pedoman an dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah lokasi tambang
TRANSCRIPT
�
PEDOMAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT SEKITAR
WILAYAH LOKASI TAMBANG
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
ii
Penyusun:Direktorat JenDeral Mineral, BatuBara Dan Panas BuMikeMenterian energi Dan suMBer Daya Mineral
Tim Editor: iCsD(indonesia Center for sustainable Development)
Penerbit:Direktorat JenDeral Mineral, BatuBara Dan Panas BuMikeMenterian energi Dan suMBer Daya Mineral
alamat Jl. Prof. Dr. supomo, sH no. 10 Jakarta 12870 indonesiae-mail [email protected] http://www.djmbp.esdm.go.id
©copyrights 2010, Hak Cipta Dilindungi undang-undangCetakan Pertama, Mei 2010
PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT SEKITAR WILAYAH LOKASI TAMBANG
iii
KATA PENGANTAR
Saya menyambut gembira prakasa penyusunan Buku Pedoman Pengelolaan Pengembangan
Masyarakat di Wilayah Sekitar Tambang pada sektor industri pertambangan mineral dan batubara yang saat ini menjadi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Buku pedoman ini disusun oleh Direktorat Jenderal Mineral, batubara dan Panas Bumi dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan maupun referensi dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada sektor industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
iv
Saya berharap agar upaya ini dapat menjadi sebuah awal yang berkesinambungan dalam rangka membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, industri pertambangan mineral dan batubara, dan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional secara keseluruhan.
Akhir kata, kepada semua pihak dan para pelaku bisnis di sektor pertambangan mineral dan batubara, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya dalam penerbitan buku ini.
Jakarta, Mei 2010Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
Bambang Setiawan
v
KATA PENGANTAR.........................................................iiiDAFTAR ISI.....................................................................v
BAB I.PENDAHULUAN...................................................11.1. Latar Belakang......................................................11.2. Dasar Hukum Pengembangan Masyarakat.............41.3. Perkembangan Pengembangan Masyarakat..........71.4. Tujuan Pedoman Pengelolaan
Pengembangan Masyarakat................................11
BAB II.TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAMPENGEMBANGAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT....................................132.1. Kegiatan Pengembangan Masyarakat..................14
2.1.1. Eksplorasi/Pra-Produksi.................................142.1.2. Eksploitasi/Produksi......................................192.1.3. Pasca Tambang...............................................20
2.2. Jenis Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.................................21
2.3. Wilayah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.................................23
DAFTAR ISI
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
vi
2.4. Organisasi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat.................................25
2.5. Fokus Program dan wilayah masyarakat................262.6. Aspek Pembiayaan Dalam Program......................272.7. Fungsi Dan Peran Stakeholders (pemangku kepentingan)....................................292.8. Matriks Pengelolaan Program Pengembangan
Masyarakat.........................................................30
BAB III.LEMBAGA PENGEMBANGANDAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT............................333.1. Bentuk Kelembagaan..........................................343.2. Keanggotaan Lembaga........................................343.3. Pembentukan Lembaga Pelaksana
Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat.........................................................35
3.4. Pendanaan dan Sumber Dana..............................363.5. Peran dan Fungsi Lembaga Pelaksana
Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat.........................................................38
3.6. Bentuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemegang
IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP....................................393.6.1.Forum Multistakeholder.................................393.6.2.Yayasan Pengembangan Masyarakat...............47
3.7. Prinsip-Prinsip Lembaga.....................................57
vii
Daftar Isi
BAB IV. PERENCANAAN DAN PELAPORAN................................614.1. Perencanaan......................................................614.2. Pelaporan...........................................................62
BAB V. MONITORING DANEVALUSI.........................................675.1. Evaluasi dan Monitoring Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.........................................................67
5.2. Indikator Program...............................................695.3. Matriks Indikator Program...................................71
BAB VI.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.................................756.1. Pembinaan.........................................................756.2. Pengawasan.......................................................796.3. Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat....84
DAFTAR PUSTAKA.........................................................87INDEX.........................................................................89
�
1.1. Latar Belakang
Pada akhir-akhir dekade ini, muncul suatu kesadaran baru dikalangan industri energi dan pertambangan
untuk memberikan kontribusinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi dan membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini telah mendorong perusahaan-perusahaan di industri energi dan sumber daya mineral untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lazimnya disebut sebagai corporate social responsibility (Tanggungjawab Sosial Perusahaan). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada
BAB I
PENDAHULUAN
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
�
disekitar lokasi tambang, baik selama operasi tambang berlangsung maupun pasca tambang.
Salah satu perwujudan CSR dilingkungan industri ekstratif adalah dengan melaksanakan program community development (pengembangan masyarakat). Sebagai bagian dari CSR, pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan masyarakat yang diarahkan guna mencapai kondisi dan kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, meliputi community relation (hubungan masyarakat), community services (Pelayanan kepada masyarakat), dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, selain dilakukan sebagai sarana perusahaan untuk memenuhi sasaran usaha (terutama untuk kondusi-fitas usaha dan investasi sosial jangka panjang), juga merupakan upaya untuk mendapatkan local license(izin lokal) beroperasinya usaha (Budimanta, 2002).
Dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak perusahaan didasarkan atas 2 dorongan yang bersifat simultan yaitu dorongan secara internal dan eksternal. Dorongan yang bersifat internal yaitu dorongan dari lingkungan internal perusahaan terutama berupa kebijakan dari level top management (Manager/Direktur), sedangkan dorongan dari lingkungan eksternal berasal dari kondisi-kondisi lain yang tidak
�
bisa dikontrol oleh pihak perusahaan namun dapat mempengaruhi keberadaan dan operasional perusahaan. Sebagai salah satu contoh adalah kewajiban-kewajiban perusahaan yang diatur dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pelaksanaan CSR dilingkungan perusahaan melalui UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, atau situasi-situasi tertentu yang berkaitakan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat yang ada disekitar tambang yang mempengaruhi operasional perusa-haan. Menanggapi dua dorongan diatas maka pihak perusahaan diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan para stakeholder (pemangku kepentingan)lainnya dalam melaksanakaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak bisa terlepas dari keberadaan para stakeholder (pemangku kepentingan). Kegagalan program pengembangan masyarakat biasanya diakibatkan karena lemahnya jalinan kemitraan dengan para stakeholder (pemangku kepentingan) potensial. Membangun kemitraan strategis dengan stakeholders (pemangku kepentingan), baik dengan komuniti (Masyarakat), Pemerintah Daerah, maupun media, merupakan bagian penting dari perancangan program agar dapat berjalan secara lebih efektif. Disinilah sesungguhnya konsep kerjasama yang bersifat multistakeholder (kelembagaan Forum
BAB I. Pendahuluan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
�
Bersama) dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat sangat diperlukan agar sinergitas antar stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan CSR dapat terwujud secara baik.
Untuk merealisasikan tercapainya pelaksanaan program pengembangan masyarakat dengan tepat di lokasi sekitar tambang, maka perlu disusun suatu pedoman pengelolaan program yang dapat menjaga konsistensi proses dan kesinambungan hasil yang maksimal. Hal ini diperlukan sebagai panduan bagi perusahaan pertambangan, pemerintah dan semua pihak yang memiliki kewajiban dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.
1.2. Dasar Hukum Pengembangan Masyarakat
Pada dasarnya pelaksanaan pengembangan masyarakat di Indonesia didukung oleh beberapa peraturan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dimana peraturan ini dapat dijadikan panduan ataupun justifikasi dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Beberapa peraturan tersebut antara lain :
a. UUD Pasal 33 UUD 1945, Amandemen IV b. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasionalc. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
�
d. UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
e. UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
g. UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
h. Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Pasal 33 UUD 1945, Amandemen IV merupakan salah satu peraturan yang paling mendasar dalam mengimplementasikan program pengembangan masyarakat. Di dalamnya dikemukakan bahwa segala kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dalam kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral yang mengekstrak kekayaan alam, pengembangan masyarakat menjadi penting untuk dilakukan.
Di sisi lain, terkait dengan pelaksanaan Pengembangan Masyarakat (Community Development) yang menekankan pada pentingnya keikutsertaan komuniti (partisipasi), hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, seperti disebutkan dalam UU No.25
BAB I. Pendahuluan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
�
Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerin-tahan Daerah, di mana partisipasi merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam program pembangu-nan. Sebagai wilayah otonom, sudah seharusnya daerah memegang kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat, akan tetapi pelaksanaannya harus disertai dengan prinsip partisipatif dan keterbukaan.
Sementara itu, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memfokuskan CSR pada aspek sosial dan lingkungan, yang diimplikasikan melalui bagaimana menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.
Dengan berbagai dasar regulasi yang sudah ada tersebut, dikeluarkannya UU PT (Perseroan Terbatas) pada tahun 2007 dan Undang undang No. 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dalam perundang-undangan ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan pengembangan masyarakat merupakan wujud dari tanggungjawab perusahaan dan harus dilakukan sesuai dengan karakteristik masyarakat ataupun daerah masing-masing.
Dalam kaitannya dengan aktivitas industri ESDM yang dekat dengan lingkungan, ditegaskan dalam UU
�
No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 70 ayat 1,2 dan 3 dimana masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan sehingga perlu meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan bersama-sama masyarakat.
1.3. Perkembangan Pengembangan Masyarakat
Pengembangan masyarakat (community development)dapat diartikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik (Budimanta, 2002). Sementara itu secara hakekatnya community development (Pengembangan Masyarakat) merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas-komunitas lokal (Rudito, 2003). Sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan, industri energi dan sumber daya mineral (ESDM) termasuk ke dalam struktur sosial komuniti setempat dan berfungsi terhadap elemen lainnya yang sudah ada. Dengan kesadarannya, industri harus dapat membawa komuniti lokal bergerak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya yang sudah ada.
BAB I. Pendahuluan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
�
Pada sektor energi dan sumber daya mineral, program community development (Pengembangan Masyarakat) dilakukan salah satunya adalah dalam rangka mempersiapkan life after mining (kehidupan pasca tambang) bagi daerah maupun komuniti sekitarnya. Selain itu bagi perusahaan, community development (Pengembangan Masyarakat) merupakan upaya investasi yang memiliki nilai keuntungan jangka panjang. Pembangunan industri ESDM akan dapat terus berkelanjutan bila dalam implementasinya pembangunan industri memperhatikan keberadaan, keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tentunya dengan didukung alokasi dana yang proporsional. Untuk itu kegiatan CSR yang paling relevan bagi industri ESDM adalah berupa community development (Pengembangan Masyarakat) yang di rekomendasikan untuk diaplikasikan dalam lingkup peningkatan kesejahteraan komuniti (masyarakat), rekrutmen tenaga kerja lokal, pendidikan, kesehatan, penguatan kelembagaan lokal, serta perbaikan infrastruktur.
Pada dasarnya ada tiga alasan penting bagi perusahaan melakukan pengembangan masyarakat (community development), antara lain untuk mendapatkan izin lokal beroperasinya perusahaan, menciptakan sustainable future (masa depan yang berkelanjutan), dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk memenuhi sasaran-sasaran usahanya.
�
Izin lokal merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh perusahaan dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatannya di wilayah hak ulayat sebagai bagian dari komuniti (masyarakat). Pada umumnya, dengan pemberlakuan sistim otonomi daerah, perusahaan mendapatkan izin beroperasi dari suatu instansi formal yang dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak perusahaan tidak pernah meminta izin dari komunitas lokal (izin lokal) sebagai pemilik hak ulayat, dimana sebaiknya komuniti (masyarakat) lokal juga diperhatikan sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan perusahaan. Izin lokal ditandai dengan penerimaan dari komuniti (masyarakat) lokal terhadap kegiatan korporat (perusahaan), dan diharapkan dapat mengu-rangi konflik dengan komuniti (masyarakat) lokal. Ini berarti perusahaan telah menghargai keberadaan sosial budaya komuniti (masyarakat) lokal setempat yang tentunya berbeda dengan kebudayaan perusahaan itu sendiri.
Alasan penting lain adalah untuk menciptakan sustainable future (masa depan yang berkelanjutan), baik bagi komuniti (masyarakat) dan lingkungan, serta terutama bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Melalui community development (pengem-bangan masyarakat), diharapkan korporat dapat menciptakan strategi pengembangan usaha melalui
BAB I. Pendahuluan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
10
kerjasama yang proaktif dengan komuniti. Dengan demikian maka akan tercipta hubungan baik dengan komuniti yang dapat menunjang aktivitas industri yang dilakukan oleh perusahaan.
Alasan ketiga, perusahaan melakukan community development (pengembangan masyarakat) sebagai sarana bagi perusahaan untuk memenuhi sasaran-sasaran usahanya, di mana program community development (pengembangan masyarakat) perlu diaplikasikan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Pemenuhan sasaran perusahaan tersebut dapat berupa membangun jaringan dengan berbagai stakeholders (pemangku kepentingan) seperti menjalin hubungan positif dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, membangun citra positif di mata publik, maupun investasi bagi pertumbuhan dan keberlangsungan usaha.
