pedoman operasional baku - p2kp.org · pdf filedefinisi/pengertian | 4 1.3. tujuan | 4 1.4....
TRANSCRIPT
Dalam Pengembangan Lingkungan Pemukiman Yang Berkelanjutan
BERSAMA MEMBANGUN KEMANDIRIAN
KEGIATAN SOSIAL
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( PNPM ) MANDIRI PERKOTAAN
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan i
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU (POB) KEGIATAN SOSIAL
PNPM MANDIRI PERKOTAAN
Diterbitkan Oleh:
Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Cipta Karya
ii Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN | 2
1.1. Latar belakang | 2
1.2. Definisi/Pengertian | 4
1.3. Tujuan | 4
1.4. Output | 4
1.5. Kelompok Sasaran | 4
1.6. Ruang Lingkup | 5
1.7. Strategi Pendampingan Kegiatan Usaha| 5
BAB II KETENTUAN PEMANFAATAN BLM KEGIATAN SOSIAL | 7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL | 11
3.1. Perencanaan | 12
3.2. Tahap pelaksanaan | 19
3.3. Pengendalian dan evaluasi | 22
3.4. Pendampingan KSM di Lokasi Pilot | 24
BAB IV PEMANTAUAN dan EVALUASI | 25
4.1. Pemantauan | 26
4.2. Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan | 27
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Ruang Lingkup Kegiatan Sosial dan Pendanaannya | 9
Gambar 2 : Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial | 10
Gambar 3 : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial | 12
Gambar 4 : Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial | 29
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM | 31
Lampiran 2 : Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs | 41
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan iii
DAFTAR ISTILAH
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Askot : Asisten Korkot (Koordinator Kota)
Balita : Bayi dibawah lima tahun
BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat
BLM : Bantuan Langsung Masyarakat
CSR : Corporate Social Responsibility (Kerjasama tanggung jawab sosial)
ERT : Ekonomi Rumah Tangga
Faskel : Fasilitator Kelurahan
IPM : Indek Pembangunan Manusia
KK : Kepala Keluarga
KMW : Konsultan Manajemen Wilayah
KPK : Kartu Perkembangan Kelompok
KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat
KTT : Konferensi Tingkat Tinggi
Lansia : Lanjut Usia
LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat
MDG’s : Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Global
NGO : Non-Government Organization (Organisasi non-pemerintah)
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
PJM : Perencanaan Jangka Menengah
PKK : Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga
PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
iv Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
POB : Pedoman Operasional Baku
Poyandu : Pos Pelayanan Terpadu
Pronangkis : Program penanggulangan kemiskinan
RT : Rukun Tetangga
RW : Rukun Warga
SDM : Sumber Daya Manusia
SKPD : Satuan Kerja Pemerintah Daerah
TA : Tenaga Ahli
UP : Unit Pengelola
UPK : Unit Pengelola Keuangan
UPL : Unit Pengelola Lingkungan
UPS : Unit Pengelola Sosial
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 1
BAB I PENDAHULUAN
2 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penguatan Modal Sosial, kegiatan sosial memiliki
ruang lingkup yang luas. Seluas kehidupan masyarakat yang telah memiliki modal sosial sejak lama.
Interaksi masyarakat melalui berbagai jaringan kerja sama yang membudaya membuktikan bahwa
modal sosial telah tumbuh dan berkembang. Modal sosial dapat berfungsi ganda, selain untuk
memperlancar pembangunan juga sebagai tujuan pembangunan.Untuk memperlancar pembangunan,
solidaritas sosial sebagai akar modal sosial dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pemenuhan
kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan sebagai tujuan pembangunan, modal
sosial merekatkan upaya untuk saling bahu membahu dalam mengatasi segala persoalan
pembangunan terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Modal sosial menurut Francis Fukuyama, adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh
anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan berlangsungnya kerjasama di antara
mereka didasari oleh tumbuhnya nilai kepercayaan diantara anggota kelompok. Rasa saling percaya
lahir dari norma-norma yang ditumbuhkan di lingkungan keluarga seperti kejujuran, menunaikan
kewajiban, bertanggung jawab dan berlangsung secara timbal-balik. Kepercayaan yang dilandasi oleh
norma-norma tersebut seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan
lebih efisien (Fukuyama; 2005; 21).
Penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan tidak akan sanggup beroperasi
meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa modal sosial. Oleh sebab itu dibentuklah BKM/LKM di
setiap desa/kelurahan untuk mengorganisir modal sosial. Selanjutnya BKM/LKM bersama jaringan
relawan sektoral (kader Posyandu, kader PKK, relawan pendidikan, relawan kesehatan, penyuluh
pertanian dsb) mengusahakan peningkatan taraf hidup melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan
dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup, seperti yang dicita-
citakan MDGs.
Sedangkan untuk mengukur sejauh mana kualitas manusia telah mencapai kesejahteraan, digunakan
ukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari peningkatan angka harapan hidup,
pendidikan dan daya beli. Ketiga kebutuhan dasar tersebut didorong untuk dicukupi oleh potensi yang
dimiliki masyarakat sendiri, baik berupa dana, gagasan, tenaga, dan jaringan kerjasama atau yang
disebut sebagai modal sosial.
Peran strategis PNPM Mandiri Perkotaan adalah mengasah potensi modal sosial agar dapat
dimanfaatkan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dan kesempatan untuk mempengaruhi
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 3
lembaga-lembaga kunci agar terlibat aktif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
masyarakat miskin. Dengan demikian, intervensi kegiatan sosial tidak hanya untuk membangun
kapasitas manusia (human capital) tetapi juga memperkuat kapasitas modal sosial (social capital)
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ciri masyarakat bermodal sosial kuat ditunjukkan dengan kemampuannya menerapkan jaringan kerja
sama di atas kebersamaan (solidaritas), kejujuran, rasa percaya dan saling bertanggung jawab.
Sebagai contoh, jika salah seorang warga sedang menyelenggarakan hajatan para tetangga pasti
berdatangan untuk saling membantu. Sejumlah peristiwa penting dalam kehidupan amat dihormati,
sakral dan dianggap harus dibantu dengan penuh gotong royong, baik pada saat senang maupun
susah. Peristiwa-peristiwa yang mendapat tempat di hati masyarakat tersebut antara lain perkawinan,
khitanan, mendirikan rumah, pesta syukuran atau saat mengalami musibah, sakit, dan meninggal
dunia. Semua tetangga bahu-membahu memberikan bantuan tanpa pamrih dengan satu alasan untuk
menolong.
Salah satu perwujuan modal sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah melalui kegiatan Tridaya
(sosial, ekonomi, dan lingkungan). Kegiatan Tridaya tersebut saling memperkuat dan melengkapi
dalam upaya menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin yang kompleks dan
multi-dimensi. Sebagai bagian Tridaya, kegiatan sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan direncanakan
secara partisipatif dan dituangkan ke dalam PJM Pronangkis. Kegiatan sosial saling melengkapi
dengan kegiatan ekonomi dan lingkungan/infrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan
sosial adalah kegiatan untuk memberdayakan dan membantu kelompok masyarakat termiskin melalui
penguatan modal sosial dalam masyarakat, seperti misalnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia masyarakat miskin, kegiatan-kegiatan untuk menguatkan jaringan relawan,
kegiatan-kegiatan fasilitasi untuk masyarakat termiskin baik dari kelompok produktif maupun lanjut
usia, dan sebagainya.
POB (Pedoman Operasional Baku) Kegiatan Sosial ini hadir untuk menjadi acuan masyarakat untuk
merancang kegiatan sosialnya agar peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin tercapai. Dengan
demikian, tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk berkontribusi pada pencapaian target IPM dan MDGs
semakin mudah tercapai melalui kegiatan-kegiatan sosial tersebut. POB ini memberikan petunjuk
operasional dan aspek-aspek teknis untuk merancang kegiatan sosial, melalui pendampingan teknis,
pendanaan, dan peningkatan kapasitas. PNPM Mandiri Perkotaan memfasilitas penguatan modal
sosial yang telah tumbuh di masyarakat dengan memberikan bantuan teknis operasional sesuai
kebutuhan masyarakat.
4 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
POB Kegiatan Sosial merupakan turunan dari berbagai pedoman teknis. Dalam melaksanakan
kegiatan sosial, masyarakat membentuk kelompok-kelompok yang disebut dengan KSM. Konsep dan
petunjuk pembentukkan KSM diatur dalam Petunjuk Teknis Pengembangan KSM.
1.2 Definisi/Pengertian
Kegiatan sosial adalah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat (laki-laki dan perempuan),
terutama kelompok miskin, melalui penguatan modal sosial dan pelaksanaan tindakan bersama
seluruh masyarakat.
1.3 Tujuan
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin (laki-laki dan
perempuan), melalui penguatan modal sosial dan pelaksanaan tindakan bersama seluruh masyarakat
yang dilakukan secara swadaya dan berkelanjutan.
1.4. Output
1. Menguatnya solidaritas sosial.
2. Menguatnya jaringan kerja sama relawan sektor (pendidikan, kesehatan, dsb).
3. Meningkatnya kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan
kemiskinan dengan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatnya keswadayaaan masyarakat.
5. Terlayaninya masyarakat miskin untuk kebutuhan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan,
serta meningkatnya pendapatan, daya beli, angka harapan hidup.
6. Terbukanya kesempatan akses usaha dan kesempatan kerja bagi warga miskin.
7. Berlanjutnya kegiatan sosial melalui kemitraan dengan Pemda, dunia usaha dan kelompok peduli
lain.
1.5. Kelompok Sasaran
1. Kelompok sasaran utama dari kegiatan sosial adalah masyarakat miskin (laki-laki dan perempuan)
terutama masyarakat termiskin di kelurahan.
2. BKM/LKM, UP-UP
3. Pemerintah daerah dan pihak terkait
4. Relawan pendamping (kelompok peduli dan tokoh masyarakat)
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 5
1.6. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan sosial dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan meliputi dua hal, yaitu
pendampingan teknis dan dana BLM. Selain dari dana BLM, melalui pendampingan teknis diharapkan
dapat diperoleh sumber-sumber pendanaan lain, baik swadaya, tabungan kelompok, APBD, CSR, dan
lainnya.
Pendampingan teknis dilakukan oleh fasilitator dan relawan di tingkat masyarakat untuk mencapai 7
output utama poin 1.4 di atas. Segala penyelesaian persoalan masyarakat diserahkan kepada
masyarakat dan menjadi otoritas mereka dengan menggunakan potensi modal sosial yang
dimiliki.Untuk sejumlah sektor yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan
taraf hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan atau penanggulangan resiko bencana (PRB) diarahkan
agar sesuai dengan target IPM-MDGs.
1. Pengelolaan Kegiatan Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan berada dibawah tanggung jawab
UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, maka ruang lingkup
kegiatan Sosial meliputi (Lihat Gambar 3): Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, diutamakan usia produktif,
seperti: a) Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga (tabungan dan pengelolaan keuangan
kelompok), b) Pelatihan kewirausahaan, c) Pelatihan ketrampilan dan teknis,seperti pelatihan
pertukangan, pelatihan kebencanaan, dll.
2. Kegiatan pelayanan pendidikan diperuntukkan bagi balita dan anak-anak usia sekolah
mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun.
3. Kegiatan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia
setelah melewati usia produktif, lansia).
4. Kegiatan santunan dalam keadaan tertentu seperti bencana atau santunan untuk pemanfaat
usia tidak produktif.
5. Kegiatan pengelolaan aset kelompok.
6. Dan lain lain.
1.7. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial
i. Penguatan kelompok
Penguatan kelompok melalui: a) Peningkatan kapasitas dan keahlian melalui berbagai jenis
pelatihan dan pendampingan, dibukanyakesempatan lapangan pekerjaan, maupun pemetaan
sumber penghasilan yang tersedia; b) Pelaksanaan pertemuan rutin, tabungan kelompok, dan
bagi kelompok ekonomi melaksanakan pinjaman bergulir serta sebagai upaya untuk
peningkatan penghidupan masyarakat miskin; c) Penerapan aturan bersama dalam kelompok
6 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
agar bijaksana,sadar, dan terbuka dalam mengelola keuangan kelompok; dan d) Penerapan
kualitas dan pemastian keberlanjutan dalam semua kegiatan.
ii. Pendekatan berbasis kebutuhan dan inisiatif masyarakat
Masyarakat miskin didorong untuk belajar berinisiatif dalam pemenuhan kebutuhan mereka
dalam rangka memperluas akses terhadap berbagai aset khususnya aset SDM, aset sosial,
dan aset keuangan.
iii. Meningkatkan pelayanan BKM/LKM melalui Unit-Unit Pelaksana untuk
masyarakat miskin
Keberadaan BKM/LKM serta unit-unit pelaksananya (UPK, UPL dan UPS) dimaksudkan untuk
memperluas dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat miskin dalam
meningkatkan penghidupannya.
iv. Penguatan kapasitas masyarakat miskin dalam ketrampilan
kerja dan usaha
Penguatan kapasitas masyarakat miskin dalam ketrampilan kerja dan usaha melalui: a)
pelaksanaan berbagai jenis pelatihan ketrampilan kerja dan usaha, b) pembelajaran akses
ketrampilan kerja dan usaha, serta c) pengembangan kerjasama dalam peningkatan akses
kerja dan usaha.
v. Memanfaatkan Jaringan
Memanfaatkan jaringan melalui modal sosial yang berkembang dalam masyarakat.
vi. Penguatan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK)
KBK melalui: a) identifikasi kebutuhan belajar; b) Perencanaan; c) Pelaksanaan Kegiatan
Belajar; d) Evaluasi
Buku POB Sosial ini berlaku untuk seluruh wilayah dampingan PNPM Perkotaan.
Di lokasi yang ditentukan oleh PMU PNPM Perkotaan, dilaksanakan Kegiatan Pilot Pendampingan KSM
yang dijelaskan lebih rinci dalam lampiran 2.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 7
BAB II KETENTUAN PEMANFAATAN BLM
KEGIATAN SOSIAL
8 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
Kegiatan sosial adalah inisiatif masyarakat untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan
dasar bagi masyarakat miskin dan berorientasi pada pencapaian target IPM dan MDG’s. Seluruh
prakarsa masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya
bagaimana mekanisme pendanaannya dan bersumber dari mana saja.
Untuk kegiatan sosial yang didanai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan, maka perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
1. BLM hanya untuk warga miskin yang tercantum dalam PS-2. Pemanfaatannya disesuaikan
dengan mata pencaharian masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan
2. Kegiatan sosial yang dilakukan memiliki potensi untuk bersinergi dengan kegiatan lingkungan
dan ekonomi.
3. Mengutamakan kegiatan peningkatan kapasitas dan ketrampilan bagi warga miskin.
4. BLM memberikan manfaat secara berkelanjutan.
5. BLM dapat digunakan untuk kegiatan berikut ini dengan rencana pengelolaan kegiatan yang
jelas:
• Asset bergulir dan asset produksi
• Magang (OJT) di perusahaan/IKM (industri kecil menengah), disertai skema pembiayaan
yang disepakati antara BKM/UPS dengan perusahaan/IKM.
6. Kegiatan sosial lainnya, seperti kebencanaan, dll.
Kegiatan sosial yang didanai oleh sumber dana lain dapat disepakati syarat pemanfaatannya dengan
pihak terkait.
Untuk lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pilot pendampingan KSM, penyaluran dan pemanfaatan
dana BLM sosial ini diatur pada lampiran 2. Khusus untuk kegiatan Pilot Pendampingan KSM, dapat
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar setelah mendapat pelatihan dan memenuhi kriteria
KSM.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 9
Gambar 1.
Ruang Lingkup Kegiatan Sosial dan Pendanaannya
10 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
Gambar 2.
Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan Sosial
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 11
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIAL
12 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
3.1. Perencanaan
Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
serta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakat
bukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputi
seluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalam
proses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitas
sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM,
UPS dan KSM Sosial, yaitu: 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2) Bimbingan dan
pendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) Pendampingan
KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6)
Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansi
penting dalam tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponen program
yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangka
mengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat yang berkesinambungan.
Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial
Sosialisasi pengelolaan Kegiatan Sosial 1
Bimbingan dan Pendampingan pada BKM/
LKM + UPS
Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/Panitia
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
1. Diutamakan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan
2. Kemanfaatan langsung kepada PS2 (cek daftar PS2)
3. Jika terkait mata pencaharian diprioritaskan yang menunjang ekonomi,meningkatkan lapangan kerja (cek PJM Pronangkis)
4. Keberlanjutan5. Penggalangan Swadaya6. Kerjasama Kemitraan7. Transparansi & Akuntabilitas
Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak)
Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM
KSM/Panitia Sosial menyusun Usulan Kegiatan
9
8
7
6
5
Perbaikan usulan kegiatan (Belum
Layak)
Pembangunan/penguatan KSM/Panitia Sosial
Pendampingan KSM/ Panitia Sosial untuk Penyusunan Usulan
Kegiatan dan Laporan
2
3
4
KSM/Panitia Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan
Sosialisasi Laporan Hasil Pelaksanaan
Kegiatan Sosial
10
11
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 13
1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan sosial
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Lakukan persiapan sebelum melakukan
kegiatan sosialisasi, seperti menyiapkan
bahan sosialisasi, koordinasi dengan
Lurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkan
peserta yang akan diundang, waktu yang
tepat, susunan acara, dll.
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Bahan sosialisasi
2 Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yang
telah disepakati dengan pokok-pokok
pesan yang perlu untuk dipahami oleh
peserta adalah:
§ Penjelasan tentang tujuh prinsip-
prinsip pengeloaan kegiatan sosial
§ Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial
§ Alur pelaksanaan kegiatan
Catatan :kegiatan ini dilakukan di tingkat
kelurahan, dan dapat dilanjutkan oleh
BKM/LKM dan relawan dengan
memanfaatkan berbagai kegiatan warga
Pelaksana :
Lurah/Kades
Peserta :
BKM/LKM+UPS
relawan(KBK),
Aparat Kel/Desa,
Warga Miskin PS-
2 (L/P), ormas,
lembaga sosial,
yayasan, dll.
Fasilitator :
Fasilitator
Kelurahan
Daftar hadir
sosialisasi dan
catatan proses
tanya jawab
3 Buat berita acara hasil sosialisasi yang
dilampiri dengan daftar hadir peserta
sosialisasi
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Berita Acara hasil
sosialisasi
4 Setelah acara sosialisasi, koordinasikan
dengan BKM/LKM tentang rencana
pelaksanaan bimbingan dan
pendampingan pada BKM/LKM + UPS,
tetapkan waktu dan tempatnya
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Jadwal definitif
kegiatan dan
penanggung
jawabnya
14 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPS
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Lakukan persiapan sebelum melakukan
kegiatan bimbingan dan pendampingan
pada BKM/LKM + UPS, seperti
menyiapkan bahan, format, koordinasi
dengan BKM/LKM, memilih waktu yang
tepat, dll.
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Bahan untuk
bimbingan,
format usulan
kegiatan, format
laporan, dll.
2 BKM/LKM mengundang anggotanya
berserta personil UPS untuk hadir pada
pertemuan bimbingan pengelolaan
kegiatan sosial
Pelaksana :
BKM/LKM
Undangan
kegiatan
3 Pelaksanaan bimbingan, Fasilitator
menerangkan tentang pentingnya untuk
memahamkan masyarakat khususnya
seluruh warga miskin yang ada di PS-2.
Menjelaskan detail delapan prinsip
pengelolaan kegiatan sosial dan
bagaimana penerapannya di masyarakat.
Membimbing dan simulasi pengisian
format-format: usulan kegiatan, laporan
hasil kegiatan, RAB dan laporan
keuangan. Penugasan kepada peserta
untuk pengisian format-format agar
semakin terampil.
Pelaksana :
BKM/LKM
Peserta :
LKM/BKM, UPS
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Daftar hadir
undangan
Berita acara
pelaksanaan
kegiatan
4 Pendampingan intensif (interpersonal/
group) kepada BKM/LKM dan UPS dalam
memahami konsep, dan menggunakan
alat kerja
Pelaksana :
Fasilitator
kelurahan
Format terisi
dengan benar,
prinsip
diterapkan.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 15
3) Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosial
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Identifikasi jenis dan jumlah kegiatan
yang sudah masuk program sosial dalam
Renta PJM Pronangkis dan kebutuhan
akan KSM/Panitia pelaksananya
Identifikasi KSM sosial yang sudah ada
dan pernah menjadi pelaksana kegiatan.
Identifikasi lembaga/ organisasi sosial
yang petensial untuk menjadi pelaksana
kegiatan sosial
Pelaksana : UPS
LKM/BKM
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Didapatkanya
data tentang
jumlah kegiatan,
jumlah KSM
sosial yang ada,
dan jumlah
lembaga/org
potensial menjadi
KSM
2 Melakukan penguatan terhadap KSM yang
sudah ada agar semakin kuat dan mantab
sesuai dengan prinsip pembangunan KSM
dari sisi kelembagaan, anggota, acuan
dan pola kerja yang dikembangkan.
Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya
tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan
kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.
Pelaksana : UPS
LKM/BKM,
Relawan
Peserta :
Relawan(KBK),
Pengurus dan
anggota Warga
miskin (PS-2)
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
KSM melakukan
penguaan
lembaga,
anggota, acuan
dan pola kerja.
KSM paham dan
mau menerapkan
prinsip
3 Membangun KSM baru (bila diperlukan)
dengan pola:
• menggunakan lembaga/ organisasi
sosial yang sudah ada dan petensial
• KSM yang benar-benar baru untuk
menjadi pelaksana kegiatan sosial
Menjelaskan kepada KSM dan anggotanya
tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan
kegiatan sosial, tugas-tugas KSM, dll.
Pelaksana : UPS
LKM/BKM/
relawan
Peserta :
pengurus
lembaga, calon
anggota KSM
(khususnya
Miskin PS-2)
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
KSM paham dan
mau menerapkan
prinsip
16 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporan
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Memberikan pendampingan kepada
pengurus KSM/panitia untuk
memperkenalkan/meningkatkan
kemampuan teknis dalam pengisian
format-format:
• usulan kegiatan,
• RAB
• laporan hasil kegiatan,
• laporan keuangan.
Pelaksana : UPS
LKM/BKM/
relawan
Peserta :
pengurus KSM
Sosial
Fasilitator :
Fasilitator
kelurahan
Pengurus KSM
mampu mengisi
format-format
kegiatan sosial
dengan benar
2 UPS memastikan KSM mampu mengisi
format secara mandiri, dan memberikan
waktu konsultasi khusus untuk pengisian
format.
Pelaksana : UPS
LKM/BKM/
relawan
Peserta :
pengurus KSM
Sosial
Format usulan
KSM tidak perlu
revisi perbaikan.
5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatan
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Pengurus menyusun usulan kegiatan dan
RAB secara mandiri
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator :
Relawan
Ada usulan
kegiatan dan RAB
KSM yang terisi
benar.
2 Usulan kegiatan juga memuat rencana
kerja masing-masing prinsip pengelolaan
kegiatan sosial.
Rencana kerja harus jelas, terukur,
terjadwal, dan ada penanggung
jawabnya.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
BKM/LKMdan
KSM memahami
detail kegiatan
yang akan
dilakukan.
3 KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatan
dan RAB kepada BKM/LKM:
Pelaksana :
Pengurus
Resi penerimaan
usulan kegiatan
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 17
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
• persyaratan KSM sudah lengkap
• persyaratan Usulan kegiatan dan RAB
sosial sudah lengkap
KSM/Panitia
KSM dari
BKM/LKM
6) Verifikasi & keputusanBKM/LKM
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 UPS menerima usulan dan meregister
usulan KSM/panitia sosial dengan buku
khusus.
UPS melakukan verifikasi usulan KSM
berdasarkan format yang ada untuk
memastikan:
• Keterpenuhan syarat administrasi yang
meliputi beberapa berkas.
• Keterpenuhan syarat kelayakan biaya,
teknis, dan lingkungan.
• Keterpenuhan syarat penerapan
prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan
Pelaksana : UPS
BKM/LKM
KSM
mendapatkan no
register
Usulan KSM
dinyatakan layak
atau belum layak
2 KSM yang dinyatakan layak oleh UPS
maka diusulkan ke tingkat LKM/BKM
untuk diambil keputusan pimpinan
kolektif.
KSM yang dinyatakan belum layak oleh
UPS maka usulan kegiatan dikembalikan
ke KSM dan direkomendasi perihal
perbaikannya.
Pelaksana : UPS
dan BKM/LKM
KSM layak dan
belum layak
diproses lebih
lanjut
3 BKM/LKM mengadakan rapat untuk
mengambil keputusan: menentukan skala
prioritas dan alokasi dana untuk masing-
masing KSM-KSM Tridaya
Pelaksana :
BKM/LKM dan
UPS
Surat keputusan
BKM/LKM tentang
usulan KSM/
BAPPUK
18 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
7) Pencairan dana ke KSM
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariat
mempersiapkan dana untuk pencairan
kepada UPS BKM/LKM.
UPS dibantu sekretariat mempersiapkan
administrasi untuk mencairkan dana
kepada KSM sosial yang telah
direncanakan akan melaksanakan
kegiatan.
Pelaksana :
UPS, sekretariata
dan BKM/LKM
Dokumen
pencairan dana
siap
2 Pencairan dana dilakukan kepada KSM
sosial yang besarnya sesuai dengan
keputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatan
jumlahnya besar (>15 juta), maka bisa
dilakukan termin dalam pencairan sebagai
pengendalian.
Pelaksana :
UPS, sekretariat
dan BKM/LKM
Dana diterima
KSM
Bukti pencairan
lengkap
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 19
3.2. Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana ke
dalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan
dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat
swadaya dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini
juga dapat dicermati sejauhmana kegiatan mampu menggalang mitra strategis yang membuatnya
berkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan dana
BLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkan,
tetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupun
tanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapat
dicek partisipasi, yaitu seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua
hal utama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu Tahap Persiapan Pelaksanaan dan Tahap Pelaksanaan
kegiatan sosial oleh panitia.
1) Persiapan pelaksanaan kegiatan
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasi
kegiatan awal/persiapan, antara lain:
• Diutamakan terkait dengan
pemenuhan kebutuhan pendidikan dan
kesehatan (cek PJM Pronangkis)
• Recek pemanfaat/peserta yang
direncanakan sudah ada dalam daftar
war ga miskin (PS-2)
• Memastikan rencana kegiatan memberi
kemanfaatan langsung bagi warga
miskin.
• Jika terkait dengan mata pencaharian
diprioritaskan kegiatan yang
menunjang kegiatan ekonomi dan
meningkatkan lapangan kerja (cek PJM
Pronangkis)
• Rencana kerja untuk melembagakan
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
BKM/LKMdan
Fasilitator
Kelurahan
Implementasi
mengacu pada
prinsip-prinsip
pengelolaan
kegiatan sosial
Kegiatan terkait
langsung dengan
pemenuhan
kebutuhan dasar
pendidikan dan
kesehatan
(MDGs)
Diperoleh
kegiatan yang
sesuai dengan
target IPM dalam
peningkatan daya
20 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
kegiatan agar keberlanjutan terjamin
• Rencana kerja penggalangan swadaya
masyarakat: uang, material, dll.
• Rencana kerja Kerjasama dan
kemitraan
• Rencana kerja penerapan transparansi
& akuntabilitas pelaksanaan kegiatan
kepada publik.
beli, pendidikan
dan angka
harapan hidup
Kualitas kegiatan
meningkat
dengan adanya
proses penguatan
pada persiapan.
Pelaksanaan
membutuhkan
untuk melibatkan
komunitas dan
warga miskin
yang semakin
luas.
2 Rencana kerja untuk memperjelas target,
tahapan kegiatan, penanggung jawab
kegiatan, agar KSM/panitia mudah dalam
melaksanakan kegiatan yang telah
diencanakan.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Rencana
pelaksanaan
matang terjadwal
dan jelas
penanggung
Jawabnya
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 21
2) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/Panitia
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 KSM/Panitia telah menjalankan kegiatan
persiapan dengan baik, rencana kegiatan
yang tersusun diimplementasikan.
KSM/Panitia mengundang,
mengumpulkan calon peserta untuk
dilakukan penjelasan mengenai tujuan
pelaksanaan kegiatan, tahapan dan
proses, tanggung jawab masing-masing
pihak, dll.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Calon peserta
siap mengikuti
kegiatan sosial
yang difasilitasi
oleh KSM/Panitia
2 KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasi
komunitas dalam pelaksanaan kegiatan
mulai dari penggalangan swadaya,
pengorganisasian pelaksanaan kegiatan,
dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untuk
melaksanakan rencana kerja KSM/Panitia
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Fasilitator : UPS
Fasilitator
Kelurahan
Partisipasi warga
terwujud dalam
pelaksanaan
kegiatan
3 Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
bakuan seperti yang tercantum dalam
usulan kegiatan yang telah disetujui oleh
BKM/LKM.
UPS mendampinggi, memantau,
membimbing KSM/Panitia agar mampu
melaksanakan kegiatan sesuai aturan
main, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Partisipan:
Warga miskin PS
2
Fasilitator
Kelurahan
Kegiatan
terlaksana sesuai
bakuan kegiatan
dan terpantau
oleh BKM/LKM
melalui UPS
4 KSM/Panitia mengelola administrasi
pelaksanaan kegiatan dengan baik
sehingga bahan penyusunan laporan
tersedia dengan baik dan cukup.
Pelaksana :
Pengurus
KSM/Panitia
Data dan bahan
untuk pelaporan
kegiatan siap
22 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
3.3. Pengendalian dan Evaluasi
Pada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan
kemajuan kegiatan, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan
pengelolaan keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya
atau sumberdana lain. Di dalam laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah melayani berapa KK
miskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauh mana
output dan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan
adalah konsumsi publik, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua
pihak, baik melalui penempelan pada papan pengumuman di lima titik strategis maupun melalui
berbagai pertemuan.
Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan langkah 11) sosialisasi
laporan.
3) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Mengundang anggota KSM/panitia pelaksana
kegiatan sosial untuk bersama; melakukan
evaluasi, konsolidasi data hasil, menyusunan draft
laporan hasil
Pelaksana: Ketua
KSM/Panitia
Peserta: Anggota
KSM/Panitia
Ada catatan
evaluasi, data
terolah, draft
laporan jadi
2 Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan
minimal sesuai format yang telah disiapkan.
Laporan juga dilampiri foto-foto kegiatan, laporan
keuangan.
Pelaksana:
KSM/Panitia
Dokumen laporan
dan lampiran
tersusun
3 Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan sosial
yang lengkap termasuk penggunaan dana,
dokumentasi, dll. Kepada UPS BKM/LKM.
Pelaksana:
KSM/Panitia
Tanda terima
penyerahan
laporan hasil
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 23
4) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosial
No Kegiatan/Tujuan Pelaku Output
1 Persiapkan dokumen laporan hasil
pelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan
salin bagian-bagian yang dibutuhkan
untuk bahan sosialisasi. Buatlah
ringkasan, kemudian salin dan gandakan
sesuai dengan kebutuhan.
Pelaksana :
BKM/LKM dan UPS
Fasilitator : Tim
Faskel/ relawan
Bahan untuk
sosialisasi hasil
kegiatan sosial
2 Tempelkan beberapa informasi penting
hasil kegiatan sosial di lima titik papan
informasi dan pengumuman yang
strategis lainnya.
Pelaksana :
BKM/LKM dan UPS
Fasilitator : Tim
Faskel/ relawan
Info hasil
pelaksanaan
sudah
tertempel
3 Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkat
kelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaan
kegiatan sosial, dengan menyampaikan
ringkasan-ringkasan yang informatif dan
dibutuhkan oleh masyarakat.
