pedoman penyusunan dan pengelolaan apbs
TRANSCRIPT
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
PENGELOLAANANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
(APBS)
PEMERINTAH KOTA DEPOK
Ruang Lingkup
Peraturan ini mengatur pengelolaan keuangan sekolah pada sekolah negeri.
Hak sekolah untuk menerima iuran pendidikan sesuai kesepakatan antara sekolah dengan orangtua peserta didik melalui komite sekolah; Kewajiban sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan ;
Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah;
PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MELIPUTI:
Kewenangan dan tugas pengelola keuangan sekolah,
Azas Umum dan Struktur APBS, Penyusunan RAPBS, Penetapan APBS, Pelaksanaan APBS, Pengelolaan kas, Penatausahaan keuangan sekolah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBS, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan sekolah
BAGAN ALIR PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
RAPBS APBSPELAK
S. ANGGA
RAN
PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
RKAS
2 BULANDiputuskanDitetapkan, Disetujui
Jika ada penambahan/penguranga
n dana
Sebelum tahun
ajaran baru
APBSP
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
Keuangan sekolah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan sekolah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Azas pengelolaan keuangan sekolah (Lanjutan)
Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan sekolah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Azas pengelolaan keuangan sekolah
Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan sekolah.
Azas pengelolaan keuangan sekolah
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan sekolah.
Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Azas pengelolaan keuangan sekolah
Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
Manfaat untuk masyarakat sekolah adalah bahwa keuangan sekolah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekolah.
KEWENANGAN DAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN SEKOLAH
Pengelola Keuangan sekolah terdiri dari:- Kepala Sekolah, - Bendahara Sekolah dan - pembantu bendahara keuangan sekolah.
Kepala sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah mempunyai kewenangan:
o - mengusulkan bendahara sekolah kepada Kepala Dinas;o - mengangkat dan memberhentikan pembantu
bendahara keuangan sekolah;o - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan sekolah.
KEWENANGAN DAN TUGAS PENGELOLA KEUANGAN SEKOLAH
Bendahara sekolah selaku pembantu kepala sekolah mempunyai kewenangan mengelola keuangan sekolah.
Pembantu bendahara keuangan sekolah bertugas dalam pengelolaan anggaran dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, serta pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat dan sumber dana lain.
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBS
Bagian Pertama: Azas UmumAPBS disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan sekolah dan kemampuan pendapatan sekolah.
Penyusunan APBS berpedoman kepada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
APBS, Perubahan APBS dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBS ditetapkan oleh kepala sekolah setelah mendapat keputusan Komite Sekolah.
APBS merupakan dasar pengelolaan keuangan sekolah dalam masa satu tahun ajaran, terhitung mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
Azas Umum dan Struktur APBS
Bagian Kedua: Struktur APBSStruktur APBS terdiri dari :
- pendapatan- belanja
Azas Umum dan Struktur APBSBagian Ketiga: Pendapatan sekolah
Pendapatan berasal dari Pemerintah (dana blockgrant atau lainnya), Pemerintah Provinsi,(dana blockgrant atau
lainnya), Pemerintah Daerah (dana blockgrant atau
lainnya), masyarakat (biaya registrasi, heregistrasi,
iuran bulanan, biaya praktik dan sumbangan pembangunan),
sumber lain (DU-DI, Unit produksi dll).
Azas Umum dan Struktur APBS Bagian Ketiga: Belanja sekolah
BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan sekolah
Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan sekolah
Azas Umum dan Struktur APBS Bagian Ketiga: Belanja sekolah
Belanja tidak langsung meliputi:belanja pegawai yang terdiri dari:
1. gaji pendidik dan tenaga kependidikan; 2. Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pendidik
Tidak Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap; 3. honor pengelolaan urusan sekolah; 4. honor pengelola keuangan sekolah.
belanja tidak terduga.
Azas Umum dan Struktur APBS Bagian Kelima: Surplus Defisit
Surplus anggaran sekolah dipergunakan dalam APBS tahun ajaran berikutnya.
