paparan kepala dinas koperasi dan ukm … rapat koordinasi daerah 2018 •didorong dinas yang...
TRANSCRIPT
PAPARAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI BALI
TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN UKM
Oleh :
I GEDE INDRA DEWA PUTRA, SE, MM
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Bali
RAPAT KOORDINASI NASIONAL 2018
4 – 6 APRIL, YOGYAKARTA
Om Swastiastu
Pertama-tama marilah kita menghaturkan Puja astuti dan Sesanti Angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas Asung
Kertha Wara Nugrahanya kami dapat menyelesaikan bahan Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan di Jogyakarta pada tgl 4 s/d 6
April 2018. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM kedepan perlu lebih ditingkatkan, mengingat Koperasi dan UKM menyerap tenaga kerja
dan memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan daerah, agar terwujud kesejahteraan anggota koperasi dan UKM dibutuhkan
sinergitas, dukungan, komitmen dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan Stakeholder lainnya.
Semoga Rapat Koordinasi Nasional ini dapat memberi perubahan yang signifikan terhadap tumbuh kembang Koperasi dan UKM.
Demikian kami sampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
Denpasar, 22 Maret 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali
I Gede Indra Dewa Putra, SE., MM
KATA PENGANTAR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BALI
VISI “BALI MANDARA”
BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA
MISI Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bhatin
SASARAN 1. Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh
2. Meningkatnya kemitraan pemasaran hasil industri
kecil dan menengah
3. Berkembangnya industri kecil dan industri rumah
tangga yang berdaya saing tinggi
RENSTRA DINAS KOPERASI UKM
VISI Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian
daerah menuju Bali Mandara
MISI 1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat
2. Menumbuhkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM
3. Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Ko
perasi dan UMKM
4. Meningkatkan Kemitraan Koperasi dan UMKM
Jumlah Penduduk per Desember 2017 di Bali = 4.246.000
Jumlah Anggota Koperasi per Desember 2017 di Bali = 1.062.302
Rasio Anggota Koperasi di Bali = 43%
Jumlah UMKM per Maret 2018 di Bali = 313.822
Rasio Wirausaha di Bali = 7,39 %
Rasio Wirausaha Nasional = 3,1%
PERKEMBANGAN KOPERASI 2017
PROVINSI BALI
4,283
567
Kop. Aktif
Kop. Tidak Aktif
TAHUN 2017 : 4.850 Koperasi
Dari Total Koperasi : 4.850 Koperasi.
Koperasi Aktif 4.283 Koperasi (90,57 %)
Koperasi Tidak Aktif 567 Koperasi (9,4 %)
TAHUN 2017
PERKEMBANGAN UKM 2017 & 2018
PROVINSI BALI
Dilihat dari data perkembangan UMKM
pada tahun 2017 di Bali mengalami
pertumbuhan sebanyak 4% per
Pebruari tahun 2018.
DATA PERKEMBANGAN
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
2017
2018
PERKEMBANGAN
JUMLAH
ISUE – ISUE STRATEGIS
Rendahnya Pertumbuhan
Koperasi Dan UKM
Kurangnya Koperasi Dan
UKM Yang Mendapat Akses
Permodalan
Rendahnya Kualitas Sumber
Daya Manusia Pengelola
Koperasi Dan UKM
Terbatasnya Pemasaran
Produk Dan Kemitraan
Koperasi Dan UKM
1 2
4 3
ARAH KEBIJAKAN PROVINSI BALI
Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sesuai Dengan Jati
Diri Koperasi
Peningkatan Akses Koperasi Dan UMKM Ke Sumber Daya Produktif
Perlindungan, Pemberdayaan Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
Pengembangan Lingkungan Usaha Yang Kondusif
Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
a
d
c b
e
USULAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
DANA APBD
TAHUN 2019
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KERJA
RENCANA
ALOKASI
KEBUTUHAN
DANA (Rp.)
1.