Pelaksana : UPS
BKM/LKM
Fasilitator : Tim
Faskel/ relawan
Berita acara
dan daftar
nama peserta
4 Sosialisasi dilakukan ditingkat basis
minimal tiga titik utamanya kantong
warga miskin, bisa dilakukan melalui
pertemuan yang sudah ada di
masyarakat.
Pelaksana :
relawan
Berita acara
dan daftar
nama peserta
5 Memberikan salinan rekapitulasi laporan
hasil pelaksanaan kegiatan sosial kepada
pihak terkait seperti: Lurah/kades.
Pelaksana : UPS
BKM/LKM
Progres
kegiatan sosial
terpublikasi
24 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
3.4. Pendampingan KSM di lokasi Pilot
Sebelum mencapai tingkat kemandirian, maka KSM perlu dikuatkan terlebih dahulu melalui kegiatan
pendampingan di lokasi Pilot Pendampingan KSM terpilih. Adapun hal-hal yang harus dikuatkan
dalam KSM adalah aspek solidaritas dan kemandirian dalam menangani permasalahan kelompok,
meliputi :
1. Pertemuan Rutin
2. Tabungan
3. Pembukuan
4. Pinjaman dalam Kelompok
5. Angsuran Anggota
Untuk memudahkan, kelima hal tersebut di atas disebut juga dengan lima jalan menuju sukses, atau
Panca Sutra. Kelima hal tersebut diyakini dapat memperkuat modal sosial KSM.Dengan pertemuan
rutin, tabungan, dan pinjaman, keakraban (kohesivitas) KSM semakin terpelihara. Kepercayaanpun
semakin terbangun ketika antar anggota dibiasakan mengangsur pinjaman tepat waktu dan
membukukannya dengan baik agar pemasukan dan pengeluaran dapat dikelola dan dikendalikan.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 25
BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
26 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
4.1 Pemantauan
Pengendalian pelaksanaan akan dilakukan melalui dukungan kegiatan pemantauan, pengawasan dan
evaluasi untuk memberikan umpan balik (feed-back) terhadap strategi operasional yang ditetapkan
dalam meningkatkan kinerja PNPM Mandiri Perkotaan. Kerangka pengendalian pelaksanaan secara
terintegrasi sangat dipengaruhi oleh penetapan indikator-indikator kinerja kunci (key performance
indicators), termasuk tolok ukur (benchmarking) yang digunakan. Pelaksanaan pengendalian akan
difokuskan pada langkah-langkah berikut:
i. Pemantauan di tingkat program dilaksanakan secara rutin, dalam basis harian maupun
bulanan melalui sistem informasi manajemen (SIM), pengelolaan pengaduan masyarakat, dan
website, yang terutama ditujukan untuk melakukan pengamatan serta menjaga koridor
keberlanjutan program, yang dapat diindikasikan melalui konsistensi terhadap pencapaian
tujuan PNPM Mandiri Perkotaan. Pemantauan dilakukan oleh konsultan, fasilitator, maupun
secara partisipatif oleh masyarakat. Pemantauan secara partisipatif oleh masyarakat dilakukan
melalui perangkat kerja partisipatif.
ii. Supervisi dilaksanakan secara periodik, dalam basis triwulanan secara proporsional termasuk
melalui uji petik, dan difokuskan serta ditujukan untuk melihat hasil-hasil yang telah diperoleh,
dengan membandingkan terhadap target yang ditetapkan dalam perencanaan. Hasil-hasil
yang diperoleh akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian keluaran (output). Supervisi
di tingkat masyarakat dilakukan oleh BKM/LKM, UP, dan relawan dengan metoda uji petik
yang disepakati bersama.
iii. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian untuk memberikan umpan balik terhadap ketepatan
penerapan strategi operasional, diukur melalui tingkat pencapaian dari setiap indikator yang
digunakan (seperti outcome, dampak program), untuk dibandingkan dengan tolok ukur yang
telah ditetapkan. Konsistensi keberlanjutan program dievaluasi dan diukur melalui rancangan
strategi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja implementasi program. Hasil evaluasi
partisipatif oleh masyarakat dilaporkan dalam Rembuk Warga Tahunan.
Tujuan pengendalian yang berupa monitoring, supervisi maupun evaluasi adalah :
a) Terkumpulnya data dan informasi tentang proses dan hasil setiap kegiatan.
b) Memperoleh informasi tentang kondisi kesesuaian antara implementasi kegiatan dengan
ketentuan yang ditetapkan (dalam pedoman).
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 27
c) Memperoleh analisis tentang tingkat pencapaian keberhasilan (kinerja) sesuai dengan
aspek-aspek dan ukuran yang telah ditetapkan.
d) Memperoleh analisis tentang hasil dan dampak dari pelaksanaan program.
e) Membangun sistem tanggungjawab sosial di tengah masyarakat terhadap jalannya
setiap pelaksanaan kegiatan.
4.2 Pengendalian, Pemantauan dan Keberlanjutan
Pengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara berjenjang mulai level fasilitator hingga KMP.
Substansi pengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung
pada Tenaga Ahli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan sosial agar
sesuai koridor, tidak melanggar negative-list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan
menunjang pencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I
hingga Bab IV.
Dimuka sempat disinggung bahwa kegiatan sosial berhubungan dengan sektor-sektor yang relevan
dengan Program Penanggulangan Kemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis
Keluarga dan Cluster IV Program Serba Murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial
berbasis keluarga antara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung
Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air
Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban.
Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan
juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan.
Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sektor-
sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun pemerintah pusat akan menjadikan program
berjangka panjang. Kegiatan sosial yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan program-
program daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan.
Kegiatan sosial yang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka dan
program lainnya juga akan lebih terpelihara masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan
tersebut kekuatan terbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal
sosial dan jaringan sosial. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik
kemungkinan penyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat
masa transisi yang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju
28 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
keberlanjutan program Sosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh askot sosial dan fasilitator sosial
yang dikoordinir oleh TA Sosialisasi.
Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hingga
ke level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sektoral, terutama yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk
(perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerja sama dengan relawan-relawan spesialis
(sektor) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.
Untuk pengendalian dan pengelolaan pendampingan KSM dilokasi Pilot Pendampingan KSM diatur
pada lampiran 2 POB ini.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 29
Gambar 4
Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial
30 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 31
LAMPIRAN I
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 33
DAFTAR ISI LAMPIRAN 1: KEGIATAN SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT SDM | 34 A. Pentagon Penghidupan Berkelanjutan | 34 Gambar 1 : Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya | 35 Gambar 2 : Ilustrasi Jaringan Kerjasama Relawan Sektor | 38 Gambar 3 : Proses Belajar dalam KBK | 39
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
34
LAMPIRAN 1
KEGIATAN SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT
SUMBER DAYA MANUSIA
Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang pada
potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahan
lama dan tidak bias sasaran. Salah satu faktor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapai
dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan
masyarakat agar lebih realistis.
Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM Mandiri
Perkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan sosial atau yang disebut dengan
Tridaya. Salah satu aspek penting adalah pengembangan masyarakat (Social Development); sebab
tiap langkah kegiatan PNPM selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat.
A. Pentagon Penghidupan Berkelanjutan
Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadi
landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menuju
masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang sosial terkandung aspek pengembangan
masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok
masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki
peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif
dibangun dari sinergi peran individu-individu yang kuat. Sehingga bidang sosial menerjemahkannya
ke dalam sejumlah kegiatan sosial yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (human
capital).Dalam pentagon peningkatan akses(Gambar I), aset dan sumber daya, kegiatan sosial
mengambil peran pada potongan aspek Sumber Daya Manusia (Human Capital) dengan aspek Sosial
(social capital) dan aspek Financial (financial capital).
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 35
Gambar 1
Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan Sumberdaya
Pada potongan pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan sosial yang
telah terbentuk di masyarakat dan tidak menciptakan “kepanitiaan” baru yang terlepas sama sekali
dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jika
dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yang
dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harus
berkesinambungan.
Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang
diorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS
mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan
kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja,
sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan
sosial akan berjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian
masyarakat.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
36
B. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGs
Sejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia.
Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakati
dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitu
paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan Millennium
Development Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran
pembangunan millennium.
Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain: KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Dunia
tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan dan
Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 di
Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York,
sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan,
termasuk presiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium
Development Goals (MDGs) yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan
indicator yang harus dicapai, yaitu :
1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
2. Pemerataan pendidikan dasar
3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi tingkat kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Sebagai tindak lanjut, setiap negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGs
report (www.wikipedia.org).Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepada
pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu,
pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan pendidikan(pendidikan dasar,
kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untuk
mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap negara untuk menjadi target
pembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua
kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama
terkait dengan pendidikan dan kesehatan.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 37
C. Hubungan Kegiatan Sosial dengan IPM
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan Human
Development Indeks (HDI) adalah indeks standard untuk mengukur keberhasilan pembangunan
manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India
Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari
Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini
dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.
Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna
daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna
sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam
membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara
dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu:
1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya
dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio
(bobot satu per tiga).
3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto
per kapita dalam paritasi daya beli.
Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran
alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karena
telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secara
bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks ini
untuk mengukur kapasitas SDM secara individu namun tidak menutup kemungkinan menunjang
kapasitasnya sebagai makhluk sosial. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui
angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan
kesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan
menguatkan modal sosial.
D. Strategi Pendampingan Kegiatan Sosial
PNPM Mandiri Perkotaan meletakkan keberhasilannya di atas jaringan norma dan jaringan kerjasama
yang dibangun oleh masyarakat, yang disebut dengan jaringan relawan. PNPM Mandiri Perkotaan
tidak akan mampu meningkatkan taraf hidup tanpa modal sosial. Oleh sebab itu BKM/LKM yang
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
38
dibentuk di setiap desa/kelurahan berfungsi untuk mengorganisir modal sosial. BKM/LKM bersama
jaringan relawan (kader posyandu, kader PKK, relawan pendidikan, relawan kesehatan, penyuluh
pertanian dsb) mengusahakan peningkatan taraf hidup melalui pemenuhan sejumlah kebutuhan
dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan hidup, sebagaimana yang
dicita-citakan IPM dan MDGs.
Gambar 2
Ilustrasi Jaringan Kerjasama Relawan Sektor
Kelompok Relawan
Pendidikan
Kader PAUDKader
PKK
Pegiat Sekolah
Demokrasi
Relawan Anak
Jalanan
Kader BKKBN
Relawan
Kesehatan
Bidan
Desa
Kader
PKK
Kader
Posyandu
Paguyuban
Pedagang Pasar
Gabungan Kelo
mpok T
ani
(GAPOKTAN)
Pedagang
Sayuran
Pedagang
Buah
Pedagang
Tempe
Kelompok Tani
Petani
Kedelai
Petani Sayuran
& Buah
Relawan
Pertanian
Himpunan Petani
Pemakai Air
( HIPPA )
Petani 1Petani 2
Petani 3Petani 4
DESA / KELURAHAN
Relawan
Pedagang
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 39
Gambar 3
Proses Belajar dalam KBK
Gambar diadaptasi dari Membangun Masyarakat Pembelajar, Panduan Metodologi Pendidikan Non
formal untuk fasilitator Lapang, SPPM; 2003
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 41
LAMPIRAN 2
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 43
DAFTAR ISI LAMPIRAN 2: KEGIATAN PILOT PENDAMPINGAN KSM | 44 A. Tujuan | 46 B. Keluaran | 46 C. Kekhasan Pilot Pengembangan KSM | 46 D. Lokasi | 46 E. Penggunaan dan Pemanfaatan Dana BLM Sosial untuk Penguatan KSM | 47 F. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pilost KSM | 49 G. Pengertian Kelompok dan KSM | 66 H. Pembangunan/Pengembangan KSM Calon Percontohan | 67 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 : Proses Pembangunan / Pengembangan KSM | 49 Gambar 2 : Penjabaran Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Pendampingan KSM | 51 DAFTAR TABEL Tabel 1 : Tahapan Pemanfaatan Dana BLM Sosial | 48 Tabel 2 : Proses Pembangunan/Pengembangan KSM (Penjelasan Gambar 1) | 53 Tabel 3 : Tahap pelaksanaan kegiatan KSM Percontohan | 64
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
44
LAMPIRAN 2
KEGIATAN PILOT PENDAMPINGAN KSM
Bappenas menyiapkan strategi penanggulangan kemiskinan secara lebih komprehensif yang berbasis
pada pengembangan penghidupan berkelanjutan/P2B (sustainable livelihoods approach).
Menindaklanjuti hal tersebut maka PNPM Mandiri Perkotaan mengembangkan Program
Pengembangan Penghidupan Masyarakat berbasis Masyarakat (PPMK) yang dilaksanakan dalam tiga
tahap, yaitu:
1. Tahap 1: Kegiatan Pilot Pendampingan KSM, melalui:
a. Membangun modal sosial dan komitmen kelompok
b. Melaksanakan lima aturan dasar kelompok
2. Tahap 2: Program Dana Bergulir, melalui:
a. Rencana pengembangan usaha
b. Penambahan modal sesuai aturan UPK
3. Tahap 3: Usaha Ekonomi Produktif , melalui:
a. Menjalin kemitraan
b. Penambahan modal sesuai dengan ketentuan PPMK
Keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam PNPM Mandiri Perkotaan
dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan pelembagaan
perencanaan partisipatif dan pengokohan kelembagaan masyarakat tingkat basis, yaitu Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Tahap pertama kegiatan pengembangan penghidupan di PNPM Mandiri Perkotaan adalah Pilot
Pendampingan KSM. Pilot dilaksanakan dengan cara pendampingan intensif untuk penguatan
kelompok KSM, agar KSM dapat menjadi kelompok yang berdaya.Kegiatan ini menitikberatkan pada
peningkatan akses kerja dan usaha bagi kelompok marginal.Kegiatan pilot inimerupakan intervensi
PNPM Mandiri Perkotaan dari tahap miskin ke berdaya.
Pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan aset penghidupan
yaitu aset sumber daya manusia, aset sumber daya alam, aset sumber daya sosial, aset sumber
daya fisik dan aset sumber daya keuangan (merujuk lampiran 1).Dari lima aset pentagonal
penghidupan tersebut, Pilot fokus untuk mengintervensi tiga aspek yaitu: Sumber Daya Manusia,
Sumber Daya Sosial, dan Sumber Daya Keuangan..
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 45
Kegiatan Pilot Pendampingan KSM adalah salah satu tahapan kegiatan pengembangan
penghidupan di PNPM Mandiri Perkotaan yang metitikberatkan pada peningkatan
akses usaha dan akses lapangan kerja bagi kelompok miskin.
Pilot dilaksanakan melalui strategi penguatan kelompok, pendekatan berbasis
kebutuhan dan inisiatif masyarakat miskin, sertapeningkatan pelayanan BKM/LKM
melalui Unit-unit Pelaksana untuk masyarakat miskin.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
46
A. Tujuan
Penguatan Kelompok melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan yang berorientasi pada
peningkatan akses usaha dan kesempatan kerja bagi kelompok miskin.
B. Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Pilot Pendampingan KSM adalah sebagai berikut:
1. Terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)yang anggotanya menjalankan secara
konsisten lima aturan dasar kelompok yaitu: (1) Pertemuan rutin mingguan, (2)Tabungan rutin
mingguan, (3) pembukuan rutin mingguan, (4) Pinjaman dalam kelompok, dan (5)
Pengembalian pinjaman dalam kelompok
2. Meningkatnya jumlah warga miskin yang memiliki keterampilan usaha dan/atau kesempatan
kerja
3. Meningkatnya jumlah KSM yang dapat mengakses dan melaksanakan Kegiatan Sosial
Berkelanjutan.
