pedoman pbj sekolah secara daring · pengadaan buku melalui dana bos dilaksanakan secara daring...
TRANSCRIPT
Pedoman PBJ SekolahSecara Daring(
Biro Umum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3
1
Agenda Pembahasan
Latar Belakang Pengaturan Norma Pengadaan Sekolah Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai dengan ketentuan pengadaan
barang/jasa i.e. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018.
Dengan kekosogan aturan, Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum membawa ketentuan
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa sekolah.
2Pedoman PBJ Sekolah Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah.
Kewenangan/tanggung-jawab para pihak pelaksana.
Tata cara pengadaan barang/jasa sekolah.
Pengadaan Barang/Jasa Sekolah secara Daring (SIPLah) Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah secara daring (SIPLah).
Tata cara dan proses pelaksanaan.
4Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOSPengadaan buku melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah.
3 3
POSTUR ANGGARAN
FUNGSI PENDIDIKAN DALAM
APBN 2019
20%
Total APBN 2019
Rp. 2.461,1T
Anggaran Pendidikan
Rp492,5T
Transfer Daerah
Rp308,38T62,62%
DPPN
Rp20,99T4,26% KEMENDIKBUD
Rp35,99T7,31%
KEMENAG
Rp51,9T10,53%
KEMENRISTEKDIKTI
Rp40,2T8,14%
KEMENTERIAN LAIN
Rp25,63T5,20%
BA BUN
Rp9,36T1,90%
4
Rp
308,38T
60,09 T Tunjangan Guru
51,23 T BOS
4,48 T BOP Paud
1,55 T BOS Kesataraan
0,13 T BOP Musium & Budaya
DAK NON
FISIK
Rp117,4T[38,2%]
DAU
Rp168,6T[54,7%]
DAK FISIK
Rp16,9T[5,5%]
OTSUS
Rp5,0T[1,6%]
POSTUR ANGGARAN PENDIDIKAN
TRANSFER DAERAH - APBN 2019
TRANSFER DAERAH
4
5
35%40%
59%40% 39%
2014 2015 2016 2017 2018
Lapor online
Persentase (%) Laporan Penggunaan Dana BOS
Rata-rata laporan penggunaan
dana BOS hanya43%
Sumber: bos.kemdikbud.go.id
TETAPI Laporan BOS Online Tidak Optimal 21 3 4
Kendala di Sekolah
01
03
05
02
04
06
M A S A L A H
Beban Kerja Kepala
Sekolah dan Guru Target realisasi BOS
Keterbatasan
Kompetensi Lokasi sekolah jauh
Tata Kelola
AdministrasiBanyak penawaran langsung
3
Solusi untuk Sekolah
Pembayaran non tunai
Dasbor pengawasan
Bukti transaksi
diunduh dan dicetak
Video tutorial
Jasa antar barang
Sistem belanja daring
Mendapat Apresiasi &
dukungan positif dari berbagai pihak
14
9
1. UU SISDIKNAS No. 20/2003
Pasal 49 (3)
Dana pendidikan dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah untuk
satuan pendidikan diberikan
dalam bentuk hibah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku
2. PP No.55/2005 – Pasal 59 (1)
“Berdasarkan penetapan alokasi
DAK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58, menteri teknis
menyusun Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK”
REFERENSI PERATURAN PERUNDANGAN
3. PERPRES No.16/2018 – Pasal 86
“Menteri/kepala lembaga dapat
menindaklanjuti pelaksanaan
Peraturan Presiden ini untuk
pengadaan yang dibiayai oleh APBN
dengan peraturan menteri/ peraturan
lembaga”
4. SURAT LKPP No.7745/D.1.1.08/2018
a) “Perpres Pengadaan No.16 Tahun
2018 belum diatur Mekanisme
Pelaksanaan Pengadaan di Sekolah”
b) “Kementerian Pendidikan dan
Kebudayan membuat pengaturan
Pelaksanaan Pengadaan di Sekolah”
Kebijakan LKPP atas PBJ Sekolah 21 3 4
1
2
Key Insight
1. Sekolah tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk
melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres No.16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat pedoman
pengadaan barang/jasa sekolah.
