panduan - aplikasi2.pertanian.go.idaplikasi2.pertanian.go.id/download/panduan rekomendasi teknis...
TRANSCRIPT
Kementerian PertanianDirektorat Jenderal Tanaman Pangan
2016
Kementerian PertanianDirektorat Jenderal Tanaman Pangan
2016
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA
BIDANG TANAMAN PANGAN
REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA
BIDANG TANAMAN PANGAN
PANDUANPANDUAN
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
i
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
Investasi adalah bagian sangat penting dalam pembangunan
ekonomi nasional, termasuk sektor pertanian. Pemerintah telah
berupaya untuk mendorong perkembangan investasi baik untuk
pengusaha dalam maupun luar negeri dengan berbagai
kebijakan dan regulasi. Namun informasi mengenai peluang
usaha/investasi di wilayah/daerah yang memberikan prospek
yang baik masih terbatas.
Penerbitan buku “Panduan Rekomendasi Teknis Izin Usaha
Tanaman Pangan”, oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Kementerian Pertanian, bertujuan untuk memberikan informasi
serta panduan bagi masyarakat terutama calon
investor/penanam modal dalam negeri maupun asing untuk
menanamkan modalnya pada sektor pertanian khususnya di
bidang tanaman pangan.
Diharapkan dengan terbitnya buku Panduan ini dapat
memberikan kepastian bagi para investor untuk berinvestasi
khususnya di bidang tanaman pangan. Kepada semua pihak
yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini,
baik langsung maupun tidak langsung diucapkan terima kasih.
Jakarta, Desember 2016
Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………… i
Daftar Isi ……………………………………………………………… iii
BAB I Pendahuluan ………………………………………….... 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………. I
1.2. Dasar Hukum ………………………………………. 2
1.3. Tujuan ……………………………………………….. 4
1.4. Pengertian Umum ………………………………... 4
1.5. Ruang Lingkup ……………………………………. 8
BAB II Izin Usaha Berdasarkan Jenis Penanaman Modal 9
2.1. Penanaman Modal Dalam Negeri …………… 9
2.2. Ketenagakerjaan ………………………………… 11
2.3. Kemitraan ………………………………………….. 11
BAB III Jenis Usaha Tanaman Pangan …………………….. 15
3.1. Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan .…….. 15
3.2. Usaha Budidaya Tanaman Berdasarkan
Perlu/Tidaknya Izin Usaha ………………………
16
3.3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan .. 19
3.4. Ketentuan Khusus …..…………………………… 19
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
iv
BAB IV Persyaratan Izin Usaha ……………………………….. 21
4.1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi
(IUTP-P) ………………………………………………
21
4.2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan
Pascapanen (IUTP-PP) ……………………………
23
4.3. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP) 25
4.4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman ……………… 25
BAB V Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis ……… 31
5.1. Rekomendasi Teknis ……………………………… 31
5.2. Pemberian Rekomendasi IUTP, IUTP-P, IUTP-PP 31
5.3. Pemberian Rekomendasi Benih Tanaman ..… 40
5.4. Tim Rekomendasi …………………………………. 42
5.5. Ketentuan Lain …………………………………… 44
BAB VI Pembinaan dan Pengawasan …………………….. 45
6.1. Pembinaan ……………………………………….. 45
6.2. Pengawasan ……………………………………… 46
Lampiran …………………………………………………………….. 49
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
1
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. Latar Belakang
Sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor
12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
dan tindak lanjut tindak lanjut Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya
Tanaman, Kementerian Pertanian telah menerbitkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/
OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Budidaya Tanaman Pangan. Secara filosofis,
sosiologis dan yuridis bertujuan untuk melindungi
sumber daya lahan secara lestari, selaras, serasi dan
seimbang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
dan mewujudkan ketahanan pangan.
Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman
Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan
tersebut diharapkan bisa menjadi pegangan swasta
yang hendak berinvestasi di bidang budidaya
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
2
tanaman pangan, baik pada proses produksi
maupun penanganan pascapanen. Peluang
investasi pada proses produksi meliputi usaha
penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman,
pembenihan, penanaman, pemeliharaan atau
perlindungan tanaman, dan pemanenan. Adapun
peluang usaha terkait penanganan pascapanen
meliputi pembersihan komoditas, pengupasan atau
perontokan, pengeringan, sortasi, grading,
pengolahan, pengawetan, pengemasan,
penyimpanan, standardisasi
Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan memandang perlu
untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian
tersebut dengan menyusun Pedoman Rekomendasi
Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan.
UAN
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
3
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antar
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2010
tentang Usaha Budidaya Tanaman;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
8. Peraturan Menteri pertanian Nomor
26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat,
Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur
Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di
Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman
Modal.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi,
Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman
Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
4
1.3. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Panduan Rekomendasi
Teknis Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan ini
adalah untuk :
1. memberikan informasi serta panduan bagi
masyarakat terutama calon penanam modal
dalam negeri maupun asing untuk menanamkan
modalnya pada sektor pertanian khususnya di
bidang tanaman pangan
2. Sebagai acuan bagi Tim pemberi ijin
rekomendasi khususnya di Lingkup Tanaman
Pangan
1.4. Pengertian Umum
1. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah
serangkaian kegiatan pengembangan dan
pemanfaatan tanaman pangan yang meliputi
usaha proses produksi dan/ atau usaha
penanganan pasca panen.
2. Pelaku usaha adalah petani skala luas, petani
kecil, petani kecil berlahan sempit atau
perusahaan tanaman pangan yang mengelola
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
5
usaha dalam proses produksi dan/atau
penanganan pascapanen.
3. Penanaman modal adalah kegiatan menanam
modal melalui penanaman modal dalam negeri
atau penanaman modal asing untuk melakukan
usaha budidaya tanaman pangan di Wilayah
Negara Republik Indonesia.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
dalam negeri dengan menggunakan modal
dalam negeri.
5. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah Negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanam
modal dalam negeri.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau
badan usaha yang melakukan penanaman
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
6
modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah
perseorangan warga Negara Indonesia, badan
usaha milik Negara Republik Indonesia atau
daerah yang melakukan penanaman modal di
wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan
warga Negara asing, badan usaha asing,
dan/atau pemerintah asing yang melakukan
penanaman modal di wilayah Negara Republik
Indonesia.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan
warga Negara Indonesia, atau badan usaha
yang berbentuk badan hokum atau tidak
berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh
Negara asing, perseorangan warga Negara
asing, badan usaha asing, badan hukum asing,
dan/atau badan hokum Indonesia yang
sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh
pihak asing.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
7
11. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis
yang diberikan oleh Direktur Jenderal Tanaman
Pangan untuk digunakan dalam pemberian izin
usaha/ izin usaha tetap dalam rangka
penanaman modal.
12. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi
(IUTP-P) adalah izin tertulis yang diberikan oleh
pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh
pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha
tertentu.
13. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca
Panen (IUTP-PP) adalah izin tertulis yang diberikan
oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh
pelaku usaha penanganan pasca Panen di atas
skala usaha tertentu.
14. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)
adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat
berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha
proses produksi dan penanganan pasca panen
dengan skala usaha tertentu.
15. Liaison Officer (LO) adalah Petugas Penghubung
dari Kementerian Pertanian yang bertugas
dalam pelayanan pemberian rekomendasi teknis
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
8
izin usaha di bidang pertanian dalam rangka
penanaman modal pada loket pelatanan
terpadu satu pintu di Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
1.5. Ruang Lingkup
Ruang lingkup keputusan ini meliputi :
a. Izin usaha berdasarkan jenis penanaman modal.
b. Jenis usaha tanaman pangan.
c. Persyaratan izin usaha.
d. Izin usaha perbenihan tanaman pangan.
e. Tata cara pemberian rekomendasi teknis
f. Pembinaan dan pengawasan
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
9
IIZZIINN UUSSAAHHAA BBEERRDDAASSAARRKKAANN JJEENNIISS PPEENNAANNAAMMAANN MMOODDAALL
2.1. Penanaman Modal
A. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Bentuk usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
meliputi :
a. Badan Usaha yang berbadan badan hukum
b. Usaha perseorangan tidak berbadan hukum
B. Penanaman Modal Asing (PMA)
1. Berbentuk perseroan terbatas (PT)
berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di dalam wilayah negara
Republik Indonesia.
2. Badan hukum asing yang melakukan usaha
budidaya tanaman pangan wajib
bekerjasama dengan pelaku usaha budidaya
tanaman pangan Indonesia dengan
membentuk badan hukum Indonesia dan
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
10
berkedudukan di wilayah Negara Republik
Indonesia.
3. Kepemilikan modal asing untuk usaha
budidaya tanaman pangan utama
maksimum 49%.
4. Surat persetujuan penanaman modal bagi
peserta asing meliputi akta pendirian
perusahaan (bahasa Inggris /bahasa
Indonesia atau fotocopy paspor bagi
perorangan.