C. Ke-Khasan Pilot Pendampingan KSM
Sesuai dengan tujuan utama program untuk menanggulangi kemiskinan dengan fokus pada
masyarakat yang termiskin dari masyarakat miskin (PS-2 Prioritas 1) dengan usaha sendiri maka
kegiatan Pilot Pendampingan KSM ini memiliki ketentuan yang “tidak bisa ditawar atau
dinegosiasikan”, yang akan memandu masyarakat dalam pelaksanaan program. Ketentuan yang
“tidak bisa ditawar atau tidak bisa dinegosiasikan” ini adalah masyarakat harus:
1. Penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat yang menjalankan secara konsisten lima aturan
dasar kelompok;
2. Berlatih menolong dirinya dan berkontribusi untuk perkembangan kelompok;
3. Memberikan perhatian kepada anggota kelompok yang menurut penilaian anggota kelompok
termiskin;
D. Lokasi
Tahun 2014 Kegiatan Penguatan KSM merupakan program pilot yang dilaksanakan di 9 provinsi, 14
Kabupaten/Kota yang tersebar di 56 kelurahan terpilih. Pemillihan kota/kabupaten lokasi pilot
dilakukan berdasarkan kriteria kabupaten/kota yang memiliki komitmen DDUB tinggi di propinsi
terpilih. Adapun kriteria kelurahan terpilih adalah sebagai berikut:
1. Status administrasi pemerintahan adalah kelurahan 1
2. Kategori kelurahan sedang atau besar 2
1Kecuali Provinsi Aceh, status administrasi adalah gampong
2Kelurahan sedang adalah kelurahan yang nilai pagu BLM 200 juta dan Kelurahan besar adalah Kelurahan
yang nilai pagu BLM 350 juta.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 47
3. Merupakan kelurahan termiskin di tim fasiliator
4. Kinerja pembukuan sekretariat minimal memadai
5. Dalam setiap Kabupaten/Kota dipilih 4 (empat) kelurahan yang tersebar di 2 (dua) tim
fasilitator yang berbeda.
6. Penetapan lokasi selanjutnya akan diatur melalui surat keputusan PMU.
E. Penggunaan dan Pemanfaatan Dana BLM Sosial untuk Penguatan KSM
1. Penggunaan Dana BLM Sosial
BLM Sosial adalah stimulan untuk mendukung keuangan dan kegiatan kelompok serta BKM/UP-UP,
yang diperuntukkan bagi:
a. Kebutuhan dasar
b. Penguatan Kapasitas
c. Aset bergulir dan aset produksi
2. Mekanisme penyaluran BLM sosial
Setelah dana BLM masuk ke rekening BKM/LKM, maka dana BLM Sosial dengan porsi maksimum
sebesar 30% dari total BLM dapat dimanfaatkan oleh KSM dengan memperhatikan ketentuan
sebagai berikut :
a. Pencairan dana BLM sosial tahap I sebesar maksimal 15 juta akan dikelola oleh UPS dan
Relawan Pendamping yang digunakan untuk :
i. Penguatan kapasitas Lurah, BKM/LKM, UPS dan Relawan Pendamping
dengan materi KSM, manajemen organisasi, dll
ii. Pelatihan KSM dengan materi manajemen organisasi, keuangan Kelompok,
dll.
b. Pencairan dana BLM sosial tahap II akan dikelola oleh KSM dan dimanfaatkan untuk
pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha maupun lapangan
kerja serta pinjaman anggota kelompok yang dikelola secara bergulir di KSM dengan
ketentuan sebagai berikut :
i. KSM mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai proposal yang
telah dinyatakan layak oleh UPS dan telah diverifikasi oleh KMW/Korkot dan
melampirkan dokumen proposal yang telah dinyatakan layak;
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
48
ii. UPS dan Sekretariat BKM/LKM melakukan verifikasi RPD yang disampaikan
KSM dengan alat bukti proposal layak;
iii. Sekretariat BKM/LKM menyalurkan dana BLM sosial kepada KSM sesuai RPD
yang telah diverifikasi.
iv. KSM menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) kepada UPS dan
Sekretariat BKM/LKM secara berkala dan UPL di bantu Relawan Pendamping
melakukan monitoring perkembangan KSM secara berkala dan menerus.
3. Tahapan Pemanfaatan BLM Sosial
Tahapan pemanfaatan BLM Sosial ke KSM dilakukan dengan beberapa ketentuan khusus sebagai
berikut :
Tabel 1. Tahapan Pemanfaatan Dana BLM Sosial
Tahapan
Pemanfaatan Kegiatan Jangka waktu Syarat
Pertama (maks
Rp. 15 Juta)
Pelatihan Lurah, BKM/LKM,
UP, Relawan Pendamping,
Dilaksanakan
sebelum
pendampingan KSM
Pelatihan KSM terkait
manajemen organisasi dan
keuangan kelompok
Mulai minggu ke 1 1. Terbentuk kelompok
2. Ada kepengurusan
3. Ada aturan bersama
Kedua Pelatihan Keterampilan dan
manajemen usaha sesuai
kebutuhanKSM
Mulai minggu ke 5
dan seterusnya
1. Pemenuhan lima
aturan dasar
kelompok
2. Ada kesepakatan jenis
usaha / kebutuhan
dasar
3. Anggota KSM sudah
memiliki manajemen
usaha/ lapangan
pekerjaan
Dana waqaf diperuntukan
bagi:
a. Kebutuhan Dasar
b. Aset Bergulir dan
c. Aset Produksi
Mulai minggu ke 13
dan seterusnya
1. Pemenuhan lima
aturan dasar
kelompok
2. Proposal usaha
diverifikasi dan
disetujui oleh
BKM/LKM dan
Relawan Pendamping
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 49
F. Tahap pelaksanaan kegiatan Pilot KSM
Pembekalan
kepada Fasilitator
mengenai KSM
· Sosialisasi Konsep
dan Substansi KSM
kepada Masyarakat
oleh Fasiltator
· FGD Dinamika KSM
(berbasis hasil RPK
dan PS)
· Sosialisasi
Konsep dan
Substansi
KSM oleh
Relawan
Pendamping
Kelompok
· FGD
Dinamika
KSM
1. Susun/Review
Tujuan
2. Kesepakatan
Bersama /
Aturan Main :
· Pertemuan
rutin
· Tabungan
· pencatatan
· Pinjaman
· angsuran
Pembangunan
KSM
Pengembangan
KSM
Penilaian
Kelayakan
oleh UP-UP :
· Kelayakan
KSM
· Kesesuaian
usulan
dengan
PJM
Pronangkis
Teridentifikasi dan
Penggalangan Relawan
Pendamping Kelompok
Pelatihan kepada BKM,
UP-UP dan Relawan
Pendamping Kelompok
Penyusunan
Rencana
Kegiatan
KSM
Ya
Tidak
Direkomenda
sikan dalam
Penetapan
Prioritas
1
6 a
9
4
3
2
8
7
6.b.
10
5
· Akses BLM
· Akses APBD
· Akses
Channelling
· Akses
Sumberdaya
lain
Proses Verifikasi Usulan KSMProses Pembangunan KSM
Gambar 1.Proses Pembangunan/Pengembangan KSM
Tahap Kegiatan Pendampingan KSM di lokasi pilot pada hakekatnya sama dengan pendampingan
kegiatan sosial di lokasi reguler sebagaimana dimaksud dalam Bab III POB ini (Lihat Gambar 5
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial, hal 9).Perbedaannya hanya terdapat dalam 1)penjabaran
tahap kegiatan dan 2)pemanfaatan BLM.
Terkait dengan penjabaran tahapan kegiatan, dalam Gambar 3 tersebut diterangkan bahwapada
Tahap 1 adalahSosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial. Tahap inidijabarkan lebih lanjut dalam Proses
pembangunan/pengembangan KSM di Lokasi Pilot, menjaditerdiri dari :
1. Pembekalan kepada Fasilitator mengenai KSM
2. Sosialisasi di tingkat Kelurahan mengenai :
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
50
a. Konsep dan Substansi KSM kepada Masyarakat oleh Fasilitator
b. FGD Dinamika KSM (berbasis hasil RPK dan PS)
3. Melakukan identifikasi dan penggalangan Relawan Pendamping Kelompok
Sementara itu untuk Tahap 2, mengenai Pembangunan/Penguatan KSM Sosial (Tahap 3) dijabarkan
lebih lanjut dalam pendampingan KSM menjadi :
1. Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok serta FGD
Dinamika KSM oleh Relawan pendamping Kelompok (Tahap ke 5).
a. Pembangunan KSM(Tahap 6a)
b. Pengembangan KSM(Tahap 6b)
2. Penyusunan/Review Tujuan dan Kesepakatan Bersama/Aturan Main (Tahap 7)yang
meliputi 5 aturan dasar (Panca Sutra), yaitu :
a. Pertemuan rutin
b. Tabungan
c. Pencatatan
d. Pinjaman
e. angsuran
Sedangkan untuk Pemanfaatan BLM, di Gambar 3 Pelaksanaan kegiatan sosial reguler baru dapat
dilaksanakan pada tahap 7. Namun dalam Pendampingan KSM di Lokasi Pilot dilakukan sejak awal
(pada minggu ke 0) yang dipergunakan untuk pelatihan BKM, UP-UP dan Relawan Pendamping
Kelompok dengan alokasi sebesar Rp. 15 juta.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 51
Gambar 2
Penjabaran Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Pendampingan KSM
Tahap 1 Sosialisasi Pengelolaan
Kegiatan Sosial Pembekalan kepada Fasilitator
mengenai KSM (Tahap 1)
Sosialisasi di Tingkat Kelurahan (Tahap 2) 1. Konsep dan Substansi KSM kepada
Masyarakat oleh Fasilitator 2. FGD Dinamika KSM (berbasis hasil RPK
dan PS)
Identifikasi dan Penggalangan Relawan
Pendamping Kelompok (Tahap 3)
Pembangunan/Penguatan KSM
Sosial (Tahap 3)
Sosialisasi Konsep dan Substansi KSM oleh Relawan Pendamping Kelompok serta FGD Dinamika KSM oleh Relawan pendamping Kelompok (Tahap ke 5).
Pembangunan KSM (Tahap 6a)
Penyusunan/Review Tujuan dan Kesepakatan Bersama/Aturan Main (Tahap 7) :
1. Pertemuan rutin 2. Tabungan 3. Pencatatan 4. Pinjaman 5. angsuran
Pengembangan KSM (Tahap 6b)
peKSM (Tahap 6a)
Pelaksanaan Kegiatan Sosial Pendampingan Kegiatan KSM
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
52
Tahap sosialisasi hasil pemutakhiran Pemetaan Swadaya (PS) sebagaimana terlihat pada gambar 1
telah diuraikan pada tahap persiapan, dimana pada sosialisasi hasil PS, warga miskin yang belum
memiliki kelompok maupun warga miskin yang telah bergabung dalam KSM (existing) telah
menyatakan komitmen dan beminat berkelompok.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 53
Tabel 2
Proses Pembangunan/Pengembangan KSM (Penjelasan Gambar 1)
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
1. Pembekalan
Kepada
Fasilitator
mengenai
KSM
Pembekalan mengenai substansi
dan mekanisme materi
Pendampingan KSM kepada
Fasilitator
KMP dan WB Pemandu
Nasional KMP
1. Askot
Sosial
2. Askot MK
3. Faskel
Sosial
2. Sosialisasi
Konsep dan
Substansi
KSM kepada
Masyarakat
dan FGD
Dinamika
KSM berbasis
hasil RPK
1. Sosialisasi Konsep dan
Substansi KSM kepada
Masyarakat dan Fasilitator dan
FGD Dinamika KSM berbasis
hasil RPK
2. Sosialisasi hasil pemutakhiran
data PS-2 kepada peserta
sebagai acuan untuk
membentuk KSM
3. Warga miskin (PS 2) yang
telah maupun belum
tergabung dalam KSM
dimintaberkomitmen
untukbergabung membangun
atau mengembangkan KSM.
4. Penggalangan Relawan
Pendamping Kelompok (RPK)
yang akan mendampingi KSM
BKM dan Lurah Fasilitator
dan BKM
BKM,
Relawan dan
UP-UP
3. Penggalanga
n Relawan
Pendamping
Kelompok
1. Identifikasi Relawan
Pendamping Kelompok
2. Pendaftaran Relawan
Pendamping Kelompok, yang
BKM dan Lurah Fasilitator
dan BKM
BKM,
Relawan dan
UP-UP
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
54
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
bersedia untuk mendampingi
dan memfasilitasi KSM
4. Pelatihan
kepada BKM,
UP-UP dan
Relawan
Pendamping
Kelompok
BKM dan UP-UP dilatih mengenai
:
1. Konsep peningkatan
penghidupan berbasis mata
pencaharian
2. Fungsi KSM dalam
Penanggulangan Kemiskinan
dan Dinamika kelompok
3. Manajemen Organisasi,
Tabungan rutin, Pinjaman,
Angsuran
Pelatihan ini menggunakan
pendekatan belajar sambil
berpraktek (learning by doing
atau On the Job training)
dalam pertemuan rutin KSM
BKM dan Lurah Askot,
Fasilitator
BKM, UP-UP
dan Relawan
Pendamping
Kelompok
5. Sosialisasi
Konsep dan
Substansi
KSM oleh
Relawan
Pendamping
Kelompok
1. Sosialisasi Konsep dan
Substansi KSM oleh Relawan
kepada komunitas
2. Sosialisasi hasil pemutakhiran
data PS-2 kepada peserta
sebagai dasar pembenukan
KSM
Warga miskin (PS 2) yang
telah maupun belum
tergabung dalam KSM
dimintaberkomitmen
untukbergabung membangun
atau mengembangkan KSM.
Komunitas
warga
masyarakat di
tingkat basis
Relawan
Pendamping
Kelompok
Warga PS-2
dan warga
komunitas
6. FGD 1. FGD Dinamika Kelompok Komunitas Relawan Warga PS-2
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 55
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
Dinamika
Kelompok
mendiskusikan pentingnya
berkelompok. Event ini dapat
digabung atau terpisah
dengan event Sosialisasi.
Namun Kelompok tidak harus
dibentuk baru, bisa
menggunakan kelompok lama
(lebih disarankan).
2. Terdapat dua opsi, yaitu :
pembangunan KSM untuk
KSM baru dan pengembangan
KSM untuk KSM lama. Untuk
Kelompok lama dapat
dikembangkan menjadi KSM
setelah direview visi, misi,
dan aturan mainnya.
warga
masyarakat di
tingkat basis
Pendamping
Kelompok
dan warga
komunitas
7. Pembanguna
n KSM baru
1. Dalam Pembangunan KSM
baru disepakati
beranggotakan 10-15 orang,
dengan ketentuan :
a. berasal dari warga miskin
hasil pemutakhiran data
PS-2
b. Setiap keluarga miskin
diwakili 1 orang sebagai
anggota KSM
c. Bersedia menabung
sesuai kemampuan
anggota dalam setiap
pertemuan mingguan
d. Bersedia bekerjasama
dalam kelompok
e. Siap meluangkan waktu
Komunitas
warga
masyarakat di
tingkat basis
Relawan
Pendamping
Kelompok
Warga PS-2
dan warga
komunitas
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
56
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
untuk mengikuti
pertemuan rutin
mingguan maupun
pelatihan kelompok
f. Syarat lain yang
disepakati oleh warga
masyarakat atau rumah
tangga miskin
2. Menyepakati tujuan dan
aturan main KSM, meliputi :
a. Tujuan KSM
b. Kesepakatan
Bersama/Aturan Main :
(1) Pertemuan rutin
(2) Tabungan
(3) Pembukuan
(4) Pinjaman
(5) Angsuran
8. Untuk
Pengembang
an KSM lama
(dari
kelompok/KS
M lama)
1. Identifikasi kelompok-
kelompok yang sudah ada
dan mengakar di masyarakat
seperti kelompok tani,
kelompok perempuan,
kelompok pembangunan
seperti Posyandu, BKKBN, dll.
