaian tersebut kemudian di overlay
dengan peta pemanfaatan ruang eksisting, faktor pembatas dan rencana pembangunan yang
berkaitan. Faktor pembatas adalah keadaan suatu ruang yang tidak dapat ditolerir untuk
dimanfaatkan. Faktor pembatas dapat ditentukan melalui suatu kebijakan atau suatu kondisi
untuk dimungkinkan pemanfaatannya. Contoh faktor pembatas misalnya daerah terlarang
(terkait militer), kebijakan tidak memanfaatkan ruang dimana terdapat ekosistem terumbu
karang, kebijakan mengamankan jalur migrasi biota dan sebagainya. Peta multi kesesuaian
zona yang dioverlay dengan peta pemanfaatan ruang laut eksisting faktor pembatas, dan
rencana pembangunan akan menghasilkan berbagai kemungkinan pilihan / skenario yang
nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi zona. Contoh peta pemanfaatan laut
eksisting dan faktor pembatas, dan peta peta bahan seleksi zona dapat dilihat pada gambar
berikut.
Gambar 3.10. Contoh Peta Pemanfaatan Laut Eksisting dan faktor pembatas
Gambar 3.11. Contoh Peta Analisis Opsi Skenario Alokasi Ruang
Peta yang berisikan pilihan – pilihan zona tersebut kemudian di buat skenario – skenario draft
alokasi ruang. Skenario – skenario tersebut kemudian digambarkan dalam bentuk alternatif –
alternatif peta draft alokasi ruang. Dalam menyusun skenario – skenario perlu dilakukan
analisis kompatibilitas antar zona. Analisis kompatibilitas dapat dilakukan dengan
menggunakan matriks kompatibilitas antar kegiatan / zona. Matrik kompatibilitas antar zona
menguraikan hubungan antar zona dalam suatu wilayah perencanan untuk melihat
harmonisasi antar zona. Contoh matriks kompatibilitas antar zona dan Skenario peta draft
alokasi ruang dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 3.12. Matriks kompatibilitas zona pada wilayah perairan PPKT
Gambar 3.13. Matriks Kompatibilitas Zona Wilayah Daratan PPKT
Kawasan Konservasi
Zona Inti (ZI) ZIZona Pemanfaatan (ZP) ● ZPZona Perikanan Berkelanjutan (ZPB) ● Ⱶ ZPB
Kawasan Pemanfaatan Umum
Perikanan Tangkap (PT) Ⱶ □ ● PTPerikanan Budidaya (PB) ∆ □ ● □ PBPariwisata (PR) ∆ ● □ ∆ Ⱶ PRPelabuhan (PL) ∆ ∆ ∆ ● ∆ ∆ PLHutan Mangrove (HM) ● ↑ ↑ ↑ ↑ ● < HM
Pendaratan Pesawat (PP) ∆ □ □ □ □ ● □ ∆ PPPertambangan (TB)* ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Ⱶ ∆ □ TBEnergi (EG) ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ < ● EGFasilitas Umum (FU)** ∆ ● ↑ ↑ ↑ □ ↑ □ ↑ ↑ ↑ FUPemanfaatan Air Laut Non Energi (PA)
∆ □ □ □ ↑ □ □ □ < □ □ Ⱶ PA
Alur Laut
Alur Pelayaran (AP) ∆ ∆ □ □ < □ ● □ < < < ● < APAlur Pipa/Kabel Bawah Laut (APK) ∆ ∆ □ □ □ ∆ ∆ □ < ● ● ● ● □ APK
Alur Migrasi Biota (AMB) Ⱶ □ □ □ < ● < ● < < < □ < < □ AMB
∆ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik
Ⱶ = Positif dengan kegiatan di kiri; ↑ = Positif dengan kegiatan di atas; ● = Saling memberi manfaat posi f
* = Hanya Untuk Minyak dan Gas ** = Sarana Bantu NavigasiKawasan Lindung
Zona Inti (ZI) ZI
Zona Pemanfaatan (ZP) ● ZP
Kawasan Budidaya
Hutan Produksi (HP) ∆ ● HP
Hutan Rakyat (HR) ∆ ● ● HR
Pariwisata (PR) ∆ ● ● ● PR
Pertanian (TN) * ∆ ∆ □ □ ● TN
Industri Jasa Maritim (JM) ∆ ∆ ∆ ∆ ◊ ◊ JM
Permukiman (PM) ∆ ∆ Ⱶ Ⱶ ● ∆ ● PM
Pembangkit Listrik (PL) ∆ ∆ ∆ ∆ ↑ ↑ ↑ ↑ PL
Pertahanan Keamanan (HK) ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Ⱶ □ Ⱶ HKPerdagangan, Jasa, Perkantoran (JK) ∆ ∆ □ □ ● ∆ ● ● Ⱶ □ JK
Pergaraman (GM) ∆ ∆ ∆ ∆ ↑ < < □ Ⱶ □ □ GMPerikanan (Payau & Air Tawar) (PI) ∆ ● ● ● ● ● < < < < < ∆ PI
Evakuasi Bencana (EB) ● ● ● ● ↑ ● < ↑ Ⱶ ● ↑ < < EB
Fasilitas Umum/Sosial (FS) □ ● □ □ ● □ ● ● ● ● ● □ □ ● FS
∆ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik
Gambar 3.14. Matriks kompatibilitas zona pada wilayah daratan dan perairan PPKT
KAWASAN / ZONA
Kawasan Konservasi Kawasan Pemanfaatan Umum Alur Laut
Kawasan Lindung Kawasan Konservasi
ZIK ZPK ZPB PT PB PW PL HM PP TB** EG FU*** PA AP APK AMB ZI = Zona Inti ZIK = Zona Inti
Kawasan Lindung
ZI ● ● ↑ ↑ ↑ < < ● < < < ○ ○ < □ ↑ ZP = Zona Pemanfaatan ZPK = Zona Pemanfaatan
ZP□ ● ● ● ● ● □ ● □ □ □ ○ ○ < □ □ ZPB = Zona Perikanan
Berkelanjutan
Kawasan Budidaya
HP ∆ ● ○ ○ ∆ ● < □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HR ∆ ● ○ ○ ∆ ● < □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Kawasan BudidayaKawasan Pemanfaatan Umum
PR ∆ ● ● ● ● ● □ ● Ⱶ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ HP = Hutan Produksi PT = Perikanan TangkapTN *
∆ ● ○ ○ ∆ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HR = Hutan Rakyat PB = Perikanan Budidaya
JM ∆ ∆ ● ∆ ∆ □ ● ∆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PR = Pariwisata PW = Pariwisata
PM ∆ ∆ ● ↑ ● ● □ ∆ Ⱶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TN = Pertanian PL = Pelabuhan
LT ∆ ∆ ○ ○ ● □ ● ∆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ JM = Industri Jasa Maritim HM = Hutan Mangrove
HK ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ● ∆ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ PM = Permukiman PP = Pendaratan Pesawat
JK ∆ ○ ○ ○ ○ ● ● ∆ ○ ○ ○ ○ ○ Ⱶ Ⱶ ○ LT = Pembangkit Listrik TB = Pertambangan
GM ∆ ∆ ∆ ○ ∆ ∆ < ∆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ HK = Pertahanan Keamanan EG = Energi
PI ∆ ∆ ● ● ● ● < ∆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ JK = Perdagangan , Jasa Perkantoran FU = Fasilitas Umum
EB ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ GM = PergaramanPA = Pemanfaatan Air Laut Non Energi
FS ∆ ● ○ ○ ○ ● ● □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PI = Perikanan (Payau & Air Tawar)
EB = Evakuasi Bencana Alut Laut
∆ = Mengancam zona di atas; < = Mengancam zona di kiri; □ = Potensi menimbulkan konflik FS = Fasum/Fasos AP = Alur Pelayaran
Ⱶ = Positif dengan kegiatan di kiri; ↑ = Positif dengan kegiatan di atas; APK = Alur Pipa/Kabel Bawah Laut
● = Saling memberi manfaat posi f ○ = Netral AMB = Alur Migrasi Biota
* = Bersifat Subsisten ** = Hanya Untuk Minyak dan Gas *** = Sarana Bantu Navigasi
Gambar 3.15. Contoh Peta Skenario Alokasi Ruang
3.1.6. Konsultasi Publik Kedua
Konsultasi Publik Kedua dilakukan untuk mendapatkan masukkan/tanggapan/saran tentang
Dokumen Antara yang memuat draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program,
Skenario 1 titik berat pada pengendalian lingkungan hidup
Skenario 2 titik berat pada kesejahteraan masyarakat
SKENARIO 1
SKENARIO 2
draft pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinkronkannya dengan perencanaan yang telah
disusun oleh instansi terkait baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Konsultasi
publik dilakukan dengan metode Focus Group Discussion /lokakarya/workshop.
