pancasila sebagai dasar negara, kronologi pancasila...
TRANSCRIPT
1
RESUME
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, KRONOLOGI PANCASILA,
PENGESAHAN PANCASILA DAN PERKEMBANGAN PANCASILA
Dosen Pengampu:
Puji Lestari, S.Pd.,M.Si
Iwan Hardi Saputro, S.Pd,M.Si.
Di susun oleh :
Nama : Indah Yuni k
NIM : 3601416043
Fakultas : Ilmu Sosial
Prodi : Pendidikan IPS
Mata Kuliah : Pendidikan Pancasila
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017
2
PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA
A. Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia
Memahami peran pancasila di era reformasi, khususnya dalam
konteks sebagai Dasar Negara Indonesia memiliki pemahaman yang
sama, dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap
kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi perkembangan
konstitusional selama lebih dari 55 tahun terakhir dihadapkan pada situasi
yang tidak kondusif, sehigga kredibilitasnya menjadi diragukan,
diperdebatkan, baik dalam wacana politiis maupun akademis. Hal ini
dipengaruhi oleh dua hal, yaitu penerapan pancasila yang dilepaskan dari
prinsip-prinsip dasar filosofinya sebagai dasar negara dan krisis multi
dimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak 1998 yang diikuti oleh
fenomena disentegrasi bangsa.
(DRS. KAELAN,M.S., Pendidikan Pancasila Yuridis Negara: hal 17;
1999)
Pendekatan historis kontekstual akan sangat berguna bagi
pemahaman Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus akan
menempatkan Pancasila dalam posisi yang sebenarnya, sehingga tetap
akan menjiwai perjuangan bangsa Indonesia dimasa yang akan
mendatang, khususnya di era reformasi pada abad XXI sekarang ini.
Sejak awal kelahirannya yang bertepatan pada tanggal 1 Juni 1945,
Panncasila dimaksudkan sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Dasar Negara
(philosofische grondslag). Pada saat Soekarno diminta oleh ketua
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk berbicara didepan sedang Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merdeka sesuai
3
dengan permintaan ketua. Menurut Soekarno, pembicara-pembicara
terdahulu belum menyampaikan dasar Indonesia Merdeka. Soekarno
bahkan menyatakan “ Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato,
dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan
permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya
Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh paduka
Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa belanda: “Philosofische
gronslag” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische gronslag itulah
pundamen, filsafat, pemikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang
sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka
yang kekal dan abadi. (seketaris Negara, 1995:63). Pada paparan yang
kedua, Soekarno menyatakan filosofisch prinscipe yang selanjutnya
internasionalisme. Pada saat itu menegaskan pengertian
internasionalisme, Soekarno menyatakan bahwa internasionalisme
bukanlah berarti kosmopolitisme, yang menolak adanya kebangsaan,
bahkan beliau menegaskan:”Internasionalisme tidak dapat hidup subur,
kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”. Seraya megutip
ucapan Gandhi, beliau menegaskan “my nationalisme is humanity”. Pada
saat menjelaskan prinsip dasar yang ketiga, Soekarno menyatakan bahwa
negara Indonesia adalah negara “semua buat semua, satu buat semua,
semua buat satu.” Oleh karena itu, “saya yakin bahwa syarat yang mutlak
untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan-perwakilan.”
Demikianlah berikutnya untuk prinsip dasar yang keempat Soekarno
mengusulkan prinsip kesejahteraan ialah prinsiptidak akan ada kemisinan
didalam Indonesia Merdeka. Prinsip yang kelima adalah prinsip Indonesia
Merdeka dengan Bertaqwa Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip filsafat
yang dijelaskan oleh Soekarno tersebut merupakan Dasar Negara,
Soekarno menyatakan sebagai berikut,: “Saudara-saudar! “Dasar-Dasar
Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya, inikah Panca Dharma?
Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepatt disini. Dharma berarti kewajiban,
sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik
4
angka pula. Rukun Islam Lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita
mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? ( Seorang yang
hadir: Paandawa lima). Pandawa Iima orangnya. Sekarang banyaknya
prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ke-
Tuhanan, lima pula bilangannya. Namanya buakn Panca Dharma, tetapi
saya namakan ini dengan petunjuk seorang temen kita ahli bahasa-
namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima
dasar itulah kita medirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”
(Sekretariat Negaraa 1995:81). Prinsip-prinsip filsafati Pancasila sejak
awal kelahirannya diusulkan sebagai Dasar Negara (Philosofische
Grondslaag, Weltanschauung) Republik Indonesia, yang kemudiaan diberi
status (kedudukan) yang tegas dan jelas dalam alenia keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 dalam sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Hal ini mengandung
konsekuensi dalam bidang hukum negara, bahwa Pancasila merupakan
Dasar Hukum, Dasar Moral, Kaidah Fundamental bagi perikehidupan
bernegara di Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
(Notonagoro, tt, Dardjidarmodihardjo, tt, Soegito A,T.,1978: 16 ;
Soegito A,T.,1982:4).
Hakikat Pancasila Dasar Falsafah Negara dibagi menjadi dua:
1) Formal
Mencangkup proklamasi 1945 tentang pembukaan Undang-Undang
1945 serta pokok kaidah fundamental, dilanjut bersifat tetap tak berubah,
Dasar dan Sumber Hukum batang tubuh UUD 1945, dan yang terakhir
adalah Dasar Negara Republik Indonesia.