2. Mengembangkan KSM dari
kelompok lama tersebut
dengan mereview :
a. Tujuan, apakah
kelompok atau KSM
lama
tersebutdibentuk
Komunitas
warga
masyarakat di
tingkat basis
Relawan
Pendamping
Kelompok
Warga PS-2
dan warga
komunitas
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 57
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
bertujuan untuk
bekerjasama dalam
menanggulangi
kemiskinan anggota,
sehingga warga
miskin/termiskin yang
terdaftar dalam
kelompok terlibat
dalam semua
kegiatan kelompok.
b. Kemanfaatan,
apakah
kelompok/KSM lama
telah
mengembangkan
peningkatan
pengetahuan, kualitas
hidup seperti
pendidikan,
kesehatan,
pendapatan,
permukiman dan
lainnya.
c. Aturan bersama
kelompok, apakah
membuka akses
warga miskin dan
perempuan menjadi
anggota kelompok.
d. Keanggotaan,
apakah seluruhnya
beranggotakan warga
miskin dan termiskin
dari data PS-2; dan
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
58
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
selalu terlibat dalam
kegiatan kelompok,
e. memiliki tabungan
rutin kelompok sesuai
kemampuan anggota,
dan
f. bersedia
meluangkan waktu
dalam mengikuti
pertemuan rutin
mingguan dan dapat
berkerjasama dalam
kelompok
g. identifikasi
anggota kelompok
yang berminat usaha
dan atau mencari
lapangan pekerjaan;
3. Pembentukan struktur
kepengurusan KSM, terdiri
dari Koordinator, sekretaris
maupun bendahara.
Kepemimpinan akan menjadi
hal kunci memfasilitasi
pembentukan aturan
kelompok,
mengkomunikasikan, dan
menegakkannya, termasuk
menjadi penengah konflik.
KSM wajib memberikan
kesempatan kepada yang
termiskin untuk terlibat dalam
kegiatan KSM, dalam struktur
kepengurusan atau menjadi
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 59
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
coordinator KSM.
4. Mendiskusikan Tujuan
dan Aturan Bersama KSM
dilakukan dengan :
a. menyepakati Visi, Misi
dan Tujuan kelompok;
b. Menetapkan Nama
identitas kelompok;
c. Menyusun dan
menyepakati Lima
Aturan Dasar
Kelompok yang harus
dipenuhi oleh semua
anggota kelompok:
i. Tabungan Rutin
mingguan, sebagai
proses pembelajaran
dalam menolong
dirinya sendiri
melalui kegiatan
menabung (self-
help) dan menolong
sesama anggota
kelompok melalui
kegiatan pinjaman
(mutual help).
Tabungan rutin
dapat berbentuk
uang atau lainnya,
sesuai kemampuan
dan kesepakatan
anggota KSM. Dalam
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
60
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
pertemuan pertama
disepakati bentuk
dan besarnya
tabungan.
ii. Pertemuan rutin
mingguan, yang
ditentukan oleh
anggota kelompok
secara demokratis
dengan tempat
pertemuan secara
bergantian di tempat
anggota. Semua
anggota siap
memimpin
pertemuan bila
rumahnya menjadi
tempat pertemuan.
Ini sebagai
pembelajaran dalam
kepemimpinan
kelompok kecil.
iii. Pembukuan rutin.
Pembukuan/adminst
rasi kegiatan dan
keuangan dilakukan
rutin melalui :
· Pelaksanaanperg
uliran pinjaman
dalam kelompok.
Kelompok dapat
memulai
pinjaman dalam
kelompok segera
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 61
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
setelah ada
permintaan dari
anggotanya,
bahkan dapat
dimulai dari
pertemuan
pertama.
· Melaksanakan
pengembalian
pinjaman dalam
kelompok
iv. Penguatan
kapasitas KSM.
Semua anggota
Kelompok dipastikan
siap untuk mengikuti
pelatihan penguatan
organisasi dan
keuangan kelompok
bagi KSM yang lolos
menjadi KSM untuk
Pilot antara lain:
Manajemen
Ekonomi Rumah
Tangga (ERT);
Manajemen
organisasi dan
keuangan
kelompok,
pelatihan
ketrampilan(vocat
ional training)
sesuai kebutuhan
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
62
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
(kelompok usaha
dan kelompok
pekerja).
v. Kesiapan
menerima
penilaian kinerja
KSMsetelah
terlaksananya
pertemuan rutin
mingguan selama
empat (4) kali
berturut-turut sesuai
dengan indikator
kinerja kelulusan
sebagai KSM peserta
program- sesuai
dalam format KPK
(Kartu
Perkembangan
Kelompok). Indikator
kinerja kelulusan
KSM adalah sebagai
berikut:
Min 90%
kehadiran
anggota pada
pertemuan rutin
Min 75%
anggota
kelompok
menabung secara
rutin
100%
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 63
No Tahapan
Kegiatan
Uraian Kegiatan Pelaksana Fasilitasi Peserta
pembukuan
dilaksanakan
secara tepat
waktu
100% agenda
pertemuan
rutin terpenuhi
9. Penyusunan
Rencana
Kerja KSM
Rencana Kerja KSM disusun
bersama sejak pelatihan praktek
(OJT) KSM, mengatur tentang
simpanan, tabungan, pinjaman,
angsuran dan kegiatan yang
menunjang pencapaian tujuan
KSM. Rencana kerja direalisasikan
dalam setiap pertemuan rutin
KSM
KSM Relawan
Pendamping
Kelompok
KSM
10. Penilaian
Kelayakan
KSM oleh UP-
UP BKM
KSM-KSM yang telah layak dan
memenuhi syarat diverifikasi
kelayakannya oleh UP-UP
kesesuaiannya dengan orientasi
penanggulangan kemiskinan KSM
dan usulan PJM Pronangkis
Relawan
Pendamping
Kelompok dan
UP-UP
Relawan
Pendamping
Kelompok
dan UP-UP
KSM
11. Penentuan
Akses dana
BLM oleh
KSM
KSM-KSM yang telah layak dan
diverifikasi ditentukan akses dana
melalui BLM APBN, APBD, atau
Swasta
Relawan
Pendamping
Kelompok dan
UP-UP
Relawan
Pendamping
Kelompok
dan UP-UP
KSM
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
64
Tahap selanjutnya secara rinci dijelaskan siklus pembangunan/pengembangan KSM seperti
dibawah ini :
Tabel 3
Tahap pelaksanaan kegiatan KSM Percontohan
Waktu Tahap Pelaksana dan Peserta Hasil yang diharapkan
Minggu ke - 0 Pembangunan/Penge
mbangan KSM Calon
Percontohan
Pelaksana:
BKM/UP-UP, Relawan
Pendamping (didampingi
oleh Fasilitator)
Peserta:
Anggota kelompok baru
dan kelompok lama
1. Terbentuk/Adanya calon
KSM baru/lamayang
berpotensi untuk dapat
dikembangkan menjadi
KSM Percontohan, yang
memiliki visi, misi, tujuan,
struktur organisasi dan
aturan dasar kelompok.
2. Tersusun profil KSM calon
Percontohan
Minggu ke 1 -
4
Fasilitasi kegiatan
identifikasi calon
KSM untuk
Percontohan
Pelaksana:
BKM/UP-UP, Relawan
Pendamping (difasilitasi
oleh Fasilitator)
Peserta:
Anggota KSM
Adanya calon kelompok yang
dinyatakan memenuhi kriteria
(lulus) sebagai KSM Harapan
oleh Fasilitator/Relawan
Pendamping sebagai KSM
Percontohan dengan syarat
kelulusan sebagai berikut:
1. Kelompok memiliki lima
aturan dasar
2. Tingkat kehadiran anggota
rata-rata > 80% anggota
hadir pada pertemuan rutin
3. Tabungan rutin pada
pertemuan mingguan
dipenuhi oleh Min 75%
anggota kelompok
4. 100% pencatatan
keuangan dilaksanakan
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 65
Waktu Tahap Pelaksana dan Peserta Hasil yang diharapkan
secara tepat waktu
5. 100% agenda pertemuan
rutin terpenuhi
Minggu ke 5 -
12
Pendapingan
kegiatan kepada
KSM Percontohan
Pelaksana:
BKM/UP-UP, Relawan
Pendamping (didampingi
oleh Fasilitator)
Peserta:
Anggota KSM
Percontohan
KSM Percontohan memperoleh
pembekalan/pelatihan, serta
memenuhi kriteria penilaian
kelayakan untuk mengakses
dana BLM sosial
Minggu ke 13
- seterusnya
Pengelolaan BLM
Sosial
Pelaksana:
BKM/UP-UP, Relawan
pendamping (didampingi
oleh Fasilitator)
Peserta:
Anggota KSM
Percontohan
KSM Percontohan dapat
mengakses dana BLM Sosial
sesuai dengan tata cara dan
tahapan yang disyaratkan.
Selanjutnya anggota akan
memperoleh pinjaman dari
kelompok sesuai dengan
prioritas peminjam.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
66
G. Pengertian Kelompok dan KSM
Agar Pilot Pendampingan KSM ini dapat terlaksana sesuai tujuan, perlu dipahami secara
mendalam tentang yang dimaksud dengan Kelompok dan KSM. Yang dimaksud dengan
Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih, yang memiliki hubungan, kerjasama dan
ikatan batin satu sama lain. Mereka mempunyai visi,misi dan tujuan yang ingin dicapai secara
bersama – sama. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan anggota kelompok, maka manajemen
organisasi dan pengelolaan keuangan dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama.
Sedangkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), adalah kelompok yang dibangun dan
dikembangkan dengan dukungan dana kegiatan sosial PNPM Mandiri Perkotaan yang mengadopsi
konsep kelompok sebagai suatu entitas (lembaga) yang pantas dalam menyediakan ruang dan
bantuan bagi rumah tangga miskin untuk dapat mengambil langkah-langkah efektif sehingga
dapat mengendalikan kehidupan mereka baik untuk rumah tangga mereka sendiri maupun untuk
masyarakat. Inti dari KSM itu sendiri ada pada pengembangan kepercayaan diri mereka dalam
membangun suatu entitas (lembaga) yang berkelanjutan
Pembentukan kelompok selaku pra-KSM dipandang sebagai titik penting dalam proses
pemberdayaan, yang mencakup:
1. kepercayaan diri dan bantuan moral bagi rumah tangga miskin yang berjuang terhadap
perubahan sosial;
2. forum dimana rumah tangga miskin dapat saling memberi masukan dan menganalisa
kondisi masing-masing serta dapat merancang strategi kolektif untuk megatasi
permasalahan mereka;
3. kerangka untuk peningkatan kesadaran, pengembangan kepercayaan diri, penyebaran
informasi dan pengantar jasa, serta untuk tindakan bersama;
4. sebagai kendaraan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi
Program ini mencakup rumah tangga miskin dan termiskin dalam suatu kelurahan/desa dimana
setiap target anggota kelompok merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok itu
sendiri. Dalam proses seleksi kelompok, penekanan akan dilakukan dalam proses identifikasi atas
konsistensi terhadap konsep program itu sendiri. Selanjutnya, program akan meningkatkan
modalnya melalui kekuatan dari kelompok melalui proses promosi dan replikasi kelompok dalam
prinsip efektivitas biaya dan keberlanjutan.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 67
Program selanjutnya akan mengidentifikasi anggota kelompok yang mempunyai kemampuan
pemimpin dari kelompok yang sudah matang dan menyediakan mereka dengan tambahan
pelatihan dan studi banding untuk membantu mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya.
H. Pembangunan/Pengembangan KSM Calon Percontohan:
KSM yang akan melaksanakan percontohan dapat dibentuk baru atau KSM lama yang
memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk KSM calon percontohan, sebagaimana dijelaskan di
bawah ini.
1. Tujuan
Membentuk kelompok swadaya masyarakat yang sesuai dengan kriteria calon
percontohan.
2. Pelaksana dan Peserta
Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping didampingi oleh Fasilitator
Peserta: Anggota kelompok baru dan kelompok lama
3. Metodologi
a. Mengadakan pertemuan khusus yang mengundang KK miskin prioritas yang
diidentifikasi dalam PS-2, difasilitasi oleh fasilitator, Relawan Pendamping beserta
BKM/UP-UP.
b. Memanfaatkan perangkat sosialiasi seperti poster, brosur, dll untuk
menyampaikan informasi2 yang penting diketahui oleh calon anggota kelompok,
khususnya terkait dengan konsep dan proses Pilot , serta peran dan tanggung
jawab kelompok.
c. Pembentukan KSM calon Pilot yang beranggotakan 10-15 orang. Langkah-
langkah pembentukannya adalah sebagai berikut:
(1) KSM baru. Menyeleksi anggota kelompok yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
i. Anggota kelompok berasal dari warga masyarakat/ rumah tangga miskin
hasil pemutakhiran data PS-2
ii. Setiap keluarga miskin diwakili 1 orang sebagai anggota kelompok
iii. Bersedia menabung sesuai kemampuan anggota dalam setiap pertemuan
mingguan
iv. Bersedia bekerjasama dalam kelompok
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
68
v. Siap meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan rutin mingguan
maupun pelatihan kelompok
vi. Syarat lain yang disepakati oleh warga masyarakat/ rumah tangga
miskin
(2) KSM Lama. KSM tidak harus selalu dibentuk baru, namun dapat
mengembangkan kelompok-kelompok yang sudah ada dan mengakar di
masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok
pembangunan. Juga KSM PNPM MP lama yang telah memenuhi syarat
pembentukan KSM calon Pilot .
Kelompok-kelompok/ KSM tersebut memiliki tujuan untuk berkerjasama dalam
kelompok untuk menanggulangi kemiskinan anggota kelompoknya, sehingga
harus dipastikan hanya warga miskin/termiskin yang terdaftar dalam kelompok
dan terlibat dalam kegiatan kelompok.
Manfaat yang dirasakan dapat berupa peningkatan pengetahuan dan
kemampuan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan,
kesehatan, peningkatan ekonomi, permukiman dan lainnya.
Untuk KSM lama, perlu dilakukan tinjauan ulang pada tingkatan kelompok
maupun anggota:
i. Tinjauan menyeluruh terhadap riwayat pembentukan kelompok, Visi, Misi
dan tujuan kelompok, keanggotaan kelompok, warga miskin anggota
kelompok selalu terlibat dalam kegiatan kelompok, dan semua kegiatan
kelompok berorientasi kepada warga miskin.
ii. Tinjauan terhadap aturan bersama kelompok. Aturan bersama kelompok
penting untuk ditinjau kembali untuk memastikan telah membuka akses
warga miskin dan perempuan menjadi anggota kelompok.
Tinjauan ulang tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa KSM lama yang
mengikuti Pilot harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i). Kelompok
telah mempunyai visi, misi dan tujuan kelompok; (ii) Kelompok beranggotakan
warga miskin dari data PS-2; (iii) Kelompok mempunyai tabungan rutin sesuai
kemampuan anggota, dan (iv) Kelompok mampu meluangkan waktu dalam
mengikuti pertemuan rutin mingguan dan dapat berkerjasama dalam kelompok
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 69
d. Identifikasi anggota kelompok yang berminat usaha dan atau mencari lapangan
pekerjaan.
e. Pembentukan struktur kepengurusan kelompok. Kepemimpinan akan menjadi hal
kunci dalam membentuk dan menyusun aturan kelompok. Kelompok harus
mencari pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi,
mengkomunikasikan, dan
f. menjadi penengah konflik yang baik dalam diskusi. Seringkali pemimpin terpilih
adalah dari kelompok elit karena mereka umumnya vokal dan dianggap memiliki
pengetahuan lebih. Dalam hal ini kelompok harus memberikan prioritas sekalipun
g. kepada yang termiskin untuk menjadi pemimpin dan mendukung mereka untuk
menjadi pemimpin yang baik. Kelompok akan memiliki tiga pemimpin, yaitu
ketua, sekretaris dan bendahara kelompok secara demokratis, termasuk dari
yang termiskin dan paling rentan.
h. Anggota kelompok mendiskusikan dan bersama-sama memutuskan:
1) Visi, Misi dan Tujuan kelompok;
2) Menetapkan Nama identitas kelompok;
3) Menyusun dan menyepakati Lima Aturan Dasar Kelompok yang harus
dipenuhi oleh semua anggota kelompok, yaitu :
(i) Tabungan Rutin mingguan. Hal ini dilakukan sebagai proses
pembelajaran dalam menolong dirinya sendiri melalui kegiatan
menabung (self-help) dan menolong sesama anggota kelompok melalui
kegiatan pinjaman (Mutual help). Tabungan rutin dapat berbentuk uang
atau lainnya, sesuai kemampuan dan kesepakatan anggota kelompok.
