owner

POLITEKNIK NEGERI PADANG MANAJEMEN PROYEKTEKNIK SIPIL

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang

dinyatakan secara konkrit serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dengan

menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan begitu kompleks sehingga

dibutuhkan pengelolaaan dan kerja sama yang berbeda dari biasanya digunakan.

Dalam penyelenggaraan suatu proyek, kegiatan yang akan dihadapi sangatlah

kompleks yang telah dikatakan sebelumnya. Hal ini tentu memerlukan suatu manajemen

yang baik sehingga pada akhirnya proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu contoh proyek yang berkembang sangat

pesat dan kompleks dari zaman dulu. Menurut Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012,

Pasal 1 point ke 15, disebutkan bahwa pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang

berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunanan atau pembuatan wujud fisik

lainnya. Berhubungan dengan pekerjaan konstruksi yang semakin kompleks, pelaksanan

proyek harus diselenggarakan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pembangunan

fisik, sampai dengan pemeliharaan yang melibatkan bermacam-macam unsur dan

komponen pendukung.

Salah satu bagian dari manajemen proyek yang memegang peranan cukup penting

adalah organisasi proyek. Sebuah proyek akan berhasil jika di dalamnya terdapat

pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian tersebut merupakan pengelolaan proyek

dengan tujuan mengatur tahap–tahap pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai sasaran.

Sedangkan organisasi proyek merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak pihak yang

bekerja sama dalam melaksanakan serangkaian kegiatan. Oleh karena itu unsur-unsur yang

terlibat dalam pengelolaan harus saling bekerja sama dan mempunyai rasa tanggung jawab

terhadap tugas, kewajiban serta wewenang yang telah diberikan sesuai bidang dan keahlian

masing-masing.

1


DAFTAR ISI

1.2. Ruang Lingkup

Dalam makalah ini kami akan membahas yang berhubungan langsung dengan owner,

adapun ruang lingkup makalah ini adalah sebagai berikut:

Pengertian, kewenangan dan tanggung jawab dari owner

Pihak (rekanan) yang terlibat dalam proyek

Cara pemilihan rekanan

Syarat-syarat rekanan

Proses pelelangan secara eletronik(LPSE)

1.3. Teknik Pengumpulan Data

1.3.1 Mengadakan survei kelapangan

Untuk mendukung teori yang diberikan oleh dosen maka kami langsung

mengadakan wawancara dengan pihak owner dilapangan, dan kami memiliki

beberapa narasumber :

- Dinas Pekerjaan Umum kota Padang – Dengan KASI Bina Marga

- Dinas Pekerjaan Umum kota Pariaman - Dengan Kepala Bagian Perumahan

dan Pemukiman

Disana kami mendengar langsung penegasan dan penjelasan serta rinciaan dari

owner (PU) dalam melaksanakan sebuah proyek dilapangan, yang telah

berpengalaman sebelumnya mengenai perihal pekerjaan konstruksi. Hendaknya

antara teori yang kami dapat dan pelaksanaan dilapangan seimbang serta dapat

dilakukan secara real project.

1.3.2 Mencari di media masa

Mengumpulkan data dari sumber-sumber terpercaya misalkan website kementrian

pekerjaan umum tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelelangan,

syarat-syarat konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontaraktor.

2


DAFTAR ISI

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Kami mempunyai maksud menerbitkan makalah ini, adapun maksud kami adalah

sebagai berikut :

- Memberikan informasi tentang persyaratan kontraktor , konsultan perencana,

dan konsultan pengawas

- Menjelaskan tahap-tahap pelelangan secara eletronik

- Menjelaskan tahap-tahap pemilihan konsultan perencana, konsultan pelaksana,

dan konsultan pengawas

1.4.2 Tujuan

Dalam penyusunan makalah ini kami memiliki tujuan mulia , adapun tujuan mulia

kami itu adalah sebagai berikut :

- Pembaca mendapat gambaran tentang proses pelelangan secara elektronik

- Setelah membaca makalah diharapkan pembaca mampu mengetahui pihak

yang terlibat dan cara pemilihannya dalam proyek konstruksi

- Mahasiswa mampu melakukan manajemen proyek dengan baik untuk tugas

laporan akhir nantinya.