Peserta konsultasi publik kedua antara lain :
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); yaitu Badan dan Dinas di daerah yang
berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;
2. Instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah bersangkutan;
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan RZ KSNT PPKT;
4. Perguruan Tinggi/Akademisi;
5. Kelompok Masyarakat (masyarakat adat, tradisional);
6. Dunia Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan (Pengusaha, BUMN, BUMD)
Untuk mengharmonisasi draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program, draft
pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan pertemuan dengan kementerian/lembaga
terkait yang dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat, metode yang digunakan dapat melalui
lokakarya/workshop dan Focus Group Discussion (FGD). Secara garis besar, tema pertemuan
dalam rangka mengharmonisasi draft rencana struktur dan pola ruang, draft indikasi program,
draft pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
a. Tema kebijakan dan perencanaan nasional;
b. Tema perencanaan bidang pertahanan keamanan; dan
c. Tema perencanaan bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
d. Tema perencanaan bidang lingkungan hidup.
Daftar peserta pertemuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.7. Daftar peserta FGD Perencanaan
NO TEMA PERENCANAAN INSTANSI / LEMBAGA1. Kebijakan dan Perencanaan
Nasional Bappenas Kementerian ATR/BPN Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya
2. Pertahanan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Pertahanan Pusat Hidrooseanografi – TNI AL Badan Nasional Perbatasan Badan Informasi Geospasial Badan Keamanan Laut
3. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Perhubungan
4. Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Swadaya Masyarakat Perguruan Tinggi
Hasil Konsultasi Publik dituangkan ke dalam Berita Acara, dilengkapi dengan notulensi, daftar
hadir, dokumentasi, dan peta usulan alokasi ruang yang telah disepakati/ditandatangani oleh
stakeholders.
3.1.7. Penyusunan Dokumen Final RZ KSNT PPKT
Dokumen Final RZ KSNT PPKT merupakan perbaikan Dokumen Antara setelah dilakukan
Konsultasi Publik Kedua. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Final RZ KSNT
PPKT adalah :
1. Penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan
pemanfaatannya, isu-isu strategis wilayah;
2. Pemilihan dan Penentuan Zona
3. Penyusunan peraturan pemanfaatan ruang dan draft indikasi program;
4. Pembuatan peta rencana zonasi (struktur dan pola ruang);
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT yang berupa PPKT
Sistematika Dokumen Final, sekurang-kurangnya memuat :
1. Pendahuluan yang memuat latar belakang, , profil wilayah secara umum, peta wilayah
perencanaan, dasar hukum, peraturan perundangan terkait, dan isu – isu strategis;
2. Deskripsi potensi sumberdaya PPKT dan Kegiatan Pemanfaatan;
3. Isu-isu strategis wilayah;
4. Rencana Alokasi Ruang yang memuat Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang;
5. Indikasi Program;
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
7. Lampiran Dokumen Final dalam bentuk peta tematik dan Peta Rencana Alokasi Ruang
dan
8. Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri tentang RZ KSNT PPKT
3.2. Tata Cara Penetapan RZ KSNT PPKT
Berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2010 PPKT merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu
(KSNT) dimana pemanfaatan ruangnya harus berdasarkan Rencana Zonasi (RZ) yang ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
yang dalam hal ini adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Bentuk legalitas RZ KSNT PPKT
adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Dalam menetapkan dokumen
RZ KSNT PPKT menjadi Permen KP terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu :
1. Pembahasan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
2. Pembahasan lingkup KKP
3. Pembahasan lintas K/L
4. Persetujuan dari Biro Hukum KKP
5. Penandatangan Permen KP oleh Menteri KP
Lampiran 1. Daftar PPKT Menurut Luasan, Kependudukan & Basis Administrasi
1 Pulau Dengan Luas ≥ 100 km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kabupaten/Kota
Weh 1 Pulau Dengan Luas < 100 km2, Tidak Berpenduduk
Berakit2 Bintan 2 Sentut3 Bengkalis 3 Tokongmalangbiru4 Alor 4 Damar5 Rote 5 Mangkai1 Pulau Dengan Luas ≥ 100
km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kecamatan
Rupat 6 Tokongnanas2 Rangsang 7 Tokongbelayar3 Pagai Utara 8 Tokongboro4 Enggano 9 Semiun5 Sebatik 10 Sebetul6 Maratua 11 Sekatung7 Nusapenida 12 Senua8 Nuhu Yut 13 Kepala9 Larat 14 Karang Unarang10 Selaru 15 Sambit11 Letti 16 Solando12 Wetar 17 Dolangan13 Sabu 18 Bongkil14 Kolepom 19 Batubawaikang1 Pulau Dengan Luas ≥ 100
km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Desa
Nusakambangan 20 Intata
2 Penambulai 21 Yiew Besar
1Pulau Dengan Luas ≥ 100 km2, Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi
Komolom22 Moff
23 Miossu1 Pulau Dengan Luas < 100
km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Kecamatan
Miangas 24 Fanildo2 Kabaruan 25 Habe3 Kisar 26 Laag4 Subi Kecil 27 Puriri5 Lingayan 28 Ararkula1 Pulau Dengan Luas < 100
km2, Berpenduduk, Berbasis Administrasi Desa
Mantehage 29 Karerei2 Makelehi 30 Kultubai Utara3 Kawaluso 31 Kultubai Selatan4 Kawio 32 Karang5 Marore 33 Enu6 Marampit 34 Batugoyang7 Kakorotan 35 Asutubun8 Fani 36 Batarkusu9 Bras 37 Batek10 Befondi 38 Ndana11 Liki 39 Dana12 Marsela 40 Manggudu13 Lirang 41 Gili Sepatang1 Pulau Dengan Luas < 100
km2, Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi
Karimunanak 42 Nusabarong2 Pelampung 43 Ngekel3 Simuk 44 Panikan4 Metimarang 45 Batukolotok
46 NusamanukMenurut Luasan 47 Deli
-PPKT dengan luas ≥ 100 km2 : 22 PPKT 48 Karangpabayang
-PPKT dengan luas < 100 km2 : 89 PPKT 49 Guhakolak
50 BertuahMenurut Kependudukan 51 Mega
- PPKT Berpenduduk : 43 PPKT 52 Sibarubaru
-PPKT Tidak Berpenduduk : 68 PPKT 53 Niau
54 WungaMenurut Basis Administrasi 55 Simeuleu Cut
-PPKT Dengan Basis Administrasi Kabupaten/Kota : 5 PPKT 56 Selaut Besar
- PPKT Dengan Basis Administrasi Kecamatan : 19 PPKT 57 Raya- PPKT Dengan Basis Administrasi Desa : 15 PPKT 58 Rusa
-PPKT Tanpa Basis Administrasi (bagian administrasi pulau lain) : 72 PPKT 59 Bateelablah
60 RondoPPKT ≥ 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Kabupaten/Kota : 5 PPKT 61 BerhalaPPKT ≥ 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Kecamatan : 14 PPKT 62 BatumandiPPKT ≥ 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Desa : 2 PPKT 63 Tokonghiu KecilPPKT ≥ 100 km2, Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 1 PPKT 64 NipaPPKT < 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Kecamatan : 5 PPKT 65 BatuberantaiPPKT < 100 km2, Berpenduduk, Basis Administrasi Desa : 13 PPKT 66 PutriPPKT < 100 km2, Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 4 PPKT 67 MalangberdaunPPKT < 100 km2, Tidak Berpenduduk, Tidak Berbasis Administrasi : 67 PPKT
Lampiran 2. Contoh Tabel Peraturan Pemanfaatan Ruang RZ KSNT PPKT
RZ KSNT PPKT PULAU :..................................................................
Posisi Geografis
Kode Luas Aktivitas yang diperbolehkan
Aktivitas yang tidak
diperbolehkan
Aktivitas diperbolehkan
setelah memperoleh izin
Lon (Y)
Lat (X)
Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT1) Kawasan Pemanfaatan Umum
Zonapariwisata;permukiman;pelabuhan;hutan mangrove;pertambangan;perikanan budidaya;perikanan tangkap;pergaraman;bandar udara;pendaratan pesawat;energi;pemanfaatan air laut selain energi;pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.
2) Kawasan KonservasiKategori kawasan Zona
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K);
IntiPemanfaatan TerbatasLainnya
Kawasan Konservasi Maritim (KKM);
IntiPemanfaatan TerbatasLainnya
Kawasan Konservasi Perairan (KKP); dan
IntiPemanfaatan TerbatasPerikanan BerkelanjutanLainnya
3) Alur Laut
alur pelayaran; Daerah terlarang
Daerah terbatas
Daerah terlarang
RZ KSNT PPKT PULAU :..................................................................
Posisi Geografis
Kode LuasAktivitas yang diperbolehkan
Aktivitas yang tidak
diperbolehkan
Aktivitas diperbolehkan
setelah memperoleh izin
Lon (Y)
Lat (X)
Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan PPKT
pipa/kabel bawah laut; dan
Daerah terbatas
migrasi biota laut.