Dalam pertemuan pertama disepakati bentuk dan besarnya tabungan.
(ii) Pertemuan rutin mingguan. Jadwal pertemuan rutin mingguan yang
ditentukan oleh anggota kelompok secara demokratis dengan tempat
pertemuan secara bergantian di tempat anggota. Semua anggota siap
memimpin pertemuan bila rumahnya menjadi tempat pertemuan. Ini
sebagai pembelajaran dalam kepemimpinan kelompok kecil.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
70
(iii) Pembukuan rutin mingguan. Melakukan pembukuan/adminstrasi kegiatan
dan keuangan kelompok secara mandiri.
Semua transaksi dan pembukuan hanya dapat dilakukan
dalam setiap pertemuan. Hal ini merupakan kondisi yang
TIDAK DAPAT DITAWAR/DINEGOSIASIKAN
(iv) Melaksanakan perguliran pinjaman dalam kelompok. Kelompok dapat
memulai pinjaman dalam kelompok segera setelah ada permintaan dari
anggotanya, bahkan dapat dimulai dari pertemuan pertama.
(v) Melaksanakan pengembalian pinjaman dalam kelompok.
i. Kesiapan anggota Kelompok untuk mengikuti pelatihan penguatan organisasi dan
keuangan kelompok yang akan lolos menjadi KSM untuk percontohan antara
lain manajemen Ekonomi Rumah Tangga (ERT); Manajemen organisasi dan
keuangan kelompok, serta pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan (kelompok
usaha dan kelompok pekerja).
j. Kesiapan menerima penilaian kinerja KSM. Hal ini dilakukan setelah
terlaksananya pertemuan rutin mingguan selama empat (4) kali berturut-turut
sesuai dengan indikator kinerja kelulusan sebagai KSM peserta program- sesuai
dalam format KPK. Indikator kinerja kelulusan KSM adalah sebagai berikut:
1) Min 90% kehadiran anggota pada pertemuan rutin
2) Min 75% anggota kelompok menabung secara rutin
3) 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu
4) 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi
k. Menyusun profil KSM calon percontohan – sesuai format dibawah:
1) Profil Kelompok
2) Profil anggota Kelompok
3) Profil Minat Usaha dan/atau Pekerjaan Anggota Kelompok serta Pelatihan
yang dibutuhkan
4) Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 71
Hasil yang diharapkan
1. Terbentuk KSM untuk percontohan baik kelompok baru dan lama (jika ada)
yang berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi KSM untuk percontohan, yang
memiliki visi, misi, tujuan, struktur organisasi dan aturan dasar kelompok
2. Tersusun profil KSM calon percontohan
........................................................................PELATIHAN I
Peserta : calon anggota KSM Topik : (1) Simpan dan pinjam dalam kelompok, (2) pembukuan, (3) dinamika kelompok dan kepemimpinan, (4) ekonomi rumah tangga, dll Pelatih : fasilitator dan relawan pendamping Tempat : Kelurahan
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
72
a) PROFIL KELOMPOK
1 Keterangan umum kelompok
1.1 Nama kelompok:
1.2 Nama desa:
1.3 Jumlah anggota dalam kelompok:
(a) Jumlah anggota dalam minat usaha
(b) Jumlah anggota dalam minat berkerja
1.4 Tanggal pembentukan kelompok:
1.5 Nama pengurus (ketua,sekretaris dan bendahara) dalam kelompok:
1.6 Apakah anggota kelompok juga bagian dari anggota BKM/UP?
2 Tabungan kelompok
Jumlah tabungan kelompok:
3 Pertemuan rutin
Pertemuan rutin
(a) Jumlah pertemuan rutin yang sudah dilakukan:
(b) Presentase kehadiran:
4 Pembukuan kelompok
Apakah pembukuan kelompok sudah dilakukan:
5 Pinjaman dalam kelompok
5.1. Apakah kelompok sudah menerima pinjaman dari lembaga lain?
5.2. Jika ya, berapa banyak anggota yang mendapatkan? Dari lembaga mana?
5.3. Jumlah tunggakan atas pinjaman dalam kelompok (inter lending)
5.4. Jumlah pinjaman dalam kelompok (inter lending)
5.5. Jumlah bunga yang sudah dihasilkan dari pinjaman dalam kelompok (inter
lending)
6 Tanda tangan masing-masing perwakilan dalam kelompok:
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 73
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
74
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU KEGIATAN SOSIAL 75
d). Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok
(dalam satu bulan)
Tanggal pembuatan:
1. Nama anggota:
2. Nama pasangan:
3. Umur:
4. Jenis Kelamin:
5. Status kepemilikan rumah/lahan:
6. Keterangan (nama/umur/jenis kelamin) anggota keluarga:
Penghasilan (a) Pengeluaran (b)
1. Jumlah penghasilan: 1. Pengeluaran makanan pokok :
2. Penghasilan anggota: 2. Biaya listrik/air/gas :
3. Penghasilan pasangan anggota 3. Biaya pendidikan anak :
4. Penghasilan anak: 4. Biaya kesehatan:
5. Penghasilan lainnya: 5. Biaya transport :
6. Biaya lainnya :
TOTAL: TOTAL:
Sisa penghasilan dikurangi pengeluaran
Total (a) – Total (b)
Catatan:
· Masing-masing anggota menyiapkan laporan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga
anggota kelompok
· Tambahan point penghasilan dan pengeluaran sesuai dengan kondisi keluarga
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
76
e)Kegiatan calon KSM untuk Percontohan
1. Tujuan
· Terlaksananya kegiatan KSM sesuai dengan lima aturan dasar kelompok
· Mengevaluasi kinerja calon KSM untuk percontohan untuk menentukan apakah
KSMtersebut layak menjadi percontohan, setelah mereka melaksanakan kegiatan
selama 4 minggu.
2. Pelaksana dan Peserta
Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping difasilitasi oleh Fasilitator
Peserta: anggota KSM
3. Metodologi
Setelah kelompok yang berminat terbentuk, kegiatan dari kelompok adalahsebagai berikut:
a. Kegiatan Minggu ke -1
Fasilitator dan relawan pendamping memfasilitasi pertemuan. Model agenda
pertemuan kelompok adalah sebagai berikut:
1) Absen
2) Melakukan kegiatan tabungan
3) Melakukan administrasi pembukuan kelompok
4) Diskusi permasalahan yang dihadapi anggota kelompok
5) Penentuan tempat pertemuan dan pimpinan rapat minggu berikutnya
6) Kegiatan lain sesuai kebutuhan
7) Mencatat hasil diskusi dan membacakan di akhir rapat
b. Kegiatan Minggu ke 2 s/d 4
Kegiatan minggu ke 1 dilaksanakan secara menerus, dengan tambahan agenda
pertemuan sebagai berikut:
1) Pembacaan notulensi hasil pertemuan sebelumnya oleh sekretaris
2) Laporan keuangan / tabungan yang terkumpul oleh bendahara
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 77
Pada awalnya pembukuan kelompok dibantu oleh fasilitator, tetapi secara bertahap KSM
harus mengidentifikasi beberapa orang yang cocok untuk melaksanakan pembukuan.
Kelompok harus dapat melaksanakan secara mandiri pembukuan kelompok dalam tiga bulan
sejak didampingi oleh fasilitator.
3) Pembahasan aturan layanan pinjaman kelompok (keputusan jasa pinjaman dan
periode pengembalian)
4) Pembahasan waktu dimulainya layanan pinjaman pada minggu ke 4 dengan
prioritas anggota yang paling membutuhkan.
Pinjaman dalam kelompok (inter lending) dapat dilakukan secepatnya atau
pada saat anggota kelompok yang memerlukannya
Penggunaan dana pinjaman kelompok:
a. Kebutuhan dasar rumah tangga anggota (pendidikan, pengobatan, dan
lain-lain yang disepakati oleh kelompok)
b. Penguatan kapasitas anggota (pelatihan keterampilan/manajemen,
magang, seminar wirausaha, dll)
c. Aset bergulir dan asset produksi
5) Pembahasan rencana kerja dengan UPS / BKM untuk mencari peluang
kesempatan kerja
6) Rencana kegiatan penguatan kapasitas kelompok/anggota kelompok dari dana
tabungan kelompok yang terkumpul dengan pilihan kegiatan:
Pelatihan Manajemen Organisasi dan Keuangan Kelompok
Pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha
maupun lapangan kerja
7) Penilaian kinerja anggota kelompok dan kelompok sesuai dengan persyaratan
menjadi KSM untuk percontohan ( minggu ke 4).
8) Menetapkan tempat pertemuan minggu berikutnya
Hasil yang diharapkan
Kelompok dinyatakan lulus oleh Fasilitator/Relawan Pendamping sebagai KSM untuk Pilot dengan syarat kelulusan sebagai berikut:
1) Kelompok memiliki lima aturan dasar
2) Tingkat kehadiran anggota rata-rata > 80% anggota hadir pada pertemuan rutin 3) Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota kelompok
4) 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu 5) 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
78
E. Kegiatan KSM untuk Pilot
1. Tujuan
a. KSM memperoleh pembekalan/pelatihan untuk memperkuat kapasitasnya dalam pengelolaan
kelompok dan keterampilan sesuai kebutuhan kelompok
b. Terlaksananya kegiatan KSM untuk mengakses dana BLM sosial
2. Pelaksana dan Peserta
a. Pelaksana : BKM/UP-UP, Relawan Pendamping dIdampingi oleh Fasilitator
b. Peserta : Anggota KSM
3. Metodologi
Kegiatan anggota KSM, adalah kegiatan yang berjalan dari minggu ke 5 s/d minggu ke 12 dimana
kelompok telah diyatakan lulus oleh Relawan Pendamping. Adapun rangkaian kegiatan anggota
KSM adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan minggu ke 1 s/d 4 dilaksanakan secara menerus
b. Mengembangkan sistim administrasi kelompok;
c. Motivasi peningkatan tabungan;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana pinjaman anggota;
e. Analisa pinjaman sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anggota untuk
mendukung peningkatan penghidupannya;
f. Pendampingan penyusunan perencanaan usaha dan atau membuat daftar potensi
lapangan pekerjaan;
PELATIHAN II Peserta : anggota KSM Topik : (1) manajemen organisasi, (2)peran pengurus dan penyelesaian konflik, (3) transaksi perbankan, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan kelompok; Pelatih : Fasilitator/Dinas/lainnya Tempat: Kelurahan/Dinas/lainnya
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 79
g. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pinjaman untuk anggota kelompok yang
bersumber dari dana tabungan sudah dapat dilaksanakan.
h. Kegiatan Pilot di atas dilaksanakan secara rutin sesuai dengan agenda pertemuan
yang disepakati, dan telah dilaksanakan minimal 12 kali pertemuan mingguan (3
bulan). Pada minggu ke 12 dilaksanakan penilaian kinerja KSM. KSM yang lulus
penilaian dinyatakan layak untuk mengakses BLM sosial sesuai kebutuhan kelompok.
Kriteria penilaian kinerja KSM tersebut adalah:
i. Kelompok melaksanakan lima aturan dasar
ii. Tingkat kehadiran anggota rata-rata > 80% anggota hadir pada pertemuan
rutin
iii. Tabungan rutin pada pertemuan mingguan dipenuhi oleh Min 75% anggota
kelompok
iv. Minimum 10% tabungan telah dimanfaatkan untuk pinjaman anggota
v. Tingkat pengembalian pinjaman minimum 90%
vi. 100% pembukuan dilaksanakan secara tepat waktu
vii. 100% agenda pertemuan rutin terpenuhi
viii. Kelompok telah membuka rekening min 3 specimen tandatangan
ix. Pilot telah mengidentifikasi pembuku dan pembuku telah memperoleh
pelatihan
Hasil yang diharapkan:
KSM memperoleh pembekalan/pelatihan, serta memenuhi
kriteria penilaian kelayakan untuk mengakses dana BLM sosial
4. Pengelolaan BLM Sosial
Pengelolaan BLM sosial adalah kegiatan dari minggu ke 13 dan seterusnya dimana KSM telah
dinyatakan layak mengelola dana yang bersumber dari BLM Sosial. Pada tahap ini, KSM dapat
menyediakan layanan pinjaman yang bersumber dari dana BLM sosial dengan memperhatikan
beberapa hal tersebut dibawah ini:
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
80
4.1. Tujuan
a. Memenuhi kebutuhan pinjaman untuk aset bergulir dan aset produksi dan atau untuk
mendukung peserta kelompok yang sudah memasuki lapangan pekerjaan dari seluruh
anggota kelompok berdasarkan skala prioritas kebutuhan.
b. Memenuhi kebutuhan jangka menengah maupun kebutuhan jangka panjang anggota
kelompok
c. Melatih kelompok untuk mengelola kegiatan simpan pinjam dana yang lebih besar
agar dapat mengakses fasilitas pinjaman dari UPK atau bank/lembaga keuangan
lainnya
d. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok dan kelembagaan melalui Pelatihan
Manajemen Usaha dan Pelatihan Ketrampilan sesuai kebutuhan anggota kelompok
e. Meningkatkan keahlian anggota kelompok dalam pengelolaan keuangan
4.2. Pelaksana dan Peserta
Pelaksana: BKM/UP-UP, Relawan Pendamping dIdampingi oleh Fasilitator
Peserta: Anggota KSM
4.3. Metodologi
Kelompok menyusun rencana pengelolaan dana BLM sosial dengan menyusun
Informasi Lengkap Kelompok dan Profil anggota Kelompok.Informasi Lengkap Kelompok
memuat :
i. Keterangan mengenai kelompok(jumlah anggota, susunan organisasi dalam
kelompok: ketua, sekretaris, bendahara, dll)
ii. Jumlah dana yang tersedia dalam kelompok
iii. Berapa lama kelompok sudah berdiri
iv. Keterangan mengenai anggota BKM/LKM/UPK
v. Informasi lengkap mengenai anggota kelompok
Besar maksimal BLM Sosial untuk kelompok sebesar Rp. 10 juta dan
untuk masing-masing anggota maksimal Rp.1juta
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 81
a)Informasi lengkap kelompok
1. Keterangan umum kelompok
1.1 Nama kelompok:
1.2 Nama desa:
1.3 Jumlah anggota dalam kelompok:
(a) Jumlah anggota dalam minat usaha:
(b) Jumlah anggota dalam minat berkerja:
1.4 Tanggal pembentukan kelompok:
1.5 Nama pengurus (ketua,sekretaris dan bendahara) dalam kelompok:
1.6 Apakah anggota kelompok juga bagian dari anggota BKM/UP?
2 Tabungan kelompok
Jumlah tabungan kelompok
3 Pertemuan rutin
4.1Jumlah pertemuan rutin yang sudah dilakukan
4.2Presentase kehadiran
4 Pembukuan kelompok
Apakah pembukuan kelompok sudah dilakukan secara rutin:
5 Pinjaman dalam kelompok
6.1 Apakah kelompok sudah menerima pinjaman dari lembaga lain?,
Jika ya, berapa banyak anggota yang mendapatkan? Dari lembaga mana?
6.2 Jumlah tunggakan atas pinjaman dalam kelompok (inter lending):
6.3 Jumlah pinjaman dalam kelompok (inter lending):
6.4 Jumlah bunga yang sudah dihasilkan dari pinjaman dalam kelompok
(interlending)
Tanda tangan masing-masing perwakilan dalam kelompok
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
82
b). Profil anggota kelompok.