Keterlibatan LKPP dan Kemendagri
Dalam pembahasan pedoman pengadaan
barang/jasa sekolah, Kemendikbud melibatkan
LKPP dan Kemendagri untuk pastikan
singkronisasi norma peraturan
Agenda Pembahasan2
Kewenangan /tanggung-jawab
para pihak pelaksana
PEDOMAN PBJ SEKOLAH
Tata cara pengadaan barang/jasa
Prinsip-prinsip
umum pengadaan
barang/jasa
sekolah
1 2 3
Tujuan dan Prinsip PBJ Sekolah 21 3 4
PBJ SekolahPBJ Sekolah dilaksanakan berdasarkan
prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka,
bersaing, adil, dan akuntabel
1) Transparan: a).Mendorong transparansi antara
sekolah dengan penyedia
2) Efektif dan Efisien: a).Mempermudah dan
menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh sekolah
3) Terbuka: a).Keterbukaan informasi atas rincian
transaksi belanja
4) Adil: a). Melindungi dan memberikan rasa aman bagi
pelaku dan penanggung jawab
5) Akuntabel: a). Meningkatkan pertanggungjawaban
yang baik b). Memperbaiki kualitas PBJ sekolah
6) Bersaing: a). Sekolah mendapatkan penawaran yang
kompetitif
Tujuan PBJ Sekolah
(Permendikbud no.3/2019, pada lampiran II)
Para Pihak Pelaksana PBJ Sekolah21 3 4
KEPALA SEKOLAH BENDAHARA BOS
• melaksanakan pembelian
langsung;
• melaksanakan serah terima
hasil pengadaan;
• melakukan pembayaran
kepada Penyedia; dan
• mengalihkan dengan
persetujuan kepala Sekolah,
baik seluruh maupun
sebagian kewenangan.
PENYEDIA
mengajukan penawaran
PBJ Sekolah;
melakukan pendaftaran;
menyetujui atau
menolak pembelian
dan/atau negosiasi;
memonitor status
perkembangan
kemajuan pelaksanaan
PBJ Sekolah; dan
menyerahkan hasil PBJ
Sekolah.
2
• menetapkan tim pembantu PBJ
Sekolah
• menetapkan spesifikasi teknis
(mengacu RKAS)
• membuat harga perkiraan untuk
PBJ Sekolah
• melakukan negosiasi teknis
• memilih dan menetapkan Penyedia
• mengadakan kontrak/ perjanjian
• melaksanakan pembelian langsung
• Menyetujui/menolak permohonan
pengalihan kewenangan
SEKOLAH
1
Tenaga Administrasi & Guru
Menerima sebagian/seluruh kewenangan yang dilimpahkan
dari bendahara dana BOS
Tahapan PBJ Sekolah 21 3 4
Serah-TerimaPemilihanPersiapan
Ketentuan Penyedia
1. diutamakan mikro/kecil dan
2. Memiliki NPWP
Tata Cara Pemilihan
Pengadaan <= Rp50 juta
Pembelian langsung untuk nilai pengadaan paling
banyak Rp50 juta.
Pengadaan > Rp50 juta <= Rp200 juta
o Kepala sekolah mengundang dua (2) calon
o Kepala sekolah melakukan pemilihan/negosiasi
o Kepala sekolah menetapkan penyedia.
o Kepala sekolah menandatangani SPK.
Pengadaan > Rp200 juta
dilaksanakan melalui UKPBJ setempat.
Spesifikasi Teknis
Kepala Sekolah menetapkan
spesifikasi teknis untuk nilai
pengadaan lebih dari Rp 10
juta
Harga Perkiraan
Kepala Sekolah menetapkan
harga perkiraan untuk nilai
pengadaan lebih dari Rp 10
juta.
Pengajuan tertulis dari Penyedia
untuk penyerahan PBJ
Bendahara BOS memerikasa
atas hasil PBJ.
Bendaran BOS menandatangani
BAST (jika hasil pemeriksanaan
sesuai).
Bendahara menyerahkan hasil
PBJ kepada Kepala Sekolah.
Keterangan:
o Bendahara meminta penyedia
melakukan perbaikan jika hasil
pemeriksanaan tidak sesuai.
o Denda keterlambatan adalah
1/1,000 (satu permil) per hari.
