pedoman pelaksanaan penelitian dan pengusulan...

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGUSULAN

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)

UNIVERSITAS PAMULANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(LPPM) UNIVERSITAS PAMULANG

2016

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengusulan Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HaKI) Tahun 2016-2020

Masa Kerja : 4 Tahun (2016-2020)

Unit Kerja : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM) Uiversitas Pamulang

Ketua : Ali Maddinsyah, S.E., M.M.

Alamat : Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangsel-Banten

Email : [email protected]

Pamulang, April 2016

LPPM UNPAM

Ketua

Ali Maddinsyah, S.E., M.M.

Menyetujui,

Wakil Rektor I Bid. Akademik Rektor,

Drs. H. Buchori H Nuriman, M.M. Dr. H. Dayat Hidayat, M.M.

iii

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengusulan Hak Atas Kekayaan

Intelektual (HaKI) Unpam ini diterbitkan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan

baik di lingkup Unpam maupun di tingkat Kemenristekdikti.

Secara subtansial buku panduan ini banyak berubah dibandingkan terbitan

sebelumnya, dengan memasukkan program baru yaitu program Pendaftaran Hak Paten

dan Pendaftaran Hak Cipta Perubahan periode penelitian tersebut dilakukan agar para

peneliti lebih leluasa menyelesaikan penelitiannya dengan kualitas hasil yang lebih baik

dan menghasilkan outcome yang lebih terarah.

Semoga perubahan program penelitian tersebut membawa dampak yang positif

bagi peningkatan kuantitas penelitian serta kualitas luaran penelitian yang dihasilkan,

baik dalam bentuk paten, hak cipta, naskah publikasi pada jurnal nasional dan

internasional yang terakriditasi maupun dalam bentuk buku.

Penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih disampaikan kepada tim

penyusun sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Unpam ini bisa diselesaikan.

Pamulang, April 2016

LPPM UNPAM

Ketua


iv

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .......................................................................................ii

Kata Pengantar ...............................................................................................iii

Daftar Isi ........................................................................................................v

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................1

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGUSULAN

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) .......................2

A. Jenis Penelitian dan Pengusulan HaKI Berdasarkan Sumber Dana .............2

B. Penelitian Bersumber Dana Departemen Pemerintah RI .............................7

C. Penelitian Kerjasama dengan Berbagai Institusi .........................................9

D. Ketentuan lain ............................................................................................9

BAB III PROGRAM PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL (PP-HaKI) ...........................................................10

A. Umum .......................................................................................................10

B. Prosedur Pengajuan HaKI .........................................................................12

C Luaran .......................................................................................................26

D. Tata Cara Pengusulan ................................................................................26

BAB IV PENUTUP ......................................................................................33

A. Tindak Lanjut ............................................................................................33

B. Ketentuan Lain ..........................................................................................33

C Luaran .......................................................................................................26

D. Tata Cara Pengusulan ................................................................................26

Lampiran .......................................................................................................35

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAM Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap

dosen semua perguruan tinggi, termasuk di Universitas Pamulang diwajibkan untuk

melakukan kegiatan penelitian. Sampai saat ini terdapat sekitar 872 dosen di Universitas

Pamulang yang berpotensi dan harus melaksanakan penelitian untuk memenuhi

kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mewadahi potensi

tersebut, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unpam

berupaya menyelenggarakan dan menyalurkan kegiatan penelitian baik pada lingkup

internal (pendanaan dari Unpam) maupun eksternal (pendanaan dari luar Unpam).

Penelitian internal di Unpam sudah berlangsung dengan program dan pendanaan

yang terus disesuaikan dengan perkembangan kualitas penelitian yang dihasilkan. Di lain

pihak, untuk memperoleh dana penelitian dari lembaga atau institusi di luar Unpam

seperti Kopertis, Ditlitabmas Ditjen Dikti, Kemenristek Dikti, BUMN, BUMD, Pemda

(Pemkot, Pemkab, Pemda), perusahaan swasta, yayasan, dll tingkat kompetitifnya

semakin ketat. Oleh sebab itu, pengelolaan program penelitian harus terus ditingkatkan

agar persiapan yang dilakukan oleh para dosen sebagai peneliti mulai dari penyusunan

proposal, seminar proposal sampai penyusunan laporan kualitasnya semakin baik dan

peluang untuk memperoleh dana penelitian juga semakin besar.

Untuk itu LPPM Unpam juga perlu melakukan penyesuaian dengan menerbitkan

Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengusulan Hak Atas Kekayaan Intelektual

(HaKI) yang lebih akomodatif. Pedoman ini merupakan bagian dari LPPM Unpam untuk

selalu mengikuti perkembangan mutakhir di bidang penelitian, dengan harapan setiap

dosen dapat selalu berinteraksi dan terjun langsung melakukan penelitian dengan

mengacu pada kondisi riel dunia penelitian saat ini.


BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGUSULAN HAK

ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) UNIVERSITAS PAMULANG

Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengusulan HaKI Universitas Pamulang

secara lengkap dan lebih rinci dapat dilihat pada website:http//lppm.unpam.ac.id.