5. Perusahaan PMA yang sedang berjalan harus
melengkapi akta pendirian perusahaan dan
perubahan apa saja yang berupa
pengesahan dari Menkumham, NPWP,
fotocopy Pengesahan Penanaman Modal
(SP/IUT BKPM).
6. Penanam modal dalam negeri dan asing
yang melakukan penanaman modal dalam
bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan
mengambil bagian saham pada saat
pendirian perseroan terbatas, membeli
saham, dan cara lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
11
2.2. Ketenagakerjaan
1. Perusahaan penanaman modal dalam
memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus
mengutamakan tenaga kerja Warga Negara
Indonesia.
2. Perusahaan penanaman modal berhak
menggunakan tenaga ahli warga Negara asing
untuk jabatan dan keahlian tertentu.
3. Perusahaan penanaman modal wajib
meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga
Negara Indonesia melalui pelatihan kerja.
4. Perusahaan penanaman modal yang
mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan
menyelenggarakan pelatihan dan melakukan
alih teknologi kepada tenaga kerja Warga
Negara Indonesia.
2.3. Kemitraan
Pada prinsipnya pembangunan sektor pertanian
bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.
Dengan demikian, setiap pengembangan usaha
pertanian harus mengikut sertakan masyarakat
petani dalam suatu ikatan kemitraan antara
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
12
pengusaha dengan petani, kelompok tani,
gabungan kelompok tani, dan koperasi pertanian.
Kemitraan dalam usaha tanaman pangan:
1. Kemitraan berasaskan manfaat, saling
menguntungkan, saling menghargai, saling
bertanggungjawab, saling memperkuat, dan
berkelanjutan.
2. Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan
peningkatan nilai tambah bagi petani skala luas,
petani kecil dan petani kecil berlahan sempit
dan/atau masyarakat sekitar serta untuk
menjamin berkelanjutan usaha budidaya
tanaman pangan.
3. Kemitraan dapat berupa penyediaan bahan
baku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan
pemasaran, transportasi, operasional,
penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung
lainnya.
4. Kemitraan dilakukan secara tertulis dalam bentuk
perjanjian paling kurang berisikan hak dan
kewajiban, pembinaan, pengembangan usaha,
pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian
perselisihan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
13
5. Jangka waktu perjanjian kemitraan paling
singkat satu musim tanam.
6. Kemitraan harus ditandatangani kedua belah
pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota,
gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
15
JJEENNIISS UUSSAAHHAA
TTAANNAAMMAANN PPAANNGGAANN
3.1. Izin Usaha Bidang Tanaman Pangan
1. Izin Usaha Proses Produksi
Usaha proses produksi meliputi penyiapan
lahan dan media tumbuh tanaman,
pembenihan tanaman, penanaman,
pemeliharaan/perlindungan tanaman
dan/atau penanaman.
2. Izin Usaha Penanganan Pascapanen
Usaha penanganan pascapanen
meliputi pembersihan, pengupasan/
perontokan, pengeringan, sortasi,
grading, pengolahan, pengawetan,
pengemasan, penyimpanan, standarisasi
mutu, distribusi, dan/atau pemasaran
hasil produksi tanaman pangan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
16
3. Izin Usaha Keterpaduan
Usaha keterpaduan yaitu keterpaduan
antara proses produksi dan penanganan
pasca panen
4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman
Usaha Perbenihan Tanaman meliputi
benih tanaman pangan.
3.2. Usaha Budidaya Tanaman Berdasarkan
Perlu/Tidaknya Izin Usaha
1. Usaha yang tidak perlu Izin Usaha
Budidaya Tanaman Pangan
a. Usaha proses produksi dengan skala
usaha kurang dari 25 ha dan/atau
menggunakan tenaga kerja tetap
kurang dari 10 orang.
b. Usaha penanganan pascapanen
dengan kapasitas terpasang kurang
dari kapasitas tertentu, hasil penjualan
(omzet) selama 1 (satu) tahun kurang
dari Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar
Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
17
menggunakan tenaga kerja tetap
kurang dari 10 orang.
c. Usaha budidaya tanaman pangan
keterpaduan keduanya dengan skala
usaha kurang dari 25 ha, kapasitas
terpasang kurang dari kapasitas
tertentu, hasil penjualan (omzet)
selama 1 (satu) tahun kurang dari
Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima
Ratus Juta Rupiah) dan/atau
menggunakan tenaga kerja tetap
kurang dari 10 orang.
Usaha budidaya yang tidak wajib
memiliki izin tersebut harus didaftar oleh
Bupati/Walikota dengan diberikan Tanda
Daftar Usaha (TDU).
2. Usaha yang wajib memiliki Izin Usaha
Budidaya Tanaman Pangan
a. Usaha proses produksi dengan skala
usaha 25 ha atau lebih dan/atau
menggunakan tenaga kerja tetap 10
orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
18
b. Usaha penanganan pascapanen
dengan kapasitas terpasang sama
dengan atau lebih dari kapasitas
tertentu, hasil penjualan (omzet)
selama 1 (satu) tahun sama dengan
atau lebih dari Rp.2.500.000.000,- (Dua
Milyar Lima Ratus Juta Rupiah),
dan/atau menggunakan tenaga kerja
dengan atau lebih dari 10 orang,
wajib memiliki IUTP-P.
c. Usaha budidaya tanaman pangan
dengan skala usaha 25 ha atau lebih,
kapasitas terpasang sama dengan
atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil
penjualan (omzet) selama 1 (satu)
tahun sama dengan atau lebih dari
Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima
Ratus Juta Rupiah) dan/atau
menggunakan tenaga kerja tetap
sama dengan atau lebih dari 10
orang, wajib memiliki IUTP.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
19
3.3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan
Usaha budidaya tanaman pangan dapat
dilakukan oleh:
a. Perorangan warga Negara Indonesia.
b. Badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia yang meliputi Koperasi,
Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), dan Badan Milik Swasta.
c. Penanaman modal asing: Perorangan
warga Negara asing, atau badan hukum
asing.
Dalam melakukan budidaya tanaman
pangan pemodal asing wajib bekerjasama
dengan pelaku usaha Indonesia dengan
membentuk hukum Indonesia dan
berkedudukan di wilayah Negara Republik
Indonesia.
3.4. Ketentuan Khusus
a. Luas maksimum penguasaan lahan untuk
satu perusahaan adalah 10.000 Ha
(Sepuluh Ribu Hektar).
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
20
b. Batasan luas maksimum tersebut tidak
berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah.
c. Batasan luas maksimum untuk wilayah
Papua (Provinsi Papua Barat dan Provinsi
Papua) adalah 20.000 Ha (dua kali
batasan maksimum provinsi lain).
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
21
PPEERRSSYYAARRAATTAANN
IIZZIINN UUSSAAHHAA
4.1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi
(IUTP-P)
1. Akta pendirian perusahaan dan
perubahannya
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Keterangan Domisili
4. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW,
RDTR (Rencana Detail Tata Ruang
Kab/Kota dari bupati/walikota untuk
IUTP-P yg diterbitkan gubernur
5. Rekomendasi kesesuaian dengan
Rencana Makro pembangunan TP
provinsi dari gubernur untuk IUTP-P yg
diterbitkan Bupati/Walikota
6. Izin Lokasi dari bupati/walikota yg
dilengkapi dg peta calon lokasi
7. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha
Budidaya Tanaman Pangan
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
22
8. Hasil AMDAL atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
9. Pernyataan kesanggupan kesanggupan
menerapkan sistem jaminan mutu
pangan hasi pertanian
10. Pernyataan kesangupan melakukan
kegiatan usaha paling lambat 6 (enam)
bulan sejak diterbitkan izin usaha
11. Pernyataan kesediaan untuk melakukan
kemitraan
12. Dalam usaha proses produksi yang
meliputi penyiapan lahan dan media
tumbuh tanaman, pembenihan
tanaman, penanaman, pemeliharaan/
perlindungan tanaman dan pemanenan
dengan skala usaha kurang dari 25 ha,
menggunakan tenaga kerja tetap kurang
dari 10 (sepuluh) orang harus didaftar,
diberikan TDU-P oleh Bupati/Walikota dan
wajib memiliki IUTP-P
13. Kegiatan usaha budidaya tanaman
pangan dengan yang mempunyai hasil
penjualan (omzet) kurang dari
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
23
Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus
Juta Rupiah) per tahun, menggunakan 10
(sepuluh) orang harus didaftar, diberikan
TDU oleh Bupati/Walikota dan wajib
memiliki IUTP.
14. Luasan untuk kegiatan usaha proses
produksi penanaman tidak boleh
melebihi 10.000 ha (Sepuluh Ribu Hektar).
Kecuali untuk Papua maksimal dua kali
luasan lahan dari ketentuan.