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Jumlah Koperasi
yang sehat dan
berkualitas
367 Unit 800.000.000
Penilaian Kesehatan
Koperasi
Jumlah KSP/USP Koper
asi yang di
nilai kesehatannya
150 Unit 200.000.000
Peningkatan Kepatuhan dan Pen
erapan sanksi
Koperasi
Jumlah Koperasi
yang dikenakan
Sanksi
50 Unit 200.000.000
Pemeriksaan Kelembagaan dan
Usaha Koperasi
Jumlah Koperasi
yang diperiksa
Kelembagaan dan
Usahanya
167 Unit 400.000.000
USULAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
DANA APBD
TAHUN 2019
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KERJA
RENCANA
ALOKASI
KEBUTUHAN
DANA (Rp.)
2. Program Peningkatan kuantitas
Kelembagaan Koperasi
Jumlah kelompok
masyarakat/anggota
koperasi yang
mendapat penyuluhan
dan jumlah koperasi
yang ijinnya diverifikasi
364 Unit 1.325.000.000
Penyusunan Sistem Informasi
Perencanaan Pengembangan
Perkoperasian
Jumlah koperasi
binaan provinsi
yang Datanya
dimutahirkan
167 Unit 325.000.000
Penyuluhan dan Pengembangan
Koperasi
Jumlah Pokmas/
Anggota Kop. yang
mendapat penyuluhan
Perkoperasian
30 Unit 350.000.000
Jumlah Koperasi
yang ijin usahanya
diverifikasi
Peningkatan kinerja
Kelembagaan dan usaha
Koperasi
Jumlah Koperasi
yang berkinerja
dengan baik 167 Unit 650.000.000
Jumlah Koperasi
yang organisasi
kelembagaannya
baik
USULAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
DANA APBD
TAHUN 2019
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KERJA
RENCANA
ALOKASI
KEBUTUHAN
DANA (Rp.)
3.
Program Pengembangan
Dan Penciptaan Iklim Usaha
Koperasi
Jumlah Koperasi
yang Mendapat
Pembiayaan Dan
Bermitra Dengan
BUMN, BUMD/Swasta
717 Unit 1.850.000.000
Peningkatan Akses Penyediaan
Permodalan/Pembiayaan Dan
Sarana Prasarana Koperasi
Jumlah Koperasi Yang
Difasilitasi Mendapat
Pembiayaan 167 Unit 350.000.000
Kemitraan Koperasi Di Bidang
Produksi Dan Aneka Usaha
Jumlah Koperasi Yang
Bermitra Dengan
BUMN/BUMD 500 Unit 500.000.000
Pengembangan Jaringan
Usaha Dan Pemasaran Produk
Unggulan Koperasi
Jumlah Koperasi Yang
Produk Unggulannya
Dikenal 50 Unit 1.000.000.000
Program Pengembangan Dan
Penciptaan Iklim Usaha Koperasi
Jumlah Koperasi Yang
Mendapat Pembiayaan
Dan Bermitra Dengan
BUMN, BUMD/Swasta
717 Unit 1.850.000.000
Peningkatan Akses Penyediaan
Permodalan/Pembiayaan Dan
Sarana Prasarana Koperasi
Jumlah Koperasi Yang
Difasilitasi Mendapat
Pembiayaan 167 Unit 350.000.000
USULAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
DANA APBD
TAHUN 2019
NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR
KERJA
RENCANA
ALOKASI
KEBUTUHAN
DANA (Rp.)
4.