A. Jenis Penelitian dan Pengusulan HaKI Berdasarkan Sumber Dana

1. Penelitian dan pengusulan HaKI dengan bantuan Dana LPPM Unpam

2. Penelitian dan pengusulan HaKI Program Departemen Pemerintah

3. Penelitian dan pengusulan HaKI Kerjasama

A.1. Penelitian dan Pengusulan HaKI dengan Bantuan Dana LPPM Unpam

A.1.1. Pengertian

Yang dimaksud Penelitian dan Pengusulan HaKI dengan Bantuan Dana

LPPM Unpam adalah penelitian dan pengusulan HaKI yang dilaksanakan oleh

seluruh dosen yang dilaksanakan dengan bantuan dana dari LPPM Universitas

Pamulang yang dialokasikan pada setiap tahun.

A.1.2. Jenis Penelitian dan Pengusulan HaKI

1. Penelitian Pengembangan Ipteks (PPI)

2. Penelitian Dasar Keilmuan (PDK)

3. Penelitian Berorientasi Produk (PBP)

4. Program Insentif Penelitian Institusional oleh Mahasiswa (PIPIM), khusus untuk

PIPIM dibuat buku panduan khusus secara terpisah.

5. Program Bantuan Pendaftaran Hak Paten (PPP)

6. Program Bantuan Pendaftaran Hak Cipta (PPC)

A.2. Ketentuan Umum

1. Setiap dosen tetap Universitas Pamulang berhak mengajukan penelitian dan

pengusulan HaKI kecuali yang sedang melaksanakan studi lanjut. Khusus untuk

program penelitian Pengembangan IPTEKS (PPI) dapat diikuti oleh dosen tidak

tetap yang sudah mengabdi kepada Unpam minimal selama dua tahun dan

mendapat rekomendasi dari dekan fakultas tempat dosen tersebut bertugas.


2. Setiap peneliti atau inventor tidak diperbolehkan terlibat pada lebih dari satu judul

penelitian atau pengusulan HaKI (yang didanai LPPM) meskipun dari jenis

penelitian atau pengusulan HaKI yang berbeda.

3. Peneliti yang belum menyelesaikan penelitian terdahulu (sebelumnya) tidak

diperkenankan mengajukan usul penelitian atau pengusulan HaKI baru.

4. Penelitian dapat diusulkan untuk dilaksanakan secara multi-period, artinya satu

usulan penelitian terdiri dari beberapa tahap (judul), yang masing-masing tahap

pada dasarnya merupakan satu penelitian yang utuh namun saling

berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Penelitian multi-period dapat

diajukan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun

5. Penelitian atau pengusulan HaKI dapat juga diusulkan untuk dilaksanakan secara

multi-person artinya, satu usulan penelitian terdiri atas beberapa sub-judul yang

mengambil sisi-sisi yang berbeda dari obyek penelitian yang sama yang

dilaksanakan oleh peneliti yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Dalam

hal ini jumlah peneliti atau pengusul HaKI maksimal 3 (tiga) orang.

6. Kelayakan atas proposal penelitian atau usulan HaKI yang diajukan, ditentukan

oleh tim Reviewer yang diusulkan oleh masing-masing jurusan/fakultas dan

diperkuat dengan Surat Tugas dari Rektor atau Wakil Rektor I Unpam dengan

pertimbangan dari LPPM.

7. Penerimaan akhir atas usulan yang diajukan ditentukan oleh hasil analisis dan

kajian Lembaga Penelitian dan hasil konsultasi dengan Wakil Rektor I, sedangkan

ketetapannya didasarkan atas Surat Keputusan Rektor.

8. Jumlah dana masing-masing jenis penelitian atau pengusulan HaKI ditentukan

atas dasar rasionalitas dan kewajaran terhadap topik atau tema penelitian atau

usulan HaKI yang akan dilakukan dan atas ketentuan yang berlaku dalam satu

periode.

9. Peneliti akan menerima dana penelitian dalam 2 tahap. Dana tahap pertama (50%)

diberikan sejak SK diterbitkan dan dana tahap kedua (50%) ketika laporan akhir

telah diserahkan.

10. Sesuai dengan undang undang perpajakan PPN dan PPH maka setiap penelitian

yang dilaksanakan dikenakan pajak sebesar 10,5%.

11. Peneliti wajib menindak lanjuti hasil penelitiannya dalam bentuk publikasi jurnal,

atau buku ajar atau program pengabdian masyarakat dan atau pengusulan HaKI.


12. Penelitian internal maupun eksternal berkompetisi merupakan prasyarat bagi

pengusulan kenaikan kepangkatan dosen khususnya pengusulan angka kredit

untuk bidang karya ilmiah.

13. Jumlah kewajiban penelitian yang harus dipenuhi sekurang kurangnya satu

penelitian untuk pengusulan jabatan akademik asisten ahli dan lektor, dua

penelitian untuk pengusulan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar.

14. Fokus penelitian unggulan yang dijadikan payung penelitian Unpam, yaitu :

Penelitian Bidang Energi, Penelitian Bidang Material Maju, Penelitian Bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penelitian Bidang Hukum dan Kebijakan

Publik, Penelitian Bidang Sosial Humaniora dan Seni, Penelitian Bidang Ekonomi

dan pengentasan kemiskinan, Penelitian Bidang Pembangunan Manusia dan Daya

Saing Bangsa, Penelitian Bidang Kependidikan dan Pembelajaran. Inovasi dan

invensi dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kesenian (Ipteks).