Beroperasinya perusahaan tidak dapat terlepas dari kondisi sosial komuniti (masyarakat). Tidak sedikit perusahaan yang terlibat konflik dengan komuniti (masyarakat) akibat kesalahpahaman persepsi mengenai kondisi sosial budaya komuniti (masyarakat). Keberadaan suatu perusahaan di suatu daerah memang dapat mendorong bermunculannya kegiatan-kegiatan sosial ekonomi baru, seperti berdirinya usaha-usaha jasa baru sebagai penunjang kehidupan perusahaan. Akan tetapi terdapat juga kasus di
11
mana usaha jasa penunjang ini justru dikelola oleh komuniti (masyarakat) pendatang, sebagai akibat dari keberadaan perusahaan yang menarik minat masyarakat luar untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial antara komuniti (masyarakat) lokal dengan komuniti (masyarakat) pendatang. Untuk itu, perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan keterlibatan komuniti (masyarakat) lokal dalam pengembangan usaha baru tersebut.
1.4. Tujuan Pedoman Pengelolaan PengembanganMasyarakat
Tujuan Pedoman Pengelolaan Pengembangan Masyarakat di Wilayah Sekitar Tambang adalah untuk memberikan panduan bagi perusahaan tambang dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
BAB I. Pendahuluan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
12
13
I mplementasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan
menyesuaikan rangkaian tahapan tambang. Implementasi ini dilakukan dengan menyesuaikan dengan karakteristik lokal terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan keinginan perusahaan. Semestinya dalam pengelolaan program pengembangan dan pemberdayaan yang ada disektor energi dan pertambangan mempunyai arah konsistensi ke arah empowerment atau pemberdayaan.
BAB II
TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
14
Berikut disajikan berbagai makna dan pengertian serta bagian program yang harus diimplementasikan pada rangkaian tahapan tambang.
2.1. Kegiatan Pengembangan Masyarakat
2.1.1. Eksplorasi/Pra-Produksi
1. Pada tahap Eksplorasi/Pra-Produksi ini pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP harus menyusun dan merencanakan program
Pasca Tambang
Eksplorasi/Pra-produksi
Eksplorasi/Pra-produksi
Baseline Study
Perencanaan Program
E
ER
S
S
R
Keterangan:R - Community RelationS - Community ServicesE - Community Empowerment
Seperti Nampak dalam gambar dibawah ini.
15
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat desa sekitar lokasi wilayah tambang. Pada tahap ini beberapa komponen yang harus dilakukan antara lain:a. Persiapan internal (pengorganisasian
kelembagaan dan sistem koordinasi internal, persiapan sumber daya, gambaran awal komuniti)• Pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
harus memiliki minimal struktur ataupun satuan kerja yang bertanggung jawab menangani program pengem-bangan dan pemberdayaan masyarakat
• Pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KPsetidaknya memiliki kebijakan, visi dan misi yang mendukung pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
b. Melakukan kegiatan community relation (hubungan masyarakat) dan community services (pelayanan kepada masyarakat) kepada kelompok masyarakat yang ada disekitar operasi perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP dalam bentuk yang bervariasi berdasarkan sumber daya perusahaan dan kesepakatan dengan
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
16
masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Diutamakan dalam masa ini adalah kelompok masyarakat yang ada dalam wilayah Ring I, namun tidak menutup kemungkinan untuk wilayah Ring II dengan cakupan wilayah yang terbatas.
c. Melakukan penelitian baseline (penda-huluan) untuk melakukan deskripsi masyarakat wilayah sekitar tambang, terutama masyarakat desa yang berada di wilayah Ring I. Proses identifikasi baseline (pendahuluan) dilakukan dalam 3 tahap yaitu antara lain mencakup: • Tahap 1: Studi identifikasi kondisi
masyarakat, yang mencakup antara lain: Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kondisi budaya masyarakat Kondisi kesehatan masyarakat Keberadaan kelompok masyarakat
adat (indigenous people) Kondisi sarana prasarana fisik
untuk publik
• Tahap 2: Melakukan konsultasi publik berkaitan dengan hasil studi baseline
17
(pendahuluan). Kegiatan konsultasi publik mencakup antara lain: Melakukan konsultasi publik diawal
studi dengan tujuan sosialisasi studi (1 kali pertemuan)
Melakukan konsultasi publik diakhir studi dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan konfirmasi hasil studi baseline (pendahuluan), yang dilakukan bersamaan dengan presentasi rencana pemberdayaan (1 kali pertemuan)
• Tahap 3: Menyusun rencana pelaksanaan program pengembangan dan pember-dayaan masyarakat yang mencakup antara lain: Rencana pelaksanaan program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
Rencana keterlibatan stakeholder(pemangku kepentingan) dan YPM (Yayasan Pengembangan Masyarakat) dalam program
Melakukan konsultasi publik diakhir studi dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
18
konfirmasi hasil studi baseline(pendahuluan) dan rencana pemberdayaan (1 kali pertemuan)
2. Pada tahap Eksplorasi/Pra-Produksi ini para pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP di-wajibkan untuk menyusun dan menyerahkan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk tahapan eksploitasi dan pasca tambang yang disertakan pada peningkatan status izin pertambangan.
3. Pelaksanaan penelitian baseline (pendahuluan) disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, serta kebutuhan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
4. Pelaksanaan penelitian baseline (pendahuluan) difokuskan kepada masyarakat yang berada diwilayah Ring 1 operasional perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP melakukannya h i n g ga R i n g I I d a n R i n g I I I s e s u a i kebutuhan dan kemampuan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
19
5. Pertemuan konsultasi publik berkaitan dengan konfirmasi hasil baseline (pendahuluan) dan rencana pemberdayaan masyarakat haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya perwakilan seluruh masyarakat desa yang wilayahnya masuk dalam Ring I, kemudian Ring II, dan Ring III, kemudian perwakilan pihak pemerintah daerah hingga ke tingkat desa, serta pihak akademisi dan atau pihak LSM setempat.
2.1.2. Eksploitasi/Produksi
Pada tahapan ini, mulai dilakukan penyusunan dan persiapan program yang lebih detil dan akurat yang d i i r ing i dengan pelaksanaan program community relation (hubungan masyarakat) dan community services (pelayanan kepada masyarakat) yang mendukung ke arah pengembangan pro-gram community empowerment (pemberdayaan masyarakat). Adapun Implementasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan tahapan tambang dan karakteristik lokal dimana program dilakukan yang meliputi :• Community relation (hubungan masyarakat) :
Pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada stakeholder
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
20
(pemangku kepent ingan) , yang pada umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah
• Community Services (pelayanan kepada masyarakat) :Bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya program Community Relation (hubungan masyarakat) dan Community Empowerment (pemberdayaan masyarakat)
• Community Empowerment (pemberdayaan masyarakat) :Upaya memperkuat kapasitas komuniti (masyarakat) dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup mereka
Untuk lebih detail bisa dilihat dalam bagan matriks program
2.1.3. Pasca Tambang
Dalam tahapan pasca tambang, program community empowerment (pemberdayaan masyarakat) semakin diperbesar perannya, dimana hal ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Diharapkan pada tahapan ini masyarakat sudah mencapai tahapan mandiri dan tidak tergantung kepada perusahaan.
21
Adanya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada masa paska tambang banyak difokuskan pada masyarakat wilayah Ring I
2.2. Jenis Program Pengembangan dan PemberdayaanMasyarakat
(1) Community Relation (hubungan masyarakat):
a. Bantuan di bidang perbaikan tingkat pendidikan
b. Bantuan di bidang perbaikan tingkat kesehatan
c. Melestarikan dan mempromosikan budaya lokal
d. Bantuan sarana dan prasarana penunjang perekonomian
e. Bantuan bidang sosial dan olah ragaf. Bantuan di bidang keagamaan
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
CommunityRelation
CommunityServices
CommunityEmpowering
Self Help(mandiri)
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
22
(2) Community Empowerment (pemberdayaan masyarakat) :a. Kemitraan dengan penyedia jasa dan barang
tingkat lokal (kepemilikan oleh masyarakat lokal) untuk kebutuhan operasi produksi IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
b. Pengembangan komoditi lokal berpotensial untuk peningkatan perekonomian masyarakat
c. Pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah lokal untuk pengolahan lanjut dari komoditi lokal
d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha dan keterampilan teknis usaha
e. Penguatan institusi/ lembaga lokal (baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintah) melalui peningkatan kapasitas leadership dan pengelolaan lembaga
f. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
(3) Community Services (pelayanan kepada masyarakat).Bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya program Community Relation (hubungan masyarakat) dan Community Empowerment (pemberdayaan masyarakat).
23
2.3. Wilayah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
Pembagian wilayah ring program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain adalah:
Ring I
Ring I : wilayahnya terkena dampak langsung dari kegiatan operasional pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dimana masyarakat memiliki frekuensi hubungan tinggi dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa desa yang wilayah atau area pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi baseline(pendahuluan) dan Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan).
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Ring III
Ring II
Ring I
Korporasi
Pembagian Wilayah Ring Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
24
Ring II
Ring II : wilayahnya terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas pendukung perusahaan, dan masyarakatnya memiliki frekuensi hubungan sedangdengan perusahaan. Lingkup dari wilayah ini adalah satu atau beberapa kecamatan dimana terdapat masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan, baik bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi baseline(pendahuluan) dan Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) namun masih dalam lingkup administrasi kabupaten yang sama dengan wilayah Ring I.
Ring III
Ring III : wilayahnya terkena dampak tidak langsung dari kegiatan pertambangan, bukan merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas perusahaan, dan masyarakatnya memiliki frekuensi hubungan rendahdengan perusahaan. L ingkup dar i wi layah ini adalah satu atau beberapa kabupaten yang area dimana terdapat kelompok masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan dalam lingkup propinsi yang sama dengan wilayah Ring I dan Ring II atau lingkup nasional.
25
2.4. Organisasi Pelaksana Program PemberdayaanMasyarakat
Organisasi yang baik mensyaratkan adanya beberapa komponen dalam kelembagaannya yaitu antara lain:
• Adanya kebijakan perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP tentang tata kelola pember-dayaan masyarakat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengaturan program pember-dayaan masyarakat diperusahaan.
• Adanya struktur kelembagaan pengelola program pemberdayaan masyarakat dalam perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, beserta staf pelaksana program pemberdayaan
• Adanya rencana strategis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; yang mengintegrasikan dan mengakomodasi karakteristik, masalah, kebutuhan, dan potensi seluruh wilayah operasi perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP.
• Adanya mekanisme pelaksanaan struktur kelembagaan pengelola program pemberdayaan masyarakat dalam perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, beserta staf pelaksana program pemberdayaan dalam bentuk tertulis (SOP)
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
26
2.5. Fokus Program dan wilayah masyarakat
Tahap Eksplorasi:Fokus kegiatan program adalah melakukan studi baseline (studi pendahuluan) yang cukup komprehensif
Masa Operasi
Masyarakat dalam wilayah
Ring I
Masyarakat dalam wilayah
Ring II
Masyarakat dalam wilayah
Ring III
Eksplorasi Studi baseline (studi pendahu-luan)
Eksploitasi • Community empower-ment (pem-berdayaan masyarakat)
• Commu-nity Service(pelayanan kepada ma-syarakat)
• Commu-nity Relation (hubungan masyarakat)
• Commu-nity Relation(hubungan masyarakat)
• Commu-nity Service (pelayanan kepada ma-syarakat)
• Community empower-ment (pem-berdayaan masyarakat)
• Commu-nity Relation (hubungan masyarakat)
• Commu-nity Service(pelayanan kepada ma-syarakat)
Paska-tambang
• Commu-nity Relation(hubungan masyarakat)
• Commu-nity Service(pelayanan kepada ma-syarakat)
• Commu-nity Service(pelayanan kepada ma-syarakat)
• Commu-nity Relation(hubungan masyarakat)
• Commu-nity Service (pelayanan kepada ma-syarakat)
27
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
sambil melakukan program community relation (hubungan masyarakat) kepada masyarakat pada tingkatan ring 1
Tahap Eksploitasi :Fokus kegiatan adalah melakukan kegiatan community relation (hubungan masyarakat), community services (pelayanan kepada masyarakat), dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat) kepada semua wilayah yang ada, baik untuk masyarakat yang ada di Ring I, Ring II, dan Ring III.
Tahap Paska Tambang :Fokus kegiatan adalah melakukan kegiatan communityrelation (hubungan masyarakat), community services (pelayanan kepada masyarakat), dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat) kepada semua wilayah yang ada, namun lebih fokus kepada masyarakat yang ada di Ring I dan Ring II.
2.6. Aspek Pembiayaan Dalam Program
a. Dana program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dialokasikan bagi implementasi program dan operasional lembaga kemitraan
b. Jumlah dana program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan operasional lembaga kemitraan diatur melalui kesepakatan bersama yang
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
28
disesuaikan dengan kebutuhan operasional lembaga kemitraan
c. Dana program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dialokasikan dalam bentuk :1. Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya program
termasuk biaya perencanaan program, meliputi:Diskusi multistakeholder (participative planning)Sosialisasi program
2. Biaya external relation (hubungan dengan pihak di luar perusahaan), sebagai aktivitas supporting (pendukung) dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan, mencakup : • Membangun kemitraan dengan pihak lain
yang lebih berkompeten dalam bidang tertentu
• Biaya konsultasi dengan expert (profesional), lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau institusi pendidikan di bidang tertentu yang dibutuhkan yang dapat mendukung tercapainya sasaran, output (keluaran), dan goal (tujuan akhir) program
3. Biaya implementasi seluruh aktivitas program dalam mencapai sasaran, output (keluaran), dan goal (tujuan akhir) program, termasuk biaya pengadaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan.