Kelengkapan Dokumen 21 3 4
Keperluan DokumenNilai Pengadaan
<= Rp10jt > Rp10jt <= Rp50jt > Rp50jt <= Rp200jt > Rp200jt
NPWP
Spesifkasi teknis
Harga perkiraan
Faktur/ bukti pembelian
Kuitansi pembayaran
Surat Perintah Kerja (SPK)
Berita Acara Serah Terima
√
-
-
-
-
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √
√ √ √
- - -
- -
-√
√
-
1) 1)
1)
2)
Keterangan:
1) Tidak wajib terdapat dokumen tersebut, namun bisa menjadi pelengkap atas
dokumen yang wajib;
2) Proses pemilihan dilakukan oleh UKPBJ setempat; selain itu, sekolah perlu
berkontrak dengan pemenang yang ditetapkan oleh UKPBJ
-1)
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
(SIPLah)
Adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah
untuk melaksanakan proses PBJ secara daring yang
dananya bersumber dari Dana BOS.
KEBIJAKAN KEMENDIKBUD TENTANG SIPLAH
1. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PeraturanMenteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjukteknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
• SIPLah digunakan untuk pengadaan barang/jasa dari dana BOS dan/atau dana
lain dilakukan secara daring melalui SIPLah
2. SE Nomor 76810/A.A6.3/LK/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di SekolahMelalui SIPLah tanggal 11 Juli 2019
• Realisasi Dana BOS melalui mekanisme PBJ wajib menggunakan SIPLah
3. SE Kedua Nomor 9954/D/LK/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di SekolahMelalui SIPLah tanggal 23 Agustus 2019
• Hal-hal yang perlu diperhatikan sekolah
Saat ini baru dapat transaksi melalui7 Bank Pembangunan Daerah:(BPD Jabar , BPD Jateng, BPD Jatim, BPD Kaltimtara, BPD Sumselbabel, BPD Sulselsulbar, Bank NTB Syariah)
Operasional
CMS
21 3 4
MANUAL
PENYEDIA
Referensi daftar penyedia terbatas
pada toko langganan sekolah
Opsi pemilihan terbatas
dapat akses penyedia sekolahlain sehingga opsi lebih luas
SIPLah
HARGAKeterbatasan pemilihan menjadikan
harga berada di range tinggi - rendah
tingkat harga cenderung lebihrendah (secara keseluruhan)
DOKUMENTASIDokumentasi dilakukan secara
manual oleh masing-masing sekolah
dokumentasi elektronik untuksetiap transaksi
TRANSPARANSITransparansi belum optimal
dengan keterbatasan ketersediaan
informasi transaksi sekolah
lebih transparan denganketersediaan bank data
Antara Pengadaan Manual dan SIPLah
SIPLah untuk Pengadaan Lebih Efisien 21 3 4
Sebelum Setelah
Ha
rga
Komoditas X Komoditas X
Ha
rga
max
min
max
min
range harga
lebarterkonsentrasi di
harga yang lebih
rendah
ilustrasi
Pengadaan lebih transparan serta membuka peluangpelaku usaha lebih banyak sehingga transaksi dapatterkonsentrasi pada tingkat harga yang lebih rendah
Mendorong
Rekapitulasi realisasi Dana BOS secara real time
Tujuan SIPLah
Kompetisi harga terbaik
Mempermudah pelaporan sekolah Meningkatkan peran serta UMKM di sekitar sekolah ke pasar nasional
Meningkatkan tata kelola PBJ Sekolah
Data transaksi SIPLah sebagai dasar pembuatan paket kebijakan
E
A
B
C
D
F
Aspek Utama PBJ Dalam SIPLah 21 3 4
Barang/jasa yang diadakan
Harga transaksi
Pemilihan penyedia barang/jasa
Sekolah wajib memperhatikan:
*SE Ke-2 SIPLah No. 9954/D/LK/2019 Tentang PBJ di Sekolah melalui SIPLah
SE dan Pedoman tentang SIPLah 21 3 4
SE Kedua tentang SIPLah 21 3 4
Penyesuaian Regulasi transaksi SIPLAH
• Transaksi bisa s.d 200 juta
(barang/ jasa umum)
Pengadaan diatas 200 Juta:
• Barang HET
Transaksi maksimal bisa s.d 2,5 M.
