pedoman kepegawaian kementerian atr/bpn provinsi...

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sumatera Utara

PEDOMAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN ATR/BPN PROVINSI

SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah

melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga

electronic book ini bisa selesai pada waktunya. Terima kasih juga penulis ucapkan

kepada Ibu Nhora Herawaty Saragih, S.ST., M.Si. serta Staff Tata Usaha Kantor

Wilayah BPN Sumatera Utara yang telah berkontribusi dengan memberikan ide-

idenya sehingga electronic book ini bisa disusun dengan baik dan rapi. Penulis

berharap berharap semoga electronic book ini bisa menambah pengetahuan para

pembaca. Namun terlepas dari itu, penulis memahami bahwa electronic book ini

masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik serta

saran yang bersifat membangun demi terciptanya electronic book selanjutnya yang

lebih baik lagi.

I. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS MENURUT PERATURAN PEMERINTAH

NO 53 TAHUN 2010

1.1 Kewajiban:

1. mengucapkan sumpah/ janji PNS;

2. mengucapkan sumpah/ janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/ atau

golongan;

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus

dirahasiakan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat

membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan,

keuangan, dan materiil;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

1.2 Larangan:

1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan

menggunakan kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau lembaga

atau organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat

asing;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-

barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara

secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di

dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,

golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung

atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan

dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi

atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi

yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/ atau

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon

yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai

foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai

peraturan perundang-undangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon

yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

Iingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

II. PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Jenis pelanggaran dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap kewajiban

2. Pelanggaran terhadap larangan

Tingkat hukuman disiplin dibagi menjadi 3(tiga) jenis, yaitu:

1. Hukuman displin ringan

2. Hukuman disiplin sedang

3. Hukuman disiplin berat

2.1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

A. Hukuman disiplin ringan dijatuhkan apabila melanggar kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

2. menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja.


pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak

negatif pada unit kerja.

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/

atau golongan, apabila pelanggaran berdampaknegatif pada unit kerja.


dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang

dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang

keamanan, keuangan, dan materiil, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

unit kerja.

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:

a) teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 5 (lima) hari kerja.

b) teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.

c) pemyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja

tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas)

hari kerja.

10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila pelanggaran dilakukan

dengan tidak sengaja.

13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila

pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja.

14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

B. Hukuman disiplin sedang dijatuhkan apabila melanggar kewajiban:

1. mengucapkan sumpah/ janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan

yang sah.

2. mengucapkan sumpah/ janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan

yang sah.



Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang

bersangkutan.

4. menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak

negatif bagi instansi yang bersangkutan.



negatif bagi instansi yang bersangkutan.

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila

pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, atau

golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan.


dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang

bersangkutan.

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara,

apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.


dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang


instansi yang bersangkutan.


a) perundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai

dengan 20 (dua puluh) hari kerja.

b) penundaan kenaikan pangkat selama 1(satu) tahun bagi PNS yang tidak

masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21(dua puluh satu) sampai

dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.

c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua

puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puiuh) hari kerja.

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian

sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima

persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).

13. menggunakan dan memeiihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.


ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini ketentuan yang mengatur

pelayanan publik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik.

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, apabila dilakukan dengan

sengaja.

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, apabila

dilakukan dengan sengaja.


apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

C. Hukuman disiplin berat dijatuhkan apabila melanggar kewajiban:



Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau

negara;

2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara;



negatif pads pemerintah dan/ atau negara;

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara;

5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/

atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau

negara;


dirahasiakan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau

negara;

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepen tingan

negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara;


dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang


pemerintah dan/ atau negara.


a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga

puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja.

b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga

puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

c) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat

puluh lima) hari kerja;

d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk

kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja

atau lebih.

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian

sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima

persen);

11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau

negara;


ketentuan peraturan perundang-undangan; dan


apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara.

“PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM

KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF A ANGKA 9), HURUF B ANGKA 11),

HURUF C ANGKA 9), DIHITUNG SECARA KUMULATIF SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN

BERJALAN YAITU MULAI JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER DALAM TAHUN YANG

BERSANGKUTAN.

DALAM HAL PNS TIDAK MASUK KERJA SECARA TERUS MENERUS MESKIPUN TELAH

DIPANGGIL SEBANYAK 2 (DUA) KALI TETAPI TIDAK HADIR, PNS TERSEBUT DIJATUHI

HUKUMAN DISIPLIN TANPA MELALUI PEMERIKSAAN DAN JENIS HUKUMANNYA

BERDASARKAN JUMLAH HARI KETIDAKHADIRAN SECARA KUMULATIF.”

III. TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam UU No. 8 Tahun 1974, UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

pasal 8 mengatur setiap Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti. Yang dimaksud dengan cuti

adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka usaha untuk

menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur

pemberian cuti. Cuti Pegawai Negeri ada beberapa macam, yang dapat diminta oleh PNS

sesuai dengan kebutuhannya yang akan di pergunakan dalam waktu-waktu tertentu, yaitu: Cuti

Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti bersalin, Cuti Alasan penting, Cuti di luar tanggungan

keluarga.

A. Cuti Tahunan

Ketentuan PP No. 24 tahun 1976 tentang cuti PNS, disebutkan bahwa:

1) Pasal 4 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang- kurangnya 1 (satu)

tahun secara terus menerus berhak cuti tahunan, (2) lamanya cuti tahunan adalah 12

(dua belas) hari kerja, (3) cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka

waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja, (4) untuk mendapatkan cuti tahunan

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis

kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, (5) cuti tahunan diberikan secara

tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

2) Pasal 5: cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya,

maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14

(empat belas) hari.

3) Pasal 6 ayat (1) cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat

diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama

18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang

berjalan, ayat (2) cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari

2 (dua) tahun berturut-turut dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama

24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang

berjalan.

4) Pasal 7 ayat (1) cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang

berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan

dinas mendesak, (2) cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari

kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

B. Cuti Besar

Ketentuan PP No. 24 tahun 1976 bagian ketiga, disebutkan bahwa:

1) Pegawai NegeriSipil yang telah bekerjasekurang-kurangnya 6 (enam) tahun

secara terus-menerus berhak atas cuti besaryang lamanya 3 (tiga) bulan.

2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti

tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

3) Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang

memberikan cuti.

4) Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk

paling lama2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

5) Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

menerima penghasilan penuh.

C. Cuti Sakit

Ketentuan PP No. 24 tahun 1976 bagian keempat, disebutkan bahwa:

1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

2) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat

belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat

yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

3) Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) Hari

berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang

berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang

ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam poin (3) antara lain

menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain

yang dipandang perlu

5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam poin (3) diberikan untuk waktu paling

lama 1 (satu) tahun.

6) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam poin (5) dapat ditambah

untuk paling lama 6(enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat

keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

7) Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka Waktu

sebagaimana dimaksud dalam poin (5) dan atau poin (6), harus Diuji kembali

kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

8) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

poin (7) Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya,

maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan

mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Cuti Bersalin

1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil

wanita berhak atas cuti bersalin

2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri

Sipil wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara

3) Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam poin (1) dan (2) adalah 1 (satu) bulan

sebelum dan 2(dua) bulan sesudah persalinan.

4) Untuk mendapatkan cuti bersalin, Pegawai Negeri Sipil wanita yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang

berwenang memberikan cuti.

5) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan

cuti.

6) Selama menjalankan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang

bersangkutan menerima penghasilan penuh.

E. Cuti Karena Alasan Penting

1) Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras

atau meninggal dunia

2) salah seorang anggotakeluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia

dan menurut ketentuanhukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan harus mengurushak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal

dunia itu;

3) melangsungkan perkawinan yang pertama;

4) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang

memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

5) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan

alasan- alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang

memberikan cuti.

7) Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan menerima penghasilan penuh.

F. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5(lima)

tahun secara terus-menerus, karena alas an-alasan pribadi yang penting dan

mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara

2) Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan - paling lama3 (tiga) tahun

3) Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dipat diperpanjangpaling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang

penting untukmemperpanjangnya.

4) Cuti di luartanggungan Negara mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutandibebaskan dari jabatannya, kecuali cuti di luar tanggungan

Negara (cuti bersalin anak keempat atau seterusnya)

5) Jabatan yang menjadilowong karena,pemberian cuti di luar tanggungan Negara

dengan segera dapatdiisi.

6) Selama menjalankancuti di luar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan tidakberhak menerima penghasilan dari Negara.

7) Selama menjalankancuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai

masa kerja PegawaiNegeri Sipil.

8) Pegawai NegeriSipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi

induknya setelah habismasa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara

diberhentikan dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil.

9) Pegawai NegeriSipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah

habis masamenjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka :

a. apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

b. apabila tidak adalowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan

melaporkannya kepada KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara

untuk kemungkinan ditempatkan padainstansi lain;

c. apabila penempatanyang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka

Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena

kelebihan dengan mendapathak-hak kepegawaian menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Buku Elektronik Pedoman Kepegawaian ini disusun. Diharapkan setelah

disusunnya buku elektronik ini, dapat menjadi pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil,

khususnya di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Sumatera Utara sebagai penunjang

pelayanan yang lebih baik dan disiplin.

pedoman kepegawaian kementerian atr/bpn provinsi...

Documents