Menyusun profil atau informasi lengkap mengenai anggota kelompok dan keluarganya beserta jenis
pekerjaan atau mata pencaharian yang sudah dijalani, meliputi :
1) Jumlah pendapatan dan detail pos-pos pengeluaran anggota dengan keluarganya.
2) Jumlah hutang anggota dengan keluarganya
3) Daftar masalah yang dialami anggota dengan keluarganya terkait dengan jenis pekerjaan atau
mata pencaharian yang dijalani
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 83
c) Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok
Menyusun laporan pendapatan dan pengeluaran masing-masing anggota kelompok dimana
anggota kelompok mendiskusikan:
1) Cara bagaimana jenis pekerjaan/ mata pencaharian yang sedang dijalani oleh anggota
dengan keluarganya dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka
2) Jumlah pendapatan yang didapat anggota dengan keluarganya dari jenis pekerjaan/mata
pencaharian yang dijalani sekarang
3) Membuka wacana anggota mengenai kesempatan-kesempatan baru dari sumber mata
pencaharian lainnya yang tersedia, selain yang sudah dijalani
4) Meningkatkan kesadaran anggota kelompok atas kemampuan maupun keahlian yang
mereka punya, tetapi belum digunakan/disadari sebelumnya
Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Anggota Kelompok
(dalam satu bulan)
Tanggal pembuatan:
1. Nama anggota:
2. Nama pasangan:
3. Umur:
4. Jenis Kelamin:
5. Status kepemilikan rumah/lahan:
6. Keterangan (nama/umur/jenis kelamin) anggota keluarga:
Penghasilan (a) Pengeluaran (b)
1. Jumlah penghasilan: 1. Pengeluaran makanan pokok :
2. Penghasilan anggota: 2. Biaya listrik/air/gas :
3. Penghasilan pasangan anggota 3. Biaya pendidikan anak :
4. Penghasilan anak: 4. Biaya kesehatan:
5. Penghasilan lainnya: 5. Biaya transport :
6. Biaya lainnya :
TOTAL: TOTAL:
Sisa penghasilan dikurangi pengeluaran
Total (a) – Total (b)
Catatan:
- masing-masing anggota menyiapkan laporan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga anggota kelompok- - -- - Tambahan point penghasilan dan pengeluaran sesuai dengan kondisi keluarga
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
84
d) Rencana Kegiatan Usaha.
Melakukan penilaian atas jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang dapat diambil anggota
bersama keluarganya:
1) Metode pemecahan masalah melalui pinjaman
2) Penilaian atas pendapatan yang didapat saat ini dengan penilaian atas pendapatan
tambahan yang bisa didapat setelah menerima pinjaman
3) Penjelasan metode yang efektif bagi anggota dapat mengembalikan pinjaman secara
tepat waktu melalui sumber pendapatan yang didapat
4) Penjelasan mengenai potensi sumber mata pencaharian yang bisa diambil oleh anggota
bersama keluarganya
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 85
f). Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Pertama.
Kelompok mengusulkan peminjam prioritas gelombang pertama ke BKM untuk alokasi dana BLM
sosial:
Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Pertama
Nama Kelompok:
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
86
g). Mengajukan rencana pengelolaan BLM sosial ke BKM dengan mengikuti point sampie.
h) Surat Pengakuan Pinjaman Anggota.
Setelah BLM sosial cair dari BKM, kelompok menyiapkan surat pengakuan hutang antara
anggota kelompok dan kelompok.
SURAT PENGAKUAN PINJAMAN ANGGOTA
Nomor: ...........................
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :
Nama : ......................................................
Tempat dan tanggal lahir : ......................................................
Pekerjaan : ......................................................
Nomor identitas (KTP) : ......................................................
Alamat tinggal sekarang : ......................................................
Posisi dikelompok : ......................................................
Pada hari ......................... tanggal ........ bulan ........................... tahun .................., dengan
ini saya mengaku telah menerima pinjaman uang dari kelompok yang bernama KSM
.................................................. sebesar Rp.......................................
(...................................................) untuk keperluan .......................................................
Pasal 1
Seluruh Pinjaman akan dibayar kembali, sampai lunas dalam jangka waktu:
………(.............……………) hari/minggu/.....bulan, terhitung mulai tanggal ..............................
sampai dengan tanggal ..............................., dengan cara angsuran harian/mingguan/bulanan,
baik pokok maupun jasa yaitu sebesar Rp. …………................... (Pokok Rp...................... +
Jasa Rp........................) pada setiap tanggal :…………………………….., selambat-lambatnya akhir
bulan.
Pasal 2
Peminjam akan membayar angsuran pinjaman secara tertib dan disetor kepada bendahara
kelompok, apabila terjadi keterlambatan pembayaran bersedia membayar denda jasa sebesar
.....% dari jumlah pinjaman yang terlambat dibayar.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 87
Pasal 3
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas pinjam
meminjam ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak
dapat dicapai kata sepakat, maka peminjam setuju akan diselesaikan di Kantor Paniteraan
Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota di ……………………………..
Demikian pengakuan pinjam meminjam ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun dan peminjam membubuhkan tanda tangan dalam surat pengakuan
pinjaman
(...................................)
Yang membuat pernyataan
Menyetujui: Mengetahui:
(...................................) (...................................)
Ketua Kelompok Suami/Istri/Family/.......
i). Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Kedua dilakukan dengan menyusun profil atau
informasi gelombang ke dua pada tahap selanjutnya:
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
88
Informasi Peminjam Prioritas Gelombang Kedua
Nama Kelompok:
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 89
HASIL YANG DIHARAPKAN
Kelompok dapat mengakses dana BLM Sosial sesuai dengan tata cara dan tahapan yang disyaratkan.
Selanjutnya anggota akan memperoleh pinjaman dari kelompok sesuai dengan prioritas peminjam.
Dalam menyusun rencana pengelolaan dana BLM sosial PILOT , hal-hal berikut perlu diperhatikan:
a. Hal-hal yang didiskusikan pada saat pertemuan harus dicatat dalam notulen
b. Jika ada kegiatan yang terkait peningkatan pendapatan (Income Generating Activities),
anggota kelompok harus berdiskusi dengan anggota keluarganya terlebih dahulu.
c. Setiap anggota kelompok harus bersikap independen dan mampu mengambil keputusan
d. Perjanjian harus ditulis secara jelas dan disetujui oleh seluruh anggota kelompok
e. Jumlah pinjaman dan angsuran antar anggota kelompok disesuaikan kebutuhan dan
kemampuan masing-masing anggota
f. Tingkat bunga yang ditetapkan berlaku untuk semua anggota kelompok
g. Peminjam prioritas ditetapkan oleh kelompok berdasarkan kesepakatan dalam
pertemuan rutin kelompok, dengan mempertimbangkan:
Harus dipilih dari kelompok keluarga miskin atau termiskin
Mempunyai keahlian dengan sumber pendapatan terbatas
5. Pembukuan Kelompok
Pembukuanyang harus dibuat oleh bendahara kelompok adalah menggunakan pembukuan sederhana
(tabelaris, catatan kartu pinjaman, kartu tabungan).Contoh buku dan cara mencatat setiap transaksi
serta laporan keuangan mingguan merujuk pada format dibawah.
5. 1. Tujuan
a. Memastikan semua transaksi yang terjadi di kelompok, seperti; tabungan, pinjaman, penerimaan
dana BLM sosial dan penggunaannya, serta semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan
keuangan kelompok harus dicatat tepat dan akurat
b. Memastikan keseluruhan dana kelompok dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan yang
disepakati kelompok
c. Memastikan aset yang dimiliki oleh kelompok aman dan diketahui oleh semua anggota
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
90
5.2. Pelaksana
Bendahara kelompok atau pembuku yang sudah dilatih
5.3. Metodologi
Setiap terjadi adanya transaksi yang terkait dengan kegiatan keuangan kelompok dicatat secara tertib
sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Jenis pembukuan yang harus dipenuhi KSM
percontohan adalah:
1) Buku Kas
HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Setiap anggota kelompok dapat mengetahui kondisi keuangan mingguan kelompok, sehingga proses transparansi dan akuntabilitas terjamin
2. Adanya kepercayaan anggota dan BKM/LKM serta pihak lain terhadap pengelolaan keuangan kelompok
Nama Kelompok : ................................................................ Kelurahan : ................................................................
Kecamatan : ................................................................ Kota/Kab : ................................................................
BUKU KAS
Bulan: ................. 20..
Tanggal Uraian No.Urut Transaksi (Rp) Saldo (Rp)
Pemasuakan Pengeluaran 1 2 3 4 5 6
JUMLAH
........................, ...................20.. Mengetahui,
Ketua Bendahara
(.................................) (.................................)
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 91
Penjelasan Pengisian:
1. Tanggal (Kolom 1) : diisi dengan tanggal transaksi terjadi
2. Uraian (Kolom 2) : diisi dengan uraian yang jelas, lengkap, untuk apa, dengan
siapa transaksi terjadi berikut penjelasannya
3. Nomor Urut (Kolom 3) : diisi dengan no urut transaksi
4. Transaksi Pemasukan (Kolom 4) : diisi apabila ada penerimaan uang kas
5. Transaksi Pengeluaran (Kolom 5) : diisi apabila ada pengeluaran uang kas
6. Saldo (Kolom 6) : diisi dengan cara mengurangkan kolom 4 dengan kolom 5
(untuk baris paling atas). Untuk saldo pada baris kedua
dan seterusnya diisi dengan cara : saldo pada baris 1
ditambah kolom 4 pada baris kedua kemudian dikurangi
dengan kolom 5 pada baris kedua, demikian seterusnya
7. Jumlah (paling bawah) : diisi setiap akhir bulan dengan cara menjumlahkan pada
masing-masing kolom Debet dan kolom Kredit. Selanjutnya
jumlah kolom di Pemasukan dikurangi dengan jumlah
kolom di Pengeluaran menjadi Saldo Kas. Saldo akhir ini
menjadi saldo awal bulan berikutnya
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
92
2). Kartu Tabungan Anggota Kelompok
Penjelasan Pengisian
1. Kolom 1 Tanggal : Diisi dengan tanggal pada saat anggota KSM melakukan pembayaran
angsuran.
2. Kolom 2 Uraian : Diisi dengan penjelasan informasi transaksi
3. Kolom 3 Urut : Diisi dengan nomor bukti transaksi.
4. Kolom 4 Menabung : Diisi dengan jumlah uang tabungan yang dibayarkan oleh anggota
kelompok
5. Kolom 5 Tarik tabungan : Diisi dengan jumlah uang tabungan yang ditarik oleh anggota
kelompok
6. Kolom 6 Sisa Tabungan : Diisi dengan sisa tabungan anggota yang masih ada di kelompok.
7. Kolom 7 Bendahara : Dibubuhi tanda tangan bendahara kelompok (ketika ada transaksi).
8. Kolom 8 Penyetor : Dibubuhi tanda tangan penyetor tabungan (ketika ada transaksi).
Catatan :Kartu tabungan ini dibuat rangkap 2
1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota)
2. Dipegang oleh bendahara kelompok
Nama Kelompok : ................................................................ Kelurahan : ................................................................
Kecamatan : ................................................................ Kota/Kab : ................................................................
KARTU TABUNGAN Nama Anggota : ........................
Alamat : ........................
Tanggal URAIAN No
Urut
MUTASI TRANSAKSI (Rp) Sisa
Tabungan
(Rp)
Paraf
Menabung Tarik
Tabungan
Bendahara Penyetor
1 2 3 4 5 6 7 8
CATATAN: 1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota) 2. Dipegang oleh bendahara kelompok
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 93
3). Kartu Pinjaman Anggota Kelompok
Nama Kelompok : ................................................................ Kelurahan : ................................................................
Kecamatan : ................................................................ Kota/Kab : ................................................................
KARTU PINJAMAN
Nama Peminjam : ........................ Jangka waktu : ..........kali/Minggu
Alamat : ........................ Bunga Pinjaman : ......... (%)
Besar Pinjaman : ........................ No. Pinjaman : ........................
Tgl Akad Pinjaman : ........................
Angsuran Pokok : ........................ Tgl Jatuh Tempo : ........................
Angsuran Jasa/Bunga : ........................
Jml Angsuran : ........................
Cicilan Ke-
Tanggal ANGSURAN (Rp) SALDO PINJAMAN (Rp) TUNGGAKAN (Rp) Paraf
Pokok Jasa Harusnya Realisasi Pokok Jasa Bendahara Penyetor 1 2 3 4 5 6 7 (5-6) 8 9 10
CATATAN: 1. Dipegang oleh anggota kelompok (masing-masing anggota) 2. Dipegang oleh bendahara kelompok
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
94
Penjelasan Pengisian:
1 Kolom 1 Cicilan ke : diisi dengan urutan pembayaran pinjaman anggota KSM yang ke
berapa.
2 Kolom 2 Tanggal : diisi dengan tanggal pada saat anggota KSM melakukan pembayaran
angsuran.
3 Kolom 3 Pokok : diisi dengan sejumlah angsuran pokok yang dibayarkan oleh anggota
KSM.
4 Kolom 4 Jasa : diisi dengan jumlah angsuran jasa yang dibayarkan oleh anggota KSM.
5 Kolom 5 Seharusnya : pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara Besar Pinjaman anggota
KSM dikurangi dengan Angsuran Pokok yang seharusnya dibayarkan
oleh anggota KSM. Untuk baris ke-2 dan seterusnya saldo (seharusnya)
pada baris ke-1 dikurangi dengan Angsuran pokok yang seharusnya
dibayarkan oleh anggota KSM.
6 Kolom 6 Realisasi : pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara Besar Pinjaman anggota
KSM dikurangi dengan Angsuran Pokok yang dibayarkan (kolom 3)
anggota KSM pada baris yang sama. Untuk baris ke-2 dan seterusnya
saldo (realisasi) pada baris sebelumnya (baris ke-1) dikurangi dengan
Angsuran pokok yang dibayarkan oleh anggota KSM (kolom 3) pada
baris yang sama.
7 Kolom 7 Pokok : pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara mengurangkan (kolom 5
dengan kolom 6) pada baris yang sama. Untuk baris ke-2 dan
seterusnya saldo tunggakan (pokok) pada baris sebelumnya ditambah
dengan kolom 5 dan dikurangi kolom 6 pada baris yang sama.
8 Kolom 8 Jasa : pada baris 1 (pertama) diisi dengan cara mengurangkan jasa yang
seharusnya dibayarkan oleh anggota KSM dengan kolom (4) pada baris
1. Untuk baris ke 2 dan seterusnya diisi dengan cara, tunggakan jasa
pada baris sebelumnya (baris 1) ditambah dengan angsuran jasa yang
seharusnya dibayarkan dikurangi dengan kolom 4 pada baris yang
sama.
9 Kolom 9 Paraf
Bendhara
: diisi dengan tanda tangan bendahara (penerima) setelah adanya
pembayaran angsuran dari anggota.
10 Kolom 10
:
diisi dengan tanda tangan penyetor setelah adanya penyetoran
angsuran dari anggota.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 95
4). Buku Register Sisa Pinjaman Anggota dan Tabungan Anggota
Penjelasan Pengisian
Kolom 1 No : Diisi nomor urut (cukup jelas)
Kolom 2 Nama : Diisi dengan nama anggota yang mempunyai pinjaman /tabungan
kepada kelompok
Kolom 3 Alamt : Diisi dengan alamat peminjam/penabung
Kolom 4 Jml sisa pinjaman sd tgl : Diisi dengan sisa pinjaman yang masih belum dibayar sampai
dengan tanggal yang dituliskan
Kolom 5 Jml tunggakan sd tgl : Diisi dengan jumlah tunggakan yang masih belum dibayar sampai
dengan tanggal yang dituliskan
Kolom 6 Jmlsisa tabungan sd tgl : Diisi dengan jumlah tabungan yang dimiliki anggota sampai dengan
tanggal yang ditulis
Kolom 7 dan Kolom 15 : cara pengisiannya sama dengan kolom 4
Kolom 8 dan Kolom 16 : cara pengisiannya sama dengan kolom 5
Kolom 9 dan Kolom 17 : cara pengisiannya sama dengan kolom 6
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
96
5). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Nama Kelompok : ................................................................