• Barang Non HET
Meminta bantuan UKPBJ setempat.
• Maksimal 50 Juta.
• Diatas 50 Juta sesuai
Juknis BOS.
Permendikbud
Nomor 3 Tahun 2019
Permendikbud
Nomor 35 Tahun 2019
29
Surat Perintah Kerja
1. Pengadaan barang dan jasa di sekolah dengan nominal Rp50-
200 juta harus dilengkapi dengan SPK.
2. Terkait pengadaan barang dan jasa di sekolah dengan nominal
Rp50-200 juta, terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) lembar
dokumen yang perlu dibuat untuk dapat mewakili SPK seperti
yang tercantum pada Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019,
yaitu:
• Formulir Purchase Order
• Syarat dan Ketentuan Umum
• Berita Acara Negosiasi
• Berita Acara Perbandingan
PBJ diatas Rp 50 Juta
30
Syarat dan Ketentuan Umum
• Sekolah dan penyedia mempunyai itikad baik dalam bertransaksi di SIPLah.
• Penyedia memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi.
• Penyedia bertanggung jawab penuh termasuk biaya pengiriman kembali apabila
terjadi ketidaksesuaian antara pesanan dengan barang yang dikirim.
• Penyedia akan dikenakan sanksi 1/1000 (satu permil) per hari dari nilai pesanan
yang belum dikirim apabila terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman.
• Kemendikbud melalui Mitra Pasar Daring berhak menolak atau menghapus
produk yang dipasang penyedia apabila tidak memenuhi peraturan dan ketentuan
yang berlaku dalam SIPLah.
• Kemendikbud melalui Mitra Pasar Daring dapat melakukan suspensi apabila
sekolah/penyedia melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam
SIPLah.
• Pembayaran akan dilakukan jika barang/jasa yang diserahkan telah diperiksa dan
BAST ditandatangani oleh bendahara BOS.
31
Hal yang perlu diperhatikan
1. PBJ sekolah merujuk pada Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 TentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan OperasionalSekolah Reguler
2. Limit transaksi di SIPLAH saat ini menjadi Rp 200juta
3. Lakukan perbandingan, negosiasi, dan membuat SPK untuk transaksi 50 –200 juta dan simpan bukti atas proses tersebut.
4. Sekolah wajib memeriksa kesesuaian barang yang akan dibeli denganjuknis BOS.
5. Sekolah wajib memeriksa kesesuaian barang yang akan dibeli denganbarang yang diterima oleh sekolah. Jika ada ketidaksesuaian, sekolah tidakboleh mengisi dan mengunggah BAST .
32
Hal yang perlu diperhatikan
6. Sekolah wajib memperbaharui alamat dan nomor telepon sekolah, kepala
sekolah dan bendahara bos di Dapodik.
7. Prosedur jika terjadi kendala login :
silahkan hubungi operator dapodik dinas pendidikan
helpdesk dapodik yg ditunjuk ke masing masing sekolah. (Buka
https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id Login menggunakan Operator)
8. Bagi penyedia, kendala teknis dalam proses registrasi, verifikasi, dan
transaksi dapat menghubungi Mitra Pasar Daring terkait (sesuai dengan
masing-masing mitra).
9. Bagi sekolah, kendala dalam proses transaksi silahkan menghubungi Mitra
Pasar Daring terkait (sesuai dengan masing-masing mitra).
10. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi https://siplah.kemdikbud.go.id
Penyesuaian Regulasi transaksi SIPLAH Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019
Permendikbud No.35 Tahun 2019
Adalah untuk menyempurnakan Petunjuk Teknis
BOS tentang proses Pengadaan barang/jasa secara
daring melalui Sistem Informasi Pengadaan di
Sekolah (SIPLah).
Sebagai dasar Petunjuk Teknis terkait penggunaan
Dana BOS Afirmasi & BOS Kinerja.
Diatur dalam
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019
Tentang BOS Reguler
Lampiran 2
Diatur dalam
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua Atas
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019
tentang BOS Reguler
Lampiran 2
Penjelasan Tambahan Pada
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019
BAB IV huruf B, halaman 9
Pembahasan pada huruf A, angka 1, huruf b.
Memberikan penjelaskan mengenai tata cara barang/jasa yang dinilai strategis.