Lampiran 3. Contoh Indikasi Program Pemanfaatan Ruang RZ KSNT PPKT
INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG KSNT PULAU SENUA
NoUsulan Program
UtamaLokasi
Sumber Dana
Institusi Pelaksana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANGA Sistem Jaringan pergerakan
1.1 Jaringan Pergerakan Darata) Pembangunan jalan
lingkungan penghubung kawasan lindung dan kawasan budidaya
J1.1 APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
b) Pembangunan titik kumpul evakuasi bencana, penyediaan papan informasi dan papan petunjuk mengenai jalur danruang evakuasi bencana
J1.1 BUMN, APBD,
APBN dan non
pemerintah
Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, dan instansi non pemerintah
1.2 Jaringan Pergerakan Lauta) Perbaikan dan
pengembangan dermaga untuk kegiatan pariwisata
J1.2 APBD, APBN dan
non pemerintah
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah
b) Pembangunan pos penjagaan di dermaga sebagai pintu masuk kawasan Pulau Senua
J1.2 APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
c) Revitalisasi dan penguatan fungsi
SN.B.U.t APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan
NoUsulan Program
UtamaLokasi
Sumber Dana
Institusi Pelaksana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
sarana bantu navigasi berupa menara suar
Pemerintah Pusat
d) Pembuatan dan peletakan alat-alat penunjang kenavigasian di wilayah perairan untuk membantu kegiatan pelayaran
J1.2 APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
B Sistem jaringan telekomunikasia) Pembangunan dan
pengembangan prasarana komunikasi nirkabel untuk piranti komunikasi dan jaringan operator
BUMN dan instansi
non pemerintah
BUMN dan instansi non pemerintah
b) Pembangunan BTS SN.L.B BUMN, APBD dan
APBN
BUMN,Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
C Sistem jaringan energi dan/atau ketenagalistrikana) Revitalisasi dan
pengembangan daya pembangkit listrik tenaga surya untuk kebutuhan kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan
SN.B.W. BUMN, APBD dan
APBN
BUMN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
b) Pembangunan jaringan distribusi energi listrik
mengikuti jaringan
jalan lingkungan
J1.1
BUMN, APBD dan
APBN
BUMN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
D Sistem jaringan sumber daya air
NoUsulan Program
UtamaLokasi
Sumber Dana
Institusi Pelaksana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
a) Perbaikan dan penguatan sumur air tawar;
SN.B.W. BUMN, APBD dan
APBN
BUMN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
b) Pembangunan distribusi air bersih
mengikuti jaringan
jalan lingkungan
J1.1
BUMN, APBD dan
APBN
BUMN, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
E Sistem jaringan limbaha) Pembangunan
jaringan air limbah di bawah permukaan tanah dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan
mengikuti jaringan
jalan lingkungan
J1.1
APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
b) Pembangunan IPAL SN.B.W. APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
c) Revitalisasi dan pengembangan MCK komunal
SN.B.W. APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
F Sistem jaringan drainasea) Pembangunan
jaringan drainase dengan menggunakan sistem jaringan terbuka serta melalui pembuatan kolam retensi air hujan
mengikuti jaringan
jalan lingkungan
J1.1
APBD Pemerintah Daerah
G Sistem jaringan persampahan
NoUsulan Program
UtamaLokasi
Sumber Dana
Institusi Pelaksana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
a) Pembangunan tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah
mengikuti jaringan
jalan lingkungan
J1.1
APBD dan instansi
non pemerintah
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah
b) Pembangunan tempat pemrosesan akhir di luar Pulau Senua
Kecamatan Sepempang,
Pulau Natuna
APBD dan instansi
non pemerintah
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah
c) Penyediaan sarana transportasi pengangkutan sampah dari Pulau Senua ke TPA
Pulau Senua dan Kecamatan Sepempang,
Pulau Natuna
APBD dan instansi
non pemerintah
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah
2 PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH DARATANa) Sertifikasi lahan di
PPKTseluruh
Blok APBD dan
APBNPemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
b) Pengurusan perizinan pemanfaatan PPKT
seluruh Blok
APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
c) Sosialisasi Rencana Zonasi KSNT Pulau Senua
APBN Pemerintah Pusat
A Kawasan Lindunga) Identifikasi
penggunaan lahan dan status pengelolaan,
seluruh Blok
APBD Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
NoUsulan Program
UtamaLokasi
Sumber Dana
Institusi Pelaksana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
termasuk pengguna lahan
(1) Zona Resapan aira) Pengamanan
terhadap kawasan resapan air di sebagian Pulau Senua
Blok LB APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
(2) Sempadan pantaia) Pengembangan
budaya bersih-bersih pantai secara berkala.
Blok L.L.p APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
(3) Zona perlindungan dan pelestarian penyua) Pembangunan pos
penjaga pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu
Blok L.O APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
b) Pembentukan kelembagaan patroli pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu
Blok L.O APBD, APBD,
BUMD dan instansi
non masyarakat
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, masyarakat dan instansi non pemerintah
c) Identifikasi model pengembangan pariwisata di zona perlindungan dan pelestarian penyu di Pulau Senua
Blok L.O APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
d) Pembuatan jalur wisata di Pulau Senua berbasis ekowisata
Blok L.O APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
NoUsulan Program
UtamaLokasi
Sumber Dana
Institusi Pelaksana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
e) Pembatasan pembangunan sarana prasaranawisata di zonaperlindungan dan pelestarian penyu
Blok L.O APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
B Kawasan Budidaya1 Zona pelayanan umuma) Perbaikan dan
pengembangan dermaga dan penunjangnya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata dan pertahanan keamanan
Blok B.U.t APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
2 Zona Pertahanan dan Keamanana) Pembangunan
tanda simbol/batas negara
Blok B.A.t APBN Pemerintah Pusat
b) Pembangunan pos jaga PPKT
Blok B.A.t APBN Pemerintah Pusat
3 Zona Pariwisataa) Penetapan regulasi
yang mendukung pengembangan dan pembangunan akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata berbasis ekowisata
APBD, APBN
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
b) Pembangunan mess penjaga instalasi IPAL dan PLTS
Blok B.W APBD, APBN
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
2B PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN1 Kawasan Konservasi Perairan
NoUsulan Program
UtamaLokasi
Sumber Dana
Institusi Pelaksana
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
a) Pemantapan tata batas kawasan konservasi perairan
K.N. APBD Pemerintah Daerah
b) Penyusunan Rencana Pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi dan regulasi pendukung
K.N. APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
c) Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari
K.N. APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
d) Sosialisasi mengenai KKPN dan alur migrasi biota
K.N. APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
c) Sosialisasi mengenai daerah penagkapan ikan, metode dan alat tangkap
K.N. APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
e) Pembentukan kelembagaan patroli pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian penyu
K.N. APBN Pemerintah Pusat
5 Alur lauta) Sosialisasi
mengenai KK dan alur migrasi biota
A.B. APBD dan APBN
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
b) Identifikasi alur pelayaran yang aman dari alur migrasi biota
A.B. APBD Pemerintah Daerah
Lampiran 4. Contoh Berita Acara Konsultasi Publik Penyusunan RZ KSNT PPKT
BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIKPENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU – PULAU KECIL TERLUAR (RZ KSNT PPKT)PULAU ....
Nomor : ................................
Pada hari ini ........., tanggal ........., bulan........., tahun ........., kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Konsultasi Publik terhadap Dokumen (Awal/Antara/Final) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau – Pulau Kecil Terluar (RZ KSNT PPKT) Pulau ..........
Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan terhadap Dokumen (Awal/Antara/Final) RZ KSNT PPKT Pulau ............sebagai berikut:
1. ....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
Untuk perbaikan Dokumen (Awal/Antara/Final) RZ KSNT PPKT Pulau........... sehingga secara substantif sesuai dengan ketentuan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun ..... Tentang Perencanaan Ruang Laut, Tata Cara Penyusunan Dokumen RZ KSNT PPKT, dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.
Secara rinci tanggapan/masukan/saran perbaikan Dokumen .................. RZ KSNT PPKT Pulau............. tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................., ......................
Pimpinan Rapat,
Nama :...............................
Jabatan/NIP: ....................
