paparan mendagri
DESCRIPTION
BPJSTRANSCRIPT
-
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM
MENERAPKAN PPK-BLUD
Disampaikan pada acara Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Samarinda, 18 Juni 2014
Oleh:
MENTERI DALAM NEGERI
-
UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Latar Belakang
UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah
diubah dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Perpres Nomor 12 Tahun 2013
ditindaklanjuti
-
3Pasal 39 ayat (1) Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah dengan Perpres 111/2013 tentang Perubahan Atas Perpres
12/2013
BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya
berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP
Lanjutan.....
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah
SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah
Daerah
ditindaklanjuti
-
Hal-hal yang perlu diperhatikan
1
Percepatan implementasi pengelolaan dan pemanfaatandana kapitasi JKN sesuai Perpres 32/2014, Permenkes19/2014 dan SE Mendagri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5Mei 2014
Perhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sertatertib administrasi dalam melakukan percepatanpengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN gunamenghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari
Untuk TA 2014, lakukan percepatan perubahan Perkadatentang Penjabaran APBD TA 2014 mendahuluipenetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2014dengan memberitahukan kepada DPRD paling lambat 1bulan setelah dilakukan perubahan
1
2
3
-
Lanjutan.....
1
Tetapkan segera bendahara dana kapitasi JKN danrekening dana kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaibagian dari Rekening Kas Umum Daerah, khususnya bagidaerah yang sampai saat ini belum menetapkan
Lakukan monitoring dan evaluasi perkembanganimplementasi pengelolaan dan pemanfaatan danakapitasi JKN di masing-masing FKTP
Khusus untuk para Gubernur selaku Wakil Pemerintah diDaerah agar mengambil langkah supervisi danmonitoring di Kabupaten/Kota masing-masing
4
5
6
-
Terima Kasih