PANCASILA DI MASA YANG AKAN DATANG

Untuk Memenuhi Tugas Mata Ajar : Pancasila

Dosen Pembimbing : Koesoemadji, SH, M.Si

Disusun Oleh :

Raden Heri Riswanto

Isa Tri Edi

Makruf Subkhi

Agustin Ayu

Nur Asyiatul Janah

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATANFAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGOROSEMARANG

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para penemu

ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa

dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya.

Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan

penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi

upaya pelurusan kembali.

Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, dalam penegakan

hukum di negara kita tidak lepas dari Pancasila. Penegakan hukum di Indonesia dengan

berkembangnya kemajuan di bidang hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata

sedikit mulai sedikit mulai pergeseran atau mengalami penyimpangan dari Pancasila.

Realita dalam kehidupan sekarang hukum bisa diperjual belikan, bagi mereka yang

mempunyai financial yang cukup dapat melakukan apapun walaupun melanggar hukum yang

berdasarkan Pancasila. Seorang yang jelas terbukti melakukan tindakan hukum misalnya

korupsi, penipuan, penyalahgunaan obat terlarang dapat bebas dari jeratan hukum, namun

bagi masyarakat yang tidak mempunyai financial yang cukup tidak berdaya dan harus

mengikuti atau menaati hukum yang berlaku.

Makalah ini akan membahas pelanggaran penegakan hukum di negara kita, jadi hukum

belum berlaku adil bagi masyarakat kita, dimana masih sering berbagai deviasi dalam

memberlakukan hukum.

B. Tujuan

Makalah ini merupakan suatu upaya langkah awal yang sederhana kearah penegakan

hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara, dengan harapan agar

Pancasila tidak lagi menjadi sekedar dasar pembenaran kegiatan seorang oknum ataupun

peafsiran yang kurang baik dari Pancasila tetapi benar-benar dapat ditindaklanjuti ke dalam

penegakan hukum yang berasaakan Pancasila.

C. Rumusan Masalah

Berikut beberapa permasalahan yang penulis angkat dalam pembuatan makalah ini : Penegakan

hukum di Negara Indonesia apakah sudah sesuai dengan Pancasila.

BAB II

PEMBAHASAN

Kondisi serba paradoksal di dalam lembaga penegakan hukum sedang menjadi

gugatan publik negeri ini. Banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara

kita. Keadilan yang seharusnya diposisikan secara netral, dimana setiap orang memiliki

kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.  Namun, keadaan sebaliknya

terjadi di Indonesia. Bagi masyarakat kalangan bawah (lower class), perlakuan ketidakadilan

sudah biasa terjadi bahkan menjadi santapan setiap hari. Sedangkan bagi masyarakat

kalangan atas (higher class) atau dalam kejahatan kerah putih (the white collar crime) seperti

korupsi dan suap-menyuap, atau pokoknya semua orang yang mempunyai kekuasaan sulit

rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum

Contoh kasus ketidakadilan dalam hukum (diskriminasi hukum) itu adalah kasus

warga miskin di Bojonegoro, pasangan suami-isteri Supriyono dan Sulastri ini. Dimana

mereka disidang di pengadilan dengan tanpa memiliki dasar hukum yang kuat dan terancam

mendapatkan hukuman tujuh (7) tahun penjara. Keduanya pun juga harus hidup terpisah di

dalam LP Bojonegoro selama lebih dari tiga bulan. Supriyono dan Sulastri mendekam di

tahanan karena dituduh mencuri setandan pisang, senilai Rp. 15.000,00. Keduanya dilaporkan

Maskun  selaku pemilik pisang, serta Bambang dan Muis ke polisi. Akibat laporan itu,

keduanya pun diproses secara hukum lewat pengadilan. Saat keduanya menjalani sidang di

Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada tanggal 19 Januari 2010. Terdakwa yang tergolong

tidak mampu ini pun didampingi enam penasehat hukum. Mereka prihatin, karena pasangan

suami-istri itu dituduh tanpa punya bukti yang kuat. Seperti saat jaksa menghadirkan ketiga

saksi, Maskun, Bambang dan Muis, di ruang sidang. Ketiganya tidak bisa menjawab

pertanyaan penasehat hukum, sehingga sempat mendapat cemoohan pengunjung. Proses

hukum atas kasus ini pun terasa janggal. Meski tidak ada bukti Supriyono-Sulastri telah

mencuri setandan pisang, polisi dan jaksa tetap memproses kasus ini. Kasus ini pun sudah

didamaikan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan desa yang disaksikan pihak kepolisian.

Namun pasangan suami istri ini tetap dimeja-hijaukan.[1]

Dapat kita ketahui melalui kasus di atas bahwa mencuri setandan pisang saja

mendapatkan ancaman hukuman yang berat, lalu apa yang kita lihat  di sekitar kita ,

bagaimana yang terjadi dengan para  the white collar crime yang tak pernah pernah diadili

sampai selesai dan adapun jika ternyata dihukum akan mendapatkan hukuman yang ringan,

atau dapat memesan sel atau ruang tahanan terbagus dan dapat keluar masuk Lembaga

Pemasyarakatan (LP) semaunya sendiri. Inilah sebenarnya yang menjadi diskriminasi hukum,

yang mana penegakan hukum tidak memihak kepada rakyat kecil yang ada di Indonesia.

Begitu sulitnya menjerat mereka dengan segala tuntutan hukum dan bukti-bukti yang sekuat

apapun. Kasus hukum yang sangat berbelit-belit seperti itu juga yang menghancurkan 

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan  hukum di Indonesia, serta memalukan sistem

hukum serta keadilan di Negara Indonesia tercinta kita ini. Lalu dimana  bedanya seorang

koruptor dengan mereka para pencuri pisang.