•
•
29
2.7. Fungsi Dan Peran Stakeholders
A. Peran Korporasi/perusahaan• Mengidentifikasi program• Merumuskan program yang dilaksanakan • Menilai kelayakan program• Menyusun anggaran biaya • Melakukan kerjasama dengan para stakeholder
(pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan program, dan
• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.
B. Masyarakat• Memberikan masukan untuk menentukan
arah program community development(pengembangan masyarakat) yang akan dilaksanakan.
• Memberikan masukan untuk merumuskan perencanaan program community development (pengembangan masyarakat).
• Memberikan informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan setiap pelakasanan program community development (pengembangan masyarakat).
C. Pemerintah• Melakukan pembinanan dan pengawasan
serta berfungsi sebagai fasilitator antara perusahaan dan masyarakat
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
30
2.8.
Mat
riks
Peng
elol
aan
Prog
ram
Peng
emba
ngan
Mas
yara
kat
Mas
a
Prog
ram
Pel
ayan
an
Mas
yara
kat
(Com
mun
ity
Ser
vice
s)
Prog
ram
Hub
unga
n M
asya
raka
t (C
omm
unity
R
elat
ion)
Prog
ram
Pe
nduk
ung
Prog
ram
Pem
ber-
Prog
ram
Pem
ber-
Prog
ram
Pem
ber
daya
an M
asya
raka
t (C
omm
unity
De
velo
pmen
t)De
velo
pmen
t)De
velo
pmen
t
Lapo
ran
yang
har
us
disu
sun
Eks
plor
asi/
pra-
prod
uksi
•M
elak
ukan
pere
ncan
aan
prog
ram
pel
ayan
an m
a-sy
arak
at
(com
mun
ityre
latio
n),
hing
ga p
aska
ta
mba
ng
•M
elak
ukan
pr
oses
so
sial
isas
i pr
ogra
m
kepa
dam
asya
ra-
kat
dan
stak
ehol
der
(pem
angk
u ke
pent
ingan
) se
tem
pat.
•M
elak
ukan
ke
giat
an
yang
m
endu
kung
ke
giat
anm
asya
raka
tse
tem
pat
•Fo
kus
prog
ram
ke
-pa
dam
asya
raka
tdi
wila
yah
Rin
g I
, na
mun
tid
ak
men
u-tu
p ke
mun
gkin
an a
da
prog
ram
un
tuk
Rin
g II
dan
Rin
g III
yan
g be
rsifa
t ter
bata
s
•M
elak
ukan
pen
yusu
-na
nba
selin
e (p
en-
dahu
luan
) te
rhad
ap
mas
yara
kat
seki
tar
loka
si ta
mba
ng•
Mem
buat
pe
ren -
cana
an
prog
ram
p
en
ge
mb
an
ga
n da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat,
hing
ga
pask
a ta
mba
ng
•M
elak
ukan
pe
ren -
cana
an
prog
ram
pe
mbe
rday
aan
ma-
syar
akat
(c
omm
u-ni
ty
deve
lopm
ent),
hing
ga p
aska
tam
-ba
ng
•H
asil
stud
i ba
selin
e (p
en-
da
hu
lua
n)
ter
ha
da
p m
asy
ara
kat
wila
yah
seki
-ta
r ta
mba
ng
(Rin
g I)
31
Mas
a
Prog
ram
Pel
ayan
an
Mas
yara
kat
(Com
mun
ity
Serv
ices
)
Prog
ram
Hub
unga
n M
asya
raka
t(C
omm
unity
Rel
atio
n)
Prog
ram
Pend
ukun
g
Prog
ram
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t(C
omm
unity
Dev
elop
men
t)D
evel
opm
ent)
Dev
elop
men
t
Out
put
Eks
ploi
tasi
/pr
oduk
si•
Pem
bang
unan
infra
-st
uktu
r sar
ana
publ
ikun
tuk
prio
ritas
m
a-sy
arak
at
diw
ilaya
h R
ing
I, ba
ru k
emu-
dian
Rin
g II
dan
Rin
g III
•M
embe
rikan
ba
ntu -
an k
epad
a m
asya
ra-
kat
untu
k be
rbag
ai
bida
ng
yang
m
eli-
puti: -
Pen
didi
kan
-K
eseh
atan
-S
osia
l bud
aya
-ke
agam
aan
-P
rogr
am
ling -
kung
an-
Pe
nu
nja
ng
trans
porta
si
•M
elak
ukan
koor
di-
nasi
per
enca
naan
dan
pe
laks
anaa
n pr
ogra
m
bers
ama
stak
ehol
der
(pem
angk
u ke
pent
ingan
) te
rkai
t (p
emer
inta
h,pe
meg
ang
IUP
/IUP
K/
KK
/PK
P2B
/KP
lain
, LS
M,
dan
kelo
mpo
k m
asya
raka
t) m
elal
ui
Lem
baga
Pen
gem
-ba
ngan
dan
Pem
ber-
daya
an M
asya
raka
t•
Men
duku
ng
prog
ram
pe
mba
ngun
an
yang
di
renc
anak
an
oleh
pe
mer
inta
h m
elal
ui
prog
ram
Goo
d G
over
-G
ood
Gov
er-
Goo
d G
over
nanc
e•
Mel
akuk
an
pem
ban -
guna
n In
frast
rukt
ur
bers
ifat
terb
atas
ke
-pa
dam
asya
raka
t
•M
elak
ukan
pe
neli-
tian
berk
ala
tahu
nan
kepa
da m
asya
raka
t w
ilaya
h se
kita
r ta
m-
bang
(R
ing
I ,
Rin
g II
dan
Rin
g III
) unt
uk
men
geta
hui p
erke
m-
bang
an d
ampa
k da
n pe
rkem
bang
an p
ro-
gam
•M
elak
ukan
m
oni -
torin
g da
n ev
alu-
asi
prog
ram
sec
ara
rutin
dan
kon
sist
en
bers
ama
Lem
baga
Pe
ngem
bang
an d
an
Pem
berd
ayaa
n M
a-sy
arak
at
•Pe
rsia
pan
Lem
baga
P
en
ge
mb
an
ga
n da
n Pe
mbe
rday
aan
Mas
yara
kat
oleh
Pe
mda
dan
pem
e-ga
ng
IUP/
IUPK
/KK/
PKP2
B/KP
•Fo
kus p
rogr
am pe
mbe
rday
aan
diara
hkan
kepa
da p
emen
uhan
ke
cuku
pan
kebu
tuha
n da
sar
mas
yara
kat
yaitu
ke
butu
han
pang
an, t
empa
t ting
gal, p
endi-
dikan
, dan
kese
hata
n.•
Peng
emba
ngan
pr
ogra
m
pem
berd
ayaa
n di
arah
kan
kepa
da
prog
ram
pe
ngem
-ba
ngan
dan
pen
guat
an in
sti-
tusi
mas
yara
kat
•Pe
ngem
bang
an pr
ogra
m so
sial
•Pe
ngem
bang
an
prog
ram
ek
onom
i, yai
tu a
ntar
a la
in:
-Pe
ngem
bang
an
lem
baga
U
KM/U
MKM
-Pe
ngem
bang
an p
asar
loka
l•
Peng
emba
ngan
pr
ogra
m
pend
idika
n•
Peng
emba
ngan
pro
gram
ke-
seha
tan
•Pr
ogra
m p
embe
rday
aan
ma-
syar
akat
dia
rahk
an k
epad
a pr
ogra
m
lingk
unga
n un
tuk
pask
a ta
mba
ng
•La
pora
n R
enca
na
Pen
gem
bang
an
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t pe
me-
gang
IUP/
IUPK
/KK/
PKP2
B/KP
hi
ngga
Pa
ska
Tam
bang
be
rikut
re
ncan
a an
ggar
an•
Has
il stu
di p
enel
itian
berk
ala
(tahu
nan)
te
rhad
ap m
asya
ra-
kat
wila
yah
sekit
ar
tam
bang
(Rin
g I)
•La
pora
n Pe
ngem
-ba
ngan
da
n P
em
be
rda
yaa
n M
asya
raka
t pe
me-
gang
IUP/
IUPK
/KK/
PKP2
B/KP
se
tiap
tahu
nnya
•R
enca
na
pela
k -R
enca
na
pela
k -R
enca
na
pela
ksa
naan
pr
ogra
m
peng
emba
ngan
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
pada
BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
32
Mas
a
Prog
ram
Pel
ayan
an
Mas
yara
kat
(Com
mun
ity
Serv
ices
)
Prog
ram
Hub
unga
n M
asya
raka
t(C
omm
unity
Rel
atio
n)
Prog
ram
Pen
du-
kung
Prog
ram
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t(C
omm
unity
Dev
elop
men
t)D
evel
opm
ent)
Dev
elop
men
t
Out
put
Pas
ka-
tam
bang
•M
embe
rikan
ba
n-tu
an
kepa
da
ma-
syar
akat
unt
uk b
er-
baga
i bi
dang
yan
g m
elip
uti:
-P
endi
dika
n-
Kes
ehat
an-
Sos
ial
-ke
agam
aan
-P
en
un
jan
g tra
nspo
rtasi
•M
elak
ukan
so
s -ia
lisas
i m
enge
nai
bera
khirn
ya
wak
tu
oper
asi
peru
saha
anke
pada
mas
yara
kat
dan
pem
erin
tah
dae-
rah
•M
elak
ukan
koor
dina
-si
per
enca
naan
dan
pe
laks
anaa
n pr
o-gr
am p
aska
tam
bang
be
rsam
ast
akeh
olde
r(p
eman
gku
kepe
nting
an)
terk
ait
(pem
erin
tah,
pem
egan
g IU
P/
IUP
K/K
K/P
KP
2B/K
P la
in,
LSM
, da
n ke
-lo
mpo
km
asya
raka
t)m
elal
ui
Lem
baga
P
enge
mba
ngan
dan
P
embe
rday
aan
Ma-
syar
akat
•M
ela
ku
ka
n pe
man
taua
n se
-ca
ra
berk
ala
ke-
pada
mas
yara
kat
wila
yah
seki
tar
tam
bang
(R
ing
I da
n R
ing
II) p
ada
mas
a pa
ska
tam
-ba
ng•
Mel
akuk
an
mon
i -to
ring
dan
eval
ua-
si p
rogr
am s
ecar
a ru
tin d
an k
onsi
sten
be
rsam
a Le
mba
ga
Pen
gem
bang
an
dan
Pem
berd
ay-
aan
Mas
yara
kat
•M
elak
ukan
pe
rbai
kan
prog
ram
, pe
man
tapa
n pr
ogra
m b
erka
itan
ke-
man
diria
n ke
lom
pok
dan
peni
ngka
tan
usah
a U
KM
•
Pro
gram
pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
diar
ahka
n ke
pada
pr
ogra
m
ling-
kung
an
dan
prog
ram
un
tuk
men
ingk
atka
n ke
-se
jaht
eraa
nm
asya
raka
t
•La
pora
n pe
lak -
sana
an p
rogr
am
peng
emba
ngan
da
n pe
mbe
rday
-aa
nm
asya
raka
tpa
da m
asa
pas-
ka ta
mba
ng
33
BAB III
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Salah satu pendekatan penting dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah dengan
bagaimana memperkuat kerjasama antar lembaga yang ada ditingkat masyarakat, pemerintah, dan yang ada dipihak perusahaan sendiri sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dibentuk suatu bentuk kelembagaan yang mendukung akselarasi program pengembangan masyarakat yang dapat mempertemukan para stakeholders (pemangku kepentingan) secara berkala dan efektif dalam bertindak. Ada dua usulan bentuk kelembagaan yang disarankan yaitu antara lain adalah bentuk kelembagaan Forum Bersama
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
34
(Multistakeholder) atau Yayasan yang dikelola bersama para stakeholder (pemangku kepentingan). Pemilihan kedua bentuk kelembagaan ini disarankan atas dasar keterkaitan dengan pemilihan lokasi, tipe masyarakat yang ada disekitar lokasi operasi, tingkat program pengembangan masyarakat yang ada diwilayah tersebut, dan sumber daya perusahaan sendiri.
3.1.Bentuk Kelembagaan
Bentuk kelembagaan Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
• Forum Multistakeholder (Kelembagaan Forum Bersama)
• Yayasan Pengembangan Masyarakat
3.2. Keanggotaan Lembaga
Keanggotaan Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
• Perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KPdi wilayah kabupaten
• Pemerintah daerah dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten. Untuk tingkat desa dan kecamatan bisa diwakili oleh aparat desa dan kecamatan, sedangkan untuk kabupaten diwakili oleh Bappeda, Dinas Pertambangan, PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) dan atau unsur pemerintah lainnya yang terkait.
35
• Perwakilan masyarakat dari setiap perwakilan Desa yang berada diwilayah sekitar tambang
• Pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah sekitar tambang
3.3. Pembentukan Lembaga Pelaksana PengembanganDan Pemberdayaan Masyarakat
Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pembentukan Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain adalah:
• Pihak perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KPmelakukan assessment (stakeholder analisis) bersama penyusunan baseline (laporan pendahuluan) 1 tentang keberadaan stakeholder(pemangku kepentingan) yang ada didaerah operasi pada masa eksplorasi atau pada masa eksploitasi.
