pedoman pengembangan keprofesian · pdf filedalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,...
TRANSCRIPT
0
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
PEDOMAN
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
PERAWAT INDONESIA
PENYUSUN
Departemen DIKLAT Pengurus Pusat PPNI
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA Sekretariat: Jl. Jaya Mandala Raya No. 15 Patra Kun ingan Jakarta 12870
Jakarta, Juni-2013
1
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
KATA PENGANTAR
Undang-Undang RI no 36 th 2009 mengamanatkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak
dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.
Dalam undang undang tersebut pada pasal 16 dinyatakan bahwa, pemerintah bertanggung
jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi
seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Sementara itu, pasal 19 menyatakan : Pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan
terjangkau.
Upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau oleh seluruh masyarakat
Indonesia ini dapat terwujud antara lain dengan mendayagunakan tenaga profesional
keperawatan secara optimal. Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan fundamental bagi terwujudnya masyarakat sehat, mempunyai peranan penting,
baik dalam upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di berbagai tatanan kesehatan,
diseluruh pelosok Tanah Air.
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sebagai organisasi profesi perawat turut
bertanggung jawab serta siap bekerjasama dengan pemerintah dalam menjamin
terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau,
khususnya dalam bidang keperawatan, melalui pembinaan mutu profesionalisme
anggotanya. Untuk itu, PPNI mengeluarkan Pedoman Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia yang akan menjadi acuan operasional bagi semua
perawat dalam mengembangkan kariernya maupun Pengurus PPNI dalam pemberian
Satuan Kredit Profesia (SKP) bagi perawat yang telah berupaya mengembangkan dirinya.
Dengan tersusunnya Pedoman ini, diharapkan mutu pelayanan keperawatan lebih terjamin,
serta ada kejelasan tentang pola pengembangan profesionalisme bagi setiap perawat.
2
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan Panduan PKB Perawat Indonesia
3 4 4
BAB II SITEM KREDENSIAL PERAWAT A. Pengertian dan Tujuan B. Cakupan Sistem Kredential
1. Registrasi 2. Sertifikasi 3. Lisensi 4. Akreditasi
5 5 5 7 7 8
BAB III
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERAWAT INDONESIA
A. Pengertian B. Tujuan C. Bentuk PKB Perawat Indonesia D. Prinsip PKB Perawat Indonesia E. Ketentuan Umum
9
9 9
10 10 10
BAB IV SATUAN KREDIT PROFESI
11
BAB V PENATALAKSANAAN
A. Penilaian Kelayakan Penyelenggaraan B. Pelaporan
14 15
BAB VI PENUTUP
16
Daftar Lampiran Lampiran 1 : Form A, Laporan evaluasi diri Lampiran 2 : Form B, Permohonan rekomendasi Lampiran 3 : Form C, Format rekomendasi Lampiran 4 : Mekanisme rekomendasi SKP Re-registrasi STR Lampiran 5 : Mekanisme alur permohonan SKP Lampiran 6 : Format Kurikulum pelatihan berbasis kompetensi Lampiran 7 : Pembiayaan Pengajuan SKP dan Instituasional Fee
20 25 26 27 28 29 33
3
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelayanan keperawatan merupakan Pelayanan profesional, sebagai bagian integral dari
pelayanan kesehatan yang mempunyai daya ungkit besar terhadap pembangunan
bidang kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan ditentukan salah satunya dari kualitas
pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat yang berkualitas. Hal ini sejalan
dengan Undang-Undang RI No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan pada psl 63 ayat (4)
yang menyatakan : Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu
kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
Praktik profesional perawat sebagai ciri utama profesi, diharapkan tetap dipelihara,
dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya guna mempertahankan standar praktik
profesional yang tinggi, sehingga masyarakat dapat menerima haknya untuk
memperoleh pelayanan keperawatan yang aman dan berkualitas. Untuk menjamin
kualitas pelayanan serta melindungi masyarakat, perlu dikembangkan sistem kredensial
guna memastikan bahwa setiap perawat, program atau lembaga pelayanan
keperawatan / kesehatan berkualitas dan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses
kredensial pada umumnya dilakukan oleh suatu badan regulator profesi yang bersifat
independen. Untuk mendukung pelaksanaan proses kredensial tersebut, perlu
dikembangkan sistem dan mekanisme yang dapat menjamin peningkatan kemampuan
profesional perawat, agar kinerjanya memenuhi tuntutan Standar Profesi Keperawatan.