2) Material
Dalam hal ini mencangkup tentang inti-inti unsur dalam kehidupan
bangsa, inti kesamaan dalam keanekaragaman kebudayaan Agama, dan
sebagainya secara hakiki, hubungan hakekat kemanusiaan bangsa
Indonesia, bersifat tetap tak berubah, kedudukan dan fungsi mutlak
5
Pemersatuan antara manusia Indonesia disegala lapangan hidup, dan
yang terakhir adalah Dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila dalam pengertiannya yang umum, abstrak atau universal,
mempunyai hakekat isi yang mutlak, bersifat tetap dan tidak berubah.
Oleh karena itu untuk merealisasikan pelaksanakannya memerlukan
pengkhususan, dengan cara mentransformasikan pengertian umum,
abstrak atau universal menjadi pengertian yang umum kolektif dan
khusus konkrit. Adapun proses transformasi itu adalah sebagai Pancasila
Dasar Falsaafah Negara, Hakekat isi Umum abstrak atau Universal,
Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Mutlak dan Obyektif,
bertransformasi ke Realisasi dalam Bentuk dan Isi, Umum Kolektif,
Pancasila sebagai Pedoman Penyelenggaraan Negara atau GBHN,
Khusus Kongrit, dan Pancasila sebagai pelaksanaan Politik Negara.
(Sumber buku Pendidikan Pancasila, disusun oleh H.A.T. Soegito,
S.H.,M.M.,dkk. Tahun 2003<47-67>/ Disusun oleh Prof. Dr.H.Ari Tri
Soegito.Tahun 2016 <halaman 58-71)
B. Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pancasila
pancasila sebagai Dasar Falsafat Negara merupakan kesepakatan
bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa
Indonesia, sebagai consensus nasional yang didalamnya terkandung
semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai inti ajaran Pancasila.
Dalam memahami semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk
mencapai kesepakatan bersama perlu dipelajari sejarah perumusan
pancasila itu sendiri. Sejak masa pengusulan Pancasila , masa proklamasi
kemerdekaan, sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,dan
selanjutnya bangsa Indonesia akan tetap melestarikan Pancasila sebagai
dasar falsafat Negara Indonesia.
6
(DRS. KAELAN,M.S., Pendidikan Pancasila Yuridis Negara: hal 53-55;
1999)
Dasar falsafat Negara Indonesia yang diberi nama Pancasila ini secara
resmi dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, walaupun istilah
“Pancasila” tidak disebutkan secara eksplisit dalam pembukaan tersebut,
namun rumusannya sila demi sila secara jelas dicantumkan didalamnya.
Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat
terdapatnya rumusan Pancasila.Walaupun demikian di kalangan
masyarakat luas pernah terdapat berbagai rumusan Pancasila yang
susunannya juga agak berbeda. Akan tetapi adanya rumusan yang
berbeda-beda tentang lima unsur yang diberi nama Pancasila itu tidak
berarti membawa bangsa Indonesia kepertentangan-pertentangan, karena
tanpa adanya rumusan secara resmipun didalam diri bangsa Indonesia
atau dalam adat istiadat bangsa Indonesia sudah ada benih-benih jiwa
Pancasila, hanya yang perlu dicari adalah keseragaman perumusan dan
tataurutannya. Secara historis rumusan-rumusan Pancasila itu dapat
diuraikan dalam tiga kelompok:
1. Rumusan Pancasila dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang merupakan tahap
pengusulan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia.
2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia sebagai Dasar Falsafat Negara Indonesia yang
sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan.
3. Beberapa rumusan Pancasila dalam perubahan ketetanegaraan
Indonesia selama belum berlaku kembali rumusann Pancasila yang
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
Dalam tinjauan historis Pancasila ini perlu dibicarakan juga hal-hal
yang menyertainya yang erat sekali dengan rumusan-rumusan Pancasila
yang pernah ada, baik rumusan Pancasila pada masa Pengusulan, pada
masa penetapan, maupun pada masa perubahan setelah pembukaan
7
UUD 1945 berlaku kembali perlu dibicarakan penegasan kembali rumusan
Pancasila sebagai masa pemantapan yang digunakan untuk seterusnya.
Dari uraian diatas, kemudian ditambah satu masa lagi, yaitu:
1. Masa keseragaman Pancasila ,atau juga dapat dinyatakan masa
kesatuan rumusan Pancasila, yaitu sejak dikeluarkannya Inpres No.12
tanggal 13 April 1968.
Keseragaman atau pemantapan, kesatuan rumusan Pancasila ini
merupakan titik tolak pengembangan Pancasila, baik dalam pedoman
pengalaman maupun dalam pengembangan sistem filsafat Pancasila.
(Kaelan.Pendidikan Pancasila: hal 39;2004)
Proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak
dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan pembukaan
UUD 1945, sebab disamping diciptakan untuk menyongsong lahirnya
negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Pembukaan UUD 1945 dan pancasila merupakan satu kesatuan yang
faundamental. Oleh karena itu dua-duanya mempunyai hubungan asasi.