Lampiran Surat : 1. Tanda tangan peserta konsultasi publik ke-........2. Masukan/saran perbaikan dokumen
Lampiran 5. Tipologi PPKT Untuk Penyusunan RZ KSNT PPKT
TIPOLOGI KRITERIA PULAU PROVINSI PENDEKATAN1.A Luas ≥ 100 km2
Berpenduduk Berbasis Administrasi Kabupaten/Kota Mempunyai nilai strategis ekonomi kawasan Berbatasan Negara Tetangga
Weh Aceh Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kawasan
Bengkalis RiauBintan
Kepulauan Riau
1.B Luas ≥ 100 km2
Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi
Enggano Bengkulu
Kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan
Pagai Utara Sumatera BaratNusakambangan Jawa TengahNusa Penida BaliLarat MalukuSabu
NTTRoteAlorKolepom Papua
1.C Luas ≥ 100 km2
Berpenduduk Berbatasan Negara Tetangga Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa
RupatRiau
Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi perbatasan
RangsangSebatik Kalimantan UtaraSelaru
MalukuPenambulaiLettiWetarNuhu Yut
1.D Luas ≥ 100 km2
Tidak Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi
Komolom Papua Perlindungan lingkungan hidup
2.A Luas < 100 km2
Berpenduduk Berbatasan Negara Tetangga Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa
Subi Kecil Kepulauan Riau
Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi perbatasan
Lingayan Sulawesi TengahKawio
Sulawesi UtaraKawalusoMaroreMiangasKisar
MalukuMasela
2.B Luas < 100 km2
Berpenduduk Berbatasan Laut Lepas Berbasis Administrasi Kecamatan/Desa
KakarotanSulawesi Utara
Kesejahteraan masyarakat sesuai potensi dan karakteristik pulau
KabaruanMarampitLiki Papua
2.C Luas < 100 km2
Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi
Karimun Anak Kepulauan Riau
Kesejahteraan masyarakat berbasis pelestarian lingkungan
Simuk Sumatera UtaraMaratua Kalimantan TimurMantehage
Sulawesi UtaraMakalehiLirang
MalukuMetimarangBefondi
PapuaBras
2.D Luas < 100 km2
Tidak Berpenduduk Berbatasan Negara Tetangga Mempunyai nilai strategis pertahanan negara
Rondo Aceh
Pertahanan keamanan
Berhala Sumatera UtaraTokonghiukecil Kepulauan RiauKarang Unarang Kalimantan UtaraNdana
NTTBatek
2.E Luas < 100 km2
Tidak Berpenduduk Morfogenesis pulau Alluvium atau Atoll Rentan terhadap dinamika oseanografi Berbatasan Negara Tetangga
BerakitKepulauan Riau
Perlindungan eksistensi PPKT
PutriPelampongArarkula
MalukuKultubai Utara
2.F Luas < 100 km2
Tidak Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi Merupakan Zona Inti, Zona Rehabilitasi, Hutan
Lindung, Suaka Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Nasional
Tokongmalangbiru Kepulauan Riau
Perlindungan lingkungan hidup
DeliBantenKarangpabayang
GuhakolakNusa Barong
Jawa TimurPanikanDolangan Sulawesi TengahYiew Besar Maluku UtaraKarerei
MalukuEnuKarangKultubai SelatanAsutubunDana NTTFanildo
PapuaHabeeLaagPuriri
2.G Luas < 100 km2
Tidak Berpenduduk Merupakan Kawasan Lindung/Konservasi Zona Pemanfaatan/Perikanan Berkelanjutan Bukan Zona Inti, Zona Rehabilitasi, Hutan
Lindung, Suaka Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Nasional
Pencadangan KKPD Usulan Kawasan Konservasi
Salaut BesarAceh
Pengembangan potensi sesuai karakteristik pulau berbasis perlindungan lingkungan hidup
RusaRayaNiau Sumatera BaratDamar
Kepulauan Riau
MangkaiTokongnanasTokongbelayarSekatungSenuaKepalaSambit Kalimantan TimurSolando Sulawesi TengahManggudu NTTFani
Papua BaratMiossu
2.H Luas < 100 km2
Tidak Berpenduduk Bukan Kawasan Lindung/Konservasi Berbatasan Negara Tetangga
Bateeleblah Aceh
Pertahanan keamanan dan pengembangan sesuai potensi pulau & karakteristik pulau
Nipa
Kepulauan Riau
BatuberantaiMalangberdaunSentutSebetulSemiunTokongboroBatumandi RiauBongkil
Sulawesi UtaraBatubawaikangBatugoyang
MalukuBatarkusuMoff Papua Barat
2.I Luas < 100 km2
Tidak Berpenduduk Bukan Kawasan Lindung/Konservasi
Simeulue Cut Aceh Pengembangan potensi sesuai karakteristik pulau
Wunga Sumatera UtaraSibarubaru Sumatera Barat
Berbatasan Laut Lepas Mega Bengkulu berbasis perlindungan lingkungan hidupBertuah Lampung
BatukolotokJawa Barat
NusamanukNgekel Jawa TimurIntata Sulawesi UtaraGili Sepatang NTB
Filename: (3) Lampiran II Ranpermen Pedum RZ KSNT update 30102018Directory: C:\Users\SJDI\DocumentsTemplate:
C:\Users\SJDI\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:Subject:Author: userKeywords:Comments:Creation Date: 30/10/2018 07.56.00Change Number: 5Last Saved On: 30/10/2018 11.20.00Last Saved By: Win10Total Editing Time: 34 MinutesLast Printed On: 24/01/2019 10.26.00As of Last Complete Printing
Number of Pages: 82Number of Words: 19.446 (approx.)Number of Characters: 110.847 (approx.)
LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR ...... TAHUN ......TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (RZ KSN) DAN RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (RZ KSNT)
SIMBOLISASI DAN SPESIFIKASI PENYAJIAN INFORMASI DASAR DALAM PETA RZ KSN DAN RZ KSNT PPKT
1. Simbolisasi dan Spesifikasi Penyajian Informasi Dasar Dalam Peta
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B
I. BATAS ADMINISTRASI
a. Titik Dasar dan Titik Referensi
1 Titik Dasar Titik Dasar (TD)V V V 0 0 0 40000000
2 Titik Referensi Titik Referensi (TR)V V V 0 0 0 40000001
b. Batas Administrasi Wilayah Daratan
1 Batas negara Batas Negara
V V V 0 0 0 40004000
2 Batas provinsi Batas daerah provinsi
V V V 0 0 0 40104000
3 Batas kabupaten atau kota
Batas daerah kabupaten atau kota V V V 0 0 0 40204000
4 Batas kecamatan Batas kecamatanV V V 0 0 0 40304000
c. Batas Administrasi Wilayah Laut
1 Batas landas kontinen kesepakatan, telah diratifikasi
Dasar laut dan tanah dibawahnya (seabed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut territorial s/d min. 200 mil, maksimal 300 mil dari garis pangkal atau 100 mil dari isobath 2000 meter, yang telah diratifikasi
V V 0 0 0 40602000
G>
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B
2 Batas landas kontinen, belum diratifikasi
Dasar laut dan tanah dibawahnya (seabed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut territorial s/d minimal 200 mil, maksimal 300 mil dari garis pangkal atau 100 mil dari isobath 2000 meter, yang belum diratifikasi
V V 0 0 0 40604000
3 Maksimum klaim batas landas kontinen
Jarak maksimum batas landas kontinen yang dapat di klaim V V 0 0 0 40608000
4 Batas ZEE kesepakatan belum diratifikasi
Batas jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, kesepakatan belum diratifikasi
V V 0 0 0 40704000
5 Batas ZEE Indonesia (Unilateral)
Batas jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia, unilateral
V V 0 0 0 40706000
6 Batas laut teritorial
Batas laut diukur dari pantai pulau terluar 12 mil ke laut bebas
V V 0 0 0 40808000
12 Batas laut teritorial kesepakatan, telah diratifikasi
Batas laut diukur dari pantai pulau terluar 12 mil ke laut bebas kesepakatan V V 0 0 0 40802000
13 Batas laut teritorial perlu kesepakatan
Batas laut diukur dari pantai pulau terluar 12 mil ke laut bebas perlu kesepakatan
V V 0 0 0 40804000
14 Batas laut Provinsi
Batas laut diukur dari garis pantai menurut pasang tertinggi ke arah 12 mil ke laut bebas
V V 0 0 0 40106000
15 Garis Pangkal Garis lurus yang menghubungkan titik – titik dasar sebagai acuan penarikan batas laut teritorial
V V 0 0 0 40107000
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B
II. IBUKOTA
1Ibukota Negara Daerah atau kota yang
menjadi pusat Pemerintahan Negara
V V V 0 0 0 10204000
2Ibukota Provinsi Daerah atau kota yang
menjadi pusat Pemerintahan Provinsi
V V V 0 0 0 10220000
3Ibukota Kabupaten Daerah atau kota yang
menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten
V V V 0 0 0 10224000
4Kota Kecamatan Daerah atau kota yang
menjadi pusat Pemerintahan Kecamatan
V V V 0 0 0 10226000
III. PERAIRAN 50400
1 LautV V V 204 255 255 50402000
2 Sungai Air yang mengalir secara terus menerus sepanjang alur di daratan, digambarkan sesuai skala yang mempunyai garis tengah atau lebar minimal 125 m untuk (1000k), 75 m (500k), 35 m (250k),15 m (100k), 7 m (50k), 3.5 m (25k), 1.5 m ( 10k) dan 1 m (5k)
V V V204 255 255 50408000
Garis tepi 0 0 0 60106
3 Danau Menunjukkan danau digambarkan sesuai skala yang mempunyai garis tengah minimal 125 m untuk (1000k), 75 m (500k), 35 m (250k),15 m (100k), 7 m (50k), 3.5 m, (25k), 1.5 m ( 10k) dan 1 m (5k)
V V V204 255 255 50404000
Garis tepi0 0 0 60104
4 Waduk atau bendungan
Konstruksi yang dibuat untuk membendung aliran air pada suatu sungai, digambarkan sesuai skala yang mempunyai garis tengah minimal 125 m untuk (1000k), 75 m (500k), 35 m (250k),15 m (100k), 7 m (50k), 3.5 m, (25k), 1.5 m ( 10k) dan 1 m (5k)
V V V 204 255 255 50406000
Garis tepi 0 0 0 602025 Garis Pantai Garis yang memperlihatkan
pantai pada saat air pasang rata-rata
V V V 182 219 255 60102000
IV. SISTEM TRANSPORTASIa. Jaringan Jalan 20100
1 Jalan Tol / Bebas Hambatan
Jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk melewatinya para pengguna harus membayar sesuai tarif yang berlaku
V V V 255 127 0 20102000
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B
2 Jalan Arteri Primer Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, juga antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
V V V 255 127 0 20110000
3 Jalan Kolektor Primer
Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
V V V 255 178 0 20112000
4 Jembatan Yang dibangun untuk membuka daerah terisolir, agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya lainnya
V V 0 0 0 11904000
b. Pelabuhan 11946000
1 Pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dan antar negara
Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar provinsi dan/atau antar negara
V V V 255 0 191 11948100
2 Pelabuhan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota
Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar kabupaten/kota.
