p u t u s a n - pa-karangasem.go.idpa-karangasem.go.id/files/putusan no....
TRANSCRIPT
Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
P U T U S A N Nomor : 1/Pdt.G/2018/PA.Kras
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara
permohonan izin poligami yang diajukan oleh:
Pemohon, tempat lahir Bandung, tanggal 16 Januari 1981, agama Islam,
pendidikan Diploma, pekerjaan Swasta (Karyawan Hotel),
tempat tinggal Br. Dinas Buitan, Desa Manggis Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;
M E L A W A N
Termohon, tempat lahir Karangasem, tanggal 28 Oktober 1985, agama Islam,
Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang beralamat Br. Dinas
Buitan, Desa Manggis Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang
berkaitan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
8 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Karangasem dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras tertanggal 8
Januari 2018 telah mengemukakan permohonannya dengan dalil-dalil/alasan
sebagai berikut :
1. Bahwa pemohon sudah mempunyai seorang istri yang bernama Termohon
(Termohon), yang telah tercatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan
Manggis, dengan nomor Kutipan Akta Nikah 04/01/IV/2007 tanggl 11 April
2007 dan bermaksud melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang
perempuan bernama Calon isteri kedua Pemohon, tempat lahir Gianyar,
tanggal 05 Januari 1994, agama islam, Pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan swasta.
2. Setelah 10 tahun menikah Pemohon dan Termohon dikarunia 2 orang anak
yang bernama ANAK PERTAMA (9 Tahun) dan ANAK KEDUA (6 Tahun).
3. Bahwa Pemohon melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam
hal memberikan nafkah lahir maupun bathin. Pemohon yang sering
bertugas diluar kota hingga bertemu dan menjalin hubungan dengan
seorang gadis yang bernama Calon isteri kedua Pemohon, sehingga
menyebabkan kehamilan diluar nikah dengan usia kandungan 5 bulan.
4. Bahwa dengan adanya keadaan tersebut dan atas pertimbangan masa
depan Termohon dan anak anak pemohon dan sebagai pertanggung
jawaban pemohon, lalu mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi, dengan
seorang perempuan yang bernama Calon isteri kedua Pemohon daripada
Pemohon berbuat yang dilarang agama.
5. Bahwa keinginan Pihak Pemohon telah mendapat restu (izin) dari istri
pertama Pemohon dan akan diajukan pada saat persidangan.
6. Bahwa pihak Pemohon telah hidup layaknya suami istri dengan Calon isteri
kedua Pemohon dan telah hamil diluar nikah dengan usia kandungan 5
bulan.
7. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon berstatus seorang single berdomisili di
Br. Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kec Ubud, Gianyar Bali sedangkan pihak
Pemohon berdomisili di Br. Dinas Buitan, Desa Manggis, Kec Manggis,
Karangasem Bali.
8. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 25 juta perbulan
Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon
baik lahir maupun bathin.
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan,
baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yakni :
a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada
hubungan saudara dan bukan sesusuan;
b. Calon istri berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-
laki lain;
11. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh
harta bersama sebagai berikut :
a. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki R3 Warna Putih dengan NoPol DK 1022 SF
pembelian tahun 2013 ;
b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam 150 CC dengan
Nopol DK 4367 SW pembelian tahun 2015 ;
12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama ini masih saling mencintai
dan selain itu Termohon menyetujui dan mengijinkan kalau pemohon nikah
lagi dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri kedua
Pemohon, bahkan Termohon juga tidak keberatan kalau dimadu dengan
Calon isteri kedua Pemohon, vide surat pernyataan terlampir.
13. Bahwa antara Pemohon dan Calon isteri kedua Pemohon, sampai saat ini
tidak ada larangan untuk menikah.
14. Bahwa keluarga Calon isteri kedua Pemohon, juga tidak mempersoalkan
dan tidak keberatan apabila saudaranya dinikahi pemohon dan dimadu
dengan Termohon.