Barang/jasa yang dinilai strategis dapat diusulkan oleh pimpinan satuan kerja di
Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah Daerah. Contoh: Buku Mulok
BAB IV halaman 14
Bahwa yang dimaksud Bendahara Sekolah adalah Bendahara BOS.
Sesuai dengan deskripsi organisasi dan pelaku PBJ sekolah di BAB II.
Surat Edaran Kemendagri tentang Tata Cara Pencairan BOS Afirmasi
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
Komponen Pembiayaan BOS Reguler 21 3 4
Pengembangan Perpustakaan.
PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).
Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
Kegiatan Evaluasi Pembelajaran .
Pengelolaan Sekolah.
Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
1
2
3
4
5
6
Komponen Pembiayaan BOS Reguler 21 3 4
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah.
Pembayaran Honor.
Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran.
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi KompetensiKeahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris BerstandarInternasional (Test of English for International Communication/TOEIC). (SMK)
Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan,dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1. (SMK)
7
8
10
9
11
Contoh Jenis Barang dan Jasa yang dapat diperjualbelikan melalui Platform SIPLah:
*dan sebagainya selama tidak melanggar hukum dan sesuai dengan peruntukan (Permendikbud 3 Tahun 2019 /Juknis Bos)
Jasa
a. Jasa Perbaikan Elektronik
b. Jasa Perbaikan Komputer
c. Jasa Pertukangan
d. Jasa Perbaikan AC
e. dsb
Baranga. Konsumsi
b. Elektronik
c. Komputer
d. Bahan Praktek
e. Buku
f. dsb
Aspek Utama PBJ Dalam SIPLah 21 3 4
39
Komoditas barang tidak terdaftar dalam SIPLah1
2 Harga+ongkir lebih mahal dari toko sekitar
AnggapanPermasalahan
Sekolah menginformasikan pada toko terdekat/langganan mendaftar didalamSIPLah
Seharusnya
SIPLah | Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
Marketplace sebagai mitra Operator pasar daring SIPLah
Tidak ada uang APBN yang
keluar
Mitra daring yang membangun sistem
Tidak ada biaya pungutan(baik pada saat registrasi maupun pada saat proses transaksi)
Maksimal dalam waktu 1x24 jam setelahtransfer pembayaran masuk laman mitraSIPLah harus segera ditansfer ke tokopenyedia
Marketplace sebagai mitra SIPLah
SIPLah: Menjaga Tatakelola dengan Dampak Ekonomi UMKM 3
Online Shop (e-katalog LKPP)
Buku Sekolah Elektronik (BSE)
Dasar hukum: Perpres 54/2010 dan Perka
LKPP terkat e-purchasing.
Dampak bagus untuk tatakelola dan efisiensi
anggaran, akan tetapi tidak memberi dampak
ekonomi bagi umkm daerah.
Dasar hukum: Perpres 54/2010.
Dampak kurang optimal untuk tatakelola dan
efisiensi anggaran.
Akan tetapi, membuka kesempatan bagi
umkm daerah.
Mitra Pasar Daring
SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah
untuk melaksanakan proses PBJ secara daring yang dananya
bersumber dari Dana BOS (Reguler, Afirmasi dan Kinerja)
1. Tatakelola keuangan yang baik:
a) Dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi
b) Mendorong transparansi dan akuntabilitas
2. Efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung
lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam.
3. Membuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.
Manfaat dan Tujuan
Perkembangan Transaksi
Rp.400 milyar** Transaksi untuk ~3 bulan operasional
41
Marketplace sebagai mitra SIPLah
SIPLah Partners
siplah.kemdikbud.go.id
siplah.pesonaedu.id/
siplah.eurekabookhouse.co.id/
siplah.blanja.com/
siplah.tokoladang.co.id/
siplah.id
siplah.blibli.com/
biroumum.kemdikbud.go.id 43
Marketplace
Kemendikbud Realisasi
PROSES BISNIS SIPLahPengguna SIPLah(Pelaku Usaha)
Identitas
Anggaran
Penjualan
PembelianPengawasan
Non TunaiBara
ng/J
asa
MITRA SIPLah(Mitra Sistem Pasar Daring)
MITRA SIPLah(Mitra Sistem Pembayaran)
Pengguna SIPLah(Sekolah)Pengguna SIPLah
(Tim Operasional Teknis)
Pemilik SIPLah(UKPBJ Kemendikbud)
Keterangan:
Jika sekolah menilai terdapat toko/penyedia potensial namun
belum terdaftar dalam SIPLah, maka sekolah diharapkan dapat
mengarahkan toko/penyedia mitra sekolah melakukan
pendaftaran melalui laman SIPLah.