3


DAFTAR ISI

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pihak yang Terlibat dalam Konstruksi Proyek

2.1.1 Owner

Owner merupakan bagian dari pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi,

dimana owner ini adalah seorang atau instansi baik pemerintahan maupun swasta

yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikannya ke pihak lain yang mampu

melaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

Untuk merealisasikan proyek, pemilik proyek mempunyai kewajiban pokok

yaitu menyediakan dana untuk membiayai proyek. Berikut penjelasan mengenai

tugas dan wewenang owner dalam pelaksanaan proyek konstruksi bangunan.

a. Tugas pemilik proyek atau owner :

- Menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek

- Mengadakan kegiatan adiministrasi proyek

- Memberikan tugas kepada kontraktor atau melaksanakan pekerjaan proyek.

- Meminta pertanggung jawaban kepada konsultan pengawas atau

manajemen konstruksi (MK).

- Menerima proyek yang sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor.

b. Wewanang yang dimiliki pemilik proyek atau owner :

- Membuat surat perintah kerja (SPK)

- Mengesahgkan atau menolak perubahan pekerjaan yang telah direncanakan.

- Meminta pertanggungjawaban kepada para pelaksana proyek atas hasil

pekerjaan konstruksi.

- Memutuskan hubungan kerja dengan pihak pelaksana proyek yang tidak

dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak.

Misalnya pelaksanaan pembangunan dengan bentuk dan material yang tidak

sesuai dengan RKS.

4


DAFTAR ISI

Menurut PP No 70 tahun 2012 mengenai pengadaan barang dan jasa, Owner

memiliki struktur organisasi seperti berikut :

1. PA / KPA

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembankan dan

merumuskan kebijakan pengadaan barang / jasa sebagaiaman dimaksud di dalam

PP nomor 106 tahun 2007. Salah satu tugasnya adalah menunjuk seorang

Pengguna Anggaran (PA) yaitu pejabat pemegang wewenang penggunaan

anggaran K/L/D/I pengguna APBN/APBD. Selanjutnya PA akan menetapkan

pejabat yang akan menggunakan APBN/APBD tersebut yang disebut Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

PA mempunyai tugas pokok yaitu menyusun rencana umum pengadaan

barang/jasa sesuai kebutuhan berupa yang pertama, mengidentifikasikan

kebutuhan barang/jasa yang diperlukan, kedua menyusun dan menetapkan

penganggaran untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud, ketiga

menetapkan kebijakan umum seperti pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan

pengadaan barang/jasa, pengoorganisasian barang/jasa, dan penetapan

penggunaan produk dalam negeri, dan keempat menyusun kerangka acuan kerja

(KAK) seperti uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang

diperlukan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, dan besarnya total

perkiraan biaya sendiri (HPS).

KPA sebagai pembantu pelaksanaan dari PA, juga mempunyai wewenang,

yaitu dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan pada PA dan

dapat menetapkan tim pendukung dan tim/tenaga ahli pemberi penjelasan teknis

(aanwijizer).

2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. PPK mempunyai tugas dan

fungsi sebagai berikut :

- Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan : spesifikasi teknis, rincian

HPS, dan rancangan kontrak.

5


DAFTAR ISI

- Tidak dapat menetapkan pemenang

- Bertugas menandatangani kontrak

- Menyimpan dan menjaga kebutuhan seluruh dokumen pelaksaan

pengadaan.

- Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah

kerja (SPK)/surat perjanjian.

- Mempunyai karakteristik dengan penandatangani Pakta Intregitas.

3. ULP (Unit Pengadaan Layanan) dan Pejabat Pengadaaan

ULP merupakan unit organisasi K/L/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya yang

berfungsi melaksanakan pengadaan barang / jasa yang bersifat permanen, dapat

berdiri sendiri / melekat padaunit yang sudah ada. Yang berwenang dalam

membentuk ULP adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah / Pimpinan

Instutusi. Sedangkan pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk

melaksanakan pengadaan langsung.

4. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia ini ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima

hasil pekerjaan.

2.1.2 Konsultan Perencana

Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek untuk

melaksanakanpekerjaan perencanaan, perencanaan dapat berupa perorangan atau

badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Tugas dari konsultan perencanaan

adalah :

1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik

bangunan.

2. Membuat gambar kerja pelaksanaan

3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS)

sebagai pedoman pelaksanaan.

4. Membuat rencana anggaran biaya bangunan.

5. Memproyeksikan keinginan-keinginan atau ide pemilik ke desain bangunan.

6


DAFTAR ISI

6. Melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan

pekerjaan dilapangan yang tidak memungkinkan desain terwujud di

wujudkan.

7. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi

kegagalan konstruksi.

Wewenang konsultan perencana adalah :

1. Mempertahankan desain dalam hal adanya pihak-pihak pelaksana bangunan

yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.