V V V 115 0 76 11948200
3 Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten / Kota
Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang dalam kabupaten/kota.
V V V 224 170 15 11948300
4 Pelabuhan Internasional hub
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional hub
V V V 0 0 0 20408300
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B
5 Pelabuhan Internasional
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional
V V V 0 0 255 20408301
6 Pelabuhan Nasional
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
V V V 0 112 255 20408302
7 Pelabuhan Regional
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
V V V 255 0 191 20408303
8 Pelabuhan lokal Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama.
V V 115 0 76 20408304
9 Pelabuhan khusus Pelabuhan yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu.
V V V 217 166 13 20408305
10 Pelabuhan lainnya Pelabuhan yang tidak termasuk pelabuhan diatas
V V 255 255 0 20408305
c. Bandara
1 Bandar udara umum pusat penyebaran primer
Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu provinsi dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer
V V V 0 0 0 20302100
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B
2 Bandar udara umum pusat penyebaran sekunder
Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa provinsi dan berfungsi sebagai pintu utama ke luar negeri
V V V 255 0 0 20302200
3 Bandar udara umum pusat penyebaran tersier
Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder
V V V 169 0 230 20302300
4 Bandar udara umum bukan pusat penyebaran
Bandar udara yang melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.
V V 230 76 0 20303000
5 Bandar udara khusus
Bandar udara yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu
V V V 255 127 127 20304000
V. PENAMAAN / TOPONIMI
a. Nama Unsur Perairan
1 Samudera, Laut Nama perairan di laut bebas(Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic hitam. Ukuran huruf max. 40 point ( 4 pt = 1 mm,) sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)
SAMUDERALAUT Laut
V V 0 0 0 64402000
2 Selat Nama perairan di antara dua pulau (Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 40 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)
SELAT SelatSelatSelat
V V 0 0 0 64406000
3 Teluk Nama perairan yang menjorok ke daratan (Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)
TELUK TelukTelukTeluk
V V 0 0 0 64408000
4 Danau Nama perairan yang ada di daratan (Huruf besar atau huruf besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)
DANAU DanauDanauDanau
V V V 64414000
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B
5 Sungai dan sejenisnya
Nama aliran air yang mengalir dari hulu ke arah muara atau laut (Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika)
SUNGAI SungaiSungaiSungai
V V V 64422000
b. Nama Unsur Alam
1 Pegunungan,Gunung atau Bukit
Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point mm,) sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika
PEGUNUNGAN
GunungGunung
V V V 64502000
2 Tanjung Huruf besar atau besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 mm,) sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika
TANJUNG TanjungTanjungTanjung
V V V 64516000
3 Pulau dan kepulauan
Huruf besar atau huruf besar kecil Times New Roman Italic warna hitam. Ukuran huruf max. 30 point sesuai luasan unsur, hirarki atau tingkatan unsur serta estetika
PULAU PulauPulauPulau
V V V 64522000
c. Nama Ibukota1 Ibukota Negara Nama tempat yang menjadi
pusat pemerintahan Negara (Huruf besar Times New Roman warna hitam. Ukuran huruf min. 20 point)
JAKARTA V V V 64102000
2 Ibukota Provinsi Nama tempat yang menjadi pusat pemerintahan provinsi(Huruf besar Times New Roman warna hitam. Ukuran huruf min. 16 point)
BANDUNG V V V 64104000
3 Ibukota kabupaten atau kota
Nama tempat yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten atau Kota (Huruf besar Times New Roman warna hitam. Ukuran huruf min. 14 point)
BOGOR V V V 64108000
4 Ibukota kecamatan
Nama tempat yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan(Huruf besar Times New Roman warna hitam. Ukuran huruf min 12 point)
CiteureupV V V 64112000
d. Nama Daerah Administrasi
1 Provinsi Nama daerah Provinsi (Huruf besar Arial warna hitam. Ukuran huruf m in.12 point)
JAWA BARAT V V V 64004000
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur <50K 50K 10K R G B
2 Kabupaten atau kota
Nama daerah Kabupaten / Kota(Huruf besar Arial warna hitam. Ukuran huruf min.10 point)
BOGOR V V V 64008000
3 Kecamatan Nama daerah Kecamatan(Huruf besar Arial warna hitam. Ukuran huruf min. 8 point)
CIBINONGV V V 64012000
2. Simbolisasi Dan Spesifikasi Penyajian Peta Tematik
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasiSKALA
SpesifikasiRGB Kode
Unsur<50K 50K 10K R G BI. HIDROGRAFI
1 Bathimetri Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang kedalamannya sama
LineV V V 0 255 255 30010000
II. OSEANOGRAFI1 Arus Pergerakan massa air secara
vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya. Arus digambarkan dalam vektor dengan arah gerak arus dimana panjang vektor berbanding lurus dengan kecepatan arus.
Vektor
V V
0 0 0 60301001
Polygon Nilai paling rendah adalah 222 (R) 242 (G) 0 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)
60301002
2 Gelombang Pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal disebabkan oleh dorongan angin.
Vektor
V V
0 0 0 60302001
Polygon Nilai paling rendah adalah 222 (R) 242 (G) 0 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)
60302002
3 Suhu Permukaan Laut
Temperatur air laut yang terdapat pada permukaan air laut.
Polygon
V V
Nilai paling rendah adalah 56 (R) 168 (G), 0 (B), nilai tengah 222 (R) 242 (G) 0 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)
60303001
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
4 Kecerahan Ukuran penetrasi sinar matahari atau cahaya yang masuk kedalam perairn yang dan mencapai daerah dibawah air, atau ukuran sejauh mana kita dapat melihat kedalam air.
Polygon
V V
Nilai paling rendah adalah 255 (R) 255 (G), 128 (B) dan nilai tertinggi adalah 107 (R) 0 (G) 0 (B)
60304000
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
6 Salinitas Tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air.
Polygon
V V
Nilai paling rendah adalah 255 (R) 235 (G), 214 (B) dan nilai tertinggi adalah 196 (R)10 (G) 10 (B)
60305000
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasiSKALA
SpesifikasiRGB Kode
Unsur<50K 50K 10K R G B7 pH Tingkatan asam basa suatu
larutan yang diukur dengan skala 0 s/d 14
Polygon
V V
Nilai paling rendah adalah 222 (R) 242 (G) 0 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)
60306000
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
8 Klorofil Pigmen yang dimiliki berbagai organisme dan berperan penting dalam proses fotosintesis. Klorofil merupakan komponen penting yang didukung fitoplankton dan tumbuhan air yang mana keduanya merupakan sumber makanan alami bagi ikan.