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon isteri
kedua Pemohon sebagai istri ke dua ;
3. Menetapkan harta berupa :
a. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki R3 Warna Putih dengan NoPol DK 1022 SF
pembelian tahun 2013 ;
Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam 150 CC dengan
Nopol DK 4367 SW pembelian tahun 2015 ;
Adalah harta brsama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan segala biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider:
Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
dan Termohon secara in person hadir di persidangan;
Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak
berperkara guna memperoleh hasil yang maksimal dalam penyelesaian perkara
ini dan menghindari perpecahan keluarga akibat kasus ini maka Majelis Hakim
telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat
menempuh jalan mediasi, untuk itu para pihak menyerahkan mediator kepada
majelis hakim dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk hakim Drs.Amanudin,
S.H, M.Hum sebagai mediator
Bahwa setelah dilaksanakan mediasi oleh hakim mediator yang dihadiri
oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya mediator menyampaikan laporan
kepada majelis hakim yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan para
pihak dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;
Bahwa oleh karena itu kemudian dibacakanlah surat permohonan
Pemohon yang dalam persidangan secara lisan Pemohon merubah keterangan
posita No.3 yakni bahwa usia kandungan perempuan yang akan dinikahi
Pemohon (Calon isteri kedua Pemohon) adalah 8 bulan bukan 5 bulan dan
untuk selainnya Pemohon tetap dengan permohonannya;
Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua
dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan serta menyetujui
dan atau mengijinkan Pemohon menikah lagi ataun berpoligami dengan
seorang perempuan yang bernama Calon isteri kedua Pemohon dengan alasan
Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut yang
menyebabkan kehamilan di luar nikah. Termohon juga menyatakan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga kini rukun dan damai;
Bahwa di persidangan calon isteri Pemohon yang bernama Ni Wayan
Anik Antarai binti I Wayan Ardita telah hadir dan memberi keterangan secara
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa calon istri Pemohon akan menikah dengan Pemohon jika diijinkan
oleh Pengadilan;
b. Bahwa calon istri Pemohon telah mengenal Pemohon sejak 3 tahun yang
lalu namun tidak mengenal Termohon hanya diceritakan Pemohon;
c. Bahwa calon istri Pemohon mengetahui Pemohon telah memiliki istri dan
punya anak 2;
d. Bahwa calon istri Pemohon kini sedang mengandung 8 (delapan) bulan
akibat hubungan dengan Pemohon;
e. Bahwa calon istri Pemohon dengan Pemohon sering melakukan hubungan
badan bahkan telah hamil masih melakukan;
f. Bahwa orang tua calon istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon
menikahi calon istri Pemohon;
g. Bahwa calon istri Pemohon masih berstatus belum menikah dan tidak ada
pinangan atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
h. Bahwa calon istri Pemohon ingin menikah didasari rasa cinta dengan
Pemohon dan siap hidup rukun dengan istri Pemohon;
i. Bahwa calon istri tersebut telah memeluk agama Islam sejak tanggal 16
Desember 2017 di Masjid Annur Denpasar;
j. Bahwa selama calon istri Pemohon hamil tidak pernah ada proses ritual
agama Hindu yang dilakukan;
Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggis, Kabupaten
Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Karangasem, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan
aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jerry Januar yang
dikeluarkan Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Karangasem, tertanggal
20 September 2016, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah
dicocokkan dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli surat Pernyataan Izin Termohon kepada Pemohon untuk berpoligami
tertanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli surat Pernyataan Termohon tidak keberatan dan tidak ada unsur
paksaan mengijinkan Pemohon kawin lagi, tertanggal 24 Oktober 2017,,
selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Asli surat Pernyataan tidak keberatan calon istri Pemohon untuk
dipoligami tertanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Asli surat keterangan kependudukan atas nama Ni Wayan Anik Antari,
tertanggal yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
tertanggal 25 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Asli surat katerangan belum menikah calon Istri kedua yang dikeluarkan
oleh Perbekel Kedewatan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, 27 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Asli surat pernyataan berlaku Adil tertanggal 25 Oktober 2017 yang
dibuat oleh Pemohon, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Asli surat perjanjian kerja Pemohon dengan Alila Villas Uluwatu atau
PT.Bukit Uluwatu Villa tertanggal 06 Maret 2017, bermeterai cukup dan
dinaseegelen, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sertifikat pernyataan memeluk islam atas nama Ni Wayan Anik
Antari yang dikeluarkan Yayasan Masjid An-Nur, tertanggal 16 Desember
2017, bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan
sesuai aslinya, diberi kode P.10;
11. Asli surat Pernyataan suka sama suka yang dibuat oleh Pemohon dan
calon istrinya tertanggal 01 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.11;
Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 Termohon mengakui dan
membenarkanya serta tidak membantahnya;
Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
B. Saksi:
1. Saksi Pertama, tempat tanggal lahir, Jakarta 27 Maret 1987, Agama Islam,
pekerjaan Freelance bidang desaign, bertempat tinggal di Jalan Tukad
Pancoran Perumahan Pesona Pancoran No.14 Denpasar, di dalam
persidangan di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin
mengajukan ijin poligami;
Bahwa alasan Pemohon mau poligami karena calon istri kedua Pemohon
sudah hamil 8 bulan dan saksi mengetahui dari Pemohon sekitar Januari
2018;
Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon sejak satu tahun
yang lalu ketika Pemohon beli sepatu bersama calon istri keduanya
tersebut;
Bahwa saksi hanya bertemu sekali dengan calon istri kedua Pemohon
tersebut dan saya tidak kenal dengan keluarganya;
Bahwa saksi tidak mengetahui calon istri kedua Pemohon sudah masuk
Islam atau belum ?