SIPLah | Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
Email Konfirmasi
https:/siplah.kemdikbud.go.id(“Laman Mitra SIPLah”)
Daftar OnlineLaman Mitra SIPLah
Penyedia
Syarat Penyedia:
• Identitas/Data Penyedia• NIK (Individu) /
SIUP (Badan Usaha)• NPWP • Informasi Toko/Usaha
Tata Cara: Pendaftaran Toko / Penyedia
Tata Cara: Proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Sekolah(2/2)
Kepala Sekolah / Bendahara BOS
Melakukan Pembelian
•Proses Membandingkan Penyedia
•Mengisi keranjang Belanja
•Melakukan Negosiasi
•Melakukan Pembelian
Laman Mitra Siplah Proses
Pengiriman
Penyedia
Kepala Sekolah/
Bendahara BOS
Bendahara BOS
4 Konfirmasi PenerimaanBAST dan Pembayaran
Pembayaran 1x24 Jam
Konfirmasi
Transaksi
6
1 2
3
5
Rekap Transaksi SIPLahPer 14 November 2019
1. Toko yang sudah mendaftar : 107.716
2. Sekolah yang bertransaksi : 13.112
3. Barang terdaftar : 267.537
4. Total transaksi (pesanan) : Rp 1.297.620.023.185
Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOS
Agenda Pembahasan
Pengadaan buku melalui danaBOS dilaksanakan secara daringmelalui platform SIPLah
4
Dasar Hukum Penyediaan Buku
UU No.3 Tahun 2017tentang Sistem Perbukuan
Buku pendidikan terdiri dari buku teks dan buku non teks Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks
pendamping Buku teks utama wajib digunakan dalam pembelajaran
berdasarkan Kurikulum yang berlaku
Permendikbud No.8/2016tentang Buku yang Digunakan oleh Sekolah
Permendikbud No.3/2019tentang Juknis BOS Reguler
Satuan Pendidikan wajib memilih dan menyediakan buku tekspelajaran yang dinyatakan layak oleh Kementerian untukdigunakan dalam proses pembelajaran
Sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS Reguler untukmembeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan gurusesuai dengan kurikulum
Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaranatau tema
Kebijakan Pengadaan
Buku melalui Dana BOS
SE Dirjen No.2942/D/PB/2019
1) Prioritas penggunaan dana BOS untuk memenuhi
kebutuhan buku (teks atau nonteks), berkisar ~20%
2) Pembelian buku teks pendamping dan buku non-teks
melalui katalog elektronik
Kebijakan Pengadaan
Buku melalui Dana BOS
Pembelian Buku secara DaringJenis Buku
Teks Utama Teks Pendamping/ non-Teks
Hak Cipta Kemendikbud Swasta
Penilaian Telaah oleh Kementerian Wajib dinyatakan layak oleh Kementerian/BNSP
Sifat Penyediaan Wajib Dipenuhi setelah Buku Teks
Acuan Harga HET yang ditetapkan Kementerian Harga hasil negosiasi katalog elektronik / PBJ Sekolah
Kuantitas 1 buku per 1 siswa per mapel/ tema Sesuai kebutuhan
Platform Pengadaan barang/jasa sekolah secara daring melalui platform SIPLah
Sekolah wajib memenuhi kebutuhan buku teks (UU No.3/2017) dengan buku yang telahditelaah/dinyatakan layak oleh Kementerian/BNSP (Permendikbud 8/2016). Pengadaandilakukan secara daring melalui platform SIPLah (Permendikbud 3/2019)
Kebijakan Pengadaan
Buku melalui Dana BOS
Tata cara belanja >200 Juta
Sesuai Permendikbud ketika diatas 200jt, sekolah melalui dinas berkoordinasi dg UKPBJ:
1. ID SIRUP dari Dinas Pendidikan sesuai alokasi anggaran terkait di DPA nya
2. Dana BOS itu masuk DPA Dinas, sehingga tdk akan menambah alokasi Dinas. Pelaporan sesuai
pedoman terkait baik dari Kemendagri maupun kemendikbud.