Penciptaan Iklim Usaha dan
Pengembangan Kewirausahaan
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Jumlah UMKM yang
bermitra dengan lemb
aga bisnis lainnya dan
jumlah KUMKM yang
Mendapat
Pendampingan
konsultan PLUT
1675 UMKM 3.200.000.000
Penumbuhan dan Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Pertumbuhan jumlah
UMKM 450 UMKM 500.000.000
Pengembangan Pemasaran
Produk dan Peningkatan Kemitran
Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
Jumlah UMKM yang
Bermitra dengan BUMN
/BUMD/Swasta dan
jumlah KUMKM yang
mendapat pendampingan
konsultan PLUT
325 UMKM 1.700.000.000
Peningkatan akses perijinan dan
pembinaan UMKM
Jumlah UMKM yang
mendapat sosialisasi
dan pembinaaan 450 UMKM 500.000.000
Peningkatan Akses Pembiayaan U
MKM
Jumlah UMKM yang
mendapat pembiayaa
n 450 UMKM 500.000.000
Program Pengembangan dan Pen
ciptaan Iklim Usaha Koperasi
(UPT)
Jumlah SDM koperasi
yang berkompeten 650 KUKM 1.450.000.000
TOTAL 13.750.000.000
USULAN PROGRAM DEKONSENTRASI
TAHUN 2019 PROVINSI BALI
NO PROYEK PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT TARGET PAGU (RP)
1. Peningkatan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
100 UKM 1,000,000,000
2. Pelatihan Kewirausahaan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Pelatihan Kewirausahaan 100 Wirausaha 500,000,000
Pemasaran Produk UMKM Bali
45 UKM 1,500,000,000
Penumbuhan Wirausaha dan Bimtek Wirausaha Baru
300 UMKM 1,000,000,000
Peningkatan Akses Perizinan
225 UMKM 750,000,000
3. Pelaksanaan Diklat Vokasi Percepatan Peningkatan Keahlian
Pelatihan Vocational pada Kawasan Rawan Bencana
500 Orang 1,500,000,000
4. Penguatan Kelembagaan Sertifikasi Profesi
Percepatan Peningkatan Keahlian
Diklat dan Uji Kompetensi Pengelola Koperasi Jasa Keuangan
200 Orang 1,000,000,000
USULAN PROGRAM DEKONSENTRASI
TAHUN 2019 PROVINSI BALI
NO PROYEK PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT TARGET PAGU (RP)
5. Peningkatan Pembiayaan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Program Pengembangan
dan Penciptaan Iklim
Usaha Koperasi
Peningkatan Akses
Pembiayaan Ultra Mikro,
Peningkatan Akses
Pembiayaan Usaha
100 Koperasi 1,000,000,000
Perluasan Kemitraan
Usaha 100 Koperasi 1,000,000,000
Pengembangan
Kapasitas Usaha 50 Koperasi 1,250,000,000
6. Penguatan Kelembagaan Sertifikasi
Profesi
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 100 Koperasi 550,000,000
7. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Program Peningkatan
Kualitas Pejabat Koperasi
Peningkatan Kualitas
Pejabat Sertifikasi
Profesi
100 Koperasi
JUMLAH 11,600,000,000
DAK – REALISASI 2017
NO. JENIS KEGIATAN JUMLAH PENERIMA
MANFAAT
TOTAL BIAYA
PERENCANAAN KEGIATAN
REALISASI
KEUANGAN SISA ANGGARAN
1. Diklat Pengawasan Koperasi 60 Orang 250.000.000 241.970.220 8.029.780
2. Diklat Penyusunan SOP KSP/USP 150 Orang 625.000.000 604.925.550 20.074.450
3. Diklat Penilaian Kesehatan KSP/USP 150 Orang 625.000.000 604.925.550 20.074.450
4. Diklat Akuntansi Koperasi Sektor Riil 150 Orang 625.000.000 604.925.550 20.074.450
5. Diklat E-Comemerce 60 Orang 250.000.000 241.970.220 8.029.780
6. Diklat Penumbuhan Wirausaha Baru 90 Orang 375.000.000 362.955.330 12.044.670
7. Diklat Keterampilan Teknis Berbasis gender 150 Orang 625.000.000 604.925.550 20.074.450
8. Diklat Peningkatan Kemasan Produk UKM 150 Orang 625.000.000 604.925.550 20.074.450
9. Diklat Kompetensi Manager 90 Orang 375.000.000 362.955.330 12.044.670
10. Diklat Kompetensi Kepala Bagian Pinjaman 30 Orang 125.000.000 120.985.110 4.014.890
11. Diklat Kompetensi Juru Buku 30 Orang 125.000.000 120.985.110 4.014.890