Bahwa orang tua Pemohon belum mengetahui persoalan Pemohon yang
telah menghamili calon istrinya tersebut karena belum diberitahu oleh
Pemohon dan juga saksi;
Bahwa saksi tidak mengetahui sikap keluarga calon istri Pemohon
apakah keberatan atau menuntut karena masalah tersebut;
Bahwa Pemohon bekerja di Hotel dengan penghasilan sekitar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan rukun-
rukun saja dan dimungkinkan ke depannya bisa berlaku adil kepada
kedua istri dan anak-anaknya;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak
mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi dan tidak membantahnya;
Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
2. Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir, Lungsiakan 29 Juni 1984, agama
Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Br. Lungsiakan Kedewatan,
Ubud, Kecamatan Ubud, di dalam persidangan di bawah sumpahnya telah
menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi adalah kakak kandung calon istri kedua Pemohon;
Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 2 atau 3 tahun yang lalu tetapi
tidak mengenal Termohon;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahi adiknya (calon istri
Pemohon) sejak adiknya Pemohon hamil 4 bulan;
Bahwa keluarga saksi sudah mengetahui peristiwa tersebut dan tidak
keberatan asal Pemohon mau bertanggungjawab;
Bahwa adiknya sudah beragama Islamdan tidak keberatan;
Bahwa adik saksi tidak memiliki ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
Bahwa setelah mengetahui adiknya hamil tidak pernah ada ritual secara
agama Hindu meskpun awalnya adiknya ingin dinikahkan secara agama
Hindu namun karena beda agama tidak diperbolehkan oleh saksi dan
juga keluarga;
Bahwa saksi sudah menasehati adiknya dan Pemohon untuk hidup
rukun dan berdampingan dengan istri pertama Pemohon;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak
mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi dan tidak membantahnya;
Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah
diberi kesempatan oleh hakim;
Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-bukti
Pemohon tersebut dan dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon
tetap pada pendiriannya tentang permohonannya dan Termohon juga tetap
pada pendiriannya mengizinkan Pemohon untuk berpoligami, oleh karena itu
Pemohon dan Termohon mohon perkaranya diputus oleh Majelis Hakim;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan
ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa bahwa dali-dalil Permohonan ijin poligami Pemohon
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah memiliki seorang istri yang bernama Termohon
(Termohon) dan memiliki dua orang anak;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan kedua dengan
seorang perempuan bernama Calon isteri kedua Pemohon dengan alasan
karena perempuan tersebut telah hamil 5 bulan akibat hubungan dengan
Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada
larangan perkawinan baik menurut agama atau peraturan perundang-
undangan;
5. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) setiap bulan dan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri
Pemohon baik lahir maupun batin;
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person
di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim di persidangan telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan
keinginannya untuk berpoligami sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan perdamaian tersebut telah
pula dilakukan melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon
telah menyampaikan jawabannya secara lisan dengan mengakui dan
membenarkan dalil permohonan pemohon tersebut serta menyetujui dan
mengizinkan Pemohon menikah lagi karena calon istri kedua Pemohon telah
hamil 8 bulan;
Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon telah hadir di persidangan
dan menyatakan yang pada pokoknya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon
dengan segala konsekwensinya dan tidak ada halangan atau larangan untuk
perkawinan poligami dengan demikian pernyataan calon isteri kedua pemohon
semakin menguatkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;
Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon dan pernyataan calon
isteri kedua Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan
pengakuan secara bulat di persidangan haruslah dinyatakan bahwa dalil
permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena pengakuan
murni atau bulat sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana
ditentukan pasal 311 R.Bg jo pasal 1925 KUH Perdata, namun demikian, in
