partisipasi dan kepentingan pelaku usaha dalam … · source: world economic forum and world bank...
TRANSCRIPT
Partisipasi dan KepentinganPelaku Usaha dalam Pelaksanaan
UU No. 5 Tahun 1999
Oleh:
Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum
1www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Partisipasi dan Kepentingan Pelaku Usaha dalam Persaingan Usaha
• Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.
(Pasal 1 Butir 5 UU No. 5 Tahun 1999)
2www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
• Partisipasi dan kepentingan pelaku usaha dalam persaingan dapat ditinjau dari dua sudut pandang :
1.Dari sudut pandang Ekonomi Persaingan berbasis ekonomi pasar.
2.Dari sudut pandang Hukum Persaingan, khususnya yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1999.
3www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Ditinjau dari Ekonomi Persaingan yang berbasis ekonomi pasar• Merupakan pelaku utama pasar yang terkena dampak
langsung (positif atau negatif)
• Keharusan untuk mampu mengambil posisi survival bahkan unggul
• Menumbuhkan keunggulan bersaing melalui kinerja usaha terbaik dalam bentuk : produk dan layanan prima, efisiensi dan strategi bisnis yang tepat.
• Menghindari perilaku bersaing yang curang, tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan.
Menumbuhkan perilaku persaingan
usaha yang sehat4www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Manfaat Persaingan Usaha yang Sehat bagi Pelaku Usaha
• Persaingan usaha yang sehat meniadakan barrier to entry untuk setiap bidang usaha
• Dilarangnya : monopolisasi, kartel, penyalahgunaan posisi dominan dan upaya persaingan tidak fair lainnya.
• Prinsip nondiskriminasi dan transparansi mendorong good corporate governance
Membuka kesempatan berusaha yang
sama untuk semua pelaku usaha5www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Fakta Manfaat Persaingan
• Bisnis Penerbangan di Indonesia
• Bisnis Telekomunikasi di Afrika dan di Indonesia
• Pertumbuhan Ekonomi (World Economic Forum and World Bank SIMA indicators)
6www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Tren Indikator Bisnis Penerbangan di Indonesia
Perkembangan jumlah Penumpang
0
5
10
15
20
25
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tahun
Pen
um
pan
g (
juta
)
7www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Tren Indikator Bisnis Penerbangan di Indonesia
Perkembangan Jumlah Operator
0
5
10
15
20
25
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Tahun
Jum
lah
Op
era
tor
8www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Tren Indikator Bisnis Penerbangan di Indonesia
0
50
100
150
200
250
300
350
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Jumlah Rute:
Komersial
Perintis
Jumlah Kota Terhubung:
Rute Komersial
Rute Perintis
9www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
More competition means better and cheaper services -- eg telephones…
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
1996 1998 2000 2001 1996 1998 2000 2001
Mobile Subscribers per 100
Inhabitants
Source: African Telecommunication Research Project Database, DECRG, World Bank
--Competitive markets--
--Monopoly markets--
Policy barriers to competition
10www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Market Growth (Fixed and Cellular)
Telekomunikasi di Indonesia
11www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Removing barriers to competition enables more rapid growth
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
GDP growth rate, percent
Competition Index
Note: “Competition” is the average response in each country to the question “In most industries, competition in the local markets is
(1=limited and price-cutting is rare, 7=intense and market leadership changes over time).”
Source: World Economic Forum and World Bank SIMA indicators
12www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Dari sudut pandang Hukum Persaingan, khususnya yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 5 Tahun 1999
• Pelaku Usaha adalah obyek hukum utama yang menjadi sasaran: larangan pasal-pasal, pemeriksaan dan sanksi hukum oleh KPPU
• Dapat menyampaikan laporan apabila :
1. Mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran UU No. 5/1999
2. Menjadi pihak yang dirugikan sebagai akibat adanya pelanggaran UU No. 5/1999
13www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Peran Pelaku Usaha dalam Penanganan Perkara di KPPU
• Wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan (Pasal 41 Ayat 1 UU No. 5/1999)
• Dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan (Pasal 41 Ayat 2 UU No. 5/1999)
• Menyampaikan laporan yang jelas dan lengkap• Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya pada
saat pemeriksaan• Diberikan kesempatan memberi penjelasan, mengajukan
bukti dan saksi dalam pemeriksaan• Berhak didampingi penasehat hukum
14www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Peran Pelaku Usaha dalam Penanganan Perkara di KPPU
• Menyatakan keberatan kepada Pengadilan Negeri terhadap putusan KPPU dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU
• Melaksanakan semua ketentuan/sanksi dalam putusan KPPU apabila tidak menyatakan keberatan.
15www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Harus disadari
• KPPU bekerja untuk kepentingan dunia usaha seluruhnya termasuk para pelaku usaha.
• KPPU selalu memperhatikan kepentingan konsumen sebagai pembeli produk dan jasa dari pelaku usaha, berarti KPPU menjaga agar para pelaku usaha memperlakukan konsumennya sebaik mungkin.
16www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012
Terimakasih
17www.jamalwiwoho.com HPU 33/22/2012