p2eb - akuntansi pajak 03
TRANSCRIPT
LOGO
Contents
Pendekatan Penyajian L/K Fiskal
1
Penghitungan Laba Fiskal2
Rekonsiliasi Fiskal3
LAPORAN KEUANGAN FISKAL4
LOGOPendekatan Penyajian L/K Fiskal
Adanya perbedaan kriteria pengukuran dan pengakuan thd pos2 rekening L/K baik secara komersial maupun fis-kal timbul pertanyaan apakah WP harus menyusun masing2 L/K yi satu untuk kebutuhan internal (perusahaan) dan satu untuk kebutuhan pajak?
Bila hal ini terjadi akan banyak terjadi manipulasi data shg upaya mempersempit erosi pengenaan pajak menjadi tak terpenuhi.
DD upaya untuk mengurangi manipulasi data ini perlu pendekatan2 yang tepat. Ada beberapa bentuk pendekatan yang dapat dilakukan dalam penyajian L/K fiskal yaitu:
3
LOGOBentuk² Pendekatan Penyajian L/K
Fiskal1. L/K Fiskal disusun dengan cara ketentuan
pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi
Dalam pendekatan ini L/K walaupun disusun a/d prinsip akuntansi sangat diwarnai oleh ketentuan perpajakan.
Pengusaha harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dgn ketentuan perpajakan dgn tanpa kelonggaran thd ke-tidaksamaan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan.
DD dalam praktek terdapat dua pembukuan menu-rut ketentuan perpajakan dan menurut praktek komersial.
LOGOLanjutan . . .
2. L/K Fiskal disusun secara Ekstra-Komptabel
Dalam pendekatan ini para pengusaha bebas untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan metode akuntansi.
L/K fiskal (untuk penghitungan pajak) disusun ter-pisah di luar jaringan proses pembukuan (ekstra-komptabel).
Laporan itu pada umumnya disusun sebagai produk tambahan (by product) selain laporan keuangan komersial melalui suatu proses penyesuaian & re-konsiliasi antara praktek akuntansi komersial dan ke-tentuan perpajakan.
LOGOLanjutan . . .
3. L/K Fiskal disusun dengn cara ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi
Pendekatan demikian disebut prinsip common basis yaitu laporan keuangan disusun, terutama, mengikuti standar akuntansi. Namun preferensi diberikan kpd keten-tuan pajak jika terdapat pengaturan yg tidak sejalan dengan standar akuntansi.
Dari ketiga pendekatan di atas pendekatan kedua (eks-tra-komptabel) merupk pendekatan yang lebih realistis artinya perush tetap menyelenggarakan pembukuannya sesuai dgn PABU sehingga tidak merasa terbatasi oleh Peraturan Perpajakan dalam kegiatan operasionalnya.
LOGOSkema Rekonstruksi LKFSkema Rekonstruksi LKF
Pembukuan Pembukuan WPWP
Menghitung Menghitung PKP (Rugi PKP (Rugi
Fiskal)Fiskal)
DisusunDisusun berdasarkanberdasarkan
S.A.K S.A.K I F R SI F R S
L K KL K K
Koreksi Koreksi Fiskal Fiskal
(Beda Tetap (Beda Tetap Beda Waktu)Beda Waktu)
Berdasarkan Berdasarkan UU PPhUU PPhPeraturan Peraturan PelaksanaPelaksana
L K FL K FSPT PPhSPT PPh
LOGOSkema Perhitungan PPhSkema Perhitungan PPh
Tidak Menggunakan PSAK 46 Tidak Menggunakan PSAK 46
1. Laba 1. Laba KomersialKomersial +/-+/-
2. Koreksi 2. Koreksi Fiskal Fiskal
3. Ph Neto3. Ph Neto4. 4.
Kompensasi Kompensasi rugi Fiskalrugi Fiskal
5. P K P5. P K P
6. PPh - 6. PPh - TerutangTerutang
Laba Laba setelah setelah
PPhPPh
Laba yang Laba yang DitahanDitahan
LOGO
Accounting
ProcessNeracaNeraca
Rugi LabaFiskal
Rugi LabaFiskal
RekonsiliasiFiskal
RekonsiliasiFiskal
SAK PeraturanPerpajaka
n
SPT
Beda WaktuBeda Waktu
Beda Tetap
Beda Tetap
PPh Terhutang
PPh Terhutang
Pajak KiniPajak Kini
Pajak TangguhanPajak Tangguhan
Rugi Laba KomersialRugi Laba Komersial
Koreksi +Koreksi -
AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
PSAK 46
LOGO
PENGHITUNGAN LABA FISKAL
LOGOPenghitungan Laba Fiskal
1. Pengertian
Laba Fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laba fis-kal ini juga dikenal sebagai laba kena pajak atau penghasilan kena pajak.
Laba kena pajak ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang.
LOGO2. Koreksi Fiskal
Koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu laba yang dihitung menurut PABU) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan se-hingga diperoleh laba fiskal.
Laporan Perhitungan Laba-Rugi yang dibuat perusa-haan merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan PABU.