Defisit anggaran sekolah merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sekolah pada satu tahun ajaran.
Defisit anggaran sekolah dapat diusulkan pembiayaannya pada anggaran tahun ajaran berikutnya.
PENYUSUNAN RANCANGAN APBS
Sebelum memasuki tahun ajaran baru Kepala Sekolah bersama pendidik, tenaga kependidikan, dan wakil peserta didik menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan rencana kerja jangka menengah;
RKAS untuk satu tahun ajaran disampaikan kepada komite sekolah untuk dijadikan dasar penyusunan RAPBS;
Penyusunan Rancangan APBS (lanjutan)
Pada awal tahun ajaran, sekolah dan Komite Sekolah berkewajiban melaksanakan pendataan, pemetaan, dan analisis kemampuan sosial ekonomi orangtua peserta didik baru sebagai bahan penyusunan RAPBS.
Pengurus Komite Sekolah yang meliputi Pengurus Komite Sekolah Tetap dan Pengurus Komite Sekolah Tidak Tetap, bersama sekolah menyusun RAPBS.
Komite Sekolah Tetap beserta Komite Sekolah Tidak Tetap mencermati RAPBS dan memutuskan menjadi APBS untuk tahun ajaran yang berjalan.
Komite tidak tetap merupakan wakil dari orang tua/wali Peserta Didik Baru.
Dalam memutuskan RAPBS menjadi APBS, pertemuan Komite sekolah dihadiri oleh minimal separuh plus satu dari jumlah Pengurus Komite Sekolah Tetap dan Komite Sekolah Tidak Tetap melalui musyawarah mufakat.
Dalam hal terjadi kebuntuan dalam memutuskan RAPBS menjadi APBS, dapat dilakukan voting dengan jumlah suara Pengurus Komite Sekolah Tidak Tetap paling banyak sama dengan jumlah Pengurus Komite Sekolah Tetap yang hadir.
Penetapan APBS paling lambat dua bulan setelah penerimaan peserta didik baru.
Penyusunan Rancangan APBS (lanjutan)
PENETAPAN APBS
Jika dua bulan setelah penerimaan peserta didik baru APBS belum ditetapkan, anggaran sekolah tahun ajaran yang bersangkutan menggunakan APBS tahun ajaran sebelumnya sampai disetujuinya APBS yang baru.
APBS ditetapkan oleh kepala sekolah.APBS yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah,
dimintakan persetujuan kepada Kepala Dinas;Sebelum mendapat persetujuan Kepala Dinas,
terhadap APBS dilakukan pencermatan dan evaluasi oleh Dinas.
APBS yang disetujui oleh Kepala Dinas, dikembalikan ke sekolah untuk disosialisasikan kepada orangtua/wali peserta didik minimal melalui papan pengumuman sekolah.
PELAKSANAAN APBS(Azas Umum)
Semua penerimaan sekolah dan pengeluaran sekolah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dianggarkan dalam APBS.
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBS merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBS.
Pengeluaran belanja sekolah mengunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja sekolah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan belanja sekolah yang menggunakan dana Komite Sekolah dengan jenis belanja yang sudah diatur dalam Standarisasi, berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
Atas beban APBS, tidak diperkenankan pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang tidak menunjang pendidikan
PELAKSANAAN APBS(Azas Umum)
PELAKSANAAN APBS Penyiapan dokumen pelaksanaan APBS
Kepala Sekolah melalui Bendahara sekolah, paling lambat 3 (tiga) hari setelah APBS disetujui, memberitahukan kepada semua unsur sekolah penyelenggara kegiatan di sekolah untuk menyusun proposal kegiatan.
Proposal kegiatan berisi program, kegiatan, dan sasaran yang hendak dicapai, serta anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut.
Penyelenggara kegiatan menyerahkan proposal kegiatan kepada Kepala Sekolah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
PELAKSANAAN APBS Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Sekolah
Semua pendapatan sekolah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang sekolah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan sekolah.
Semua penerimaan sekolah disimpan dalam rekening atas nama sekolah.
