overview terhadap uu no.1 tahun 2013 tentang lkm€¦uu no. 17 tahun 2012 tentang koperasi ....
TRANSCRIPT
D R . A H M A D S U B A G Y O
www.ahmadsubagyo.com
1
OVERVIEW UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM
UU No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi
Pengantar
www.ahmadsubagyo.com
2
Definisi LKM menurut UU
adalah:
Lembaga keuangan yang
khusus didirikan untuk
memberikan jasa
pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat ,
baik melalui pinjaman atau
pembiayaan dalam usaha skala
mikro kepada anggota dan
masyarakat, pengelolaan
simpanan, maupun pemberian
jasa konsultasi pengembangan
usaha yang tidak semata-mata
mencari keuntungan.
Definisi Koperasi menurut UU
adalah:
Koperasi adalah badan hukum
yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan
hukum Koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para
anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha,
yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang
ekonomi, sosial, dan budaya
sesuai dengan nilai dan
prinsip Koperasi
TUJUAN :
www.ahmadsubagyo.com
3
LKM bertujuan:
Meningkatkan akses
pendanaan skala mikro
bagi masyarakat;
Membantu peningkatan
pemberdayaan ekonomi
dan produktivitas
masyarakat; dan
Membantu peningkatan
pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat
Koperasi bertujuan:
Meningkatkan
kesejahteraan Anggota
pada khususnya dan
masyarakat pada
umumnya, sekaligus
sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari tatanan
perekonomian nasional
yang demokratis dan
berkeadilan.
Pendirian, Kepemilikan dan Perizinan
www.ahmadsubagyo.com
4
Pendirian LKM paling sedikit
harus memenuhi
persyaratan:
Bentuk badan hukum
Permodalan
Mendapat ijin usaha
Bentuk badan hukum yang
dapat di pilih adalah:
a. Koperasi, dan
b. Perseroan Terbatas
Pendirian Koperasi
paling sedikit harus
memenuhi
persyaratan:
- Bentuk badan
hukum KSP
- Permodalan
- Keanggotaan
- Kepengurusan
- Perijinan Usaha
LARANGAN
www.ahmadsubagyo.com
5
LKM dilarang dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha milik asing
KSP dilarang : - Berinvestasi di sektor
Riil; - Memberikan layanan
kepada non-anggota; - Menggunakan dana
simpanan anggota di luar pembiayaan/pinjaman kepada anggota
Kepemilikan
www.ahmadsubagyo.com
6
LKM hanya dapat dimiliki oleh:
Warga negara Indonesia;
Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
Koperasi
Perseroan Terbatas
• KSP hanya dapat dimiliki oleh:
Perorangan;
Badan Hukum Koperasi
PERIJINAN
www.ahmadsubagyo.com
7
LKM harus mendapatkan ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Persyaratan minimum, antara lain: Susunan organisasi dan
kepengurusan Permodalan Kepemilikan, dan Kelayakan rencana
kerja
• KSP harus mendapatkan ijin Menteri Koperasi
• Persyaratan minimum, antara lain:
• Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.
Kegiatan yang Di-LARANG
www.ahmadsubagyo.com
8
Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
Melakukan kegiatan usaha dalam valas;
Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
Bertindak sebagai penjamin
Memberikan pinjaman kepada LKM lain; kecuali dalam rangka mengatasi likuiditas;
CAKUPAN WILAYAH KERJA
www.ahmadsubagyo.com
9
Cakupan usaha dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, dan atau kabupaten/Kota
• Cakupan usaha dalam satu wilayah - - Kabupaten/Kota
– Provinsi
– Nasional
Penjaminan Simpanan
www.ahmadsubagyo.com
10
Untuk menjamin simpanan masyarakat paad LKM, Pemda atau LKM dapat membentuk Penjamin simpanan LKM
Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan LKM
• Lembaga Penjamin Koperasi
Simpan Pinjam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan program
penjaminan Simpanan bagi
Anggota Koperasi Simpan
Pinjam.
• Koperasi Simpan Pinjam yang
memenuhi persyaratan dapat
mengikuti program
penjaminan Simpanan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3
TRANSFORMASI
www.ahmadsubagyo.com
11
LKM wajib bertransformasi menjadi Bank, jika:
LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah kabupaten/kota
LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan OJK
PEMBINAAN,PENGATURAN DAN PENGAWASAN
www.ahmadsubagyo.com
12
Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat bekerjasama dengan Kemenkop UKM dan Kementerian dalam negeri, atau kepada pihak lain yang ditunjuk
menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi. Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
PELAPORAN
www.ahmadsubagyo.com
13
LKM wajib melaporkan tiap 4 bulan sekali ke OJK, atau
Laporan lain yang ditetapkan melalui peraturan oleh OJK
LKM wajib mengumumkan laporan keuangan dalm rangka menerapkan prinsip keterbukaan
Pengawasan KSP melalui pelaporan yang dilakukan dengan cara: meneliti laporan
pertanggungjawaban tahunan, dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan Rapat Anggota;
memanggil Pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
Terima kasih
www.ahmadsubagyo.com
14
Instrumen Penguatan Ekonomi Rakyat
pendekatan keuangan mikro syariah
Sh
ad
aq
ah
/Ch
arity
S
ha
da
qa
h/C
ha
rity
Qa
rdh
/Lo
an
Sh
ad
aq
ah
/Ch
arity
Qa
rdh
/Lo
an
Fin
an
cing
Sh
ad
aq
ah
/Ch
arity
Qard
h/L
oan
Sa
vin
g/in
ves
tmen
t
Fin
an
cing
Sh
ad
aq
ah
/Ch
arity
Qa
rdh
/Lo
an
Sa
vin
g/In
vestm
ent
Fin
an
cing
Risk
Sh
arin
g
poor family &
micro/people business
Pengorganisasian & Pendidikan Berkesinambungan
PERLINDUNGAN HUKUM & KEBIJAKAN
15
al-fakir Ahmad Subagyo