12. Diklat Perkoperasian bagi Pengurus KOPMA 30 Orang 125.000.000 120.985.110 4.014.890
13. Diklat Perkoperasian bagi Pengurus KOPSIS 30 Orang 125.000.000 120.985.110 4.014.890
14. Diklat Manajemen Produk UKM 30 Orang 125.000.000 120.985.110 4.014.890
TOTAL 1200 Orang 5.000.000.000 4.839.404.400 160.595.600
DAK – ALOKASI 2018
CAPAIAN ALOKASI 2018
NO. PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET KINERJA RENCANA
BIAYA 1TH. REALISASI
SISA
ANGGARAN PERMASALAHAN
II
Program Penciptaan Iklim Usaha
dan Pengembangan Kewirausahaan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi/KUD Provinsi
Terlaksananya Diklat
bagi Pengurus, Pengelola
Koperasi 1.250 Unit
5.075.271.000 - 5.075.271.000
Proses Administrasi
Masih Proses Lelang
Anggaran Kas Mulai
Bulan April
DATA PENUNJANG
PENGAJUAN IUMK
PROVINSI BALI Total Pengajuan IUMK per Maret 2018 = 13.276
Total Pengajuan yang disetujui = 11.801
UKM provinsi Bali per Maret 2018 = 312.967
Persentase yang Mengakses IUMK = 3,8 %
DATA CAPAIAN NOMOR INDUK
KOPERASI SE-BALI
136
69
204 211
44
328
92 96
173
77
-
50
100
150
200
250
300
350
REALISASI
REALISASI
JUMLAH TOTAL
NIK 1.430
(33,3%)
IJIN USAHA SIMPAN PINJAM
PROVINSI BALI
0
200
400
600
800
1000
1200
SUDAH MEMILIKI IJIN SP
BELUM MEMILIK IJIN SP
Koperasi yang sudah memiliki
ijin berjumlah 1.244, sedangkan
yang belum berjumlah 2.831
dari total keseluruhan koperasi
4.850 (25,65% )
JUMLAH ANGGOTA KOPERASI PROVINSI BALI
(2016-2017)
1,014,635 1,059,943
695,439 736,608
319,196 323,335
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2016 2017
Total Anggota (Naik 4,47 %)
Anggota Pria (Naik 5,92%)
Data 2017 : Dari total anggota 1.059.943 orang, terdiri dari
Anggota Laki-laki : 736.608 (70%) Anggota Perempuan : 323.335 (30%)
NO. JENIS DATA TAHUN 2016
(RP)
TAHUN 2017
(RP)
NAIK/
TURUN (%)
1 MODAL SENDIRI 2,51 T 2,52 T Naik 0,12 %
2 MODAL LUAR 7,40 T 8,51 T Naik 14,91 %
3 VOLUME USAHA 10,6 T 11,4 T Naik 8,27 %
4 SHU 330 M 473 M Naik 43,26 %
5 ASSET 10,9 T 12,04 T Naik 9,97 %
TOTAL KERAGAAN KOPERASI
PROVINSI BALI
JUMLAH CAPAIAN RAT PER MARET
2018
CAPAIAN KOPERASI YANG SUDAH MELAKUKAN
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN PER MARET 1.798 (43,73%) DARI TOTAL KESELURUHAN KOPERASI
YANG WAJIB MELAKSANAKAN RAT SEBANYAK 4.112
CAPAIAN KOPERASI
YANG SUDAH MELAKUKAN
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN PER DESEM
BER 2017 3.298 (79,40 %) KOPERASI
DARI TOTAL KESELURUHAN KOPERASI
YANG WAJIB MELAKSANAKAN RAT
SEBANYAK 4.112
JUMLAH CAPAIAN RAT
PER DESEMBER 2017
USULAN PENGHARGAAN/APRESIASI
KOPERASI
PENYELENGGARA PELATIHAN
TERBAIK
KUTA MIMBA Jl.Sriwijaya no 18 Legian Kuta Badung
No BH: 01/ PAD/27/ III /2015, 23 Maret 2015
Jumlah Anggota 6.389 orang
Modal Sendiri 22.815.972.943
Asset 169.101.387.700
Volume Usaha 261.375.731.599
KOPERASI
DENGAN TRANSAKSI
TERBANYAK
SRI NADI Jl. Mahoni, Kab.Klungkung
No BH: 29/BH/PAD/KWK.22/III/1996, 25 Maret 1996
Jumlah Anggota 12.651 orang
Modal Sendiri 20.136.352.764
Asset 232.201.519.848
Volume Usaha 238.849.019.200
RESUME RAPAT KOORDINASI DAERAH 2018
•Terhadap koperasi yang aktif dan tidak aktif agar disepakati oleh dinas kabupaten/Kota berapa dibubarkan dan berapa yang diaktifkan kembali/dibina kembali oleh Dinas Kab/Kota
•Capaian ijin Simpan Pinjam/ Ijin cabang agar menjadi perhatian Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM sehingga bulan Juli 2018 bisa tercapai 100 %
•Koperasi agar didorong dan dibina untuk wajib melaksanakan RAT sehingga capaian RAT menjadi 100 % dari koperasi yang wajib melaksanakan RAT.
