pajak bumi dan bangunan perdesaan dan …iwansidharta.com/downlot.php?file=pajak bumi dan bangunan...
TRANSCRIPT
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN
Undang-Undang No 28 Tahun 2009
Oleh
Iwan Sidharta, SE., MM.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Sifat PBB
Pajak Daerah
Pajak Objektif (bersifat
kebendaan)
Official Assesment System
(menggunakan SPPT)
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Subjek PBB
Subjek pajak
◦ Orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat
atas bumi, memiliki bangunan, menguasa bangunan dan
memperoleh manfaat atas bangunan
Wajib Pajak
◦ Subjek pajak yang harus membayar pajak
Hak-hak atas bumi dan bangunan PBB
◦ Mengacu pada UU Agraria yaitu Hak Milik, Hak Guna
Bangun, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak
Pengelolaan
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Subjek Pajak …lanjutan
Apabila subjek pajak yang ditetapkanDirjen Pajak dirasa tidak benar, makaSubjek pajak dapat mengajukan keberatandengan memberikan keterangan secaratertulis.
Pembayaran PBB yang dilakukan WP tidakada kaitannya dengan status hakkepemilikan objek pajak, sehinggapelunasan PBB bukanlah merupakn buktikepemilikan hak.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Objek Pajak
Bumi dan Bangunan
Bumi
◦ Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh
bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi
meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut
wilayah RI. (sawah, ladang, kebun, tanah, tambang,
dll).
Bangunan
◦ Merupakan suatu konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan pedalaman dan/atau laut (rumah tempat
tinggal, bangunan usaha, gedung dll).
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Pengertian Bangunan…lanjutan
Jalan lingkungan yang terletak dikomplekbangunan seperti hotel, pabrik dan lain-lainnya yang merupakan satu kesatuandengan kompleks bangunan tersebut.
Jalan tol
Kolam renang
Tempat olahraga
Dermaga
Taman
Tempat penampungan tambang
Fasilitas lain yang memberikan manfaat
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Faktor Penentu Klasifikasi Bumi dan
Bangunan
Bumi
◦ Letak
◦ Peruntukan
◦ Pemanfataan
◦ Kondisi lingkungan dan lain-lain
Bangunan
◦ Bahan yang digunakan
◦ Rekayasa
◦ Letak
◦ Kondisi lingkungan dan lain-lain
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
ObjekYang Tidak Dikenakan PBB
Tanah dan bangunan untuk kepentinganumum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,pendidikan dan kebudayaan nasional yangtidak memperoleh keuntungan.
Tanah dan bangunan yang digunakan untukkuburan umum, peninggalan purbakalaatau sejenisnya.
Tanah dan bangunan yang digunakan olehperwakilan diplomatik atau konsulatberdasarkan asas perlakua timbal balik.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Objek ….lanjutan
Tanah yang merupakan hutan lindung,
suaka alam, taman nasional, tanah
pengembalaan yang dikuasai desa, dan
tanah negara yang belum dibebani sesuatu
hak.
Tanah dan bangunan yang digunakan oleh
perwakilan organisasi internasional yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Administrasi PBB
Untuk keperluan pendataan, subjek pajakwajib mendaftarkan objek pajaknyadengan mengisi Surat PemberitahuanObjek Pajak (SPOP) ke Dirjen Pajak.
SPOP yang telah diisi dikembalikan keDirjen Pajak selambat-lambatnya 30 harisejak SPOP diterima subjek pajak.
Dirjen Pajak akan menerbitkan SuratPemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)berdasarkan SPOP
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Administrasi Pajak …lanjutan
Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) apabila
◦ SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur
secara tertulis
◦ Berdasrkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain ternyata terdapat selisih perhitungan
jumlah pajak yang harus dibayar.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Tarif dan Dasar Pengenaan PBB
Tarif
◦ Untuk menentukan besarnya PBB yang
terutang, maka nilai jual objek pajak dikalikan
dengan tarif paling tinggi sebesar 0,3% (UU
No. 28 Tahun 2009)
Nilao Jual Objek Pajak (NJOP)
◦ NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan dengan
mendengar pertimbangan Gubernur.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Dasar Pengenaan PBB…lanjutan
Harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang wajar
Perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenisnya yang letaknya berdekatan
dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya.
Nilai perolehan baru
Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Tata Cara Pembayaran PBB
Bank atau kantor pos dan giro tempat
pembayaran yang tercantum pada SPPT
dapat melalui ATM
Petugas pemungut PBB kelurahan/desa
yang ditunjuk resmi
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NJOPTKP)
Merupakan batas NJOP atas bumi dan bangunanyang tidak kena pajak.
Besarnya NJOPTKP maksimum Rp 10.000.000
Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKPsebanyak 1 kali dalam satu Tahun Pajak
Apabila WP mempunyai beberapa Objek Pajakmaka yang diambil berdasarkan nilai terbesarbukan gabungan dari beberapa Objek Pajak
Besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh KepalaKantor Wilayah Dirjen Pajak atas nama MenteriKeuangan dengan pertimbangan pendapat Pemda.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Pengurangan PBB
Objek pajak terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa
Kondisi tertentu sehingga objek pajak
terletak di lokasi yang nilai jualnya tinggi
sedangkan penghasilannya hanya dapat
disatu tempat dan tidak mampu untuk
memenuhi kewajibannya.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Syarat Pengajuan Pengurangan
Diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasannya.
