pedoman kode etikbpjsketenagakerjaan.go.id/assets/uploads/tiny_mce/gg/07122015... · jakarta, juli...
TRANSCRIPT
DASAR HUKUM KODE ETIK BPJS KETENAGAKERJAAN
UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
UU Republik Indonesia No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
PP No. 88/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Keputusan Presiden No.161/M/2013 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
KEBIJAKAN UMUM
Fungsi Kode Etik
BPJS Ketenagakerjaan
Panduan bagi seluruh Direksi dan Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
Panduan bagi seluruh Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan interaksi dengan pihak lain.
Etika kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
Upaya pencapaian tujuan BPJS Ketenagakerjaan harus sesuai dengan etika kerja.
KEBIJAKAN UMUM
TATA NILAI IPTIK: Iman, Profesional, Teladan, Integritas , Kerjasama
ETOS KERJA TOPAS: Teamwork, Open Mind, Passion, Action , Sense
Menuju Visi “Menjadi BPJS Berkelas Dunia, Terpercaya, Bersahabat dan Unggul dalam
Operasional dan Pelayanan”
ZERO FRAUD PENGAKUAN APRESIASI
TATA NILAI
BPJS KETENAGAKERJAAN
IMAN
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
Selalu Berpikiran Positif
Memberikan pelayanan tulus ikhlas
Senantiasa mensyukuri anugerah dan karunia Tuhan
Bersikap amanah
Bekerja bagian dari ibadah kepada Tuhan YME
Memiliki kesabaran dalam bekerja dan berkarir
PROFESIONAL
Selalu mengupayakan hal yang terbaik dalam bekerja
Kompeten dan bertanggung jawab
Proaktif, tangguh dan pantang menyerah
Selalu mengasah diri agar siap menghadapi perubahan
TELADAN
Harus menjaga perilaku dan menjadi panutan yang baik
Menghormati sesama serta saling memberi bantuan, dukungan dan bimbingan
Satunya kata dan perbuatan
INTEGRITAS
Harus dapat dipercaya
Memiliki komitmen dan menjunjung tinggi kode etik profesi
Berani mengmukakan pendapat untuk kebaikan institusi
Tidak mudah tergoda atau melakukan hal-hal yang melanggar moralitas dan integritas
KERJASAMA
Mengutamakan keberhasilan organisasi
Selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan
Membangun komunikasi dan kolaborasi untuk tercapainya sinergi
Menghargai perbedaan pendapat dan selalu berupaya membangun konsensus
ETOS KERJA BPJS KETENAGAKERJAAN
TEAM WORK Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan BPJS Ketenagakerjaan. OPEN MIND Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima gagasan-gagasan baru yang lebih baik. PASSION Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan. ACTION Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. SENSE Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggungjawab dan memiliki inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah BPJS Ketenagakerjaan.
KODE ETIK KELEMBAGAAN
Kode Etik Kelembagaan berisi tentang:
Patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan keuangan.
Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluargan.
Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra BPJS Ketenagakerjaan.
Kode Etik Kelembagaan adalah sekumpulan norma atau nilai yang tertulis dan tidak tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan yang diyakini sebagai standar perilaku berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika kerja.
ETIKA KERJA
Etika Kerja adalah norma-norma yang berlaku bagi
seluruh Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur sikap dan tindakan dalam berhubungan dengan pihak eksternal maupun internal terkait dengan tugas, jabatan dan kewenangannya.
Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan DILARANG: 1. Melakukan pekerjaan lain pada jam kerja. 2. Mengaitkan bisnis pribadi dan keluarganya dengan aktivitas BPJS Ketenagakerjaan. 3. Mengikuti pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan. 4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga atau pihak-pihak lain.
Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan BERKEWAJIBAN : 1. Memenuhi hak-hak peserta sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Tanggap terhadap keluhan dan menyelesaikannya dengan cepat dan tuntas. 3. Melayani peserta dengan sepenuh hati.
ANTI KORUPSI
Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya menghargai dan menjunjung tinggi etika kerja untuk tidak melakukan korupsi, suap, gratifikasi. 1. Wajib melakukan pencegahan tindak pidana
korupsi.
2. Dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga/gratifikasi.
3. Wajib mengembangkan mekanisme penyampaian informasi mengenai indikasi ataupun pelanggaran terhadap kecurangan melalui sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system).
PAKTA INTEGRITAS DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
PAKTA INTEGRITAS
BPJS KETENAGAKERJAAN
Direksi BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas
dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan
ini kami menyatakan :
1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial yang berintegritas.
2. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan bertanggung jawab.
3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan.
4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
5. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak
menyalahgunakan untuk kepentingan lain.
6. Seluruh jajaran Direksi wajib melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten
dan bertanggung jawab.
Direksi BPJS Ketenagakerjaan bersedia menerima sanksi jika melakukan
pelanggaran.
Jakarta, Juli 2015
Yang Menyatakan,
(..............................................)
Direksi
Fungsi
Secara proaktif memantau sistem pelaporan pelanggaran
Mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan korupsi
Monitoring tindak lanjut penanganan atas laporan pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh Insan BPJS TK
Menjamin kerahasiaan identitas saksi /pelapor pelanggaran Pakta Integritas
Wewenang dan Tanggung Jawab Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas
informasi laporan pelanggaran Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut
laporan pelanggaran kepada Direktur Utama Menetapkan petugas pelaksana untuk
mengakses dan melakukan pengelolaan SPP Membuat laporan bulanan atas pengelolaan
saluran pelaporan pelanggaran kpd Dirut
Tugas Pokok Membantu terlaksananya Pakta
Integritas secara baik dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan
Struktur
Ketua : Direktur Umum dan SDM Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum Anggota : Kepala Divisi SDM Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK
KOMITE INTEGRITAS