Contoh kasus Menghadapi kasus Century dan Hambalang saja KPK sudah tersendat-

sendat sekalipun telah diperoleh lebih dari 50 keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Kongkalikong yang merupakan fenomena tahun 1950-an di Indonesia mencuat kembali

dalam bentuk yang lebih transparan, tanpa malu-malu, di era reformasi sesuai dengan era

kebebasan informasi dan transparansi. Tiga pihak berperan penting dalam kongkalikong,

yaitu oknum pejabat eksekutif, oknum pejabat legislatif, dan pihak korporasi (swasta). Dalam

kasus ini pada dasarnya saya juga tidak membenarkan tindakan pencurian tersebut dan tidak

pula membela perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Akan tetapi yang

menjadi pertanyaan besar kita saat ini adalah dimana keadilan hukum itu, dimana prinsip

kemanusian itu. Seharusnya para penegak hukum mempunyai prinsip kemanusiaan dan

bukan hanya menjalankan hukum secara positifistik. Inilah dinamika hukum di Indonesia

yang kita nikmati saat ini, dimana yang menanglah yang mempunyai kekuasaan, yang

mempunyai banyak uang, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan

hukum meskipun aturan negara mereka langgar. Orang kecil  yang salah satunya adalah

pasangan suami istri Supriyono dan Sulastri  ini, yang hanya melakukan tindakan pencurian

kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan para pejabat negara yang

melakukan korupsi uang negara milyaran rupiah bahkan triliunan dan memberikan banyak

kerugian pada negara, dapat berkeliaran dengan bebasnya dan bahkan mendapatkan LP yang

mewah selayaknya hotel berbintang lima.

Agar tidak saling suap-menyuap atau budaya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN)

dalam setiap penanganan hukum. Kita harus tetap optimis dan terus mendukung supremasi

hukum di negeri ini karena pada beberapa catatan nasional pasca reformasi 1998 telah ada

kemajuan secara bertahap yang dapat kita berikan apresiasi positif dalam proses hukumnya,

seperti pengusutan kasus-kasus korupsi pejabat-pejabat negara. Para penegak hukum harus

melaksanakan dan menjadikan hukum sebagai alat dalam mensejahterakan masyarakat,

dimana hukum harus dijadikan sebagai perubahan kearah kehidupan masyarakat yang lebih

sempurna, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dengan kesadaran individu dan

masyarakat, serta pemerintah tidak pandang bulu dalam memberlakukan hukum ditengah-

tengah masyarakat, kemungkinan Indonesia menjadi negara maju dengan kemajuan di segala

bidang atau aspeknya bukan lagi menjadi suatu angan-angan belaka. Tingkat kredibilitas

pancasila dalam kasus ini mulai dipertanyakan, dimana sila ke empat dalam pancasila yang

berisikan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyst indonesia, jika dalam aplikasinya di

bidang hukum tidak adil.

Pancasila memiliki beberapa fungsi antara lain berfungsi sebagai pandangan hidup

bangsa yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu penggabungan dari

nilai-nilai hidup dalam masyarakat indonesia dan berakar pada budaya dan pandangan hidup

masyarakat.

Pancasila sebagai dasar negara RI yaitu Pancasila merupakan suatu nilai serta norma

untuk mengatur pemerintahan negara, konsekwensinya seluruh pelaksanaan penyelenggaraan

negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dijabarkan

dari nilai-nilai Pancassila, maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Terakhir Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara RI yaitu Pancasila diangkat dari nilai-

nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam

pandangan hidup masyarakat sebelum membentuk negara dengan kata lain materi pancasila

tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat indonesia sendiri. Pancasila adalah

ideologi bangsa yang masih layak dipertahankan. Pancasila dapat dijadikan sarana

membangun harmonisasi antar komunitas, kelompok dan individu. Pancasila juga dapat jadi

landasan untuk membangun kehidupan multikultural berkarakter Indonesia. Hanya dengan

cara seperti itulah Pancasila dapat aktual dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Pancasila juga masih sakti dan ampuh untuk mencegah Bangsa Indonesia dari perpecahan.

Membantu bangsa ini menyelesaikan kompleksitas masalahnya dan mempersatukan bangsa

Indonesia

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pancasila terdapat 3 nilai yang pertama nilai dasar yaitu suatu nilai yang

bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan

merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat

oleh waktu dan tempat, nilai instrumental merupakan nilai dalam Pancasila yang

dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman, namun nilai

instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya, nilai praksis

merupakan nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara

bagaimana rakyat, penjabat legislative, edukatif dan eksekutif melaksanakan nilai

Pancasila. Nilai-nilai tersebut dari masa kemasa Pancasila dijabarkan para

pemimpin Indonesia dengan pemikiran mereka masing-masing, dan digunakan

untuk menegaskan tujuan mereka. kredibilitas yang luar biasa.

B. Saran

Bangsa Indonesia agar menjadi semakin maju dan kesalahan-kesalahan masa

lalu tidak terulang kembali, sudah sewajibnya para pemimpin bangsa Indonesia

ini lebih menegaskan penjabaran dari Pancasila agar tidak terjadi simpang siur

pemahaman yang nantinya hanya akan digunakan oknum-oknum tertentu untuk

membenarkan tindakan mereka.

Sumber:

1. http://www.tempo.co/read/fokus/2012/11/21/2657/Kontroversi-Soal-Boediono-di-

Kasus-Century

2. http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2760

3. http://romysyaputra.wordpress.com/tag/apakah-pancasila-dan-undang-undang-

dasar-1945-masih-relevan-menjadi-landasan-sistem-politik-negara-indonesia/