PELAKSANAAN APBS Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah
Setiap pengeluaran belanja atas beban APBS harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Bukti harus mendapat pengesahan oleh bendahara sekolah dan kepala sekolah.
Bendahara sekolah sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PELAKSANAAN APBS Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan
Sekolah
Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun ajaran sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan
yang digunakan untuk:menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas
beban belanja langsung;mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan
akhir tahun ajaran belum diselesaikan;pembentukan dana cadangan
PELAKSANAAN APBS Piutang Sekolah
Seluruh piutang sekolah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
Ketua Tim penyelenggara kegiatan di sekolah melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan sekolah yan menjadi tangung jawab sekolah.
Piutang atau tagihan sekolah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PELAKSANAAN APBS Perubahan APBS
Sekolah dapat melakukan perubahan terhadap APBS. Perubahan terhadap APBS dilakukan sesuai dengan mekanisme
penyusunan APBS. Perubahan terhadap APBS hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam satu tahun ajaran. Perubahan terhadap APBS dilakukan apabila:
- terjadi penambahan dan/atau pengurangan anggaran dan/atau kegiatan,- terjadi pergeseran anggaran antarkelompok belanja/biaya.
Penambahan anggaran dilakukan terhadap penambahan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi dan/atau APBD Kota dan/atau masyarakat.
Dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap anggaran dan/atau kegiatan setelah dilakukan perubahan APBS, harus dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan sekolah akhir tahun ajaran.
PENGELOLAAN KAS
Dalam rangka pengelolaan kas, sekolah menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;menyimpan kas dan mengelola rekening bank;melakukan pembayaran;mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan;menyusun pertanggungjawaban pengelolaan kas sekolah
Untuk mengelola kas , bendahara membuka rekening kas pada bankyang sehat dan/atau ditunjuk.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAHAzas Umum
Kepala Sekolah dan/atau bendahara sekolah yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Walikota atau perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Sekolah secara berkala wajib melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah pada minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS ditandatangani oleh Bendahara Sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
Kepala Sekolah yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAHAzas Umum
Penatausahaan menggunakan:- Buku Kas Umum;- Buku Bantu;- Bukti Penerimaan;- Bukti Pengeluaran;- Bukti Penyetoran;
Buku Kas Umum adalah buku yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sekolah.
Buku Bantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat rincian semua penerimaan dan pengeluaran sekolah.
Bukti Penerimaan adalah bukti yang digunakan untuk dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan sekolah.
Bukti Pengeluaran adalah buku yang digunakan untuk dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pengeluaran sekolah.
Bukti Penyetoran adalah buku yang digunakan untuk dokumen yang digunakan untuk menyetorkan uang ke bank.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAHPenatausahaan Penerimaan
Bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Bendahara sekolah wajib menutup Buku Kas Umum setiap akhir bulan dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
Semua penerimaan harus dicatat dalam Buku Kas Umum. Selain dicatat pada Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), semua penerimaan dicatat dalam buku bantu penerimaan sesuai dengan jenis sumber dananya.
Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Bantu Bank.
Bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Sekolah.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAHPenatausahaan Pengeluaran
Bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran atau penggunaan dana yang menjadi tanggung jawabnya.
Semua pengeluaran harus dicatat dalam Buku Kas Umum.
Selain dicatat pada Buku Kas Umum, semua pengeluaran dicatat dalam buku bantu pengeluaran sesuai dengan jenis kegiatan.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKOLAHPertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran
Bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran dana yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala sekolah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana, bendahara sekolah menggunakan Buku Kas Umum dan laporan realisasi penggunaan dana.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBS
Kepala sekolah menyusun laporan realisasi APBS secara triwulanan sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Laporan realisasi APBS triwulanan disampaikan kepada Komite Sekolah dan Dinas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBS
Pada akhir tahun ajaran Kepala Sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBS dan disampaikan kepada Komite Sekolah dan Dinas.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBS meliputi:- laporan realisasi anggaran,- rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekolah
Laporan realisasi anggaran berisi informasi anggaran pendapatan dan belanja beserta realisasinya dalam satu tahun ajaran.
Rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan berisi informasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah dalam satu tahun ajaran dan dilampiri RKAS yang menjadi dasar penyusunan APBS.
Setelah mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBS dari Kepala Sekolah dan menyatakan benar, Komite Sekolah mengesahkan laporan pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Dinas paling lambat akhir bulan Juli
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan
keuangan sekolah kepada sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
konsultasi, pendidikan dan pelatihan. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan
APBS, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan sekolah, pertanggungjawaban keuangan sekolah, pemantauan dan evaluasi.
Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBS, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan sekolah, pertanggungjawaban keuangan sekolah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh sekolah maupun kepada sekolah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan bagi Pengelola Keuangan sekolah.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
SEKOLAH
Pembinaan dan Pengawasan
Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).
Pengawasan pengelolaan keuangan sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH
Pemeriksaan
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SANKSI
Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PENUTUP
Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak
berlaku.
TERIMA KASIH . . . . . . . . . . .
Tunjangan Kelebihan Jam Mengajar
Kepada para pendidik yang memiliki jumlah jam mengajar lebih dari 18 jam mengajar perminggu diberikan tunjangan kelebihan jam mengajar dengan ketentuan sebagai berikut:
Setiap kelebihan 1 (satu) jam mengajar dihargai Rp. 25.000,00.
Jumlah kelebihan jam mengajar yang bisa diberikan tunjangan maksimal 6 jam mengajar
Sesuai peraturan yang berlaku selama ini, maka jumlah pemberian tunjangan kelebihan jam mengajar dihitung per minggu. Tunjangan diberikan dengan perhitungan bahwa jumlah jam mengajar per minggu setara dengan jumlah jam mengajar sebulan .
Tunjangan kelebihan jam kerja
Kepada para pendidik/pegawai yang bekerja di luar jam kerja atau pada hari libur dapat diberikan tunjangan kelebihan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
Tunjangan kelebihan jam kerja bagi pendidik/pegawai golongan III dan IV sebesar Rp. 6.000,00 per jam dan bagi pendidik/pegawai golongan I dan II sebesar Rp. 5.000,00 per jam, serta pendidik/pegawai tidak tetap sebesar Rp. 4.000,00 per jam.
Untuk pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja atau pada hari libur dapat diberikan uang makan sebesar Rp. 8.000,00 sehari.
Waktu kerja lembur pada hari kerja paling banyak selama 3 jam sehari atau 14 jam seminggu
Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 jam sehari, pembayaran tunjangan lembur paling banyak diberikan untuk 3 jam kerja lembur.
Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 8 jam kerja.
Tunjangan kelebihan jam kerja/lembur diberikan dengan ketentuan :
1). Harus ada surat perintah lembur2). Harus ada daftar hadir peserta lembur3). Syarat-syarat tersebut harus disertakan dalam
surat pertanggungjawaban
Tunjangan kelebihan jam kerja
Tunjangan Pengelola Kegiatan
Jabatan JUMLAH ANGGARAN SATUAN PENDIDIKAN s/d 5 s/d 10
juta 10 s/d 30
juta 30 s/d 50
juta
50 s/d 100 juta
di atas 100 juta 5 juta
Ketua
25,000.00 35,000.00 45,000.00 50,000.00
65,000.00 80,000.00
Sekretaris
20,000.00 30,000.00 40,000.00 45,000.00
60,000.00 65,000.00
Bendahara
15,000.00 25,000.00 35,000.00 40,000.00
55,000.00
60,000.00
Staf
10,000.00 20,000.00 30,000.00 35,000.00
50,000.00 55,000.00
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Biaya investasi Biaya operasiBiaya personal
Azas Umum dan Struktur APBS Bagian Keenam: Surplus Pembiayaan
Sekolah
Pembiayaan sekolah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun ajaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun ajaran berikutnya.