3. PPK bisa Kepsek maupun Dinas. Sesuai SE dan Permendagri bila anggaran di atas Rp.200jt yg
memerlukan proses PBJ maka perlu penugasan dari PA Diknas ke Kepsek sbg KPA anggaran terkait,
PPK bisa dirangkap sekaligus oleh Kepsek tanpa kewajiban bersertifikat dasar PBJ.
4. Kepsek sebagai KPA/PPK minta user ke UKPBJ (dlm hal ini lpse nya):
(4a) apabila epurchasing, langsung dieksekusi dg user PPK Kepsek ke ekatalog LKPP
(4b) apabila tender cepat /tender, PPK meminta UKPBJ untuk memproses nya dengan membentuk
Pokja, disertai login membuat paket terkait di SPSE agar bisa dieksekusi oleh Pokja UKPBJ.
5. Kepsek boleh sbg PPK (bahasan no. 3). Epurchasing diatas 200jt tdk bisa pake user “UKPBJ” harus
user PPK.
6. Tidak harus (bahasan no3)
7. Merupakan Juknis umum ketika pengadaan menggunakan dana pemerintah yaitu implementasi
Perpres No.16 Th.2018 dan Perlem LKPP terkait, ketika ada anggaran di atas Rp.200jt struktur PBJ
harus ada PA, KPA, PPK dst. Ditegaskan oleh SE dan Permendagri terkait, yg direfer juga secara
singkat di Permendikbud terkait.
Tata cara belanja >200 Juta
Tahapan yg dpt dilakukan, terkait konsolidasi untuk dana bos di atas 200jt, Kira2 sbb:
1) Penugasan KPA ke Kepsek terkait oleh PA Dinas
2) Penugasan PPK oleh KPA atau bisa sekaligus oleh PA ketika PPK dirangkap
Kepsek
3) Dinas memfasilitasi koordinasi antar Kepsek yg mempunyai anggaran bos yg akan
dikonsolidasikan :- bisa dibuat dalam pertemuan - outputnya disepakati bersama
akan dilakukan konsolidasi- disepakati juga siapa KPA/PPK yg menjadi koordinator,
yg akan mewakili untuk proses PBJ nya - hasil kesepakatan dituliskan untuk
pegangan bersama
4) KPA/PPK yg menjadi koordinator akan meminta user ke UKPBJ (dlm hal ini LPSE
nya) untuk selanjutnya proses seperti biasa
5) selesai proses bisa dilakukan kontrak bersama atau kontrak masing2 Kepsek dg
penyedia terpilih.
.
Hal Terkait UKPBJ:
- Selaras dengan aturan dari Kemendagri ketika memerlukan kontraktual
(~diatas 200jt), perlu penugasan Kepsek menjadi KPA sesuai anggaran terkait
- Proses metode pengadaannya ketika ke UKPBJ akan merujuk implementasi
Perpres PBJ pada umumnya sehingga akan diperlukan PPK, bisa dirangkap
oleh Kepsek ybs, bila ada yg sesuai & kompeten dapat ditunjuk org lain yg
bersertifikat ahli/~dasar PBJ
- perlu disiapkan ID SIRUP untuk paket yg akan diproses, ini dpt dibuat oleh yg
berwenang ~pemegang DPA terkait (provinsi/kab/kota sesuai jenjang
pendidikan)
- perlu dibuat user untuk PPK di SPSE pada UKPBJ terkait, apakah itu mau
epurchasing atau tender atau metode lainnya
- ketika epurchasing PPK langsung eksekusi sendiri, ketika tender UKPBJ akan
bentuk Pokja pemilihan
- hasil epurchasing PPK / hasil Pokja disampaikan ke KPA (Kepsek) untuk
melakukan kontrak (kontrak bisa langsung oleh PPK ketika ada
pendelegasian/penugasan dari KPA)
SIPLah | Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah
Informasi lebih lanjut:Sekretariat LPSE dan UKPBJ Kemendikbud
Gedung C Lantai 14
Kompleks Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5735440
Fax : 021 – 57852994