4.2. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan
Pasca Panen (IUTP-PP)
1. Akta pendirian perusahaan dan
perubahannya
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Keterangan Domisili
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Izin Usaha Perindustrian (IUP)
6. Izin Lokasi dari bupati/walikota yg
dilengkapi dengan peta calon lokasi.
7. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha
Budidaya Tanaman Pangan
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
24
8. Hasil AMDAL atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
9. Rekomendasi lokasi dari pemerintah
daerah lokasi unit pengolahan.
10. Jaminan pasokan bahan baku yang
diketahui oleh bupati/walikota
11. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha
Budidaya Tanaman Pangan
12. Hasil AMDAL atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
13. Pernyataan kesanggupan menerapkan
sistem jaminan mutu pangan hasi
pertanian
14. Pernyataan kesangupan melakukan
kegiatan usaha paling lambat 6 (enam)
bulan sejak diterbitkan izin usaha
15. Pernyataan kesediaan untuk melakukan
kemitraan.
16. Usaha penanganan pasca panen yang
mempunyai hasil penjualan (omzet)
kurang dari Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar
Lima Ratus Juta Rupiah) per tahun,
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
25
menggunakan 10 (sepuluh) orang harus
didaftar, diberikan TDU-PP oleh
Bupati/Walikota dan wajib memiliki
IUTP-PP.
4.3. Izin Usaha Keterpaduan
Izin Usaha Keterpaduan antara Proses
Produksi dan Penanganan Pasca Panen
Harus Memenuhi Persyaratan sebagaimana
dipersyaratkan untuk memperoleh Izin Usaha
Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P)
dan/atau Izin Usaha Tanaman Pangan
Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).
4.4. Izin Usaha Perbenihan Tanaman
1. Produksi benih
a. Produsen benih yang akan
memproduksi benih harus menguasai
lahan, sarana pengolahan benih dan
sarana penunjang yang memadai
sesuai dengan jenis benihnya, serta
tenaga yang mempunyai
pengetahuan di bidang perbenihan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
26
b. Produsen benih wajib memiliki izin
produksi Benih Bina apabila, :
mempekerjakan paling sedikit 30
(tiga puluh) orang tenaga tetap.
memiliki aset diluar tanah dan
bangunan paling sedikit
Rp.5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah).
Atau hasil penjualan Benih Bina
selama 1 (satu) tahun paling sedikit
Rp. 15.000.000.000,- (lima belas
milyar rupiah).
c. Produsen benih yang tidak memenuhi
persyaratan didaftar dan dinilai untuk
mendapatkan Rekomendasi sebagai
produsen benih.
d. Antar Produsen Benih Bina dapat
bekerjasama dalam bentuk kerjasama
produksi Benih Bina dan/atau
kerjasama pemasaran Benih Bina.
e. Izin atau tanda daftar diterbitkan oleh
bupati/walikota.
f. Izin atau tanda daftar ditembuskan
kepada Menteri Pertanian melalui
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
27
Direktur Jenderal dan Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang Pengawasan dan Sertifikasi
Benih.
g. Izin atau tanda daftar paling kurang
berisi keterangan pemilik, data lahan,
identitas dan domisili pemilik, lokasi
lahan, status kepemilikan lahan, luas
areal, jenis Tanaman dan rencana
produksi.
2. Persyaratan
a. Untuk memperoleh izin produksi Benih
Bina produsen benih harus
mengajukan permohonan secara
tertulis kepada bupati/walikota
dengan persyaratan:
memiliki akte pendirian usaha dan
perubahannya (kecuali untuk
perseorangan).
surat kuasa dari Direktur Utama
(kecuali perseorangan).
KTP pemilik atau penanggung
jawab perusahaan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
28
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
fotokopi surat keterangan telah
melaksanakan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) atau
Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL).
fotokopi Hak Guna Usaha (HGU)
bagi yang menggunakan tanah
Negara.
rekomendasi sebagai produsen
benih yang diterbitkan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintah-
an di bidang Pengawasan dan
Sertifikasi Benih.
b. Untuk memperoleh tanda daftar,
calon Produsen Benih mengajukan
permohonan benih kepada
bupati/walikota dengan persyaratan:
Identitas dan alamat domisili yang
benar.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
29
jenis dan jumlah benih yang akan
diproduksi.
fasilitas dan kapasitas prosesing
dan penyimpanan yang dimiliki
untuk produksi Benih Tanaman
pangan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
31
TTAATTAA CCAARRAA PPEEMMBBEERRIIAANN RREEKKOOMMEENNDDAASSII TTEEKKNNIISS
5.1. Rekomendasi Teknis
1. Pemberian Izin Usaha Tanaman Pangan
(IUTP,IUTP-P, IUTP-PP dan perbenihan)
dalam rangka penanaman modal dalam
negeri maupun penanaman modal asing
terlebih dahulu harus memperoleh
rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal
atas nama Menteri Pertanian.
2. Rekomendasi Teknis untuk tanaman
pangan diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Tanaman Pangan
5.2. Pemberian Rekomendasi IUTP,IUTP-P, IUTP-PP
1. Mekanisme Pengajuan Permohonan
Langkah–langkah untuk pengajuan ijin
rekomendasi teknis izin usaha budi daya
tanaman pangan sebagai berikut :
a. Calon investor menyerahkan
permohonan kepada LO untuk
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
32
diperiksa kelengkapan dokumen
sebagai persyaratan.
b. LO menyerahkan dokumen kepada TU
PTSP memproses secara administrasi
dan menerbitkan surat pengantar ke
Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
c. LO menyerahkan surat pengantar ke
Direktur Jenderal Tanaman Pangan
melalui Sub. Bagian Layanan
Rekomendasi.
d. Sub. Bagian Layanan Rekomendasi
memeriksa kelengkapan Berkas untuk
kemudian didistribusikan ke anggota
Tim Rekomendasi Teknis Direktorat
Tanaman Pangan serta
mengagendakan Rapat Tim.
e. Tim Rekomendasi Teknis melakukan
telaah dan saran pertimbangan teknis
kepada Direktur Jenderal Tanaman
Pangan melalui subbagian Layanan
Rekomendasi.
f. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
menyetujui/ menolak Rekomendasi
Teknis Izin Usaha dan disampaikan
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
33
kepada subbagian Layanan
Rekomendasi untuk diterbitkan.
g. Sub. Bagian Layanan Rekomendasi
menyampaikan penerbitan/penolak-
an Rekomendasi Teknis ke TU PTSP di
BKPM
h. TU PTSP menyampaikan Rekomtek ke
BKPM.
i. IUTP-P, IUTP-PP dan IUTP berlaku selama
pelaku usaha masih melakukan
kegiatannya dan tidak dapat dipindah
tangankan.
2. Penundaan Permohonan
a. Permohonan ditunda, apabila setelah
dilakukan pemeriksaan dokumen
masih ada kekurangan persyaratan
yang harus dipenuhi.
b. Penundaan diberitahukan secara
tertulis kepada pemohon dengan
disertai alasan penundaan.
c. Apabila dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak menerima pemberitahuan
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
34
penundaan dan pemohon belum
melengkapi kekurangan persyaratan,
permohonan dianggap ditarik
kembali.
d. Apabila pemohon telah melengkapi
persyaratan sebelum 30 (tiga puluh)
hari kerja, Bupati/Walikota atau
Gubernur dalam jangka waktu paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sudah
menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.
3. Penolakan Permohonan
a. Permohonan ditolak apabila setelah
dilakukan pemeriksaan dokumen
ternyata persyaratan tidak benar,
usaha yang akan dilakukan
bertentangan dengan ketertiban
umum dan/atau perencanaan makro
pembangunan tanaman pangan
provinsi atau rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota.
b. Penolakan diberitahukan secara
tertulis kepada pemohon dengan
disertai alasan penolakannya.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
35
4. Masa Berlaku IUTP, IUTP-P dan IUTP-PP
a. IUTP-P, IUTP-PP atau IUTP berlaku
selama pelaku usaha masih
melakukan kegiatan usaha.
b. IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP dilarang untuk
dipindahtangankan.
5. Perubahan Usaha
Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas
unit usaha pascapanen terpasang dari
skala usaha daftar menjadi skala usaha
izin harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Pelaku usaha budidaya tanaman
pangan yang memiliki Izin (IUTP-P atau
IUTP) dan akan melakukan perubahan
luas lahan 25 Ha (dua puluh lima
hektar) atau lebih harus mendapat
persetujuan dari pemberi izin.
b. Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP
atau IUTP apabila melakukan
perubahan 25% (dua puluh lima
persen) atau lebih dari kapasitas unit
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
36
pengolahan terpasang harus
mendapat persetujuan dari pemberi
izin.
c. Untuk mendapat persetujuan
perubahan luas lahan dan/atau
kapasitas unit pengolahan terpasang,
pelaku usaha mengajukan
permohonan secara tertulis kepada
pemberi izin dengan melampirkan
persyaratan (IUTP-P dan IUTP-PP).
d. Bupati/walikota atau gubernur dalam
memberikan persetujuan perubahan
luas lahan dan/atau kapasitas unit
pengolahan terpasang berpedoman
pada Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR).
e. Perubahan luas lahan dan/atau
kapasitas unit pengolahan yang
dilakukan di atas tanah milik
masyarakat adat, selain harus
memenuhi persyaratan perubahan
lahan dan/atau kapasitas unit
terpasang juga harus menyelesaikan
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
37
status pemanfaatan lahannya oleh
pelaku usaha dengan masyarakat
adat setempat yang dibuktikan secara
tertulis.