Sejarah perumusan dan pengesahan pembukaan UUD 1945 dan
Pancasila Dasar Negara secara kronologis sebagai berikut:
1. Tanggal 7 September 1944
Dalam sidang Teikuku Gikoi (Parlemen Jepang) pada tanggal 7
September 1944 ini, Perdana Mentri Jepang Jenderal Kuniakai Koiso
(Pengganti Perdana Mentri Tojo) atas nama pemerintahan Jepang
mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada
tanggal 24 Agustus 1945, sebagai janji politik. Sebagai realisasi janji ini,
pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuknya
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau
dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (selanjutnya
disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan). Proses
perumusan pembukaan UUD 1945 dimulai sejak jepang mesih menguasai
8
tanah air Indonesia, yaitu didalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang selanjutnya disebut
Badan Penyelidik. Pembentukan Badan Penyelidik
ini dilatar belakangi oleh:
a. Menjelang akhir tahun 1944 bela tentara jepang menderita kekalahan
dan mendapatkan tekanan terus menerus dari serangan pihak sekutu.
Keadaan ini sangatlah menggembirakan para pemimpin bangsa indonesia
yang telah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
b. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa indonesia
kepada pemerintah Balatentara jepang agar segera memerdekakan
Indonesia atau setidak-tidaknya diambil tindakan, langkah dan usaha-
usaha yang nyata untuk mempersiapkan kemerdekaan indonesia.
Pemerintah Balatentara jepang yang menyadari bahwa kedudukannya
semakin terdesak, tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan dan
desakan tersebut. Walaupun jepang tetap mengusahakan agar supaya
Indonesia yang merdeka itu tetap ada di dalam lingkungan Asia Timur
Raya yang dipimpin oleh pemerintahan pusta jepang.
Karena peristiwa-peristiwa itu untuk menarik simpati dari bangsa
Indonesia, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Balatentara
Jepang mengeluarkan janji “Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari”
yang menurut rencana akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.
2. Tanggal 29 April 19445
Sebagai realitasi janji politik, pada tanggal 29 April 1945 oleh
Gunseikan (kepala peerintahan Balatentara Jepang di Jawa) bebentuk
suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zyumbi Coosakai atau Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini
bertugas untuk menyelidik segala sesuatu mengenai persiapan
kemerdekaan Indonesia dan beranggotakan pemuka-pemuka bangsa
Indonesia yang berjumlah 60 orang.
9
(Drs. H.A.T. Soegito,SH,MM.,dkk. Pendidikan Pancasila: hal 53-53;
2004)
3. Tanggal 28 Mei 1945
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) dilantik oleh Gunseikan (Kepala Pemerintah Balatentara Jepang
di Jawa). Dr. Radjiman Wedyononingrat sebagai ketua dan Raden Panji
Soeroso sebagai ketua muda, yang beranggota 60 orang, itupun tidak
termasuk ketua dan ketua muda.
Dengan terbentuknya Badan Penyelidik ini bangsa Indonesia dapat
secara legal mempersiapkan kemerdekaanya, untuk itu merumuskan
syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai Negara yang merdeka.
Oleh karena itu peristiwa ini dijadikan suatu tongkak sejarah pejuangan
bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya.
(Noor Ms BAKRY. Pendidikan Pancasila:26-33;2010)
4. Tanggal 29 Mei s.d 01 Juni 1945
BPUPK mengadakan dua masa sidang yaitu:
a. Masa Sidang I : tanggal 29 Mei s.d 011 juni 1945.
b. Masa Sidang II: tanggal 10 s.d 16 Juli 1945.
Dalam sidang I BPUPK membicarakan atau mempersiapkan
“Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Pada kesempatan ini
telah tampil atau berpidato tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk
mengajukan konsep dasar negara seperti:
1) Tanggal 29 Mei 1945
Prof. Mr. Moh. Yamin mengajukan prasaran atau usul yang disiapkan
secar tertulis, berjudul: “ Azas dan Dasar Negara kebangsaan Republik
Indonesia.” Lima Azas tersebut adalah Peri Kebangsaan, Peri
Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan
Rakyat. Setelah berpidato Muhammad Yamin mengusulkan juga secara
tertulis lima asas dasar negara bagi Indonesia Merdeka, dalam rancangan
10
Mukhodimah Hukum Dasar, yang rumusannya yaitu yang pertama
Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua Kebangsaan Persatuan Indonesia,
ketiga Rasa Kemanusiaan yang Adil dan beradap, empat Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Tanggal 31 Mei 1945
Pada hari ketiga sidang BPUPKI, Soepomo mengusulkan tentang
Dasar pemikiran negara,diawali tentang tiga syarat mutlak adanya negara
yaitu pertama harus ada daerah, yaitu meliputi Hindia-Belanda, kedua
harus ada rakyat sebagai warga negara yaitu yang mempunyai
kebangsaan Indonesia, dan yang ketiga harus ada pemerintahan yaitu
pemerintaha berdaulat menurut hukum Internasional. Disamping Soepomo
mengusulkan tentang syarat mutlak negara yaitu: daerah,rakyat, dan
pemerintahan. Mengenai dasar apa negara Indonesia didirikan,
dikemukakan tiga hal yaitu: pertama Negara Persatuan, Negara Serikat,
dan Negara persekutu, dua Hubungan antara negara dan agama, dan
yang ketiga adalah Republik atau Monarki.
1. Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di gedung Chuoo In berpidato dan
menguraikan teori negara secara yuridis, historis, politis, sosiologis, dan
geografis serta secara konstitusional meliputi seluruh Nusantara Raya.
2. Prof. Mr. Moh. Yamin berpidato dan menguraikan tentang daerah
negara Kebangsaan Indonesia, ditinju dari segi yuridis, historis, politis,
sosiologis, dan geografis serta secara konstitusional meliputi seluruh
Nusantara Raya.