Undang Undang no 36 th 2009 pasal 24 ayat (2) menyatakan : Ketentuan mengenai
kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi. Sementara itu, Peraturan
Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/148/1/ 2010 Tentang : Izin dan
Penyelanggaraan Praktik Perawat, pasal 12 ayat 2 yang menyatakan: Perawat dalam
menjalankan Praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan
mengikuti perkernbangan Ilmu pangetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan tugasnya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau orgarnisasi
profesi.
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam rumusan Kerangka Kerja
Kompetensi bagi Perawat Indonesia telah menetapkan Pengembangan Profesional
4
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
sebagai ranah ke tiga, sesuai dengan standar kompetensi global yang ditetapkan oleh
International Council of Nurses (ICN). Dalam ranah tersebut, salah satu elemen
kompetensi yang harus dimiliki perawat adalah melakukan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan.
Berdasarkan hal tersebut, maka Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai
organisasi profesi perawat, bertanggung jawab dalam menetapkan sistem dan pedoman
guna memelihara dan meningkatkan profesionalisme anggotanya agar tetap akontabel
dan terjaga standar kinerjanya guna meningkatkan mutu pelayanan keperawatan
khususnya, dan kesehatan pada umumnya. Salah satu bentuk wujud tanggung jawab
PPNI terhadap anggotanya berupa menetapkan Pedoman Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia.
B. Tujuan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelan jutan Bagi Perawat
Tujuan umum
Tersedianya panduan untuk pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
bagi perawat Indonesia.
Tujuan khusus
Pedoman ini bertujuan memberikan panduan untuk :
1. penyusunan rencana pengembangan keprofesian bagi perawat
2. pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi perawat yang telah berupaya
mengembangkan dirinya
3. penatalaksanaan PKB Perawat Indonesia
5
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
BAB II
SISTEM KREDENSIAL PERAWAT
A. Pengertian dan Tujuan
Kredensial merupakan proses untuk menjamin kualitas dan melindungi masyarakat
dengan memastikan bahwa individu, program, institusi atau jasa yang diberikan
memenuhi standar. Proses kredensial dilaksanakan oleh badan regulator independen
yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Tujuan utama kredensialing adalah untuk melindungi masyarakat dengan memastikan
tingkat kompetensi professional untuk menjamin kepedulian terhadap hak-hak pasien /
klien.
B. Cakupan sistem kredential
Proses kredensial mencakup : Registrasi, Sertifikasi, Lisensi, dan Akreditasi.
Di Indonesia, saat ini kredensial diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah, yang
perlu ditindak lanjuti dengan kebijakan organisasi profesi, dalam hal ini PPNI.
1. REGISTRASI DAN REREGISTRASI
Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki
sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui
secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya diseluruh
wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Reregistrasi adalah registrasi ulang akibat masa berlaku Surat Tanda Registrasi
Perawat telah habis,Pengaturan Reregistrasi perawat sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan yang berklaku secara nasional.
Persyaratan utama Registrasi Perawat adalah Ijazah terakhir pendidikan perawat
sebagai dasar kemampuan melaksanakan Praktik perawat ( D III, Ners, Ners
Spesialis, Ners Spesialis Konsultan) dan sertifikat kompetensi setelah lulus uji
kompetensi Perawat.
Persyaratan Reregistrasi adalah Ijazah terakhir pendidikan perawat sebagai dasar
kemampuan melaksanakan Praktik perawat ( D III, Ners, Ners Spesialis, Ners
6
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
Spesialis Konsultan) dan perpanjangan sertifikat kompetensi setelah mengumpulkan
sejumlah (25) Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam kurun waktu tertentu (5 tahun)
yang ditentukan oleh PPNI melalui pemberian rekomendasi.
Satuan Kredit Profesi yang diberikan oleh PPNI, sesuai dengan Pedoman
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi perawat yang ditetapkan secara
nasional oleh PPNI.