6. Kewajiban Pemegang IUTP, IUTP-P, IUTP-PP
Perusahaan tanaman pangan yang telah
memiliki IUTP, IUTP-P, IUTP-PP wajib:
a. Merealisasikan usaha paling lambat
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak diterbitkan IUTP, IUTP-P, IUTP-PP.
b. Menerapkan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), atau
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Menumbuhkan dan memberdayakan
masyarakat/koperasi setempat.
d. Melaporkan perkembangan usaha
proses produksi, pascapanen dan
keterpaduan keduanya kepada
bupati/walikota atau gubernur.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
38
e. Melaporkan realisasi luas lahan
budidaya yang ditanam,
keadaan/serangan organisme
pengganggu tumbuhan, per-
kembangan produksi, dan
pengolahan atau pemasaran hasil
sesuai jenis usaha kepada
bupati/walikota dalam hal ini Kepala
Dinas Kabupaten/Kota, selanjutnya
Kepala Dinas kabupaten/kota
melaporkan kepada gubernur dalam
hal ini Kepala Dinas provinsi. Kepala
Dinas provinsi melaporkan kepada
Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.
f. Menjamin kelangsungan usaha,
menjaga kelestarian fungsi lingkungan
dan sumber daya genetik, mencegah
terjangkitnya organisme penggaggu
tumbuhan (OPT), dan mencegah
timbulnya kerugian pihak lain
dan/atau kepentingan umum.
g. Membayar penerimaan Negara Bukan
Pajak apabila pelaku usaha
melakukan usaha dengan
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
39
memanfaatkan jasa dan/atau sarana
yang disediakan oleh Pemerintah
sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
7. Sanksi Administrasi
a. Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P,
IUTP-PP, atau IUTP dan mendapat
persetujuan perubahan luas lahan
dan/atau kapasitas unit pengolahan
terpasang yang tidak melaksanakan
kewajiban, tidak menjamin
kelangsungan usaha, tidak menjaga
kelestarian fungsi lingkungan, sumber
daya genetik, tidak mencegah
berjangkitnya organisme pengganggu
tumbuhan (OPT) dan/atau tidak
mencegah timbulnya kerugian pihak
lain dan/atau kepentingan umum
diberikan peringatan tertulis sebanyak
2 (dua) kali masing-masing dengan
tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
40
b. Apabila dalam 2 (dua) kali peringatan
tidak diindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau
IUTP dicabut.
c. Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau
IUTP dan mendapat persetujuan
perubahan luas lahan dan/atau
kapasitas unit pengolahan terpasang
tidak melaksanakan kewajibannya
selain izin usahanya dicabut, diusulkan
pencabutan Hak Guna Usaha kepada
instansi yang berwenang.
5.3. Pemberian Rekomendasi Benih Tanaman
1. Mekanisme Pengajuan
a. Bupati/walikota setelah menerima
permohonan izin atau tanda daftar
dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja, harus memberikan
jawaban menerima atau menolak.
b. Permohonan yang diterima diterbitkan
izin atau tanda daftar usaha produksi
Benih Bina.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
41
c. Permohonan yang ditolak
diberitahukan kepada pemohon
disertai dengan alasan secara tertulis.
d. Apabila dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja tidak ada jawaban
diterima atau ditolak, permohonan
dianggap diterima dan harus
diterbitkan izin atau tanda daftar
usaha produksi Benih Bina oleh
bupati/walikota.
e. Apabila izin atau tanda daftar usaha
produksi Benih Bina belum diterbitkan,
pelayanan sertifikasi dapat
dilaksanakan berdasarkan
Rekomendasi.
2. Kewajiban Produsen Benih
a. Menerapkan sistem manajemen mutu
untuk produsen yang mendapatkan
sertifikat sertifikasi sistem manajemen
mutu.
b. Mentaati peraturan perundang-
undangan bidang perbenihan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
42
c. Mendokumentasikan data benih yang
diproduksi dan diedarkan.
d. Bertanggungjawab atas mutu Benih
Bina yang diproduksi.
e. Memberikan keterangan kepada
Pengawas Benih Tanaman atau
Pengawas Mutu Pakan apabila
diperlukan.
3. Pencabutan Izin
a. Menteri melalui Direktur Jenderal
melakukan penilaian secara berkala
terhadap persyaratan.
b. Apabila berdasarkan penilaian
ternyata bahwa persyaratan tidak
terpenuhi lagi, maka Menteri dapat
mencabut izin.
5.4. Tim Rekomendasi Teknis
Dalam memberikan pertimbangan teknis
kepada Direktur Jenderal, telah dibentuk Tim
teknis lingkup Direktorat Jenderal sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor
82/HK.310/C/10/2016 Tentang Tim
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
43
Rekomendasi Teknis Lingkup Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 03
Oktober 2016. Pemeberian Rekomendasi
Teknis dilakukan berdasarkan Pertimbangan
Teknis yang diberikan oleh anggota Tim
kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
Tim Rekomendasi Teknis terdiri dari Ketua Tim
dan Pelaksana. Ketua Tim pelaksana adalah
Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan yang bertanggung jawab
menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya kepada Direktur Jenderal berupa
(1) saran dan pertimbangan teknis dalam
rangka pemberian rekomendasi teknis usaha
tanaman pangan; (2) laporan pelaksanaan
kegiatan pemberian rekomendasi teknis
usaha tanaman pangan.
Kebijakan yang ditetapkan dalam
pelaksanaan pemberian Rekomendasi Teknis
Izin Usaha di bidang Tanaman Pangan
berdasarkan kajian dan pertimbangan Tim
Teknis. Tim Rekomendasi Teknis Lingkup
Direktorat Tanaman Pangan bertugas
sebagai berikut :
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
44
1. Melakukan telaahan dan verifikasi
permohonan rekomendasi teknis izin
usaha tanaman pangan;
2. Memberikan saran dan pertimbangan
kepada Direktur Jenderal Tanaman
Pangan untuk Pemberian Rekomendasi
Teknis Izin Usaha Tanaman Pangan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi
dalam rangka rekomendasi teknis usaha
bidang tanaman pangan;
4. Melakukan tugas-tugas lain yang
diberikan Direktur Jenderal Tanaman
Pangan.
5.5. Ketentuan Lain
Apabila di dalam negeri terjadi bencana
alam atau ledakan serangan organisme
pengganggu tumbuhan sehingga produksi
usaha budidaya tanaman tidak mencukupi
kebutuhan dalam negeri, produk yang
dihasilkan dari usaha budidaya tanaman
wajib diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
45
PPEEMMBBIINNAAAANN DDAANN
PPEENNGGAAWWAASSAANN
6.1. Pembinaan
IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan
bupati/Walikota ditembuskan kepada
Gubernur Provinsi bersangkutan dan Menteri
dalam hal ini Direktur Jenderal. Sedangkan
IUTP-P, IUTPPP, atau IUTP yang diterbitkan
oleh Gubernur ditembuskan kepada Menteri
dalam hal ini Direktur Jenderal dan Bupati/
Walikota bersangkutan. Pelaku Usaha yang
memiliki IUTP wajib untuk
a. Merealisasikan usaha paling lambat
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak diterbitkan IUTP-PP;
b. Menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup;
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
46
c. Menumbuhkan dan memberdayakan
masyarakat/ koperasi setempat
d. Melaporkan perkembangan usaha
proses produksi kepada bupati/walikota
atau gubernur sesuai kewenangan.
Pelaku usaha melakukan pelaporan yang
meliputi realisasi luas lahan budidaya yang
ditanam, keadaan/ serangan organisme
pengganggu tumbuhan, perkembangan
produksi, dan pengolahan atau pemasaran
hasil sesuai jenis usaha serta disampaikan
kepada bupati/walikota dalam hal ini
Kepala Dinas kabupaten/ kota, selanjutnya
Kepala Dinas kabupaten/kota melaporkan
kepada gubernur dalam hal ini Kepala Dinas
provinsi. Kepala Dinas provinsi melaporkan
kepada Menteri dalam hal ini Direktur
Jenderal.
6.2. Pengawasan
Pelaku usaha budidaya tanaman pangan
wajib menjamin kelangsungan usaha,
menjaga kelestarian fungsi lingkungan,
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
47
sumber daya genetik, mencegah timbulnya
kerugian pihak lain atau kepentingan umum.