Polygon
V V
Nilai paling rendah adalah 203 (R) 245 (G) 234 (B) dan nilai tertinggi adalah 48 (R) 207 (G) 146 (B)
60307000
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
III. EKOSITEMa. Terumbu Karang1. Distribusi
Terumbu KarangPersebaran ekosistem terumbu karang
Polygon
V V 255 51 204 60126000
2 Kondisi terumbu karangBaik sekali Kondisi tutupan terumbu
karang hidup > 75 %V 115 223 255 60126110
Baik Kondisi tutupan terumbu karang hidup 50 % - 75 %
V 76 230 0 60126120
Sedang Kondisi tutupan terumbu karang hidup 25 % - 50 %
V 255 255 0 60126130
Buruk Kondisi tutupan terumbu karang hidup <25 % V 255 0 0 60126140
b. Mangrove1 Distribusi
mangrovePersebaran ekosistem mangrove
Polygon
V V 109 187 67 50208000
c. Lamun1 Distribusi lamun Persebaran ekosistem padang
lamunPolygon
V V 76 230 0 60127000
IV. SUMBERDAYA IKAN1 Daerah potensial
penangkapan ikan Wilayah laut yang berpotensi sebagai fishing ground ikan pelagis
Polygon
V V
Nilai paling rendah adalah 255 (R) 255 (G) 128 (B) dan nilai tertinggi adalah 255 (R) 0 (G) 0 (B)
50316011
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah ke nilai tertinggi
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasiSKALA
SpesifikasiRGB Kode
Unsur<50K 50K 10K R G BV. PEMANFAATAN RUANG YANG TELAH ADAa. Utilitas Transportasi laut1 Area Pelabuhan di
wilayah daratan PPKT
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
Polygon
V V 215 215 158 54001001
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)
wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. DLKr yang dimaksud adalah DLKr yang telah ditetapkan
Polygon
V V 0 0 0 54001000
Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
Perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatanpelayaran. DLKp yang dimaksud adalah DLKp yang telah ditetapkan
Polygon
V V 0 0 255 54002000
b. Bangunan Laut1 Penahan ombak Bangunan yang dibuat untuk
menahan ombakLine
V 0 0 0 12002000
2 Dermaga Bangunan yang dibuat untuk bongkar muat barang dan atau penumpang kapal
Line
V 0 0 0 11954000
3 Menara suar di perairan
Bangunan yang dilengkapi dengan lampu untuk kepentingan navigasi
Point
V 0 0 0 11968000
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau Notasi
SkalaSpesifikasi
RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B
a. Sarana Prasarana Kelautan Perikanan
1 Wilayah Kerja dan Wilayah Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)
Perairan yang digunakan secara langsung dan yang berpengaruh untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan pengembangannya
Polygon
V V V 0 0 255 50316035
Area Pelabuhan Perikanan di wilayah daratan PPKT
Wilayah daratan PPKT yang digunakan secara langsungdan yang berpengaruh untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan pengembangannya
Polygon
V V 160 214 173 50316136
2 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
untuk kapal perikanan yangdioperasikan di perairansamudera
PointV V 0 153 215 50316031
3 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
diperuntukkan bagi kapalperikanan yang beroperasidiperairan Nusantara
PointV V 255 0 0 50316032
4 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Untuk kapal perikanan yangberoperasi diperairanpantai/pedalaman, perairankepulauan dan laut teritorial
Point
V V 76 230 0 50316033
5 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
diperuntukkan bagi kapalperikanan yang beroperasidiperairan pedalaman
PointV V 255 170 0 50316034
7 Cold Storage berfungsi untuk mendinginkan dan menyimpan hasil perikanan untuk sementara waktu
Point
V V 255 170 0 12102024
8 Pabrik Es berfungsi untuk menghasilkan es curah untuk keperluan perikanan.
PointV V 197 0 255 12102026
9 Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN)
berfungsi untuk distribusibahan bakar untuk keperluan perikanan dan kelautan
PointV V 0 0 0 51714010
b. Perikanan Tangkap
1 Daerah penangkapan ikan yang mempunyai ijin
Daerah penangkapan ikan yang mempunyai koordinat ijin dari Kementerian Kelautan Perikanan /Pemerintah Provinsi
Polygon
V V 178 161 199 50316016
2 Daerah penangkapan ikan masyarakat / tradisional
Daerah penangkapan ikan yang diamanfaatkan oleh masyarakat setiap hari atau secara turun temurun
Point
V 0 0 0
50316017Polygon
V 150 170 234
3 Rumpon Daerah yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya ikan
Point
V V 0 0 0 50316018
4 Bagan Daerah penangkapan ikan dengan menggunakan bagan yang bersifat permanen (bagan tancap)
Polygon
V V 97 145 201 50316019
k
Pij
Pim
Nama UnsurPengertian
Simbol dan/atau
notasi
SkalaSpesifikasi
RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B
a. Perikanan Budidaya
1 Budidaya ikan dengan Keramba
Point
V 0 0 255
50316021Untuk keramba/kumpulan keramba dengan dimensi diatas <100 meter digambarkan dengan point
Polygon
V 34 110 222
2 Budidaya rumput laut
Point
V 0 0 255
50316022Untuk budidaya rumput laut dengan dimensi diatas <100 meter digambarkan dengan point
Polygon
V 32 88 103
3 Budidaya kerang mutiara
PointV 0 204 255
50316023Untuk budidaya rumput laut dengan dimensi diatas <100 meter digambarkan dengan point
Polygon
V 0 176 240
4 Rakit PointV 0 112 255
50316024Untuk kumpulan rakit dengan dimensi diatas <100 meter digambarkan dengan point
Point
V 118 146 60
b. Pertambangan dan Energi
1 Pasir laut Wilayah penambangan pasir laut yang telah ada dan berijin
Polygon
V V 127 127 127 54002100
2 Anjungan migas lepas pantai
struktur atau bangunan yang di bangun di lepas pantai untuk mendukung proses eksplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi
Point
V V 255 0 0 54002200
3 Pembangkit listrik dan daerah sekitarnya
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik
Point
V V V 0 0 0
51600000Daerah penyangga untuk keamanan pembangkit tenaga listrik. Dapat diberikan notasi sesuai jenis pembangkitnya (PLTU, PLTB)
Polygon
V V 255 153 153
Kja
Brl
Psl
Mtr
Rkt
PLTU
Nama UnsurPengertian
Simbol dan/atau
notasi
SkalaSpesifikasi
RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B
a. Pariwisata1 Destinasi
Pariwisatakawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan
Polygon
V V 221 17 66 51346000
2 Memancing Point
V 0 0 0 51346101
3 Selancar PointV 0 0 0 51346102
4 Snorkeling PointV 0 0 0 51346103
5 Menyelam / Wisata bawah laut
PointV 0 0 0 51346104
6 Olahraga air PointV 0 0 0 51346105
7 Pengamatan biota laut
PointV 0 0 0 51346106
8 Berlayar (Sailing, Yachting, Cruising)
PointV 0 0 0 51346107
9 Berkemah PointV 0 0 0 51346108
10 Wisata sejarah PointV 0 0 0 51346109
11 Wisata minat khusus
PointV 0 0 0 51346110
12 Wisata pantai PointV 0 0 0 51346111
b. Penelitan dan Pelatihan
1 Penelitian kelautan dan perikanan
Area/Sarana penelitian pengembangan perikanan dan kelautan
PointV V 0 0 0 12102000
2 Kajian terapan Area/Sarana kajian penerapan pengembangan perikanan dan kelautan
PointV V 0 0 0 12102002
c. Kapal tenggelam Keberadaan kapal tenggelam di dasar perairan maupun di permukaan perairan. Jika dimensi area keberadaan kapal tenggelam <100 meter atau belum di ketahui dapat digambarkan dengan simbol
Point
V 0 0 0
50316608Polygon
V 0 92 230
<^õ5
Kpl
Nama UnsurPengertian
Simbol dan/atau
notasi
SkalaSpesifikasi
RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B
Nama UnsurPengertian
Simbol dan/atau
notasi
SkalaSpesifikasi
RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B
d. Militer dan Daerah Terlarang
1 Daerah latihan militer
Daerah khusus latihan militer yang kemungkinan membahayakan
Polygon
V V 255 0 0 50912000
2 Daerah larangan / terlarang
Daerah terlarang yang kemungkinan membahayakan
PolygonV V 255 0 0 50914000
3 Daerah Larangan Menangkap Ikan
Daerah yang terlarang untukpenangkapan ikan dengan alasan tertentu.
Polygon
V 216 22 174 50316050
e. Kawasan Konservasi
1 Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
kawasan perairan yangdilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secaraberkelanjutan. KKP dimaksud adalah yang telah ditetapkan.
Polygon
V V 85 255 0 50230100
2 Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau –Pulau Kecil (KKP3K)
Kawasan perlindungan sebagai upaya pelestarian dan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistimnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. KKP3K dimaksud adalah yang telah ditetapkan.
Polygon
V V 211 255 190 50230200
3 Kawasan Konservasi Maritim (KKM)
Daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarahkemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. KKM dimaksud adalah yang telah ditetapkan.
Polygon
V V 163 255 115 50230300
f. Alur laut1 Migrasi biota Alur migrasi biota yg terdapat
di dalam lautLine
V V 137 90 68 60400000
2 kabel bawah laut
Kabel listrik Jaringan energi listrik kabel bawah laut
Line
V V 0 0 0 11030000
Kabel telekomunikasi
Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Kabel Laut
Line
V V 51 204 102 11701400
3 Pipa bawah lautPipa minyak Jaringan pipa yang
mendistribusikan seluruh kebutuhan minyak bumi di bawah laut
Line
V V 0 0 0 11110001
Pipa gas Jaringan pipa yang mendistribusikan seluruh kebutuhan gas bumi di bawah laut
Line
V V 255 0 0 11122001
Pipa air bersih Jaringan pipa mendistribusikanseluruh kebutuhan air bersih di bawah laut
LineV V 0 178 235 10908110
4 Alur pelayaran
Alur pelayaran angkutan sungai
Jaringan lalu-lintas sungai dan alur pelayaran mengangkut barang dan penumpang
LineV 0 179 76 20402000
Alur pelayaran Internasional
Jaringan lalu-lintas laut internasional
LineV 0 0 0 20408100
Alur pelayaran Internasional dalam negara
Jalur pelayaran internasional yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasionaldalam negara
Line
V 0 0 255 20408101
Alur pelayaran Internasional lintas negara
Jalur pelayaran internasional yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasionaldengan negara lain
Line
V 244 170 15 20408102
Alur pelayaran nasional -Internasional
Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan Internasional atau pelabuhan Internasional hub
Line
V V 204 153 255 20408201
Alur pelayaran nasional
Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan nasional
LineV V 169 0 230 20408202
Alur pelayaran nasional -regional
Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional
Line
V V 230 76 76 20408203
Alur pelayaran regional
Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan regional
Line
V V 152 230 0 20408204
g. Pendaratan pesawatPendaratan pesawat
Daerah yang sering digunakan untuk pendaratan pesawat terbang di perairan untuk kepentingan tertentu
Point
V 0 0 0 54004000
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B
VI. PERENCANAAN PEMANFAATAN RUANG LAUTa. Kawasan Lindung yang telah ditetapkan
1 Kawasan suaka alam laut & perairan lainnya
Kawasan yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habibat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.
