paparan menteri keuangan
TRANSCRIPT
MEWUJUDKAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN ANGGARAN
Forum Diskusi Nasional Perencana 2016
Jakarta, 6 Desember 2016
BAHAN I: PAK PURWIYANTO
POKOK BAHASAN
III. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
I. SIKLUS PENYUSUNAN APBN
2
II. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Mei
Juni Juli
Agust
Sept
Okt
Nov
Des Jan
Feb
Maret
April
Resource Envelope (maksimal pertengahan Februari)
APBN (maksimal akhir Oktober)
Surat Bersama Pagu Indikatif (maksimal akhir bulan Maret)
Surat Pagu Anggaran (maksimal akhir Juni)
Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA K/L diajukan kepada DPR
Pembahasan RUU APBN, Nota Keuangan, dan Himpunan RKA K/L DPR
Perpres Rincian APBN (maksimal 30 November)
DIPA (maksimal 31 Desember)
Siklus APBN
4
Penyampaian dokumen Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro (maksimal pertengahan Mei)
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
7
RKP RPJM Nasional RPJP
Nasional
RKP Daerah
Renstra KL Renja KL
Renja SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA - SKPD
APBN
Rincian APBN
APBD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pe
me
rinta
h
Pu
sat
Pe
me
rinta
h
Da
era
h
UU KN
Pedoman
Pedoman Pedoman
RPJM Daerah RPJP Daerah
Renstra
SKPD
Pedoman
Pedoman
VISI PRESIDEN
Visi Kepala Daerah
25 TAHUNAN 5 TAHUNAN 1 TAHUNAN
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah
8
Penetapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
Waktu : Akhir Januari PIC : Presiden
Review Baseline
Penyusunan Resource Envelope
Sidang Kabinet Pagu Indikatif
Penyampaian Resource Envelope ke Bappenas
Sinkronisasi/koordinasi pagu indikatif
Waktu : Februari – Maret PIC : Kemenkeu dan K/L
Waktu : Mulai pertengahan Februari PIC : Kemenkeu
Waktu : Minggu IV Maret PIC : Setneg/Setkab
Waktu : Minggu II-IV Maret PIC : Kemenkeu dan Bappenas
Waktu : Minggu I-II Maret PIC : Kemenkeu
Surat Bersama Pagu Indikatif
Waktu : 29 atau 30 Maret PIC : Ditetapkan Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas
Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus)
Waktu : April PIC : Bappenas
Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting)
Waktu : April PIC : Forum pembahasan Renja K/L oleh Kemenkeu, Bappenas, dan K/L
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
(Musrenbangnas)
Waktu : April PIC : Forum dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah
Penetapan Perpres Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Waktu : Awal Mei PIC : Presiden
Penyampaian RKP serta Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) ke DPR
Waktu : Pertengahan Mei PIC : Kemenkeu dan Bappenas
Proses Perencanaan dan Penganggaran sesuai PP 90/2010 dan PP 40/2006
TUGAS DAN FUNGSI BAPPENAS DALAM RANGKA PERENCANAAN SESUAI UU No. 25 Tahun 2004 (1/2)
10
1) Penyusunan dan Penetapan RPJP (Pasal 10-13).
menyiapkan rancangan RPJP Nasional. (Pasal 10 Ayat (1))
menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional. (Pasal 11 Ayat (2))
menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional. (Pasal 12 Ayat (1))
2) Penyusunan dan Penetapan RPJM (Pasal 14-19).
menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. (Pasal 14 Ayat (1))
menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan rancangan Renstra-KL dan berpedoman pada RPJP Nasional. (Pasal 15 Ayat (2))
menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional. (Pasal 16 Ayat (3))
menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional. (Pasal 18 Ayat (1))
TUGAS DAN FUNGSI BAPPENAS DALAM RANGKA PERENCANAAN SESUAI UU No. 25 TAHUN 2004 (2/2)
11
3) Penyusunan dan Penetapan RKP (Pasal 20-27).
menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dan RPJM Nasional. (Pasal 20 Ayat (1))
mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL. (Pasal 21 Ayat (2))
menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP. (Pasal 22 Ayat (3))
mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL. (Pasal 23 Ayat (3))
menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang. (Pasal 24 Ayat (1))
TUGAS DAN FUNGSI KEMENKEU DALAM RANGKA PENGANGGARAN BERDASARKAN UU 17/2003
12
Pasal 6
(1)Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
(2)Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.