•Berkenaan dengan usulan-usulan NIK, agar mengoptimalkan tim pokja data dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kab/kota/Provinsi lebih sering melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM.
•Untuk mengatasi Koperasi bermasalah Satgas Pengawasan Kabupaten/Kota, dan Provinsi agar difungsikan. •Penerbitan IUMK Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan pihak Bank
Pelaksana Penyalur KUR agar syarat pengajuan KUR wajib melampirkan IUMK. •Data penerima KUR tidak pernah digunakan sebagai acuan oleh pihak perbankan. •Agar petugas ODS di kab/Kota memanfaatkan system secara maksimal untuk bisa menampilkan data UMKM.
RESUME RAPAT KOORDINASI DAERAH 2018
•Didorong Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dalam pembentukan OVOP. •Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota agar memperjuangkan Dana Penguatan bagi Dekopinda
•Penganggaran dan pengalokasian SDM agar berpedoman kepada Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Koperasi adalah merupakan Urusan Wajib.
•Membuat telahaan staf kepada pemegang kebijakan terkait nomenklatur Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
•Mutasi pejabat teknis yang membidangi koperasi dan UKM agar menjadi perhatian di Tingkat Provinsi, Kab/Kota
•Dalam rangka meningkatkan SDM aparatur dibidang perkoperasikan sudah dilakukan koordinasikan dengan BPSDM Provinsi Bali
•Peningkatan kapasitas SDM KUKM di Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi agar disinergikan. •Program/kegiatan kemitraan untuk mengembangkan dan promosi produk Koperasi dan UKM sebaiknya dilakukan
bersinergi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.
•Matrik program/kegiatan tahun 2019 yang sudah masuk usulannya ke Bappenas menjadi acuan referensi Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kab/kota dan Provinsi dalam membuat usulan program/kegiatan ke Kementerian.
•Perlu penguatan peningkatan koordinasi dan sinergitas yang baik antara pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) dengan pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM Prov. Bali) dan pemerintah kab/kota, Dinas yang membidangi Koperasi kab/kota sehingga program/kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
KESIMPULAN & USULAN
1. Agar Koperasi dan UKM dapat bersaing dan maju di era Global diperlukan sinergitas yang k
uat dan terus menerus antara program Pusat,Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Stakeholder.
Terutama dari sisi dukungan anggaran (koperasi urusan wajib) agar dibuatkan peraturan mini
mal 1-3% alokasi dana APBN/APBD untuk memberdayakan koperasi dan UKM.
2. Diharapkan dapat mempermudah persyaratan bagi Koperasi yang ingin sebagai badan
penyalur KUR.
3. Sertifikat Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dikeluarkan Daerah agar memiliki
fungsi dan status yang sama sama di akui seperti sertifikat Gerakan Kewirausahaan Nasional
(GKN),terutama dalam hal memenuhi persyaratan Wirausaha Pemula.
4. Regulasi Perkoperasian Segera Dipercepat Prosesnya.
5. Mohon Keringanan Perpajakan Bagi Koperasi.
6. Mohon Koordinasi Kementerian Koperasi Dan Ukm Dengan Kementerian Perhubungan
Terkait Ijin Angkutan Sewa Agar Dilimpahkan Ke Provinsi.
7. Diusulkan Diklat Teknis Dan Kompetensi Untuk Aparatur Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi
Dan Kabupatan/Kota
Terima Kasih “Koperasi Sehat, Rakyat Sejahtera,
UKM Berkembang, Rakyat Senang”