A.3. Penelitian Internal

A.3.1. Penelitian Pemula

Tujuan Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni

Tema Tema bebas sesuai dengan bidang yang ditekuni dan menjadi perhatian peneliti (disarankan sesuai atau ada relevansinya dengan matakuliah yang diampu peneliti).

Pengusul Berlaku bagi dosen yang belum pernah melakukan penelitian dengan syarat kepangkatan minimal Asisten ahli.

Biaya Maksimum Rp 7 juta (disesuaikan dengan kebutuhan).

A.3.2. Penelitian Perintis

Tujuan Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ( body of knowledge) sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa (why).

Tema (1)Tema bebas. (2) Ada unsur kebaharuan. (3) Topik sesuai kreasi peneliti. (4) Biasanya hasil penelitian ini tidak siap untuk dipakai secara langsung.

Pengusul Dosen yang minimal melakukan minimal 2 (dua) kali pada bidang keahlian sesuai program studi dengan syarat kepangkatan minimal Asisten ahli.



A.3.3. Penelitian Produktif

Tujuan Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ( body of knowledge) sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa (why).

Tema (1) Tema bebas. (2) Original. (3) Ada unsur kebaruan. (4) Ada relevansi dengan latar belakang peneliti dan berkaitan dengan mata kuliah yang diampu. (5) Pengembangan Institusi di lingkungan Muhammadiyah.

Pengusul Dosen yang sudah melakukan penelitian minimal 4 (empat) kali pada bidang keahlian sesuai dengan program studi dengan syarat kepangkatan minimal Asisten ahli.


A.3.4. Bantuan Pendaftaran Hak Cipta

Tujuan Melindungi Kekayaan intelektual melalui Perlindungan Hak Cipta

Pengusul Dosen dan unit kerja Unpam

Biaya Rp 3.000.000,. (tiga juta rupiah) dengan rincian : - Persiapan dokumen permohonan hak cipta : 350.000,. - Biaya permohonan hak cipta : Rp. 150.000,.

- Pengambilan sertifikat : Rp. 250.000,.

- Biaya administrasi dan transportasi : Rp. 1.500.000,.

- Perbanyakan karya hasil ciptaan (CD, buku, peraga, dll) untuk

kelengkapan pendaftaran : Rp. 750.000


A.4. Pengajuan Usul Penelitian dan HaKI

Jadwal pengajuan usul penelitian masing-masing program penelitian dan HaKI

sesuai kalender penelitian yang berlaku setiap tahun. Agar usulan penelitian dapat

dikelola dengan tertib, maka tahapan pengajuannya diatur sebagai berikut:

1. Draft usulan penelitian atau HaKI dimasukkan (di-upload) dalam program LPPM

(http://lppm.Unpam.ac.id) agar masuk sebagai database dalam sistem LPPM

sekaligus dapat dilakukan pemeriksaan semestinya.

2. Usulan penelitian atau HaKI yang sudah masuk melalui LPPM akan di-advice dan

diseminarkan. Advice tersebut dapat dilakukan oleh semua sivitas akademika

Unpam. Setiap peneliti yang memasukkan usulan penelitian ke LPPM diwajibkan

untuk meng-advice minimal 5 (lima) usulan penelitian. Seminar diselenggarakan

oleh Lemlit

3. Setelah dilakukan pemeriksaan, advice dan seminar, hasil evaluasi dapat

dicermati oleh peneliti dan apabila terdapat rekomendasi perbaikan atau

penyempurnaan, peneliti wajib melaksanakan perbaikan dan penyempurnaannya.

4. Usulan penelitian atau HaKI yang telah diperbaiki selanjutnya dimasukkan

kembali (re-upload) ke program LPPM untuk di-rewiew oleh tim Reviewer sesuai

bidang ilmunya.

5. Apabila usulan penelitian atau HaKI yang telah di-review dan disetujui untuk

dibiayai masih terdapat saran perbaikan, maka wajib diperbaiki sebagaimana

mestinya.

A.5. Pemantauan Pelaksanaan Penelitian

1. Pemantauan atau monitoring dilakukan pada pertengahan kegiatan pelaksanaan

penelitian sesuai jadwal pada kalender penelitian.

2. Monitoring dilakukan dengan meng-upload laporan kemajuan penelitian dan data

hasil penelitian serta penilaian lapangan oleh tim monitoring.

3. Tim monitoring akan mengevaluasi pelaksanaan penelitian. Hasil evaluasi akan

menentukan kelanjutan pelaksanaan penelitian.

4. Bagi peneliti yang digugurkan pelaksanaan penelitiaannya, harus mengembalikan

seluruh biaya penelitian yang telah diberikan

A.6. Laporan Hasil Penelitian


1. Laporan hasil penelitian diserahkan dalam format laporan penelitian dan artikel

ilmiah (naskah publikasi) (soft copy).

2. Draft laporan penelitian dan artikel ilmiah (naskah publikasi) hasil penelitian

harus di-upload melalui program LPPM untuk dievaluasi oleh tim evaluator yang

ditugaskan oleh Rektor Unpam.