OKI agar dapat menghitung besarnya pajak peng hasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi-labanya ter-sebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan.
LOGOLanjutan . . .
Langkah penyesuaian ini dilaku-kan dengan cara mencari pos-pos rekening yang berbeda perlakuan antara prinsip akuntansi berlaku umum (PABU) dengan ketentuan peraturan undang-undang perpa-jakan.
Pos-pos rekening ini yang perlu dila-kukan koreksi fiskal.
LOGO3. Timbulnya Koreksi Fiskal
Hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara PABU dengan UU Perpajakan antara lain:
a. Perbedaan Konsep PenghasilanContoh:(1) Deviden yg diterima oleh PT, Yayasan, Koperasi,BUMN/BUMD.
(2) Sisa Cadangan Kerugian Piutang bagi Bank, Lea-sing dan Asuransi.
b. Perbedaan Cara Pengukuran PenghasilanContoh:Penjualan diukur sebesar jumlah yg dibebankan ke-pd pembeli tidk melihat apk ada hubungan istimewa atau tidak.
LOGOLanjutan . . .
c. Perbedaan Konsep BiayaPengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah semua pengorbanan ekonomis dalam rangka memperoleh barang dan jasa. Tidak terbatas hanya biaya untuk mendapatakan, menagih dan memeliha-ra penghasilan saja. Singkatnya, biaya menurut pa-jak adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada kait-an langsung dengan perolehan penghasilan.
d. Perbedaan Cara Pengukuran BiayaSama dengan cara pengukuran penghasilan, jika ada transaksi yang tidak wajar karena hubungan is-timewa maka transaksi tersebut harus dikoreksi.
LOGOLanjutan . . .e. Perbedaan Cara Pembebanan /Alokasi Biaya
Contoh :(1) Penyusutan, hanya metode Garis Lurus dan Sal-
do Menurun dengan tarif yang telah ditentukan.(2) Pengakuan Kerugian Piutang hanya mengguna-
kan metode langsung.(3) Penilaian Persediaan hanya menggunakan meto-
de rata-rata dan FIFO.f. Adanya penghasilan yang kena PPh
Penghasilan yg dikenakan pajak secara final berarti telah diperhitungkan pajak penghasilannya shg tidak perlu diperhitungkan lagi dalam menghitung pajak penghasilan di akhir tahun maka harus dikeluarkan dari laporan perhitungan laba-rugi.
LOGO4. Jenis Koreksi Fiskal
a. Koreksi Fiskal Positif
Koreksi Fiskal Positif (FKP) adalah koreksi fiskal yang menambah besar-nya laba kena pajak.
b. Koreksi Fiskal Negatif
Koreksi Fiskal Negatif (FKN) adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak.
LOGOPRINSIP POKOK PENYESUAIAN FISKAL
1. Penghasilan secara komersial versus penghasilan objek pajak (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh).
2. Penghasilan secara komersial versus penghasilan bukan objek pajak (Pasal 4 Ayat 3 UU PPh).
3. Biaya komersial versus biaya yang dapat diku-rangkan (Pasal 6 Ayat 1 UU PPh).
4. Biaya komersial versus biaya yang tidak dapat dikurangkan (Pasal 9 Ayat 1 UU PPh, Pasal 4 PP Nomor 138/2000, SE-46/PJ.4/1995, KEP-220/PJ/ 2002, KEP-316/PJ/2002).
5. Kompensasi kerugian (Pasal 6 Ayat 2 UU PPh).
LOGOBeda Waktu dan Tetap Perbedaan Waktu (Timing Differences)
Perbedaan bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pada saat pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan standar akuntansi keuangan.
Perbedaan Tetap (Permanent Differences)
Perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan dalam menghitung laba fiskal.
LOGO
Penghasilan•Bukan Objek Pajak•Dikenakan PPh Final
Bukan Penghasilan Objek Pajak
Biaya Bukan Biaya
Bukan Biaya Biaya
Beda Tetap
Beda Waktu
Perbedaan periodepengakuan penghasilan
dan alokasi pembebanan
Beda Waktu
Perbedaan periodepengakuan penghasilan
dan alokasi pembebanan
Rekonsiliasi FiskalRekonsiliasi Fiskal
Berpengaruh pada tahun berjalan
Berpengaruh pada tahun berjalan danTahun mendatang
Komersial Fiskal
LOGOJENIS REKONSILIASI FISKAL
Secara umum rekonsiliasi fiskal terdiri dari 3 macam jenis koreksi yaitu:
1. Koreksi akibat perbedaan waktu atau se-mentara (time difference).
2. Koreksi akibat perbedaan tetap atau per-manen (permanent difference).
3. Koreksi akibat pajak final.
LOGOKoreksi Akibat Perbedaan Waktu
(Time Different)
Koreksi ini timbul akibat perbedaan metode penghitungan pendapatan dan/atau biaya antara komersial dan fiskal.
Sebenarnya total pendapatan atau biaya sama besarnya baik secara komersial maupun fiskal.
Namun perbedaan timbul karena adanya perbedaan lama-nya waktu pengalokasian pendapatan dan/atau biaya tsb.
Contoh: 1. Pada biaya depresiasi dan amortisasi. Secara fiskal
kita harus mengikuti ketentuan yang ada. Misal: komputer harus disusutkan/didepresiasi selama 4 tahun sedangkan secara komersial kita mungkin menyusutkannya kurang dari 4 tahun.
LOGOKoreksi Akibat Perbedaan Waktu
(Lanjutan)
2. Pada penilaian persediaan. Secara fiskal metode penghitungan yang diakui hanya metode rata-rata/rerata (average method) dan metode first in first out (FIFO). Sementara secara komersial kita juga mengakui metode last in first out (LIFO).
LOGOKoreksi Akibat Perbedaan Tetap
(Permanent Different)
Koreksi ini timbul akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dan fiskal yang terdiri 3 jenis perbedaan yaitu:
1. Beda tetap atas penghasilan yang bukan objek pajak (non-taxable income) seperti bantuan, sumbangan, dan hibah yang memenuhi syarat.
2. Beda tetap murni yaitu:a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasil- an yg bukan objek pajak.;b. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan;c. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan; sertad. PPh Pasal 21/26 yang ditanggung perusahaan.
LOGOKoreksi Akibat Perbedaan Tetap
(Lanjutan)
3. Beda tetap akibat dipenuhinya syarat-syarat khusus yaitu:
a. Biaya yang berhubungan dengan kegi- atan langsung perusahaan.b. Tersedianya bukti pendukung yang kuat atau memadai;c. Akibat lokasi; ataud. Praktek akuntansi yang tidak sehat.
LOGOKoreksi
Akibat Pengenaan Pajak Final
Koreksi ini terdiri dari:
1. Pendapatan yang telah dipotong PPh final misalnya: bunga deposito, jasa giro, perse-waan tanah dan/atau bangunan, serta pe-ngalihan hak atas tanah dan/atau bangun-an; serta
2. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dikena-kan PPh final.
LOGOSKEMA PROSES REKONSILIASI FISKAL
1. Rekonsiliasi Penghasilan (peredaran usaha)
Sesuai Under Over K/- K/- K/- K/+ K/-K/+ : Koreksi fiskal positip menambah pendapatan kena pajak (PKP).K/- : Koreksi fiskal negatip mengurangi pendapatan kena pajak
(PKP). Pasal 4 ayat(1) huruf k Keuntungan krn pembebasan hutang kecuali s/d jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Penghasilan(peredaran
Usaha)
Objek PPhPasal 4 ayat
(1)Pasal 5 ayat
(1)
Dikecualikansbg objek
Pasal 4 ayat (1)
Huruf k
Objek finalPasal 4 ayat
(2)
Bukan objekPasal 4 ayat (3)
LOGOSKEMA PROSES REKONSILIASI FISKAL
2. Rekonsiliasi Biaya (pengurang penghasilan)
Sesuai Under Over
K/+ K/- K/+K/+ : Koreksi fiskal positip mengurangi biaya.K/- : Koreksi fiskal negatip menambah biaya.
Biaya Fiskal
Dpt dikurangkanPasal 5 ay
(2&3)Pasal 6 ayat (1)
HPPPasal 10 ayat (6)
Penyusutan &amortisasi Pasal 11 &
11A
Tdk dpt dikurang-kan (Pasal 5 ay 3b,
Psl 9 ay 1, PP 138/2000, KEP-220/2002, dll.
LOGO
REKONSILIASI FISKAL
LOGOREKONSILIASI FISKAL
A. Latar Belakang
Laba sebelum pajak menurut akuntansi komersial atau menurut perhitungan WP mungkin saja berbeda dengn PKP atau laba kena pajak menurut ketentual fiskal (pajak).
Perbedaan tsb dilatarbelakangi oleh perbedaan konsep laba. Latar belakang perbedaan konsep laba dapat digo- longkan sbb:
1. Perbedaan Tujuan Perusahaan.2. Perbedaan Ekonomis.3. Area Perbedaan
LOGORekonsiliasi Fiskal (Lanjutan)
1. Perbedaan Tujuan Perusahaan
Ada beberapa formula tentang tujuan perusahaan yaitu:a. Memaksimumkan return on assets (ROA).b. Optimizing shareholders wealth.c. Optimizing stakeholders wealth.
Sementara itu untuk kepentingan pajak taxation objec- tive-nya adalah meminimalkan pembayaran pajak agar bisa memotivasi WP melakukan administrasi pajak dengan baik hal ini dilakukan tentu dengan memperhatikan pera turan perundang-undangan.
Kedua tujuan tsb nampaknya tidak selalu sejalan satu dgn yg lain shg banyak hal yg tidak pernah ada kesamaan perlakuan dan complete agreement antara laba akuntansi/ laba sebelum pajak (accounting income/pre tax income) dan PKP/laba kena pajak (taxable income).
LOGORekonsiliasi Fiskal (Lanjutan)2. Perbedaan Ekonomis
Perbedaan akibat pendekatan komersial dan fiskal juga memiliki makna ekonomis dalam pengambilan keputusan baik bagi pihak intern (manajemen) maupun pihak ekstern.
Manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan kepu- tusan yang menyangkut:
a. Investasi (investment);b.
Pendanaan/pembelanjaan (financing); danc. Dividen (divident).
Keputusan yg menyangkut investasi, pendanaan/pem- belanjaan, dan dividen juga tidak terlepas dari pengaruh pa jak khususnya PPh misalnya:
LOGORekonsiliasi Fiskal (Lanjutan)
a. Di dalam investasi informasi yg relevan dalam pengam- bilan keputusan (bila memakai Payback Period, NPV, Pro- fitability Index, dan IRR) adalah mempertimbangkan a- liran kas setelah pajak (after tax cash flow).
b. Di dalam keputusan pendanaan/pembelanjaan informasi yg relevan adalah biaya modal sesudah pajak (after tax cost of capital).
c. Di dalam kebijakan dividen juga perlu mempetimbang- kan liquidity test dan bunkruptcy test.
3. Area Perbedaan
Penyebab adanya area perbedaan tsb adalah:
LOGORekonsiliasi Fiskal (Lanjutan)
a. Adanya pos2 akun/rekening pendapatan & biaya yg bo- leh diakui menurut akuntansi tetapi tidak boleh menurut ketentuan fiskal atau sebaliknya.
b. Adanya pos2 akun/rekening pendapatan & biaya yg su- dah diakui menurut akuntansi sedangkan menurut keten tuan fiskal belum diakui atau sebaliknya.
Dari dua penyebab tsb untuk melakukan rekonsiliasi dari L/K Komersial menjadi L/K Fiskal perlu diketahui bentuk perbedaan dalam perlakuan pos rekening yang ada yaitu:
1. Perbedaan Waktu atau Perbedaan Temporer.2. Perbedaan Tetap atau Perbedaan Permanen.3. Perbedaan Lain-lain.
LOGORekonsiliasi Fiskal (Lanjutan)
A. PERBEDAAN/KOREKSI WAKTU ATAU TEMPORER
Koreksi/rekonsiliasi waktu/temporer disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat waktu atau sementara.
Perbedaan waktu adalah perbedaan mengenai waktu pe ngakuan baik pada pendapatan maupun biaya antara PABU dengan Peraturan Perpajakan yg berlaku dan hanya bersifat sementara artinya perbedaan (negatif atau posi-tif) pada satu periode tertentu akan terkompensir dengan perbedaan (positif atau negatif) pada periode yg lain atau periode berikutnya.
Setelah dilakukan koreksi fiskal yg bersifat waktu (pada laporan laba-rugi) lawan koreksinya yg harus dilakukan adalah pada neraca.
LOGORekonsiliasi Fiskal (Lanjutan)
Adapun yang termasuk dalam pos-pos atau item perbedaan waktu (sementara) kemungkinannya adalah:
1. Harga Pokok Penjualan (HPP) atau Kos Penjualan.
2. Penyusutan (Depresiasi) Aktiva/Harta Tetap.
3. Amortisasi Aktiva/Harta Tidak Berwujud.
4. Piutang Tak Tertagih (Kerugian Piutang).
5. Pendapatan di Terima di Muka (Utang Penghasilan).
LOGOPERBEDAAN (KOREKSI)WAKTU (TEMPORER)
Koreksi/rekonsiliasi waktu/temporer disebabkan karena ada-nya perbedaan yang bersifat waktu atau sementara (temporer).
Perbedaan waktu adalah perbedaan menganai waktu penga-kuan baik pada biaya maupun pendapatan antara PABU dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan hanya bersifat sementara artinya perbedaan (negatif atau positif) pada satu periode tertentu akan terkompensir dengan perbedaan (positif atau negatif) pada periode yang lain atau periode berikutnya.
Setelah dilakukan koreksi fiskal yg bersifat waktu (pada la-poran laba-rugi) lawan koreksinya yg harus dilakukan adalah pada neraca. Adapun yang termasuk dalam pos-pos atau item perbedaan waktu (sementara) kemungkinannya adalah sbb:
LOGO1. HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)ATAU KOS PENJUALAN
Harga pokok penjualan (HPP) or kos penjualan adalah harga pokok dari barang dagangan or produk/barang jadi/selesai pe-rusahaan yang sudah dilakukan penjualannya. Adapun formula perhitungan dasarnya sbb:
Untuk penentuan jumlah Sediaan baik Sediaan awal maupun Sediaan akhir sangat dipengaruhi oleh metode penilaian Se-diaan yang dipakai.
Menurut Akuntansi terdapat beberapa macam metode pe-nentuan Sediaan yg dpt dipakai/diterapkan yaitu meliputi meto-de identifikasi khusus, rata-rata atau rerata, MPKP (FIFO), dan MTKP (LIFO).
1
HPP = Sediaan Awal + Pembelian - Sediaan Akhir
LOGOHARGA POKOK PENJUALAN (HPP)ATAU KOS PENJUALAN (Lanjutan)
Menurut Fiskal Peraturan Perpajakan mengatur penyajian/penilaian Sediaan Barang (meliputi: brg jadi/barang dagangan, barang dalam proses, serta bahan baku, dan bahan pembantu) hanya boleh menggunakan dasar harga perolehan atau harga po-kok (cost). Sedangkan penentuan penilaian pema-kaian Sediaan untuk menghitung harga pokok/kos hanya boleh dilakukan dengan cara:
1. Metode MPKP atau FIFO.2. Metode rata-rata/rerata (average method)
LOGOCONTOH KASUS
PT. ABC pada tanggal 1 Mei 2011 memiliki Sediaan Barang Dagangan “A” sebanyak 100 unit @ Rp2.500,- Adapun selama bulan Mei 2010 mutasi Barang Dagang an “A” adalah sbb:
Tanggal 5 Mei: Dibeli 100 unit @ Rp3.000,-Tanggal 15 Mei: Dibeli 100 unit @ Rp3.500,-Tanggal 25 Mei: Dijual 100 unit @ Rp4.000,-Tanggal 30 Mei: Dijual 100 unit @ Rp4.500,-
DIMINTA: Jika perush melakukan pencatatan Sediaan dengan metode perpetual:1. Berapakah HP Sediaan Brg Dagangan “A” tsb, baik dengan metode rata-rata, FIFO, maupun LIFO?2. Berapakah HPP & Laba Kotor untuk masing2 metode?
LOGO
SAMPAI DI SINI!
ADAPERTANYAAN?
LOGO2. PENYUSUTAN (DEPRESIASI)
HARTA (AKTIVA) TETAP
Penyusutan (depresiasi) adalah sebagian harga perolehan aktiva (harta) tetap berwujud (tangible assets) yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya untuk setiap periode a-kuntansi.
Besarnya biaya depresiasi yang dibebankan untk tiap tahun-nya dipengaruhi oleh metode depresiasi yang digunakan.
Menurut Akuntansi terdapat beberapa metode penyusutan yang dapat dipakai seperti metode: garis lurus, jumlah ang-ka tahun, saldo menurun, saldo menurun ganda, jumlah unit produksi, jumlah jam jasa, dan sebagainya.
LOGODepresiasi Harta Tetap Berwujud (Lanjutan)
Menurut Fiskal metode penyusutan yang boleh digu-nakan menurut Peraturan Perpajakan yaitu:
1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method)
Penyusutan dilakukan dalam bagian2 yang sama besar selama masa manfaat yg telah ditentukan bagi harta tetap.
Besarnya penyusutan untuk setiap tahunnya dihi-tung dgn cara menerapkan tarif penyusutan atas harga perolehan (cost) harta tetap.
Saat penyusutan dpt di mulai pada (1) buln dilaku-kannya pengeluaran;(2) untk harta yg masih dlm pe-ngerjaan penyusutannya di mulai pd bulan penger-jaan harta tsb selesai; dan (3) dgn ijin Dirjen Pajak.
LOGO2. Depresiasi Harta Tetap Berwujud (Lanjutan)
2. Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method)
Penyusutan dilakukan dalm bagian2 yang menurun selama masa manfaatnya.
Besarnya penyusutan untuk setiap tahunnya dihi-tung dgn cara menerapkan tarip penyusutan atas nilai sisa buku harta tetap. Pd akhir thn nilai masa manfaat, nilai sisa buku yg ada disusutkan seka-ligus (closed ended).
Bagi WP yang melakukan penyusutan atas harta tetapnya bisa memilih di antara dua metode yang diperbolehkan di atas KECUALI untk kelompok har-ta tetap Bangunan/ge-dung penyusutannya hanya boleh menggunakan metode garis lurus.
LOGOTabel: Penyusutan Harta Tetap
KELOMPOKHARTA
BERWUJUD
MASAMANFAAT
TARIF DEPRESIASI
GARISLURUS
SALDOMENURU
NA. Bukan Bangunan:
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4
4 tahun8 tahun
16 tahun20 tahun
25%12,5%6,25%
5%
50%25%
12,5%10%
B. Bangunan:
Permanen Tidak
Permanen
20 tahun10 tahun
5%10%
--
LOGOPENGGUNAAN
METODE PENYUSUTAN Penggunaan metode penyusutan tsb harus dilakukan
secara taat azas (konsisten).
Khusus untuk penyusutan yang menggunakan metode saldo menurun pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta te-tap tsb disusutkan sekaligus (closed ended).
CONTOH KASUS: PT. ABC memiliki harta berwujud berupa:Jenis harta (aktiva tetap) : Sepeda Motor Honda YupiterHarga perolehan . . . . . . : Rp10.400.000,-Nilai Residu . . . . . . . . . : Rp800.000,-Masa manfaat . . . . . . . . : 4 tahunTanggal perolehan . . . . : 1 Mei 2011
DIMINTA: Bila perush memakai metode penyusutan garis lurus hitung-lah biaya penyusutan untk thn 2011, baik menurut akuntansi maupun fiskal!
LOGO3. AMORTISASI HARTA
TIDAK BERWUJUD
Harta Tidak Berwujud (Intangible assets) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun misalnya: Hak Paten (Pa-tent), Hak Cipta (Copy Right), dan Wara Laba (Franchise) dapat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.
Pengeluaran untuk biaya organisiasii (misal: biaya pendirian pe-rusahaan) dan biaya perluasan modal suatu perush dibeban-kan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi se-suai dengan ketentuan Pasal 11A, Ayat (2) UU No. 36 Thn 2008 (lihat Tabel Amortisasi!).
Menurut Akuntansi: Terdapat beberapa metode amortisasi (sa-ma dengan depresiasi) yang dapat dipakai seperti metode: garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun, saldo menu-run ganda, jumlah satuan (unit) produksi, jumlah jam jasa, dan sebagainya.
LOGOTabel: Amortisasi Harta Tetap
KELOMPOKHARTA TAK BERWUJUD
MASAMANFAAT
TARIF AMORTISASI
GARISLURUS
SALDOMENURUN
Kelompok 1Kelompok 2Kelompok 3Kelompok 4
4 tahun8 tahun
16 tahun20 tahun
25%12,5%6,25%
5%
50%25%
12,5%10%
LOGO3. Amortisasi Harta Tidak Berwujud (Lanjutan)
Menurut Fiskal: Metode amortisasi yang boleh digunakan me nurut Peraturan Perpajakan yaitu:
a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method).b. Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method).
KECUALI amortisasi atas pengeluaran untk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak & gas bumi dilakukan dengan memakai metode jumlah satuan (unit) produksi.
Sama dengan depresiasi khusus untk amortisasi yg memakai metode saldo menurun pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tsb diamortisasi seka-ligus (closed ended).
LOGO4. PIUTANG TAK TERTAGIH
(KERUGIAN PIUTANG)
Piutang (tagihan) yang dimiliki oleh perush kpd pihak lain be lum tentu dapat ditagih seluruhnya dan dapat diterima pelunas-annya artinya dalam piutang tsb masih mengandung risiko untuk tidak tertagih alias macet.
Menurut Akuntansi: Risiko atas tidk tertagihnya piutang perush dapat dimunculkan dalam rekening tersendiri di L/K yi dalam bentuk akun/rekening Cadangan Kerugian Piutang. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Piutang tsb perush dpt langsung membebankan sebagai kerugian atas piutang yg tidak dapat ditagih lagi akan mengurangi Cadangan Kerugian Piu-tang dan saldo Piutang yang ada.
LOGO4. Piutang Tak Tertagih
(Lanjutan)
Menurut Fiskal: Di dalm UU PPh WP tidk diperbolehkan untk membentuk cadangan. KECUALI untuk jenis2 bidang usaha tertentu, seperti:
a. Usaha bank dapat membentuk Cadangan Piutang Tak Tertagih maksimum sebesar 3% dari rata2 saldo awal dan saldo akhir piutang.b. Usaha sewa guna usaha dgn hak opsi dapat membentuk Cadangan Piutg Tak Tertagih maksimum sebesar 2,5% dari rata2 saldo awal dan saldo akhir piutang.c. Usaha asuransi dapat membentuk Cadangan Premi sebe sar 40% dari premi yang diterima tahun ybs.
LOGO4. Piutang Tak Tertagih
(Lanjutan)
Sedangkan nilai Piutang dalam Neraca di cantumkan neto dalam arti saldo Piutang setelah dikurangi dengan Piutang yang tidak dapat ditagih lagi.
Untuk Cadangan Kerugian Piutang yang telah dibentuk harus dilakukan koreksi fiskal karena tidak diperbolehkan secara fiskal.
LOGO5. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
(UTANG PENGHASILAN)
Pendapatan Diterima di Muka (Utang Penghasilan) adalah penghasilan2 yang diterima di muka atas penjualan barang/jasa tetapi perush belum menyerahkan barang atau jasa tsb misalnya: Penghasilan Sewa yang Diterima di Muka dan Utang Penghasilan Komisi.
Menurut Akuntansi: Pengakuan Pendapatan dalam akuntansi adalah memakai stelsel akrual (accrual basis) termasuk Pen-dapatan Diterima di Muka & belum terjadi penyerahan barang/ jasa. Sehingga uang yg sudah diterima misalnya Uang Sewa untuk jangka waktu sewa beberapa tahun kemudian belum dapat diakui sebagai pendapatan dan baru diakui sebagai Pen-dapatan yang Diterima di Muka. Apabila barang/jasa telah dise-rahkan dapat diakui sebagai penghasilan periode ybs.
LOGO5. Pendapatan Diterima di Muka (Lanjutan)
Menurut Fiskal: Menurut Peraturan Perpa-jakan perlakuan atas uang yang diteri-ma di muka misalnya: Penghasilan Se-wa harus diakui sbg penghasilan fiskal untuk periode ybs pada saat uang tsb di-terima (stelsel kas).
LOGOPERBEDAAN TETAP
(KOREKSI PERMANEN)
Koreksi/rekonsiliasi tetap/permanen adalah koreksi/rekonsili-asi fiskal yg dilakukan karena adanya perbedaan mengenai bo-leh tidaknya pengakuan baik mengenai Pendapatan maupun Biaya antara PABU dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
Perbedaan tetap adalah perbedaan akibat transaksi2 penda-patan/penghasilan dan biaya tertentu yang boleh diakui dalam praktek akuntansi yang lazim (SAK) tetapi tidak boleh diakui oleh ketentuan fiskal. Perbedaan tetap ini tidak boleh/dapat dikompensasikan
LOGOPerbedaan Tetap (Lanjutan)
Perbedaan tetap terdiri atas:
1. Pos-pos atau item yang pengaruhnya ikut diperhi-tungkan dalam penentuan laba akuntansi teta-pi tidak ikut diperhitungkan dalam penghitungan PKP.
2. Pos-pos atau item yang tidak ikut diperhitungkan dalam penentuan laba akuntansi tetapi ikut di-perhitungkan dalam penghitungan PKP.
Beberapa contoh koreksi tetap antara lain:
LOGO1. NATURA
Natura adalah imbalan dalam bentuk barang yang diberikan oleh perush kepada karyawannya misalnya dalm bentuk: be-ras, gula, makan siang, seragam, atau barang lain yg merupa-kan hasil produksi sendiri dari perusahaan ybs.
Menurut Akuntansi: Pengeluaran untuk pemberian natura kepa-da karyawan boleh dibebankan sebagai biaya misalnya: biaya pembelian beras, gula, makan siang, seragam, harga po-kok dari produk yang diberikan karyawan, dsb.
Menurut Fiskal: Sesuai dgn prinsip biaya-manfaat (cost & bene-fit) natura yg diberikan kpd karyawan tidak boleh diperlakukan sebagai biaya fiskal yang mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan PKP.
LOGO1. NATURA (Lanjutan)
Termasuk dalam pengertian natura adalah kenikmatan yi fasilitas yang diberikan oleh perush kpd karyawannya yg a.l. dapt berbentuk fasilitas: rumah dinas, asrama atau mess karya-wan, vila or rumah peristirahatan, kendaraan dinas yg se-mata2 tidk untk keperluan operasional perush, fasilitas kesehatan dan obat2-an gratis, fasilitas olah raga gratis, dan PPh yang ditang-gung perusahaan.
Biaya atau pengeluaran yg timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perush tidk boleh dibebankan sebagai biaya fis-kal misalnya dalam hal pemberian fasilitas rumah dinas biaya2 yg timbul misalnya biaya penyusutan rumah dinas, bi-aya perbaikan & pemeliharaan rumah dinas, biaya telepon dan listrik rumah dinas, PBB rumah dinas, dsb tidak boleh dibe-bankan sebagai biaya fiskal.
LOGO1. NATURA (Lanjutan)
PENGECUALIAN untuk perlaku-an natura dan fasilitas adalah apabila pada daerah terpencil natura dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan boleh dibeban-kan sebagai biaya fiskal.
LOGONatura atau Tunai
Bentuk Kompensa
si
PPh Badan PPh Pasal 21
Tunai Deductible Expense (DE)
Taxable Income (TI)
Natura dan kenikmatan
Non Deductible Expense (NDE)
Non Taxable Income (NTI)
LOGOPPh 21 DitunjangPPh 21 Ditunjang vsvs DitanggungDitanggung
Bentuk Kompensasi PPh Badan PPh Pasal 21
PPh 21 Ditunjang
(Gross Up)
Deductible Expense (DE)
Taxable Income (TI)
PPh 21 Ditanggung
Non Deductible Expense
(NDE)
Non Taxable Income (NTI)
LOGO2. SUMBANGAN ATAU BIAYA BANTUAN
Sumbangan& Bantuan
Oleh perush dapat dalam rangka untuk tujuan:
Sosial
Pendidikan
Keagamaan
Komersial
LOGO2. Sumbangan atau Bantuan
(Lanjutan)
Menurut Akuntansi: Pengeluaran untk sumbangan dan bantuan baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat komersial dpt dibebankan sebagai biaya usaha untuk mengurangi penda-patan bersih.
Menurut Fiskal: Menurut Peraturan Perpajakan apabila terja-di pengalihan harta sebagai bantuan, sumbangan atau hibah tidk boleh dibebankan sebagai beban biaya fiskal bagi pihak yg mengalihkan. Tetapi apabila sumbangan tsb dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, atau hubungan kepemilikan jumlah nilai atau nilai sisa buku harta yg diserahkan tsb boleh dibebankan sbg biaya fiskal.
LOGO2. Sumbangan atau Bantuan
(Lanjutan)
Sesuai dengan Konsep
Cost & Benefit
Apabila terjadi penerimaan harta sebagaimana karenapengalihan harta di atas bagi penerimanya harta
yang diterima tsb tidk termasuk penghasilan yang dike-nakan pajak dan boleh tidak diakui sebagai penghasilan
fiskal.
LOGO3. PEMAKAIAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
MenurutAkuntansi
Pemakaian untuk keperluan pribadi dapat terjadi karenapenarikan dana atau aktiva untuk keperluan pribadi (prive)
pemilik perusahaan atau pengeluaran/biaya untuk keperluanpribadi pemilik perusahaan.
Pengeluaran tsb tidak boleh dibebankan sebagai bebanbiaya usaha tetyapi dibebankan sbg pengurang modal
(prive) atau pembagian keuntungan (deviden).
LOGO3. Pemakaian untuk Keperluan Pribadi (Lanjutan)
MenurutFiskal
Menurut Peraturan Perpajakan pengeluaran perush untk ke-perluan pribadi tidk boleh dibebankan sbg biaya fiskal. Tapiprive di sini memiliki arti yg lebih luas yg a.l. termasuk:
1. Pengeluaran atau pemakaian penghasilan untk keperluan pribadi pe- gang saham, direksi, maupun pegawai.
2. Pembayaran bunga atas pinjaman yg dipakai untuk keperluan pribadi.
3. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi (kecuali yg di atur lain dalam peraturan mengenai PPh Pasal 21)4. Gaji untk pemilik badan usaha yg modalnya tidk terbagi atas saham (CV, Fa, dan persekutuan). Gaji pemilik tsb diakui sbg pengurang modal.
LOGO4. BIAYA BUNGA
Fasilitas kredit atau hutang yang diterima akan mengakibat- kan perusahaan berkewajiban membayar beban biaya bunga.
MenurutAkuntansi
Biaya bunga yang dibayarkan oleh perush dapat dibe-bankan sbg beban biaya usaha yg akan mengurangi pen-dapatan bersih perusahaan.
LOGO4. BIAYA BUNGA
MenurutFiskal
Menurut Peraturan Perpajakan, biaya bunga yg dibayarkan pd prinsipnya boleh dibebankan sbg biaya fiskal untk dikurangkan dari penghasilan bru-to. Bbrp syarat di mana biaya bunga dpt dibebankan sbg biaya fiskal yi:
1. Biaya bunga atas utang yg bukan untk keperluan pribadi.
2. Dalam hal struktur modal perusahaan yg ditunjukkan dgn rasio antara utang & modal (debt to equity ratio) yi menunjukkan bhw utang diatas batas kewajaran biaya bunga yg boleh dibebankan sbg biaya fiskal adalah sebatas yg berasal dari utang pd rasio yg wajar saja.
3. Dalam hal tingkat bunga utang melebihi kewajaran biaya bunga yg boleh dibebankan sbg biaya fiskal yi sebatas pd tk bunga yg wajar.
4. Dalam hal WP menempatkan dananya dalam bentuk deposito/tabungan biaya bunga yg boleh dibebankan sbg biaya fiskal adalah:
LOGO4. Biaya Bunga (Lanjutan)
Pengecualian dari ketentuan di atas di mana biaya bunga pinjaman seluruhnya dapat dibebankan sebagai bunga fiskal adalah apabila:
1. Dana yg ditempatkan di bank adalah dalm bentuk reke- ning giro.2. Penempatan deposito/tabungan tsb merupakan keharus an (peraturan) misalnya: merupakan syarat dari suatu proyek atau pekerjaan.3. Dapat dibuktikan bhw deposito/tabungan tsb berasal dr tambahan modal atau sisa laba.
(Rata2 Pinjaman/bln – Rata2 Dep/Tab) X Tk Bunga Pinjaman
LOGO5. PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA TETAP
Pengalihan harta tetap oleh perush dapt terjadi karena pen-jualan, pertukaran, atau penghapusan karena sebab luar biasa seperti: hilang, kebakaran, atau rusak berat.
MenurutAkuntansi
Apabila terjadi pengalihan harta tetap selisih lebih (atauselisih kurang) antara harga jual di atas nilai bukunya di
akui sebagai laba (rugi) atas penjualan harta tetap.
LOGOPendanaan InvestasiPendanaan Investasi
Keterangan Saham Baru Pinjaman
Biaya Modal Dividen Bunga
Pengaruh PPh NDE DE
[email protected] Company Logo
LOGOKasus PendanaanKasus Pendanaan
Perusahaan Perusahaan berencana berencana Menambah Menambah dana dana sebesar Rp 100 milyar. Perusahaan memsebesar Rp 100 milyar. Perusahaan mem--pertimbangkan pertimbangkan apakah apakah kebutuhan kebutuhan dana dana tersebut dilakukan dengan menambahkan tersebut dilakukan dengan menambahkan modal modal (melalui (melalui setoransetoran pemegang pemegang sa sa--ham) atau ham) atau dengan cara meminjam meladengan cara meminjam mela--lui lui Bank. Bank. JikaJika meminjam meminjam melaluimelalui bank bank akan akan dikenakan dikenakan BiayaBiaya bunga bunga 10% per 10% per--tahun.tahun.
BagaimanakahBagaimanakah implikasi implikasi pajakpajak atas dua atas dua pilihan pendanaan tersebut ?pilihan pendanaan tersebut ?
[email protected] Company Logo
LOGOJawaban Pendanaan
Tambahan Modal Pinjaman Bank
Biaya modal: Dividen
Bukan Biaya di PPh Badan
Biaya Modal: Bunga
Biaya yang boleh dikurangkan di
PPh Badan
[email protected] Company Logo