Polygon
V V 204 204 255 50216200
2 Kawasan suaka margasatwa & suaka margasatwa laut
Kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perlembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu
Polygon
V V V 179 179 255 50216300
3 Cagar alam & cagar alam laut
Kawasan yang mewakili ekosistem khas dan merupakan habitat alam yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beragam, yang ada di pantai maupun di laut.
Polygon
V V V 153 153 255 50216400
4 Kawasan pantai berhutan bakau
Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
Polygon
V V V 230 217 255 50216500
5 Taman nasional & taman nasional laut
Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi
Polygon
V V V 230 204 255 50216600
6 Taman wisata alam & taman wisata alam laut
Kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
Polygon
V V V 230 153 255 50216800
7 Kawasan Daerah Perlindungan Laut
Kawasan perlindungan terhadap ekosistem laut dengan maksud untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan unsur-unsur alamnya untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata.
Polygon
V V 133 180 0 50214500
b. Rencana Kawasan Konservasi
1 Rencana Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
Kawasan Konservasi Perairan yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Polygon
V V 246 10 218 70101000
2 Rencana Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K)
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Polygon
V V 246 10 218 70102000
3 Rencana Kawasan Konservasi Maritim (KKM)
Kawasan Konservasi Maritim yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Polygon
V V 246 10 218 70103000
c. Rencana Pariwisata1 Kawasan
PariwisataKawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata
Polygon
V V V 255 230 255 70200000
d. Rencana Pelabuhan1 Daerah
Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr)
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Polygon
V V V 192 0 0 70300001
2 Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp)
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr) yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Polygon
V V 229 184 183 70300002
3 Rencana Pelabuhan penyeberangan
Pelabuhan penyebrangan yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Point
V 0 0 0 70301000
Rencana pengembangan / pembangunan pelabuhan penyebrangan yang memerlukan reklamasi
Polygon
V 0 0 0 70301100
Rencana Pelabuhan penyeberangan antar provinsi -antar negara
Lihat tabel L4.1.
Point
V 255 0 197 70301200
Rencana Pelabuhan penyeberangan antar Kab/Kota
Point
V 169 0 230 70301300
Rencana Pelabuhan penyeberangan di Kab/Kota
Point
V 230 152 0 70301400
3 Rencana Pelabuhan Laut
Pelabuhan laut yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Point
V 56 168 0 70302000
Rencana pengembangan / pembangunan pelabuhan laut yang memerlukan reklamasi
Polygon
V 0 179 76 70302100
Nama UnsurPengertian
Simbol dan/atau
notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B
Rencana Pelabuhan Internasional hub
Lihat tabel L4.1.
Point
V 0 0 0 70302200
Rencana Pelabuhan Internasional
Point
V 0 0 255 70302300
Rencana Pelabuhan Nasional
Point
V 0 189 255 70302400
Rencana Pelabuhan Regional
Polygon
V 197 0 255 70302500
Rencana Pelabuhan Lokal
Polygon
V 168 112 0 70302600
Rencana Pelabuhan Khusus
Polygon
V 255 170 0 70302700
3 Rencana Bandar Udara
Bandar udara yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Point
V 255 0 0 70303100
Rencana pengembangan / pembangunan Bandar Udara yang memerlukan reklamasi
Polygon
V 197 0 255 70303200
e. Rencana Pertambangan dan Energi1 Rencana
penambangan pasir laut
Area penambangan pasir laut yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Polygon
V 0 0 0 70304100
2 Rencana penambangan minyak dan gas bumi
Daerah yang diperuntukkan bagi pertambangan minyak dan gas bumi termasuk konsesi minyak dan gas
Polygon
V V 217 217 217 70304200
Psl
3 Rencana anjungan minyak dan gas bumi lepas pantai
Anjungan minyak dan gas lepas pantai yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Point
V 0 0 0 70304201
4 Rencana Pembangkit listrik dan daerah sekitarnya
Pembangkit listrik yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
Point
V 0 0 0 70304300
Rencana pengembangan / pembangunan pembangkit listrik yang memerlukan reklamasi atau membutuhkan daerah penyangga. Dapat diberikan notasi sesuai jenis pembangkitnya.
Polygon
V 255 170 0 70304301
Nama UnsurPengertian
Simbol dan/atau
notasi
SKALASpesifikasi
RGB Kode Unsur<50K 50K 10K R G B
f. Rencana Alur laut1 Rencana kabel
bawah laut
Kabel bawah laut yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
70305100
Rencana Kabel listrik
LineV V 255 0 0 70305101
Rencana Kabel telekomunikasi
LineV V 165 165 165 70305102
2 Rencana Pipa bawah laut
Pipa bawah laut yang telah direncanakan tetapi belum ditetapkan atau dalam proses penetapan.
70305200
Rencana Pipa minyak
Line
V V 165 165 165 70305201
Rencana Pipa gas
Line
V V 255 211 127 70305202
Rencana Pipa air bersih
LineV V 0 178 235 70305203
g. Kawasan Strategis
1. Kawasan Strategis Nasional
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasionalterhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia
Polygon
V V 255 0 0 70306000
PLTB
KSN
2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu
kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
Polygon
V V 0 0 255 70307000
VII. SOSIAL EKONOMI BUDAYAa. Budaya dan Keagamaan1. Daerah suci laut Wilayah perairan / laut yang
dianggap suci secara tradisional atau keagamaan
Polygon
V 56 168 0 54005100
2. Daerah perlindungan adat
Wilayah perairan / laut yang dilindungi secara tradisional oleh masyarakat/adat
Line
V V 255 170 0 54005200
Nama UnsurPengertian
Simbol dan/atau
notasi
SKALASpesifikasi
RGBKode Unsur
<50K 50K 10K R G Bb. Kependudukan
1 Jumlah penduduk
Jumlah penduduk menurut kecamatan
Polygon
V V V
Nilai paling rendah adalah 255 (R) 255 (G), 128 (B) dan nilai tertinggi adalah 107 (R) 0 (G) 0 (B)
80100000
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
2 Kepadatan penduduk
Jumlah penduduk per kilometer persegi menurut kecamatan
Polygon
V V V
Nilai paling rendah adalah 255 (R) 235 (G), 214 (B) dan nilai tertinggi adalah 196 (R)10 (G) 10 (B)
80200000
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
Digambarkansecara gradasi dari nilai terendah sampai nilai tertinggi
KSNT
c. Sosial Ekonomi1 Produksi
perikanan Jumlah produksi perikanan menurut pelabuhan perikanan
Point
V V V - - - 50316040
Digambarkanmenggunakan pie chart / bar chart
2 Sentra nelayan Pusat – pusat konserntrasi nelayan
point
V V 0 0 0 80300000
VIII. RISIKO BENCANAa. Rawan Tsunami Wilayah yang sering atau
berpotensi tinggi mengalami bencana alam tsunami.
Polygon
V V V 50226205
b. Rawan gelombang pasang
Wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam gelombang pasang.
Point
V V V 255 0 0 502222 00
c. Erosi pantai (abrasi)
Wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami erosi pantai (abrasi).
point
V V V 255 0 0 50226206
d. Akresi pantai Akresi pantai adalah penambahan area pantai karena sedimentasi. Wilayahyang sering atau berpotensi tinggi mengalami akresi pantai.
point
V V V 0 0 255 50226208
3. Simbolisasi Dan Spesifikasi Penyajian Peta Struktur Dan Pola Ruang
Nama Unsur PengertianSimbol
dan/atau notasi
Spesifikasi
RGBKode Unsur
R G BI. Sistem Perkotaan 5 01 14 0 00
1Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi
255 0 0 5 01 14 1 00
2Pusat Kegiatan Strategis Naional (PKSPN)
Kota yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara
255 0 0 5 01 14 1 01
3Pusat Kegiatan wilayah (PKW)
Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala atau beberapa kabupaten / kota
255 0 0 5 01 14 2 00
4Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan
255 63 63 5 01 14 3 00
5PKNp Kota sebagai pusat jasa, pusat
pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan nasional yang diusulkan provinsi
255 127 63 5 01 14 1 02
6PKWp Kota sebagai pusat jasa, pusat
pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan wilayah yang diusulkan provinsi
255 204 0 5 01 14 2 01
7PPK Pusat Pelayanan Kawasan
merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
255 178 255 5 01 14 4 00
8PPL Pusat Pelayanan Lingkungan
merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
255 204 00 5 01 14 4 01
9PKLp Pusat Kegiatan Lokal promosi
merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKL
255 127 63 5 01 14 3 01
II. Sistem Transportasi 2 00 00 0 00
A Jaringan Transportasi Darat 2 01 00 0 00
1 Jalan Tol / Bebas Hambatan
Jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk melewatinya para pengguna harus membayar sesuai tarif yang berlaku
255127
0 2 01 02 0 00
2 Jalan Arteri Primer
Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, juga antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
255127
0 2 01 10 0 00
3 Jalan Kolektor Primer
Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan atau cepat berkembang dan atau pelabuhan-pelabuhan utama.