casu Majelis Hakim tetap harus memeriksa tentang persyaratan ijin poligami
sebagai aturan yang imperatif sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti
P.1 sampai dengan P.11. secara formil majelis hakim menilai bahwa bukti P.1,
P.2 dan P.6 adalah akta otentik karena di buat oleh pejabat umum yang
berwenang dan bersesuian dengan maksud pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868
KUH Perdata;
Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.8 adalah akta bawah tangan
yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehingga disebut akta
pengakuan sepihak sebagaimana ditentukan pasal 291 R.Bg pasal 1878,
sedangkan bukti P.7, P.9, P.10 dan P.11, majelis hakim juga menilai sebagai
akta bawah tangan karena tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang
berwenang;
Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7, P.8 , P.9,P.10
dan P.11 adalah selurunhya termasuk akta bawah tangan namun namun
karena tandatangan dan identitas serta keterangan yang tertuang dalam bukti-
bukti tersebut tidak dibantah atau dibenarkan oleh masing-masing Pemohon
maupun Termohon maka Majelis Hakim menilai bahwa kekuatan formil alat-alat
bukti tersebut dapat dipersamakan dengan akta otentik dan secara materil, isi
bukti-bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim;
Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah
menghadirkan calon istri kedua Pemohon dan telah memberikan keterangan
namun karena calon istri Pemohon tidak disumpah maka majelis hakim secara
materil akan mempertimbangkan keterangan-keterangan calon istri kedua
Pemohon tersebut sepanjang sesuai atau dikuatkan dengan bukti-bukti
Pemohon lainnya;
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Pemohon telah
mengajukan bukti dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah
dalam persidangan sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;
Menimbang, bahwa saksi I memberikan keterangan yang pada pokoknya
bahwa Pemohon berkeinginan berpoligami dengan seorang perempuan
bernama NI Wayan Anik Antari dengan alasan bahwa perempuan tersebut
telah hamil 8 bulan. Saksi menyatakan bahwa perempuan tersebut berstatus
belum kawin dan tidak memiliki halangan perkawinan dengan Pemohon. Saksi
juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki gaji sekitar Rp.25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) dan menyatakan bahwa antara Pemohon dengan
Termohon tidak pernah bertengkar atau rukun-rukun saja sehingga
dimungkinkan bisa berlaku adil kepada kedua istrinya kelak dan anak-anaknya;
Menimbang, bahwa saksi II memberikan keterangan yang pada pokoknya
bahwa Pemohon ingin kawin lagi untuk kedua kalinya dengan Ni Wayan Anik
Antari karena telah hamil 8 bulan. Saksi II sebagai kakak perempuan tersebut
menyatakan bahwa setelah hamil adiknya tidak dinikahi oleh Pemohon karena
berbeda agama namun sekarang telah masuk Islam dan mau menikah secara
Islam namun tekendala syarat poligami;
Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut merupakan
yang dilihat sendiri dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah
memenuhi syarat materil pasal 308 R.Bg o. Pasal 1907 KUH Perdata;
Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling
bersesuaian antara satu dengan lainnya atau tidak berdiri sendiri (unus testis
nulus testis) sehingga secara materil majelis hakim menilai keterangan kedua
Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908
KUH Perdata;
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban
Termohon, keterangan calon istri Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan
saksi-saksi majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan hubungan dengan perempuan yang
bernama Ni Wayan Anik Antari;
4. Bahwa karena Ni Wayan Anik Antari telah hamil, Pemohon ingin
menikahinya atau poligami;
5. Bahwa Termohon sebagai istri sah Pemohon telah mengijinkan Pemohon
untuk poligami;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga hingga kini selalu
rukun dan harmonis;
7. Bahwa Termohon memiliki gaji sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima
juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tidak pernah
bertengkar dan rukun–rukun saja;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama satu unit
mobil suzuki ertiga nopol DK 1022 SF dan satu unit motor honda vario
warna hitam nopol DK 4367 SW;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak memiliki ada
halangan perkawinan secara agama maupun undang-undang hanya
terkendala persyaratan poligami;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majelis hakim
menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah memiliki istri satu orang dan ingin menikah lagi atau