2. Menentukan warna dan jenis material yang akan digunakan dalam

pelaksanaan pembangunan.

Konsultan perencanaan dipilih dengan ditenderkan melalui ULP dengan

melengkapi beberapa peryaratan tender. Setelah persyaratannya lengkap, dokumen

tersebut diserahkan ke ULP untuk dilakukan pelelangan melalui website.

Proses pelelangan konsultan perencanaan dilakukan oleh POKJA

(Kelompok kerja) yang berada dibawah naungan ULP, POKJA yang mengevaluasi

berapa banyak rekanan / pelamar yang masuk yang memenuhi persyaratan sitem

lelangnya dinamakan dengan tahap Prakualifikasi (proses pemasukan data

persyaratannya).

Setelah adanya penilaian tahap Prakualifikasi, dan konsultan perencanaan

yang dinyatakan lolos berhak mengikuti tahap selanjutnya dengan mengirimkan

dokumen KAK dan dokumen lainnya.

Konsultan perencaana harus mengerjakan perancanaan atau desain sesuai

dengan yang dituliskan dalam jadwal. Konsultan perencana juga harus mengerjakan

dan menyediakan persentasi laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir.

Setelah konsultan menyerahkan ketiga laporan itu maka pihak owner mengevaluasi

ulang sehingga bisa mendapatkan hasil perencanaan tadi yang merupakan dokumen

DED (detail engineering desaign) yang dilengkapi dengan persyratan dokumen:

persyaratan teknis , persyaratan spesifikasi semua nya harus tercantum dalam

dokumen perencanaan itu. Peryaratan dokumen perencanaan yang akan dilelangkan

dikirimkan ke ULP dengan sistem penilaiannya adalah 80% diambil secara dan

7


DAFTAR ISI

penawarannya diambil sebesar 20%, yang dikombinasikan dengan nilai yang

tertinggi keluar sebagai pemenang konsultan perencanaan.

2.1.3 Konsultan Pengawas (direksi/supervisior)

Konsultan pengawas adalah badan usaha tau perorangan yang ditunjuk oleh

pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Konsultan Pengawas

dalam suatu proyek mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

a. Tugas konsultan pengawas adalah :

- Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak

kerja.

- Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan

proyek.

- Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek untuk dapat dilihat oleh

pemilik proyek.

- Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada

pemilik proyek maupun kontraktor dalam proyek pelaksanaan pekerjaan.

- Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan

kontraktor sebagai pedomana pelaksanaan pembangunan proyek.

- Memilih dan memberikan kontraktor tipe dan merek yang diusulkan oleh

kontraktor agar sesuai dengan harapan pemili proyek namun tetap

berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat

sebelumnya.

b. Wewenang Konsultan Pengawas :

- Memperingatkan atau mengatur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi

penyimpangan terhadap kontrak kerja.

- Menghentikan pelaksanaan pekerjaan jika pelaksana proyek tidak

memperhatikan peringatan yang diberikam.

- Memberikan tanggapan atas suatu pihak pelaksana proyek serta berhak

memeriksa gambar shopdrawing pelaksanaan proyek.

- Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan (site

Instruction)

8


DAFTAR ISI

- Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai

dengna kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.4 Pelaksanaan (kontraktor)

Pelaksanaan adalah suatu badan usaha atau badan hokum yang bergerak

dalam bidang jasa konstruksi sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang

mempunyai tenaga ahli dan peralatan. Tugas dan tanggung jawab kontraktor

sebagai pelaksana proyek yaitu :

- Memahami gambar desai dan spesifikasi teknis sebagai pedoman dalam

melaksanakan pekerjaan dilapangan.

- Bersama dengan bagian engineering menyusun kembali metode pelaksanaan

konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai

persyaratan waktu, mutu dan biaya yang telah ditetapkan.

- Membuat program kerja mingguan dan mengadakan pengarahan kegiatan harian

kepada pelaksana pekerjaan.

- Mengadakan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan

dilapangan.

- Membuat program penyesuaian dan tindakan turun tangan, apabila terjadi

keterlambatan dan penyimpangan pekerjaan di lapangan.

- Bersama dengan bagian teknik melakukan program kerja minghuan, metode

kerja, gambar kejra dan spesifikasi teknik.

- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal tenaga kerja dan mengatur

pelaksanaan tenaga dan peralatan proyek.

- Mengupayakan efisiensi dan efektifitas pemakaian bahan, tenaga dan alat di

lapangan.

- Membuat laporan harian tentang pelaksanaan dan pengukuran hasil pekerjaan

dilapangan.

- Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan dilapangan.

9


DAFTAR ISI

2.2 Tahapan-Tahapan Dalam Proyek Konstruksi

1. Tahap Perencanaan (Planning)

Semua proyek konsruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun

berdasarkan kebutuhan (need). Pihak yang terlibat adalah pemilik.

2. Tahap Studi Kelayakan (Feasibility Study)

Pada tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi

yang diusulkan layak untuk dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

• Menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya

• Meramalkan manfaat yang akan diperoleh

• Menyusun analisis kelayakan proyek

• Menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi

Pihak yang terlibat adalah konsultan studi kelayakan atau konsultan manajemen

konstruksi (MK)

3. Tahap Penjelasan (Briefing)

Pada tahap ini pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diijinkan

sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsirkan keinginan pemilik.


- Menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli

- Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan,

merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan mutu.

- Menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal, serta rencana pelaksanaan

- Membuat sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan denah

dan batas-batas proyek.

4. Tahap Perancangan (Design)

10


DAFTAR ISI

Pada tahap ini adalah melakukan perancangan (design) yang lebih mendetail sesuai

dengan keinginan dari pemilik. Seperti membuat Gambar rencana, spesifikasi,

rencana anggaran biaya (RAB), metoda pelaksanaan, dan sebagainya.


Mengembangkan ikthisiar proyek menjadi penyelesaian akhir

Memeriksa masalah teknis.

Meminta persetujuan akhir dari pemilik proyek

Mempersiapkan :

o Rancangan terinci

o Gambar kerja, spesifikasi dan jadwal

o Daftar kuantitas

o Taksiran biaya akhir

Pihak yang terlibat adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa

nilai dan atau konsultan quantitiy surveyor.

5. Tahap Pengadaan/Pelelangan (Procurement/Tender)

Pada tahap ini bertujuan untuk mendapatkan kontraktor yang akan mengerjakan

proyek konstruksi tersebut, atau bahkan mencari subkontraktornya. Kegiatan yang

dilaksanakan :

Prakulaifikasi

Dokumen Kontrak

Pihak yang terlibat adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi (kontraktor), konsultan

MK.

6. Tahap Pelaksanaan (Construction)

Tujuan pada tahap ini adalah mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik

proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu

yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah merencanakan,mengkoordinasikan,

mengendalikan semua oprasional di lapangan.

Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah:

1. Perencanaan dan pengendalian

2. Jadwal waktu pelaksanaan

11


DAFTAR ISI

3. Organisasi lapangan

4. Tenaga kerja

5. Peralatan dan material

Kegiatan Koordinasi

Mengkoordinasikan seruh kegiatan pembangunan

Mengkoordinasi para sub kontraktor

Pihak yang terlibat adalah Konsultan Pengawas dan atau Konsultan MK, kontraktor,

Sub Kontraktor, suplier dan instansi terkait.

7. Tahap Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan (Maintenance & Start Up)

Tujuan pada tahap ini adalah untuk menjamin agar bangunan yang telah sesuai

dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya

Kegiatan yang dilakukan adalah :

Mempersiapkan data-data pelaksanaan, baik berupa data-data selama

pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan (as build drawing)

Meneliti bangunan secara cermat dan memperbaiki kerusakan- kerusakan

Mempersiapkan petunjuk oprasional/pelaksanaan serta pedoman pemeliharaan.

Melatih staff untuk melaksanakan pemeliharaan

Pihak yang terlibat adalah Konsultan Pengawas/ MK, pemakai, pemilik..

12


DAFTAR ISI

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pihak-pihak yang terlibat di

proyek kontruksi ada 4 :

Owner

Konsultan perencana

Konsultan pelaksana atau kontraktor

Konsultan pengawas

Tahap-tahap evaluasi ada 5 bagian

Evaluasi aritmatika

Evaluasi administrasi

Evaluasi teknis

Evaluasi harga

Evaluasi klarifikasi

Sistem lelang ada dua macam :

Pra-Kualifikasi

Pasca-Kualifikasi

3.2. Kritik dan Saran

Pada pekerjaan teknik sipil tidak semua teori itu sesuai dengan kondisi dilapangan maka

kita harus melakukan studi lapangan.

Dalam pemilihan rekanan hendaknya pihak owner harus lebih hati-hati

Jika melakukan pelelangan elektronik hendaknya tidak perlu di print ulang semua

dokumen karena akan menelan banyak biaya, kecuali dokumen-dokumen yang harus

ada print out nya

13

owner

Documents