Sebagai bukti tertulis seorang telah di registrasi oleh lembaga yang berwenang
adalah Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR. Surat Tanda
Registrasi (STR) dikeluarkan dengan masa berlakuk lima (5) tahun dan harus
diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perawat Warga Negara Asing atau Perawat Warga Negara Indonesia Lulusan Luar
Negeri harus memenuhi ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dan STR, untuk
dapat bekerja sebagai perawat di Indonesia. Pemberian STR baru atau
perpanjangan STR kepada Perawat atau Perawat WNA atau Perawat WNI Lulusan
Luar Negeri harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mekanisme dan kebijakan PPNI dalam memberikan rekom endasi guna
perpanjangan Sertifikat kompetensi dalam rangka Re- Registrasi, sebagai
berikut :
1) Rekomendasi diberikan kepada anggota PPNI yang memiliki Nomor Induk
Registrasi Anggota (NIRA) PPNI yang dikeluarkan oleh PPNI Pusat sesuai hasil
Munas 2010 dan terdaftar sejak 2012. Untuk perawat lulusan setelah th 2012,
keanggotaan dihitung sejak tahun kelulusan.
2) Surat Rekomendasi diberikan oleh PPNI Propinsi berdasarkan pendelegasian
dari PPNI Pusat (Surat Keputusan Pengurus Pusat PPN I) dengan
memperhatikan status keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai ketentuan
PPNI
3) SKP yang diakui adalah SKP PPNI yang dikeluarkan sejak th 2011
4) Setiap tahun pada bulan kelahiran yang bersangkutan, setiap perawat mengisi
laporan evaluasi diri dan melampirkan bukti-bukti sesuai kebijakan PPNI yang
tertuang dalam pedoman, dengan menggunakan form A (Lampiran 1)
7
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
5) Laporan evaluasi diri dan bukti-bukti pendukung dikirimkan ke sekretariat PPNI
Kabupaten / kota untuk diverifikasi oleh evaluator PKB Perawat Indonesia yang
ditetapkan melalui SK PPNI Pusat.
6) Setelah diverifikasi, evaluator PPNI Kabupaten / Kota memasukkan data hasil
evaluasi diri anggotanya (Perolehan SKP setahun) ke Sistim Informasi
Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI. Jika perolehan SKP kurang dari 5,
maka evaluator PPNI Kabupaten / Kota memberikan umpan balik pertama
kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui PPNI Komisariat untuk
mendapatkan pembinaan/pengarahan. Pada akhir 3 tahun pertama PPNI
Kab/Kota harus memberikan umpan balik kedua kepada anggotanya atau
melalui PPNI Komisariat apabila perolehan SKP kurang dari 15, dan membantu
mencarikan solusi agar pada tahun ke lima, dapat tercapai 25 SKP.
7) Setiap akhir lima tahun, evaluator PPNI Kabupaten / Kota melakukan verifikasi
data evaluasi diri dan menyerahkan hasil verifikasi ke Pengurus PPNI Propinsi
untuk dimasukkan ke SIM-K Nasional
8) Pengurus PPNI Propinsi, atas nama PPNI Pusat memberikan rekomendasi
untuk diteruskan ke MTKP guna memperpanjang Sertifikat Kompetensi.
(Skema alur mekanisme rekomendasi guna perpanjangan sertifikat kompetensi dalam rangka re-registrasi lihat lampiran 4) dan Pe doman PKB PERAWAT INDONESIA dan penentuan SKP akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab III tentang PKB PERAWAT INDONESIA
2. SERTIFIKASI
Sertifikasi merupakan suatu proses pengakuan kompetensi profesional seseorang,
yang ditandai dengan pemberian sertifikat kompetensi.
Sertifikat Kompetensi digolongkan dalam dua jenis ; Pertama sertifikat kompetensi
dasar adalah bukti pengakuan terhadap sesorang perawat mempunyai kompetensi
sebagai perawat sesuai dengan dasar kemampuan keilmuan yang didapat pada
pendidikan formal (D III, Ners, Ners Spesialis, Ners Spesialis Konsultan) melalui
proses uji kompetensi atau kegiatan lain. Kedua, sertifikat kompetensi lanjutan atau
kekhususan adalah bukti pengakuan terhadap seorang perawat mempunyai
kompetensi perawat tahap lanjut atau kompetensi kekhususan melalui uji kompetensi
atau kegiatan lain.
8
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
Keperawatan sebagai profesi dituntut menjamin kualitas pelayanannya, serta
menjamin bahwa setiap anggotanya mempunyai kompetensi yang senantiasa
dipelihara dan ditingkatkan. Peningkatan kompetensi merupakan kewajiban setiap
perawat untuk melakukannya. PPNI sebagai organisasi profesi memfasilitasi
anggotanya melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
Perawat Indonesia.