Melampirkan foto copy SPPT yangbersangkutan dan bukti-bukti lain yangmendukung
Surat pengajuan pengurangan hanya untuksatu tahun pajak dan satu objek pajak
Dikirim selambat-lambatnya 60 hari sejaktanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Cara Menghitung
Tarif tunggal paling tinggi 0,3%
NJOPKP = NJOP - NJOPTKP
PBB = Tarif X NJOPKP
PBB = 0,3% X NJOP - NJOPTKP
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Contoh Perhitungan PBB
Diketahui Objek Pajak dengan Luas Tanah
sebesar 100m2 dengan Luas Bangunan
sebesar 80m2. Penetapan harga tanah dan
Bangunan sesuai dengan NJOP adalah
sebesar Rp 1.000.000,- per mtr untuk
tanah dan sebesar Rp 800.000,- per meter
untuk bangunan.
Tentukan besarnya PBB Terutang?
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014
Jawaban
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta
Objek Pajak
Luas Tanah, 100m2 = 100m2 x Rp 1.000.000,- Rp 100.000.000,-
Luas Bangunan, 80m2 = 80m2 x Rp 800.000,- Rp 64.000.000,-+
NJOP Dasar Pengenaan Pajak Rp 164.000.000,-
Pengurang
NJOPTKP = Rp 25.000.000,- Rp 139.000.000,-
Dasar Tarif Pengenaan PBB
Dasar Tarif sebesar 0.1% x Rp 139.000.000,- Rp 139.000,-
Dengan demikian besarnya PPB terhutang yang harus dibayar
sebesar Rp 139.000,-
BEA PEROLEHAN HAKATASTANAHDAN/ATAU BANGUNAN
BPHTB
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta
Objek Pajak
Perolehan Hak Atas Tanah Dan/AtauBangunan◦ Pemindahan Hak
◦ Pemberian Hak Baru
Objek pajak yang tidak kena BPHTB◦ Perwakilan diplomatik
◦ Negara untuk kepentingan umum
◦ Badan/Organisasi Internasional
◦ Konversi hak tanpa perubahan nama
◦ Wakaf
◦ Kepentingan ibadah
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta
Perlakuan Khusus ObjekYang
Dikenankan BPHTB
Objek Pajak yang diperoleh karena waris,
hibah wasiat, dan hak pengelolaan yang
diatur dengan PP
Untuk memberikan rasa keadilan
◦ Pada saat meninggal dunia pada hakikatnya
terjadi pemindahan hak kepada ahli waris
◦ Hibah waris merupakan penetapan wasiat
berdasarkan surat wasiat
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta
Dasar Pengenaan Pajak
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
Harga transaksi
◦ Jual beli
◦ Penunjukan pembeli dalam lelang
Nilai pasar
◦ Tukar-menukar
◦ Hibah
◦ Pemberian hak baru
◦ Waris
◦ Penggabungan usaha
◦ Peleburan usaha
◦ Pemekaran usaha dll.
NPOP tidak diketahui/lebih rendah dari NJOP PBB
◦ Berdasarkan NJOP PBB
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP)
Ditetapkan Kakanwil dengan pertimbanganPemda dan perkonomian daerah
NPOPTKP RSH dan Rusun Sederhana
◦ Sebesar Rp 55.000.000
NPOPTKP Warisan
◦ Paling banyak Rp 300.000.000
NPOPTKP Usaha Kecil
◦ Sebesar Rp 10.000.000
NOPTKP Lainnya
◦ Paling banyak Rp 60.000.000
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta
Tarif dan Penghitungan Pajak
Tarif tunggal 5%
BPHTB = (NPOP – NPOPPTKP) x Tarif
Jika NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan
pajak
BPHTB = (NJOP – NPOPTKP) x Tarif
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta
Contoh Perhitungan BPHTB
Modul Perpajakan Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014 by IwanSidharta
Diketahui Objek Objek Pajak BPHYB sebagai Berikut;
Objek Pajak
Luas Tanah, 100m2 = 100m2 x Rp 1.000.000,- Rp 100.000.000,-
Luas Bangunan, 80m2 = 80m2 x Rp 800.000,- Rp 64.000.000,-+
NJOP Dasar Pengenaan Pajak Rp 164.000.000,-
Pengurang
NJOPTKP = Rp 60.000.000,- Rp 104.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 104.000.000,-
DasarTarif Pajak BPHTB
Untuk Pembeli tarif 5% x NPOKP
Dasar Tarif sebesar 5% x Rp 104.000.000,- Rp 5.200.000,-
Untuk Penjual tarif 5% x NPOP
Dasar Tarif sebesar 5% x Rp 164.000.000,- Rp 8.200.000,-
Dengan demikian besarnya BPHTB terhutang yang harus dibayar
Pembeli sebesar Rp 5.200.000,- sedangkan yang harus di bayar
Penjual adalah sebesar Rp 8.200.000,0
Terima Kasih
Modul Perpajakan
Program Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia Bandung 2014