Upload File

panjar biaya perkara perdata … · umum jo. undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan...

  • Home
  • Documents
  • Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
18

Upload: others

Post on 08-Nov-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 2: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 3: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 4: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 5: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 6: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 7: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 8: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 9: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 10: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 11: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 12: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 13: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 14: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 15: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 16: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 17: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal
Page 18: Panjar Biaya Perkara Perdata … · Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Pasal 121 ayat (4), Pasal

WordPress.com...KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG · Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17

UNDANG-UNDANG REPUBLIK · PDF fileTENTANG PEMBENTUKAN ... Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21 dan ... Pasal 2 Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Konawe

KOMISI PEMILIHAN UMUWI - KPU Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ten tan g Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA fileUNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Jasa konstruksi adalah

TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PENUNTUT UMUM … · Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian jaksa dan penuntut umum. Bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ... Perencanaan Rancangan Undang-Undang Paragraf 1 Umum Pasal 3 Perencanaan

SALINAN - pamsimas.orgpamsimas.org/konten/pustaka/peraturan/Undang-Undang-17-2019-Su… · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: PRESIDEN REPUBLIK

Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan · UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Kesehatan adalah

mangunipost.com · Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...pn-kediri.go.id/files/UU_3_Tahun_2009.pdf- 2 - Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN ......- 2 - Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAfile.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA...Menetapkan :-UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA...Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 … undang/Undang-Undang...KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ... · ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Pemilihan Umum - Pedoman Terlengkap Undang ... fileSanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (1) Setiap Orang yang dengan tanpa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 · PDF filekehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar ... Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar

PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_3.pdf · - 2 - Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …wcw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/11487.pdf · UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang

MENTER! KEUANGAN P.EPUBLIK INDONESIA · tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG · PDF fileKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya ... proses pemanfaatan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAmemelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN … TENTANG HUKUM ACARA … · 2017-09-07 · Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN … · Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...- 2 - Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17637/UU0132012.pdf · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Istimewa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 … fileUndang-Undang Dasar 1945; 2. ... KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Perimbangan Keuangan antara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … · KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Mengingat :1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …ridwan.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/33726/...BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan: 1. Paten

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ... Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang ... Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia