KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM WARIS ADAT

BALI

Oleh :

I MADE DODIK ARDIATA NIM. D1A 113 103

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS MATARAM

MATARAM2017

HalamanPengesahanJurnalIlmiah

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM WARIS ADAT

BALI

Oleh :

I MADE DODIK ARDIATA NIM. D1A 113 103

Menyetujui

PembimbingPertama

H. Lalu Syapruddin, SH., M.Hum. NIP. 15990828 198703 1 002

i

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ASTRA DALAM HUKUM WARIS ADAT

BALI

I MADE DODIK ARDIATAD1A 113 103

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak astra dalam hukum waris adat Bali. Anak yang lahir dari seorang wanita yang belum melangsungkan perkawinan yang sah, yang dalam masyarakat adat Bali dikenal dengan sebutan anak astra. Kedudukan anak astra dilingkungan masyarakat adat Bali hanya memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya serta tidak dapat diterima sebagai bagian keluarga besar ayah biologisnya dan dalam hukum waris adat Bali anak astra tidak berhak menjadi ahli waris dari ayahnya atau keluarga ayah biologisnya oleh karena itu anak astra hanya berhak menjadi ahli waris dari harta ibunya.

Kata kunci : Kedudukan anak, hukum waris

ABSTRACT

This research was conducted to find out how the legal status of astra child in Bali customary law of inheritance. A child born of a woman who has not yet established a legal marriage, which in the Balinese customary community is known as the son of astra. The position of astra children in the environment of indigenous Balinese people only has a civic relationship with his mother's family and can not be accepted as part of big family of his biological father and in the customary law of Bali's son astra is not entitled to be the heir of his father or his biological father's family therefore astra son only entitled became the heir of his mother's property.

Keywords: Child status, inheritance law

ii

I. PENDAHULUAN

Pada umumnya kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan bersama

dalam masyarakat yang suka hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk

hidup bersama daripada hidup sendiri.

Hidup bersama bila terjadi pada insan yang berlawanan jenis serta telah

memenuhi persyaratan suatu perkawinan, mereka sudah dapat disebut sebagai

pasangan suami istri.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah adanya anak sebagai penerus

keturunan. Anak yang lahir dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita,

beribu pada wanita yang melahirkannya dan berbapak pada suami dari wanita itu, hal

ini merupakan suatu kejadian yang normal. Tapi pada kenyataanya tidak semua

kenyataan itu berjalan normal. Dalam kehidupan nyata suatu masyarakat, ditemukan

adanya kejadian – kejadian diluar keadaan seperti adanya anak-anak yang lahir dari

wanita yang belum berada di dalam ikatan perkawinan yang sah.

Apabila seorang anak dilahirkan sebelum dilaksanakan suatu upacara

perkawinan, maka menurut hukum adat Bali dinamakan anak luar kawin, dimana

istilah untuk penyebutan anak luar kawin yaitu anak Bebinjat dan anak Astra.

Pada dasarnya anak Astra dan anak Bebinjat memiliki arti yang sama, hanya

yang membedakan adalah berkasta atau tidak berkasta. Anak astra yang dalam

kebudayaan adat Bali biasanya tidak memiliki hak yang mana anak astra tersebut

iii

kehilangan hak-haknya sehingga statusnya berbeda dengan anak kandung, seperti

dalam pembagian harta warisan.

Dalam hukum adat Bali bahwa kedudukan anak laki-laki yang diluar kawin

(astra) tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya tetapi, didalam

perkembangannya anak laki-laki yang diluar kawin (astra) bisa menjadi ahli waris

dalam beberapa yurisprudensi.

Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk

menganalisis lebih jauh tentang kedudukan anak Astra, yang dituangkan ke dalam

penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Astra dalam Hukum Waris

Adat Bali”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah

: 1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak astra di tinjau menurut hukum adat Bali

dan KUHPerdata. 2. Bagaimana hak waris anak astra di tinjau menurut hukum adat

Bali.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui kedudukan

hukum anak astra, serta untuk mengetahui hukum kewarisan adat Bali khususnya

yang berkaitan tentang anak astra. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 1.

Manfaat Akademik Dan Teoritis : Selain untuk memenuhi salah satu persyaratan

akademik dalam peyelesaian studi strata satu (S1) program studi ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai

upaya pengembangan ilmu Hukum dalam bidang Hukum perdata yang berkenaan

iv

dengan bagaimana kedudukan hukum anak astra dan bagaimana hak warisnya

menurut hukum adat bali. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis

sosiologis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),

pendekatan konseptual (Conceptual approach), Pendekatan Perbandingan

(Comparative Approach).

v

II. PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Astra Menurut Hukum Adat Bali dan KUHPerdata

Suatu proses perkawinan di dalam masyarakat adat Bali bisa dikatakan sah

apabila dilangsungkan dengan proses dan prosedur yang benar sesuai dengan dresta

(kebiasaan) dan awig-awig yang berlaku. Tetapi jika tidak dilakukan dengan cara

yang benar, sesuai dengan dresta dan awig-awig maka akan menyebabkan tidak

sahnya perkawinan demikian juga dengan anak-anak yang terlahir dari perkawinan

tersebut.

Menyangkut terjadinya kehamilan sebelum dilaksanakannya proses

pawiwahan (perkawinan) atau Widhi Whedhana, anak yang terlahir tetap dianggap

sebagai anak sah asalkan sudah dilakukan upacara mesayut 3 hari dan upacara

beakala. Acara mesayut 3 hari ini di pimpin oleh pedanda, tetapi bisa juga di pimpin

oleh pemangku (yang status rohaniwannya dibawah pedanda). Masalah umur

kehamilan sebelum melakukan Widhi Whedhana terkait status anak yang lahir

apakah sah atau tidak, berdasarkan awig-awig Bali yang masih menjadi kebiasaan

adat, waktu kehamilan 3 bulan ke bawah masih dianggap sah.

Menurut narasumber bahwa di dalam hukum adat Bali, yang disebut anak

astra adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Sahnya perkawinan

secara adat harus melalui upacara adat agama Hindu yang dipimpin oleh sulinggih

(pedanda) dan disaksikan oleh keluarga dan masyarakat. Tanpa sulinggih (pedanda)

vi

dan kesaksian keluarga dan masyarakat, maka tidak dapat suatu perkawinan tersebut,

dianggap sah.1

Di dalam masyarakat hukum adat Bali dikatakan bahwa, kedudukan anak

astra tidak ada hubungan hukum dengan keluarga sedarah yaitu antara ayah dan

ibunya yang telah kawin sah, dan dengan saudara-saudaranya yang sah. Hal ini

terbukti dari :2

1. Seorang anak astra bila ditinjau dari segi kasta, maka sudah jelas ia tidak mengikuti

kasta ayahnya dengan demikian kedudukannya tidak sama dengan anggota keluarga

yang lahir dilingkungan keluarga golongan Tri Wangsa (kasta).

2. Seorang anak luar kawin (astra) tidak diperkenankan menggunakan bahasa kasar

saat berbicara dengan bapaknya, seperti halnya dengan seorang anak kandung atau

anak sah memanggil bapaknya dengan sebutan Aji, maka seorang anak astra

memanggil sebutan dengan Atu aji. Seperti halnya saat berbicara dengan saudara-

saudaranya yang sah, anak astra memanggil dengan sebutan Ida Bagus untuk laki-laki

dan Ida Ayu untuk perempuan atau Gusti Bagus untuk laki-laki dan Gusti Ayu untuk

perempuan.

3. Demikian pula halnya seorang anak astra dalam hubungannya dengan saudara-

saudaranya yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai keudukan yang tidak

sama. Perbedaannya yaitu dimana adanya perbedaan kasta antara anak astra dengan

saudaranya yang sah. Dalam hal ini dapat dilihat dari namanya, bila saudara-saudara 1 Hasil Wawancara dengan Ida Bagus Jelantik, Cakranegara, tanggal 01 Agustus 2017, pukul

03.00 Wita2 Hasil Wawancara dengan I Nyoman Suarna, Stah Gede Pudja, tanggal 02 Agustus 2017,

pukul 03.20 Wita

vii

dari anak astra tersebut memakai titel Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk

anak perempuan atau Gusti Bagus untuk laki-laki dan Gusti Ayu untuk perempuan

sedangkan si anak astra tidak boleh menggunakan titel itu, ia hanya dapat

menggunakan titel I Putu, I Wayan, I Made, I Komang, I Ketut atau I Gede.

4. Terhadap ibunya yang telah kawin sah dengan ayah sah biologisnya, dimana

derajat ibunya sudah dengan sendirinya naik menjadi seorang Jero Mekel, dan oleh

karena itu berarti seorang anak astra harus memanggil ibunya dengan sebutan Jero

Mekel, sedangkan adik-adiknya atau saudara-saudaranya yang sah memanggilnya

dengan sebutan ibu.

5. Anak astra bila ditinjau dari segi hukum hanya mempunyai hubungan hukum

dengan ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan hukum denga saudara-

saudaranya ataupun dengan ayahnya, walaupun secara umumnya anak astra dan

saudara-saudaranya mempunyai bapak dan ibu yang sama. Artinya saudara-

saudaranya yang sekandung terlahir setelah dilakukan perkawinan yang sah diantara

kedua orang tuanya, anak astra pada umumnya merupakan saudara kandung dari

saudara-saudaranya yang sah yaitu saudara satu bapak dan satu ibu, tetapi bila dilihat

dari segi hukum adat anak astra bukanlah saudara dari saudara-saudaranya itu. Hal ini

disebabkan oleh karena adanya perbedaan keududukan anak astra dalam lingkungan

keluarga bapak biologisnya.

Seperti yang kita ketahui tata susunan kekeluargaan adat Bali bersifat

Patrilineal yaitu mengikuti garis bapak (laki-laki), tetapi itu bukan hanya mengenal

hubungan dari pihak bapak (laki-laki) saja, melainkan juga hubungan kekeluargaan

viii

dari pihak ibu. Namun hubungan secara hukum adat Bali, hubungan seorang anak

dengan kerabat pihak bapak (laki-laki) mempunyai derajat yang lebih penting dari

pada kerabat pihak ibu. Menurut hukum adat Bali seorang anak kandung yang terlahir

dari perkawinan sah memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar

bapaknya, sedangkan dengan keluarga besar ibunya ia juga memiliki hubungan

kekerabatan namun tidak menentukan seperti keluarga bapaknya.

Lain halnya dengan hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh seorang anak

yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak astra), ia hanya memiliki hubungan

hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun jika si anak astra di sahkan oleh

orang tua biologisnya, maka kedudukannya akan sama dengan anak sah atau adik-

adiknya yang terlahir dari perkawinan sah.

Menurut narasumber atau informan suatu proses pengesahan seorang anak

astra harus melalui upacara keagamaan yang dinamakan dengan upacara Meprascita.

Upacara Meprascita itu sendiri juga harus melalui ritual-ritual keagamaan Hindu,

dengan cara menggunakan sesajian-sesajian (banten). Tahapan dari dilaksanakannya

upacara pengesahan anak luar kawin ini, juga harus dipimpin oleh pedanda (pendeta),

dan disaksikan langsung oleh keluarga dan masyarakat. Tetapi juga dalam hal

mengesahkan anak luar kawin ini tergantung dari mempelai pria yang bersedia atau

tidaknya untuk mengadakan upacara Meprascita tersebut.3

Hak Waris Anak Astra Menurut Hukum Adat Bali

3 Hasil Wawancara dengan I Nyoman Suarna, Stah Gede Pudja, tanggal 06 Agustus 2017, pukul 11.00 Wita

ix

Menurut hukum adat Bali hak waris adalah suatu hak yang diperoleh

seseorang karena hubungan darah atau keturunan. Akan tetapi hak waris tersebut

harus melalui hubungan darah atau keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah.

Suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan keturunan-keturunan (anak) yang

sah pula. Dengan demikian, hubungan hukum seorang anak dengan orang tuanya

sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orang tuanya.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, mengatakan bahwa di dalam

hukum adat Bali, yang disebut anak astra adalah anak yang lahir dari perkawinan

yang tidak sah. Sahnya perkawinan secara adat harus melalui upacara adat agama

Hindu yang dipimpin oleh sulinggih (pedanda) dan disaksikan oleh keluarga dan

masyarakat. Tanpa sulinggih (pedanda) dan kesaksian keluarga dan masyarakat,

maka tidak dapat suatu perkawinan tersebut, dianggap sah.4

Dalam hal ini bapak dari seorang anak diketahui, tetapi tidak dilaksanakan

perkawinan yang sah. Seperti yang kita ketahui, setiap keluarga memberi arti dan

kedudukan yang penting terhadap keberadaan seorang anak. Hal ini disebabkan

karena anak dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan di pandang sebagai

tumpuan harapan orang tuanya yang pada kemudian hari wajib ditumpahkan.

Di Lombok yang penduduknya yang menganut agama Hindu menganut

sistem kekeluargaan Patirilineal. Sistem kekeluargaan Patrilineal ini

memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis laki-laki saja, oleh karena itu

4 Hasil Wawancara dengan Ida Pedande Gede Keniten, Sindu Cakranegara, tanggal 10 Agustus 2017, pukul 03.00 Wita

x

mengakibatkan setiap warga masyarakat memperhitungkan kerabat bapaknya saja di

dalam batas hubungan kekeluargaan, yang lebih dikenal dengan sebutan Purusa.

Lain halnya dengan hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh seorang anak

yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak astra) ia hanya memiliki hubungan

hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun apabila ibunya kawin lagi

dengan bapak biologisnya maka hubungan hukum tersebut menjadi terputus.

Walaupun anak astra dengan orang tua biologisnya tidak memiliki hubungan

hukum, anak astra berhak mendapatkan tanggung jawab moral dari bapaknya seperti

dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan yaitu sebagai berikut :

a. Upacara kepus puser b. Upacara tiga bulanan c. Upacara otonan (upacara enam

bulanan), dan d. Upacara potong gigi (upacara metatah).5

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh-tokoh masyarakat adat Bali sesuai

dengan kedudukan anak astra sebagai anak tidak sah yang lahir diluar perkawinan

yang sah, maka ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan tidak

mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, hanya sebagai anak biologis dari

ayahnya saja, oleh karena itu anak astra hanya berhak menjadi ahli waris dari harta

ibunya dan tidak berhak dari ayahnya atau keluarga ayahnya.

Akan tetapi menurut narasumber mengatakan bahwa ada kebijakan atau

kearifan dalam hukum adat Bali yang disebut dengan Jiwa Dhana, yaitu sebuah

pemberian atau semacam hibah dari pihak ayah, keluarga ayah dan dari ayahnya

5 Hasil Wawancara dengan, Ida Bagus Sumantra, Griye Pagesangan Seraye, tanggal 14 Agustus 2017, pukul 19.00 Wita

xi

sendiri dengan ketentuan tidak boleh merugikan ahli waris. Maksimal dari pemberian

Jiwa Dhana ini ialah 1/3 dari jumlah harta warisan.6

Dari urain di atas diketahui, bahwa anak luar kawin baru dapat mewaris kalau

mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan

dilakukannya pengakuan. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, artinya tidak

sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain. Bagi anggota

keluarga yang lain, si anak luar kawin adalah orang lain, karenanya ia tidak

mempunyai hak waris atas warisan keluarga sedarah ayah atau ibu yang

mengakuinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 872 KUHPerdata yang berbunyi :

Undang-undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang para keluarga sedarah dari kedua orang taunya.

Anak luar kawin yang diakui berhak atas warisan dari ayahnya (Pasal 280

KUHPerdata). Hal ini diatur dalam pasal 862-866 KUHPerdata dan Pasal 873 ayat

(1). Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar

bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana ia mewaris, atau tergantung

dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah.7 Ketentuannya

adalah sebagai berikut :

1. Anak luar kawin yang diakui mewaris bersama golongan pertama, diatur dalam

pasal 863 KUHPerdata sebagai berikut :

6 Ibid,7 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Prenada Media

Group, Jakarta, 2005, hlm. 87

xii

Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris ½ bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.

Jadi jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang

suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris ½ bagian dari bagian yang

seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.

2. Anak luar kawin mendapat bagian 1/3 dari warisan jika ia mewaris bersama ahli

waris golongan II (saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan sedarah) dan

golongan III (keluarga sedarah dalam garis keatas yakni : ibu, bapak, nenek, dan

seterusnya).8 Berdasarkan ketentuan Pasal 863 KUHPerdata :

Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan saudara, maka mereka menerima 1/3 dari warisan.

3. Jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh atau yang disebut ahli

waris golongan IV, Pasal 863 KUHPerdata menentukan bagian ¾ dari warisan bagi

anak-anak luar kawin yang diakui tersebut.

4. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka

memperoleh seluruh warisan. (Pasal 865 KUHPerdata).

8 Effendi Perangin, Hukum Waris, Raja Grapindo, Jakarta, 2005, hlm. 66

xiii

III. PENUTUP

Simpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka sampailah pada

bab terakhir, yaitu penutup. Berpedoman pada dan hasil penelitian terhadap

permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab diatas dapat ditarik kesimpulan,

yaitu :

1. Menurut hukum adat Bali seorang anak kandung yang terlahir dari perkawinan sah

memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga besar bapaknya, sedangkan

dengan keluarga besar ibunya ia juga memiliki hubungan kekerabatan namun tidak

menentukan seperti keluarga bapaknya.

Mengenai kedudukan seorang anak astra menurut hukum adat Bali anak astra tidak

dapat mengikuti kasta bapaknya secara biologis dan tidak memiliki kasta yang

sama dengan saudara-saudaranya yang sah, serta hanya memiliki hubungan hukum

dengan ibunya saja. Sedangkan menurut ketentuan KUHPerdata dari

kedudukannya anak astra tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan baik

dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang

membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya. pengakuan anak astra

tersebut hanya dapat diakui sebagai anak sah oleh orang tuanya apabila telah

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh

KUHPerdata.

2. Pada hakekatnya seorang anak astra bukan dilahirkan dari hubungan seorang laki-

laki dan perempuan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan dilahirkan dari

xiv

perkawinan yang sah dari seorang laki-laki dan perempuan, hanya karena

disamping adanya perbedaan kasta juga karena belum diadakan upacara widhi

widana, maka anak astra menurut hukum adat Bali dan agama Hindu dinyatakan

bukan sebagai ahli waris. Seorang yang berstatus sebagai anak astra tidak berhak

menjadi ahli waris dari bapaknya atau keluarga bapaknya karena menurut hukum

adat Bali yang disebut sebagai anak astra adalah anak yang lahir dari perkawinan

yang sah sehingga anak astra hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja dan

tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Akan tetapi ada

kebijakan dalam hukum adat Bali yang disebut dengan jiwa dhana, yaitu sebuah

pemberian hibah dari keluarga ayah atau ayah biologisnya dengan ketentuan tidak

merugikan ahli waris lainnya.

Sedangkan menurut ketentuan KUHPerdata anak astra baru dapat mewaris kalau

mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul

dengan dilakukannya pengakuan. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas,

dalam arti hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah dan ibu yang

mengakuinya saja, asal tidak merugikan ahli waris lainnya.

xv

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendi Perangin, Hukum Waris, Raja Grapindo, Jakarta, 2005.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.