Pengawasan usaha budidaya tanaman
pangan dilakukan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota sesuai lingkup
kewenangannya, dilakukan evaluasi secara
berkala berdasarkan laporan
perkembangan usaha budidaya tanaman
pangan.
Pelaku usaha dalam melakukan usaha
dengan memanfaatkan jasa dan sarana
yang disediakan oleh pemerintah,
dikenakan kewajiban membayar
Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan
dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
PNBP. Untuk petani kecil berlahan sempit
dan petani kecil dalam memanfaatkan jasa
dan sarana yang disediakan oleh
pemerintah tidak dikenakan tarif PNBP.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
48
Apabila ada pejabat dalam memberikan
tanda daftar usaha terbukti memungut
biaya pendaftaran, dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
51
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKUKAN KEMITRAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telp/ HP :
Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan kemitraan dengan petani serta tunduk pada aturan hokum yang berlaku di Indonesia.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta menjadi salah satu untuk kelengkapan memenuhi persyaratan Rekomendasi Teknis dari Kementerian Pertanian.
………………, ……………….. 2016 Yang membuat pernyataan (distempel basah)
Ttd
Nama lengkap Direktur
Lampiran : 1. Surat Pernyataan bersedia melakukan kemitraan
Meterai Rp. 6000
KOP SURAT PERUSAHAAN
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
52
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENERAPKAN SISTEM JAMINAN MUTU
PANGAN HASIL PERTANIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telp/ HP :
Dengan ini menyatakan sanggup dan bersedia untuk menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta menjadi salah satu untuk kelengkapan memenuhi persyaratan Rekomendasi Teknis dari Kementerian Pertanian.
………………, ……………….. 2016
Yang membuat pernyataan
(distempel basah)
Ttd
Nama lengkap Direktur
Meterai Rp. 6000
KOP SURAT PERUSAHAAN
Lampiran : 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menerapkan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
53
Tanggal/bulan/tahun Nomor : Lampiran : Hal : Kepada Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Jakarta Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ……………., tanggal………………..terkait dengan Permohonan Rekomendasi Teknis atas nama PT…………………………….dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan; 3. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Budidaya Tanaman Pangan;
dan setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan Rekomendasi Teknis Usaha Budidaya Tanaman Pangan untuk memperoleh persetujuan prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:
1. Jenis Usaha Budidaya Tanaman Pangan : ……………………………………………………………..
2. Lokasi : …………………………………………………………….. 3. Komoditi : …………………………………………………………….. 4. Luas Areal : …………………………………………………………….. 5. Kapasitas Unit Pengolahan : …………………………………………………………….. Sebelum melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan wajib memperoleh izin usaha tanaman pangan sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian Nomor 39 /Permentan/OT.140/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
Rekomendasi teknis ini tidak berlaku apabila perusahaan melakukan perubahan jenis usaha budidaya tanaman pangan, lokasi, komoditi, luas areal, dan/atau kapasitas unit pengolahan dari ketentuan yang tercantum di atas.
a.n. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Tanaman Pangan, ttd
(……………………….) NIP. ……………………
Tembusan Yth.: Menteri Pertanian (sebagai laporan)
Lampiran : 3. Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Tanaman Pangan
KOP GARUDA
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
54
Tanggal/bulan/tahun Nomor : Lampiran : Hal : Kepada Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Jakarta Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ……………., tanggal………………..terkait dengan Permohonan Rekomendasi Teknis atas nama PT…………………………….dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan; 3. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan
Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak. 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan
Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal. Setelah mempelajari berkas permohonan yang diajukan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan Rekomendasi Teknis Usaha Budidaya Tanaman Pangan untuk memperoleh persetujuan prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:
1. Jenis Usaha Budidaya Tanaman Pangan : …………………………………………………………….. 2. Lokasi : …………………………………………………………….. 3. Komoditi : …………………………………………………………….. 4. Luas Areal : …………………………………………………………….. 5. Kapasitas Unit Pengolahan : …………………………………………………………….. Sebelum melaksanakan kegiatan operasional, perusahaan wajib memperoleh izin usaha tanaman pangan sesuai dengan ketentuan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak. Rekomendasi teknis ini tidak berlaku apabila perusahaan melakukan perubahan jenis usaha budidaya tanaman pangan, lokasi, komoditi, luas areal, dan/atau kapasitas unit pengolahan dari ketentuan yang tercantum di atas.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, ttd
(……………………….) NIP. ……………………
Tembusan Yth.: Menteri Pertanian (sebagai laporan)
Lampiran : 4. Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Bidang Perbenihan Tanaman Pangan
KOP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
55
Lampiran : 5. Alur Pengajuan Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Tanaman Pangan
LO K
emen
tan
Calo
nIn
vest
orTU
Pel
ayan
anTe
rpad
uSa
tuPi
ntu
Laya
nan
Reko
men
dasi
Verif
ikas
iDok
umen
Dit.
Akab
iDi
t. Se
real
iaDi
t. Pe
rben
ihan
Dit.
PPHT
P
Sura
tPen
gant
arPT
SPke
Ditje
nTa
nam
anPa
ngan
Tim
Rek
omte
kDi
tjen
TPM
emer
iksa
& P
enel
aaha
nTe
knis
Pers
etuj
uan
Pene
rbita
nRe
kom
enda
si
Tida
k M
emen
uhi
Pers
yara
tan
Tekn
isM
emen
uhi
Pers
yara
tan
Tekn
is
Sura
tDirj
en(P
enol
akan
/Pen
erim
aan)
Reko
men
dasi
Tekn
is
DITJEN. TANAMAN PANGANBKPM
Depu
tiBK
PM3
rang
kap
tand
ate
rima
dise
rahk
anin
vest
or k
eTU
PT
SP
Peno
laka
n
Peno
laka
nRe
kom
enda
si
Doku
men
tidak
Leng
kap
Doku
men
Leng
kap
Mek
anis
me
Pem
beria
n Re
kom
enda
si Te
knis
Izin
Usa
ha
1 Hari 15 Hari
Ket
: …
……
….
Tid
akM
emen
uhiP
ersy
arat
anM
emen
uhiP
ersy
arat
an
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
56
Lampiran : 6. Peraturan menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
57
Lampiran : 6. Peraturan menteri Pertanian RI No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
58
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26/Permentan/HK.140/4/2015
TENTANG
SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan dan non-perizinan melalui satu pintu telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014;
c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan membantu kelancaran dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha di bidang pertanian secara transparan, terukur, perlu menetapkan syarat, tata cara, dan standar operasional prosedur dalam pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
59
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26/Permentan/HK.140/4/2015
TENTANG
SYARAT, TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk perizinan dan non-perizinan melalui satu pintu telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, Menteri Pertanian telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014;
c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan membantu kelancaran dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan pelayanan pemberian izin usaha di bidang pertanian secara transparan, terukur, perlu menetapkan syarat, tata cara, dan standar operasional prosedur dalam pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
60
- 2 -
Indonesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142)
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
61
- 3 -
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 818) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/ Permentan/SR.120/11/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1322);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1180);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 363);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ PD.100/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/ 6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT,
TATA CARA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
62
- 4 -
BAB I PERSYARATAN REKOMENDASI TEKNIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1
Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal, meliputi:
a. Izin Usaha Tanaman Pangan; b. Izin Usaha Hortikultura; c. Izin Usaha Perkebunan; d. Izin Usaha Peternakan; dan e. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.
Pasal 2
Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas Nama Menteri Pertanian, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal pembina komoditas di lingkungan Kementerian Pertanian.
Bagian Kedua Izin Usaha Tanaman Pangan
Pasal 3
Izin Usaha Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:
a. Izin Usaha Proses Produksi; b. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen; c. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen; dan d. Izin Usaha Perbenihan Tanaman.
Pasal 4
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Proses Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan: a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Keterangan domisili; d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Tata
Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh gubernur;
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
63
- 5 -
e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
g. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; h. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
i. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; j. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diterbitkan izin usaha; dan k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
Pasal 5
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Keterangan domisili; d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); e. Izin Usaha Perindustrian (IUP); f. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR kabupaten/kota dari bupati/walikota
untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh gubernur; g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan
provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Pangan Penanganan Pasca Panen yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
h. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
i. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; j. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota; k. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan; l. Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang lingkungan hidup; m. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; n. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diterbitkan izin usaha; dan o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
Pasal 6
1. Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, pemohon harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
64
- 6 -
Pasal 7
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Akte pendirian usaha dan perubahannya; b. Surat kuasa dari Direktur Utama; c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); f. Hak Guna Usaha (HGU); dan g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
Bagian Ketiga Izin Usaha Hortikultura
Pasal 8
Izin Usaha Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:
a. Izin Usaha Budidaya Hortikultura; dan b. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.
Pasal 9
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Budidaya Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat keterangan domisili; d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha; e. Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan; dan g. Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh
negara, harus dilengkapi hak guna usaha.