3. Draf laporan penelitian dan artikel ilmiah (naskah publikasi) yang sudah

dievaluasi harus diseminarkan.

4. Laporan penelitian dan naskah publikasi dalam bentuk cetakan (print out) harus

diberi sampul (cover) dengan warna masing-masing ciri fakultas sebagaimana

telah disepakati yaitu Fakultas Teknik (Biru Tua), Fakultas KIP (Hijau Muda),

Fakultas Ekonomi (Kuning), Fakultas Hukum (Merah Tua), Fakultas MIFA

(Unggu Muda), Fakultas Sastra (Hijau Muda), Pascasarjana Magister Hukum

(Merah Tua), Pascasarjana Magister Manajemen (Kuning).

A.7. Pembidangan Penelitian

Pembidangan program penelitian secara lebih rinci adalah sebagai berikut *):

1. Penelitian Bidang Energi,

2. Penelitian Bidang Material Maju,

3. Penelitian Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,

4. Penelitian Bidang Hukum dan Kebijakan Publik,

5. Penelitian Bidang Sosial Humaniora dan Seni,

6. Penelitian Bidang Ekonomi dan pengentasan kemiskinan,

7. Penelitian Bidang Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa,

8. Penelitian Bidang Kependidikan dan Pembelajaran.

*) Pembidangan tersebut dibuat untuk mempermudah pengelompokan dalam tahap

seleksi dan pembahasan

B. Penelitian Bersumber Dana Departemen Pemerintah RI

Penelitian Bersumber Dana Departemen Pemerintah RI adalah penelitian yang

bersifat kompetitif yang dilaksanakan atas biaya dari seperti Kopertis, Ditlitabmas Ditjen

Dikti, Kemenristek Dikti, BUMN, BUMD, Pemda (Pemkot, Pemkab, Pemda), maupun

institusi lainnya. Setiap rencana dan pelaksanaan atas penelitian jenis ini, diajukan dan


atas nama Lembaga Penelitian Unpam dengan mengacu pada SK Rektor Nomor.

321/A/U/UNPAM/X/2017, tentang Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 2017 s.d 2022..

B.1. Program penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti

1. Program penelitian yang didanai oleh Dikti meliputi Penelitian Desentralisasi dan

Penelitian Kompetitif Nasional. Penelitian Desentralisasi terdiri dari Penelitian

Dosen Pemula (PDP), Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT), Penelitian

Hibah Bersaing (PHB), Penelitian Fundamental (PF), Penelitian Tim Pascasarjana

(PPS), Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI), Penelitian

Disertasi Doktor (PDD).

Penelitian Kompetitif Nasional terdiri dari Penelitian Unggulan Strategis Nasional

(PUSNAS), Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID), Penelitian

Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (KLN), Penelitian

Kompetensi (HIKOM), Penelitian Strategis Nasional (STRANAS), dan Penelitian

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

2. Penjelasan lebih rinci tentang program penelitian yang didanai Dikti termasuk

persyaratannya dapat dibaca pada Buku Panduan Pelaksanaan Hibah Penelitian,

Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Kreativitas .

3. Tahap pengajuan penelitian yang didanai Dikti diatur sebagai berikut:

Draf usulan penelitian diserahkan ke Lemlit dalam bentuk belum dijilid.

Bagi peneliti yang sudah mengumpulan draf usulan penelitian diwajibkan

mengikuti “pengayaan” berupa seminar yang dilaksanakan dan

dikoordinasikan oleh Lemlit. Jadwal pelaksanaan akan diberitahukan lebih

lanjut.

Seminar wajib diikuti oleh ketua peneliti. Apabila yang hadir dalam seminar

adalah anggotanya, maka anggotanya tersebut harus manjadi ketua peneliti.

Peneliti wajib memperbaiki usulan penelitian berdasarkan hasil pengayaan

yang diikutinya.

Usulan penelitian diserahkan ke Lemlit disertai dengan bukti pengayaan

berupa berita acara dan daftar hadir yang disertakan dalam usulan penelitian

dibagian paling belakang.


Judul usulan penelitian yang diserahkan Lemlit harus sama atau senada

dengan judul di draf usulan penelitian. Apabila terpaksa ada perubahan,

peneliti wajib melaporkan ke Lemlit.

C. Penelitian Kerjasama dengan Berbagai Institusi

Penelitian kerjasama dengan berbagai institusi adalah penelitian yang dilakukan oleh

dosen UNPAM yang pelaksanaannya dibiayai atas kerjasama dengan Lembaga lain

baik Pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat umumnya. Misalnya penelitian

kerjasama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan lain sebagainya.

Setiap rencana dan pelaksanaan atas penelitian jenis ini, selalu diajukan dan atas

nama Lembaga Penelitian Unpam dengan mengacu pada SK Rektor Nomor.

321/A/U/UNPAM/X/2017, tentang Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 2017 s.d

2022..

D. Ketentuan lain

1. Semua peneliti diwajibkan mematuhi kaidah penelitian dalam penelitiannya.

2. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam penelitian adalah duplikasi, replikasi,

penjiplakan, membuatkan usulan penelitian bagi dan atau atas nama pihak lain,

dibuatkan usulan penelitian oleh pihak lain, mengambil data fiktif, mengambil

data primer kadaluarsa ( bukan saat penelitian) kecuali data sekunder, membuat

laporan penelitian fiktif, mengambil laporan pihak lain, merangkum penelitian

berbagai pihak lain.

3. Diwajibkan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dengan

beberapa ketentuan: diutamakan mengajak mahasiswa yang akan tugas akhir,

harus ada transfer ilmu yang ditekuni mahasiswa harus berbeda dengan aspek

yang diambil peneliti, tidak diperkenankan merangkum semua aspek penelitian

para mahasiswa menjadi satu kesatuan aspek besar peneliti, tidak diperbolehkan

memanfaatkan mahasiswa hanya sekedar sebagai sukarela.

4. Apabila peneliti melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam penelitian,

akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Apabila terdapat kekeliruan ataupun belum terdapat aturan tentang suatu hal maka

akan diperbaiki kemudian hari.


BAB III

PROGRAM PENDAFTARAN HAK ATAS KEKAYAAN

INTELEKTUAL (PP-HaKI)

A. UMUM

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan

intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan,

seni dan sastra. Karya tersebut dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui

pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya

untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang

sejenis. Kekayaan intelektual (KI) ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui

suatu sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dikenal dengan istilah

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Secara garis besar HaKI terdiri dari dua

bagian yaitu Hak Cipta (copyright) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property

right) yang terdiri dari paten (patent), desain industri (industrial design), merek

(trademark), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair

competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) dan

rahasia dagang (trade secret).

Mengacu pada latar belakang tersebut, LPPM Unpam sesuai tugas pokok dan

fungsinya telah menganalisis potensi HaKI hasil penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dari staf pengajar di lingkungan Universitas Pamulang. Diperoleh indikasi

bahwa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat tersebut memiliki nilai invensi

yang potensial untuk dapat “dijual” sebagai dampak positif kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana maupun institusi. Potensi tersebut

akan ditindaklanjuti melalui adanya Program Pendaftaran HaKI (PP-HaKI).

Program PP-HaKI direncanakan dimulai tahun 2008 dan dapat dikompetisikan

perolehannya oleh semua staf pengajar di lingkungan Unpam yang telah

menyelesaikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan

program PP-HaKI tersebut adalah untuk meningkatkan perolehan perlindungan

kekayaan intelektual dengan menggali secara maksimum potensi Hak Kekayaan

Intelektual yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai dilaksanakan. Program

PP-HaKI dibatasi untuk perolehan Paten, Merek dan Hak Cipta.


1) Pengertian Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas

hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu

melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. Paten (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua

puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat

diperpanjang.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau

proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

2) Pengertian Merek

Merek adalah suatu "tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang

dan/atau jasa.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan

oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

3) Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan,

pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun,


termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu

ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

B. PROSEDUR PENGAJUAN HaKI

1. Pengajuan Paten,

Gambar 3.1 Diagram Alir Pengajuan Permohonan Paten

a. Persyaratan formalitas dalam pengajuan Paten :

Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon Paten bahwa ia

memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut;

Surat Pengalihan Hak, yang merupakan bukti pengalihan hak dari Inventor kepada

Pemohon Paten, jika Inventor dan Pemohon bukan orang yang sama;

Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;

Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan;

Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika Pemohon adalah

Badan Hukum;


Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum; dan

Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon Badan Hukum

untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.

b. PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

No. PNBP Paten Satuan Tarif (Rp.)

1. Permohonan

a. Permohonan Paten

1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan,

dan Litbang Pemerintah

a) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 350.000

b) Secara non Elektronik (manual) Per Permohonan 450.000

2) Umum

a) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 1.250.000

b) Secara non Elektronik (manual) Per Permohonan 1.500.000

b. Permohonan Paten Sederhana

1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan,

dan Litbang Pemerintah


b) Secara non Elektronik (manual) Per Permohonan 250.000

2) Umum


b) Secara non Elektronik (manual) Per Permohonan 1.250.000

2. Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari

30 (Tiga Puluh) Halaman Per Lembar 5.000

3. Tambahan Biaya Setiap Klaim Per Klaim 50.000

4. Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan

Permohonan Per Permohonan 200.000

5. Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera

Setelah 6(enam) Bulan Per Permohonan 200.000

6. Permohonan Perubahan Data Permohonan Per Permohonan 100.000

7. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu Per Permohonan 3.000.000

8. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas Per Permohonan 250.000

9. Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh

Contoh Jasad Renik Per Permohonan 100.000

10. Pemeriksaan Substantif

a. Permohonan Paten Per Permohonan 2.000.000

b. Permohonan Paten Sederhana Per Permohonan 350.000

11. Perubahan Jenis Permohonan Paten Per Permohonan 450.000

12. Permohonan Banding Per Permohonan 3.000.000


13 Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang Disampaikan oleh Pemohon

Per Permohonan 500.000

14.

Koreksi Frontpage atas Kesalahan Data Aplikasi yang

Disampaikan oleh Pemohon (Khusus Terhadap Data Yang

Tidak Tercantum Dalam Sertifikat)

Per Permohonan 150.000

15. Permohonan Perubahan Data Bibliografi Paten Per Paten 150.000

16. Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan

Klaim Per Klaim 100.000

17 Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten Per Permohonan 500.000

18 Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi Per Permohonan 1.000.000

19. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi Per Permohonan 150.000

20. Permohonan Lisensi Wajib Per Permohonan 1.000.000

21. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten Per Permohonan 300.000

22. Permohonan Salinan Sertifikat Paten Per Permohonan 150.000

23. Permohonan Salinan Dokumen Paten Per Lembar 10.000

24. Biaya (Jasa) Penelusuran

a. Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan

di Dalam Negeri Per Subyek 250.000

b. Penelusuran Paten secara online Per Subyek 0

25 Biaya (Jasa) Tahunan Paten

a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan

Litbang Pemerintah

1) Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal

Penerimaan Permohonan Paten)

a) Dasar Per Paten 0

b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0

2) Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal




3) Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal




4) Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal




5) Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal





6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal


a) Dasar Per Paten 1.500.000

b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 150.000

7) Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal




8) Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal




9) Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal




10) Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal




11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal




12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal




13 Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal




14. Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)



15. Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal





16. Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)



17 Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal




18. Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak




19. Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak




20. Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal




b. Umum

1) Tahun Ke-1 (Tahun Kesatu Sejak Tanggal


a) Dasar Per Paten 700.000



















6) Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)



















11) Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal




12) Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal




13 Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal




14. Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak




15. Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal




16. Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak





17 Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal




18. Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak




19. Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak




20. Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal




26 Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana

a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan

Litbang Pemerintah










































b. Umum










































27. Denda Keterlambatan atas Pembayaran Biaya (Jasa)

Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana Per Paten

2.5% Per

Bulan Dari

Kewajiban

yang harus

dibayar

28 Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui

Paten Cooperation Treaty (PCT) Per Permohonan 1.000.000

29. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional Per Permohonan 3.000.000

30

Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase

Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan

(Unintentional & Do Care)

Per Permohonan 5.000.000


2. Pengajuan Merek

Gambar 3.2 Diagram Alir Pengajuan Permohonan Paten

a. Persyaratan formalitas dalam pengajuan Merek :

Surat Pernyataan bahwa merek yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya dan

bermaterai cukup;

Akta perseroan/badan hukum/badan usaha apabila pemohon adalah Badan Hukum

Indonesia (tidak perlu dilegalisir);

5 (lima) helai etiket merek dalam bentuk hardcopy (softcopy etiket merek dengan

format JPEG dalam bentuk CD) yang akan dimohonkan berukuran minimal 2×2

Cm dan maksimal 9×9 Cm;

Surat Kuasa Khusus apabila Permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa

terdaftar sebagai konsultan HKI di Direktorat Jenderal dengan menyebutkan merek

dan kelas barang yang akan diajukan diatas materai cukup;

Bukti Pembayaran biaya pendaftaran merek, sesuai dengan Peraturan Pemerintah

yang berlaku ;

Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan

hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh

penerjemah tersumpah, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan

menggunakan hak prioritas;


Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran

merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

b. PNBP Merek Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

PNBP Merek Satuan Tarif (Rp.)

1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan

Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar

a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil

1) Secara Elektronik (online) Per Kelas 500.000

2) Secara non Elektronik (manual) Per Kelas 600.000

b. Umum

1) Secara Elektronik (online) Per Kelas 1.800.000

2) Secara Non Elektronik (manual) Per Kelas 2.000.000

2. Perpanjangan Perlindungan Merek / Merek Kolektif

terdaftar

a. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum/sampai dengan

berakhirnya perlindungan Merek

1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil

a. Secara Elektronik (online) Per Kelas 1.000.000

b. Secara Non Elektronik (manual) Per Kelas 1.200.000

2) Umum



b. Dalam Jangka Waktu 6 bulan setelah berakhirnya

perlindungan Merek

1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil



2) Umum



3. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek

Kolektif/Indikasi Geografis Per Permohonan 1.000.000

4. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi

Geografis Per Permohonan 3.000.000

5. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek

a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik

Merek

Per Permohonan

Per Nomor 300.000

b. Pencatatan Pengalihan Hak/Pengabungan Perusahaan Per Nomor Daftar 650.000


(Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar

c. Pencatatan Perjanjian Lisensi Per Nomor Daftar 500.000

d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau

Merek Kolektif dan/atau Indikasi Geografis

Per Permohonan

Per Nomor 200.000

e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek

Kolektif Per Nomor Daftar 300.000

6. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan

Tertulis Mengenai Merek

a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran

Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis

Per Permohonan

Per Nomor 200.000

b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai

1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa Per Permohonan

Per Kelas 200.000

2) Barang dan/atau Jasa Sejenis Per Permohonan

Per Kelas 200.000

3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek

Terdaftar

Per Permohonan

Per Nomor Daftar 200.000

c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar

Umum Merek/Indikasi Geografis

Per Permohonan

Per Nomor 200.000

7.

Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau

Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh

Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan

Kepemilikan/Kuasa

Per Permohonan

Pendaftaran 200.000

8.

Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek

Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena

Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak

Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa

Per Permohonan

Pendaftaran 300.000

9. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek Per Permohonan

Per Nomor 300.000

10. Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual Per Orang 0.00


3. Pengajuan Hak Cipta

Gambar 3.2 Diagram Alir Pengajuan Permohonan Hak Cipta

a. Persyaratan formalitas dalam pengajuan Merek :

1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang

disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua).

2. Pemohon wajib melampirkan:

a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

b. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi

terbaik;

- Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak

keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya;

- Program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk

pengoperasian dari program komputer tersebut;

- CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;

- Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;

- Lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;

- Drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;


- Tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah

rekamannya;

- Pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;

- Pantomim: 10 (sepuluh ) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;

- Karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya;

- Karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya;

- Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-

masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;

- Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase:

masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;

- Arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur;

- Peta: 1 (satu) buah;

- Fotografi: 10 (sepuluh) lembar;

- Sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya;

- Terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai

- Izin dari pemegang hak cipta;

- Tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah.

c. Fotokopi kartu tanda penduduk;

3. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang hak ciptanya

bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak

cipta tersebut.

b. PNBP Hak Cipta Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016

PNBP Hak Cipta Satuan Tarif (Rp)

1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan

a. Usaha Mikro dan Usaha kecil

1) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 200.000

2) Secara Non Elektronik (manual) Per Permohonan 250.000

b. Umum


2) Secara Non Elektronik Per Permohonan 500.000

2. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer

a. Usaha Mikro dan Usaha kecil



b. Umum




3. Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang

Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Per Nomor Daftar 150.000

4. Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang

Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Per Nomor Daftar 100.000

5. Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar

Umum Ciptaan Per Nomor Daftar 100.000

6. Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta Per Nomor Daftar 100.000

7. Pencatatan Lisensi Hak Cipta Per Nomor Daftar 100.000

8. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar Per Permohonan 100.000

9. Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan Per Permohonan 100.000

10. Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan atas Data

Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon Per Nomor Daftar 100.000

C. LUARAN.

Luaran Program HaKI ini dalam tahun pertama berupa : Dokumen Usulan Paten dan /

atau Dokumen Usulan Hak Cipta yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual disertai dengan segala bukti (pembayaran permohonan

paten/hak cipta, bukti pendaftaran, draf permohonan, serta bukti pembayaran

pemeriksaan substantif).

D. TATA CARA PENGUSULAN

Pengusulan program HaKI dilaksanakan melaui LPPM. Para pengusul diwajibkan

mengisi biodata serta mempersiapkan proposal Draft Paten sebagai berikut :


1. Sampul muka

PROGRAM USULAN HaKI

PENDAFTARAN PATEN/ MEREK/PENDAFTARAN HAK CIPTA

(pilih salah satu)

JUDUL INVENSI

Oleh: 1. NAMA PENGUSUL (KETUA)

2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)

3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)

PROGRAM STUDI ….. FAKULTAS …..

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS PAMULANG

TAHUN …


2. Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan sebagai

berikut :

HALAMAN PENGESAHAN

1 Judul Invensi : ................................................................

2 Bidang : ................................................................

3 Ketua Pengusul

a. Nama Lengkap : ................................................................

c. NIP : ................................................................

d. Disiplin ilmu : ................................................................

e. Pangkat/Golongan : ................................................................

f. Jabatan : ................................................................

g. Fakultas/Jurusan : ................................................................

h. Alamat : ................................................................

i. Telpon/Faks/E-mail : ................................................................

4 Jumlah Anggota : ........................................................... orang

a. Nama Anggota I : ................................................................

b. Nama Anggota II : ................................................................

5 Jenis program yang dipilih 1. Pendaftaran Paten

(lingkari yang dipilih) 2. Pendaftaran Hak Cipta

6

Penelitian / Pengabdian yang

mendukung

(sebutkan judul dan nomor kontrak

penyandang dana)

Kota, tanggal bulan tahun

Mengetahui, Ketua Peneliti,

Dekan Fakultas ..............

cap dan tanda tangan tanda tangan

Nama jelas, NIDN

Menyetujui, Ketua Sentra HaKI UNPAM

cap dan tanda tangan Nama jelas, NIDN


3. Sistematika

3.1. Pendaftaran Paten

I. Uraian Umum

1. Judul Invensi : …………..………………..…………………

2. Ketua Peneliti

a. Nama lengkap : ………………………………………………

b. Jenis Kelamin : L/P

c. NIP : ………………………………………………

d. Disiplin Ilmu : ………………………………………………

e. Pangkat/Golongan : ………………………………………………

f. Jabatan fungsional/struktural : …………………………………….

g. Fakultas/Jurusan : ………………………………………………

3. Anggota Peneliti : ………………………………………………

4. Subyek Paten : ………………………………………………

5. Jumlah Klaim : ………………………………………………

4. Rancangan Dokumen Usulan Paten

1. Uraian Penelusuran Paten

Berisi uraian upaya penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah

ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll) sehingga

diketahui bahwa invensi yang akan diajukan belum ada sebelumnya sekaligus untuk

memastikan kebaruan invensi yang diajukan.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Penjelasan terperinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna

yang menjadi target dan aspek komersialisasinya. Hal ini untuk memperoleh gambaran

seberapa jauh invensi tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan nyata di industri

dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional.