3. Pada kesempatan itu, berpidato juga P.F. Dahlan yang menguraikan
masalah golongan bangsa Indonesia peranakan Tionghoa, India, Arab,
dan Eropa yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia.
4. Di samping itu, Drs. Moh. Hatta, menguraikan masalah bentuk negara
persekutuan, bentuk negara serikat dan bentuk Negara persatuan.
5. Tanggal 1 Juni 1945
11
Ir. Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang Konsepsi Dasar
filsafat Negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama Pancasila, dengan
urutan sebagai berikut: Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi,
Kesejahteraan Sosil, dan ketuhanan yang Berkebudayaan. Tokoh- tokoh
bangsa Indonesia yang berpidato pada tanggal 1 juni 1945 adalah
Abikoesno Tjokrosoejoso, M. Soetarjo Kartohadikoesoemo, Ki Bagus
Hadikusumo, dan Liem Koen Hian.
Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPK I diakhiri dan dibentuk
panitia kecil yang terdiri dari delapan orang anggota (panitia delapan),
yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Selengkapnya panitia delapan isi yaitu:
Yamin, Sutardjo, Oto Iskandardinata, Drs. Moh. Hatta, dan A.A. Maramis.
Panitia tersebut bertugas untuk memeriksaa usul-usul yang masuk ,
menapung dan melaporkannya kepada sidang pleno BPUPK yang kedua.
Oelh karena itu seluruh anggota BPUPK diperintahkan untuk mengajukan
usul secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1945 harus sudah
masuk ke Panitia Delapan.
(Noor Ms BAKRY. Pendidikan Pancasila:37-39;2010)
6. Tanggal 22 Juni 1945
Pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa
Hookoo Kai (Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa), jam 10.00 diadakan
rapat gabungan antara Panitia Delapan, sejumalah anggota Tyuuoo
Sangai In ( Badan Penasehat Pemerintah Pusat Balatentara Jepang di
Jakarta), dan sejumlah anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta dan tidak
menjadi anggota Tyuuoo Sangai In. Rapat yang di lakukan ole panitia
delapan membicarakan usul-usul dari para anggota tentang prosedure
yang harus dilalui agar upaya kita lekas mencapai Indonesia Merdeka.
Dalam pertemuaan ini di bentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul atau
perumusan Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukadhimah Hukum
Dasar yang beranggotakan sembilan orang. Kesembilan tokoh tersebut
12
adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikoesno
Tjokrosoejoso, KH Wachid Hasyim, dan Mr. Moh. Yamin. Pada waktu itu
juga diadakan pertemuan panitia sembilan di pegangsaan Timur 56
Jakarta, tepatnya jam 20.00. dalam pertemuan itu disetujui agar para
anggota segera menyusun suatu konsep Rancangan Mukadimah Hukum
Dasar yang akan diajukan ke sidang BPUPK yang kedua. Konsep
rancangan inilah desebut dengan Piagam Jakarta yang di usulkan oleh
Prof. Mr. Moh. Yamin.
7. Tanggal 10 s.d Juli 1945
Pada tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPK yang kedua
dengan acara untuk “mempersiapkan Rancangan Hukum Dasar” di Jl.
Pejambon Jakarta. Adapun jalannya persidangan sebagai berikt:
a. Pada tanggal 10 Juli 1945
Sidang BPUPKI II dibuka oleh ketua dan dilanjutkan dengan
pengumuman mengenai penambahan anggota baru Badan Penyelidik
sebanyak 6 orang yaitu: Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara,
Mohammad Noor, Mr. Mohammad Besar, dan Abdul Kafar. Dari
keputusan sidang tersebut dianjurkan agar panitia Delapan meneruskan
tugasnya menyusun Rancangan Hukum Dasar.
b. Pada tanggal 11 Juli 1945
Jam 10.50 setelah sidang mendengarkan pandangan 20 orang
anggota, maka dibentuklah panitia perancang Hukum Dasar, yang terdiri
dari 3 panitia kecil ialah sebagai berikut:
1. Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
2. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan yang terdiri dari 24 anggota,
dan diketuai oleh Drs. Moh. Hatta merangkap anggota.
3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno
Tjokrosoejoso.
Kecuali itu juga diputuskan mengenai daerah baru. Dari 66 suara, 19
suara yang menyetujui bekas daerah Hindia Belanda, 6 suara menyetuji
bekas daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, akan tetapi
13
dikurangi Irian Barat dan 39 suara menyetujui Bekas daerah Hindia
Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Irian Timur,Timor Portugis dan
pulau-pulau disekitarnya. Pada tnggal itu juga Panita Perancang Hukum
Dasar telah mengambil keputusan:
1) Membentuk Panitia Perancang “Declaration of Human Right” yang
diketuai oleh Mr. Achmad Soebardjo serta Soekiman dan perada harapan
masing-masing sebagai anggota.
b) Mengenai isi Preambule bukan hanya kata-kata, semua anggota setuju
unitarisme, kecuali 2 anggota.
c) Mengenai pemimpin negara, 10 orang setuju ditangan satu orang , 9
orang lainnya tidak setuju.