Pasal 10
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Izin Usaha Perbenihan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
65
- 7 -
a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; b. Surat kuasa Direktur Utama; c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
f. Hak Guna Usaha (HGU); dan g. Sertifikat kompetensi.
Bagian Keempat Izin Usaha Perkebunan
Pasal 11
Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:
a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B); b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P); c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil
perkebunan (IUP); dan d. Usaha Produksi Perbenihan Tanaman.
Pasal 12
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan
kabupaten/kota dari bupati/walikota; e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari
gubernur; f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan
skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
i. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; j. Pernyataan kesanggupan:
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
66
- 8 -
1). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3). memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4). melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
k. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan
kabupaten/kota dari bupati/walikota; e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Provinsi dari
gubernur; f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan
skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan;
h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; dan j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan yang diketahui oleh kepala dinas
yang menyelenggarakan fungsi perkebunan.
Pasal 14
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
67
- 9 -
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); d. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan
kabupaten/kota dari bupati/walikota; e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari
gubernur; f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi
dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang menyelenggarakan fungsi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan;
i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; k. Pernyataan kesanggupan:
1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.
l. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Usaha Produksi Perbenihan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Akte pendirian usaha dan perubahannya; b. Surat kuasa dari Direktur Utama; c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; f. Hak Guna Usaha (HGU); dan g. Rekomendasi sebagai produsen benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
68
- 10 -
Bagian Kelima Izin Usaha Peternakan
Pasal 16
Untuk memperoleh rekomendasi teknis Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; d. Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; e. Izin Tenaga Kerja Asing; f. Izin pemasangan instalasi dan peralatan; g. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Izin Usaha Produksi Obat Hewan
Pasal 17 Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagai Produsen Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon harus memenuhi persyaratan:
a. Profil perusahaan meliputi akte pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan; d. Izin lokasi usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang berada dalam kawasan industri; e. Izin Gangguan (HO); f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/domisili yang berada di luar kawasan industri; g. Hak Guna Bangunan (HGB); h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); j. Memiliki pabrik obat hewan, sarana dan peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya; k. Memiliki laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan; l. Izin Tenaga Kerja Asing; m. Memiliki Tenaga Dokter Hewan dan Apoteker; n. Izin lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); o. Rekomendasi Kepala Dinas provinsi dan kabupaten/kota; dan p. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Pusat.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
69
- 11 -
BAB II TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS
Pasal 18
(1) Tata cara penerbitan rekomendasi teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2:
1. Calon investor mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BKPM melalui Liaison Officer (LO) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Liaison Officer memeriksa kelengkapan dokumen paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sudah memberikan jawaban menerima atau menolak;
3. Apabila dokumen tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada calon investor;
4. Apabila dokumen lengkap, permohonan di terima yang selanjutnya oleh TU-PTSP untuk diproses secara administrasi paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sudah diterbitkan surat pengantar kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;
5. Direktur Jenderal pembina komoditas setelah menerima permohonan, paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja telah mendisposisi kepada Ketua Tim Rekomendasi Teknis untuk dilakukan telaahan dan verifikasi secara teknis;
6. Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus telah selesai melakukan telaahan, verifikasi teknis dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal pembina komoditas;
7. Direktur Jenderal pembina komoditas atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima saran dan pertimbangan dari Ketua Tim Rekomendasi Teknis paling lama 3 (tiga) hari kerja telah menerbitkan rekomendasi teknis atau surat penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Kepala BKPM melalui TU-PTSP dan didokumentasikan.
Pasal 19
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal seperti tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Dengan diundangkannya peraturan ini, ketentuan tentang penerbitan rekomendasi teknis izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal, sepanjang mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian rekomendasi teknis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
70
- 12 -
Pasal 21
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2015 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMRAN SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 680
Lampiran : 7. Peraturan menteri Pertanian RI No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
71
Lampiran : 7. Peraturan menteri Pertanian RI No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
73
1
PERATURAN MENTERI PERTANIANNOMOR: 39/Permentan/OT.140/6/2010
TENTANGPEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha budidaya tanaman telah
diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentangUsaha Budidaya Tanaman;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petaniskala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit dalammendukung ketahanan pangan, serta menindaklanjuti amanat Pasal18, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, perlu menetapkanPedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (LembaranNegara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan LembaranNegara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
742
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang PerlindunganTanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin UsahaIndustri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Nomor 3596);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah ( LembaranNegara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor3643);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan LembaranNegara Nomor 3718);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisisMengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang KetahananPangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Nomor 4254);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang ProdukRekayasa Genetika (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang UsahaBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
17.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu II;
18.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan danOrganisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
19.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto PeraturanMenteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;
21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentangKelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian,juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor12/Permentan/OT.140/2/2007;
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
753
22.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat JenderalHortikultura;
MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan
pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal,teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan produk tanaman pangan gunamemenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik;
2. Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman binaan Direktorat Jenderal TanamanPangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor511/Kpts/PD.310/9/2006;
3. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut pelaku usaha adalahpetani skala luas, petani kecil, petani kecil berlahan sempit atau perusahaanTanaman Pangan yang mengelola usaha dalam proses produksi dan/ataupenanganan pasca panen.
4. Petani Skala Luas adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 2 ha (Dua hektar)sampai dengan kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar) dan/atau melakukan usahapenanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.
5. Petani Kecil adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaproses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 0,3 ha (Nol koma tiga hektar)sampai dengan kurang dari 2 ha (Dua hektar), dan/atau melakukan usahapenanganan pasca panen tidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu.
6. Petani Kecil Berlahan Sempit adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan kurang dari0,3 ha (Nol koma tiga hektar) dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panentidak mencapai kapasitas unit terpasang usaha tertentu, hanya untuk memenuhikebutuhan hidup sehari-hari.
7. Perusahaan Tanaman Pangan adalah pelaku Usaha Budidaya Tanaman Panganwarga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesiadan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Budidaya Tanaman Pangandengan skala usaha tertentu.
8. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi selanjutnya disebut IUTP-P adalah izintertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelakuusaha proses produksi di atas skala usaha tertentu.
9. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki olehpelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala usaha tertentu.
10. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut IUTP adalah izin tertulisyang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha prosesproduksi dan penanganan pasca panen dengan skala usaha tertentu.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
76
4
11. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi selanjutnya disebut TDU-P adalah keterangantertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha yangmelakukan usaha proses produksi dibawah skala usaha tertentu.
12. Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut TDU-PP adalahketerangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelakuusaha yang melakukan usaha proses penanganan pasca panen kurang dari skalausaha tertentu.
13. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut TDU adalahketerangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelakuusaha yang melakukan usaha proses produksi dan penanganan pasca panen dibawah skala usaha tertentu.
14. Tanaman Produk Rekayasa Genetik adalah tanaman yang dihasilkan dari penerapanteknik rekayasa genetik.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidangproduksi dan/atau pasca panen tanaman pangan.
16. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang produksi dan/atau pascapanen tanaman pangan.
Pasal 2(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam
pemberian pelayanan perizinan, dan pelaku usaha yang akan melakukan usahabudidaya tanaman pangan skala usaha tertentu, dengan tujuan untuk memberikanperlindungan, pemberdayaan petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahansempit, kepastian usaha tanaman pangan dalam mendukung ketahanan pangan.
(2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:a. jenis dan perizinan usaha budidaya tanaman pangan;b. persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha budidaya tanaman pangan;c. kemitraan;d. pengembangan usaha;e. pembinaan dan pengawasan;f. peran serta masyarakat; dang. sanksi administratif.
BAB IIJENIS DAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
Pasal 3(1) Jenis usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas:
a. usaha proses produksi;b. usaha penanganan pasca panen; danc. usaha keterpaduan butir a dan butir b.
(2) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputipenyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman,pemeliharaan/perlindungan tanaman dan/atau pemanenan.
(3) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading,pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi,dan/atau pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.
(4) Usaha keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usahaproses produksi dan penanganan pasca panen.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
77
5
Pasal 4Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukandi seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha.
Pasal 5(1) Badan hukum asing yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan wajib
bekerjasama dengan pelaku usaha budidaya tanaman pangan Indonesia denganmembentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara RepublikIndonesia.
(2) Untuk usaha budidaya tanaman pangan dalam rangka penanaman modal asingkepemilikan modal paling banyak 49% (Empat puluh sembilan persen).
(3) Kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuaiperaturan perundang-undangan.
Pasal 6(1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dengan skala usaha kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar) dan/ataumenggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dandiberikan TDU-P oleh bupati/walikota.
(2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum padalampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan(omzet) selama 1 (Satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratusjuta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh)orang, harus didaftar dan diberikan TDU-PP oleh bupati/walikota.
(3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf c dengan skala usaha kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar), kapasitasterpasang kurang dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagiantidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu)tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dan/ataumenggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (Sepuluh) orang, harus didaftar dandiberikan TDU oleh bupati/walikota.