3. Rancangan Dokumen Usulan Paten

Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip

yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Spesifikasi paten harus menjelaskan

dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam

klaim invensi yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan


sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, penjelasan dari invensi yang ingin

dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga

batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya

sangat menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu,

penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan

mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif

karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen

permohonan tersebut.

Spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga

memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (skilled in the art) dapat

memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari

sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi

dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang

diperolehnya. Perlu diingat bahwa apabila spesifikasi telah didaftarkan ke DitJend

HaKI, spesifikasi tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal

yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap, dapat

mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh paten.

Berkenaan dengan penilaian langkah inventif untuk suatu invensi tentang suatu

senyawa baru yang digunakan baik dalam bidang pertanian, farmasi maupun proses

kimia organik dan lain-lain, biasanya apabila senyawa tersebut mempunyai indikasi

berguna dalam suatu bidang tertentu, invensi ini tetap dapat dianggap memiliki

langkah inventif walaupun bukan merupakan perbaikan/pengembangan dari invensi

sebelumnya.

Struktur penyajian dokumen paten meliputi:

a. Judul Invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi.

Judul harus dapat mewakili Esensi atau inti invensi, tidak menggunakan kata-kata

singkatan atau menggunakan istilah merek dagang;

b. Bidang Teknik Invensi, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan

invensi. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan

patennya;

c. Latar Belakang Invensi, yaitu penjelasan tentang invensi sejenis terdahulu beserta

kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan

tujuan dari invensi;


d. Ringkasan Invensi, yaitu uraian secara umum dari invensi yang berfungsi untuk

mengindikasikan ciri-ciri penting dari invensi;

e. Uraian Singkat Gambar (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh

gambar/skema/diagram alir yang disertakan;

f. Uraian Lengkap Invensi, yaitu uraian yang mengungkapkan isi invensi sejelas-

jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi dan gambar yang disertakan

yang berguna untuk memperjelas invensi;

g. Klaim, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang

dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus

didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua

keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus

menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan

benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: Gambar yang disebutkan

dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi (jika ada); dan

Abstrak invensi; Gambar dan grafik tidak diperbolehkan, dan hindari kata-kata

atau kalimat yang meragukan (multitafsir).

h. Abstrak, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran

pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap, ditulis secara terpisah

dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata,

yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi

invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim

invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau

matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak.

Dalam abstrak, tidak boleh kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata

sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan

permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-

bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian

gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika

diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang

dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

i. Gambar, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas

bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar

tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari


satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda -tanda dengan huruf

atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi

dapat berupa diagram atau skema;

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu

invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian

invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau

kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan

dalam bidang teknologi.


BAB IV

PENUTUP

A. Tindak lanjut

1. Abstrak naskah publikasi atau laporan penelitian yang telah dikumpulkan akan di-

entry ke dalam jaringan digital library, sehingga dapat diakses baik di lingkungan

Unpam (intranet) dan untuk konsumsi umum (internet) pada home page digilib.

2. Naskah publikasi akan diakomodasi dalam bentuk jurnal lembaga penelitian.

3. Penelitian yang telah menghasilkan output yang layak dipatenkan atau didaftarkan

hak ciptanya akan dibantu pengurusannya oleh gugus kerja Sentra HaKI Lembaga

Penelitian Unpam, termasuk mempromosikan dan memasarkannya kepada pihak luar.

4. Karya-karya atau produk penelitian yang kemudian memperoleh HaKI dan/atau

outputnya memberikan nilai lebih khususnya bagi peningkatan kualitas lembaga,

maka Lembaga Penelitian mengusulkan untuk memperoleh penghargaan khusus dari

Unpam.

B. Ketentuan lain

1. Semua peneliti diwajibkan mematuhi kaidah penelitian dalam penelitiannya.

2. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam penelitian adalah duplikasi, replikasi,

penjiplakan, membuatkan usulan penelitian bagi dan atau atas nama pihak lain,

dibuatkan usulan penelitian oleh pihak lain, mengambil data fiktif, mengambil data

primer kadaluarsa (bukan saat penelitian) kecuali data sekunder, membuat laporan

penelitian fiktif, mengambil laporan pihak lain, merangkum penelitian berbagai pihak

lain.

3. Dianjurkan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dengan beberapa

ketentuan: diutamakan mengajak mahasiswa yang akan tugas akhir, harus ada transfer

ilmu yang ditekuni mahasiswa harus berbeda dengan aspek yang diambil peneliti,

tidak diperkenankan merangkum semua aspek penelitian para mahasiswa menjadi

satu kesatuaan aspek besar peneliti, tidak diperbolehkan memanfaatkan mahasiswa

hanya sekedar sebagai sukarela.

4. Apabila peneliti melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam penelitian

akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


5. Apabila terdapat kekeliruan ataupun belum terdapat aturan tentang suatu hal maka

akan diperbaiki kemudian hari.

Pamulang, Maret 2016

Ketua LPPM,



LAMPIRAN

pedoman pelaksanaan penelitian dan pengusulan...

Documents