a. Tangggal 13 Juli 1945
Dalam sidangnya, Panitia kecil Perancang Hukum Dasar berhasil
menghimpun usulan yang penting yaitu, kedaulatan dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam 5 tahun dan badan
ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tugas sehari-hari dilaksanakan
oleh presiden, dibanttu oleh wakil presiden, mentri-mentri yang
bertanggung jawab kepadanya dan Dewan Pertimbangan Agung, dalam
membentuk Undang-Undang presiden harus mufakat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat, Rancangan Hukum Dasar terdiri dari 15 bab, 42 pasal
termasuk 5 pasal Aturan Peralihan dan satu pasal Aturan Tambahan, dan
unntuk memperbaiki redaksi Rancangan Hukum Dasar tersebut, yang
dibentuk dari Panitia Penghalus Bahasa yaitu: Djajadiningrat, Agus Salim,
dan Mr. Soepomo.
b. Tanggal 14 juli 1945
Pada jam 15.00 s.d 18.00 sidang mendengarkan “laporan hasil kerja
panitia perancang hukum dasar yang disampaikan oleh ketuannya dengan
menyodorkan rancangan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Hukum
Dasar.
14
c. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945
Pada jam 10.20 sidang dimulai dengan cara pokok membicarakan
Rancangan Hukum Dasar. Pada kesempatan ini ketua Panitia Perancang
Hukum Dasar Ir. Soekarno menyampaikan konsep Rancangan Hukum
Dasar dengan penjelasannya dan disampaikan pula iusul Drs. Moh. Hatta
tentang hak-hak asasi manusia.
d. Tanggal 16 Juli 1945
Sidang dimulai dengan melanjutkan acara hari sebelumnya. Sidang
meneyetujui dan menerima. Rancangan Hukum Dasar yang diajukan oleh
Panitia Perancang Hukum Dasar.
Setelah sidang BPUPK yang kedua ditutup, maka tugas BPUPK
dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Dan hasilnya segra
dilaporkan kepada pemerintah Jepang di Tokyo, akan tetapi karena
keadaan dan posisi jepang semakin memburuk, sehinggga tidak
memungkinkan dibubarkan.Kemudian dilanjut tugas-tugas BPUPK
dibentuk suatu badan yang diberi nama Dokoritzuu Zyumbi Inkai atau
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
8. Tanggal 9 Agustus 1945
Setelah PPKI dibentuk tangggal 9 Agustus 1945, maka dalam tempo
yang sangat cepat Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal
14 Agustus 1945. PPKI merupakan badan bentukan pemeritah
Balatentara Jepang, tetapi bukan alat Pemerintahan Jepang, sebab PPKI
bekerja sesudah jepang tidak berkuasa lagi, PPKI bekerja atas dasar
keyakinan, pemikiran, dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia
Merdeka, dan PPKI merupakan suatu badan perwujudan dan perwakilan
rakyat Indonesia.
9. Tanggal 17 Agustus 1945
Setelah PPKI bekerja keras tanpa mengenal lelah dan dengan
dukungan seluruh rakyat Indonesia khususnya pemuda-pemuda
15
Indonesia , yang menghendaki dilaksanakannya proklamasi secepatnya.
Kemudian pada hari jumat tanggal 17 Agustua 1945 jam 10.00 dalam
rapat terbuka di Gedung Pengangsaan 56 jakarta, Kemerdekaan
Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karnodan Bung Hatta atas nama
bangsa Indonesia dalam pidato proklamasi. Selanjutnya Bung Karno
idengan Khidmat langsung membacakan naskah Proklamasi
Kemerdekaan kita, yang teksnya berbunyi sebagaimana yang telah
disepakati bersama, dan diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh
Soekarno Hatta.
10. Tanggal 18 Agustus 1945
Pada jam 10.30, sidang pleno PPKI dimulai dengan acara pokok untuk
membahas naskah Rancangan Hukum Dasar dan pengesahan Undang-
Undang Dasar atas kemerdekaan yang diucapkannya dalam proklamasi
sehari sebelumnya. Dan hasilnya sebagai berikut:
a. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia denga jalan
menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan enjadi
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Dan menetapkan
Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan menjadi UUD
Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.
b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
c. Membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai
Badan Musyawarah Darurat.
(sumber buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Ptof. Kaelan, M.S.
Tahun 2014.<halaman 96-101>/ Pendidikan Pancasila. Disusun
Oleh Noor Ms Bakry. Tahun 2010./ Pendidikan Pancasila. Disusun
oleh Prof. Dr.H.Ari Tri Soegito,dkk.Tahun 2016<halaman 58-71>./
Mengenal Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaanya.
Disusun oleh Sunoto. Tahun 1981.)
16
C. Pengesahan Pembukaan UUD 1945 atau Pancasila Dasar Negara
Republik Indonesia
Sidang Pleno panitia persiapan kemerdekan Indonesia tanggal 18
Agustus 1945 dimulai jam 11.30 dengan acara pokok membahas
rancangan hukum dasar termasuk rancangan preambule hukum dasar
untuk ditetapkan menjadi UUD suatu Negara yang telah diproklamasikan
pada tanggal 17 Agustus 1945. Sbelum sidang pleno dimulai, atas dasar
tanggungjawab ketua PPKI, maka badan itu disempurnakan dengan
ditambah 6 orang anggota baru untuk mewakili golongan-golongan yang
belumterwakili dalam keanggotaan PPKI yang lama dengan ditambahnya
ke 6 anggota PPKI, maka badan ini dianggap sebagai Badan yang
mewakili seluruh daerah atau rakyat Indonesia. Sidang pleno PPKI
mengambil beberapa keputusan sebagai berikut:
1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan:
a)menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi
Pembukaan UUD Negara Indonesia.
b) Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan
menjadi UUD Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai
UUD 1945.