TUGAS DAN FUNGSI KEMENKEU DALAM RANGKA PENGANGGARAN BERDASARKAN UU 17/2003
13
Pasal 8
Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas :
a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.
Sinkronisasi
14
• Sejak tahun 2015, telah dilakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L 2016, sesuai dengan amanah PMK nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas PMK nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA.
• Penataan ADIK dilakukan dengan menggunakan logika berpikir (Logic Model) untuk melihat hubungan logis antara input-output-outcome.
• Penataan ADIK digunakan untuk sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dengan cara mengaitkan aplikasi Renja (sisi perencanaan) dengan aplikasi ADIK dan aplikasi RKA-K/L (sisi penganggaran).
• Penataan ADIK sejalan dengan penyederhanaan nomenklatur yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingat rumusan kinerja sesuai dengan penataan ADIK merupakan output yang dihasilkan merupakan barang/jasa akhir, memiliki perspektif keluar, terukur, dan relevan.
PENATAAN ADIK DIGUNAKAN UNTUK HARMONISASI/ SINKRONISASI PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN *)
Proses / Aktivitas
Input
NASIONAL
K/L
ESELON I
ESELON II
Sasaran pembangunan nasional (impact)
Sasaran strategis K/L (outcome/impact)
Sasaran program (outcome)
Sasaran kegiatan (output)
Input Aktivitas/ Proses
(output Kegiatan)
Ouput eselon1
Indikator Target
Input Aktivitas/ Proses
(outcome Program)
Ouput K-L
Indikator
Target
Input Aktivitas/ Proses/ (nama komponen)
SASARAN
STRATEGIS
(Outcome KL/ Impact )
SASARAN
PROGRAM
(Outcome Eselon 1)
Indikator/ IKK
SASARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
RENJA ADIK
+
Indikator/ IKS
Target
Indikator/ IKP
Target
Target
Keterangan :
*) Penataan ADIK dilakukan dengan menambahkan output di bawah sasaran (outcome) karena biaya untuk menghasilkan output lebih mudah dihitung dibandingkan dengan biaya untuk menghasilkan sasaran (outcome).
Output Strategis *)
Output Program *)
17
Arsitektur Perencanaan, Penganggaran, Kinerja, dan Organisasi
KEBIJAKAN K/L
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
LINTAS PROGRAM
STRUKTUR PERENCANAAN
SASARAN STRATEGIS
SASARAN
KELUARAN
INDIKATOR KINERJA STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
INDIKATOR KINERJA TARGET
STRUKTUR KINERJA
TINGKAT NATIONAL
KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNIT ESELON I
UNIT ESELON II
ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM
KEGIATAN
SUB FUNGSI
FUNGSI
SRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
STRUKTUR ANGGARAN
KABINET
K/L
KONSISTENSI STRUKTUR PROGRAM (RPJMN, RENSTRA, RKP/RENJA DAN RKA-KL)
KEGIATAN
OUTPUT
KOMPONEN
DETIL
PROGRAM
Dibahas dengan Bappenas
Dibahas dengan DJA
Penutup 1. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi yang melibatkan beberapa pihak (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga).
2. Upaya meningkatkan proses sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran terus diupayakan, antara lain melalui penerapan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja.
3. Upaya lain yang sedang dilakukan adalah melalui kodefikasi antara visi misi Presiden, komponen perencanaan dan komponen penganggaran, untuk melihat keterkaitannya.