poligami dengan perempuan lain yang bernama Ni Wayan Anik Antari binti
Iwayan Ardita;
2. Bahwa alasan poligami Pemohon karena perempuan tersebut yang akan
dinikahi telah hamil 8 bulan;
Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
3. Bahwa Termohon telah setuju atau memberikan ijin kepada Pemohon untuk
poligami;
4. Bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka dan dapat berlaku adil;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menetapkan harta bersama yang
didapati Pemohon dan Termohon hingga sekarang
Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut maka majelis
hakim akan menilai syarat-syarat ijin poligami Pemohon secara yuridis
berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974,
jo.Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57
Kompilasi Hukum Islam (INPRES nomor 1 Tahun 1991) sebagai dasar hukum
untuk berpoligami;
Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangn tersebut
bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang
akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sebagai seorang isteri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
Menimbang, bahwa syarat poligami tersebut adalah syarat utama dan
imperatif namun bersifat fakultatif karena tidak diharuskan untuk dipenuhi
seluruhnya. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan bahwa Pemohon tidak
memiliki salah satu alasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-
undangan tersebut di atas, namun alasan Pemohon ingin berpoligami
dikarenakan calon istri kedua Pemohon telah hamil 8 bulan;
Menimbang, bahwa alasan-alasan poligami yang ditentukan
peraturan perundang-undangan hakekatnya mengacu pada tujuan pokok
perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang
perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa atau dalam bahasa Kompilasi
Hukum Islam, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena jika salah satu
alasan tersebut terjadi pada sebuah rumah tangga maka akan menjadi
masalah atau persoalan yang membuat salah satu pihak yakni istri tidak bisa
Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
menjalankan kewajiban dan pihak lain yakni suami tidak mendapatkan haknya
sehingga dapat mengurangi keharmonisan dan pada akhirnya menimbulkan
goncangan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran maupun perselisihan
dan bentuk lainnya yang semakin menjauhkan tujuan perkawinan. Oleh
karenanya dengan melakukan poligami dengan didasarkan salah satu dari tiga
alasan tersebut hakekatnya bertujuan untuk memberikan solusi tanpa sebuah
perceraian dan mengembalikan beberapa komponen perkawinan atau rumah
tangga tersebut sehingga tidak ada lagi goncangan dan tujuan perkawinan
dapat dipertahankan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis
hakim menilai bahwa alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon juga
memiliki dasar tujuan yang sama dengan tiga alasan tersebut yakni untuk
mempertahankan tujuan perkawinan, in casu perkawinan Pemohon dengan
Termohon. Calon istri kedua Pemohon yang telah hamil akibat hubungan
badan dengan Pemohon, in casu telah membuat goncang rumah tangga
Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dinyatakan oleh Termohon
sendiri bahwa bila Pemohon tidak mempoligami calon istri keduanya tersebut
atau Termohon tidak mengijinkan Pemohon poligami maka Termohon khawatir
akan ada persoalan yang lebih besar yang dapat mengganggu keharmonisan
rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti persoalan hukum yang salah
satunya berakibat pada hilangnya pekerjaan Pemohon dan akhirnya berimbas
pula kepada tidak tercukupinya hak Termohon yang harus diberikan Pemohon
baik lahir maupun batin;
Menimbang, bahwa kekhawatiran Termohon tersebut bukanlah hal
yang tidak beralasan, majelis hakim menilai bahwa akibat hubungan badan
yang dilakukan Pemohon dan calon istri keduanya di luar ikatan perkawinan
bukan hanya memiliki dampak negatif bagi si Pemohon dan calon istri
keduanya namun juga berdampak negatif pada kehidupan sosial yang lebih
luas seperti kepada keluarga besar calon istri kedua Pemohon. Bila Pemohon
tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang dikandung dan
kelak akan dilahirkan oleh calon istri kedua Pemohon dengan cara
menikahinya yang sah maka akan menimbulkan aib bagi calon istri kedua
Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Pemohon dan keuarga besarnya di hadapan masyarakat. Persoalan ini pada
akhirnya akan memicu tuntutan keluarga besar calon istri kedua Pemohon baik
secara hukum atau di luar hukum selama belum dinikahi oleh Pemohon.