• Pemerintah kabupaten bersama perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendirian Forum Multistakeholder (Kelem-bagaan Forum Bersama) atau Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM).
1. Lihat detail pada Bab III, tentang pengembangan masyarakat
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
36
• Pemerintah kabupaten bersama perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP melaksanakan suatu Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat bersama masyarakat untuk menentukan bentuk kelembagaan apakah Forum Multisakeholder (Kelembagaan Forum Bersama) atau yayasan dimana kemudian disepakati siapa wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota dalam Badan Musyawarah Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan
• Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat sebaiknya sekurang-kurangnya harus dihadiri minimal perwakilan setiap desa yang berada di wilayah sekitar tambang, perwakilan lembaga adat yang ada didesa wilayah sekitar operasi perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KPdan atau lembaga adat ditingkat kabupaten, serta perwakilan tokoh masyarakat dan agama yang ada didesa wilayah sekitar operasi perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP.
3.4. Pendanaan dan Sumber Dana
• Dana operasional Forum atau Yayasan diperoleh dari:a. Pengalokasian maksimum 5 %2 dari dana program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
2. Angka 5% adalah usulan ideal yang diajukan
37
b. Hibah dari pihak lain yang tidak mengikatc. Gabungan dana antara pemerintah kabupaten
dan perusahaan tambang-perusahaan tambang (kontribusi bersama)
d. Badan usaha lembaga yang harus disetujui oleh seluruh semua stakeholder (pemangku kepentingan) dengan pertimbangan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat
• Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana operasional Pembentukan Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan sekretariat bersama forum atau badan pelaksana yayasan kepada komite pengawas.
Jenis PembiayaanJenis pembiayaan yang didanai adalah
• Operasional sekretariat kelembagaan• Kegiatan pertemuan dalam berbagai tingkatan • Kegiatan perencanaan, monitoring (pemantauan)
dan evaluasi program
Laporan tahunan
Wajib membuat laporan tahunan yang dapat diaudit oleh pihak ketiga yang sifatnya independendan harus diumumkan secara luas terutama kepada masyarakat sekitar tambang tingkat kabupaten melalui media cetak, papan pengumuman dan media elektronik.
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
38
3.5. Peran dan Fungsi Lembaga PelaksanaPengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Pertanggungjawaban
Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap kekayaan yang dimilikinya dan melapor kepada ketiga unsur stakeholders (pemangku kepentingan). Kalau pertanggungjawaban timbul dari kelalaian pengurus maka pengurus bertanggung-jawab secara tanggung renteng.
Hak Lembaga Pelaksana Pengembangan DanPemberdayaan Masyarakat
Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat berhak untuk menerima dana fungsi operasional, administrasi, koordinasi, monitoring (memantau), dan evaluasi
Kewajiban
Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat wajib merencanakan dan menetapkan program pengembangan masyarakat sekitar tambang tingkat kabupaten yang selaras dengan program pengembangan masyarakat pemerintah kabupaten
39
Peran Lembaga Pelaksana Pengembangan DanPemberdayaan Masyarakat
Peran lembaga pelaksana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Sebagai lembaga yang merencanakan dan
menetapkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui proses koordinas i antara perusahaan tambang pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat yang berada di wilayah kabupaten.
b. Mempunyai peran sebagai lembaga pemantau (monitoring) dan evaluasi terhadap program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi anggota lembaga pelaksana melalui pemantauan pencapaian indikator dan dampak yang dihasilkan oleh program
3.6. Bentuk Lembaga Pengembangan danPemberdayaan Masyarakat PemegangIUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
3.6.1 Forum Multistakeholder
• Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KPberbentuk forum
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
40
• Berkedudukan di tingkat kabupaten dimana satu atau lebih perusahaan tambang beroperasi
• Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat didirikan saat perusahaan tambang telah memegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
• Pembentukan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di lakukan oleh pemerintah kabupaten
• Pembentukan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Permen ini disahkan
Struktur Organisasi Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat minimum terdiri dari : Dewan Pengarah Dewan Penasihat Sekretariat bersama
DEWAN PENASIHAT
DEWAN PENGARAH
Sekretariat bersama (Koordinator dan Unit Kerja)
41
Struktur Organisasi Dalam ForumDewan PenasehatKeanggotaan dewan penasehat diusulkan terdiri dari:o Bupati o Perwakilan dari pihak perusahaan pada
tingkat pengambil kebijakan tertinggi di tingkat kabupaten yang dipilih berdasarkan kesepakatan dari semua pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
o Perwakilan dari masyarakat yang dari wilayah yang terkena operasi perusahaan. Perwakilan ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan masyarakat seluruh desa yang terkena dampak.
o Perwakilan dari Lembaga Adat pada tingkat kabupaten, yang disepakati oleh lembaga adat yang ada ditingkat kecamatan dan desa.
o Perwakilan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama atau Lembaga independen (LSM atau akademisi) pada tingkat kabupaten yang diajukan oleh pemerintah dan disepakati oleh wakil perusahaan dan masyarakat.
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
42
Dewan PengarahKeanggotaan dewan pengarah diusulkan terdiri dari:• Perwakilan dari pihak pemerintah daerah
o Sekretaris Daerah Kabupateno Bappeda o Dinas Pertambangano Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat
Desa)• Perwakilan dari pihak pemerintah daerah dari
tingkat propinsi yang diwakili oleh Bappeda Propinsi
• Perwakilan dari pihak akademisi atau kalangan profesional atau lembaga mitra independen(sebagai pendamping komuniti) yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan pember-dayaan masyarakat sekitar lokasi tambang yang ada ditingkat kabupaten/propinsi/nasional yang dipilih bersama dalam suatu rapat bersama yang diwakili oleh masing-masing stakeholder (pemangku kepentingan).
• Perwakilan dari pihak perusahaan yang memegang posisi manajer pada bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dari semua perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP.
• Perwakilan dari masyarakat berdasarkan hasil forum rapat bersama yang diadakan sebelumnya
43
oleh perusahaan yang dipantau oleh pihak pemerintah dan lembaga independen (LSM atau universitas).
Sekretariat BersamaKeanggotaan sekretariat bersama diusulkan terdiri dari:• Perwakilan perusahaan pemegang IUP/IUPK/
KK/PKP2B/KP• Perwakilan pemerintah yang ada ditingkat
kabupaten (diusulkan adalah pejabat setingkat dibawah Sekda yang bertanggungjawab langsung kepada Sekda dan Bupati)
• Perwakilan pemerintah yang ada ditingkat propinsi
• Perwakilan pemerintahan desa • Perwakilan lembaga-lembaga desa (seperti
karang taruna, LPM, dsb)• Perwakilan dari komuniti yang menjadi subjek
program • Perwakilan dari pihak akademisi atau lembaga
mitra independen (pendamping komuniti) untuk aktivitas teknis
Tanggungjawab dan KewajibanDewan Penasehat1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi PROGRAM
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
44
PENGEMBANGAN MASYARAKAT yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam lembaga;
2. Menerima usulan-usulan dari masyarakat luas dan merekomendasi atau memutuskan berkaitan tentang pelaksanaan program PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT/comdev yang dilakukan oleh anggota lembaga untuk kemudian memberikan usulan tindak lanjut kepada Sekretariat bersama Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Menerima usulan-usulan dari masyarakat luas dan merekomendasi atau memutuskan berkaitan tentang pelaksanaan program yang dilakukan oleh Sekretariat bersama Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk kemudian memberikan usulan kepada Sekretariat bersama untuk ditindaklanjuti; dan
4. Anggota Dewan Pengarah Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada stakeholder (pemangku kepentingan) yang menjadi anggota dan masyarakat luas secara berkala.
45
Dewan Pengarah1. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan
implementasi PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT yang dilakukan oleh anggota lembaga.
2. Membentuk sekretariat bersama/sekretariat bersama untuk melaksanakan program-program yang sudah disusun bersama antara Dewan Penasehat dan Sekretariat bersama, serta menetapkan ruang lingkup kerja sekretariat bersama.
3. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Sekretariat bersama atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekretariat bersama dan anggota-anggota dalam lembaga.
4. Anggota Dewan penasehat bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan lembaga kepada kelompok pihaknya masing-masing.
Sekretariat Bersama1. Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada
stakeholder (pemangku kepentingan) berkaitan dengan program-program pengembangan masyarakat yang diadakan oleh masing-masing anggota
2. Melaksanakan program kegiatan berdasarkan apa yang sudah disusun bersama antara Dewan
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
46
Pengarah, Dewan Penasehat dan sekretariat bersama sendiri selama periode waktu yang disepakati
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi keberhasilan implementasi PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya;
4. Melakukan penelitian dan kegiatan pengembangan kapasitas anggota sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah dan Dewan Penasehat; dan
5. Melaporkan kegiatan selama membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum.
Implikasi Forum• Dasar hukum dari forum adalah SK Bupati
yang ditujukan kepada semua perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP yang ada diwilayah tersebut
• Forum multistakeholder adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesukarelaan dan semangat bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada diwilayah tersebut
• Karena bentuk forum yang bersifat sukarela hendaknya semua keputusan berdasarkan atas azas kesepakatan dan persetujuan bersama yang diketahui oleh semua pihak
47
3.6.2. Yayasan Pengembangan Masyarakat
• Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KPberbentuk Yayasan yang berikutnya disebut sebagai Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM)
• Tempat Kedudukan Yayasan Pengembangan Masyarakat sekitar tambang (YPM) berkedudukan di tingkat kabupaten dimana satu atau lebih perusahaan tambang beroperasi
• Yayasan didirikan saat perusahaan tambang telah memegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
• Pembentukan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) di lakukan oleh pemerintah kabupaten
• Pembentukan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) dilakukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Permen ini disahkan
Struktur organisasiStruktur organisasi Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) minimum terdiri dari : Badan Musyawarah Yayasan Badan Pengurus Yayasan Badan pelaksana Yayasan
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
48
Struktur Kelembagaan yayasan
• Pengembangan struktur Organisasi dalam badan pelaksana dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM)
Keanggotaan Masing-masing BagianBadan Musyawarah YayasanAnggota Badan Musyawarah Yayasan:o Bupati o 1 orang perwakilan dari pihak perusahaan
pada tingkat pengambil kebijakan tertinggi di tingkat kabupaten yang dipilih berdasarkan
Badan Musyawarah Yayasan
Badan Pengurus Yayasan
Sekretariat Bersama Yayasan
• Ketua• Sekretaris• Bendahara
49
kesepakatan dari semua pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
o 1 orang perwakilan dari masyarakat berdasarkan hasil keputusan Pertemuan pemberdayaan masyarakat
o 1 orang perwakilan dari Lembaga Adat pada tingkat kabupaten yang dipilih berdasarkan hasil keputusan Pertemuan pemberdayaan masyarakat
o 1 orang perwakilan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama pada tingkat kabupaten yang dipilih berdasarkan hasil keputusan Pertemuan pemberdayaan masyarakat
Badan PengurusKeanggotaan dari Badan Pengurus adalah sebagai berikut: o Sekretaris Daerah Kabupateno 1 orang perwakilan dari Bappedao 1 orang perwakilan dari Dinas Pertambangano 1 orang perwakilan dari Dinas PMD (Pember-
dayaan Masyarakat Desa)o 2 orang perwakilan dari pihak perusahaan
yang memegang posisi manajer pada bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dari semua perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
50
o 2 orang perwakilan dari masyarakat berdasarkan hasil keputusan pertemuan pemberdayaan masyarakat
o 1 orang perwakilan dari pihak akademisi yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah Yayasan
o 1 orang perwakilan dari pihak lembaga swadaya masyarakat atau lembaga independen atau perseorangan yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi tambang yang ada ditingkat kabupaten/propinsi/nasional yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah Yayasan
Badan pelaksana• Badan pelaksana diangkat oleh Badan
Musyawarah Yayasan dan Badan Pengurus, dimana pengurus tidak terafiliasi kepada ketiga unsur pendiri yayasan dan minimal sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua Sekretaris Bendahara
• Badan pelaksana dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal dengan ketiga unsur yayasan
51
serta melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh waktu (part time)
Tanggungjawab dan kewajibanBadan Musyawarah Yayasan1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi program yang dilakukan oleh Badan Pengurusan dan Badan pelaksana Yayasan Pengembangan Masyarakat;
2. Menerima usulan-usulan dari masyarakat luas dan merekomendasi tentang pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh anggota yayasan dengan memberikan usulan tindak lanjut kepada Badan Pengurus dan Badan pelaksana Yayasan; dan
3. Menerima usulan-usulan dari masyarakat luas dan merekomendasi berkaitan tentang pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pengurus dan Badan pelaksana yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk kemudian memberikan usulan kepada Badan pelaksana untuk ditindaklanjuti; dan
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
52
4. Menerima laporan kegiatan Badan pengurus yayasan selama 1 tahun kegiatan dalam pertemuan tahunan yayasan yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota
5. Mengadakan pertemuan tahunan seluruh anggota yayasan selama 1 kali dalam masa periode untuk melaporkan seluruh hasil kegiatan selama 1 kali masa periode kepada anggota secara keseluruhan. Pertemuan tahunan seluruh anggota dapat dikatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya dihadiri setengah dari jumlah seluruh anggota. Pertemuan anggota yayasan bertujuan untuk :• Mengevaluasi program selama 1 kali masa
tahun• Merencanakan program kerja badan
musyawarah, badan pengurus, dan badan musyawarah, badan pengurus, dan badan pelaksana untuk 1 tahun ke depan
Badan Pengurus yayasan1. Melakukan monitoring (pemantauan) dan
evaluasi keberhasilan implementasi program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh anggota yayasan
2. Membentuk badan pelaksana yayasan untuk melaksanakan program-program yang sudah
53
disusun bersama antara Badan Musyawarah yayasan dan Badan pelaksana yayasan, serta menetapkan ruang lingkup kerja badan pelaksana.
3. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Badan pelaksana atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh badan pelaksana dan anggota-anggota dalam lembaga
4. Anggota Badan Pengurus Yayasan bertang-gung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan yayasan kepada kelompok perwakilannya masing-masing.
5. Menerima laporan kegiatan Badan pelaksana yayasan selama 1 tahun kegiatan dalam pertemuan tahunan yayasan yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota
Badan pelaksana Yayasan1 Melakukan pengumpulan program pengem-
bangan dan pemberdayaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh semua anggota yayasan
2 Melakukan perencanaan program pengem-bangan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat kabupaten selama 1 tahun periode berdasarkan perencanaan program pengem-bangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing anggota
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
54
3 Melakukan penetapan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh semua anggota yayasan, terutama pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KPuntuk diajukan kepada pemerintah pusat
4 Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada anggota dan stakeholder (pemangku kepentingan) lain berkaitan dengan program-program pengembangan masyarakat yang diadakan oleh masing-masing anggota
5 Melaksanakan program kegiatan berdasarkan apa yang sudah disusun bersama antara Dewan Pengarah, Dewan Penasehat dan badan pelaksana sendiri selama periode waktu yang disepakati
6 Melakukan pemantauan dan evaluasi keberhas i lan implementas i program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya;
7 Melakukan penelitian dan kegiatan pengembangan kapasitas anggota sesuai petunjuk dari Badan Musyawarah Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan; dan
8 Melaporkan kegiatan badan pelaksana yayasan selama 1 tahun periode kepada Badan Pengurus Yayasan dan Badan Musyawarah yayasan
55
Implikasi YayasanImplikasi hukum Yayasan Pengembangan Masyarakat di atur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang pembentukan yayasan1. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh musyawarah
besar anggota Yayasan Pengembangan Masyarakat yang dilakukan 1 kali dalam satu tahun
2. Pimpinan dipegang oleh Ketua Umum yang dibantu oleh Sekretaris Pelaksana dan Bendahara
3. Ketua Umum adalah penanggungjawab tertinggi semua kegiatan-kegiatan Yayasan Pengembangan Masyarakat
4. Sekretaris Pelaksana adalah pelaksana harian kegiatan-kegiatan Yayasan Pengembangan Masyarakat
5. Bendahara adalah penanggungjawab tertinggi dibidang keuangan Yayasan Pengembangan Masyarakat
6. Yayasan wajib juga membuat laporan tahunan 7. Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan,
pendiri dapat diwakili oleh orang lain ber-dasarkan surat kuasa.
8. Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
56
a. nama dan tempat kedudukan;b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk
mencapai maksud dan tujuan tersebut;c. jangka waktu pendirian;d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari
kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;f. tata cara pengangkatan, pemberhentian,
dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
l. Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan/ketentuan tersendiri yang disahkan oleh Dewan Pembina/Penasehat.
57
m. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan di Musyawarah Kerja dengan persetujuan Dewan Pembina/Penasehat dan 2/3 suara setuju dari Anggota Yayasan pengembangan masyarakat
n. Pembubaran Yayasan dapat d i lakukan berdasarkan : Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan Jangka waktu yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar berakhir9. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat di-
laksanakan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengarah.
3.7. Prinsip-Prinsip Lembaga
Prinsip-Prinsip Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Transparansi. Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat haruslah mempunyai tata kelola arus informasi dan pelaporan yang transparan dan mempunyai akses terhadap publik sehingga dapat diketahui capaiannya.
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
58
2.Partisipasi. Adanya rumusan kebijakan yang terkait dengan masalah keterbukaan dan keterlibatan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaannya serta pelaporannya secara berkala.
3.Akuntabilitas. Adanya sistem kebertanggung-jawaban atas semua yang di laksanakan terhadap publik dan stakeholder (pemangku kepentingan) atas pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Responsif. Setiap Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat semestinya mampu bersikap tanggap respon terhadap setiap permasalahan yang berkaitan dengan publik dan kepentingan stakeholder (pemangku kepentingan).
5. Berkelanjutan. Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat haruslah mampu merancang rencana strategis secara komprehensif dan menyeluruh sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan.
6.Berwawasan lingkungan. Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat haruslah mampu memberikan perhatian terhadap setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan
59
oleh lembaga dan anggotanya terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
60
61
4.1. Perencanaan
(1) Rencana Kerja oleh pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KPa. Setiap pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP
wajib menyusun rencana kerja program pengembangan masyarakat tahunan
b. Pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP menyampaikan rencana kerja kepada forum atau yayasan yang berfungsi sebagai lembaga pengem-bangan masyarakat selambatnya 90 hari sebelum berjalan tahun anggaran baru
c. Rencana kerja tahunan dibahas dan dikoordinasikan dengan stakeholder (pemangku kepentingan) lain (anggota lembaga) dalam pertemuan triwulan akhir tahun
BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
62
d. Rencana program tahunan ditetapkan dan disetujui oleh lembaga forum atau yayasan dalam pertemuan triwulan akhir tahun lembaga mitra
(2) Pedoman Penyusunan Laporan PerencanaanTerdapat beberapa aspek yang perlu tercantum dalam dokumen rencana kerja program:a. Sasaran (target program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat)b. Output (tujuan jangka pendek tahunan atau
bulanan) c. Goal (tujuan jangka panjang cakupan beberapa
tahun)d. Program e. Indikator pencapaian program
4.2. Pelaporan
(1) Setiap pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP menyusun laporan tahunan pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan laporan triwulan perkembangan program.
(2) Laporan Triwulan a. Laporan triwulan disampaikan kepada
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat selambatnya 14 hari sebelum pertemuan triwulan stakeholder (pemangku kepentingan)
63
b. Laporan triwulan dibahas dalam pertemuan triwulan lembaga Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai bahan diskusi:1. Progress kegiatan, didasarkan pada laporan
perencanaan awal tahun2. Sharing permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan3. Merumuskan strategi mengatasi permasalahan4. Evaluasi keseluruhan kegiatan sebagai
dasar untuk tindak lanjut pelaksanaan kegiatan berikutnya
(3) Laporan Tahunan Laporan tahunan disampaikan kepada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat selambatnya 30 hari setelah selesai tahun anggaran sebelumnya.
(4) Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan a. Halaman kulit
1. Judul, nama, dan lokasi program2. Nama-nama dari yang terlibat proses
evaluasi3. Nama-nama lembaga atau departemen
yang terkait dengan program4. Periode waktu laporan5. Waktu laporan diselesaikan
BAB IV. Perencanaan dan Pelaporan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
64
b. Ikhtisar Eksekutif/ Ringkasan Berisi tentang ringkasan dari isi laporan secara menyeluruh yang berisikan penjelasan tentang tujuan dari evaluasi, untuk siapa laporan ini dibuat, bagaimana proses evaluasi dilakukan, sejauh mana pencapaian keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi, serta kesimpulan dan rekomendasi.
c. Daftar IsiBuatlah daftar isi yang jelas, sehingga dapat membantu pembaca untuk menemukan bagian-bagian yang tertentu yang diminati olehnya.
d. Latar Belakang1. Bagian ini akan membawa program dalam
bentuk perspektif dan menggambarkan keaslian, obyektif dan berkembang.
2. Jelaskan, waktu, mengapa dan bagaimana program dimulai, siapa yang terlibat
3. Pemaparan penggunaaan dan pertanggung-jawaban biaya/anggaran
4. Sasaran-sasaran yang dianggap prioritas5. Aktivitas apa saja yang menjadi atau
dianggap penting dan sumberdaya apa saja yang dilibatkan.
6. Panjang halaman dari bagian ini tergantung dari laporan dan sasaran dari program.
7. Pendapat-pendapat yang berbeda tentang program ini.
65
e. Tujuan Pelaporan 1. Jelaskan tujuan dari evaluasi dan tetapkan
siapa stakeholder (pemangku kepentingan) yang menjadi pembaca laporan ini.
2. Jelaskan juga stakeholder (pemangku kepentingan) saja yang menjadi sasaran laporan ini
3. Jelaskan secara tepat alasan dari rencana khusus evaluasi ini dan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi.
4. Berikan penjelasan tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam evaluasi, seperti tenaga kerja, biaya, sumberdaya materi dan konteks politik.
f. Hasil (pencapaian dari indikator umum dan khusus, sebagaimana tercantum dalam laporan rencana kerja tahunan) 1. Di mana dan bagaimana program dikembangkan2. Bagaimana informasi diperoleh 3. Bagaimana segi keabsahannya dan
ketepatan implementasi program4. Rencana waktu atau rencana evaluasi
g. Kesimpulan 1. Sasaran dari pencapaian program yang
sudah nyata.2. Aspek–aspek mana saja dari program yang
merupakan kekuatan, dan yang mana yang perlu difokuskan untuk diperkuat.
BAB IV. Perencanaan dan Pelaporan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
66
3. Apakah ada individu atau materi dari sumberdaya dalam program yang digunakan secara efisien.
4. Bagaimana program dapat berubah seiring dengan adanya waktu.
5. Penjelasan anggaran6. Dampak apa saja yang muncul dari adanya
program ini.h. Rekomendasi
1. Buat daftar apa saja yang direkomendasi berkenaan dengan hasil dari evaluasi yang dibuat.
2. Dengan dasar kesimpulan yang telah dibuat, tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk disarankan dilakukan.
i. LampiranBerisikan penjelasan lebih lanjut ataupun keterangan pendukung dari isi laporan secara keseluruhan.
67
5.1. Evaluasi dan Monitoring (Pemantauan) ProgramPengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pertanggung-jawaban internal kepada manajemen maupun pemegang saham, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder(pemangku kepentingan), yaitu pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program, terutama komuniti sebagai sasaran program.
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
68
2. Monitoring (pemantauan) evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggung jawaban internal mencakup:• Efisiensi dan efektifitas program• Identifikasi capaian riil program di lapangan• Bahan rekomendasi untuk perencanaan
program CSR/CD berikutnya, melalui Identifikasi keunggulan dan kelemahan program sebelumnya
• Pertanggungjawaban terhadap shareholders (pemegang saham)
3. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi sebagai pertanggung jawaban terhadap stakeholder(pemangku kepentingan) mencakup:• Identifikasi persepsi (pandangan), ekspektasi
(keinginan), dan kebutuhan stakeholders (pemangku kepentingan)
• Mengembangkan relasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholders (pemangku kepentingan)
• Pertanggungjawaban terhadap stakeholders (pemangku kepentingan)
• Bagian dari upaya pemberdayaan kapasitas pihak-pihak yang terkait
4. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi dilakukan secara berkala meliputi :• Pra – monitoring (pemantauan sebelum program)
dan evaluasi, dilakukan sebelum pelaksanaan suatu program pengembangan masyarakat.
69
• On going – monitoring (pemantauan ketika program berjalan) dan evaluasi, dilakukan selama program sudah berjalan.
• Post – monitoring (pemantauan setelah program selesai dilaksanakan) dan evaluasi, dilakukan pada saat program sudah selesai dilaksanakan.
5. Pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan evaluasi setidaknya meliputi: • Mencatat perkembangan program• Memantau proses dan kemajuan program
secara terus menerus• Mengidentifikasi masalah dan persiapan yang
muncul• Merumuskan pemecahan masalah• Membuat laporan kemajuan secara rutin
dalam kurun waktu pendek• Mengkaji relevansi (kesesuaian), efisiensi,
efektivitas dan dampak suatu program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
6. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi ini dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang mewakili :• Lembaga kemitraan• Perusahaan• Masyarakat• Pemerintah daerah
BAB V. Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
70
7. Hal-hal yang menjadi bagian pokok untuk di monitoring (dipantau) dan evaluasi :• Perencanaan kegiatan • Penggunaan berbagai Sumber Daya (SDM,
dana, informasi, waktu, dll)• Pelaksana kegiatan • Hasil kegiatan • Tujuan dan manfaat
5.2. Indikator Program
1. Kualitas program dinilai berdasarkan indikator umum dan khusus yang merupakan dasar evaluasi untuk menilai pencapaian program pengembangan masyarakat terhadap tujuan dan sasaran.