Secara umum tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat
adalah meningkatkan kompetensi profesional setiap perawat sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi di bidang kesehatan khususnya
keperawatan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, sehingga mutu
pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan.
Selanjutnya, pedoman PKB Perawat Indonesia ini diur aikan pada Bab III.
3. LISENSI
Lisensi adalah ijin legal yang diberikan oleh pemerintah kepada perawat individu
untuk dapat melakukan praktik profesinya . Praktik Perawat dalakukan disarana
Kesehatan Praktik Mandiri maupun disarana diluar Praktik mandiri.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Perawat adalah seseorang
yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan. Surat Izin Praktik Perawat yang
selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat
untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan atau
berkelompok,Setiap Perawat yang menjalankan praktik mandiri, wajib memiliki
SIPP. Perawat yang menjalankan praktik mandiri berpendidikan minimal Diploma
III Keperawatan. SIPP dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan
berlaku selama STR masih berlaku.
Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis
pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas
pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
Untuk memperoleh SIPP dan SIKP , perawat harus mengajukan permohonan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan persyaratan sesuai dengan
9
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dalam
memberikan SIPP atau SIKP selain harus memperhatikan syarat-syarat
administrative dan rekomendasi dari PPNI
Permohonan rekomendasi dengan menggunakan form B (lampiran 2)
Pengurus PPNI Kabupaten / Kota setelah menilai kelayakan melaksanakan praktik
mandiri, memberikan rekomendasi dengan menggunakan form C (lampiran 3)
Rekomendasi dibuat rangkap 3 (tiga), untuk pemohon, untuk propinsi (sebagai
laporan) dan pertinggal.
Pengurus PPNI Propinsi setiap bulan Juni dan Desember membuat rekapitulasi
rekomendasi untuk pembuatan SIPP yang dikeluarkan di wilayah propinsinya, dan
dilaporkan ke Pengurus Pusat PPNI.
4. AKREDITASI
Akreditasi adalah pengakuan terhadap suatu lembaga dan program pelatihan
keperawatan yang menunjukkan bahwa lembaga atau program pelatihan tersebut
telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PPNI. Akreditasi lembaga dan
program pelatihan dilakukan oleh PPNI Pusat bersama himpunan / ikatan terkait
dengan melibatkan pengurus propinsi
a. Akreditasi lembaga pelatihan:
Setiap lembaga pelatihan keperawatan diharapkan memenuhi kriteria standar
penyelenggara pelatihan keperawatan yang meliputi :
Standar 1. Organisasi dan Administrasi
Standar 2: Sumber Daya Manusia
Standar 3: Peserta pelatihan
Standar 4: Rancangan Program Pendidikan
Standar 5: Sumber Materi/bahan dan Fasilitas
Standar 6: Catatan dan Laporan
Standar 7: Evaluasi
b. Akreditasi program pelatihan
Akreditasi program pelatihan dilakukan dengan mengevaluasi kurikulum dan
Garis Besar Program Pelatihan (GBPP) / Rancang Bangun Program Pelatihan
(RBPP).
10
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
Format Kurikulum dan GBPP / RBPP terlampir. (lampiran 6)
11
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
BAB III
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
PERAWAT INDONESIA
A. Pengertian
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia adalah proses
pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang
dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi, guna mempertahankan dan meningkatkan
profesionalismenya sebagai seorang perawat sesuai standar kompetensi yang
ditetapkan. Kegiatan dapat berupa pengalaman memberikan asuhan keperawatan,
mengikuti pendidikan/ pelatihan, menulis artikel, melakukan penelitian ataupun publikasi
karya ilmiah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat ini sesuai UU no
36 th. 2009 tentang Kesehatan pasal 27 yang menyatakan : Tenaga kesehatan dalam
melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
B. Tujuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P KB) Perawat Indonesia
Secara umum tujuan PKB Perawat Indonesia adalah meningkatkan kompetensi
profesional setiap perawat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
tekonologi di bidang kesehatan khususnya keperawatan, dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat, sehingga mutu pelayanan keperawatan dapat ditingkatkan.
Tujuan khusus pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat adalah:
1. Memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional perawat sesuai standar
kompetensi nasional dan global
2. Terjaminnya mutu pelayanan keperawatan melalui upaya pengembangan
kompetensi profesional secara terus menerus.