Kondisi ini tentu akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon yang sebelumnya rukun dan damai menjadi goncang dan tidak
harmonis;
Menimbang, bahwa selain pertimbangan sosiologis, alasan ijin
poligami yang diajukan oleh Pemohon juga memiliki dampak psikologis yang
buruk bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hubungan di luar ikatan
perkawinanyang dilakukan oleh Pemohon dengan calon istrinya telah menjadi
candu bagi Pemohon dan calon istri keduanya untuk mengulangi kembali
perbuatan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh calon istri kedua Pemohon
dan tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Pemohon dan calon istri keduanya
telah melakukan hubungan badan lebih dari sekali dan telah berulang-ulang
termasuk setelah calon istri keduanya telah hamil. Bila hal ini terus dilakukan
kembali tanpa adanya ikatan perkawinan maka semakin lama akan
mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka
ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas
dinilai majelis hakim merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan
kerusakan-kerusakan atau ke-madharat-an bagi rumah tangga Pemohon dan
Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon, meskipun di sisi lain adanya
kemaslahatan yang terabaikan. Pertimbangan majelis hakim ini juga telah
sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab al-Asbah wan
Nadzoir halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat
Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:
معلىجلبالمصالحدمقدلمفاساءدر
Artinya ”Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;
Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas
bukan untuk melegalkan sebuah hubungan badan di luar ikatan perkawinan
karena in casu, majelis hakim akan tetap mempertimbangkan persyaratan yang
Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
lain guna menghindari persolaan baru yang disebabkan poligami yang akan
dilakukan oleh Pemohon. Selain mempertimbangkan komponen syarat
fakultatif di atas, majelis hakim juga tetap memperhatikan ketentuan pasal 5
ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (b) dan (c)
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam sebagai syarat kumulatif, yakni:
1. Adanya persetujuan dari isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri
anak-anak mereka;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyatakan
secara lisan mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri
kedua Pemohon. Pemohon juga telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 yakni ijin
secara tertulis tanpa paksaan, yang sebelumnya telah dipertimbangkan secara
formil dan materil maka syarat kumulatif yang pertama dinilai majelis hakim
telah dipenuhi oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa kemampuan Pemohon dalam hal menjamin
keperluan hidup Termohon dan calon isteri keduanya serta anak-anaknya telah
dibenarkan oleh Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi I Pemohon.
Selain itu, Pemohon juga telah memberikan bukti P.9 yakni bahwa penghasilan
Pemohon sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap
bulannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dengan gaji tersebut
beserta tunjangan lainnya sebagaimana tersebut dalam bukti P.9 dan
berdasarkan ukuran biaya hidup di Kabupaten Karangasem atau daerah yang
ada di Indonesia pada umumnya maka Pemohon dinilai memiliki kemampuan
untuk menjamin keperluan isteri-isterinya kelak. Dengan demikian syarat
kumulatif kedua telah dipenuhi oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa selain persyaratan di atas yang bersifat material
dan terukur tentang kemampuan Pemohon, ketentuan perundang-undangan
juga telah mensyaratkan seorang pemohon ijin poligami harus menjamin bisa
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka kelak;
Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.8
tentang pernyataan berlaku adil yang secara formil dan materil telah
dipertimbangkan sebelumnya. Terhadap bukti P.8, meskipun bukti ini bersifat
formalistik yakni keadilan di atas sebuah kertas dan keadilan adalah sesuatu
yang sulit untuk didefiniskan namun majelis hakim menilai keadilan
berdasarkan indikasi-indikasi yang bisa dikatakan sebagai keadilan;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon sendiri
sebagai istri Pemohon dan saksi I yakni adik Pemohon sendiri yang
menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar
dan rumah tangganya rukun-rukun saja maka majelis hakim menilai bahwa
fakta ini bisa dinilai sebagai circumstansial evidennce atau menjadi bukti
dengan sendirinya mengenai adanya sifat adil yang dimilki oleh Pemohon
selama ini, persangkaan majelis hakim ini telah sejalan dengan pasal 1922
KUH Perdata jo. pasal 310 R.Bg;
Menimbang, bahwa syarat jaminan sebuah keadilan menurut Majelis
Hakim sesuatu yang abstrak dan sulit untuk diukur, namun demikian, in casu
berdasarkan alat bukti P.8 dan dikuatkan oleh jawaban Termohon yakni istri
Pemohon dan saksi I yakni adik kandung Pemohon dalam persidangan
mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak pernah
bertengkar dan rukun–rukun saja maka dengan persangkaan hakim (rechtelijke
vermoeden), fakta tersebut dinilai sebagai circumstansial evidennce atau
menjadi bukti dengan sendirinya mengenai adanya sifat adil yang dimilki oleh
Pemohon selama ini, persangkaan Majelis Hakim ini telah sejalan dengan
pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 310 R.Bg;
Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim
menilai bahwa syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan baik yang
bersifat fakultatif maupun kumulatif bagi seorang suami yang ingin berpoligami
telah terbukti dapat dipenuhi oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa akibat dari ijin poligami yang dikabulkan oleh
Pengadilan adalah dilaksanakannya pernikahan Pemohon kepada calon isteri
kedua Pemohon dengan demikian selain mempertimbangkan syarat-syarat
poligami tersebut dan untuk menghindari perkawinan yang tidak sejalan
Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
dengan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam maka Majelis
Hakim juga memeriksa dan mempertimbangkan syarat sah perkawinan
Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
Menimbang, bahwa dalam persidangan, calon isteri kedua Pemohon
menyatakan tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan hubungan
susuan dan larangan lainnya yang menjadi penghalang untuk kawin secara
poligami dengan Pemohon. Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P.10
tentang pernyataan masuk Islam maka semakin menguatkan bahwa antara
Pemohon dengan Termohon tidak memiliki halangan perkawinan sebagaimana
ditentukan pasal 8 Undang-udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39, 40, 41, 42,
43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, majelis hakim kiranya memberikan penguatan bahwa syarat-syarat
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang tersebut hakekatnya adalah
untuk mengawal sebuah perkawinan poligami sebagai alternatif untuk
mempertahankan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah.
Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan yang disesuaikan
dengan sebuah kondisi sebagaimana yang telah dipertimbangkan majelis
hakim di atas hakekatnya tidak menyimpang selama poligami tersebut
dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam
pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; “pengadilan dapat memberikan ijin
kepada seorang suami untuk beritri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan”. Dengan catatan bahwa kehendak tersebut
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan agama yang
dianut pihak-pihak tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa
Pemohon telah memenuhi syarat-syarat poligami atau lebih kurang tidak
bertentangan dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
baik yang bersifat fakultatif maupun kumulatif;
Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang
pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan
Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Edisi Revisi 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula
mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya,
permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta
mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau
kematian;
Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah
mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang
seluruhnya dibenarkan oleh Termohon dan juga calon istri kedua Pemohon
maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil
pembuktian sehingga terbukti bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon
sebagai berikut:
a. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki R3 Warna Putih dengan NoPol DK 1022 SF
pembelian tahun 2013 ;
b. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam 150 CC dengan
Nopol DK 4367 SW pembelian tahun 2015 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan
berpoligami terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi syarat sehingga
sebagaimana ditentukan pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon
untuk beristeri lebih dari seseorang maka Pengadilan memberikan putusannya
berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang;
Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim bependapat dalil pemohonan Pemohon untuk
berpoligami telah didasarkan kepada alasan hukum dan telah terbukti oleh
karenanya petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua
Pemohon yang bernama Calon isteri kedua Pemohon serta mengabulkan
permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;
Mengingat segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku
serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menikah lagi (poligami)
dengan calon istri kedua bernama Calon isteri kedua Pemohon;
3. Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut:
3.1. 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki R3 Warna Putih dengan NoPol DK 1022 SF
pembelian tahun 2013
3.2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam 150 CC dengan
Nopol DK 4367 SW pembelian tahun 2015;
Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.331000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).;
Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Karangasem pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah oleh
kami Ahmad Rifa’i, S.Ag, M.HI sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman, S.Ag dan
Nurul Laily, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta
dibantu oleh Syamsurrijal, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula
oleh Pemohon dan Termohon;
HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.1/Pdt.G/2018/PA.Kras.
Abdurrahman,S.Ag Ahmad Rifa’i, S.Ag, M.HI
HAKIM ANGGOTA
Nurul Laily, S.Ag.
PANITERA PENGGANTI
Syamsurrijal, S.H
Perincian Biaya Perkara :
Pendaftaran Rp 30.000,- Proses Rp 50.000,- Panggilan Rp 240.000,- Redaksi Rp 5.000,- Meterai Rp 6.000,-
JUMLAH Rp 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)