2. Indikator umum merupakan kriteria umum dalam menjaga kualitas program, mencakup:a. Partisipatif dan keberlanjutan
• Program dirumuskan pada tingkat desa melalui FGD (focus group discussion)(diskusi terfokus) bersama dengan masyarakat dan pemerintah lokal
• Masyarakat (beserta lembaga lokal berbasis masyarakat) adalah sasaran dan subjek (pelaku utama) program, IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP memberikan fungsi pendampingan, pemerintah lokal sebagai pembina program
71
b. Program berbasiskan pada karakteristik dan kearifan lokal sebagaimana tercantum dalam hasil penelitian sosial (social mapping).
c. Perbaikan pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat lokal (diukur pada tingkat desa dan disesuaikan dengan prioritas sasaran program)
3. Indikator khusus merupakan kriteria spesifik dari indikator umum yang dirumuskan sesuai dengan kondisi pada masing-masing wilayah, dan dicantumkan dalam laporan rencana kerja, dengan pertimbangan: a. Indikator khusus harus dapat terukur secara
objektifb. Indikator dirumuskan spesifik berdasarkan
setiap kegiatan program yang dirinci untuk setiap wilayah sasaran program
c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
BAB V. Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
72
Mas
aO
pera
si
Eks
plor
asi
Com
mun
ity S
ervi
ces
(Pro
gram
Pel
ayan
an
Mas
yara
kat)
•Ju
mla
hpa
rtisi
pasi
war
ga d
alam
pe
renc
anaa
n pr
ogra
m
min
imal
20
%
dari
jum
lah
mas
yara
kat
sasa
ran
prog
ram
yan
g ad
a di
R
ing
1
Com
mun
ity R
elat
ion
(Pro
gram
Hub
unga
n M
asya
raka
t )
•M
asya
raka
t da
n pe
mer
inta
hda
erah
men
geta
hui a
kan
adan
ya
pros
es e
kspl
oita
si d
i wila
yahn
ya.
Min
imal
te
lah
dila
kuka
n 1x
ko
nsul
tasi
publ
ik
di
tiap-
tiap
desa
ya
ng
men
jadi
w
ilaya
h se
kita
r op
eras
iona
l pe
meg
ang
IUP
/IUP
K/K
K/P
KP
2B/K
P (R
ing
I da
n R
ing
II)•
Mas
yara
kat m
enge
tahu
i keg
iata
n-ke
giat
an
yang
ak
an
dila
kuka
n pe
rusa
haan
.•
Adan
ya
kete
rliba
tan
mas
yara
kat
dala
m
peny
usun
an
renc
ana
peng
emba
ngan
dan
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t
Com
mun
ity E
mpo
wer
men
t (P
rogr
am P
embe
rday
aan
Mas
yara
kat)
•Te
lah
disu
sun
hasi
l st
udi
base
line
(pen
dahu
luan
) te
rhad
ap m
asya
raka
tw
ilaya
h se
kita
r tam
bang
•
Ada
nya
Lap
oran
Ren
cana
Pen
gem
-ba
ngan
dan
Pem
berd
ayaa
n M
asya
ra-
kat
pem
egan
g IU
P/IU
PK
/KK
/PK
P2B
/K
P hi
ngga
Pas
ka T
amba
ng b
erik
ut
renc
ana
angg
aran
•R
enca
na
prog
ram
P
enge
mba
ngan
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
sesu
ai
deng
an k
ebut
uhan
mas
yara
kat (
sesu
ai
deng
an h
asil
iden
tifika
s pa
da b
asel
ine
data
)
5.3.
Mat
riks
Indi
kato
rPr
ogra
m
73
Mas
aO
pera
si
Eks
ploi
tasi
Com
mun
ity S
ervi
ces
(Pro
gram
Pel
ayan
an
Mas
yara
kat)
•P
enin
gkat
an ju
mla
h sa
rana
dan
pr
asar
ana
serta
jala
n ya
ng te
lah
diba
ngun
peru
saha
an•
Jum
lah
parti
sipa
si w
arga
dal
am
prog
ram
min
imum
50%
jum
lah
mas
yara
kat
sasa
ran
prog
ram
da
riw
ilaya
h R
ing
1•
Men
ingk
atny
a ra
ta-r
ata
tingk
at
pend
idik
an
dan
kese
hata
nm
asya
raka
t di
band
ingk
an
dari
kond
isi s
ebel
umny
a (d
iban
ding
-ka
n de
ngan
dat
a ba
selin
e(da
taaw
al))
•A
dany
a pe
rbai
kan
sara
na-
pras
aran
a pe
ndid
ikan
da
n ke
seha
tan
diba
ndin
gkan
den
gan
data
base
line
(dat
a aw
al)
•P
rogr
amco
mm
unity
se
rvic
es
(pel
ayan
an k
epad
a m
asya
raka
t)be
rjala
n se
suai
den
gan
renc
ana
prog
ram
pe
ngem
bang
an
dan
pem
berd
ayaa
nm
asya
raka
t
Com
mun
ity R
elat
ion
(Pro
gram
Hub
unga
n M
asya
raka
t )
•M
asya
raka
t da
n pe
mer
inta
hda
erah
men
geta
hui a
kan
adan
ya
pros
es e
kspl
oita
si d
i wila
yahn
ya.
•M
asya
raka
t men
geta
hui k
egia
tan-
kegi
atan
ya
ng
akan
di
laku
kan
peru
saha
an.
•Te
rben
tukn
ya
Yaya
san/
Foru
mP
enge
mba
ngan
M
asya
raka
t di
tin
gkat
Kab
upat
en•
Mas
yara
kat
dan
pem
erin
tah
daer
ah
men
duku
ng
kegi
atan
ek
splo
itasi
peru
saha
an•
Pro
gram
-pro
gram
com
mun
ityre
latio
n (H
ubun
gan
mas
yara
kat)
berja
lan
sesu
ai d
enga
n re
ncan
a pr
ogra
m
dan
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t
Com
mun
ity E
mpo
wer
men
t (P
rogr
am P
embe
rday
aan
Mas
yara
kat)
•Te
rdap
at
Has
il st
udi
pene
litian
be
rkal
a (ta
huna
n) t
erha
dap
mas
yara
kat
wila
yah
sekit
ar ta
mba
ng
•Te
rdap
at L
apor
an P
enge
mba
ngan
dan
Pe
mbe
rday
aan
Mas
yara
kat
pem
egan
g IU
P/IU
PK/K
K/PK
P2B/
KP s
etia
p ta
hunn
ya•
Terd
apat
Ren
cana
pel
aksa
naan
pro
gram
pe
ngem
bang
an
dan
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t hin
gga
mas
a pa
ska
tam
bang
•Te
rben
tuk
UKM
dan
kel
emba
gaan
loka
l la
inny
a ya
ng
men
duku
ng
peni
ngka
tan
pere
kono
mia
n m
asya
raka
t.•
Men
ingk
atny
a pe
ndap
atan
m
asya
raka
t se
besa
r min
imum
30%
dib
andi
ngka
n da
ri da
ta b
asel
ine
(dat
a aw
al)
base
line
(dat
a aw
al)
base
line
•Ju
mla
h pa
rtisip
asi w
arga
dal
am p
rogr
am
min
imum
50
%
jum
lah
mas
yara
kat
sasa
ran
prog
ram
Rin
g 1
•Pr
ogra
m
com
mun
ity
empo
wer
men
t(p
embe
rday
aan
mas
yara
kat)
berja
lan
sesu
ai
deng
an
renc
ana
prog
ram
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
•Te
rcip
tany
a be
rbag
ai
lapa
ngan
us
aha
man
diri
mas
yara
kat d
iban
ding
kan
deng
an
data
bas
elin
e (d
ata
awal
)
BAB V. Monitoring dan Evaluasi
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
74
Mas
aO
pera
si
Pas
ca -
Tam
bang
Com
mun
ity S
ervi
ces
(Pro
gram
Pel
ayan
an
Mas
yara
kat)
•P
enin
gkat
an ju
mla
h sa
rana
dan
pr
asar
ana
desa
.•
Men
ingk
atny
a tin
gkat
pen
didi
kan
dan
tingk
at k
eseh
atan
mas
yara
-ka
t•
Jum
lah
parti
sipa
si w
arga
dal
am
prog
ram
70%
dar
i j
umla
h m
asya
raka
t sas
aran
pro
gram
•Te
rben
tuk
kele
mba
gaan
eko
nom
i m
andi
ri•
Pro
gram
com
mun
ity
serv
ices
(p
elay
anan
kep
ada
mas
yara
kat)
berja
lan
sesu
ai d
enga
n re
ncan
a pr
ogra
m
dan
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t
Com
mun
ity R
elat
ion
(Pro
gram
Hub
unga
n M
asya
raka
t )
•M
asya
raka
t da
n Pe
mda
men
ge-
tahu
i te
ntan
g ha
bisn
ya
mas
a op
eras
iper
usah
aan.
•M
asya
raka
t dan
Pem
da m
enge
-ta
hui p
rogr
am y
ang
akan
dila
ku-
kan
peru
saha
an s
etel
ah m
asa
oper
asi h
abis
•Ju
mla
hpa
rtisi
pasi
war
ga d
alam
pr
ogra
m
min
imum
70
%
dari
ju
mla
h m
asya
raka
t sa
sara
n pr
ogra
m•
Mas
yara
kat
dan
pem
erin
tah
daer
ah
men
duku
ng
kegi
atan
pa
sca
tam
bang
per
usah
aan
•P
rogr
am-p
rogr
amco
mm
unity
rela
tion
(hub
unga
n m
asya
raka
t)be
rjala
n se
suai
den
gan
renc
ana
prog
ram
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
Com
mun
ity E
mpo
wer
men
t (P
rogr
am P
embe
rday
aan
Mas
yara
kat)
•Te
rcip
tany
a K
eman
diria
n da
n ke
ber-
lanj
utan
mas
yara
kat
•Te
rdap
at
peni
ngka
tan
pend
apat
an
mas
yara
kat s
ebes
ar m
inim
um 5
0 %
•Ti
dak
ada
tunt
utan
m
asya
raka
t te
rhad
appe
rusa
haan
terk
ait p
rogr
am
peng
emba
ngan
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi TambangBAB V. Monitoring dan EvaluasiPedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
75
6.1. Pembinaan
(1) Pembinaan terhadap kegiatan pengembangan masyarakat oleh IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP dilakukan oleh Menteri yang membidangi mineral dan batubara secara mandiri dan/ atau bekerjasama dengan lembaga lain (lembaga swasta dan/ atau institusi pendidikan) yang ditunjuk dan/ atau disetujui oleh Menteri.
(2) Pembinaan dilakukan dalam setiap tahapan pertambangan, mencakup:a. Eksplorasib. Operasi/ Produksic. Pasca Tambang
(3) Ruang lingkup pembinaan meliputi:
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
76
Mas
a
Eks
plor
asi/
pra-
prod
uksi
Asp
ek P
embi
naan
Pem
beria
n pe
dom
an
dan
stan
dar
pela
ksan
aan
peng
elol
aan
peng
emba
ngan
m
asya
raka
t
Pem
beria
n bi
mbi
ngan
, su
perv
isi,
dan
kons
ulta
si
Pen
didi
kan
dan
pela
tihan
, m
elip
uti t
ekni
s su
bsta
nsi d
an te
knis
man
ajer
ial
Indi
kato
r Pem
bina
an
1.P
edom
an p
elak
sana
an p
enel
itian
sos
ial
(soc
ial
map
ping
)2.
Pedo
man
pen
yusu
nan
renc
ana
kerja
dan
ang
gara
n bi
aya
3.Pe
dom
an te
knis
pen
dam
ping
an d
an p
embe
rday
aan
mas
yara
kat
4.S
tand
ar te
knis
kua
litas
pen
capa
ian
prog
ram
5.P
edom
an
peny
usun
an
lapo
ran
pela
ksan
aan
prog
ram
6.Pe
dom
an p
enga
was
an o
leh
kom
ite k
erja
pen
ga-
was
an t
erha
dap
pela
ksan
aan
peng
emba
ngan
m
asya
raka
t pad
a ta
hap
ekpl
oras
i
1.S
osia
lisas
i ped
oman
2.P
enyu
luha
n3.
Ben
chm
arki
ng(p
embe
laja
ran
best
pr
actic
es
pela
ksan
aan
prog
ram
pen
gem
bang
an m
asya
raka
t)
1.Te
knis
pen
eliti
an s
osia
l (so
cial
map
ping
)2.
Tekn
is p
eren
cana
an p
rogr
am3.
Tekn
is s
take
hold
er e
ngag
emen
t (c
omm
unity
re
latio
n)4.
Man
ajem
en p
rogr
am p
enge
mba
ngan
mas
yara
kat
77
Mas
a
Eks
ploi
tasi
/pr
oduk
si
Asp
ek P
embi
naan
Pem
beria
n pe
dom
an
dan
stan
dar
pela
ksan
aan
peng
elol
aan
peng
emba
ngan
m
asya
raka
t
Pem
beria
n bi
mbi
ngan
, su
perv
isi,
dan
kons
ulta
si
Pen
didi
kan
dan
pela
tihan
, m
elip
uti t
ekni
s su
bsta
nsi d
an te
knis
man
ajer
ial
Indi
kato
r Pem
bina
an
1.Pe
dom
an te
knis
pen
dam
ping
an d
an p
embe
rday
aan
mas
yara
kat
2.P
edom
an
tekn
is
kem
itraa
n an
tar
stak
ehol
der
(pem
angk
u ke
pent
inga
n)da
lam
lem
baga
mitr
am
ultis
take
hold
er (k
elem
baga
an
mul
tista
keho
lder
(kel
emba
gaan
m
ultis
take
hold
erFo
rum
Ber
sam
a)3.
Ped
oman
pe
ngaw
asan
ol
eh
kom
ite
kerj
a pe
ngaw
asan
terh
adap
pel
aksa
naan
pen
gem
bang
an
mas
yara
kat p
ada
taha
p ek
splo
itasi
1.P
enda
mpi
ngan
ba
gi
IUP
/IUP
K/K
K/P
KP
2B/K
P da
lam
impl
emen
tasi
pro
gram
pen
gem
bang
an d
an
pem
berd
ayaa
nm
asya
raka
t2.
Per
tem
uan
tekn
is m
ultis
take
hold
er (k
elem
baga
an
mul
tista
keho
lder
(kel
emba
gaan
m
ultis
take
hold
erFo
rum
Ber
sam
a)
1.Te
knis
pe
ndam
ping
an
dan
pem
berd
ayaa
n ek
onom
imas
yara
kat
2.Te
knis
sta
keho
lder
eng
agem
ent
(hub
unga
n an
tara
pem
angk
u ke
pent
inga
n)3.
Tekn
is m
anaj
emen
konflik
4.Te
knis
mon
itorin
g da
n ev
alua
si
BAB VI. Pembinaan dan Pengawasan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
78
Mas
a
Pas
ca T
amba
ng
Asp
ek P
embi
naan
Pem
beria
n pe
dom
an
dan
stan
dar
pela
ksan
aan
peng
elol
aan
peng
emba
ngan
m
asya
raka
t
Pem
beria
n bi
mbi
ngan
, su
perv
isi,
dan
kons
ulta
si
Pen
didi
kan
dan
pela
tihan
, m
elip
uti t
ekni
s su
bsta
nsi d
an te
knis
man
ajer
ial
Indi
kato
r Pem
bina
an
Pedo
man
pen
gaw
asan
ole
h ko
mite
ker
ja p
enga
was
an
terh
adap
pel
aksa
naan
pen
gem
bang
an m
asya
raka
tpa
da ta
hap
pask
a-ta
mba
ng
1.P
erte
mua
n te
knis
mul
tista
keho
lder
(kel
emba
gaan
m
ultis
take
hold
er (k
elem
baga
an
mul
tista
keho
lder
Foru
m B
ersa
ma)
unt
uk p
ersi
apan
exi
t st
rate
gype
rusa
haan
2.B
ench
mar
king
(p
embe
laja
ran
Ben
chm
arki
ng
(pem
bela
jara
n B
ench
mar
king
best
pr
actic
es
pela
ksan
aan
prog
ram
pen
gem
bang
an m
asya
raka
t) da
lam
exi
t st
rate
gy (
stra
tegi
unt
uk m
empe
rsia
pkan
ex
it st
rate
gy (
stra
tegi
unt
uk m
empe
rsia
pkan
ex
it st
rate
gym
asya
raka
t pa
ska-
tam
bang
ter
utam
a da
lam
hal
ke
man
diria
nek
onom
i)
1.Te
knis
man
ajem
en konflik
2.Te
knis
mon
itorin
g da
n ev
alua
si3.
Exi
t st
rate
gy
(stra
tegi
un
tuk
mem
pers
iapk
an
Exi
t st
rate
gy
(stra
tegi
un
tuk
mem
pers
iapk
an
Exi
t st
rate
gym
asya
raka
t pa
ska-
tam
bang
ter
utam
a da
lam
hal
ke
man
diria
nek
onom
i)
79
6.2. Pengawasan
(1) Pengawasan terhadap kegiatan pengembangan masyarakat oleh IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh suatu Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat yang dibentuk dan ditunjuk oleh Menteri dan berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Ditjen Minerbapabum).
(2) Tujuan dan sasaran:a. Pengawasan dilakukan untuk menjamin
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang telah dilaporkan.
b. Pengawasan dilakukan untuk menjamin terseleng-garanya kegiatan pengembangan masyarakat dan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
c. Sasaran pengawasan adalah meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme.
(3) Ruang lingkup pengawasan meliputi:a. Administrasi/ Tata Laksana
1. Evaluasi laporan rencana kerja pengembangan masyarakat
2. Evaluasi laporan pelaksanaan program pengembangan masyarakat, didasarkan pada indikator umum dalam pedoman pengem-bangan masyarakat dan indikator khusus dalam laporan rencana kerja awal tahun
BAB VI. Pembinaan dan Pengawasan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
80
3. Evaluasi terhadap kinerja kepengurusan Yayasan/Forum Pengembangan Masyarakat, mencakup aspek:a) pengelolaan keuanganb) koordinasi antar stakeholder (anggota
lembaga) dalam pelaksanaan programc) penyusunan dan penetapan rencana
kerja program d) penyusunan laporan kerja program
b. Pengawasan operasional secara langsung di lapangan, meliputi aspek:1. Teknis pengelolaan program
a) Penelitian sosial dan perencanaan programb) Lingkup implementasi program
2. Keuangana) Realisasi anggaran untuk implementasi
program sesuai sasaran dan prioritas program berdasarkan laporan rencana kerja
b) Realisasi anggaran untuk operasional programc) Audit laporan keuangan (oleh lembaga
auditor yang ditunjuk komite dan disetujui oleh menteri)
3. Pengelolaan program yang melibatkan/ bekerjasama dengan lembaga lain
4. Pencapaian/kualitas program berdasarkan indikator umum (lihat bab 5.3) dan indikator khusus pada setiap tahapan pertambangan, sebagai berikut:
81
Mas
a
Eks
plor
asi/
pra-
prod
uksi
Indi
kato
r Pen
gaw
asan
•M
asya
raka
t da
n pe
mer
inta
h da
erah
m
enge
tahu
i ak
an a
dany
a pr
oses
eks
ploi
tasi
di w
ilaya
hnya
me-
lalu
i ko
nsul
tasi
pub
lik y
ang
dila
kuka
n di
tia
p-tia
p de
sa y
ang
men
jadi
wila
yah
seki
tar
oper
asio
nal p
e-m
egan
g IU
P/IU
PK/K
K/PK
P2B/
KP (R
ing
I dan
Rin
g II)
•Ad
anya
ket
erlib
atan
mas
yara
kat d
alam
pen
yusu
nan
renc
ana
peng
emba
ngan
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
•Te
lah
terb
entu
k Ya
yasa
n/Fo
rum
Pe
ngem
bang
an
dan
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t dan
ber
jala
n se
suai
de
ngan
fung
si d
an ta
nggu
ng ja
wab
nya
•Te
lah
disu
sun
hasi
l stu
di b
asel
ine
(pen
dahu
luan
) te
rhad
ap m
asya
raka
t wila
yah
seki
tar t
amba
ng
•Ad
anya
La
pora
n R
enca
na P
enge
mba
ngan
dan
Pe
mbe
rday
aan
Mas
yara
kat
pem
egan
g IU
P/IU
PK/
KP/P
K2B
hing
ga P
aska
Tam
bang
ber
ikut
ren
cana
an
ggar
an•
Ren
cana
pr
ogra
m
Pen
gem
bang
an
dan
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t se
suai
de
ngan
ke
butu
han
mas
yara
kat
(ses
uai
deng
an
hasi
l id
entifi
kas
pada
bas
elin
e da
ta)
•Te
lah
disu
sunn
ya
renc
ana
peng
emba
ngan
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat h
ingg
a pa
ska-
tam
bang
•Ad
anya
bas
elin
e (p
enda
hulu
an)
data
kar
akte
ristik
da
n po
tens
i mas
yara
kat
Dat
a Pe
nduk
ung
•H
asil
stud
i ba
selin
e(p
enda
hulu
an) t
erha
dap
mas
yara
kat
wila
yah
seki
tar t
amba
ng (R
ing
I)•
Lapo
ran
Ren
cana
P
enge
mba
ngan
da
n Pe
mbe
rday
aan
Ma-
syar
akat
pe
meg
ang
IUP
/IUP
K/K
K/P
KP
2B/
KP
hi
ngga
P
aska
Ta
mba
ng
beri
kut
renc
ana
angg
aran
Asp
ek P
enga
was
an
•Pe
ngaw
asan
terh
adap
pen
yu-
suna
n ba
selin
e (p
enda
hu-
luan
) te
rhad
ap
mas
yara
kat
seki
tar l
okas
i tam
bang
•P
enga
was
an te
rhad
ap p
em-
bent
ukan
Ya
yasa
n/Fo
rum
P
enge
mba
ngan
Mas
yara
kat
•P
eren
cana
an
prog
ram
pe
ngem
bang
an d
an p
embe
r-da
yaan
mas
yara
kat,
hing
ga
pask
a ta
mba
ng•
Pro
ses
sosi
alis
asi
prog
ram
ke
pada
mas
yara
kat
dan
stak
ehol
der
(pem
angk
u ke
stak
ehol
der
(pem
angk
u ke
stak
ehol
der
-pe
ntin
gan)
set
empa
t.•
Pro
ses
pere
ncan
aan
dan
pela
ksan
aan
prog
ram
ber
s-am
ast
akeh
olde
r(pe
man
gku
kepe
ntin
gan)
terk
ait (
pem
er-
inta
h, p
emeg
ang
IUP
/IUP
K/
KK
/PK
P2B
/KP
lain
, LS
M,
dan
kelo
mpo
k m
asya
ra-
kat)
mel
alui
YP
M (
Yaya
san
Pen
gem
bang
an
Mas
yara
-ka
t)
BAB VI. Pembinaan dan Pengawasan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
82
Mas
a
Eks
ploi
tasi
/pr
oduk
si
Indi
kato
r Pen
gaw
asan
•M
asya
raka
t dan
pem
erin
tah
daer
ah m
enge
tahu
i aka
n ad
anya
pro
ses
eksp
loita
si di
wila
yahn
ya.
•M
asya
raka
t men
geta
hui k
egia
tan-
kegi
atan
yan
g ak
an
dila
kuka
n pe
rusa
haan
.•
Duk
unga
n M
asya
raka
t dan
pem
erin
tah
daer
ah te
rha-
dap
kegi
atan
eks
ploi
tasi
peru
saha
an•
Prog
ram
-pro
gram
com
mun
ity r
elat
ion
(hub
unga
n co
mm
unity
rel
atio
n (h
ubun
gan
com
mun
ity r
elat
ion
ma-
syar
akat
) ber
jala
n se
suai
den
gan
renc
ana
prog
ram
dan
pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
•Ju
mla
h pa
rtisip
asi w
arga
dal
am p
rogr
am m
inim
um 5
0%
jum
lah
mas
yara
kat s
asar
an p
rogr
am d
ari w
ilaya
h R
ing
1•
Men
ingk
atny
a ra
ta-ra
ta tin
gkat
pen
didi
kan
dan
kese
hat-
an m
asya
raka
t dib
andi
ngka
n da
ri ko
ndisi
seb
elum
nya
(dib
andi
ngka
n de
ngan
dat
a ba
selin
e)•
Adan
ya p
erba
ikan
sara
na-p
rasa
rana
pen
didi
kan
dan
kese
hata
n di
band
ingk
an d
enga
n da
ta b
asel
ine
•Te
rben
tuk
UKM
dan
kel
emba
gaan
loka
l lai
nnya
yan
g m
endu
kung
pen
ingk
atan
per
ekon
omia
n m
asya
raka
t.•
Men
ingk
atny
a pe
ndap
atan
m
asya
raka
t se
besa
r m
inim
um 3
0% d
iban
ding
kan
dari
data
bas
elin
e•
Prog
ram
co
mm
unity
em
pow
erm
ent
(pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t) be
rjala
n se
suai
den
gan
renc
ana
prog
ram
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat
•Te
rcip
tany
a be
rbag
ai la
pang
an u
saha
man
diri
mas
yara
-ka
t dib
andi
ngka
n de
ngan
dat
a ba
selin
e (p
enda
hulu
an)
base
line
(pen
dahu
luan
)ba
selin
e
Dat
a Pe
nduk
ung
•H
asil
stud
i pe
nelit
ian
berk
ala
(tahu
nan)
te
rhad
apm
asya
raka
tw
ilaya
h se
kita
r tam
bang
(R
ing
I)•
Lapo
ran
Pen
gem
-ba
ngan
da
n P
embe
r-da
yaan
M
asya
raka
t pe
meg
ang
IUP
/IUP
K/
KK
/PK
P2B
/KP
•R
enca
na p
elak
sana
an
prog
ram
pen
gem
bang
an
dan
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t pad
a m
asa
pask
a ta
mba
ng
Asp
ek P
enga
was
an
•K
iner
ja
Yaya
san/
Foru
mPe
ngem
bang
an d
an p
embe
r-Pe
ngem
bang
an d
an p
embe
r-Pe
ngem
bang
an d
an p
embe
rda
yaan
mas
yara
kat
•P
erke
mba
ngan
da
mpa
k da
n pe
rkem
bang
an p
roga
m
mas
yara
kat
wila
yah
seki
tar
tam
bang
(Rin
g I ,
Rin
g II
dan
Rin
g III
•M
elak
ukan
pe
mba
ngun
an
Infra
stru
ktur
ber
sifa
t ter
bata
s ke
pada
mas
yara
kat
•Im
plem
enta
si
prog
ram
pe
ngem
bang
an
dan
pem
-be
rday
aan
mas
yara
kat y
ang
mel
iput
i bid
ang:
oP
endi
dika
no
Kes
ehat
ano
ekon
omi
oS
osia
lbud
aya
oLi
ngku
ngan
oIn
frast
rukt
ur
83
Mas
a
Pas
ka-
tam
bang
Indi
kato
r Pen
gaw
asan
•M
asya
raka
t dan
Pem
da m
enge
tahu
i ten
tang
hab
is-
nya
mas
a op
eras
iper
usah
aan.