(4) TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) berlaku layaknya IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.
(5) Pemberian TDU-P, TDU-PP, atau TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3) tidak dikenakan biaya.
Pasal 7(1) Usaha proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
dengan skala usaha 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih dan/atau menggunakantenaga kerja tetap 10 (Sepuluh) orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.
(2) Usaha penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas sepertitercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini,mempunyai hasil penjualan (omzet) selama 1 (Satu) tahun sama dengan atau lebihdari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), dan/atau menggunakantenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 (Sepuluh) orang, wajib memilikiIUTP-PP.
(3) Usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf c dengan skala usaha 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih, kapasitas
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
78
6
terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, hasil penjualan (omzet)selama 1 (Satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyarlima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan ataulebih dari 10 (Sepuluh) orang, wajib memiliki IUTP.
Pasal 8(1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh:
a. bupati/walikota, untuk usaha yang lokasi usahanya di dalam wilayah satukabupaten/kota.
b. gubernur, untuk usaha yang lokasi usahanya melintas di lebih dari satukabupaten/kota atau melintas lebih dari satu provinsi.
(2) Bupati/walikota dan gubernur dalam memberikan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pertimbangan teknis dariKepala Dinas kabupaten/kota atau provinsi.
Pasal 9(1) Luas maksimum lahan usaha proses produksi untuk penanaman, satu unit
perusahaan 10.000 Ha (Sepuluh ribu hektar).(2) Skala luasan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.(3) Batas skala luasan lahan usaha proses produksi untuk penanaman, di wilayah Papua
paling luas 2 (Dua) kali dari batasan skala luasan sebagaimana dimaksud padaayat (1).
Pasal 10(1) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama
pelaku usaha masih melakukan kegiatan usaha.(2) IUTP-P, IUTP-PP, dan IUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
dipindahtangankan.
BAB IIIPERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA
BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
Bagian KesatuPersyaratan
Pasal 11Persyaratan memperoleh IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1):a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;c. Nomor Pokok Wajib Pajak;d. Surat keterangan domisili;e. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk IUTP-P yangditerbitkan oleh gubernur;
f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman panganprovinsi dari gubernur untuk IUTP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
g. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
79
7
1:100.000 atau 1:50.000;h. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
j. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;k. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (Enam) bulan
sejak diterbitkan izin usaha; danl. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
Pasal 12Persyaratan memperoleh IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2):a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;c. Nomor Pokok Wajib Pajak;d. Surat keterangan domisili;e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);f. Izin Usaha Perindustrian (IUP);g. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR Kabupaten/Kota dari bupati/walikota
untuk IUTP-PP yang diterbitkan oleh gubernur;h. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan
provinsi dari gubernur untuk IUTP-PP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;i. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala
1:100.000 atau 1:50.000;j. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;k. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;l. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;m. Hasil AMDAL atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup;n. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;o. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (Enam) bulan
sejak diterbitkan izin usaha; danp. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
Pasal 13Untuk memperoleh IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) pelaku usahaharus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 danPasal 12.
Pasal 14Realisasi usaha proses produksi, penanganan pasca panen, atau usaha budidayatanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, atau Pasal 13 untukyang menggunakan Hak Guna Usaha (HGU) paling lambat 3 (Tiga) tahun sejakditerbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.
Bagian KeduaTata Cara Permohonan
Pasal 15
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
80
8
(1) Untuk memperoleh IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP pemohon harus mengajukanpermohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.
(2) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) harikerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (1), harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.
(3) Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud padaayat (2) bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, permohonandianggap telah lengkap dan disetujui.
(4) Permohonan yang telah lengkap dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.
Pasal 16(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila setelah
dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harusdipenuhi.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertuliskepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejakmenerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarikkembali.
(4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (Tiga puluh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota atau gubernur dalam jangkawaktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sudah menerbitkan IUTP-P, IUTP-PP,atau IUTP.
Pasal 17(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila setelah
dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akandilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makropembangunan tanaman pangan provinsi atau RTRW kabupaten/kota.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.
Pasal 18Usaha budidaya tanaman pangan yang dilakukan di atas tanah milik masyarakat adat,selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atauPasal 12, harus telah diselesaikan status pemanfaatannya oleh pelaku usaha denganmasyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.
Pasal 19Untuk permohonan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang menggunakan tanaman hasilrekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11dan/atau Pasal 12 harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati produk rekayasagenetik dari Komisi Keamanan Hayati.
BAB IVKEMITRAAN
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
819
Pasal 20(1) Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan melalui kemitraan.(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan manfaat, saling
menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat,dan berkelanjutan.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan danpeningkatan nilai tambah bagi petani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahansempit dan/atau masyarakat sekitar serta untuk menjamin keberlanjutan usahabudidaya tanaman pangan.
(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan bahanbaku, sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi,operasional, penyertaan modal, dan/atau jasa pendukung lainnya.
Pasal 21(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara tertulis dalam
bentuk perjanjian paling kurang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan,pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
(2) Jangka waktu perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsingkat satu musim tanam.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani kedua belahpihak dengan diketahui oleh bupati/walikota, gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VPENGEMBANGAN USAHA
Pasal 22Pengembangan usaha budidaya tanaman pangan terdiri atas perubahan luas lahandan/atau perubahan kapasitas unit usaha pasca panen terpasang.
Pasal 23Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang dari skalausaha daftar menjadi skala usaha izin harus memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 12.
Pasal 24(1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P atau IUTP apabila melakukan perubahan luas
lahan 25 ha (Dua puluh lima hektar) atau lebih harus mendapat persetujuan daripemberi izin.
(2) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP atau IUTP apabila melakukan perubahan 25 %(Dua puluh lima persen) atau lebih dari kapasitas unit usaha pasca panen terpasangharus mendapat persetujuan dari pemberi izin.
(3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unitpengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelakuusaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 huruf e, f, g, h, dan i, dan/atau Pasal 12 huruf g, h, i, j, k, l, dan m.
(4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan luas lahandan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) berpedoman pada RTRW dan RDTR.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
82
10
(5) Perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit pengolahan terpasang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan di atas tanah milik masyarakatadat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)harus telah diselesaikan status pemanfaatan lahannya oleh pelaku usaha denganmasyarakat adat setempat yang dibuktikan secara tertulis.
Pasal 25(1) Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 diterima harus memberi jawaban menerima, menunda atau menolak.
(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1), bupati/walikota atau gubernur belum memberikan jawaban, permohonanpersetujuan dianggap telah lengkap dan disetujui.
(3) Permohonan persetujuan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusditerbitkan persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pascapanen terpasang.
Pasal 26(1) Permohonan persetujuan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratanyang harus dipenuhi.
(2) Penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaan.
(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejakmenerima pemberitahuan penundaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggapditarik kembali.
(4) Apabila pemohon telah melengkapi persyaratan sebelum 30 (Tiga puluh) hari kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota atau gubernur dalam jangkawaktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sudah menerbitkan persetujuanperubahan luas lahan dan/atau kapasitas unit usaha pasca panen terpasang.
Pasal 27(1) Permohonan persetujuan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratan tidak benar,usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atauperencanaan makro pembangunan tanaman pangan provinsi atau RTRWkabupaten/kota.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.
BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28(1) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan bupati/walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ditembuskan kepada gubernur provinsi bersangkutan dan Menteridalam hal ini Direktur Jenderal.
(2) IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP yang diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ditembuskan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal danbupati/walikota bersangkutan.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
83
11
Pasal 29Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib:a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejakditerbitkan IUTP-P;
b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; sertad. melaporkan perkembangan usaha proses produksi kepada bupati/walikota ataugubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) setiappanen sesuai jenis tanaman atau setiap kali diperlukan.
Pasal 30Pelaku usaha yang memiliki IUTP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),wajib:a. merealisasikan usaha paling lambat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejakditerbitkan IUTP-PP;
b. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
c. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; sertad. melaporkan perkembangan usaha penanganan pasca panen kepada bupati/walikotaatau gubernur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)secara berkala paling kurang 12 (Dua belas) bulan sekali atau setiap kali diperlukan.
Pasal 31Pelaku usaha yang memiliki IUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajibmerealisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
Pasal 32(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf d dan Pasal 30 huruf d,
meliputi realisasi luas lahan budidaya yang ditanam, keadaan/serangan organismepengganggu tumbuhan, perkembangan produksi, dan pengolahan atau pemasaranhasil sesuai jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) denganformat seperti tercantum pada lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan denganPeraturan ini.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pelaku usaha disampaikankepada bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota, selanjutnyaKepala Dinas kabupaten/kota melaporkan kepada gubernur dalam hal ini KepalaDinas provinsi. Kepala Dinas provinsi melaporkan kepada Menteri dalam hal iniDirektur Jenderal.