Kelurahan : ................................................................
Kecamatan : ................................................................
Kota/Kab : ................................................................
LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN
Periode :…..………… 20…..
Saldo bulan lalu Rp.
...............................
Penerimaan:
1. Penarikan dari Bank Rp.
...............................
2. Angsuran Anggota Rp..............................
3. Tabungan Anggota Rp..............................
4. ……………………… Rp..............................
Jumlah Penerimaan Rp............................ (a)
Pengeluaran:
1. Setoran ke Bank Rp..............................
2. Pinjaman ke Anggota Rp..............................
3. Pembayaran Tabungan Rp..............................
. ……………………… Rp..............................
Jumlah Pengeluaran Rp.
...............................
(b)
Saldo sampai ................. Rp.
...............................
(c = a-
b)
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 97
..................20..
Mengetahui,
Ketua Bendahara
(.................................) (.................................)
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
98
6. Penguatan Kapasitas Anggota dan kelembagaan KSM
Dalam tahapan ini kegiatan penguatan kapasitas baik bagi anggota KSM maupun untuk penguatan
kelembagaan KSM yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui :
1. Pendampingan oleh fasilitator maupun para Relawan Pendamping dalam pertemuan kelompok
rutin minggu dengan memberikan materi sesuai dengan kurikulum pendampingan kelompok
2. Pelatihan proses pemberdayaan kelompok untuk siap masuk dalam Pasar antara lain meliputi:
Pelatihan Pengembangan Usaha (Business Plan) Kewirausahaan
Pelatihan Pengembangan ketrampilan
Pelatihan Penguatan Kelembagaan KSM yang berkelanjutan
Pelatihan membangun kemitraan untuk akses terhadap lembaga keuangan formal/Bank
maupun lembaga terkait lainnya dalam rangka akses pasar produk yang diunggulkan
dan peluang lapangan kerja
Pelatihan–pelatihan lainnya yang mendukung pengembangan usaha maupun
ketrampilan sebagai pekerja
7. Pengendalian Dan Pengelolaan pada Kegiatan Pilot Pendampingan KSM
1.1. Pengendalian
Pengendalian kegiatan Pilot pada dasarnya sama dengan pengendalian pada pelaksanaan PNPM
Mandiri Perkotaan pada umumnya yang meliputi kegiatan pemantauan (monitoring) , evaluasi
kegiatan menyeluruh dan pelaporan.
Untuk kegiatan pilot, pengendalian mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini:
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 99
Tabel 1
Kegiatan Pengendalian Pilot
No Kegiatan Pelaku Hasil
1. Pencatatan dan
pengumpulan berkas
(dokumen) hasil kegiatan
Utama : Sekretaris
BKM/LKM, UP-UP dan
anggota BKM/LKM.
Pendamping : Faskel, Aparat
Kel./Desa, Relawan
Pendamping
Daftar Hadir.
Notulensi,
Berita Acara.
2. Pengumpulan data tentang
hasil kegiatan.
Utama : Faskel, Korkot Data terkumpul dalam suatu
sistem informasi manajemen
(MIS), website
3. Pengolahan data tentang
hasil kegiatan.
Utama : KMP Informasi tentang :
status waktu
implementasi kegiatan
Capaian kinerja (KPI)
4. Analisa Data dari seluruh
status progres dan capaian
kinerja
Utama : KMP, OSP Provinsi - Analisis data
5. Analisa dampak
pelaksanaaan program
Utama : OSP Evaluasi - Analisis dampak
7.1.1 Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
1. Pengertian
Disamping pengendalian sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka dilakukan pula
monitoring dan evaluasi (monev) secara partisipatif, yakni monev yang dilakukan dari-oleh-
untuk masyarakat
2. Tujuan
Monev partisipatif bertujuan untuk :
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
100
a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan monev sehingga
memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program.
b. mengetahui perkembangan kelompok,
c. mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul
d. menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan kelompok
3. Metode
Monev Partisipatif pada Pilot dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD).
4. Pelaku
a. Pelaksana Monev Partisipatif adalah KSM yang difasilitasi oleh Relawan Pendamping
(RPK).
b. Hasil monev tersebut diverifikasi serta direkap oleh fasilitator.
5. Waktu
Monev Partisipatif dilakukan sebulan sekali pada pertemuan rutin KSM.
6. Alat
Alat-alat monitoring partisipatif diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Pembukuan KSM
b. Notulen pertemuan KSM
c. KPK (Kartu Perkembangan Kelompok) seperti pada Lampiran 2
d. Dan lain-lain
7.1.2. Indikator Kinerja
Tabel 2. Indikator Kinerja Pilot Pendampingan KSM
NO TUJUAN /
SASARAN INDIKATOR KINERJA 2014 PERHITUNGAN
ALAT BUKTI/
SUMBER
INFORMASI
1 Masyarakat
tahu, mengerti
1. % warga miskin
(PS-2) hadir dalam ≥ 40 %
Jumlah warga
miskin hadir /
• Daftar
hadir
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 101
NO TUJUAN /
SASARAN INDIKATOR KINERJA 2014 PERHITUNGAN
ALAT BUKTI/
SUMBER
INFORMASI
dan memahami
tujuan, sasaran
dan manfaat
kegiatan
Pendampingan
KSM
pertemuan-
pertemuan dalam
rangka
sosialisasi/pengen
alan pelaksanaan
Pengmbangan
KSM
total waga yang
hadir
pertemuan
• Monev dan
Laporan
Korkot/
OSP
2. % warga
perempuan hadir
dalam pertemuan
dalam rangka
sosialisasi
pelaksanaan
Pengembangan
KSM
≥ 30 %
Jumlah warga
perempuan
hadir / total
waga yang hadir
• Daftar
hadir
pertemuan
• Monev dan
Laporan
Korkot/
OSP
2
Terbangunya
KSM yang
menjalankan
aturan dasar
kelompok
1. % KSM terbentuk
memiliki aturan
dasar kelompok
≥ 80%
Jumlah
dokumen aturan
dasar / jumlah
KSM terbentuk
• Dokumen
atauran
• Monev
2. % anggota KSM
menabung secara
rutin setiap minggu
≥ 70%
Jumlah anggota
KSM menabung
rutin setiap
minggu / jumlah
total anggota
KSM
• Kartu
tabungan
• Monev
3. % Kelompok
melakukan
pembukuan
dengan baik, tertib
dan lengkap
≥ 80%
Jumlah
pembukuan
kelompok yang
baik, tertib dan
lengkap /
jumlah
• Dokumen
pembuku
an
• Monev
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
102
NO TUJUAN /
SASARAN INDIKATOR KINERJA 2014 PERHITUNGAN
ALAT BUKTI/
SUMBER
INFORMASI
kelompok (KSM)
4. % Kelompok
secara rutin
melaksanakan
pertemuan
anggota setiap
minggu
≥ 80 %
Jumlah
pertemuan rutin
anggota / 4 (
dihitung setiap
bulan = 4 mgg)
• Daftar hadir
• Monev
3
Meningkatnya
anggota
kelompok
dalam
mengakses
pinjaman dan
anggota
kelompok yang
memiliki
ketrampilan
dan siap
masuk ke
dunia kerja
1. % tingkat
pengembalian
pinjaman kelompok
≥ 90 %
Angsuran yang
diterima /
jumlah
angsuran yang
seharusnya
diterima
• Pembukuan
kelompok
• Monev
2. Anggota kelompok
memiliki
ketrampilan untuk
siap masuk ke
dunia kerja
≥ 75 %
Jumlah anggota
yang memiliki
surat
keterangan atau
sertifikat
ketrampilam /
Jumlah anggota
yang telah
mengikuti
latihan
ketrampilan
• Dokumen
surat
keterangan
atau sertifikat
ketrampilan
yang sah dan
berlaku
• Monev
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 103
7.2. Manajemen Program
Struktur organisasi untuk pelaksanaanPilotmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
struktur organisasi PNPM Mandiri Perkotaan secara keseluruhan. Penambahan personil yang
dibutuhkan bagi pelaksanaan Pilot akan dijalankan 2 model, yaitu dengan penambahan fasilitator
dan tanpa penambahan fasilitator. Beberapa personil tambahan yang dibutuhkan pada pelaksanaan
Pilot ini adalah tambahan fasilitator di 2 kelurahan/desa sasaran lokasi pilot pendampingan KSM
yang bergabung dengan Tim Fasilitator yang telah ada. Pengendalian kegiatan Pilot dilakukan
secara hierarkis mulai tingkat fasilitator hingga KMP. Substansi pengendalian kegiatan pilot
diletakkan pada Fasilitator Ekonomi dan Fasilitator Sosial. Di tingkat regional dan nasional
pengendalian dilakukan pula pada garis kendali-koordinasi konsultan yang berkaitan dengan
ekonomi dan sosial.
Sedangkan uraian tugas dari unsur-unsur yang terlibat adalah sebagai berikut :
1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Melaksanakan siklus kegiatan Pilot
Melakukan sosialisasi program
Memfasilitasi kegiatan pelatihan Relawan Pendamping, KSM, UPS, UPK,
Memonitoring perkembangan kegiatan Pilot
Menyetujui hasil verifikasi calon anggota kelompok yang dilakukan oleh UPS.
2. Fasilitator Pendamping Kelompok
Mendukung BKM/LKM dalam proses sosialisasi program ke seluruh rumah tangga
sasaran
Mendukung UPS dalam melaksanakan rekrutmen Relawan Pendamping Kelompok
Verifikasi rumah tangga miskin dengan basis data PS2
Mengawal BLM tahap pertama
Bekerjasama dalam tim fasilitator untuk memfasilitasi kegiatan PILOT ditingkat
kelurahan
3. Relawan Pendamping (RP)
Relawan Pendamping (RP) adalah individu masyarakat sebagai pelopor-pelopor pengerak
dari masyaraka. RP mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat
pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Program ini membuka kesempatan seluas
mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli, memiliki komitmen dan minat untuk
membantu masyarakat dalam pendampingan kelompok masyarakat.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
104
RP sebaiknya berdomisili sedekat mungkin dengan kelompok dampingannya. Diharapkan
RP lebih banyak yang terjaring sehingga dapat ikut serta menyebarkan informasi mengenai
program dan berpartisipasi aktif memperkuat pelaksanaan progam, diantaranya :
Melakukan pendampingan kelompok secara rutin
Membuat rencana kerja Pendampingan kelompok
Melakukan seluruh rangkaian siklus PILOT
Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok
Melakukan pemantauan perkembangan kelompok secara rutin
Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan layanan UPK
4. Unit Pengelola Sosial (UPS)
Memfasilitasi pembuatan rencana kerja RP
Melakukan seluruh rangkaian siklus Pilot
Melakukan rekrutment Relawan Pendamping
Memfasilitasi penguatan kapasitas RP dan kelompok
Melakukan pemantauan perkembangan kelompok secara rutin
Memfasilitasi kelompok untuk mendapatkan layanan UPK
Memfasilitasi RP melakukan pendampingan kelompok secara rutin
5. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Menetapkan nama identitas kelompok serta membentuk struktur kepengurusan
kelompok
Melaksanakan kegiatan KSMsesuai lima aturan dasar kelompok
Mengikuti pelatihan penguatan kapasitas anggota (pelatihan manajemen organisasi
dan keuangan kelompok serta pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan)
Mengusulkan dana blm sosial ke BKM
Mengelola dana blm sosial untuk kepentingan anggota kelompok dan sesuai
kesepakatan kelompok
Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana pinjaman anggota
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 105
INSTRUMEN UJI PETIK KEGIATAN SOSIAL
1. Uji Petik untuk Kegiatan Pilot - Menggunakan Format KPK
KPK (Kartu Perkembangan Kelompok)
a. Bulan :
b. Nama Kelompok :
c. Kelurahan/Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
No Indikator Nilai Parameter Sumber data
1 Pertemuan rutin kelompok Min 75% pertemuan rutin
kelompok terlaksana
Daftar Hadir
2 Tingkat kehadiran dalam
pertemuan
Min 75 % anggota
kelompok hadir dalam
pertemuan
Daftar Hadir
3 Agenda pertemuan
terpenuhi
Min 75% agenda
pertemuan terpenuhi
Catatan pertemuan
anggota
4 Tabungan rutin kelompok Min 75 % anggota
melakukan tabungan rutin
Buku Tab Klp
5 Aturan kelompok ada dan
tertulis
Min 75% pertemuan
kelompok membacakan
aturan kelompok
dokumen aturan
kelompok
6 Pengembalian pinjaman
kelompok
Min 90% Tingkat
pengembalian
Buku angsuran
kelompok
7 Pencatatan keuangan benar 100% pencatatan
dilakukan sesuai aturan
buku kas, buku
tabungan, buku
angsuran
8 Rekening kelompok aman 100% rekening kelompok Buku tabungan
kelompok
9 Mempunyai kegiatan dengan
pihak luar
Min 1 kali pertemuan Buku agenda
pertemuan
10 Membahas perkara kritis
yang dihadapi anggota
kelompok
Min 75% pertemuan
pembahasan perkaran
kritis dicatatkan
Catatan pertemuan
anggota
TOTAL NILAI
Catatan: Skor 1 bila indicator terpenuhi. Jika tidak atau belum, skor 0.
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
106
Fasilitator Relawan Pendamping
Ketua KSM
Dari skor yang diperoleh dari KPK, maka KSM dapat diklasifikasikan pada 3 kriteria sebagai
:
Tahap perkembangan Kelompok Skor KPK
Tunas 0 – 4
Tumbuh 5 – 8
Kembang 9 - 10
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 107
108 Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan
Pedoman Operasional Baku Kegiatan Sosial – PNPM Mandiri Perkotaan 109
UJI PETIK UNTUK KEGIATAN SOSIAL LAINNYA
Responden Tiap Kelurahan :
1. BKM
2. UPS 3. KSM Sosial
4. Aparat Desa 5. SKPD
No
Ya Tidak Keterangan Ya Tidak Score
1 5 0
2 1 0
3 5 0
4 5 0
5 1 0
6
a. kader BKKBN 1 0
b. kader posyandu 2 0
c. kader PKK 1 0
d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya 2 0
e. kelompok tani 1 0
f. kelompok nelayan 1 0
g. RT/RW 1 0
h. lainnya..... 1 0
7 5 0
B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM)
8 5 0
9 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: 0
a. pendidikan 2 0
b. kesehatan 2 0
c. kebersihan/lingkungan 2 0
d. pertanian 1 0
e. peternakan 1 0
f. kelautan 1 0
g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif 2 0
h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) 1 0
i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, 0 0
j. santunan usia tidak produktif 1 0
k. lainnya..... 0 0
10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 2 0
11 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 5 0
12 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 5 0
13 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 5 0
14 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 5 0
15 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? 5 0
16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 5 0
17 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 5 0
18 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 5 0
19 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? 5 0
20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial 3 0
Bobot
D. Kemitraan
C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan
E. Pengendalian
Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat
Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs?
Pertanyaan Jawaban
Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya?
Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin?
Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa?
Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin?
Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana?
Apakah dalam KSM Sosial terlibat:
A. Pengelola, Swadaya dan Modal Sosial
KANTOR PUSATJL. Pattimura No.20 Kabayoran BaruJakarta Selatan, Indonesia - 12110
KANTOR PROYEKJl. Penjernihan 1 No. 19 F PejomponganJakarta Pusat Indonesia - 10210
SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRIwww.pnpm-mandiri.org
PENGADUANP.O. BOX 2222 JKPMTSMS 0817 148048e-mail : [email protected]
www.pnpm-perkotaan.org