C. Bentuk PKB Perawat Indonesia
Kegiatan PKB perawat Indonesia mencakup beberapa bentuk:
1. Kegiatan praktik profesional : Memberikan pelayanan keperawatan, baik berupa
praktek di institusi pelayanan kesehatan maupun praktek mandiri diluar institusi,
serta membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat
2. Pendidikan berkelanjutan : mengikuti temu ilmiah ,seminar, workshop, pelatihan.
3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan : Meneliti, Publikasi hasil Penelitian di jurnal,
Menulis artikel di jurnal, Menulis buku dipublikasikan.
12
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
4. Pengabdian masyarakat: Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui
bentuk-bentuk kegiatan sosial, memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana,
terlibat aktif dalam pengembangan profesi, anggota pokja kegiatan keprofesian.
D. Prinsip PKB Perawat Indonesia
Prinsip PKB perawat Indonesia adalah:
1. Setiap perawat harus mempunyai rencana pengembangan dirinya sebagai upaya
untuk meningkatkan mutu keprofesiannya. Rencana pengembangan diri dilakukan
dengan mengisi form C (terlampir)
2. PKB Perawat merupakan kegiatan mandiri dengan ciri “self directed” dan “practice
based”
3. PKB perawat merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi dari PPNI dalam
rangka perpanjangan sertifikat guna registrasi ulang (STR) atau lisensi (SIPP)
4. PKB perawat harus didasarkan pada motivasi dasar :
a. Keinginan memberikan pelayanan terbaik bagi klien
b. Memenuhi Kewajiban sesuai standar profesi
c. Mencegah kejenuhan, dan mendapatkan kepuasan diri dengan berkembangnya
kemampuan sesuai dengan jenjang karier profesi.
E. Ketentuan Umum
Ketentuan umum PKB perawat Indonesia adalah:
1. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan syarat untuk mendapatkan
rekomendasi PPNI dalam rangka registrasi ulang, lisensi,
2. Bukti seseorang melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian bagi Perawat
dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Profesi (SKP) oleh organisasi profesi
3. Kredit prasyarat yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu
sekurang kurangnya 25. SKP dalam 5 tahun, terdiri dari :
a. Kegiatan praktik profesional 10 - 20 %
b. Pendidikan berkelanjutan 40 – 80 %
c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 0 – 20 %
d. Pengabdian masyarakat 0 – 20 %
13
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
BAB IV
SATUAN KREDIT PROFESI
Berdasarkan Permenkes 1796 th 2011, untuk perpanjangan STR, setiap perawat harus
memiliki 25 SKP (100%). Rincian perhitungan adalah sebagai berikut:
A. Kegiatan praktik professional :
Kegiatan praktik professional perlu dicapai sebesar 10 - 20 % atau 2,5 – 5 SKP / 5 th.
Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan Praktik Profesional ditentukan berdasarkan
kegiatan sbb :
1. Pengalaman kerja mengelola pasien secara langsung selama 1 tahun = 1 SKP.
Dibuktikan dengan : Surat Keterangan atasan yang berwenang bahwa yang
bersangkutan masih aktif sebagai perawat yang memberikan pelayanan langsung
ke pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Pengalaman sebagai dosen pembimbing klinik : 1 tahun = 0,5 SKP (Rasional :
pembimbing dari institusi pendidikan tidak melakukan total patient care
Dibuktikan dengan: surat keterangan sebagai pembimbing klinik dari pimpinan
institusi pelayanan tempat bimbingan klinik dilakukan
3. Pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan: 1 tahun = 0,5 SKP
(Rasional: pengelola tidak melakukan asuhan keperawatan langsung)
Dibuktikan dengan: SK atasan yang berwenang bahwa yang bersangkutan masih
aktif sebagai pengelola pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan
terkait.
B. Pendidikan Berkelanjutan
Pendidikan berkelanjutan perlu dicapai sebesar 40-8 0 % atau diihargai 10–20 SKP
dalam 5 th. Satuan Kredit Profesi dalam kegiatan pendidikan berkelanjutan ditentukan
berdasarkan:
1. Materi dalam kegiatan tersebut (harus ada materi keperawatan)
2. Penyaji materi/narasumber (minimal 50 % narasumber / fasilitator adalah perawat
yang memiliki kepakaran di bidang yang diampunya
3. Tingkat kegiatan dapat bersifat lokal/nasional/internasional
4. Jumlah jam efektif yang digunakan selama kegiatan
5. Peran kepesertaan dapat berperan sebagai peserta/moderator/nara
sumber/fasilitator dan panitia.