Pasal 33Pelaku usaha budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal30, dan Pasal 31 dalam menjalankan usaha wajib menjamin kelangsungan usaha,menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegah berjangkitnyaOrganisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), dan mencegah timbulnya kerugian pihak laindan/atau kepentingan umum.
Pasal 34
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
8412
(1) Pembinaan dan pengawasan usaha budidaya tanaman pangan dilakukan PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usahabudidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, danPasal 31.
Pasal 35(1) Pelaku usaha dalam melakukan usaha dengan memanfaatkan jasa dan/atau sarana
yang disediakan oleh Pemerintah, dikenakan kewajiban membayar PenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP).
(2) Jenis dan besaran tarif atas pemanfaatan jasa dan sarana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PNBP.
Pasal 36Untuk petani kecil berlahan sempit dan petani kecil dalam memanfaatkan jasa dan/atausarana yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidakdikenakan tarif PNBP.
BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 37(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan pengembangan usaha budidaya
tanaman pangan.(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara perorangan dan/atau berkelompok baik berbentuk organisasi formal maupunnon formal.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pola partisipatifdalam tahap perencanaan, pengembangan, pengawasan, dan/atau pemberdayaanpetani skala luas, petani kecil dan petani kecil berlahan sempit.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota ataugubernur.
Pasal 38Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilakukanmelalui:a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan atas
penerbitan izin usaha budidaya tanaman pangan;b. pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31;
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
85
13
BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39Apabila pejabat dalam memberikan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 terbukti memungut biaya pendaftaran, dikenakan sanksi sesuai peraturanperundang-undangan.
Pasal 40(1) Pelaku usaha yang memiliki IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, dan mendapat persetujuan perubahan luas lahan dan/atau kapasitasunit usaha pasca panen terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, c, dan/ataud dan/atau Pasal 30 huruf b, c, dan/atau d dan/atau tidak menjamin kelangsunganusaha, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya genetik, mencegahberjangkitnya OPT dan/atau mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/ataukepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberikan peringatantertulis sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing dengan tenggang waktu 3 (Tiga) bulan.
(2) Apabila dalam 2 (Dua) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdiindahkan, IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP dicabut.
Pasal 41IUTP-P atau IUTP yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diusulkanpencabutan HGU kepada instansi yang berwenang.
BAB IXKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42(1) IUTP-P, IUTP-PP, IUTP, TDU-P, TDU-PP, atau TDU yang telah diterbitkan sebelum
Peraturan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku.(2) Pelaku usaha yang telah memiliki IUTP-P, IUTP-PP, IUTP, TDU-P, TDU-PP, atau
TDU sebelum Peraturan ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),paling lama dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan inidalam melakukan kegiatan usaha harus sudah menyesuaikan dan tunduk denganPeraturan ini.
(3) Permohonan Izin usaha yang sedang proses dan belum diterbitkan izin, sejakdiundangkannya Peraturan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan ini.
BAB XKETENTUAN PENUTUP
Pasal 43Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk usaha perbenihan tanaman pangan dan usahapenggilingan padi, huller, dan penyosohan beras.
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
86
14
Pasal 44Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan di Provinsi NanggroeAceh Darussalam dan Wilayah Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsidan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 45Pemberian izin usaha budidaya tanaman pangan dalam rangka penanaman modal asingatau penanaman modal dalam negeri terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi teknisdari Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
Pasal 46Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 Juni 2010
MENTERI PERTANIAN,
ttd
SUSWONODiundangkan di Jakartapada tanggal 14 Juni 2010MENTERI HUKUM DAN HAMREPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBARBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 288
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
87
15
LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI PERTANIANNOMOR : 39/Permentan/OT.140/6/2010TANGGAL : 7 Juni 2010
USAHA PENANGANAN PASCA PANEN
Jenis Usaha Budidaya Tanaman Daftar Izin
Pemanenan Kap < 1 hektar/ jam Kap � 1 hektar / jam
Penanganan Pasca PanenPadi
Pengeringan dan Penggudangan
Jagung1. Pengeringan dan
Penggudangan (silo)2. Pengolahan jagung
Kedele1. Pengeringan dan
Penggudangan2. Pengolahan kedele
Ubi kayu1. Penanganan pasca panen ubikayu.
2. Usaha Chip/gaplek3. Usaha Tapioka4. Usaha tepung kasava5. Usaha tepung fermentasi
Ubi Jalar1. Penanganan pasca panen danpengolahan ubi jalar.
2. Usaha tepung ubi jalar
Kacang HijauPengolahan kacang hijau
SorgumPengolahan tepung sorgum
Distribusi dan pemasaran hasil
Kap < 50 ton/ hari
Kap < 50 ton/ hari
Kap < 2 ton/ jam
Kap < 30 ton/ hari
Kap < 3 ton / hari
Kap < 6 ton / hari
Kap < 2 ton / hariKap < 2 ton / hariKap < 2 ton / hariKap < 2 ton / hari
Kap < 6 ton / hari
Kap < 2 ton / hari
Kap < 3 ton/ jam
Kap < 3 ton/ jam
Kap < 50 ton/ hari
Kap � 50 ton/ hari
Kap � 50 ton/ hari
Kap � 2 ton/ jam
Kap � 30 ton/ hari
Kap � 3 ton/ hari
Kap � 6 ton/ hari
Kap � 2 ton / hariKap � 2 ton / hariKap � 2 ton / hariKap � 2 ton / hari
Kap � 6 ton/ hari
Kap � 2 ton / hari
Kap � 3 ton/ jam
Kap � 3 ton/ jam
Kap � 50 ton/ hari
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
88
16
LAMPIRAN2
PERATURANMENTERIPERTANIAN
NOMOR
:39/P
erme
ntan/O
T.14
0/6/20
10TANGGAL:7
Juni
2010
A.LAPORANPELAKSANAANBUDIDAYA
TANAMANPANGANTAHUN…………
NamaPerusahaan/PelakuUsaha
:
Alamat
:LuasLahan
:
No
Jenis
Komoditas
Varietas
Luas
Luas
ProduktivitasProduksi
DosisPemupukan
Jenis
Pestisida
KETERANGAN
**Tanam
Panen
Urea
SP-36
KCL
NPK
POH*
(Ha)
(Ha)
(Ku/Ha)
(Ton)
(kg/ha)(kg/ha)(kg/ha)(kg/ha)(kg/ha)
1 2 3 4 5 6 dst
*PembenahTanah,OrganikdanHayati
**Informasi
waktutanamdanpanen
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
89
17
B.LAPORANPERINGATANDINIOPT
NamaPerusahaan/PelakuUsaha
:Alamat
:WilayahPengamatan
:Kabupaten/Kotamadya
:JenisTanaman
:TanggalPengamatan
:………...……………
No
Lokasi
(Desa,Kec,Kab)
Varietas
Stadia/umur
tanaman(hst)
JenisOPT
Luasterserang
(ha)
Intensitas(%)
Kepadatan
populasi
1)
Keterangan:
.......................,....................
*Lain-lain(kemungkinanperluasanserangan,pengendalian
yangdilakukan,peningkatanpopulasi,dll)
PimpinanPerusahaan
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
*hst:harisetelahtanam
1)SatuandiisisesuaidenganjenisOPT
.............................................
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
90
18
C.KEADAANSERANGANOPT
DIW
ILAYAHPENGAMATAN
NamaPerusahaan/PelakuUsaha
:Alamat
:WilayahPengamatan
:Kabupaten/Kotamadya
:JenisTanaman
:PeriodePengamatan
:..............................1)
No
Lokasi
(Desa,Kec,
Kab)
Luas
areal
tanam
2)JenisOPT
Tambahserangan
3)Keadaanserangan
3)
Ket.
Terkena(tdkpuso)
Puso
4) (ha)
Jumlah
(ha)
Terkena(tdk
puso)
Puso
4) (ha)
Jumlah(ha)
Luas
(ha)
Intensitas
(%)
Luas
(ha)
Intensitas
(%)
Keterangan:
............................,
.......................
1)Diisitanggal:1--15/16--31
2)Padidanserealia/kacang-kacangan/umbi-umbian(sebutkankomoditas)dengansatuanhektar
PimpinanPerusahaan
3)Dirinciuntukmasing-masingarealyangmempunyaiintensitas
seranganyangsama(tidakdirata-ratapadaarealsatudesa)
4)Pusotidakdirata-ratakandenganintensitas(tuliskanluasnya)
...........................................…
Panduan Rekomendasi Teknis Izin UsahaBidang Tanaman Pangan
91
19
D.PEM
ASARANHASIL
NamaPerusahaan/PelakuUsaha
:Alamat
:Kab./Kota
:Propinsi
:Bln./Thn
:
N OJENISTANAM
AN
VARIETAS
LUASPANEN
PRODUKSI
BENTUK
HARGA
LOKASI
KETE
RANG
AN
(HA)
(Ton)
HASIL
(Rp/Kg)
PEMASARAN
……….…………………,…....
PimpinanPerusahaan
…………………………………