255178 0 2 01 12 0 00
4 Jalan LokalJalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
178178
255 2 01 14 0 00
5 Jembatan Yang dibangun untuk membuka daerah terisolir, agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya lainnya
0 0 0 1 19 00 0 00
6 Terminal Tempat perhentian angkutan umum untuk penumpang 0 0 0 1 19 30 0 00
1 Stasiun Kereta Api
Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal- tujuan serta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan kereta
255 0 0 1 19 32 0 00
2 Jalur Kereta Api
Jalur kereta api yang dititik beratkan untuk melayani arus lalu-lintas antar kota 0 0 0 2 02 00 0 00
B. Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan
2 04 00 0 00
1 Pelabuhan sungai
Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang jalur sungai
0 0 0 1 19 52 0 00
2 Pelabuhan danau
Pelabuhan danau yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang
0255
255 1 19 52 1 00
3 Alur pelayaran angkutan sungai
Jaringan lalu-lintas sungai dan alur pelayaran mengangkut barang dan penumpang
0179
76 2 04 02 0 00
4 Alur pelayaran angkutan danau
Jaringan lalu-lintas sungai dan alur pelayaran mengangkut barang dan penumpang
128140
13 2 04 04 0 00
5 Pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dan antar negara
Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar provinsi dan/atau antar negara
255 0 191 1 19 48 1 00
6 Pelabuhan penyeberangan lintas antar kabupaten /kota
Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar kabupaten/kota.
115 0 76 1 19 48 2 00
7 Pelabuhan penyeberangan lintas dalam Kabupaten / Kota
Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang dalam kabupaten/kota.
224170 15 1 19 48 3 00
C. Jaringan transportasi laut 2 04 08 0 001 Pelabuhan
Internasional hub
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional hub
0 0 0 2 04 08 3 00
2 Pelabuhan Internasional
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional
0 0 255 2 04 08 3 01
3 Pelabuhan Nasional
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.
0112
255 2 04 08 3 02
4 Pelabuhan Regional
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.
255 0 191 2 04 08 3 03
5 Pelabuhan lokal
Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama.
115 0 76 2 04 08 3 04
6 Pelabuhan khusus
Pelabuhan yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu.
217 166
13 2 04 08 3 05
7 Pelabuhan lainnya
Pelabuhan yang tidak termasuk pelabuhan diatas 255
255 0 2 04 08 3 05
8 Alur pelayaran Internasional
Alur pelayaran Internasional
0 0 0 2 04 08 1 00
9 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Alur Laut Kepulauan Indonesia
0255 255 2 04 08 2 00
10 Alur pelayaran nasional
Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub atau antar pelabuhan nasional atau pelabuhan regional
204153
255 2 04 08 2 01
11 Alur pelayaran regional/Lokal
Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan regional dengan pelabuhan lokal atau antar pelabuhan regional atau antar pelabuhan lokal
152230 0 2 04 08 2 04
D. Jaringan Transportasi Udara 2 03 00 0 00
1 Bandar udara umum pusat penyebaran primer
Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu provinsi dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer
0 0 0 2 03 02 1 00
2 Bandar udara umum pusat penyebaran sekunder
Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa provinsi dan berfungsi sebagai pintu utama ke luar negeri
255 0 0 2 03 02 2 00
3 Bandar udara umum pusat penyebaran tersier
Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubungkan dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder
169 0 230 2 03 02 3 00
4 Bandar udara umum bukan pusat penyebaran
Bandar udara yang melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.
230 76 0 2 03 03 0 00
5 Bandar udara khusus
Bandar udara yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu
255127
127 2 03 04 0 00
III. Sistem Jaringan Energi 1 11 00 0 00
A Jaringan Pipa Gas dan Minyak 1 11 10 0 00
1Jaringan pipa minyak
Jaringan prasarana utama yang mendistribusikan seluruh kebutuhan minyak bumi
0 0 0 1 11 10 1 00
2Jaringan pipa gas
Jaringan prasarana utama yang mendistribusikan seluruh kebutuhan gas
255 0 0 1 11 22 0 00
3Jaringan pipa minyak bawah laut
Jaringan prasarana utama yang mendistribusikan seluruh kebutuhan minyak bumi yang melalui laut
179 162
199 7 13 02 0 02
3Jaringan pipa gas bawah laut
Jaringan prasarana utama yang mendistribusikan seluruh kebutuhan gas yang melalui laut
228108
10 7 13 02 0 03
B Jaringan Listrik 1 10 26 0 001 Kawat saluran
udaraJaringan listrik
255 0 0 1 10 26 1 00
2 Kabel bawah tanah
Jaringan energi listrik kabel bawah tanah
0 255
255 1 10 28 0 00
3 Kabel listrik bawah laut
Jaringan energi listrik kabel bawah laut
0 0 255 1 10 30 0 00
4 Gardu induk Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik. 0 0 0 1 10 20 0 00
5 Jaringan distribusi
Jaringan yang dibuat untuk mendistrib energi listrik
38115
0 1 10 31 0 00
C Pembangkit Listrik 1 10 00 0 00
1 Pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA)
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga air
0255
255 1 10 04 0 00
2 Pembangkit tenaga listrik tenaga uap (PLTU)
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga uap
230 76 0 1 10 06 0 00
3 Pembangkit tenaga listrik tenaga gas (PLTG)
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenagagas
255127
127 1 10 14 0 00
4 Pembangkit tenaga listrik tenaga diesel (PLTD)
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga diesel
224 170
15 1 10 08 0 00
5 Pembangkit tenaga listrik tenaga nuklir (PLTN)
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga nuklir
255 0 0 1 10 10 0 00
6 Pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS)
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga matahari
255 207
56 1 10 12 0 00
7 Pembangkit tenaga listrik tenaga bayu (PLTB)
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga angin
255255
8 1 10 16 0 00
8 Pembangkit tenaga listrik tenaga Panas Bumi (PLTP)
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga panas bumi
255 0 197 1 10 32 0 00
9 Pembangkit listrik lainnya
Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga selain yang telah disebutkan di atas
0 0 0 1 10 00 0 00
IV. Sistem Jaringan Telekomunikasi 1 17 00 0 00
A Jaringan teresterial
1 17 01 0 00
1 Jaringan mikro digital
Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Mikro Digital
255 0 0 1 17 01 1 00
2 Jaringan mikro analog
Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Mikro Analog
255255
0 1 17 01 2 00
3 Jaringan serat optik
Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Serat Optik
153 00 102 1 17 01 3 00
4 Jaringan kabel laut
Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan Kabel Laut
51204
102 1 17 01 4 00
5 Jaringan internasional
Rangkaian perangkat telekomunikasi Jaringan International
00255
255 1 17 01 5 00
6 Stasiun telepon otomat
Tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon
0 0 0 1 17 02 0 00
7 Kantor pos Tempat yang mempunyai fungsi menyelenggarakan kirim mengirim barang, surat, uang dan sebagainya
0 0 0 1 18 02 0 00
B Jaringan Satelit 1 17 08 0 00
1 Stasiun bumi Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi 0 0 0 1 17 08 1 00
2 Pusat automatisasi sambungan telepon
Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automiatisasi sambungan telepon
0 0 0 1 17 08 2 00
3 Menara telekomunikasi
Bangunan sebagai tempat yang merupakan pemancar sinyal jaringan selular 0 0 0 1 17 08 3 00
V. Sistem Jaringan Sumberdaya Air 6 00 00 0 001 Jaringan
SungaiSungai yang melintas di sejumlah wilayah administrasi yang berbeda
255 0 255 6 01 00 0 00
3 Bendungan Bagunan yang dibuat untuk membendung aliran air 153 0 255 1 20 06 0 00
4 Kanal Besar Bangunan air yang berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan
0255
255 6 02 04 0 00
5 Jalur Distribusi Air Bersih
Jalur Distribusi Air Bersih 0 178
235 1 09 09 0 10
6 Jalur Distribusi Air BersihBawah Laut
Jalur Distribusi Air Bersih yang melewati laut 0 0 255 7 13 02 0 01
7 Bangunan Irigasi
Bangunan untuk mengatur aliran irigasi 0 25
5255 1 14 12 0 00
8 Jaringan Irigasi Saluran irigasi 0 0 0 1 14 00 0 05
VI. Sistem Infrastruktur
1 Saluran Drainase
Saluran air hujan 0 0 0 1 20 06 2 01
2 Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Sistem sarana pengolahan air limbah terpusat.
0 0 0 5 20 02 0 00
3 Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)
Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
0 0 0 1 14 03 0 00
4 Tempat pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
0 0 0 1 14 03 0 00
5 Jalur evakuasi bencana
Jalan yang di khususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana
255 0 255 2 01 24 0 00
Pal
××A××S