19
SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Disampaikan Oleh :
Purwiyanto Pranoto Suwiryo (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara)
Dalam
FORUM DISKUSI NASIONAL PERENCANA 2016
Jakarta, 6 Desember 2016
22
23
1. Anggaran Rutin & Anggaran Pembangunan
2. Pendekatan Sektor : Sektor/Subsektor/Program
(berbeda ant Rutin & Proyek)
3. Klasifikasi Ekonomi : Belanja Rutin menurut Jenis
& Belanja Pembangunan menurut Sektor
4. Pengelola Anggaran : Instansi untuk Belanja Rutin &
Proyek/Bagian Proyek untuk Belanja Pembangunan
5. Dokumen Anggaran : DUK/DUP/LK dan Satuan 3 DIK/SKOR/DIKS untuk Belanja Rutin DIP/SKOP/DIPP untuk Belanja Pembangunan
1. Anggaran Terpadu
2. Pendekatan Fungsi: Fungsi/Sub Fungsi,
Program, Kegiatan
3. Klasifikasi Ekonomi : Menurut Jenis
Belanja
4. Pengelola Anggaran : Kementerian sebagai
Pengguna Anggaran, Satuan Kerja sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran
5. Dokumen Anggaran : RKA-KL Satuan Anggaran DIPA
Perubahan Sistem Penganggaran
Mulai 2005 s.d. 2004
TEORI DASAR • Terdapat empat pengambil keputusan di bidang ekonomi, yaitu sector
rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri.
• Fungsi objektif dari sector pemerintah adalah mencapai kesejahteraan yang optimal fungsi ekonomisnya adalah menggunakan anggaran yang terbatas (APBN) untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang maksimum prioritas dan efisensi
• Terdapat dua fungsi terkait, yaitu fungsi perencanaan untuk mencari berbagai kegiatan prioritas, dan
fungsi penganggaran yaitu untuk mencari berbagai kegiatan dengan biaya efisien
• Sinergi perencanaan dan penganggaran adalah untuk menetapkan kegiatan prioritas dengan biaya efisien
24
KEGIATAN PRIORITAS NAWA CITA kebutuhan yang sangat luas dengan keterbatasan sumber daya prioritas dan efisiensi sangat penting
Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hankamtibmas dll target pencapaian saat ini bersifat sub maximum kebutuhan sangat luas
- Wilayah NKRI sangat luas 34 propinsi, sekitar 500 kabupaten/kota, sekitar 80 ribu desa,
- Faktor politik sangat penting 10 partai
- Berbagai suku bangsa (dan Bahasa) yang tinggal di berbagai pulau, kepulauan, yang dikelilingi oleh wilayah laut
- Menganut system ekonomi terbuka dikelilingi oleh negara lain
- Jumlah penduduk lebih dari 250 juta
- Untuk ukuran 2017, kebutuhan fiscal (belanja, cicilan utang, dan PMN) sekitar 16 persen terhadap PDB
25
Target Pembangunan 2017
RAPBN RAPBN*)
Tingkat Pengangguran (%) 5,3 - 5,6 5,6
Tingkat Kemiskinan (%) 9,5 - 10,5 10,5
Gini Ratio 0,38 0,39
Indeks Pembangunan Manusia 75,3 70,1
26
Sumber: Bisnis Indonesia, Senin (25/12/2016) Ket: *hasil kesepakatan tingkat I
Sumber: Bisnis Indonesia, Senin (25/12/2016)
Operasional Ruas Tol Terbangun dan
Beroperasi
• Target: 136,13 km
• Realisasi: 43,92 km
• Kendala: alokasi dana pembebasan lahan Rp1,4 triliun sudah terserap habis
Pembangunan Rumah Bersubsidi
• Target: 700.000 unit
• Realisasi: 400.000an unit (hingga kuartal III/2016)
• Kendala: persoalan perizinan & tenggat pembiayaan kredit
Kunjungan Wisatawan Mancanegara
• Target: 12 juta
• Realisasi: 9,2 juta (hingga November)
27
Kesempatan Kerja
• Target: 2 juta
• Realisasi: 2,3 juta (hingga september)
• Sepanjang tahun diproyeksikan 3 juta
Serapan Anggaran Tol Laut
• Target: Rp218,99 miliar
• Realisasi: Rp111,45 miliar (hingga Oktober)
Produksi Perikanan
• Target: kenaikan 2 juta ton menjadi 7,8 juta ton
• Realisasi: 7,9 juta ton
28
Sumber: Bisnis Indonesia, Senin (25/12/2016)
Badan Usaha Milik Negara
• Target pembentukan super holding BUMN pada akhir tahun
• Hingga awal Desember belum ada perkembangan
Penerimaan Pajak
• Target APBNP 2016 Rp1.318,9 triliun
• Realisasi Rp870,95 triliun (hingga Oktober)
29
Sumber: Bisnis Indonesia, Senin (25/12/2016)
KETERBATASAN SUMBER DANA
-Pendapatan negara sebesar 12,6 persen terhadap PDB Perpajakan 10,8 persen, dan
PNBP 1,8 persen)
- Proporsi Belanja wajib dan belanja mandatory masih besar
- Penyerapan belanja negara masih belum optimal
- Kualitas belanja negara belum optimal;
30
31
Tantangan APBN ke Depan
Ruang Fiskal Terbatas
Masih ada potensi perpajakan
Harga minyak rendah dan Lifting minyak stagnan
Mandatory Spending dan belanja wajib relatif besar
Mandatory spending (Pendidikan, Kesehatan, Transfer ke Daerah & Dana Desa)
Belanja wajib (pegawai dan operasional, bunga utang, subsidi)
Kualitas Belanja yang
lebih baik
Efisiensi belanja operasional (rapat, perjalanan dinas, gedung)
Efektivitas perencanaan belanja produktif
Penyerapan anggaran
belum optimal
Belanja K/L masih berkisar 90%-95%
Belanja masih menumpuk pada triwulan III dan IV
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA YANG LEBIH REALISTIS : Melanjutkan dukungan insentif fiskal, mendorong
iklim investasi & dunia usaha; Fokus penerimaan terutama pada sektor
perdagangan dan WP pribadi. Ekstensifikasi melalui Geo Tagging; Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak
melaui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status wajib pajak;
Mengoptimalkan perjanjian pajak internasional; Cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi
pada produk tertentu (dan atau untuk mengurangi) dengan eksternalitas negatif;
Optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
FOKUS PADA KESINAMBUNGAN FISKAL: Menjaga defisit dibawah 3% terhadap PDB; Memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek
infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah; Investasi pemerintah yang lebih selektif; Menyempurnakan mekanisme penjaminan untuk
percepatan pembangunan infrastruktur.
BELANJA YANG LEBIH PRODUKTIF : Fokus pada infrastruktur dan belanja sosial; Efisiensi pada belanja barang; Mempertahankan anggaran kesehatan (5%), pendidikan
(20%). Fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian Mitigasi bencana alam & risiko fiskal Percepatan penyerapan anggaran
SUBSIDI YANG LEBIH TEPAT SASARAN: Energi Melanjutkan subsidi untuk BBM jenis solar Distribusi tertutup/targeted Subsidi LPG 3 Kg Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk Subsidi listrik
menggunakan basis data terpadu (PBDT 2015) Non Energi Memperbaiki ketepatan sasaran
MEMPERKUAT DESENTRALISASI FISKAL Reformulasi perhitungan alokasi DAU; Memperbaiki pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan
DBH Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur dasar; Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk
memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.
Respon Kebijakan (1) APBN 2017: Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif dengan Komitmen pada reformasi penganggaran serta prinsip kehati-hatian
Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus melalui:
• Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi.
• Pelaksanaan sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antarbidang, antardaerah, dan antara DAK & nonDAK.
• Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai kebutuhan riil untuk mendukung peningkatan pelayanan publik.