1.Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
2.Membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai
Badan Musyawarah Darurat.
Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan
pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang dipimpin
langsung oleh ketua PPKI. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa
Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan ditetapkan menjadi
pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, maka untuk mengetahui
perubahan-perubahan yang terjadi dapat diikuti proses pengesahannya
(seketariat Negara RI 1995:413) sebagai berikut:
17
Ketua sidang (ketua PPKI) membuka sidang:
Sidang yang terhormat,.
Pada hari ini kita berada pada saat yang mengandung sejarah, pada
hari ini kita hendak menyusun UUD Negara Republik Indonesia yang
kemarin menurut kehendak rakyat telah dipermaklumkan dengan
proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam
setengah 12.00. Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengaku
bahwa kita duduk didalam jaman yang beralih sebagai kilat secepatnya
.Maka berhubungan dengan itu saya minta tuan-tuan sekalian, supaya kita
pun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan kecepatan kilat.Jangan
kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita
menuruti garis-garis besar saja yang mengandung sejarah.
Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya hal
Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar
yang telah dirancang oleh Dokuritzu Zyunbi Coosakai, dalam sidangnya
yang kedua. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita sampaikan agar kita
sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dalam pekerjaan
menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil
Presiden.
Sementara kita berkumpul dikota Jakarta, dimajuaknlah kepada kami
oleh beberapa anggota hal-hal penting untuk perubahan-perubahan
didalam Undang-Undang Dasar buatan Dokoritzu Zyuinbi Coosakai itu.
Sementara itu pihak kami telah mengadakan pembicaraan-pembicaraan
dengan beberapa orang anggota dan syukur alhamdulillah terdapatlah
sudah beberapa persetujuan yang akan disampaikan oleh paduka Tuan
Hatta Zimukyokutyo kepada tuan-tuan sekalian.
Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, oleh karena dengan adanya
persetujuan-persetujuan itu, pembicara kita nanti batul-betul seperti kilat.
18
Tidak perlu lagi kita mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang agak
panjang lebar.
Sekarang saya persilahkan paduka Tuan Hatta Zimukyokutyo untuk
memberitahukan kepada tuan-tuan perubahan-perubahan pembukaan
Undang-Undang Dasar. Saya persilahkan Tuan Hatta.
Selanjutnya Drs. Moh, selaku wakil ketua PPKI akan melaporkan hal-
hal sebagai berikut:
Tuan-tuan yang termulia, sidang yang terhormat:
Di antara berbagai-bagai usul, yang termasuk pada Zimukyokutyo
ialah: pertama, menghilangkan “Pernyataan Indonesia Merdeka” yang
semula “Pembukaan yang lama” dan digantikan dengan “Pembukaan”
yang semula dirancang oleh panitia kecil, yang belum ada dimuka tuan-
tuan, baiklah itu nanti kita bacakan disini. Dalam mukhodimah yang lama
adapreubahanisikalimat yang nantijugasayabacakan. Dahulu ada panitia
kecil yang telah merancang Preambule Hukum Dasar, akan tetapi
kemudian sidang Dokuritzu Zyunbi Coosakai merubah Preambule itu dan
memecahkannya menjadi dua bagian. Ialah “ pernyataan Indonesia
Merdeka” dan “Pembukaan” (yang singkat). Kedua, dengan adanya
kekhawatiran yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang bertugas
di Indonesia Timur, Nijizima, maka setelah melalui perdebatan akhirnya
saya memenggil tokoh-tokoh seperti : Ki Hajar Dewantara, Haji Agus
Salim, dan K.H. Mas Mansjur. Nijizima melaporkan keresahan yang
dialami oleh masyarakat Indonesia Timur dan mengancam akan
memisahkan diri jika kalimat berbunyi “Ketuhanan,dengan kewajiban
menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tidak dirubah.
Meskipun Drs. Moh. Hatta telah menjelaskan bahwa kalimat itu sudah
disetujui oleh orang-orang non-islam seperti Mr. A.A. Maramis, namun
Nijizima bersikeras dan khawatir kalau persatuan yang telah dibina dari
bawah akan mengalami kehancuran karena “digerogoti” dari dalam.
Akhirnya Drs. Moh. Hatta memanggil ketiga tokoh tersebut untuk
19
membicarakan masalah itu. Dalam pembicaraan yang diadakan sebelum
sidang PPKI dimulai itu menghasilkan kesepakatan untuk merubah
kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi
pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Berhubungan dengan suasana yang sudah terjadi sampai sekarang
ini juga waktu yang bersejarah telah tiba kemarin, maka lebih baik kita
kembali kepada Preambule yang lama yang akan saya bacakan sebagai
berikut:
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan
oleh sebab itu penjajajhan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak
berperi kemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan negara Indonesia, yang nerdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan
didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang
berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berdaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm
permusyawaratan atau perwakilan, serta denagn mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
20
Itulah perubahan-perubahan yang terdapat pada bagian pembukaan
UUD Negara Republik Indonesia. Sedangkan perubahan-perubahan pada
bagian pasal-pasalnya akan dibicarakan pada pembahasan pengesahan
UUD Negara Republik Indonesia. Dan setelah Drs. Moh. Hatta
menjelaskan perubahan-perubahan Piagam Jakarta maka sidang
diserahkan kembali kepada ketua sidang dan berbicaralah Ir. Soekarno
sebagai berikut:
Sidang yang terhormat!