•M
asya
raka
t dan
Pem
da m
enge
tahu
i pro
gram
yan
g ak
an d
ilaku
kan
peru
saha
an s
etel
ah m
asa
oper
asi
habi
s•
Jum
lah
parti
sipa
si w
arga
dal
am p
rogr
am m
inim
um
70%
dar
i ju
mla
h m
asya
raka
t sas
aran
pro
gram
•M
asya
raka
t da
n pe
mer
inta
hda
erah
men
duku
ng
kegi
atan
pasc
a ta
mba
ng p
erus
ahaa
n•
Pen
ingk
atan
jum
lah
sara
na d
an p
rasa
rana
des
a.•
Men
ingk
atny
a tin
gkat
pen
didi
kan
dan
tingk
at
kese
hata
nm
asya
raka
t•
Jum
lah
parti
sipa
si w
arga
dal
am p
rogr
am 7
0% d
ari
jum
lah
mas
yara
kat s
asar
an p
rogr
am•
Terb
entu
k ke
lem
baga
an e
kono
mi m
andi
ri•
Terc
ipta
nya
Kem
andi
rian
dan
kebe
rlanj
utan
m
asya
raka
t•
Terd
apat
pe
ning
kata
n pe
ndap
atan
m
asya
raka
tse
besa
r min
imum
50
%•
Tida
k ad
a tu
ntut
an m
asya
raka
t te
rhad
ap p
erus
a-ha
an te
rkai
t pro
gram
pen
gem
bang
an d
an p
embe
r-da
yaan
mas
yara
kat
Dat
a Pe
nduk
ung
•La
pora
n pe
laks
anaa
n pr
ogra
m p
enge
mba
ngan
da
n pe
mbe
rday
aan
mas
yara
kat p
ada
mas
a pa
ska
tam
bang
Asp
ek P
enga
was
an
•Pr
oses
sos
ialis
asi
men
gena
i be
rakh
irnya
w
aktu
op
eras
ipe
rusa
haan
kep
ada
mas
yara
-ka
t dan
pem
erin
tah
daer
ah•
Pro
ses
koor
dina
si
pere
n-ca
naan
da
n pe
laks
anaa
n pr
ogra
m
pask
a ta
mba
ng
bers
ama
stak
ehol
der
(pem
angk
u ke
pent
inga
n)
terk
ait
(pem
erin
tah,
pem
e-ga
ng IU
P/IU
PK
/KK
/PK
P2B
/K
P l
ain,
LS
M,
dan
kelo
m-
pok
mas
yara
kat)
•Im
plem
enta
si
prog
ram
pe
ngem
bang
an d
an p
embe
r-pe
ngem
bang
an d
an p
embe
r-pe
ngem
bang
an d
an p
embe
rda
yaan
m
asya
raka
t ya
ng
diar
ahka
n pa
da
prog
ram
-pr
ogra
m
lingk
unga
n da
n ek
onom
i un
tuk
kem
andi
rian
mas
yara
kat
BAB VI. Pembinaan dan Pengawasan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
84
6.3. Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat
(1) Komite Pengawas bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan pengembangan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada bagian B.
(2) Komite terdiri atas Pimpinan dan Tim Anggota.(3) Pimpinan terdiri atas:
a. Ketua : Menteri ESDMb. Wakil Ketua : Direktur Jenderal (Dirjen)
Minerbapabum(4) Anggota terbagi menjadi 3 Unit Kerja:
a. Unit Kerja I Wilayah Indonesia Bagian Baratb. Unit Kerja II Indonesia Bagian Tengahc. Unit Kerja III Indonesia Bagian Timur
(5) Masing-masing Unit Kerja dipimpin oleh Ketua Harian yang ditunjuk oleh Dirjen dan disetujui oleh Menteri.
(6) Masing-masing Unit Kerja memiliki Anggota terdiri atas: a. 2 orang dari pejabat pemerintah yang ditunjuk
Menteri untuk secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan
b. 2 orang dari kalangan profesional atau akademisi yang diseleksi dan dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu, sebagai berikut:1. Pendidikan Magister di bidang ilmu sosial atau ilmu
kehumasan atau ekonomi pembangunan
85
Menguasai i lmu pengembangan/pemberdayaan masyarakat, stakeholder engagement (hubungan antara pemangku kepentingan), dan manajemen konflik merujuk pada pengalaman kerja.
2. Pengalaman Berpengalaman minimal 5 tahun dalam
pengelolaan dan minimal 3 tahun dalam mengkoordinasi program pengembangan masyarakat di wilayah industri energi dan sumber daya mineral, dengan menyertakan referensi.
Berpengalaman dalam mengelola konflik antar stakeholder (pemangku kepentingan) di sektor energi dan sumber daya mineral
c. Setiap Unit Kerja dapat memperbantukan pekerja teknis administratif apabila dipan-dang perlu sesuai dengan kebutuhan kerja, dengan disetujui dan diketahui oleh Pimpinan Komite.
(7) Penentuan calon Anggota dilakukan melalui proses penyaringan yang transparan dan akuntabel.
(8) Anggota Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan dapat terpilih kembali melalui
BAB VI. Pembinaan dan Pengawasan
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
86
proses evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel.
(9) Organisasi Komite
(10)Pengorganisasian dan tata kerja Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat.
Ketua Harian Unit Kerja II
Ketua
Ketua Harian Unit Kerja I
Ketua Harian Unit Kerja III
Anggota Profesional/Akademisi
Anggota Pejabat
Pemerintah
Anggota Profesional/Akademisi
Anggota Pejabat
Pemerintah
Anggota Profesional/Akademisi
Anggota Pejabat
Pemerintah
Wakil Ketua
87
Arif Budimanta. 2007. Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam Studi Kasus Penam-bangan Timah di Bangka. Indonesia Center for Sustainable Development. Jakarta.
Arif Budimanta, Adi Prasetijo, Bambang Rudito. 2004. Corporate Social Responsibility : Jawaban Bagi Model Pembangunan Masa Kini. Indonesia Center for Sus-tainable Development. Jakarta
Arif Budimanta, Bambang Rudito. 2003. Metode dan Teknik: Pengelolaan Community Devel-opment. Indonesia Center for Sustain-able Development. Jakarta
Simon F. Sembiring dkk. 2004. Pedoman Pengem-bangan Masyarakat di Sektor Energi & Sumber Daya Mineral. Indonesia Center for Sustainable Development. Jakarta
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
DAFTAR PUSTAKA
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
88
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan
Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Republik Indonesia No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi
Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
89
Aadaptasi 7administrasi 24, 38akademisi 19, 41, 42, 43,
50, 84akselarasi 33akurat 19alokasi 8Amandemen 4, 5Amdal (Analisa mengenai
dampak lingkungan) 23, 24
anggota 36, 39, 44, 45, 46,51, 52, 53, 54, 55,56, 61, 80
Aspek 27, 65, 76, 77, 78, 81,82, 83
INDEX
BBadan Usaha Milik Negara
(BUMN 5batubara 75Biaya 28budaya 7, 9, 10, 16, 21, 31,
82Budimanta 2, 7Bupati 41, 43, 46, 48
CCommunity Empowerment
14, 20, 22, 72, 73, 74Community relation 19Community Service 26Community Services 14, 20,
22, 72, 73, 74corporate social responsibil-
ity 1
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
90
Ddaerah 7, 8, 9, 10, 16, 19,
32, 34, 39, 41, 42,69, 72, 73, 74, 81,82, 83
dana 8, 27, 36, 37, 38, 70dekade 1desa 15, 16, 19, 23, 34, 36,
41, 43, 70, 71, 72,74, 81, 83
Dewan 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 54, 56, 57
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Ditjen Miner-bapabum). 79
diskusi 63, 70
Eefektif 3, 33, 79Efisiensi 68ekonomi 2, 7, 10, 16, 31, 74,
77, 78, 82, 83, 84Eksplorasi 14, 18, 26, 30, 72,
75, 14, 76, 81eksternal 2ekstratif 2evaluasi 31, 32, 37, 38, 39,
45, 46, 52, 54, 63,64, 65, 66, 67, 68,69, 70, 77, 78, 86
Ffasilitator 29fisik 16Forum 3, 33, 34, 35, 36, 39,
40, 41, 46, 73, 77,78, 80, 81, 82
fungsi 38, 58, 70, 81
Hhak ulayat 9
Iidentifikasi 16Implementasi 13, 19, 82, 83independen 37, 41, 42, 43,
50Indikator 62, 70, 71, 72, 76,
77, 78, 81, 82, 83Indonesia 4, 5, 55, 84industri 1, 2, 7, 8, 10, 85informasi 19, 29, 57, 65, 70instansi 9investasi 2, 8, 10izin 2, 8, 9, 18
Kkapasitas 20, 22, 46, 54, 68karakteristik 13, 19, 25, 71,
13, 19, 25, 71, 81, 13,19, 25, 71, 81, 81
karang taruna 43kemakmuran 5kemitraan 3, 27, 28, 69, 77kerja lokal 8kerjasama 3, 10, 29, 33, 68kesehatan 8, 16, 21, 31, 71,
73, 74, 82, 83kesejahteraan 1, 8, 32, 46kewajiban 3, 4, 51, 56komprehensif 26, 58
91
kondusif 10konfirmasi 17, 18, 19konflik 9, 10, 77, 78, 85konsultasi 16, 17, 19, 28, 72,
76, 77, 78, 81koordinasi 15, 31, 32, 38,
39, 45, 54, 79, 80,15, 31, 32, 38, 39,45, 54, 79, 80, 83
kriteria 70, 71, 84
Llembaga 22, 27, 28, 31, 33,
36, 37, 39, 41, 42,43, 44, 45, 46, 50,53, 59, 61, 62, 63,70, 75, 77, 80
local license 2
Mmasyarakat 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 11, 15, 11, 13, 15,32, 15, 16, 31, 32,33, 17, 18, 20, 21,22, 23, 25, 26, 27,29, 30, 31, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,41, 42, 9, 20, 19, 28,44, 10, 84, 20, 35,21, 85, 20, 49, 24,22, 47, 16, 50, 62,27, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39,41, 42, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 52,53, 54, 57, 61, 62,67, 68, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 81, 82, 83,84, 85
media 3, 37mekanisme 25mitra 42, 43, 62, 77musyawarah 52, 55mutlak 9
Nnasional 24, 42, 50
Oobjektif 71operasi 1, 2, 15, 22, 25, 32,
34, 35, 36, 41, 74, 83otonomi daerah 9
PPanas Bumi 5, 79Partisipasi 58partisipasi 72, 73, 74, 82, 83pasca 2, 8, 18, 20, 74, 83pemantauan 32, 37, 39, 46,
52, 54, 67, 68, 69pemerintah 3, 4, 7, 9, 10,
16, 19, 22, 31, 32,33, 34, 37, 38, 39,40, 41, 42, 43, 47,54, 70, 72, 73, 74,81, 82, 83, 84
Penasehat 41, 43, 45, 46,54, 56, 57
Index
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang
92
pendidikan 8, 21, 28, 31, 71,73, 74, 75, 82, 83
periode 46, 52, 53, 54pertambangan 1, 4, 13, 18,
23, 24, 75, 80perusahaan 1, 2, 3, 4, 8, 9,
10, 11, 13, 15, 18,20, 23, 24, 25, 28,29, 32, 33, 34, 35,36, 37, 39, 40, 41,42, 43, 46, 47, 48,49, 72, 73, 74, 78,82, 83
perwakilan 19, 35, 36, 39,48, 49, 50
PMD (Pembangunan Ma-syarakat Desa) 34
potensial 3presentasi 17proaktif 10profesional 28, 42, 84propinsi 24, 42, 43, 50proporsional 8publik 10, 16, 17, 19, 31, 57,
58, 72, 81
Rrakyat 5Rekomendasi 66rekrutmen 8respon 58Rudito 7
Ssekretariat 37, 43, 45, 46sektor 5, 8, 85
simultan 2sosial 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,
16, 21, 23, 24, 31,71, 76, 80, 84
stakeholder 3, 4, 17, 19, 29,30, 31, 32, 34, 35,37, 42, 44, 45, 54,58, 61, 62, 65, 67,68, 76, 77, 80, 81,83, 85
struktur 7, 15, 25, 48
Ttipe 34tokoh 36, 41, 49Transparansi 57tugas 51, 58tujuan 17, 28, 56, 62, 64,
65, 69, 70, 71, 79
Uuniversitas 43UUD 1945 4, 5
Wwilayah 1, 9, 15, 16, 21, 23,
24, 25, 26, 30, 26,27, 34, 26, 31, 32,35, 36, 39, 41, 71,72, 73, 81, 82, 85