14
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
1. Kriteria lingkup Lokal, Nasional dan internasion al
a. Kegiatan dihargai pada tingkat Lokal apabila:
1) Peserta berasal dari 1 (satu) atau 2 (dua) propinsi
2) Kegiatan membahas isu kesehatan dan atau keperawatan yang terjadi di
propinsi terkait, dan hubungannya dengan masalah nasional.
Untuk lingkup lokal, SKP dapat diberikan oleh PPNI Propinsi. Pencantuman
SKP pada sertifikat harus menyebutkan PPNI Propinsi mana yang memberikan
SKP.
b. Kegiatan dihargai pada tingkat Nasional, apabila :
1) Peserta berasal dari lebih dari (dua) propinsi
2) Kegiatan mengangkat masalah kesehatan dan atau keperawatan di beberapa
propinsi atau masalah nasional
3) Pembicara diakui oleh PPNI kompeten sesuai bidangnya
4) Bila kegiatan merupakan pelatihan yang menyangkut standar kompetensi
yang bersifat nasional.
Untuk lingkup Nasional , SKP diberikan oleh PP PPNI
c. Kegiatan dihargai pada tingkat Internasional, ap abila:
1) Bila seminar / temu ilmiah mengangkat masalah yang ada keterkaitan dengan
masalah / isue internasional atau Pelatihan mengikuti standar internasional
2) Ada pembicara yang merupakan pakar dari negara lain
3) Bahasa pengantar : disamping bahasa Indonesia, juga bahasa asing lainnya.
4) Pelatihan diikuti di luar negeri.
Untuk lingkup internasional , SKP diberikan oleh PPNI Pusat
2. Ketentuan Satuan Kredit Profesi berdasarkan pera n kepesertaan
a. Satuan Kredit Profesi untuk Peserta
Jumlah Jam
SKP Peserta Lokal / Nasional Internasional
≤ 10 jam 1 2 >10 - 30 jam 2 3 > 30 – 60 3 4 > 60 – 90 4 5 > 90 – 120 5 6 > 120 – 150 6 7 > 150 – 210 7 8 > 210 – 270 8 9 >270 – 330 9 10 > 330 – 390 10 11 > 390 – 450 11 12 > 450 12 13
15
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
Untuk Pelatihan Kompetensi dengan terstandar Nasional harus diberikan oleh
Pengurus Pusat, diantaranya Pelatihan-pelatihan yang di kembangkan
standarnya oleh Ikatan/Himpunan secara Nasional (Contoh : Emergency
Nursing, BTCLS, Keperawatan Kritis dll)
b. Satuan Kredit Profesi untuk peran kepesertaan la in:
Peran kepesertaan lain Nasional Internasional
1. Nara sumber /Instruktur 3 SKP 5 SKP 2. Moderator 2 SKP 3 SKP 3. Panitia / fasilitator 2 SKP 3 SKP
Catatan : Dalam komponen ini, maksimal 5 SKP dimungkinkan diperoleh dari
SKP yang diberikan oleh PPNI Propinsi.
3. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dapat dicapai : 0 - 20 % ( 0 – 5 SKP )
Kegiatan Peran SKP
a) Meneliti 1) Peneliti utama
2) Anggota
3 SKP / penelitian
1 SKP / penelitian
b) Publikasi hasil penelitian:
- Jurnal Nasional
- Jurnal Internasional
- Penulis utama
- Penulis anggota
- Penulis utama
- Penulis anggota
1 SKP
0,5 SKP
2 SKP
1 SKP
c) Menulis artikel di Jurnal
- Jurnal Nasional
- Jurnal Internasional
- Penulis utama
- Penulis anggota
- Penulis utama
- Penulis anggota
1 SKP
0,5 SKP
2 SKP
1 SKP
SKP Penelitian akan dinilai dan diberikan oleh PP PPNI bersama kolegium
terkait.
4. Pengabdian kepada masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai : 0 - 20 % (0 – 5 SKP)
Bentuk bentuk pengabdian masyarakat yang dapat diakui:
16
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
a. Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan
sosial, penanggulangan bencana, anggota pokja kegiatan keprofesian.
1) Ketua = 1 SKP per kegiatan
2) Anggota = 0.5 SKP per kegiatan
Dibuktikan dengan:
1) Surat Keputusan atau Surat tugas dari atasan yang berwenang
2) Laporan kegiatan yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan
b. Menjadi pengurus aktif di PPNI:
Pengurus harian : 1 SKP / th
Pengurus Pleno : 0,5 SKP / th
Catatan: Kelebihan SKP tidak dapat ditabung untuk periode berikutnya.
17
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
BAB V
PENATALAKSANAAN
A. Penilaian kelayakan penyelenggaraan dan permohon an SKP
1. Penyelenggara mengajukan proposal kepada PPNI Pusat untuk seminar, workshop
tingkat nasional dan internasional serta pelatihan, dan kepada PPNI Propinsi untuk
seminar dan work shop tingkat lokal / propinsi. Proposal sudah harus masukl
sekretariat PPNI paling lambat satu bulan sebelum kegiatan dimulai,.
2. Proposal dikirim dengan melampirkan:
1) Kurikulum pelatihan, sesuai format yang telah ditetapkan (lampiran 6)
2) Daftar Riwayat Hidup pembicara dan atau fasilitator
3. PPNI bersama ikatan / himpunan akan mengkaji proposal dan menilai kelayakan
penyelenggaraan. Untu proposal yang masuk ke PPNI propinsi, apabila Ikatan /
Himpunan belum terbentuk di propinsi tsb, maka proposal dikaji oleh tim penilai yang
terdiri dari minimal 3 orang perawat yang memiliki kepakaran dalam bidang terkait.
4. Dalam waktu paling lambat satu minggu setelah proposal diterima, PPNI harus
sudah memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
5. Selambat-lambatnya 1 minggu sebelum kegiatan, penyelenggara harus sudah
mengirimkan daftar nama peserta, berikut no. keanggotaan PPNI sebagai
persyaratan untuk diprosesnya SKP
6. Bagi peserta yang on site (mendaftar di hari H), dalam waktu 3 hari, penyelenggara
harus sudah melaporkan ke PPNI, untuk dimasukkan ke dalam on line system
7. Untuk SKP yang diberikan oleh propinsi, maka dalam waktu paling lambat 5 hari
setelah kegiatan selesai, pengurus propinsi harus melaporkan kegiatan dan daftar
peserta ke PPNI Pusat.
Skema Mekanisme Permohonan SKP terlampir. (lampir an 5)
B. Pelaporan Perolehan SKP
1. Individu perawat membuat laporan evaluasi diri pelaksanaan kegiatan PKB
PERAWAT INDONESIA sesuai dengan yang diikutinya mencakup
1) Kegiatan praktik profesional
2) Pendidikan dan Pelatihan
3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan.
4) Pengabdian masyarakat
2. Proses pelaporan selanjutnya lihat pada penjelasan tentang Registrasi.
3. Batasan nilai kredit minimal 5 SKP/ tahun
Format laporan lihat form A terlampir.
18
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
Kegiatan PKB Perawat Indonesia, dapat diselenggarakan oleh PPNI, IHatan / himpunan
Perawat yang sudah disahkan oleh PP PPNI, maupun lembaga lain di luar PPNI yang
telah mendapat pengesahan/ akreditasi dari Pengurus Pusat PPNI. Para perawat dapat
memilih kegiatan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
19
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
BAB V
PENUTUP
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Perawat diperlukan oleh perawat
guna merencanakan pengembangan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu
keprofesiannya, serta oleh sarana kesehatan untuk meningkatkan kompetensi perawat,
motivasi dan karir profesional perawat yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
Pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat juga diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan di sarana kesehatan bagi tenaga
perawat., sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan mutu pelayanan
kesehatan. Untuk itu perlu adanya komitmen pemerintah, pimpinan sarana kesehatan,
organisasi profesi serta para perawat guna terlaksana dan kesinambungan dari
pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat ini.
20
Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Perawat (PKBPerawat Indonesia-PPNI_Pusat-2013)
Daftar Lampiran
Lampiran 1 : Form A, Laporan evaluasi diri
Lampiran 2 : Form B, Permohonan rekomendasi
Lampiran 3 : Form C, Format rekomendasi
Lampiran 4 : Mekanisme rekomendasi SKP Re-registrasi STR
Lampiran 5 : Mekanisme alur permohonan SKP
Lampiran 6 : Format Kurikulum pelatihan berbasis kompetensi
Lampiran 7 : Pembiayaan Pengajuan SKP dan Instituasional Fee