• Pengalokasian Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah sangat tertinggal dan Dana Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).
Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui:
• Perbaikan pengalokasian, penyaluran, & penggunaan DBH.
• Pengalokasian DAU: memperhitungkan pengalihan kewenangan
pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab/kota ke provinsi.
DAU semua Provinsi naik.
DAU Kab./Kota tidak mengalami penurunan.
• Pagu DAU nasional dalam APBN dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto, dengan memperhatikan daerah-daerah yang kapasitas & ruang fiskalnya sangat terbatas.
• DTU dipergunakan sekurangnya 25% untuk percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik.
ALOKASI TKDD TA 2017
Respon Kebijakan (2) Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2017 diarahkan untuk memperkuat implementasi Desentralisasi Fiskal dan Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa
Anggaran TKDD Rp764,9 triliun, lebih besar Rp1,3 triliun dari anggaran K/L sebesar Rp763,6 triliun Memperbaiki mekanisme penyaluran anggaran TKDD berdasarkan pada kinerja pelaksanaan di daerah
Kebijakan Dana Desa
• Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa dgn tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.
• Rata-rata alokasi per Desa Rp800,5 juta.
• Dana Desa per Desa paling kecil Rp726,7 juta.
• Dana Desa per Desa paling besar Rp2,8 miiar.
Kebijakan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
• Meningkatkan efisiensi & efektivitas pemanfaatan Dana Otsus & Dana Keistimewaan Daerah Yogyakarta.
• Dana Otsus Papua Rp5,6 triliun.
• Dana Otsus Papua Barat Rp2,4 triliun.
• Dana Otsus Aceh Rp8,0 triliun.
• DTI Papua & Papua Barat Rp3,5 triliun.
• Dana Keistimewaan DIY Rp800 miliar.
Kebijakan Dana Insentif Daerah
• Alokasi anggaran DID ditingkatkan untuk memberi penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi & kesejahteraan.
• Terdapat 317 daerah penerima DID.
• Alokasi DID minimum Rp7,5 miliar.
• Alokasi DID tertinggi Rp65,3 miliar.
Kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK) Kebijakan Dana Transfer Umum (DTU)
Rp503,6 T
(DTU)
Rp173,4 T
(DTK)
Rp7,5 T (DID)
Rp20,3 T
(Otsus & DIY)
Rp60,0 T
(Dana Desa)
Penyusunan resource
envelope & usulan
kebijakan APBN
Arah Kebijakan & Prioritas
Pembangunan
1
2
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP)
Penyusunan KEM, PPKF dan Pembi-caraan Pendahuluan
Pembahasan RAPBN, RUU
APBN, Nota Keu, DHP RKA-K/L
dan DHP RDP-BUN
Pengesahan UU APBN
Penetapan Alokasi
Anggaran K/L
Penyusunan Keppres
Rincian ABPP
Penetapan Keppres Rincian ABPP & DHP RDP BUN
Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota
Keuangan , DHP RKA-K/L dan DHP
RDP-BUN
Persetujuan RUU APBN
5
4
8 9
11
12
13
Penyusunan &
Pengesahan
DIPA
10
14 Pelaksanaan
Trilateral Meeting
Penyusunan RAPBN, RUU
APBN, NK, DHP RKA-K/L dan
DHP RDP-BUN
3
6
7
Penyusunan RKA-K/L
Penyesuaian RKA-K/L
5a 11a
REVIU RKA-K/L
Quality Assurance
Sinergi (Sesuai Undang-Undang )(1) Alur Proses Bisnis Fungsi Penganggaran (Jan – Des)
34
SINERGI (2)
• Pembentukan TEPRA • KSP,
• Setkab,
• Kemenkeu,
• Bappenas,
• BPKP,
• LKPP,
• Kemendagri,
• Dll
• Regulasi dan Forum lainnya
• Berbagai Sistem Aplikasi (SPAN, SIKD, Sismontep, SIRUP, dll)
35