Pembiayaan sekolah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Belanja untuk kegiatan urusan kurikulum: Ulangan tengah dan akhir semester, TPHBS/Latihan ujian,
Ujian sekolah/nasional, ulangan kenaikan kelas, bahan dan alat pembelajaran/praktik, buku referensi guru, . . .
Belanja untuk kegiatan urusan sarana prasarana: Perawatan dan pemeliharaan gedung, dana sharing,
pemerilaharaan inventaris kantor, media, pengadaan, .. .Belanja untuk kegiatan urusan kehumasan: Rapat, Komite sekolah, pencitraan publik, kemitraan, praktik
industri, home visit . . . Belanja untuk kegiatan urusan kesiswaan: Ekstrakurikuler, lomba, MOS,. . .Belanja untuk kegiatan kerumahtanggaan/Umum:Pengelolaan Administrasi Perkantoran, minum, jasa dan
daya, . . .
Komponen APBS Dana Komite sekolah
Belanja untuk kegiatan urusan kurikulum:maksimal 50 % Ulangan tengah dan akhir semester, TPHBS/Latihan ujian, Ujian
sekolah/nasional, ulangan kenaikan kelas, bahan dan alat pembelajaran/praktik, buku referensi guru, . . .
Belanja untuk kegiatan urusan sarana prasarana:maksimal 30% Perawatan dan pemeliharaan gedung, dana sharing,
pemerilaharaan inventaris kantor, media, pengadaan, .. .Belanja untuk kegiatan urusan kehumasan:maksimal 20% Rapat, Komite sekolah, pencitraan publik, kemitraan, praktik
industri, home visit . . . Belanja untuk kegiatan urusan kesiswaan:maksimal 40% Ekstrakurikuler, lomba, MOS,. . .Belanja untuk kegiatan kerumahtanggaan/Umum:maksimal 30%Pengelolaan Administrasi Perkantoran, minum, jasa dan
daya, . . .
Komponen APBS Dana Komite sekolah
Komponen APBS Dana Komite sekolah
Kegiatan Belajar Mengajar 30 %
Bahan Pembelajaran 10 %Langganan Daya dan Jasa 5
%Kegiatan Kesiswaan 10 %Biaya Peralatan dan Perawatan . . . %Belanja Pegawai/kesejahteraan pegawai . . . %ATK . . . %Dana Pendampingan . . . %Kegiatan Humas . . . %Pengembangan Sarana Prasarana dan kelembagaan . . .
%Kegiatan Komite Sekolah 10 %Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Pendidikan . . . %Pengelolaan Administrasi Perkantoran . . . %
PENGERTIAN
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta; Walikota adalah Walikota Yogyakarta; Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta; Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah
Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Taman Kanak-Kanak (TK); Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik,
komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan; Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS
adalah rancangan pengelolaan keuangan sekolah dalam satu tahun ajaran; Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran
pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun ajaran. Penerimaan sekolah adalah uang yang masuk ke kas sekolah. Pendapatan sekolah adalah hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pengeluaran sekolah adalah uang yang keluar dari kas sekolah. Belanja sekolah adalah kewajiban sekolah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih. Pembiayaan sekolah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun ajaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun ajaran berikutnya.
Pengelolaan Keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
Penatausahaan adalah kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
Azas Umum dan Struktur APBS Bagian Ketiga: Belanja sekolah
Belanja langsung meliputi: belanja pegawai yang
terdiri dari:- honor Tim;- uang lembur;
Belanja Modal (BM) yang terdiri dari:- BM alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor;- BM pengadaan alat-alat bengkel dan laboratorium;- BM gedung dan bangunan.
• belanja barang dan jasa yang terdiri dari:- belanja bahan pakai habis;- belanja bahan material;- belanja jasa kantor;- belanja perawatan kendaraan bermotor;- belanja cetak dan penggandaan;- belanja sewa sarana mobilitas;- belanja sewa perlengkapan peralatan kantor;- belanja makanan dan minuman; - belanja pakaian dinas, seragam;- belanja perjalanan dinas;- belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis;- belanja pemeliharaan.