Sekarang lebih dahulu agar lebih cepat, maka saya bacakan
Preambule, yaitu Mukhadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar,
sebagaimana tadi telah dibicarakan oleh Tuan Zimukyokutyo, pernyataan
kemerdekaan yang dirancang oleh Panitia Penyelidik, hendaknya
dihapuskan sama sekali. Demikian pula kata Pembuakaan buatan Badan
Penyelidik dihapuskan sama sekali, tetapi baiklah kembali pada
Mukhodimah, demikian namanya dahulu yang dibuat oleh panitia kecil
tempo hari, dengan sedikit perubahan, baiklah sekali lagi saya bacakan
dengan perlahan-lahan.
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerderkaan Indonesia telah sampailah
pada saat yang berbahagia dengan selamat sauntausa menghantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
21
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan
didorongkanoleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah dasarh Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusaian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sidang yang terhormat!
Dengan Pembukaan itu dan sebagaimana telah dikatakan oleh
paduka Tuan Zimukyokutyo dan oleh saya sendiri, supaya sedapat
mungkin dengan secara kilat kita bisa terima.
Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo :
Saya kita, “menurut dasar kemanusiaan” diganti dengan Ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan seterusnya.
Ketua:
Tuang Ki Bagoes mengusulkan, supaya dipakai “Ketuhanan Yang
Maha Esa dan perkataan adab dicoret saja”/
Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo”
22
“Berdasarkan kepada Republik kita itu :”Ketuhanan yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”, perkataan “menurut
dasar” dicoret. Jadi: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adl
dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan, dan seterusnya.
Tuan-tuan semua paham, tidak ada lagi?
Anggota ki Bagoes Hadikesoemo:
Di atas Tuan Ketua : “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu”,
apa tidak “maka disusunlah pemerintahan”.
Ketua:
Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-Undang Dasar. Kita
akan lantas membikin Undang-Undang Dasar.
Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo”
Yang disusun disini pemerintahan bukan kemerdekaan maka
disusunlah pemerintahan.
Ketua:
Tidak, kemerdekaan, untuk pemerintahan kita susun Undang-Undang
Dasar.
Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:
Apa tidak bisa diubah menjadi “maka disusunlah pemerintahan itu”/
Ketua :
Tidak, pemerintahan itu disusun dalam satu Undang-Undang Dasar.
Sudah? Tuan-tuan lain?
Anggota Iskandardinata:
23
Kalimat kedua: “pintu gerbang” itu tidak ada. Jadi baiklah diganti
dengan kata-kata: ke negara Indonesia.
Ketua:
Mengantarkan rakyat Indonesia ke negara Indonesia, tidak kepintu
derbang! Saya kira tidak keberatan dengan kata pintu gerbang, sebab
negara Indonesia belum ada. Rakyat kita, kita antarkan ke muka pintu
gerbang saja. Kalau ke negara Indonesia, kita melangkah kepada grong,
wet, itu bedanya. Sekarang kita bawa rakyat ke muka “pintu gerbang”
saja.
Ketua :
Tuan Otto telah mufakat
Tuan-tuan tidak ada lagi perubahan?
Silahkan tuan Gusti.
Anggota I Gusti Ketut Pudja:
Ayat 3: “Atas berkat rahmat Allah.....” Diganti dengan “Tuhan” saja
“Tuhan Yang Maha Esa”.
Ketua:
Tuan-tuan semua mufakat perkataan “Allah” diganti dengan “Tuhan
Yang Maha Esa”
Ternyata usul itu tidak mendapat mufakat
Ketua :
Tidak ada lagi tuan-tuan?
Kalau tidak ada, sekali lagi saya bacakan seluruhnya maka kemudian
disahkan.
24
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerderkaan Indonesia telah sampailah
pada saat yang berbahagia dengan selamat sauntausa menghantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darahh Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam
suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,
dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusaian
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Setuju Tuan-tuan?
Para anggota :
Setuju.
25
Dengan ini sahlah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Perubahan-perubahan yang diberitahukan Paduka
Tuan Zimukyokutyo, Tuan-tuan telah mengetahui.5
(Sumer buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Drs. H.A.T.
Soegito. Tahun 2003<halaman 65-67>./ Pendidikan Pancasila.
Disusun oleh Drs. H.A.T. Soegito. Tahun 2000./ Pendidikan Pancasila.
Disusun oleh Dr. H. Ari Tri Soegito. Tahun 2016<halaman 71-78>)
D. Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara
Genenerasi Soekarno-Hatta telah mampu menunjukan keluasan dan
kedalam wawasannya, dan dengan ketajaman intelektualnya telah
berhasil merumuskan gagasan-gagasan vital sebagaimanan dicantumkan
didalam pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila sebagai dasar negara
ditegaskan dalam satu kesatuan integral dan integratif (Koento Wibisono,
2001:2). Oleh kerena it Profesor Notonegoro menyatakan bahwa
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah dokumen
kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah kontemporer setelah
Amnerican Declaration Of Independent 1776. Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 nyaris sempurna, dengan nilai-nilai luhur yang
bersifat universal, oleh karenanya Pancasila merupakan dasar yang kekal
dan abadi bagi kehidupan bangsa Indonesia (Notonegoro,tt).
Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus
1945). Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang
naiknya sejarah bangsa Indonesia. Koento Wibisono (2001) memberikan
tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap
yaitu : (1) Tahap 1945-1968 sebagai tahap politis, (2)Tahap 1969-1994
sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan (3) Tahap 1995-2020 sebagai
tahap repositioning Pancasila. Penahapan ini memang tampak berbeda
lazimnya para pakar hukum ketatanegaraan melakukan penahapan
26
perkembangan Pancasila dasar negara yaitu : (1) 1945-1949 masa
Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama (2) 1949-1950) masa
konstitusi RIS (3) 1950-1959 masa UUDS 1945 (4) 1959-1965 masa orde
lama (5) 1966-1998 masa orde baru (6) 1998-sekarang masa reformasi
(Soegito A.T.,2001). Hal ini patut dipahami, karena adanya perbedaan
pendekatan, yaitu segi politik dan dari segi hukum:
1. 1945-1968 merupakan tahap politis, dimana orientasi pengembangan
Pancasila diarahkan kepada nation and character building hal ini sebagai
perwujudan keingin bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai
tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negri, sehingga atmosfir
politis sebagai penaglima sangat dominan. Disisi lain pada masa ini
muncul pergerakan pengkajian ilmiah terhadap Pancasila sebagai dasar
negara, misalnya oleh Notonegoro dan Driyarkara. Kedua ilmuan tersebut
menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandangan
dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila
merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan
bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan
realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif melainakn
menjadi suatu imperatif dan suatu philosophia consessus dengan
komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan dalam
menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika.
Bahkan Notonegoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945
merupakan start fundamental Norm yang tidak dapat diubah secara
hukum oleh siapapun.
2. 1969-1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi yaitu upaya mengisi
kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi
pengembangan Pancasila diarahkan pad bidang ekonomi, akibatnya
cendenrung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini
pembangunan ekonomi menunjukan keberhasilan secara spektakuler,
walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam
27
pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan
fenomena yang dilematis dengan program penataran P4 yang selama itu
dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin memprihatinkan
setelah terjadinya gejala KKN dan kroniisme yang nyata-nyata
bertentangan dengan nilaiu-nilai Pnacasila itu sendiri. Bersamaan dengan
itu perkemabngan perpolitikan dunia, setelah hancurnya negara-negara
Komunias, lahirnya 3 rakasasa akpitalisme dunia yaitu Amerika Serikat,
Eropa, dan Jepang. Oleh karen itu Pancasila sebagai dasar negara tidak
hanya dihantui oleh subersifnya komunisme melainkan juga harus
berhadapan dengan gelombang anelsasinya kapitalisme, disamping
menghadapai tantangan baru ayitu KKN dan kroniisme.
3. 1995-2020 merupakan tahapan repositioning Pancasila, akrena dunia
masa kini sedang dihadapkan kepada gelombang perubahan secara
cepat, mendasar, sprektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang
melanda seluruh penjuru dunia, khususnya diabad XXI sekarang ini,
bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh Bangsa Indonesia.
Reformasi telah merombak semua segi kehdiupan secara mendasar,
maka semakin terasa urgensinya untuk menjadikan Pancasila sebagai
dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan
persatuan dan kesatuan nasional, lebih-lebih kehidupan perpolitikan
nasioanl yang tidak menentu diera reformasi ini.
Berdasarkan hal tersebut diatas Koento Wibisono (2001)
menyarankan perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai
dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakan dalam
keutuhannya dengan pembukaan UUD 1945, diekporasikan pada
dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu :
1. Realitasnya
Bahwa nilai-nilai yang tekandung didalamnya dikongkritisasikan
sebagai muatan cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat “sein im sollen
dan sollen im sein”
28
2. Idealitasnya
Bahwa idealisme yang terkadung didalamnya bukanlah sekedar utopi
tanpa makna melainkan diobjektifasikan sebagai kata kerja untuk
membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna
melihat ahri depan secara prespektif, menuju hari esok yang lebih baik.
3. Fleksibilitasnya
Dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai
dan mandek dalam kebekuan dokmatis dan normatif, melinkan terbuka
bagi tafsir-tafris baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus
menerus berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakiki nya
Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-
tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan
semangat “Bhineka Tunggal Ika”.
Reposisi Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada
pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila
dapat dijadikan dasar dan arah untuk mengatasi krisis dan desain
disintegrasi. Moralitas Pancasila harus disertai penegakan hukum (
penegakan spremasi hukum).
(Sumer buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Drs. H.A.T.
Soegito. Tahun 2003<halaman 66-67>./ Pendidikan Pancasila.
Disusun oleh Dr. H. Ari Tri Soegito. Tahun 2016< halaman 78-80>)
29
Daftar Pustaka
Kaelan. 1999. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta.
Paradigma.
Soegito. 2004. Penidikan Pancasila. Semarang. UPT MKU Universitas
Negeri Semarang.
Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma.
Bakry Noor MS. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Pustaka
Pelajar.
Soegito Ari Tri. 2016. Pendidikan Pancasila. Semarang. UNNES Press.
Dardeso Bambang.1989. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila.
Semarang. CV Aneka Ilmu.
Sunoto. 1981. Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah
dan Pelaksanaanya. Yogyakarta. PT Hanandita.
Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma.