paparan menteri pan dan rb: reformasi birokrasi mewujudkan birokrasi bersih, kompeten dan melayani
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi
REFORMASI BIROKRASI Mewujudkan
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
1
ZONA INTEGRITAS
Adalah unit percontohan yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, yang telah melakukan perubahan besar dan hasilnya telah dapat terwujud di unit kerja tersebut.
ZONA INTEGRASI
Kepala
Satker
Satker
Satker
Satker
Satker
Satker
Satker
Satker
Satker
ZONA INTEGRASI
Kepala
Satker
Satker Satker
Satker
Eselon II SatkerI
Eselon I
Eselon II Satker
Zona Integrita
s
Zona Integrita
s
Zona Integrita
s
CAPAIAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
KONDISI UMUM BIROKRASI DI INDONESIA
Organisasi yang gemuk
Peraturan perundang- undangan
overlapping
SDM Aparatur Tidak
Kompeten
Tumpang Tindih
Kewenangan
Pelayanan publik masih
buruk
Pola pikir ruled based
Budaya kinerja belum
terbangun
TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Pemerintahan terbuka berbasis IT
Pemerintahan partisipatif
dan melayani
Sumber Daya
Aparatur yang
kompete dan kompetitif
Pemerintahan yang
efektif dan efisien
Tujuan Akhir Birokrasi :
1. Bersih dari KKN dan dari Politisasi
2. Akuntabel dan berkinerja
3. Pelayanan Publik Prima
1. Pengembangan sistem seleksi CPNS secara transparan, objektif dan Bebas KKN
8
Pelaksanaan Seleksi CPNS 2012 secara transparan, objektif dan
Bebas KKN
Pembangunan CAT (Computer Assisted Test) di 12 KanReg BKN
Seleksi Honorer K2
2. Pelaksanaan Promosi Terbuka di 32 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
9
Diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB
No. 16/2012 tentang tata cara pengisian jabatan yang
Lowong
3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
10
Pelaksanaan aplikasi IT K/L & Pemda (e-office, e-planning, e-budgeting, e-audit, dll
Integrasi IT di K/L dan Pemda
Kontrol pengembangan dan penganggaran
Pemanfaatan IT dalam pelayanan masyarakat
4. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
11
Peningkatan efektifitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
K/L dan Pemda
Dilakukannya Audit perijinan untuk penyederhanaan perijinan
Pengelolaan pengaduan masyarakat
5. PENINGKATAN INTEGRITAS APARATUR
12
200-an Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sudah menandatangani Zona IntegritasPenetapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penangganan konflik kepentingan dan Whistle Blower.
6.Penyusunan Paket RUU mengenai Aparatur Negara yang Strategis
13
RUU Aparatur Sipil Negara
RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
RUU Administrasi Pemerintahan
7. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja K/L & Pemda
14
Hasil Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah menunjukkan meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang mendapat predikat Baik (“B “dan “A”)
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PUSAT 2009-2011
15
2009 2010 2011
AA A B CC C D
>85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50 0-30
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PUSAT 2012 -2013
16
20132012
AA A B CC C D
>85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50 0-30
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
17
2009 2010 20122011
AA A B CC C
>85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50
D
0-30
2013
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN / KOTA
18
2009 2010 20122011
AA A B CC C
>85-100 >75-85 >65-75 >50-65 >30-50
D
0-30
8. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
19
RPP Penggajian dan Pensiun
Tunjangan Kinerja
Tunjangan Pejabat Negara
9. EFISIENSI BELANJA PEGAWAI
20
Review belanja perjalanan dinas, konsinyering, belanja diklat
SE Bersama MenKeu dan MenPAN&RB tentang pengetatan/pembatasan biaya honor di Lingkungan K/L
Kebijakan pengetatan belanja perjalan dinas
Mendorong penggunaan sarana fasilitas Pemerintah
TERIMA KASIHSALAM REFORMASI BIROKRASI